Author: [email protected]

Reportase

Pertemuan Pendampingan Penyusunan Hospital Disaster Plan (HDP)

---

Selasa, 5 Oktober 2023: Pemaparan Dokumen Rencana HDP Masing-Masing RS

Sesi kali ini merupakan pertemuan terakhir dimana seluruh peserta mempresentasikan dokumen HDP masing-masing rumah sakit yang telah disusun selama pendampingan bersama tim Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM.

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Presentasi Dokumen HDP RS Imanuel Way Halim”

Sesi presentasi dibagi dalam 3 tahap, dimana masing-masing tahap terdiri dari 2 rumah sakit yang dipilih berurutan oleh tim fasilitator pendampingan. Setelah melakukan presentasi, seluruh fasilitator memberikan masukan atas dokumen yang dipresentasikan baik oleh fasilitator yang telah mendampingi secara langsung maupun fasilitator dari kelompok lain. Para peserta juga dapat saling memberikan masukan sembari saling mengoreksi dengan dokumen yang sudah disusun. Masukan dari fasilitator banyak menyoroti terkait sistem pengorganisasian, analisis risiko, pengembangan skenario dan fasilitas. Kejelasan struktur organisasi RS Imanuel Way Halim, kelengkapan analisis skenario RSAB Harapan Kita dan Narasi Pengembangan Skenario RSUD Cibinong menjadi contoh yang baik untuk perbaikan dokumen. Harapannya seluruh rencana tindak lanjut yang dituliskan dalam dokumen dapat terlaksana sehingga dokumen ini mendapat perhatian dari seluruh pihak rumah sakit.

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Peserta Pelatihan”

Kendala yang dihadapi selama sesi adalah sinyal yang kurang stabil dari RSUD Sumedang sehingga dokumen tidak dapat dipaparkan hingga akhir sesi dan adanya kegiatan lain dari RSU Handayani sehingga tidak dapat memaparkan dokumen. Meskipun demikian, komunikasi dengan RSUD Sumedang masih bisa dilakukan melalui chat room dan telpon langsung, sementara pemaparan RSUD Sumedang digantikan oleh fasilitator pendamping. Di akhir sesi, dilakukan pengerjaan post-test sebagai upaya menilai ulang pemahaman seluruh peserta setelah mengikuti pelatihan dan pendampingan bersama. Peserta kemudian mendapatkan sertifikat terakreditasi yang dikirimkan secara personal. Secara keseluruhan kegiatan berjalan dengan baik, sangat terlihat jelas perubahan dokumen sebelum dan setelah mengikuti pelatihan. Tim dari rumah sakit aktif untuk melakukan diskusi dengan fasilitator selama mengerjakan penugasan. Meski pelatihan dan pendampingan telah usai, rumah sakit tetap dapat menghubungi para fasilitator dan mendapatkan bantuan perbaikan dokumen.

Reportase: dr. Alif Indiralarasati (Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK UGM-)

Reportase Kegiatan

Earthquake Experience at a University Hospital in Türkiye: Response to an Unexpected and Devastating Event

---

PKMK – Pada Selasa, 26 September 2023 pukul 11:00 Zona Waktu Tengah telah dilaksanakan webinar bertajuk “Earthquake Experience at a University Hospital in Türkiye: Response to an Unexpected and Devastating Event” oleh World Association for Disaster and Emergency Medicine. Webinar ini membahas tentang pengalaman para panelis terhadap manajemen bencana kesehatan saat Gempa Turki 2023 utamanya dalam memanajemen pasien anak-anak.

Para panelis menyoroti sisi pelayanan pasien pediatri. Di mana sistem manajemen gawat darurat untuk pasien pediatri lebih berkembang dibandingkan dengan Indonesia. Beberapa poin penting dari sistem layanan gawat darurat pediatri adalah kerjasama tim, sistem rujukan yang komprehensif, dan pelayanan yang lengkap tidak hanya pra hospital namun juga intra hospital. Anak-anak adalah kelompok rentan dan bukan merupakan orang dewasa yang bertubuh kecil, sehingga tatalaksananya berbeda. Mempersiapkan surge capacity dan buffer stock menjadi penting dalam memenuhi kebutuhan pelayanan.

