Penerapan sistem kebencanaan menjadi fokus utama di berbagai negara pasca COVID-19. Pengalaman pandemi memberikan pelajaran berarti terkait strategi pencegahan, mitigasi, hingga pemulihan setelah bencana. Kali ini, negara-negara di Asia Tenggara yang tergabung dalam forum ASEAN Institute for Disaster health Management (AIDHM) memilih Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FK-KMK) UGM sebagai tuan rumah penyelenggaraan 2nd ASEAN Academic Conference (AAC) tentang Manajemen Bencana Kesehatan.
“Tentu kami menyambut baik, Indonesia sebagai tuan rumah dalam AAC ini, yang bertujuan untuk membawahi segala informasi, dan pengetahuan di ASEAN (terkait kebencanaan). Jadi apa yang kita miliki, dan apa yang negara lain miliki, seperti Thailand, Filipina, dan seterusnya, itu bisa saling berbagi dan meningkatkan strategi kebencanaan. Ini penting, karena Indonesia itu hampir seluruh daerah itu masuk sebagai zona merah bencana. Artinya, kesiapan siagaan kita harus kita siapkan dari sekarang,” ungkap Dr. Sumarjaya, SKM., MM., MFP., C.F.A selaku Direktur Pusat Krisis Kementerian Kesehatan RI dalam konferensi pers pada Selasa (17/10).
Menurut laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sepanjang tahun 2023 tercatat terdapat 852 bencana banjir, 487 kebakaran hutan, 442 tanah longsor, 24 gelombang pasang, dan 21 gempa bumi. Bencana tersebut mengakibatkan setidaknya 4,2 juta orang harus mengungsi, 5.552 orang luka-luka, 199 korban jiwa, dan 10 orang menghilang. Keseluruhan jumlah tersebut mencerminkan kurangnya penerapan sistem kebencanaan. Untuk itu, konferensi ini mendorong negara-negara ASEAN untuk ikut bekerja sama merumuskan sistem kebencanaan yang sesuai dengan kondisi masing-masing negara.
“Kita sebagai universitas sudah sangat aktif dalam menangani bencana itu, terutama tsunami. Kami sering menghadirkan ahli-ahli dalam beberapa bencana yang terjadi di Indonesia. Ini juga merupakan kolaborasi yang luar biasa dan sangat penting, untuk mengelaborasi upaya-upaya kita di bidang kesehatan. Untuk itu, kami juga siap untuk menyelenggarakan bentuk pelatihan dan penelitian bersama negara ASEAN,” tutur Dekan FK-KMK UGM, Prof. dr. Yodi Mahendradhata, M.Sc., Ph.D., FRSPH.
UGM sebagai tuan rumah AIDHM memiliki lima mandat yang harus dilaksanakan untuk memimpin strategi kebencanaan di ASEAN. Pertama, menyelenggarakan kegiatan akademik untuk memperkuat kapasitas personel terkait kesehatan bencana seperti pengembangan kurikulum, pelatihan, dan latihan simulasi. Kedua, melakukan konsultasi dalam mendukung dan membantu pengembangan, serta melaksanakan kegiatan penanggulangan kesehatan bencana. Ketiga, memfasilitasi, memberikan panduan dan kebijakan, serta mendukung penyelenggaraan latihan kolaborasi regional tentang manajemen kesehatan bencana di AMS. Keempat, mendukung ASEAN Academic Network on Disaster Health Management (AANDHM), termasuk steering committee, dalam pelaksanaan mandatnya sebagaimana dijelaskan dalam ToR. Dan kelima, mendukung dan memfasilitasi pembentukan jaringan regional pusat pelatihan negara-negara anggota ASEAN yang melaksanakan program pembelajaran, pendidikan, dan/atau penelitian umum dan khusus tentang manajemen kesehatan kebencanaan.
