Author: [email protected]

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Limapuluh Kota bekerjasama dengan Pangkalan media Adventure menggelar pelatihan penanggulangan bencana di Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Senin (11/11).

Bertindak sebagai narasumber, Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi, didampungi Kepala Pelakasana BPBD 50 Kota, Joni Amir, anggota Pangkalan Media Adventure serta beberapa komonitas bencana lainnya.

Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi dalam sambutannya mengapresiasi kegiatan pelatihan terkait penangulangan bencana di Limapuluh Kota ini. Menurutnya, hal ini akan memberikan dampak positif kepada masyarakat di daerah rawan bencana.

“Seperti kita ketahui, Limapuluh Kota terutama Kecamatan Pangkalan dan sekitarnya sangat rawan terjadi bencana, untuk itu diperlukan pelatihan penangulangan kepada masyarakat,” ujarnya.

Dengan demikian masyarakat akan paham terhadap penangulaan dan dampak bencana kedepan. Kesempatan itu, dirinya juga mengajak masyarakat meningkatkan kewaspadan terjadinya bencana.

“Sekarang sudah memasuki musim hujan, yang biasanya akan rawan akan terjadi bencana banjir dan longsor, untuk itu mari tingkatkan kewaspadaan bersama,”ajaknya.

Irfendi Arbi berharap peserta yang hadir mengikuti pelatihan ini bisa meimplementasikan ketengah masyarakat banyak apa yang telah dipelajari selama megikuti pelatihan tersebut. “Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan tidak ada lagi bencana yang melanda daerah ini,”tutupnya.

Sementara itu, Kepala pelaksana BPBd Limapuluh Kota, Joni Amir mengatakan kegiatan pelatihan ini digagas teman -teman dari Pangkalan Media Adventure yang di suport BPBD Limapuluh Kota.

Tujuannya, bagaimana membangkitkan semangat bagi komunitas yang ada dalam mendukung pelaksanaan penangulangan bencana. “Kita akan terus merangkul komunitas bencana lainnya yang peduli terhadap bencana dan ikut serta terlibat dalam penangulangan bencana,”ujarnya.

Kegiatan ini akan digelar bagi masyarakat di empat nagari, diantaranya, Nagari Pangkalan, Mangilang, Gunuang Malintang dan Nagari Maek.”Ada beberapa materi yanh diberikan dalam pelatihan, seperti Pengenalan penanggulangan bencana, pelatihan simulasi dan pertolongan pertama gawat darurat,”jelasnya.(dho)

Jakarta, CNN Indonesia — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membuat kurikulum khusus penanggulangan bencana pada tingkat sekolah, mengingat pengetahuan masyarakat tentang bencana alam ataupun penanggulangannya masih minim.

Padahal, menurut Tenaga Ahli BNPB Perwira Tinggi TNI-AD Komaruddin Simanjuntak, di Indonesia kerap terjadi pelbagai bencana dari tahun ke tahun seperti gempa, tsunami, letusan gunung berapi hingga banjir.

“Seharusnya mulai dini, harus mengerti. Kita dengan Jepang, lebih dahsyat tsunaminya di Jepang daripada kita, tapi dari jumlah korban lebih sedikit. Karena kita tidak lebih paham, padahal Indonesia ‘laboratorium’ bencana. Harusnya kita lebih tahu dibanding negara lain,” ujar Komaruddin di acara Post-Disaster Management Rehab, Recover, Reconstruct di Jakarta, Sabtu (9/11).

Komaruddin memberikan contoh seperti bencana banjir. Menurutnya apabila pengetahuan terkait bencana sudah diberikan dari usia dini, anak-anak bisa ikut mengingatkan orang tuanya sehingga meminimalisir korban dan kerugian.

“Dan kita harus memberikan tanda di rumah masing-masing akan ada banjir tahunan, atau akan ada banjir 5 tahunan,” tuturnya.

Banjir di Jakarta, menurut Kommarudin memiliki hari ulang tahun. Tahun-tahun tersebut didapatkan dari data waktu rawan banjir yang telah didapatkan BNPB selama bertahun-tahun.

Komaruddin menjelaskan, setiap tahunnya Jakarta akan mengalami kebanjiran, sementara banjir besar akan melanda dalam tahun tertentu.