Belajar dari pengalaman Turki, meskipun sistem sudah ada, namun tidak didukung dengan rujukan dan jaringan yang baik, maka akan menjadi tantangan besar. Integrasi layanan sangat dibutuhkan untuk dikembangkan, khususnya pada layanan pasien anak-anak. Selanjutnya, menarik untuk kita dapat mengkaji data anak-anak yang terdampak akibat bencana di Indonesia.

Reportase: dr. Alif Indiralarasati

Reportase

PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI RS

{tab title=”Pertemuan ke 1″ class=”blue”}

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Penyampaian Materi Komponen HDP dan Sistem Pengorganisasian”

PKMK-Yogya. Peserta pelatihan sebanyak 25 orang yang berasal dari RSAB Harapan Kita, RSUD Cibinong, RSU Handayani, RS Immanuel Way Halim, dan RSUD Sumedang. Pertemuan pertama fokus pada review dokumen HDP yang sudah dimiliki rumah sakit dan penyampaian materi tentang komponen HDP dan sistem pengorganisasian. Moderator yang bertugas Happy R Pangaribuan, MPH membuka sesi dengan menyampaikan tujuan dan metode pelatihan dimana masing-masing rumah sakit akan didampingi langsung oleh fasilitator dalam penyusunan dokumen HDP. dr. Hendro Wartatmo, Sp.B-KBD menyampaikan pengantar dan membuka acara dengan menekankan bahwa rumah sakit melalui pelatihan ini dapat menyusun dokumen HDP tidak hanya untuk keperluan akreditasi semata, namun benar-benar menjadi satu dokumen yang operasional dan efektif digunakan rumah sakit saat menghadapi bencana.

Selanjutnya masing-masing rumah sakit menyampaikan dokumen HDP, sistem pengorganisasian saat bencana dan SOP yang sudah ada. Secara keseluruhan rumah sakit sudah memiliki dokumen, namun yang menjadi kendala dan tantangan RS adalah dokumen disusun berdasarkan referensi pencarian dari Google atau rumah sakit lainnya; belum disosialisasikan kepada bidang terkait sehingga isi dokumen belum dapat dengan maksimal serta rotasi pegawai juga menjadi tantangan bagi rumah sakit. Beberapa rumah sakit sudah pernah melakukan simulasi.

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Pendampingan Penugasan Penyusunan Pengorganisasian”

dr. Bella Donna, M.Kes menjelaskan apa saja yang dibutuhkan dalam menyusun HDP berdasarkan penilaian akreditasi HDP; komponen HDP, Konsep pengorganisasian ICS dan Kartu Tugas. Penyusunan pengorganisasian saat bencana bukan pembentukan organisasi yang baru tetapi pengembangan organisasi sehari-hari. Bella Donna menampilkan bagaimana pengembangan pengorganisasian tersebut menggunakan metode crosswalk artinya susunan posisi posisi yang memiliki tugas harian yang ditemukan dalam kartu tugas. Misalnya jika dalam tugas sehari-hari berperan untuk mengurus logsitik medis maka pada struktur pengorganisasian bencana juga melakukan tugas manajemen logistik medis. Sistem pengorganisasian menggunakan pendekatan konsep Incident Command System akan membagi habis tugas pada setiap personil, terdapat kejelasan alur komando dan komunikasi serta memungkinkan pengembangan operasi bila diperlukan.

Sesi diakhiri dengan mebagi peserta menjadi 3 room, didampingi oleh narasumber dan fasilitator Madelina Ariani, MPH ; Gde Yulian Yogadhita, Apt, M. Epid ; Happy R Pangaribuan, MPH dan dr. Bella Donna, M.Kes. Dalam ruangan zoom fasilitator dan peserta fokus mengerjakan sistem pengorganisasian dan tupoksi. Pendampingan penyusunan akan berlanjut via jarak jauh dan komunikasi terbangun melalui WhatsApp. Pertemuan selanjutnya akan dilaksanakan pada 18 Agustus 2023.

