Jakarta, CNN Indonesia — Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Agus Wibowo mengimbau masyarakat mulai melakukan persiapan menghadapi peralihan musim kemarau ke musim penghujan. Ia meminta agar masyarakat bisa mengantisipasi kemungkinan terjadi bencana hidrometeorologi saat musim penghujan.

Beberapa di antaranya, kata Agus, ialah dengan memangkas daun dan ranting di pohon yang besar. Kemudian tidak membuang sampah sembarangan serta menjaga kebersihan lingkungan, saluran air dan sungai.

“Membawa payung atau jas hujan selama berkegiatan di luar ruang, dan memperbarui informasi prakiraan cuaca dari sumber berwenang,” kata Agus dalam keterangan tertulis, Senin (21/10).

Untuk jangka panjang, pencegahan bencana hidrometeorologi di musim penghujan bisa dilakukan dengan menanam pohon yang dapat mencegah longsor. Menanam pohon disebut Agus sekaligus bisa mengikat air tanah sebagai cadangan saat kemarau panjang tiba.

Beberapa jenis pohon yang dapat ditanam antara lain beringin, karet, matoa, jabon putih, sukun, mahoni, dan sebagainya. Selain itu, Agus menjelaskan musim penghujan bisa memicu bencana hidrometeorologi seperti tanah longsor dan banjir.

“Dengan ditambah beberapa faktor seperti lingkungan yang tidak terawat dengan baik, alih fungsi hutan pegunungan, dan kebiasaan membuang sampah sembarangan,” kata dia.

Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan musim penghujan 2019 akan dimulai pada akhir Oktober hingga pertengahan November. Masa peralihan musim kemarau menuju musim penghujan atau masa pancaroba ditandai dengan beberapa gejala alam.

Beberapa di antaranya adalah perubahan suhu dan cuaca secara drastis, munculnya mendung tebal disertai petir, gelombang pasang air laut, angin kencang, hingga angin puting beliung.

Diketahui, musim penghujan pada 2019 cenderung terlambat karena pengaruh fenomena el nino yang panjang. Kondisi ini sekaligus berdampak pada bencana kekeringan panjang di beberapa wilayah Indonesia.

tirto.id – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY menyiapkan 50.000 masker dan sejumlah logistik untuk mengantisipasi meningkatnya aktivitas Gunung Merapi.

Kepala Pelaksana BPBD DIY, Biwara Yuswantana mengatakan saat terjadi awan panas letusan Merapi, pada Senin (14/10/2019) memang tidak mengakibatkan hujan abu signifikan di wilayah DIY jika di bandingkan wilayah Jawa Tengah seperti Magelang.

Namun kata Biwara, pihaknya telah mempersiapkan masker dan logistik untuk mengantisipasi adanya peningkatan aktivitas Merapi jika sewaktu-waktu terjadi hujan abu.

“Masker siap di BPBD DIY ada, di BPBD Sleman ada, di Puskesmas ada. Update terakhir saya belum dapat laporan tapi kalau 50 ribu [masker] saja di BPBD DIY ada,” ujar Kepala Pelaksana BPBD DIY, Biwara Yuswantana saat dihubungi, Selasa (15/10/2019).

Selain itu, 11 barak juga dalam kondisi siap digunakan. Hanya ada satu barak yang rusak di Donokerto, Turi, Sleman setelah temboknya roboh terkena angin kencang beberapa waktu lalu.

Perbaikan barak akan dilakukan tahun depan sesuai anggaran 2020. Sekaligus perbaikan juga akan dilakukan di salah satu barak yang lain yakni meliputi pergudangan dan dapur.

“Kebutuhan-kebutuhan [lain] siap, tikar, selimut logistik. Dan masyarakat sudah terkondisikan kemana evaluasi jalur ke mana,” ujar dia.

Di sisi lain, kata dia, masyarakat di lereng Merapi juga telah dipersiapkan sejak dini jika sewaktu-waktu aktivitas Merapi meningkat. Sebab, seluruh desa yang ada di lereng Merapi, kata dia, telah menjadi Desa Tanggung Bencana (Destana).

Selain itu, menurutnya, masyarakat di lereng Merapi sudah bergumul lama dengan aktivitas Merapi sehingga paham setiap aktivitas Merapi. Pun demikian pos-pos pengamatan Merapi juga aktif memberikan informasi ke masyarakat.

Sebelumnya, Gunung Merapi mengeluarkan awan panas letusan dengan tinggi kolom mencapai kurang lebih 3.000 meter, Senin (14/10/2019).

Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) menjelaskan penyebab awan panas letusan dikarenakan adanya akumulasi gas.

Kepala BPPTKG Hanik Humaida menjelaskan karakter letusan yang terjadi pada Senin sore sama persis dengan letusan pada 22 September 2019. Namun, yang terakhir lebih besar karena tinggi kolom letusan mencapai 3.000 meter sedangkan sebelumnya hanya 800 meter.