2nd ASEAN Academic Conference yang diadakan selama dua hari ini menjadi bagian dari implementasi mandat AIDHM—dalam hal ini diketuai oleh UGM—untuk memulai diskusi terkait kondisi sistem kebencanaan internasional. “Perlu diketahui, ASEAN Academic Conference yang pertama tidak bisa diselenggarakan secara luring karena saat pandemi. Jadi dapat dikatakan Indonesia ini menjadi yang pertama berkesempatan menyelenggarakan ACC secara luring. Untuk partisipasinya, mayoritas memang dari negara tetangga mengirimkan 5-11 delegasi. Dan yang patut diapresiasi ini dari Indonesia, baik yang dari Kemenkes maupun UGM, ini kurang lebih ada 80 peserta,” kata dr. Datu Respatika, Ph.D., Sp.M, Asisten Wakil Dekan Bidang Kerja sama, Alumni, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
Uji Publik peraturan turunan UU Kesehatan untuk mendapatkan asupan publik yang bermakna dilaksanakan pemerintah mulai 18 September 2023. Dirilis dari website Kementerian Kesehatan, sosialisasi akan dilaksanakan selama seminggu sejak 18 September dengan topik yang berbeda setiap harinya. Kegiatan ini dapat diikuti oleh masyarakat umum melalui saluran YouTube Kementerian Kesehatan. Kegiatan ini menindaklanjuti banyaknya perubahan pasal yang terjadi pada UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dan sangat penting segera untuk disosialisasikan sehingga dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan termasuk penggiat bencana kesehatan. Pada Kamis, 21 September 2023 pukul 08.30 – 16.00 WIB Kemenkes RI akan melaksanakan sosialisasi aturan pelaksanaan UU Kesehatan dengan topik “Pelayanan Kesehatan pada Bencana dan Tenaga Cadangan Kesehatan”. Dalam hal ini kami mengajak penggiat website bencana kesehatan dapat terlibat khususnya untuk memberikan masukan yang bermakna dalam pengembangan pelayanan kesehatan saat bencana. Aturan lebih lanjut untuk penugasan khusus tenaga kesehatan diatur dalam RPP yang bertujuan untuk mendukung pemenuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan di Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan (DTPK), Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK) serta daerah yang membutuhkan pelayanan kesehatan atau dalam rangka penanganan KLB wabah dan darurat kesehatan.
Artikel berikut mengidentifikasi penelitian empiris tentang dampak dari berbagai jenis bencana terhadap kesehatan masyarakat dari paparan individu atau komunitas. Penelitian tersebut adalah penelitian bencana yang mengidentifikasi pentingnya akuntansi bukan hanya untuk jenis bencana yang diakui seperti bencana alam, teknologi tetapi juga bencana yang terjadi secara perlahan seperti kekeringan, bencana kronis dan bencana yang terabaikan. Fokus tinjauan terdapat pada dampak terhadap kesehatan masyarakat dan proses pemulihan dari peristiwa masa lalu sambil mengenali paparan, kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan. Hasil tinjauan menunjukkan bahwa berbagai bencana dapat berdampak langsung dan efek tidak langsung terhadap kesehatan fisik, kesehatan mental, dan kesejahteraan, dengan bukti efek kumulatif. Lebih-lebih lagi, berbagai bencana dapat mempengaruhi fasilitas pelayanan kesehatan, persepsi risiko penduduk dan keputusan evakuasi, respon rumah tangga dan masyarakat, respon pemerintah, respons organisasi kemanusiaan dan non-pemerintah, serta proses pemulihan. Berdasarkan kesenjangan yang diidentifikasi beberapa rekomendasi dapat dibuat untuk penelitian lebih lanjut seperti penelitian untuk menguji perbedaan antara dampak bencana yang berulang (bahaya yang sama jenis), dan bencana berjenjang dan bencana berturut-turut dengan jenis bahaya yang berbeda. Demikian pula, ada kebutuhan penelitian lebih lanjut untuk menyelidiki apakah efeknya mungkin terjadi berbeda tergantung pada waktu antar bencana eksposur. Ada juga kebutuhan lebih lanjut untuk penelitian mengenai hal ini yaitu dampak psikologis dari paparan bencana yang berulang, dampak dari berbagai bencana tentang kesiapsiagaan dan pemulihan dan kesehatan fisik.