Reporter : Happy R Pangaribuan, MPH

Div. Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM

{tab title=”Pertemuan ke 2″ class=”red”}

Senin, 21 Agustus 2023

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Pemaparan materi analisis risiko bencana” 

Pertemuan kedua fokus membahas analisis risiko bencana dengan menggunakan tools HSI dan HVA. Namun sebelumnya masing-masing RS menyampaikan bagaimana progress penugasan penyusunan struktur organisasi dan tupoksi, seluruh sesi dimoderatori oleh Gde Yulian Yogadhita, Apt, M.Epid. Rumah sakit menyampaikan beberapa pertanyaan dan hal yang belum dipahami selama menyusun struktur organisasi, diantaranya terkait bagaimana menyusun struktur supaya lebih mudah dipahami pembaca dengan menuliskan jabatan pada struktur organisasi. Perbaikan ke depannya adalah penyusunan tupoksi tersinkronisasi dengan semua bidang yang ada di struktur organisasi, harus jelas siapa melakukan apa dan koordinasi kepada siapa. Terkait pelimpahan wewenang untuk komandan dan penanggung jawab masing-masing bidang bisa dilakukan sampai 3 layer, namun tetap tergantung pada kapasitas rumah sakit. Pematangan penyusunan struktur organisasi masih berlanjut melalui pendampingan jarak jauh dengan fasilitator.

Pada sesi analisis risiko Madelina Ariani, MPH mengawali materi dengan menekankan kembali mengapa dokumen HDP ini penting untuk disusun dan bagaimana analisis risiko menjadi satu komponen penting yang harus dihitung dan dituliskan dalam dokumen. Melalui analisis risiko, rumah sakit akan mendapatkan jenis bencana yang menjadi prioritas penanganan bencana, yang menjadi prioritans untuk pengembangan skenario dan perhitungan kapasitas kebutuhan penanganan bencana tersebut. Banyak tool yang dapat digunakan untuk analisis risiko bencana di rumah sakit diantaranya tools Hazard and Vulnerability Asseement (HVA) dan Hospital Safety Index (HSI).  Kedua tools tersebut tujuannya sama untuk menganalisis risiko bencana apa yang menjadi prioritas penanganan. Pada modul 4 form checklist HSI mengidentifikasi manajemen emergensi dan bencana, modul inilah yang menjadi komponen atau penting dimasukkan dalam dokumen hospital disaster plan. Madelina Ariani, menjelaskan tabel ceklist HSI dan bagaimana cara menghitungnya.

 

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Pendampingan penugasan Analisis Skenario” 

Sesi diakhiri dengan membagi peserta menjadi 3 room, didampingi oleh narasumber dan fasilitator Madelina Ariani, MPH ; Gde Yulian Yogadhita, Apt, M. Epid ; Happy R Pangaribuan, MPH dan dr. Bella Donna, M.Kes. Dalam ruangan zoom ,fasilitator memberi kesempatan kembali untu peserta review singkat revisi penugasan struktur pengorganisasian, dilanjutkan dengan menampilkan HVA dan HSI yang sudah pernah dihitung rumah sakit. Pendampingan penyusunan akan berlanjut via jarak jauh dan komunikasi terbangun melalui WhatsApps, diharapkan rumah sakit selesai dulu mengerjakan penugasan struktur pengorganisasian, tupoksi kemudian melanjutkan penugasan analisis risiko.

Reporter : Happy R Pangaribuan, MPH

Div. Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM

{tab title=”Pertemuan ke 3″ class=”red”}

Pertemuan ketiga telah dilaksanakan pada Kamis, 7 September 2023 pukul 13.00 – 15.00 WIB. Pada sesi kali ini, lebih ditekankan terkait, pembahasan perencanaan surge capacity, peta risiko, dan SOP dalam HDP. Para peserta pelatihan telah dijelaskan mengenai pengorganisasian dan analisis risiko pada pertemuan sebelumnya. Peserta pun telah mengerjakan penugasan analisis risiko menggunakan HVA dan HSI. Setelah menganalisis risiko masing-masing RS sesuai daerahnya, maka tahap selanjutnya adalah Bagaimana mendeskripsikan hasil analisis tersebut dengan narasi dan mengelaborasi risiko tertinggi menjadi sebuah skenario yang kemudian disertai dengan tahap-tahap respon yang dilakukan RS sesuai dokumen yang telah dibuat. Seluruh kegiatan ini dimoderatori oleh Happy R Pangaribuan, MPH.

