Author: [email protected]

Anies Gelontorkan Rp4 M untuk Alat Sistem Peringatan Dini Bencana di 6 Titik

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menggelontorkan dana Rp4 miliar pada APBD tahun 2020. Keputusan itu untuk membeli alat sistem peringatan dini bencana yang akan ditempatkan di beberapa lokasi Ibu Kota yang rawan banjir. Alat yang digunakan itu bernama disaster warning system (DWS).

“Alat ini akan memberikan informasi berupa suara petugas BPBD, yang dapat menjangkau hingga radius 500 meter. DWS ini akan beroperasi jika tinggi muka air telah berada pada Siaga 3,” kata Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Provinsi DKI Jakarta, Muhammad Ridwan kepada Okezone, Minggu (19/1/2020).

Ridwan menambahkan, tahun 2020, ada 6 titik yang akan dipasang alat DWS. Di antaranya adalah Bukit Duri, Kebon Baru, Kedaung Kali Angke, Cengkareng Barat, Rawa Terate, dan Marunda.

“Lokasi ini sifatnya masih tentatif, akan kami pasang di tahun 2020 ini,” ujarnya.

Ia menjelaskan, komponen dari DWS itu terdiri dari horn speaker, stasiun ekspansi peringatan dini bencana transmisi VHF Radio, software untuk telementary dan warning console, coaxial arrester, Storager battery 20 Ah, 24 V dan antenna.

“Diharapkan, dengan adanya alat peringatan dini berupa DWS ini, dapat membuat masyarakat semakin siaga terhadap bencana,” katanya.

Alat DWS tingkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana

Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Subejo mengklaim sistem peringatan dini bencana berbasis digital atau disaster warning system (DWS) dipasang guna meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam mengantisipasi bencana.

“Itu (DWS) untuk memberi peringatan kepada masyarakat sekitar agar waspada dan bersiap-siap (mengungsi), sehingga kerugian bisa diminimalisir,” kata Subejo saat dihubungi di Jakarta, Minggu.

“Alat ini tidak dimaksudkan untuk mencegah datangnya banjir, namun mengingatkan masyarakat untuk bersiap mengungsi dan menyelamatkan barang atau dokumen berharga agar tidak terdampak banjir,” ujarnya.

BPBD DKI Jakarta akan segera mengadakan enam set alat DWS dengan anggaran senilai Rp4,073 miliar pada tahun ini.

Keenam set alat tersebut akan dipasang di enam kelurahan yang rawan banjir, yakni Marunda, Rawa Terate, Cengkareng Barat, Bukit Duri, Kebon Baru, dan Kedaung Kali Angke.

Meskipun telah dilakukan pemetaan lokasi pemasangan alat DWS, namun BPBD DKI Jakarta masih akan melakukan kajian dengan melihat kondisi banjir 2020.

“Kami akan kaji kembali secara komprehensif tentang sistem peringatan dini untuk antisipasi kejadian bencana, termasuk DWS sebagai salah satu sarana sistem tersebut,” ujar Subejo.

Tiap alat DWS memiliki empat pengeras suara yang dipasang pada satu tiang tinggi dan terhubung langsung dengan sistem di Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BPDB DKI Jakarta.

Dengan menggunakan teknologi VHF digital radio, maka radius jangkauan bunyi dapat terdengar hingga jarak 500 meter.

Saat tinggi muka air bendungan mencapai siaga 3, maka alat DWS secara otomatis akan mengeluarkan bunyi sebagai peringatan akan potensi terjadinya banjir.

Tak hanya alat DWS, BPBD DKI Jakarta juga telah menyiapkan beberapa cara untuk menyebarluaskan peringatan bencana mulai dari pesan berantai yang dikirim ke grup-grup Whatsapp kelurahan hingga imbauan petugas yang turun langsung ke lapangan.

