Liputan6.com, Makassar – Banjir yang merendam tiga Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan (Sulsel) masing-masing Kabupaten Barru, Pinrang dan Soppeng kini dikabarkan sudah surut.

Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Barru, Ivan mengatakan sebelumnya ada tiga Kecamatan di Kabupaten Barru yang terendam banjir yakni Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Balusu, dan Kecamatan Soppeng Riaja.

“Semuanya sudah surut,” kata Ivan via pesan singkat, Senin (13/1/2020).

Kondisi yang sama juga diungkapkan oleh Kepala BPBD Kabupaten Pinrang, Andi Matalatta. Ia mengatakan saat ini pihaknya sedang mendata secara detail dampak bencana yang terjadi secara keseluruhan di Kabupaten Pinrang.

Di mana sebelumnya diketahui ada ribuan hektare sawah dan ratusan pemukiman warga terendam banjir akibat hujan dengan intensitas yang sangat tinggi mengguyur Kabupaten Pinrang terhitung sejak Jumat 10 Januari- Minggu 12 Januari 2020.

“Wilayah yang terendam banjir itu tercatat ada di Kecamatan Cempa, Kecamatan Mattiro Bulu, Kecamatan Watang Sawitto, Kecamatan Patampanua, Kecamatan Paleteang, Kecamatan Duampanua, Kecamatan Suppa, Kecamatan Tiroang dan Kecamatan Mattiro Sompe,” ungkap Andi.

Ribuan hektare area persawahan milik warga yang terendam banjir, kata dia, masing-masing di dua desa yang ada di Kecamatan Cempa yakni Desa Matunrutunrue ±75 hektare dan Desa Tanratuo ±164 hektare.

Selanjutnya di Kecamatan Mattiro Bulu tepatnya Kelurahan Manarang terdapat ±100 hektare sawah terendam banjir.

Demikian juga di Kecamatan Watang Sawitto. Di mana area sawah yang terendam banjir yakni di Kelurahan Siparappe ±500 hektare, Kelurahan Sipatokkong ±105 hektare, Kelurahan Salo ±52 hektare, Kelurahan Bentenge ±35 hektare, dan Kelurahan Maccorawalie ±5 hektare.

Sementara di Kecamatan Patampanua, tercatat area sawah yang terendam banjir hanya di satu desa yakni Desa Mattiro Ade ±120 hektare.

Untuk Kecamatan Paleteang, area sawah yang terendam banjir detailnya pada Kelurahan Mamminasae ±15 hektare, Kelurahan Laleng Bata ±5 hektare, Kelurahan Benteng Sawitto ±4 hektare, Kelurahan Temmasarangnge ±3 hektare, dan Kelurahan Maccinnae ±1 hektare.

Di Kecamatan Tiroang, area sawah yang terendam banjir tepatnya di Kelurahan Marawi ±410 hektare, Kelurahan Mattiro Deceng ±60 hektare, Kelurahan Tiroang ±62,5 hektare, Kelurahan Pammase ±734 hektare, dan Kelurahan Pakkie ±45 hektare.

Kemudian lokasi lainnya di Kecamatan Duampanua. Sawah milik warga Kelurahan Tatae terdapat 220 hektare dan lahan lainnya yang diketahui luas tanamnya ±870 hektare.

Terakhir, di Kecamatan Mattiro Sompe, tercatat sawah milik warga yang terendam banjir berada di Desa Siwolong Polong dengan luas ±165 hektare, Desa Matongang-Tongang ±140 hektare, Desa Samaenre ±115 hektare, Desa Patobong ±95 hektare, Desa Massulowalie ±15 hektare, Desa Langnga ±15 hektare, dan Desa Mattirotasi ±45 hektare.

“Seluruh total sawah yang terdampak banjir tercatat ±3.205,5 hektare,” jelas Andi.

Untuk kerusakan rumah warga yang tercatat, kata Andi, tercatat ada 206 unit rumah. Di Kecamatan Dumpanua tepatnya Kelurahan Data diketahui ada 25 rumah yang terendam akibat abrasi pantai. Kemudian Perumahan LVRI di Kecamatan Suppa terendam banjir dengan ketinggian air ±75 cm.

“Warga Perumahan LVRI yang terisolir banjir total ada 40 Kepala Keluarga (KK),” tutur Andi.

Sementara rumah yang terendam di Kecamatan Mattiro Sompe tepatnya di Desa Mattombong terdapat 27 unit rumah, Desa Massulowalie ada 51 unit rumah dan Desa Matongang-Tongang ada 63 rumah.

