Mataram (Suara NTB) – Alokasi anggaran untuk penanganan bencana harus ditingkatkan. APBD pada daerah-daerah di NTB hanya 0,02 persen. Angka ini masih jauh dari ideal untuk memaksimalkan penanggulangan bencana yang kompleks di NTB.
Hal itu disampaikan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, H.Ahsanul Khalik saat menghadiri workshop dengan tema Strengthening National Natural Disaster Preparedness : Perspectives from Local Governments di Jakarta, Selasa, 10 September 2019. Acara dihadiri Kepala BPBD se Indonesia yang rawan gempa.
Diskusi digagas oleh Centre For Strategic and International Studies berlangsung hangat. Dalam keterangan tertulisnya, Ahsanul Khalik menyebut, silih berganti Kepala Pelaksana BPBD dari berbagai provinsi memaparkan kondisi daerahnya. Termasuk Kepala Pelaksana BPBD Palu dan NTB.
Mantan Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB ini menyebut, semua daerah mengalokasikan APBD untuk bencana relative kecil. Padahal dari 14 jenis bencana alam, 11 diantaranya terjadi di NTB.
“Anggaran kebencanaan hanya 0,02 persen. Perlu dipikirkan kebijakan politik dari pusat di APBD atau di APBN,” sebut Khalik.
Idealnya, kata dia, dana penanggulangan bencana adalah 2 persen dari total APBD masing-masing daerah. ‘’Bisa 2 persen atau berapa. Intinya perlu ditingkatkan,’’sarannya.
Ahsanul Khalik juga memaparkan, soal gempa bumi di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa banyak hal yang dipelajari. Diantaranya, system komando kebencanaan harus jelas. ‘’NTB sejak ratusan tahun lalu dikenal sebagai daerah rawan gempa,’’ katanya.
Dalam catatannya, tahun 1856 gempa, 1815 Gunung Tambora.
“Sejarah ini berulang selalu dilupakan masyarakat,’’ kata Khalik.
Sebagai solusi, literasi kebencanaan menjadi penting. Pengalaman terjadi bencana tahun 1978 dan 2018 begitu mudah dilupakan.
Penjelasan lain, sambung Khalik, setiap terjadi bencana ada kebingungan soal distribusi logistic bagi para penyintas. Hingga ada media yang menyampaikan informasi berseberangan dengan fakta lapangan. Dicontohkannya, saat korban gempa makan daun turi ditulis makan rumput.
‘’Akhirnya ramai. Petugas itu padahal menyisir sampai di atas gunung, saat kejadian stok kebutuhan memang tak ada,’’ bebernya.
Lebih lanjut, penguatan penanggulangan bencana di daerah, pola vertical khusus provinsi atau penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) di BPBD harus dipikirkan dengan baik.
‘’Bapak-bapak yang hadir tentu tahu. Di BPBD itu dianggap buangan itu terjadi pula di daerah lain. Lalu bagaimana bias bekerja optimal,’’ kata Khalik.
Ia mengakui, pendekatan kebencanaan tak hanya bisa dilakukan pemerintah. Perlu pula membangun komunitas dengan pendekatan kearifan lokal. Menjadi komunitas tangguh bencana. Di NTB ada masyarakat adat yang tak terpengaruh dengan gempa.
‘’Rumah adat tak rusak dan mereka bisa mitigasi sendiri. Ke depan komunitas ini harus digerakkan,’’urainya.
Berkaca dari sejumlah bencana, Khalik menambahkan, perlu ada statistik kebencanaan. Ini untuk mengetahui data prabencana, saat bencana, dan pascabencana. Di NTB saat ini sedang mencoba membangun satu data kebencanaan belajar dari data 2018. Hal lain, dengan pendekatan agama dan budaya dilakukan pemerintah. Dengan agama ada brosur khutbah Jumat yang disebar ke masjid-masjid.
‘’Termasuk penguatan tokoh agama. Peran ini dilakukan oleh Non Government Organization (NGO. Pusat perlu berikan regulasi,’’ pungkasnya. (ars)
Hari pertama tim langsung disambut oleh kepala Puskesmas Marawola. Materi pertama mengenai Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) dan Initial Assessment disampaikan oleh Sutono, S.Kp., M.Sc., M.Kep. Dalam paparannya, Sutono, S.Kp., M.Sc., M. Kep menyatakan bahwa petugas kesehatan perlu cermat dan teliti dalam mengenali dan menangani korban dengan kondisi gawat darurat. Lebih lanjut dijelaskan bahwa petugas kesehatan harus mengetahui mana korban yang perlu ditangani terlebih dahulu dan mana korban yang memiliki prioritas kedua. Hal tersebut didasarkan pada prinsip yang dinamakan triase.