Materi pertama, disampaikan oleh dr. Bella Donna, M.Kes., yang menjelaskan tentang perencanaan peningkatan kapasitas. Peningkatan kapasitas ini bertujuan untuk menambah fasilitas RS yang telah ada saat ini ketika memang dibutuhkan. Sebelum merencanakan penambahan, RS harus memiliki sistem pengorganisasian yang jelas, pedoman, prosedur, sistem komunikasi, data dan informasi, serta pendanaan yang terstruktur dengan baik. Oleh karena itu, untuk bisa melakukan peningkatan kapasitas, RS harus menyelesaikan materi-materi sebelumnya. Ciri-ciri pelaksanaan peningkatan kapasitas yang berhasil adalah; perencanaan dilakukan sedari awal, koordinasi dalam sistem komando, kepemimpinan yang jelas, manajemen SDM dan logistik, komunikasi efektif, kualitas perawatan yang diberikan faskes lonjakan, serta pengambil kebijakan seharusnya paham dengan konsep bencana dan peningkatan kapasitas lonjakan.

Materi kedua terkait Peta Risiko, dibawakan Apt. Gde Yulian Yogadhita, M.Epid. Peta Risiko Bencana terletak di dalam dokumen, erat hubungannya dengan fasilitas rumah sakit. Dalam menyusunnya, harus memiliki cetak biru RS. Cetak biru ini kemudian dituliskan komponen-komponen seperti jumlah nakes, jumlah tempat tidur, ruangan yang dapat dialihfungsikan, alat kesehatan/ Bahan Medis Habis Pakai, jalur-jalur, dan lain-lain. Peta risiko bencana seharusnya juga berisi ancaman/ letak potensi kejadian ada dimana dan berapa kepadatan populasi di suatu area RS, sehingga bisa memprediksi area mana yang bisa menjadi bencana dan area mana yang aman. Setelah menyusun peta risiko, maka dapat menyusun peta respon yang berisi teknis dari pelaksanaan penanggulangan bencana RS.

Materi terakhir, terkait SOP dalam HDP disampaikan oleh Madelina Ariani, SKM., MPH. SOP yang telah disusun oleh rumah sakit masih dapat diperbaiki dan dilengkapi sesuai pedoman yang sudah ada. Setelah mengidentifikasi SOP secara lengkap, maka dapat mulai menyusun skenario sesuai hasil penilaian analisis risiko. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun skenario antara lain; strategi fase mitigasi, kesiapan, tanggap darurat, dan pemulihan. Lanjutannya, dapat dituliskan strategi apa yang digunakan untuk menanggapi skenario yang dipilih. Lalu, dilakukan identifikasi tindakan yang akan dilakukan.

Pendampingan akan berlanjut via jarak jauh dan komunikasi terbangun melalui WhatsApp. Diharapkan rumah sakit terlebih dahulu selesai mengerjakan penugasan menyusun peta risiko dan skenario.

Reportase: dr. Alif Indiralarasati

{tab title=”Pertemuan ke 4″ class=”green”}

 

Reportase Pertemuan Keempat

Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan Perencanaan Penanggulangan Bencana di RS

22 September 2023

---

Pertemuan keempat telah dilaksanakan pada Jumat, 22 September 2023 pukul 09.00-11.00 WIB. Sesi kali ini membahas mengenai logistik dan fasilitas saat bencana. Kegiatan dimoderatori oleh Madelina Ariani, SKM., MPH.

Materi pertama, disampaikan oleh Apt. Gde Yulian Yogadhita, M.Epid., mengenai “Logistik Medis dan Manajemen Relawan”. Logistik merupakan salah satu komponen penting yang menentukan keberhasilan penanggulangan bencana. Dalam menentukan logistik medis terutama dalam rangka meningkatkan buffer stock, harus mempertimbangkan hasil analisis risiko, analisis kerentanan, dan peninjauan terhadap kapasitas sumber daya kesehatan. Sistem perencanaan dalam manajemen logistik harus terdokumentasi dengan baik. Baik dalam segi logistik maupun relawan, fasilitas kesehatan berhak menolak bantuan jika tidak sesuai dengan kebutuhan dan SOP yang telah disusun.

Materi kedua terkait “Fasilitas saat Bencana” disampaikan oleh Happy R Pangaribuan, SKM., MPH. SOP digunakan untuk memnuhi standar yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan yang tidak terdapat pada kegiatan sehari-hari. Sedangkan untuk penentuan fasilitas saat bencana, harus disesuaikan dengan hasil analisis risiko. Fasilitas saat bencana dibagi menjadi fasilitas umum dan penunjang. Selain itu, agar sistem penanggulangan bencana dapat terorganisir dengan baik, diperlukan alur dan formulir saat bencana, seperti formulir struktur organisasi tim bencana RS, formulir registrasi relawan dan ID relawan kesehatan, formulir penerimaan logistik medis, formulir/notulensi rapat harian, formulir dan laporan harian, formulir/penjelasan alur penerimaan pasien rujukan. Tidak lupa, RS juga harus membuat peta risiko dengan papan tanda yang memudahkan untuk mengenali ruangan yang dipakai menjadi fasilitas saat bencana.