“Tahu darimana banjir (besar)? Itu ekor 2 ekor 7. Misal 2002, pasti banjir besar, 2007 pasti banjir besar, 2012 pasti banjir besar, seperti itu yang harus diketahui masyarakat,” tuturnya.

Indonesia sendiri memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi, karena terhimpit tiga lempeng tektonik dunia, serta berada di jalur Pasific ring of fire. Hal ini membuat Indonesia selalu diintai risiko terjadinya bencana sewaktu-waktu dari gempa, tsunami, dan gunung meletus hingga longsor, kekeringan, dan banjir.

Berdasarkan data BNPB, selama tahun 2018 tercatat 4.231 korban meninggal dunia, dan tiga juta penduduk yang terpaksa mengungsi akibat 2.426 bencana alam yang terjadi sepanjang tahun.

Lebih lanjut, Komaruddin menyebut kesadaran dan penerapan penanggulangan bencana berbasis masyarakat, serta keterlibatan aktif generasi muda dan pelajar, harus ditingkatkan.

Komaruddin mengklaim BNPB kini sedang berusaha membangun akademi tentang penanggulangan bencana, meski belum menginformasikan secara rinci rencana tersebut.

“Sekarang, sekolah tentara sudah membuat kurikulum tentang kebencanaan. BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika) punya sekolah akademinya. Nah, BNPB juga ini sedang kita sarankan sesuai peraturan dan undang-undang,” ujarnya. (ara/vws)

BANYUMAS, (PR).- Dampak kekeringan 2019 menjadi yang terparah sejak lima tahun terakhir. Jumlah warga yang mengalami krisis air bersih di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, sudah mencapai 20.361 kepala keluarga (KK) atau sekitar 73.377 jiwa, dengan total bantuan 2.096 tangki atau setara 10.493.000 liter

Sebanyak  73.377 jiwa tersebut tinggal di 88 desa di 20 kecamatan, dari 27 kecamatan yang ada di kabupaten tersebut. Kecamatan terdampak kekeringan paling parah di Kecamatan Tambak dan Cilongok, masing-masing delapan desa yang mengalami krisis air minum.

“Sejak kemarau hingga 26 Oktober, kami sudah menyalurkan bantuan air minum sebanyak 2.096 tangki atau setara 10.493.000 liter kepada 73.377 jiwa di Banyumas,” kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banyumas, Ariono, Minggu, 27 Oktober 2019.

Menurut dia, krisis air bersih tahun ini merupakan yang terparah sejak kurang lebih lima tahun terakhir. Jumlah bantuan setiap tahun pun bertambah.

“Ini kondisi terparah, kelihatannya (jika dihitung) sejak 2013 atau 2014,” ujar Ariono.

Untuk bantuan air bersih bagi warga di Banyumas yang dibiayai APBD, pihaknya sudah mengajukan dua kali anggaran karena jumlah warga kekeringan terus membengkak. Pemkab juga dibantu Palang Merah Indonesia (PMI), dunia usaha, dan komunitas juga sedang mendistribusikan bantuan tersebut. 

Sebelumnya, BMKG memperkirakan musim hujan di Kabupaten Banyumas sudah akan berlangsung sampai dasarian kedua bulan Oktober 2019. Namun sampai akhir Oktober, belum ada tanda-tanda memasuki musim hujan.

“Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebut  musim hujan di wilayah Banyumas baru akan terjadi awal November mendatang.***

JAKARTA –  Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Pusat mengggelar apel siaga bencana banjir, di Kawasan JIExpo, Kemayoran, Minggu (27/10/2019).

Sebanyak  2.327 personil gabungan mulai  dari petugas Sumber Daya Air (SDA), Sudin Bina Marga, Sudin Lingkungan Hidup (LH),  Sudin Kehutanan, Sudin Gulkarmat, PPSU,  TNI, Polri, elemen masyarakat dan lain-lain.

Apel siaga bencana banjir dipimpin Walikota Jakpus, Bayu Meghantara yang dihadiri Kadis Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Juaini, para pejabat, camat dan lurah. Kegiatan ini dalam rangka mengecek kesiapan seluruh jajaran terutama Sumber Daya Air saat memasuki musim penghujan.

“Kita gelar apel saat ini, untuk melakukan pengecekan sejauh mana kesiapan petugas hingga peralatan, dalam upaya mengantisipasi bencana banjir saat musim penghujan nanti,” ujar Bayu.