Pembicara Kedua dalam kegiatan ini adalah Dr. Sri Setiyarini, S.Kp., M. Kes yang menjelaskan mengenai manajemen jalan napas. Sri yang juga sebagai Ketua Departemen Keperawatan Dasar dan Emergensi Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada menjelaskan berbagai teknik dalam membuka dan mempertahankan kepatenan jalan napas bagi korban dengan penurunan kesadaran. Pada kesempatan yang sama, Dr. Sri Setiyarini, S.Kp., M.Kes menyatakan penggunaan alat bantu pernapasan yang tidak tepat bagi pasien justru dapat meningkatkan kematian pada pasien sehingga beliau berpesan agar petugas kesehatan selalu meng – update keilmuannya sesuai perkembangan jaman.
Paparan ketiga disampaikan oleh perwakilan dari HIPGABI Sulawesi Tengah, Surianto, S.Kep., Ns., M.Kes. Dengan topik konsep luka dan teknik pembalutan. Dalam penjelasan yang disampaikan bahwa teknik pembalutan yang baik adalah teknik balut yang dapat menghentikan perdarahan yang terjadi, namun tidak menimbulkan gangguan sirkulasi pasca pembalutan. Untuk itu, Surianto, S.Kep., Ns., M.Kes menekankan pentingnya pengecekan nadi, suhu, dan capillary refill pada organ distal setelah selesai dilakukan pembalutan agar tidak terjadi nekrosis.
Materi keempat disampaikan oleh Bayu Fandhi Achmad, S.Kep., Ns., M.Kep. dengan tema Basic Life Support (BLS). Pada kesempatan ini, Bayu menjelaskan mengenai pentingnya Resusitasi Jantung Paru (RJP) untuk dilakukan sesegera mungkin pada korban dengan kondisi henti jantung. Lebih jauh Bayu juga menjelaskan mengenai teknik dalam melakukan RJP.
Pembicara terakhir dalam kegiatan ini adalah Eri Yanuar A.B.S., S.Kep., Ns., M.NSc.IC., dengan tema patah tulang dan pembidaian. Dalam paparannya dijelaskan bahwa petugas kesehatan sering terkecoh oleh fraktur tertutup karena secara fisik tidak terdapat luka di kulit pasien sehingga diharapkan petugas kesehatan lebih teliti dalam melakukan pengkajian patah tulang pada pasien.
Materi pertama mengenai Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) oleh Sutono, S.Kp., M.Sc., M. Kep. Dalam paparannya, Sutono, S.Kp., M.Sc., M.Kep menyatakan bahwa masyarakat merupakan pihak pertama yang menjumpai kondisi kegawatan sehingga mereka memiliki peran penting dalam menyelamatkan jiwa saat kondisi kegawatan terjadi di masyarakat. Tenaga non medis juga mereka partner kerja tenaga medis dan masyarakat sehingga SPGDT penting untuk dipahami.
Pembicara terakhir dalam kegiatan ini adalah Eri Yanuar A.B.S., S.Kep., Ns., M.NSc.IC., dengan tema patah tulang dan pembidaian. Dalam paparannya dijelaskan bahwa masyarakat sering terkecoh oleh fraktur tertutup karena secara fisik tidak terdapat luka di kulit pasien sehingga diharapkan masyarakat lebih teliti dalam melakukan pengkajian patah tulang pada pasien.
Pada Kamis (1/8/2019) pembukaan dimulai pada pukul 09.00 WIB. Dalam sambutanny,a drg. Hari Setyono selaku kepala Puskesmas Marawola mengatakan belajar dari pengalaman bencana, memang Puskesmas sempat mengalami chaos. Karena wilayah kerja puskesmas termasuk rawan bencana maka penting untuk mempersiapkan penanganan bencana sejak dini. Sedangkan dr. Redison selaku kepala bidang pengendalian masalah kesehatan dinas kesehatan kabupaten Sigi dalam membuka acara secara resmi mengatakan bahwa sebenarnya sudah ada beberapa kegiatan untuk penanggulangan banjir. Tetapi kejadian kemarin itu benar – benar di luar kendali, sehingga Sigi memang harus lebih siap dalam menghadapi bencana. dr. Bella sebagai perwakilan PKMK FK – KMK UGM menyampaikan harapannya agar Puskesmas Marawola bisa menjadi pilot untuk puskesmas lainnya di Kabupaten Sigi serta mampu mendampingi masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana.