Kesiapsiagaan menghadapi bencana sangat penting untuk memberikan respons yang efektif dan mengurangi kemungkinan dampak bencana. Meskipun partisipasi relawan berperan penting dalam kesiapsiagaan bencana, namun secara aktual partisipasi mereka dalam kegiatan kesiapsiagaan bencana masih rendah. Untuk menemukan cara mendorong lebih banyak relawan untuk berpartisipasi, penelitian ini menganalisis latar belakang sosial serta faktor organisasi dan sikap yang mempengaruhi kesediaan relawan untuk berpartisipasi. Kuesioner dibagikan kepada 990 relawan bencana yang terdaftar di seluruh Beijing dan data dianalisis menggunakan model regresi linier. Hasilnya menunjukkan lemahnya kemauan untuk berpartisipasi dalam kesiapsiagaan bencana. Artikel ini dipublikasikan pada 2021 di jurnal MDPI
Indonesia sangat rentan terhadap berbagai bencana alam dan bencana akibat ulah manusia, termasuk gempa bumi, gunung berapi, tsunami, kekeringan, kebakaran hutan, banjir, dan tanah longsor. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah mengembangkan berbagai kebijakan penanggulangan bencana, termasuk kebijakan penanggulangan bencana gempa bumi. Tujuan studi ini adalah untuk menilai efektivitas kebijakan manajemen gempa bumi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penanggulangan bencana seismik di Indonesia telah dirumuskan secara komprehensif dan sistematis melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan turunannya. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Pada tahap penerapan kebijakan penanggulangan bencana gempa bumi di Indonesia secara umum sudah berjalan efektif. Hal ini dapat diukur dari indikator komunikasi yang efektif, ketersediaan sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Namun meski sudah berjalan efektif, namun masih diperlukan perbaikan seperti dari segi informasi, infrastruktur, anggaran, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas kebijakan penanggulangan gempa bumi, pemerintah dapat meningkatkan akses informasi, infrastruktur dan sumber daya penanggulangan bencana gempa bumi. Artikel ini dipublikasikan pada 2023 oleh penerbit Jayapanguspress.
Kesiapsiagaan rumah sakit terhadap kejadian korban massal dan tanggap bencana mencakup kegiatan, program dan sistem yang dikembangkan dan dilaksanakan sebelum kejadian tersebut. Langkah-langkah ini dirancang untuk memberikan perawatan medis yang diperlukan bagi para korban bencana, dan untuk meminimalkan dampak negatif dari kejadian-kejadian tertentu terhadap layanan medis. Hingga saat ini, belum ada survei sistematis di Polandia mengenai kesiapan rumah sakit, serta tenaga medis, dalam menangani insiden korban massal. Akibatnya, pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi profesional petugas kesehatan masih sedikit yang diketahui. Tujuan dari studi percontohan ini adalah untuk memulai eksplorasi dan mengumpulkan data mengenai kompetensi petugas layanan kesehatan, selain menilai kesiapan rumah sakit menghadapi insiden korban massal. Memanfaatkan survei anonim dengan sampel acak, 134 penyedia layanan kesehatan diminta menjawab pertanyaan tentang kompetensi yang mereka butuhkan, dan kesiapan rumah sakit selama tanggap bencana. Ternyata subjek tes menilai kesiapan mereka menghadapi insiden dan bencana yang menimbulkan korban massal lebih baik dibandingkan kesiapan di tempat kerja mereka saat ini. Studi percontohan menunjukkan bahwa kuesioner yang dirancang dengan baik dapat digunakan untuk menilai hubungan antara kesiapsiagaan rumah sakit dan staf serta efisiensi tanggap bencana. Evaluasi terhadap kesiapsiagaan dan efektivitas tanggap bencana merupakan cara untuk menemukan dan menghilangkan kemungkinan kesenjangan dan kelemahan dalam fungsi dan manajemen efektif rumah sakit ketika terjadi insiden dengan korban massal. Artikel ini dipublikasikan pada 2022 di jurnal MDPI.