Bayu menjelaskan sebanyak 2.327 personil ikut apel siaga banjir,  mulai  dari petugas Sumber Daya Air (SDA), Sudin Bina Marga, Sudin Lingkungan Hidup (LH),  Sudin Kehutanan, Sudin Gulkarmat, PPSU,  TNI, Polri, elemen masyarakat dan lain-lain. Selain itu, juga berbagai sarana dan prasarana juga disiagakan. “Secara umum dari hasil apel ini, seluruh jajaran sudah siap dalam mengantisipasi bencana banjir, di wilayah Jakarta Pusat,” jelasnya.

Ditambahkan, pihaknya juga sudah melakukan pengecekan sejumlah lokasi rumah pompa yang melayani aliran air dari kawasan strategis. Titik rawan genangan juga sudah dipetakan dan disiagakan personil dan peralatannya. Seperti di Jalan Gunung Sahari Raya, Jalan Thamrin dan Sudirman.

“Dua tahun ini, perbaikan saluran di wilayah terus dilakukan. Pompa-pompa juga sudah kita cek semua, Alhamdulillah semua dalam kondisi baik. Insya Allah Jakarta Pusat siap menghadapi musim penghujan nanti,” tegas Walikota.

Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta,  Juaini Yusuf mengungkapkan pihak Dinas SDA dan Sudin SDA di lima wilayah kota telah melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi banjir. Mulai dari pembuatan waduk, pengerukan sungai, pengerukan saluran Phb dan mikro di semua wilayah.

“Rumah pompa, dan pompa mobil pun dalam kondisi siap,” tegasnya.

Juaini mengatakan Dinas SDA juga menyiagakan sejumlah alat berat  dalam mengantisipasi bencana banjir di Jakarta. Meliputi  260 unit beckhow, 461 dump truk, 104 exskavator amphibi  dan 144 exskavator.

“Semuanya nanti akan disebar ke lima wilayah, dan di tempatkan ke lokasi-lokasi rawan bencana banjir,” katanya.

Diharapkan dengan kesiapan yang telah dilakukan, bencana banjir di musim penghujan dapat diantisipasi dan ditanggulanggi. (tarta/tri)

REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI–Beragam cara dilakukan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Sukabumi terus berupaya untuk mensosialisasikan program pengurangan risiko bencana ke masyarakat. Salah satunya melalui kegiatan talkshow dan dialog interaktif melalui media siaran radio.

“Penyebaran informasi mengenai kesiapsiagaan bencana harus terus dilakukan agar masyarakat paham,” ujar Wakil Ketua Bidang Penanggulangan Bencana, dan SDM PMI Kota Sukabumi, Zaini kepada wartawan Ahad (27/10).

Misalnya, kata dia,  memberikan informasi kegiatan program kesiapsiagaan gempa bumi yang dilakukan oleh PMI Kota Sukabumi melalui dukungan PMI Pusat dan Palang Merah Amerika (Amcross) di Sukabumi.

Pada tahap awal ungkap Zaini, PMI menggandeng Radio Suara Perintis Kemerdekaan yang merupakan radio Pemerintah Kota Sukabumi sebagai sarana untuk menyampaikan berbagai informasi program yang dilakukan PMI. Terutama dalam kesiapsiagaan bencana saat ini.

Menurut Zaini, dalam upaya pengurangan risiko bencana ini keberadaan radio perannya sangat penting. Sebab, radio mempunyai ruang tersendiri yang sangat luas jangkaunya untuk menginformasikan keberbagai segmen masyarakat.

Radio terang Zaini, merupakan salah satu bentuk media khususnya penyiaran yang menjadi alternatif strategis untuk melakukan komunikasi kepada masyarakat guna membangun kultur budaya sadar bencana. Upaya yang berkelanjutan dan lintas generasi tentu sangat diperlukan untuk membangun kesiapsiagaan dalam menghadapi dan pengurangan risiko bencana.

Zaini menuturkan, saat ini PMI Kota Sukabumi telah melalui berbagai tahapan terkait program kesiapsiagaan gempa bumi ini. Diantaranya, perekrutan Sibat, melakuan kajian risiko partisipati (PRA) di masyarakat, serta melalukan pemetaan risiko (Risk Mapping) di wilayah intervensi Program di Kelurahan Baros Kecamatan Baros, Kota Sukabumi.