Reportase Webinar Outlook Bencana Kesehatan 2020

Reportase Webinar

Outlook Bencana Kesehatan 2020

Yogyakarta, 16 Januari 2020

Dok. PKMK FK – KMK UGM “Outlook Bencana Kesehatan 2020”

Pengantar

Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK – KMK UGM mengadakan diskusi outlook bencana kesehatan 2020 dengan mengangkat isu rumusan penguatan dinas kesehatan dalam menghadapi bencana dan krisis kesehatan termasuk penguatan pembiayaan, koordinasi lintas program dan kerja sama perguruan tinggi di daerah. Kegiatan ini dilakukan juga melalui webinar dengan sasaran peserta dari dinkes provinsi/kabupaten/kota, rumah sakit, puskesmas, BPBD provinsi/kabupaten/kota, Fakutas Kedokteran/Kesehatan Masyarakat, peneliti, mahasiswa dan pemerhati bencana kesehatan. Dari hasil diskusi outlook terdapat dua poin penting yang menjadi perhatian khusus yaitu penguatan dinkes provinsi dan penguatan peran perguruan tinggi dalam penanggulangan bencana sektor kesehatan.

Pelaksanaan

Peserta yang menghadiri langsung outlook sebanyak 25 orang dan diikuti secara webinar dari 38 titik di Indonesia. Materi yang disampaikan terbagi menjadi dua yaitu outlook krisis kesehatan Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes dan outlook bencana kesehatan Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK – KMK UGM. Kemudian ditanggapi oleh pembahas dan diskusi dengan peserta.

Dok. Peserta Webinar “Peserta Webinar dari FK Universitas Tadulako (kiri) dan FK Universitas Alkhairaat (kanan)

Outlook Pusat Krisis Kesehatan Tahun 2019 – 2020

Materi ini disampaikan oleh dr. Budi Sylvana, MARS selaku Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes Indonesia. Jumlah kejadian bencana tertinggi 2019 terjadi di Jawa Barat, DKI, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Riau. Konsentrasi penduduk Indonesia banyak di provinsi tersebut. Hasil pantauan Pusat Krisis Kesehatan data kejadian bencana pada 2019 terdapat 2.954 bencana. Jumlah korban krisis kesehatan 2019 kurang lebih 2,5 juta jiwa dan lebih dari 1 juta penduduk yang mendapatkan pelayanan kesehatan rawat jalan. Paradigma manajemen bencana sekarang ini adalah pengurangan risiko bencana dengan tidak mengesampingkan program respon. Selama ini rata – rata masalah yang muncul di lokasi pengungsian adalah keterbatasan ketersediaan air bersih. Selama 2015 – 2019 Pusat Krisis Kesehatan telah melakukan intervensi ke Kabupaten/Kota dengan kegiatan asistensi kapasitas kabupaten/kota dalam manajemen krisis kesehatan. Pada 2020 akan difokuskan ke penguatan provinsi yaitu melalui asistensi kapasitas manajemen krisis kesehatan, pendampingan penyusunan peta respon, pendampingan penyususnan rencana kontijensi, table top exercise dan simulasi. Selengkapnya DISINI

Dok. Peserta Webinar “Materi Outlook Krisis Kesehatan tahun 2019-2020”

Kaleidoskop dan Outlook Bencana Kesehatan dari Divisi Manajemen Kesehatan PKMK FK – KMK UGM

Materi ini disampaikan oleh dr. Bella Donna M.Kes selaku Kepala Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK – KMK UGM. Secara umum, beberapa kegiatan yang dilakukan oleh divisi adalah respon bencana, call for proposal, kurikulum/pelatihan/buku, kerjasama/pendampingan, konferensi dan publikasi. Penguatan provinsi dalam penanggulangan bencana menjadi tantangan bersama. Ketahanan kesehatan, klaster kesehatan dan rencana kontijensi menjadi kegiatan penting bagi dinas kesehatan. Outlook Divisi Manajemen Bencana Kesehatan 2020 akan melakukan upaya penguatan ketahanan kesehatan di Kabupaten/Kota melalui penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana dan krisis kesehatan yang operasional sesuai dengan ancaman masing – masing daerah (disimulasikan, dikomunikasikan ke lintas sektor). Pada 2020 ada beberapa program yang dilakukan bekerja sama dengan Caritas yaitu pendampingan Sulawesi Tengah melalui perluasan pendampingan ke Kota Palu dan Kabupaten Donggala. Akan dilaksanakan juga Training of Trainer (ToT) untuk pendampingan penyusunan dokumen dinkes, rumah sakit dan puskesmas. Dimana sasaran ToT ini adalah dinas kesehtan dan perguruan tinggi (FK Universitas Tadulako dan FK Universitas Alkhairaat), harapannya setelah pelaksanaan ToT pendampingan ke kabupaten lainnya bisa dilakukan oleh sumber daya lokal. Selengkapnya DISINI