“Penyebabnya akumulasi gas karena saat ini Merapi masih proses terus ya masih hidup. Merapi ini masih hidup jadi proses terus terjadi akumulasi gas bisa terjadi dan sewaktu-waktu bisa meletus seperti itu,” kata Hanik di Kantor BPPTKG, Senin (14/10/2019).

Suara.com – Dinas Pariwisata (Dinpar) Kabupaten Sleman wajibkan pengemudi Jip Lava Tour Merapi untuk mengunduh aplikasi ‘Jarak Aku dan Merapi’. Aplikasi tersebut berfungsi sebagai penanda, untuk mengetahui perubahan status kegunungapian di Gunung Merapi.

Kepala Dinas Pariwisata Sleman Sudarningsih menjelaskan, ketika ada peningkatan status atau ada bahaya, ponsel yang sudah memiliki aplikasi ‘Jarak Aku dan Merapi’ akan bergetar.

“Itu tandanya harus cepat-cepat evakuasi, wisatawan naik jip dan turun untuk mengamankan,” katanya di Rumah Seni Kustiyah Edhie Sunarso di Mlati, Sleman, Yogyakarta pada Selasa (15/10/2019).

Menurutnya, aplikasi ini wajib diunduh oleh para pengemudi jip Merapi, karena mereka sering mengantar wisatawan hingga ke lokasi kawasan rawan bencana (KRB) 3.

Ia menambahkan, wilayah KRB 3 memang diperbolehkan untuk wisatawan minat khusus, seperti jelajah alam Jip Lava Tour Merapi. Asalkan tetap memerhatikan peningkatan status Merapi.

“Namun tidak diperbolehkan dibangun bangunan permanen,” kata dia.

Jarak Aku dan Merapi ini, merupakan fitur yang menjadi bagian dalam aplikasi mitigasi bencana yang dikembangkan oleh BPBD Sleman, bernama Lapor Bencana Sleman. Pengguna dapat mengunduhnya lewat Google Plays.

Aplikasi Lapor Bencana Sleman yang dilengkapi dengan fitur Jarak Aku dan Merapi sudah diwajibkan untuk diunduh oleh pengemudi jip wisata ‘lava tour’ Merapi, Yogyakarta. Bahkan, sedikitnya 800 pengemudi jip Merapi sudah diberi pelatihan untuk menggunakannya.

Namun, ternyata penggunaan aplikasi ini masih terkendala kualitas sinyal ponsel, terutama di kawasan Sleman Utara, area terdekat dengan Merapi.

Sudarningsih mengungkapkan lokasi di lereng Merapi sering minim sinyal. Agar penggunaan aplikasi yang sudah dikembangkan BPBD Sleman sejak Januari 2019 ini bisa optimal, jajarannya berkoordinasi dengan Diskominfo Sleman.

“Kami minta diperbaiki dan diperkuat sinyalnya. Sinyal di atas (kawasan Merapi) relatif susah,” katanya.

Perbaikan sinyal diperlukan, agar meminimalisasi halangan penanganan wisatawan yang ada di lereng Merapi.

Bukan hanya pelatihan dan perbaikan sinyal, Dinas Pariwisata terus menekankan kepada pengemudi jip Merapi, agar mereka memahami kebencanaan dan Sapta Pesona.

“Mereka jadi punya wawasan juga kalau ada bencana harus begini,” ujarnya.

Selama ini, informasi kebencanaan di kawasan wisata Merapi, masih berpedoman pada informasi BPPTKG dan BPBD. Bila rekomendasi dari dua lembaga tersebut menyatakan aman, maka Dinas Pariwisata akan merekomendasikan hal yang sama bagi pelaku wisata dan wisatawan.

Ketua Asosiasi Jip Wisata Lereng Merapi (AJWLM) Wilayah Barat, Dardiri membenarkan telah mendapat sosialisasi dari Pemkab Sleman, agar mereka menggunakan aplikasi Jarak Aku dan Merapi.

Hanya saja, mereka menghadapi kendala susahnya sinyal di lokasi.

“Akhirnya tetap masih mengandalkan HT (Handy Talky) untuk komunikasi,” kata dia.

Diketahui, saat ini status Gunung Merapi masih Waspada. BPPTKG merekomendasikan agar masyarakat menghindari radius tiga kilometer dari puncak Gunung Merapi.

Sedangkan yang berada lebih dari radius tiga kilometer, dapat beraktivitas seperti biasa. Masyarakat diimbau tetap tenang namun selalu waspada.

Tokyo – Jepang dilanda Topan Hagibis yang disebut-sebut terdahsyat sepanjang sejarah Negeri Sakura. Namun, Pemerintah Jepang sudah lebih dari siap.

Badan Meteorologi Jepang sudah memprediksi Topan Hagibis menghantam akhir pekan ini. Dampaknya pun dirasakan pada Sabtu (12/10) kemarin, di mana terjadi banyak pembatalan pesawat hingga kereta sebagai dampak dari topan tersebut.

Dikabarkan, bahwa topan tersebut menjadi yang terburuk dalam rentang waktu 60 tahun. Lantas, tagar #SaveJapan pun mulai bermunculan di media sosial.