Seperti diketahui, Kota Sukabumi menjadi pilot project dari PMI pusat bekerjasama dengan Palang Merah Amerika. Program yang dinamai Indonesia Earthquake Readiness ini akan memulai program selama satu tahun di kota sukabumi jawa barat ini dengan di fokuskan di satu kelurahan yaitu Kelurahan Baros.

Jakarta – Sejak awal kemunculannya, BPJS Kesehatan selalu dihantui masalah defisit yang disebabkan karena gagal bayar. Beberapa alasan yang mendasari karena pembiayaan biaya kesehatan yang tidak sebanding dengan pendapatan yang diterima oleh BPJS Kesehatan.

Sebagai Menteri Keuangan di era pemerintahan Jokowi, Sri Mulyani juga turut ikut andil ‘mengurusi’ permasalahan defisit yang dialami BPJS Kesehatan. Berikut kiprahnya seperti yang dirangkum detikcom.

1. Tak mau talangi defisit di tahun 2018

BPJS Kesehatan mengalami defisit sekitar Rp 9,1 triliun yang disebabkan kekurangan pembayaran dari iuran. Sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengaku berkenan membantu tetapi tak ingin jika gagal bayar ditalangi oleh Kemenkeu seluruhnya.

“Kan sekarang paling mudah datang ke Kemenkeu, enggak dong. Bukan berarti kami tidak address. Kami keberatan jadi pembayar pertama,” ujarnya beberapa waktu lalu.

2. Kesal banyak peserta BPJS Kesehatan yang culas

Saat menjadi pembicara di ILUNI FEB UI, Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan kesadaran untuk membayar asuransi kesehatan di Indonesia masih sangat minim. Ia menyindir beberapa peserta BPJS Kesehatan yang hanya membayar ketika sakit dan stop saat sudah sembuh.

“Kita lebih sering membeli pulsa dari pada beli BPJS Kesehatan. Banyak yang terjadi sekarang orang hanya beli kartu BPJS untuk jadi anggota pas mau masuk rumah sakit, habis itu dia nggak mau angsur lagi,” tuturnya.

3. Usul iuran BPJS Kesehatan naik

BPJS Kesehatan diperkirakan akan mengalami defisit sebesar Rp 28 triliun di akhir tahun 2019. Sri Mulyani mengatakan harus ada langkah besar yang diambil jika tak ingin BPJS Kesehatan mengalami tekor tiap tahunnya.

Rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan pun diusulkan oleh Sri Mulyani yakni sebesar Rp 160 ribu untuk kelas 1 dan penyesuaian untuk kelas 2 dan 3.

“Untuk 2020 kami usulkan kelas 2 dan kelas 1 jumlah yang diusulkan oleh DJSN perlu dinaikkan. Ini berlaku 2020,” katanya,

Berikut daftar iuran BPJS Kesehatan yang berlaku pada 1 Januari 2020:
1. PBI pusat dan daerah Rp 42.000 dari Rp 23.000 per bulan per jiwa
2. Kelas I menjadi Rp 160.000 dari Rp 80.000 per bulan per jiwa
3. Kelas II menjadi Rp 110.000 dari Rp 51.000 per bulan per jiwa
4. Kelas III menjadi Rp 42.000 dari Rp 25.500 per bulan per jiwa

Jakarta – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi wilayah Indonesia akan mengalami panas selama kurang lebih satu minggu ini. Hal ini dikarenakan matahari yang berada dekat dengan jalur khatulistiwa.

“Dalam waktu sekitar satu minggu ke depan masih ada potensi suhu terik di sekitar wilayah Indonesia mengingat posisi semu matahari masih akan berlanjut ke selatan dan kondisi atmosfer yang masih cukup kering sehingga potensi awan yang bisa menghalangi terik matahari juga sangat kecil pertumbuhannya,” kata Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Mulyono R. Prabowo, dalam keterangannya, Selasa (21/10/2019).

Sejak Sabtu, 19 Oktober mencatat suhu udara maksimum yang mencapai 37 C.
Bahkan pada Minggu, 20 Oktober ada tiga stasiun pengamatan BMKG di Sulawesi yang mencatat suhu maksimum tertinggi.