“Total rumah warga yang terendam banjir ada 206 rumah,” terang Andi.

CIREBON – Sejumlah wilayah di Kota dan Kabupaten Cirebon dilaporkan terendam banjir dengan ketinggian bervariasi. Curah hujan tinggi menjadi penyebab air meluap dari daerah aliran sungai.

Dari pantauan Radar Cirebon di sejumlah lokasi, hingga saat ini pukul 00.45 WIB, Selasa dini hari (14/1/2020) sejumlah wilayah masih tergenang banjir. Diantaranya RW 08 Karanganom, Kelurahan Pegambiran Kota Cirebon.

RT 001 RW 016 Kriyan Timur, Pronggol Kota Cirebon. Termasuk di RW 03 Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon.

Banjir juga merendam hingga ketinggian betis orang dewasa di Perumahan Lovina Village Jl Pahlawan, Desa Dawuan,  Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon.

Dilaporkan Perumahan Puri Indah Residance Desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon juga terendam hingga setinggi betis orang dewasa.

Sekretaris Daerah Kota Cirebon, H Anwar Sanusi SPd MSi mengatakan, penanganan banjir sedang dilakukan Pemerintah Kota Cirebon. Termasuk pendataan korban dan penentuan jenis bantuan yang akan diberikan.

“Kami bersyukur dukungan forkopimda begitu luar biasa. Semua langsung turun ke lokasi begitu dapat informasi Kalijaga banjir,” kata Anwar, yang saat ditemui tengah memantau tinggi muka air di Sungai Kesunean.

Perumahan Puri Indah Residance, Banjarwangunan, Kabupaten Cirebon turut terendam banjir. Foto: Okri Riyana/Radar Cirebon

Menurutnya, bencana banjir kali ini memang murni disebabkan curah hujan tinggi. Sebab, Pemerintah Kota Cirebon sebenarnya telah melakukan upaya meminimalisasi efek banjir. Terutama normalisasi, dan pembersihan saluran. “Kita tahu, di Kuningan juga hujan deras. Jadi bertemu dengan hujan di sini. Volume air besar selali,” katanya.

Hingga saat ini, Kantor Penanggulangan Bencana Daerah (KPBD) belum mendata kawasan yang terendam juga jumlah warga terdampak. Penanganan masih dilakukan.

Namun dari pantauan lapangan, di Kelurahan Kalijaga, terdapat satu warga yang dievakuasi karena sakit. (yud/cep/dri)

Editor: Brilliant Awal

Liputan6.com, Makassar – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Wilayah IV Makassar mengeluarkan status siaga waspada menyusul aktivitas angin Muson Asia yang bergerak di wilayah Sulawesi Selatan hingga dua hari terakhir yang menjadikan sejumlah daerah terendam banjir akibat intensitas curah hujan tinggi.

“Saat ini curah hujan dengan intensitas lebat dan sedang masih mengguyur sejumlah wilayah pesisir bagian barat serta wilayah selatan di Provinsi Sulawesi Selatan,” kata Prakirawan BMKG Wilayah IV Makassar Esti Kristanti di Makassar, Minggu (12/1/2020).

Selain itu, BMKG mengeluarkan iimbauan siaga banjir dan waspada bencana alam di sejumlah wilayah Sulsel, mengingat dari pantauan pergerakan curah hujan yang hampir merata dengan intensitas lebat hingga 50 milimeter.

Tidak hanya itu, pergerakan angin Muson Asia yang bergerak dari Filipina menuju wilayah Sulawesi juga berdampak di Kota Makassar dan sekitarnya seperti Kota Pare-pare, Kabupaten Pinrang, Barru, Soppeng, Barru, Pangkep, dilansir Antara.

Kemudian, Maros, Takalar, Gowa, Jeneponto serta sejumlah kabupaten lainnya di Sulsel, dengan status siaga banjir dan angin kencang.

Kondisi ini dikarenakan menguatnya angin Muson Asia di wilayah Sulsel dan sekitarnya dan kemudian peningkatan pergerakan konferensi atau pertemuan angin serta suhu muka air laut di sekitar wilayah perairan Makassar yang menimbulkan pertumbuhan awan konvektif, terutama di perairan selat Makassar yang tidak hanya menyebabkan terjadi hujan dengan intensitas sedang serta lebat disertai angin kencang.

“Oleh karena itu, BMKG Wilayah IV Makassar mengeluarkan status siaga waspada di wilayah Provinsi Sulsel berdasarkan analisis peta berbasis dampak,” katanya.