Selepas sesi materi berakhir, peserta kemudian memiliki tugas untuk mengidentifikasi kebutuhan fasilitas berdasarkan pengorganisasian, menggambar fasilitas di dalam denah RS, dan daftar kontak internal maupun eksternal.

Reportase: dr. Alif Indiralarasati

{/tabs}

Workshop Penyusunan Puskesmas Disaster Plan

 Kerjasama Divisi Manajemen Bencana Kesehatan dan

Pokja Bencana Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan

Universitas Gadjah Mada

 

{tab KAK}

Kerangka Acuan Kegiatan

 

Pengantar

            Puskesmas adalah ujung tombak utama pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Puskesmas di Indonesia tidak hanya harus mempersiapkan diri dan masyarakat dalam situasi sehari-hari untuk peningkatan kesehatan masyarakat tetapi juga kesiapsiagaan dalam menghadapi situasi bencana alam dan non alam yang mengancam seluruh wilayah Indonesia. Lebih dari 11 kejadian bencana alam terjadi di Indonesia setiap harinya, belum termasuk kejadian krisis kesehatan akibat penyakit seperti pandemia COVID-19 lalu. Dalam situasi tenang, amanah kontribusi puskesmas dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum atau SPM telah diatur di pasal 45 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. SPM secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagai rujukan hukum tertinggi di Indonesia. Undang-undang ini kemudian direspon oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Untuk itu, Peraturan Pemerintah ini direspon dan diatur lebih teknis oleh masing-masing kementerian atau Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri, termasuk di bidang kesehatan, yakni melalui Permenkes Nomor 75 tahun 2019 terkait Penanggulangan Krisis Kesehatan serta PMK Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan.

            Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan, pembentukan klaster kesehatan pada tingkat pusat dan daerah bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, kolaborasi, dan integrasi dalam penanggulangan krisis kesehatan. Puskesmas di bawah koordinasi dinas kesehatan yang aktif dalam pelayanan kesehatan masyarakat ikut bertanggung jawab dalam pelaksanaan upaya pra krisis kesehatan tersebut. Prinsipnya puskesmas ikut berperan untuk menjaga sistem kesehatan tetap berjalan normal meski terjadi krisis kesehatan atau bencana.Oleh karena itu, sejak tahun 2020 Pokja Bencana FK-KMK UGM dan Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK UGM telah Menyusun daftar cek atau checklist yang diperlukan oleh puskesmas untuk siap siaga dalam menghadapi bencana dan krisis kesehatan berdasarkan hasil analisis isi berbagai peraturan terkait. Checklist ini membantu puskesmas untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disiapkan atau direncanakan ke depannya.

            Selain itu, ternyata puskesmas menghadapi kesulitan dalam menyusun rencana penanggulangan bencana, baik untuk puskesmas yang belum pernah memiliki pengalaman bencana, maupun puskesmas yang sudah pernah menghadapi bencana. Umumnya, masalah yang dirasakan adalah kebingungan puskesmas harus memulai dari mana dan perasaan ragu apakah perencanaan yang dibuat ini sudah benar atau belum.

            Pengembangan dokumen perencanaan penanggulangan bencana di tingkat puskesmas (Puskesmas Disaster Plan) masih sangat jarang dilakukan. Puskesmas yang belum memiliki dokumen perencanaan penanggulangan bencana akan kesulitan untuk mengoperasionalkan manajemen penanganan bencana. Mulai dari pembagian tugas yang jelas, alur komunikasi dan rencana alternatif. Puskesmas harus memahami bahwa dokumen Puskesmas Disaster Plan sebagai salah satu bentuk kesiapan puskesmas untuk menghadapi bencana alam dan bencana non alam. Ini menjadi pembelajaran bagi seluruh fasilitas kesehatan terutama puskesmas saat terjadi bencana non alam pandemi COVID-19 yang menuntut puskesmas harus siap, khususnya dalam pelaksanaan layanan COVID-19 tapi juga tidak mengganggu layanan rutin sehari-hari terhadap pasien non COVID-19.