Dok. PKMK FK.KMK UGM “Sesi Materi Kaleidoskop dan Outlook Bencana Kesehatan”

Pembahas

dr. Hendro Wartatmo, SpB – KBD

Pengetahuan kita terkait bencana belum terstruktur, pendidikan bencana juga belum menyeluruh. Kita lihat banjir Jakarta, kelihatannya ada ketidaksinkronan early warning system antara BPBD DKI dengan aparat DKI. Artinya ilmu terkait bencana ini belum meluas. Saat ini kita berusaha kearah bagaimana menerapkan ilmu kebencanaan ini.

Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, PhD

Membahas dalam konteks waktu dan ada efek samping dari politik dalam bencana ini. Siap tidak negara, pemerintah dengan masyarakat itu bekerja sama? Kerja sama ini akan rumit pada era teknologi dan digital sekarang ini. Pertanyaan selanjutnya adalah dimana peran perguruan tinggi? Harapannya jangan sampai lengah, karena variasi bencana ini semakin banyak. Kira membutuhkan sumber daya lokal untuk mengembangkan manajemen bencana kesehatan ini di masing – masing daerah.

Sakinah SE, MT

Dinkes Sulawesi Tengah sudah menyusun peta rawan bencana di kabupaten/kota. Contohnya frekuensi bencana banjir di Kabupaten Sigi sangat tinggi. Dinkes juga sudah membentuk tim dalam klaster kesehatan dan sekarang dokumen dinkes disaster plan atau sering disebut dengan rencana kontijensi sudah disusun dan sekarang masih proses tahap revisi dimana penyusunan dokumen tersebut didampingi langsung oleh PKMK FK – KMK UGM. Pada 2020 ini program – program kita di bidang UPT K2T telah didiskusikan juga dengan PKMK FK – KMK UGM dan dalam pelaksanaan program ke depan akan tetap bekerja sama. Pendampingan dari perguruan tinggi ini sangat dibutuhkan. FK Universitas Alkhairaat juga menambahkan bahwa mereka memiliki visi kesehatan matra, jadi sangat mendukung pelaksanaan program penanggulangan bencana kesehatan. Pengembangan melalui kurikulum bencana di universitas akan tetap dilakukan dan tentu tidak lepas dari arahan dinas kesehatan.

Dok. PKMK FK-KMK UGM “ Sesi Pembahas dan Diskusi”

Diskusi :

Pada sesi diskusi, peserta menanyakan beberapa hal berikut :

Terkait rancangan kurikulum nasional tentang kebencanaan yang bisa diaplikasikan sebagai panduan. à Fakultas Kedokteran yang memiliki kurikulum bencana itu masih sedikit. Masalahnya berbeda, jikakurikulum untuktrauma itu sudah ada polanya namun kalau di manajemen belum ada. Melihat dari SNI terkait tentang pendidikan kebencanaan kesehatan, kalau untuk UGM sendiri sudah melewati batas-batas SNI yang ada Dikti. Inilah yang menjadi tantangan, harapannya tahun ini kita bisa mengaktikan forum perguruan tinggi untuk menyamaratakan kurikulum bencana kesehatan di fakultas kesdokteran bencana. Perluasan pendidikan ini juga bisa dimasukkan melaluiKKN tematik mahasiswa yang dikirimkan ke daerah rawan bencana.
Pembagian tugas dalam penanggulangan bencana, sistem koordinasi lintas sektor, siapa yang menjadi leading –
- Pada program BPBD DIY sudah mengembangkan sistem bersama sama dengan sektor lainnya. Akan ada gladi posko dan gladi lapangan untuk melatih sistem. Jadi dari kegiatan tersebut akan terlihat masing – masing peran dari sektor. SK Klaster kesehatan DIY sekarang ini sudah disusun, klaster kesehatan sudah beberapa kali melakukan rakornis, ini merupakan salah satu strategi untuk pembagian tugas dan pemahaman peran masing – masing institusi
- Pada dinkes DIY terkait klaster kesehatan, mengikuti sistem yang sudah dibentuk oleh BPBD, mengikuti komando yang sudah ditentukan di ICS saat bencana. Dinkes juga mencoba membuat mekanisme pengorganisasian sistem komando bencana ini pada Dinkes Kesehatan Kabupaten/Kota, dan sistem pengorganisasian ini juga menyesuaikan dengan ICS yang ada di BPBD.
Bagaimana pendekatan secara manajemen terkait dengan bencana sosial.
- Pendekatan yang akan dialkuakn baik itu bencana sosial akan dilakukan Dinkes Provinsi langsung jadi provinsi sebagai aktor atau pelaku pada kabupaten dan kota