Liputan6.com, Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis proses prosedural ganti rugi rumah warga terdampak bencana seperti banjir dan longsor. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Agus Wibowo mengatakan, semua biaya ditanggung oleh pemerintah dengan terlebih dahulu dilakukan pendataan oleh pemerintah daerah.

“Inventarisasi kerusakan rumah, kewenangan ini dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan membentuk Tim Inventarisasi lintas sektor. Dalam hal ini BNPB diminta untuk mendampingi,” kata Agus lewat keterangan pers diterima, Minggu (12/1/2020).

Terkait prosesnya, Agus menjelaskan ada beberapa tahapan yang akan dikerjakan. Pertama adalah survei oleh tim internal terhadap kerusakan rumah warga. Tim ini akan mengklasifikasikannya ke dalam tiga jenis kerusakan yakni Rusak Berat (RB), Rusak Sedang (RS) dan Rusak Ringan (RR) dengan dilengkapi dengan nama dan alamat pemilik rumah.

“Selanjut Bupati/Walikota membuat Surat Keputusan (SK) yang berisi daftar nama dan alamat serta klasifikasi tingkat kerusakan rumahnya. Selanjutnya SK ini dilampirkan dalam surat pengajuan pendanaan Dana Tunggu Hunian (DTH) dan Stimulan Rumah ke BNPB,” jelas Agus.

Agus melanjutkan, pemerintah akan memutus kebijakan kepada warga yang rumahnya berkategori rusak berat (RB) untuk langsung dibangunkan Hunian Tetap (Huntap). Jadi, selama menunggu proses pembangunan huntap selesai, warga akan menerima Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp 500 ribu per keluarga.

Agus mengatakan, anggaran yang digunakan untuk DTH dan Stimulan Rumah adalah Dana Siap Pakai (DSP). Sehingga, salah satu syarat pengajuan yang harus dilengkapi adalah Surat Keputusan Tanggap Darurat yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota dengan lampiran SK nama, alamat dan tingkat kerusakan rumah, dan SK Tanggap Darurat.

“Setelah menerima surat permohon tersebut, BNPB maka akan meneliti dan memverifikasi dokumen pengajuan serta melakukan pengecekan lapangan. Hasil verifikasi kemudian diajukan ke Kepala BNPB untuk mendapat persetujuan, setelah syarat admininistrasi dipenuhi BPBD seperti nomor rekening, usulan PPK/BPP, MOU,” tutur Agus.

Terakhir, setelah semua selesai maka DTH dan Stimulan Rumah akan ditransfer ke rekening BPBD terkait dan masyarakat penerima wajib membuka Rekening Bank baru untuk kemudian BPBD dapat mentransfer dana bantuan ke rekening tersebut.

“Hal ini ditujukan agar warga dapat segera membangun kembali rumah yang dibantu oleh Fasilitator pembangunan rumah, Agus menandasi.

Sesuai informasi disampaikan Menko PMK Muhadjir Effendy dan Kepala BNPB Doni Monardo bahwa besaran dana stimulan diterima warga akibat rumah rusak mencapai Rp 50 juta untuk RB, Rp 25 juta untuk RS dan Rp 10 juta untuk RR.

Jakarta, CNBC Indonesia- Berada di pasific ring of fire dan dikelilingi oleh tiga lempeng tektonik dunia, dengan curah hujan yang cukup tinggi menjadi satu penyebab Indonesia menjadi negara yang rawan bencana. Salah satunya bencana banjir yang saat ini menghampiri ibu kota Jakarta dan beberapa wilayah di Indonesia. Tentu saja kondisi bencana ini harus diantisipasi, agar kita dapat mengenali risiko potensi kehilangan aset sehingga dapat terlindungi dari dampak bencana.

Seperti apa mengenali risiko bencana untuk melindungi asset berharga? Selengkapnya saksikan dialog  Exist In Exist dengan Perencana Keuangan, Rista Zwestika dalam Investime, CNBC Indonesia (Senin, 06/01/2020)

video bisa di saksikan di halaman berikut:

https://www.cnbcindonesia.com/investment/20190913160207-23-99309/pentingnya-kenali-risiko-bencana-untuk-lindungi-aset-berharga

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan siap memenuhi permintaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana apabila memerlukan tambahan dana dalam penanganan bencana.

Hal ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani saat ditemui di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (7/1/2020).

Dia mengatakan dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020, pemerintah telah menganggarkan Rp5 triliun untuk tanggap darurat bencana. Meski demikian, pihaknya siap memenuhi permintaan tambahan anggaran untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) apabila diperlukan.