            Dengan demikian sudah saatnya puskesmas memahami pentingnya menyusun dokumen perencanaan penanggulangan bencana operasional yang mencakup semua rencana kebutuhan dan penanganan bencana alam dan non alam. Oleh karena itu, Pokja Bencana FK-KMK UGM bekerjasama dengan Divisi Bencana Kesehatan PKMK UGM dalam rangkaian Pre-Fornas Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) XIII mengadakan Workshop Puskesmas Disaster Plan.

Tujuan

1. Menginformasikan kebutuhan penyusunan Puskesmas Disaster Plan
2. Menginformasikan cara menghitung analisis risiko bencana
3. Menginformasikan komponen-komponen Puskesmas Disaster Plan
4. Menginformasikan komponen perhitungan kapasitas maksimum tenaga existing dan menentukan gap potensi mobilisasi Tenaga Cadangan Kesehatan
5. Menginformasikan tindak lanjut dari pedoman Puskesmas Disaster Plan

Waktu dan Sistematika Pelaksanaan

Hari, tanggal              : Selasa, 19 September 2023

Waktu                       : 09.00 – 15.00 WIB

Tempat                     : Auditorium Lantai 8 Gedung Tahir Foundation FK-KMK UGM

Tautan zoom             : https://us02web.zoom.us/j/82285488957?pwd=S3RzWEtBK0FHRTk5WXdtZzhqckZVQT09

Meeting ID               : 822 8548 8957

Passcode                  : PRE-FORNAS

Streaming                : PKMK FK-KMK UGM (Channel 1)

Peserta

Peserta undangan (hadir langsung di lokasi):

1. Dinas Kesehatan Provinsi DIY
2. Dinas Kesehatan Kota Yogya (1 orang pemegang program puskesmas/ krisis kesehatan, dan 5 puskesmas yang dipilih oleh dinas kesehatan)
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman (1 orang pemegang program puskesmas/ krisis kesehatan, dan 5 puskesmas yang dipilih oleh dinas kesehatan)
4. Dinas Kesehatan Kulonprogo (1 orang pemegang program puskesmas/ krisis kesehatan, dan 5 puskesmas yang dipilih oleh dinas kesehatan)
5. Dinas Kesehatan Gunungkidul (1 orang pemegang program puskesmas/ krisis kesehatan, dan 5 puskesmas yang dipilih oleh dinas kesehatan)
6. Dinas Kesehatan Bantul (1 orang pemegang program puskesmas/ krisis kesehatan, dan 5 puskesmas yang dipilih oleh dinas kesehatan)
7. Dinas Kesehatan Klaten (1 orang pemegang program puskesmas/ krisis kesehatan, dan 5 puskesmas yang dipilih oleh dinas kesehatan)
8. Departemen KU
9. Departemen Gizi
10. Departemen Keperawatan

Peserta yang diperbolehkan hadir secara daring:

1. Puskesmas
2. Dinas Kesehatan
3. Dewan pengawas fasilitas pelayanan kesehatan
4. Direksi/ manajer lembaga pelayanan kesehatan (rumah sakit dan jaringan pelayanan primer)
5. Organisasi pelayanan kesehatan (korporasi, perkumpulan, asosiasi, maupun yayasan) dari sektor swasta maupun pemerintah
6. Peneliti/ akademisi
7. Mahasiswa pascasarjana

Agenda

Waktu (dalam WIB)	Durasi	Materi/Kegiatan	Narasumber
09.00 – 09.05	5’	Pembukaan	MC
09.05 – 09.10	5’	Sambutan oleh Wakil Dekan bidang Penelitian dan Pengembangan	dr. Sudadi, Sp.An., KNA., KAR.
09.10 – 09.15	5’	Pengantar	Sutono, S.Kp., M.Sc., M.Kep
09.15 – 09.55	40’	Materi 1: Konsep Puskesmas Disaster Plan (30 menit) Diskusi (10 menit)	dr. Hendro Wartatmo, Sp.B-KBD
09.55 – 10.35	40’	Materi 2: Komponen dan Pengorganisasian Sistem Komando (30 menit) Diskusi (10 menit)	dr. Bella Donna, M.Kes
10.35 – 11.15	40’	Materi 3: Logistik Medik dan Manajemen Relawan (30 menit) Diskusi (10 menit)	Apt. Gde Yulian Yogadhita, M.Epid
11.15 – 11.55	40’	Materi 4: Data Informasi (30 menit) Diskusi (10 menit)	Madelina Ariani, SKM., MPH.
11.55 – 12.55	60’	ISHOMA
12.55 – 13.35	40’	Materi 5: Analisis Risiko (30 menit) Diskusi (10 menit)	Madelina Ariani, SKM., MPH.
13.35 – 14.15	40’	Materi 6: SOP dan Fasilitas saat Bencana (30 menit) Diskusi (10 menit)	Happy R. Pangaribuan, SKM., MPH.
14.15 – 14.55	40’	Materi 7: Rencana Tindak Lanjut (30 menit) Diskusi (10 menit)	Sutono, S.Kep., M.Sc., M.Kep.
14.55 – 15.00	5’	Penutup	MC