Selanjutnya penyampaian materi pertama terkait puskesmas model. Pemateri menyampaikan ke depannya, pemerintah pusat akan menetapkan bahwa seluruh fasilitas kesehatan harus aman. Bukan hanya aman dari segi bangunan saja melainkan juga isinya secara keseluruhan yang ada di dalam seperti SDM dan sistemnya. Karena itu pelatihan penanggulangan bencana penting bagi petugas di fasilitas kesehatan. Namun, pada kenyataannya banyak petugas bencana yang sudah dilatih tetapi masih bingung pada saat terjadi bencana. Seharusnya fasilitas kesehatan harus bisa operasional dalam situasi gawat darurat dan bencana. Fasilitas kesehatan yang aman berdasarkan kebutuhan ekonomi, sosial, moral, dan keharusan etis.
Materi kedua tentang komponen puskesmas disaster plan. Pakem yang disampaikan adalah pakem secara umum, nantinya masing – masing puskesmas yang akan mengembangkan sendiri bagaimana sebaiknya aturan penulisan dalam dokumen disaster plan. Apakah akan mengikuti penulisan yang sudah ada? Atau penulisan sesuai akreditasi puskesmas?. Komponen – komponen puskesmas disaster plan antara lain, pendahuluan, gambaran umum puskesmas, pengorganisasian, analisis resiko, SPO/prosedur penanganan, rencana tindak lanjut, dan penutup.
Pada hari kedua materi keempat adalah tentang Dinkes Disaster Plan Kabupaten Sigi. Materi ini disampaikan oleh Sutarto, SKM selaku ketua tim penyusun dokumen disaster plan dinas kesehatan Kab. Sigi. Materi Dinkes Disaster Plan bertujuan untuk mengenalkan dan mencocokkan dokumen disaster plan dinkes Sigi yang telah disusun sebelumnya oleh tim penyusun dokumen disaster plan dinas kesehatan Kab. Sigi bersama tim PKMK UGM dengan dokumen disaster plan yang akan dibuat oleh Puskesmas.Dokumen disaster plan Dinkes Sigi belum baku dan belum bagus. Tapi ini bisa menjadi acuan untuk diajukan dalam perencanan penanggulangan bencana ke depannya.
Materi keenam terkait analisis risiko yang bertujuan untuk mengetahui potensi ancaman di daerah sekitar sehingga kita dapat menentukan prioritas. Analisis resiko dilakukan dengan menghitung ancaman dan seberapa besar berdampak pada masyarakat yang pernah terjadi di wilayah kerja puskesmas hingga 25 tahun yang lalu. Potensi ancaman bencana dalam wilayah puskesmas akan menyesuaikan dengan potensi ancaman bencana yang telah dibuat oleh dinas kesehatan Kabupaten Sigi. Jangan sampai potensi bencana tidak ada di dinkes Kab.Sigi tapi ada di wilayah kerja Puskesmas.
Pada hari ini, disampaikan materi ketujuh terkait data dan informasi. Seluruh kegiatan relawan akan direkap setiap harinya oleh bagian data dan informasi. Data Informasi dimaksudkan agar kita bisa menyediakan data yang diperlukan orang – orang di atas untuk mengambil kebijakan. Jangan sampai data kesehatan yang diterima di pusat bukan dari sektor kesehatan. Contohnya di Pandeglang Banten, data fasilitas kesehatan yang rusak didapatkan dari BPBD. Di puskesmas data dan Informasi bisa dikerjakan oleh petugas sistem pencatatan dan pelaporan tingkat puskesmas (SP2TP).
Materi kedelapan terkait standar pelayanan minimal. Batas minimal kebutuhan hidup bagi korban/pengungsi yang bila tidak terpenuhi, akan menimbulkan masalah kesehatan. Dalam penanggulangan krisis kesehatan diperlukan standar sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang terdiri dari standar manajemen kesehatan dan pelayanan kesehatan dasar (sub-subklaster). Setiap puskesmas rawat inap minimal memiliki tim EMT tipe 1-fixed sedangkan puskesmas non rawat inap minimal memiliki tim EMT tipe 1-mobile. Jika di puskesmas sudah memiliki TRC, namanya bisa diganti menjadi tim EMT mobile.