“Kami siap menambah anggaran [BNPB] untuk penanggulangan bencana, memang sewaktu-waktu akan dibutuhkan seperti pada 2017,” ujar Askolani.

Anggaran tersebut dimasukkan  dalam pos Bendahara Umum Negara (BUN), sehingga dapat diambil sewaktu-waktu ketika terjadi bencana alam.

Selain itu, Kemenkeu telah memberikan dana Rp500 miliar ke BNPB sejak awal tahun. Tujuannya adalah agar BNPB dapat cepat tanggap dalam penanganan bencana alam yang mungkin terjadi.

Selain BNPB, alokasi dana tanggap bencana alam juga telah dialokasikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Sosial. Dana tersebut akan digunakan untuk penanganan bencana dan pascabencana serta pemberian bantuan-bantuan sosial.

“Apabila sudah habis, mereka dapat mengajukan permintaan tambahan anggaran, tetapi tujuannya memang harus untuk mengatasi bencana alam,” lanjut Askolani.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pihaknya akan terus memberikan dukungan kepada Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memaksimalkan penanggulangan banjir.

Dia menerangkan pihaknya selaku bendahara negara akan memonitor kerja BNPB dan akan memastikan bahwa kebutuhan logistik dari lembaga penanggulangan bencana tersebut terpenuhi. Hal yang sama juga berlaku kepada Pemda, di mana pemerintah berupaya untuk memberikan dukungan dana untuk menanggulangi dampak bencana.

“Kita terus berupaya agar kerugian yang berasal dari bencana ini bisa diminimalisir, kerusakan fasilitas umum yang dibangun menggunakan anggaran seharusnya bisa dimitigasi,” ujar Sri Mulyani, Kamis (2/1).

Suara.com – Mengawali tahun 2020, intensitas hujan yang tinggi di malam pergantian tahun membawa Indonesia kembali dirundung duka dengan bencana banjir dan longsor di wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Berdasarkan data dari BNPB (4 Januari 2020), setidaknya ada 308 kelurahan yang terdampak, 60 orang korban, dan 92.261 orang yang mengungsi. Menurut Bank Dunia, Indonesia memang termasuk 35 negara yang berisiko mengalami bencana paling tinggi di dunia.

Mari kita pahami bahwa dalam menangani bencana, pemerintah mengalokasikan anggaran bencana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran tersebut digunakan untuk sejumlah kegiatan pada tahap pra bencana (pengurangan risiko bencana), saat tanggap darurat bencana, dan pasca bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi). Dari tiga tahapan tersebut, kegiatan pasca bencana membutuhkan pembiayaan yang paling besar.

Berdasarkan data dari Badan Kebijakan Fiskal (BKF), pemerintah rata-rata mengalokasikan dana cadangan bencana (2005-2017) sebesar Rp3,1 triliun. Sementara kerugian akibat bencana besar seperti gempa dan tsunami Aceh (2004) mencapai Rp51,4 triliun dan membutuhkan waktu lebih dari 5 tahun untuk pemulihan seperti kondisi sebelum bencana.

Bersumber dari kajian BKF, rata-rata kerugian ekonomi langsung per tahun akibat bencana (2000-2017) sebesar Rp22,8 triliun, jika dibandingkan dengan rata-rata dana cadangan bencana maka terdapat gap pembiayaan sebesar Rp19,75 triliun atau 78 persen. Kesenjangan pembiayaan tersebut yang menyebabkan Indonesia terpapar risiko fiskal yang tinggi akibat bencana alam.

Rentetan bencana besar di tahun 2018 (gempa di lombok, gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, serta tsunami di Selat Sunda) yang pada faktanya memerlukan dana penanggulangan bencana (diperkirakan Rp5 triliun untuk Lombok dan Rp10 triliun untuk Palu) melebihi dana cadangan yang dialokasikan.

APBN sendiri memang memiliki keterbatasan dalam pendanaan bencana, kemampuan fiskal pemerintah dari beberapa tahun terakhir hanya mampu memberikan alokasi rata-rata dana cadangan bencana sebesar Rp4 triliun. Menyadari tingginya risiko gap pembiayaan bencana, pemerintah menyusun strategi dan melakukan reformasi kebijakan pembiayaan siaga bencana yang tepat waktu, lebih terencana, berkelanjutan dan transparan untuk mengurangi kerugian ekonomi dan beban APBN. Strategi kebijakan pembiayaan siaga bencana ini dimulai dengan:

Pembentukan Pooling Fund

Pooling fund merupakan alokasi dana yang disiapkan pemerintah untuk menanggulangi bencana alam yang dikelola khusus oleh lembaga pengelola dana untuk selanjutnya disalurkan saat terjadi bencana. Lembaga pengelola dana khusus ini akan berbentuk Badan Layanan Umum (BLU) yang nantinya akan merancang pengelolaan dana khusus bencana mulai dari sumber dan pemanfaatannya.