“Stasiun Meteorologi Hasanuddin (Makassar) 38.8 C, diikuti Stasiun Klimatologi Maros 38.3 C, dan Stasiun Meteorologi Sangia Ni Bandera 37.8 C. Suhu tersebut merupakan catatan suhu tertinggi dalam satu tahun terakhir, di mana pada periode Oktober di tahun 2018 tercatat suhu maksimum mencapai 37 C,” ucap Mulyono.

Sementara itu, stasiun – stasiun meteorologi di pulau Jawa hingga Nusa Tenggara mencatatkan suhu udara maksimum terukur berkisar antara 35 C – 36.5 C pada periode 19 – 20 Oktober 2019.

Menurut Mulyono, saat ini terjadi gerak semu matahari. Sejak bulan September, matahari berada di sekitar wilayah khatulistiwa.

“Dan akan terus bergerak ke belahan Bumi selatan hingga bulan Desember sehingga pada bulan Oktober ini, posisi semu matahari akan berada di sekitar wilayah Indonesia bagian Selatan (Sulawesi Selatan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dsb),” ujar Mulyono.

Kondisi itulah yang mengakibatkan matahari terasa lebih panas. Selain itu, kondisi kering membuat awan penghalang tak tampak.

“Ini menyebabkan radiasi matahari yang diterima oleh permukaan bumi di wilayah tersebut relatif menjadi lebih banyak, sehingga akan meningkatkan suhu udara pada siang hari. Selain itu pantauan dalam dua hari terakhir, atmosfer di wilayah Indonesia bagian selatan relatif kering sehingga sangat menghambat pertumbuhan awan yang bisa berfungsi menghalangi panas terik matahari,” kata Mulyono.

(aik/aan)

Jakarta, MINA – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan, peralihan dari musim kemarau menuju musim penghujan (pancaroba) dapat menjadi pemicu terjadinya bencana hidrometeorologi seperti tanah longsor dan banjir.

Oleh karena itu, BNPB menghimbau agar masyarakat mulai melakukan persiapan dini dalam menghadapi peralihan musim tersebut melalui upaya-upaya pencegahan.

Upaya pencegahan bisa dengan memangkas daun dan ranting terutama pohon-pohon yang besar, tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan lingkungan, membersihkan saluran air, selalu membawa payung atau jas hujan, dan selalu memperbarui informasi perkiraan cuaca yang bersumber dari pihak berwenang.

Sedangkan untuk upaya jangka panjang, masyarakat bisa melakukan penanaman pohon yang dapat mencegah terjadinya longsor sekaligus mengikat air tanah sebagai cadangan saat kemarau panjang tiba. Adapun beberapa jenis pohon tersebut di antaranya; beringin karet, matoa, jabon putih, sukun, mahoni dan sebagainya.

Sementara itu, menurut BMKG, terlambatnya musim penghujan di Indonesia juga dipengaruhi oleh fenomena El Nino yang panjang pada tahun ini, sekaligus berdampak pada bencana kekeringan panjang di berbagai wilayah di Indonesia. Selain itu, kemarau panjang juga telah menjadi penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan, yang banyak dipengaruhi oleh faktor manusia.

“Menurut berbagai inteview dan data lapangan menunjukkan lahan yang terbakar ini 80% berubah jadi lahan perkebunan. Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa 99 persen karhutla disebabkan oleh ulah manusia,” kata Kepala BNPB, Doni Monardo.

Menurut data yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), luas kebakaran hutan hingga Agustus 2019 mencapai 328 ribu hektar dan tersebar di beberapa provinsi seperti; Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Aceh hingga Nusa Tenggara Timur.

Upaya-upaya pemadaman karhutla sudah dilakukan BNPB seperti melalui pemadaman darat oleh tim gabungan, pemadaman udara dengan water bombing dan melalui Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) dengan menaburkan benih garam (NaCl) ke bibit-bibit awan.

Kendati demikian, upaya tersebut belum cukup maksimal. Kepala BNPB menyatakan bahwa hal tersebut dikarenakan kedalaman gambut sendiri mencapai hingga 36 meter di dalam tanah. Sehingga satu-satunya solusi untuk karhutla adalah hujan. (L/R06)

Mi’raj News Agency (MINA)