Reporter : Happy R Pangaribuan

Urban Flood Disaster Management

Pengantar website bencana minggu ini masih membahas terkait bencana banjir. Banjir melanda wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten sejak 1 Januari lalu. Ratusan ribu orang mengungsi dan sejauh ini, sudah tercatat 67 orang meninggal dunia. Tindak lanjut penanganan banjir wilayah Jabodetabek masih terus diupayakan. Banjir yang terjadi menjadi salah satu banjir terbesar dan terburuk yang terjadi dalam sejarah. Banjir kali ini mengakibatkan kerusakan bangunan, infrastruktur serta menelan korban jiwa. Hasil assessment menunjukkan beberapa faktor penyebab banjir ini bisa terjadi adalah bendungan jebol, beberapa pompa tidak berfungsi, dan drainase – drainase yang dangkal. Penelitian berikut menjelaskan konsep, kebijakan, rencana operasi bencana banjir perkotaan dan manajemen risiko bencana. Populasi penduduk di perkotaan cepat meningkat, demikian juga halnya dengan pembangunan sangat cepat sehingga area yang lebih kedap air menjadi sedikit. Langkah – langkah pengendalian yang dapat dilakukan seperti pembangunan bendungan atau tanggul sungai dan tindakan non struktural seperti peramalan banjir dan peringatan, bahaya banjir dan manajemen risiko, partisipasi publik dan penguatan koordinasi lintas sektor.

Selengkapnya KLIK DISINI

Keselamatan Saat Banjir

Pada 1 Januari 2020, beberapa wilayah di DKI Jakarta, Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi dan Bogor dilanda banjir. Tentu ini bukan yang pertama terjadi (jurnal terkait), namun hal tersebut mengingatkan kita pentingnya keselamatan saat banjir datang. Beberapa diantaranya: jangan menyentuh kabel listrik yang jatuh, matikan aliran listrik, selalu ikuti peringatan tentang banjir, jangan mengemudi di daerah banjir — mobil atau kendaraan lain tidak akan melindungi kita dari banjir. Faktanya mobil atau kendaraan lain dapat tersapu atau terhenti di air yang bergerak. Catatan ini dirilis oleh Centers for Disease Control and Preventions.

Selengkapnya KLIK DISINI

Manajemen Risiko Banjir di Thailand

Artikel ini membahas banjir 2011 di Thailand, dengan penekanan pada DAS Chao Phraya, dan menganalisis rencana serta langkah – langkah yang relevan dengan manajemen risiko banjir negara tersebut. Ini juga menyoroti beberapa kekurangan dalam praktik saat ini, dan menyarankan perbaikan menggunakan kerangka kerja manajemen risiko banjir strategis. Hasilnya menunjukkan bahwa manajemen risiko banjir di Thailand tidak efektif dan perlu beralih dari respons pasif (yang terutama bergantung pada langkah – langkah struktural dan respons darurat selama peristiwa banjir) ke respons progresif yang menekankan langkah – langkah non – struktural (misalnya, penggunaan lahan perencanaan, pembangunan dan kontrol pembangunan, peraturan) dan kolaborasi partisipatif antara lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan (orang – orang, lembaga publik, dan swasta di daerah yang terkena dampak). Studi lebih lanjut tentang asuransi banjir untuk sektor pertanian dan tentang tingkat sosial ekonomi dan persepsi risiko banjir masyarakat sasaran juga direkomendasikan. Ini dapat meningkatkan ketahanan finansial terhadap risiko banjir dan efektivitas implementasi rencana yang relevan. Artikel ini dipublikasikan pada 2017 di jurnal Science Direct.