Skema pendanaan ini telah dilakukan di Meksiko untuk memulihkan produk domestik bruto (PDB) yang turun akibat badai dan gempa bumi. Indonesia dalam membentuk Pooling fund awal berasal dari APBN. Sebagai modal awal, pemerintah telah mengalokasikan anggaran (2019) sebesar Rp1 triliun untuk pembentukannya.

Selanjutnya, dana yang saat ini dialokasikan untuk tanggap darurat, dapat mulai dialokasikan sebagian kesana. Pun apabila dana yang sudah dianggarkan tidak terpakai karena tidak terjadi bencana, dapat langsung dimasukkan juga. Selain itu, hasil investasi atas dana yang dikelola, hasil pembayaran klaim asuransi, serta sumbangan donor menjadi sumber penerimaannya.

Melalui pooling fund diharapkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi bisa diakselarasi. Jadi yang sebelumnya harus menunggu sampai lebih dari lima tahun baru dibangun semuanya, ini mungkin dalam satu atau dua tahun sudah bisa dibangun semuanya, sehingga pemulihan lebih cepat dan ekonomi bisa kembali aktif.

Asuransi Barang Milik Negara

Salah satu faktor utama yang menentukan solusi pembiayaan bencana adalah melalui pembagian atau pemisahan (layering) risiko dan kombinasi instrumen pembiayaan. Untuk melakukan mitigasi risiko potensi kerugian dari bencana alam, pemerintah berinisiatif untuk melakukan transfer risiko kepada pihak asuransi. Skema asuransi ini (yang sifatnya katastropik atau asuransi bencana) dilakukan dengan mengasuransikan Barang Milik Negara (BMN).

Mekanismenya dilakukan dengan setiap tahun membayar premi untuk risiko yang akan terjadi akibat bencana. Tapi ini lebih ke arah rehabilitasi dan rekonstruksi. Dengan mekanisme asuransi, diharapkan biaya yang muncul akibat bencana tak lagi sebesar tahun-tahun sebelumnya.

Jika ada kejadian bencana, maka kita bisa dapat klaim asuransi sehingga dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak membebani APBN dan dapat langsung dipakai untuk membangun. Selain itu, mekanisme asuransi diharapkan dapat mempersingkat waktu pembangunan kembali pasca bencana. Skema ini piloting-nya dilakukan pertama kali (2019) di Kementerian Keuangan untuk BMN (Gedung, termasuk juga mobil), jika telah berjalan dengan baik maka akan diterapkan ke kementerian yang lain.

Dari segi pembiayaan, diharapkan strategi kebijakan pembentukan pooling fund dan mengasuransikan BMN akan berdampak pada pemerintah yang mengatasi bencana dengan lebih terorganisir dan teratur tanpa membebani semuanya pada APBN. Strategi ini juga diharapkan dapat mempercepat proses penanggulangan bencana. Di sisi lain, mitigasi bencana dengan peta zonasi juga perlu dilakukan.

Menurut Dr. Kuntoro Mangkusubroto (Kepala Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias 2005-2009), peta zonasi bencana menjadi dasar untuk penentuan pihak mana yang mesti menanggung beban tatkala terjadi bencana. Menurutnya, pemetaan zonasi bencana ini bagian yang penting dalam menentukan kebijakan setelahnya.

Dengan adanya peta zonasi yang jelas, pemerintah dapat menentukan kebijakan pembangunan di wilayah tersebut, kebijakan penanggung biaya tatkala terjadi bencana bagaimanapun mekanisme pembiayaannya.

Akhir kata, strategi-strategi kebijakan ini diyakini akan memperkuat ketahanan fiskal dan intervensi pemerintah dalam bersiap siaga dan juga memitigasi risiko bencana. Tentunya, ini memerlukan komitmen bersama seluruh pelaku kepentingan terkait untuk melakukan sinergi dan berbagi risiko sesuai kapasitas masing-masing baik di lingkungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, industri perbankan dan asuransi, pelaku usaha, dan juga masyarakat.