Narahubung

Kepesertaan : Dewi Catur Wulandari   / 0818-263-653/ [email protected]

Konten         : dr. Alif Indiralarasati / 0812-1553-2898 / [email protected]

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan keperawatan

Universitas Gadjah Mada
Gedung Litbang FK-KMK Jl. Medika Yogyakarta 55281
Telp/Fax: 0274 – 549425

{tab REPORTASE}

 

Reportase Kegiatan

Workshop Penyusunan Puskesmas Disaster Plan

PKMK – Pada Selasa, 19 September 2023 pukul 09.00 – 15.00 WIB telah terlaksana kegiatan Pre Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia XIII yang bertajuk “Workshop Penyusunan Puskesmas Disaster Plan” secara luring bertempat di Auditorium lantai 8 Gedung Tahir Foundation FK-KMK UGM dan daring melalui zoom meeting. Acara ini diikuti oleh 40 peserta luring dan 120 peserta daring yang berasal dari berbagai instansi seperti Puskesmas, Dinas Kesehatan, KKP, Klinik, Rumah Sakit, Universitas atau Poltekkes, dan lain-lain yang tersebar di seluruh Indonesia. Kegiatan ini merupakan Kerjasama antara Kelompok Kerja Bencana FK-KMK UGM dengan Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM.

Kegiatan diawali dengan sambutan yang disampaikan oleh dr. Sudadi, Sp.An., KAN., KAR. selaku Wakil Dekan bidang Kerjasama, Alumni, dan Pengabdian Masyarakat FK-KMK UGM. Beliau mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara dengan berbagai potensi bencana, sehingga kita harus senantiasa bersiap siaga, salah satunya dengan mempersiapkan rencana penanggulangan bencana dari fasilitas kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat, yakni Puskesmas. Selanjutnya, Sutono, S.Kp., M.Sc., M.Kep selaku Ketua Kelompok Kerja Bencana FK-KMK UGM, menjelaskan pengantar kegiatan kepada para peserta terkait gambaran kegiatan dan tujuan diadakannya pelatihan penyusunan Puskesmas Disaster Plan (atau bisa disebut Primary Health Care Disaster Plan/PHCDP).

Acara utama dalam pelatihan ini adalah penyampaian materi sebanyak 7 topik yang merupakan Langkah-langkah dalam penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana. Materi pertama, adalah “Konsep Puskesmas Disaster Plan” yang disampaikan oleh dr. Hendro Wartatmo, Sp.B-KBD. Puskesmas adalah garda terdepan dalam pelayanan kesehatan dan memiliki fungsi kesehatan masyarakat. Puskesmas perlu menyusun upaya penanggulangan bencana saat kondisi pra-, saat-, dan pasca- bencana. Dalam konsep rencana kontijensi, Puskesmas berada dalam kelompok pemangku kebijakan regional yang erat kaitannya dengan upaya penanggulangan bencana di pre-hospital dan kegawatdaruratan kesehatan masyarakat (public health emergency). Sehingga, dalam penyusunan dokumen perencanaan, harus disesuaikan dengan iklim masyarakat tempat instansi bernaung.