Selengkapnya KLIK DISINI

Reportase Webinar Peringatan 15 Tahun Tsunami Aceh (2004 – 2019)

Reportase Webinar

Peringatan 15 Tahun Tsunami Aceh (2004 – 2019)

Momen peringatan tsunami Aceh 26 Desember 2004 menimbulkan duka mendalam bagi Indonesia. Gempa dengan kekuatan 9.0 SR dan tsunami dengan ketinggian kurang lebih 20 meter mengakibatkan beberapa kota di provinsi Aceh lumpuh. Ribuan jiwa manusia menjadi korban, banyak bangunan hancur dan rusak berat akibat keganasan tsunami itu. Sejak kejadian tersebut, Indonesia mulai membangun sistem penanggulangan bencana, mulai menyadari pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana ditambah lagi wilayah Indonesia yang sangat rawan terjadi bencana. Banyak sektor yang terlibat dalam pengembangan penanggulangan bencana tersebut, diantaranya pengembangan kurikulum bencana dalam institusi pendidikan. Bersamaan dengan momentum Peringatan 15 Tahun Tsunami Aceh, Pokja Bencana FK – KMK UGM bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan, Universitas Syah Kuala, Universitas Tadulako, dan Oceania Chapter World Association on Disaster and Emergency Medicine mengadakan diskusi tentang perkembangan penanggulangan dan kurikulum manajemen bencana kesehatan di Indonesia, serta launching EMT Specialized Cell Aceh melalui kegiatan Webinar Peringatan 15 tahun Tsunami Aceh (2004 – 2019). Kegiatan ini menjadi sharing antar universitas, publikasi, serta catatan pembelajaran kedepannya. Salah satu pembelajaran yang didapat adalah mitigasi perlu ditekankan. Perguruan tinggi mempunyai modal tenaga dan sarana untuk membantu mitigasi dan penanggulangan bencana secara baik.

Selengkapnya KLIK DISINI

BNPB : Awal 2020, Korban Jiwa Bencana Alam Mencapai 60 Orang

Bisnis.com, DENPASAR – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengatakan jumlah korban jiwa akibat bencana alam hingga pekan kedua 2020 mencapai 60 orang.

Dia juga menuturkan korban jiwa akibat bencana alam secara nasional di 2019 mencapai sekitar 580 orang dan tahun 2018 jumlahnya lebih banyak karena gempa bumi NTB, tsunami Sulawesi Tengah dan Selat Sunda.

“Tahun 2020 baru memasuki Minggu kedua, Januari korban di Jawa Barat, Jakarta dan Banten telah mencapai lebih 60 orang,” kata dia usai mengunjungi Kantor BPBD Bali, Senin (13/1/2020).

Sementara, penanganan bencana di Jawa Barat, ujar dia, sementara proses menuju ke transisi darurat, masih dalam posisi tanggap darurat. Pihaknya melihat penanganannya cukup baik karena seluruh instansi terlibat, hingga BUMN, jadi beban BNPB sendiri sangat berkurang ketika masyarakat bisa gotong royong.

Kunjungan Doni Monardo di Bali untuk melihat kesiapsiagaan yang menurutnya dan tim BNPB, kualitasnya jauh lebih baik dibandingkan dengan BPBD di daerah lainnya.

Menurutnya, saat ini BNPB sedang merancang sebuah konsep tentang BPBD yang mampu menjamin Pariwisata Aman Bencana.

“Konsep ini tentu tidak sepenuhnya dibuat di Jakarta, tapi juga perlu masukan di daerah. Di daerah tidak mungkin BPBD sendiri tetapi juga dair unsur lain. TNI, Polri Badan SAR Nasional, BMKG termasuk relawan dan media,” bebernya.

Diharapkan dari konsep Pariwisata Aman Bencana, yang mana BPBD memiliki peran penting di situ.

Pertama seputar tingkat kelembagaan BPBD, kedua mengenai sumber daya manusia, ketiga manajemen dan sistem, Pusdalops, teknologi, termasuk jaringan yang berhubungan dengan alat-alat yang memiliki respon mitigasi dan sistem peringatan dini.

Keempat, berhubungan dengan tersedianya anggaran yang memadai dan kelima tingkat kesiapsiagaan perlengkapan dan peralatan dan transportasi.