Namun pada saat bicara soal bencana alam, Negeri Sakura Jepang mungkin bisa disebut sebagai negara yang amat siap menghadapi bencana alam. Pasalnya, bencana alam seperti gempa bumi, topan, dan tsunami sudah umum menerjang Jepang. Malah, sampai ada musim topan di Jepang saking seringnya musibah itu muncul.

Mendapati begitu banyaknya musibah yang cukup rutin menimpa Jepang, pihak Pemerintahnya pun tak tinggal diam. Dikumpulkan detikcom dari berbagai sumber, Minggu (13/10/2019), pihak Pemerintah Jepang pun lantas membuat aturan spesifik untuk menghadapi bencana alam.

Terhitung sejak tahun 1981, pihak Pemerintah Jepang sangat ketat soal desain dan pendirian bangunan serta infrastruktur. Ada pakem utama yang harus diaplikasikan, di mana setiap bangunan dibangun untuk menghadapi gempa, angin, topan dan hujan badai.

Desainnya pun dibuat sedemikian rupa, sehingga air dapat mengalir tanpa merusak struktur utama. Hal yang sama juga berlaku untuk jalanan Jepang.

Memastikan masyarakatnya siap menghadapi bencana, pihak Pemerintah Jepang juga menyiapkan instruksi manual serta latihan keselamatan apabila terjadi bencana yang tak diinginkan. Sistem sirene yang berbunyi masal juga hadir untuk menandakan musibah yang akan datang.

Saking banyaknya bencana alam di sana, Jepang bahkan memiliki satu hari khusus untuk pencegahan bencana atau Hari Pencegahan Bencana Alam Nasional yang jatuh tiap 1 September. Hari khusus itu didedikasikan untuk mengenang bencana gempa bumi dahsyat yang menghancurkan Tokyo pada tahun 1923 silam.

Oleh sebab itu, penanganan bencana alam telah diajarkan di Jepang sejak dini. Mayoritas masyarakat di Jepang juga sadar betul akan langkah persiapan menghadapi bencana.

Apabila ingin belajar menangani bencana alam seperti Jepang, kamu bahkan bisa ambil bagian lewat simulasi pencegahan bencana alam di Ikebukuro Life Safety Learning Center atau di Yokohama Disaster Risk Reduction Learning Center. Luar biasa ya.

REPUBLIKA.CO.ID, PANGKAL PUNANG — Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) gencar mendorong pemerintah desa turut memprioritaskan penggunaan dana desa untuk kebencanaan. Direktur Penanganan Daerah Rawan Bencana dari Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Kemendesa PDTT Hasman Maa’ni mengatakan Indonesia memiliki potensi kebencanaan yang sangat beragam, mulai dari bencana teknonik hingga vulkanik.

Tercatat beberapa bencana besar pernah terjadi di Indonesia, mulai dari Tsunami di Aceh, Letusan Gunung Merapi di Yogyakarta, Gempa Palu di Sulawesi Tengah sampai Gempa Lombok di NTB. Kemendes PDTT dalam rangka turut membantu mengurangi risiko bencana mengeluarkan suatu aturan pengunaaan dana desa untuk kebencanaan yang telah tertuang dalam Permendesa nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020.

Adapun peluang pemanfaatan dana desa dapat dilakukan lebih dalam untuk pengurangan risiko bencana dengan pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial serta penanganan bencana alam dan bencana sosial.

“Ada di bab dua pasal 8, ayat 1d yang menyebutkan pengadaan, pembangunan, pengembangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana, penanganan bencana alam dan pelestarian lingkungan hidup,” katanya, dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar atas kerjasama Kemendes PDTT dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana Tahun 2019, Jumat (11/10).

Dalam hal pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya tersebut meliputi kegiatan tanggap darurat bencana alam, pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi, pembangunan gedung pengungsian, pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam.

“Selain itu juga untuk rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam, pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa, P3K untuk bencana, Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa dan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa,” katanya.

Hasman menjelaskan Kemendes PDTT pada dasarnya lebih fokus pada upaya mitigasi. Namun tidak menutup kemungkinan untuk terlibat dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

“Untuk tanggap darurat kami tidak punya tupoksi disana. Tapi, kami tetap hadir disana seperti banjir bandang digarut, erupsi gunung sinabung, longsor di ponorogo, gempa di lombok, palu dan selat sunda. Bahkan, Pada tahun 2018, Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu melalui Direktorat Penanganan Daerah Rawan Bencana telah memberikan bantuan dalam percepatan rehab/rekon daerah pasca bencana di Kabupaten Lombok Utara, dan Kabupaten Donggala,” katanya.

Kemendes PDTT berharap, dengan adanya Permendes nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 yang salah satunya terkait kebencanaan bisa di terapkan oleh pemerintah desa.

“Kalau ada yang belum menerapkannya, harus kita bantu sosialisasikan, harus kita inisiatifkan sehinggga penggunaan dana desa untuk kebencanaan dapat dilakukan karena ada regulasinya yakni permendes,” katanya.