Materi kedua, disampaikan oleh dr. Bella Donna, M.Kes tentang “Komponen dan Pengorganisasian Puskesmas Disaster Plan”. Komponen PHCDP antara lain; kebijakan (SK), latar belakang, profil puskesmas dan kapasitas, analisis risiko, peta risiko, pengorganisasian, tugas pokok, SOP/Protap, formulir, dan fasilitas. Bella menyampaikan, bahwa dalam penyusunannya terdapat tahapan kegiatan yang harus dilakukan seperti identifikasi risiko, pemetaan SDM, dan evaluasi dokumen (berupa tabletop exercise dan/atau simulasi). Dalam pengorganisasian, harus didasarkan pada struktur sehari-hari yang kemudian bersifat sederhana dan mencakup semua kebutuhan. Penyusunan bagan organisasi dapat menggunakan metode crosswalk yakni dengan menempatkan tugas pada posisi yang sama seperti tugas harian.

Sesi dilanjutkan dengan materi “Logistik Medik dan Manajemen Relawan” oleh Apt. Gde Yulian Yogadhita, M.Epid. Logistik, merupakan unsur pokok yang menentukan berhasil atau gagalnya manajemen bencana. Bagian logistik bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas, transportasi, komunikasi, persediaan, pemeliharaan dan pengisian bahan bakar peralatan, layanan makanan staff dan layanan medis staff. Terkait manajemen relawan, Gde menyampaikan bahwa pemilihan pendekatan manajemen harus disesuaikan dengan jenis bencana. Perencanaan distribusi relawan harus menganalisis workload dan peta wilayah serta kebutuhan daerah sesuai laporan tenaga kesehatan setempat (misalkan bidan desa), sehingga pendistribusiannya tepat sasaran dan tepat manfaat.

Materi keempat tentang “Analisis Risiko” dan kelima tentang “Data Informasi”, dipresentasikan oleh Madelina Ariani, SKM., MPH. Tujuan dari Analisis Risiko Bencana adalah untuk mengetahui potensi ancaman bencana yang ada di wilayah dan menentukan prioritas dalam penanggulangan bencana dan krisis kesehatan. Analisis risiko tidak dapat dilakukan oleh individu, namun harus dilakukan oleh sebuah kelompok. Setelah menyelesaikan analisis risiko, dapat dilanjutkan dengan penyusunan skenario, program, protap, dan latihan. Madelina kemudian melanjutkan dengan manajemen data informasi saat bencana. Informasi menjadi dasar dalam penentuan kebijakan dan tindakan yang akan dilakukan. Sehingga, fungsi utama puskesmas dalam menghimpun informasi di masyarakat harus tetap berjalan.

Happy R Pangaribuan, SKM., MPH., kemudian melanjutkan dengan materi “SOP dan Fasilitas saat Bencana”. SOP digunakan untuk memnuhi standar yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan yang tidak terdapat pada kegiatan sehari-hari. Sedangkan untuk penentuan fasilitas saat bencana, harus disesuaikan dengan hasil analisis risiko dan pengembangan skenario. Dalam penentuannya, puskesmas juga dapat bekerjasama dengan lintas sektor jika fasilitas sehari-hari tidak cukup atau kurang memadai.

Materi terakhir, disampaikan oleh Sutono, tentang “Rencana Tindak Lanjut”. Penyusunan RTL harus memperhatikan kaidah “SMART”, sederhana, menjabarkan tujuan dan alasan mengapa ingin melaksanakannya. Bentuk RTL dapat berupa matriks yang harus mendapatkan persetujuan dari atasan dan menyebutkan sumber daya yang dibutuhkan serta cara mendapatkannya. Setelah membuat dan melaksanakan RTL, maka perlu disusun laporan tindak lanjut.

Pelatihan ini tidak menyertakan penugasan, karena hanya berupa kegiatan satu hari. Para instruktur berharap, Puskesmas dapat secara proaktif menyusun dan memperbaiki dokumen PHCDP-nya. Konsultan yang berada di FK-KMK UGM siap sedia untuk memberikan fasilitas pelatihan lebih mendalam jika dibutuhkan.

Reporter: dr. Alif Indiralarasati

{tab MATERI}

• Data Informasi – Madelina Ariani, SKM., MPH
• Rencana Tindak Lanjut – Sutono, S.Kp., M.Sc., M.Kep
• Logistik dan Manajemen Relawan – Apt. Gde Yulian Yogadhita, M.Epid
• Komponen dan Pengorganisasian – dr. Bella Donna, M.Kes
• Analisis Risiko – Madelina Ariani, SKM., MPH
• Konsep Puskesmas Disaster Plan – dr. Hendro Wartatmo, Sp.B-KBD
• SOP dan Fasilitas saat Bencana – Happy R Pangaribuan, SKM., MPH

{/tabs}