“Mudah-mudahan Bali bisa menjadi ujung tombak, bisa menjadi contoh dan diikuti oleh daerah lainnya. Implementasinya kita harapkan BPBD yang berada di daerah prioritas pariwisata itu terintegrasi,” tutur Doni.

Disampaikan Doni, ada unsur lain yang menempel di BPBD misalnya TNI, Polri, BMKG, medis yang melakukan penjagaan 24 jam.

BNPB Siapkan Konsep Pariwisata Aman Bencana

www.nusabali.com-bnpb-siapkan-konsep-pariwisata-aman-bencana

DENPASAR, NusaBali.com

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mempersiapkan konsep daerah pariwisata prioritas di Indonesia agar memiliki kesiapsiagaan bencana yang tinggi. Pasalnya bencana alam saat ini masih memungkinkan terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, tak terkecuali di kawasan pariwisata. “Saat ini BNPB merancang konsep yang mampu menjamin pariwisata aman bencana. Konsep ini sepenuhnya tidak bisa dibuat di Jakarta, tetapi juga perlu mendapat masukan dari berbagai lembaga lainnya,” ujar Kepala BNPB, Letjen TNI Doni Monardo, Senin (13/1/2020), usai melakukan kunjungan di kantor BPBD Bali, Denpasar.

Ia menyebutkan konsep pariwisata aman bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memegang peran penting. “Yang diharapkan dari konsep pariwisata aman bencana adalah peningkatan kelembagaan BPBD, SDM, manajemen dan sistem, teknologi, termasuk jaringan yang berhubungan dengan alat mitigasi sistem peringatan dini bencana, serta tingkat kesiapsiagaan,” papar Doni.

Pihaknya mengatakan saat ini tengah berdiskusi dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama terkait migitasi berstandar internasional di kawasan wisata. “Ini yang sekarang kami coba dengan Kementerian Pariwisata sehingga konsep ini menjadi rujukan,” sambungnya. Bali, lanjut Doni, dicanangkan menjadi prioritas konsep ini. “Mudah-mudahan Bali menjadi ujung tombak atau contoh sehingga bisa diikuti daerah lainnya,” ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan Kepala BPBD Provinsi Bali, Made Rentin. Dengan pariwisata aman bencana setidaknya bisa menjamin wisatawan yang berkunjung ke Bali. “Setidaknya wisatawan yang datang mendapatkan keamanan, kenyamanan, dan kedamaian. Kami BPBD akan mengambil bagian untuk mewujudkan dan merealisasikan konsep tadi,” ucapnya.

Terkait implementasinya, Doni menyampaikan, BPBD yang berada di kawasan prioritas pariwisata akan terintegrasi. “Jadi tidak bisa BPBD sendirian. Ada unsur lain yang menempel di BPBD seperti liaison officer, misal TNI, Polri, BMKG, Medis yang piket di sana selama 24 jam,” tuturnya.

Kolaborasi ini, lanjutnya, akan memberikan kesiapsiagaan yang lebih baik. “Sehingga ketika terjadi sesuatu, seluruh instansi vertikal yang ada di daerah bisa langsung bergerak secara mandiri. Tidak perlu menunggu komando atau permintaan,” ujarnya.

Sementara itu, Rentin menambahkan saat ini tengah melakukan standarisasi kesiapsiagaan bencana bagi hotel. Ia mengakui upaya ini memang belum berlangsung optimal. “Saat ini baru ada sekitar 80an hotel yang sudah memiliki sertifikat kesiapsiagaan dari sekitar 300an hotel yang ada di provinsi Bali. Secara lokasi daerah lebih banyak didominasi oleh hotel-hotel yang ada di Kabupaten Badung dan di kota Denpasar. Tapi kami menargetkan tidak lewat dari 2022, hotel-hotel itu memiliki sertifikat kesiapsiagaan,” tutupnya.*has

Waspada Banjir, Prediksi BMKG, dan Imbauan BNPB

KOMPAS.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ( BMKG) memprediksi bahwa beberapa wilayah Indonesia akan berpotensi banjir karena intensitas hujan lebat.

Berdasarkan keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Senin (13/1/2020), diperkirakan wilayah Jabodetabek dan sekitarnya serta wilayah lainnya akan mengalami hujan lebat dan berpotensi banjir pada 12-18 Januari 2020.

Berikut adalah wilayah-wilayah yang berpotensi banjir:

Sumatera Barat (waspada)
Jambi dan Bengkulu (waspada)
Sumatera Selatan (waspada)
Banten (waspada)
Jawa Timur (waspada)
Sulawesi Selatan (waspada)
Sulawesi Tengah (waspada)
Maluku (waspada)
Papua Barat dan Papua (waspada)

“Sementara, potensi ketinggian gelombang laut di wilayah Indonesia hingga lebih dari 2,5 meter dapat terjadi di beberapa wilayah perairan,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Agus Wibowo kepada Kompas.com, Minggu (12/1/2020).

Potensi ketinggian gelombang tersebut dapat terjadi di beberapa wilayah perairan berikut:

Perairan selatan Jawa Tengah hingga Pulau Sumba
Laut Sawu
Perairan selatan Pulau Sawu – Pulau Rote
Samudera Hindia selatan Jawa hingga NTT
Laut Natuna Utara

Sedangkan untuk wilayah Jabodetabek, kondisi cuaca secara umum adalah sebagai berikut:

Tanggal 12-14 Januari 2020
Kondisi hujan berada pada kisaran intensitas ringan, terutama di wilayah Bogor, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Timur dan Tangerang, terutama pada siang dan malam hari.
Tanggal 15-18 Januari 2020
Diidentifikasi terjadi peningkatan potensi hujan di periode ini dengan variasi intensitas hujan ringan hingga lebat terutama pada dini hari menjelang pagi, terutama di wilayah Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Tangerang, dan sebagian Bogor. Kondisi hujan signifikan dapat terjadi kembali pada sore menjelang malam dan dini hari.

Imbauan kepada masyarakat

Atas potensi bencana alam yang mungkin terjadi, BNPB juga mengimbau masyarakat untuk melakukan hal-hal berikut:

Rencana antisipasi bencana dengan mencatat nomor telepon penting dan membentuk grup WhatsApp warga.
Menyiapkan perbekalan untuk 3 hari (tas siaga bencana).
Mengamankan dokumen penting dan barang berharga.
Membentuk komunitas tangguh bencana untuk kerja bakti, menentukan jalur evakuasi, titik pengungsian, dan siskamling.
Melaporkan ke kelurahan/kecamatan/BPBD apabila ada kerusakan ataupun tanggul bocor.

Selain itu, masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan berhati-hati terhadap dampak yang ditimbulkan, seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan, angin kencang, pohon tumbang, dan jalan licin.

Kemudian, masyarakat yang beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpotensi gelombang tinggi diimbau agar selalu waspada.

Imbauan BMKG

Sesuai arahan Mendagri Nomor: 360/14278/SJ tanggal 30 Desember 2019 hal Antisipasi Menghadapi Gerakan Tanah/Tanah Longsor dan Banjir serta adanya informasi terkini dari BMKG terkait Waspada Potensi Cuaca Ekstrem, disampaikan imbauan kepada para pimpinan daerah di Indonesia untuk melakukan hal-hal berikut:

Membentuk posko kesiapsiagaan pemerintah daerah dan melakukan pemantauan peringatan dini dari BMKG, BNPB, dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi untuk mengetahui perkembangan situasi terkini.
Menyiagakan seluruh aparatur pemerintah daerah dan mengkoordinasikan dengan TNl, Polri, instansi vertikal di daerah, dan relawan siaga bencana serta unsur masyarakat lainnya.
Mempersiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam rangka siaga banjir/longsor dan risiko akibat bencana lainnya.
Mengalokasikan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang cukup dan siap digunakan setiap saat dalam keadaan darurat bencana.
Menyebarluaskan informasi protensi bencana kepada masyarakat setempat melalui berbagai saluran informasi seluas-luasnya.
Mengoordinasikan proses kesiapsiagaan, penyelamatan dan evakuasi apabila terjadi kondisi darurat serta mengaktifkan rencana kontinjensi yang disusun jika terjadi tanggap darurat.
Sesuai dengan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, agar Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan kepada kabupaten/kota di wilayahnya terhadap pelaksanaan penanggulangan bencana serta melaporkan hasilnya kepada Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan.