Author: [email protected]

JAKARTA, KRJOGJA.com – Pemerintah akan memberlakukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penanggulangan Bencana bagi pemerintah daerah untuk menyiapkan masyarakat tangguh bencana di daerah-daerah di seluruh Indonesia.

“Diharapkan pemerintah daerah akan menjalankan standar pelayanan minimum mulai di tahun 2020 untuk kemudian memastikan bahwa masyarakat itu sadar bahwa mereka hidup di daerah yang rawan bencana,” kata Kepala Seksi Organisasi Internasional Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Fery Irawan dalam diskusi di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta.

Melalui penerapan standar pelayanan minimal tentang kebencanaan oleh pemerintah daerah, maka masyarakat diantaranya berhak untuk mengetahui informasi potensi, dampak dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
“Jadi di situ ada kewajiban pemerintah daerah untuk memastikan bahwa sebagai standar pelayanan minimumnya sekian persen masyarakat harus mengerti tentang bahaya tentang resiko bencana yang mereka hadapi,” ujarnya.

Dia mengemukakan sosialisasi dan penguatan masyarakat tangguh bencana terus dilakukan dengan bekerja sama berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, aparatur desa dana masyarakat.
“Bukan hanya sosialisasi ke aparat saja tapi kami juga melibatkan relawan untuk mereka turun langsung entah itu ke sekolah, ke masjid, ke TPI, ke pasar, ke warga yang sedang ngopi di warung dan sebagainya,” jelas dia.

Dalam sosialisasi tersebut, masyarakat setidaknya diinformasikan potensi dan dampak bencana yang mungkin terjadi di wilayah mereka dan gempa yang bisa memicu tsunami. Masyarakat juga diarahkan langkah-langkah yang harus dilakukan saat menghadapi potensi bencana seperti tsunami dan gempa, seperti ke mana harus berlari menyelamatkan diri saat ada potensi tsunami.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah melaksanakan program Ekspedisi Desa Tangguh Bencana (Destana) Tsunami 2019 dengan bekerja sama dengan banyak pihak, baik dari unsur pemerintah, masyarakat, lembaga usaha, akademisi, serta media massa.

Ekspedisi Destana Tsunami 2019 dilaksanakan sejak 12 Juli 2019 sampai 17 Agustus 2019. Dimulai dari Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, tim Ekspedisi Destana 2019 beranjak ke Barat melalui jalur darat hingga pemberhentian terakhir di Kabupaten Serang, Banten.(ati)

 

Sukabumi, Jabar (ANTARA) – Palang Merah Indonesia (PMI) meluncurkan program membangun ketangguhan dan kesiapsiagaan bencana gempa bumi berbasis masyarakat yang merupakan dukungan dari United States Agency for International Development (USAID) melalui Palang Merah Amerika Serikat.

“Program ini dimaksudkan untuk mengurangi dampak bencana gempa bumi dengan meningkatkan kapasitas masyarakat melalui program ini nanti kita (PMI, red.) akan membangun ketangguhan masyarakat mulai dari keluarga, komunitas dan juga kesiapan PMI serta pemerintah kota dan kabupaten,” kata Kepala Divisi Penanggulangan Bencana PMI Pusat Arifin M. Hadi melalui sambungan telepon di Sukabumi, Minggu.

Dia menjelaskan program itu akan dilaksanakan di dua kota, yakni Banyuwangi, Jawa Timur dan Kota Sukabumi, Jawa Barat.

Melalui program itu, minimal PMI mempunyai contoh rumah tahan gempa dan melakukan promosi ketangguhan tingkat keluarga.

Pada kegiatan itu, pihaknya juga akan mempraktikkan kesiapsiagaan masyarakat di tingkat keluarga untuk mempersiapkan diri dalam kontijensi gempa bumi serta standar operasional prosedur (SOP) rencana kesiapsiagaan evakuasi mandiri.

Selain itu, akan dibentuk kesepakatan cara-cara untuk membangun kesiapsigaan di tingkat komunitas dengan tujuan utamanya meminimalisasi dampak bencana, baik korban jiwa maupun kerugian harta benda.

Arifin mengatakan program yang diluncurkan di dua kota itu, juga untuk membantu pemerintah dalam mengurangi risiko bencana. Apalagi, dua daerah yang menjadi lokasi kegiatan tersebut,  daerah rawan gempa.

Dia mengatakan PMI akan selalu hadir di tengah masyarakat, khususnya saat terjadi bencana alam, mulai dari masa tanggap darurat hingga pemulihan.

Hal itu, katanya, seperti pelayanan dan bantuan yang terus diberikan untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Barat (NTB), korban tsunami, gempa, dan likuifaksi di Sulawesi Tengah, serta korban tsunami Selat Sunda, baik Banten maupun Lampung.

Ambon (ANTARA) – Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat/United States Agency for International Development (USAID) Indonesia melalui program Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan (APIK) mendorong pembuatan peraturan daerah yang mengakomodasi tentang pengurangan risiko bencana dan dampak perubahan iklim di Provinsi Maluku.

Direktur program USAID-APIK Paul Jeffery, di Ambon, Kamis, membenarkan, pihaknya terus mendorong integrasi isu-isu iklim dan risiko bencana ke dokumen perencanaan pembangunan daerah di semua kabupaten/kota di Maluku.

“Sudah ada beberapa kebijakan dan peraturan tentang isu perubahan iklim dan risiko bencana yang disahkan. Kami terus dorong agar semua daerah di Maluku mengeluarkan kebijakan yang sama,” katanya.

Lembaga tersebut juga mendukung pembentukan atau penguatan Forum Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengurangan Risiko Bencana (API-PRB) di tingkat desa, yang bertugas mendorong integrasi isu-isu iklim dan risiko bencana ke dalam kebijakan dan peraturan lokal.

Sejumlah kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan diantaranya roadmap MAPI (peta jalan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim) provinsi Maluku, rencana aksi daerah provinsi Maluku dan Maluku Tengah, keputusan Bupati Kepulauan Aru tentang pembentukan Forum API-PRB.

Selain itu, Pengarusutamaan API-PRB ke dalam rencana pembangunan jangka penengah daerah (RPJMD) Kota Ambon, rencana kontingensi tsunami dan longsor Kabupaten Maluku Tengah serta rencana kontingensi banjir dan longsor Provinsi Maluku.

“Bahkan Pemkab Maluku Tengah telah mengalokasikan sekitar Rp3,37 miliar untuk pengelolaan dampak iklim dan bencana untuk periode 2017-2022,”
katanya.

Selain itu, pada Maret 2019, sebanyak 5.105 orang telah terlatih untuk lebih memahami risiko cuaca dan iklim, 91 pejabat pemerintah daerah dan 24 lembaga pemerintah telah meningkatkan kapasitas dalam ketahanan iklim dan bencana.

Hal ini menunjukkan peningkatan kesadaran pemerintah daerah terhadap manajemen bencana serta komitmen yang semakin kuat dalam membangun ketangguhan masyarakat, baik di tingkat provinsi, hingga tingkat desa/negeri.

APIK juga telah mendukung pembentukan atau penguatan iklim dan ketahanan bencana tingkat desa dan memberikan bantuan teknis bagi 12 pemerintah desa di Maluku Tengah, Kota Ambon dan Kepulauan Aru.

Khusus menyangkut informasi cuaca dan iklim, APIK bekerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Pattimura Ambon, telah melakukan pelatihan informasi cuaca dan iklim (ICI) untuk staf pemerintah daerah, penyuluh, dan anggota masyarakat di Kepulauan Aru. Selain itu, APIK memfasilitasi pemasangan peralatan pengukur hujan otomatis (Automatic Rain Gauge-ARG) di Kepulauan Aru guna mendukung pengumpulan data dan analisis informasi.

Pemasangan layar informasi elektronik yang menampilkan informasi cuaca dan iklim terbaru.

di Negeri Haruku, Ameth, dan Wassu, kabupaten Maluku Tengah, sehingga digunakan sebagai panduan bagi masyarakat untuk kegiatan mencari ikan, bertani serta transportasi laut.

APIK juga membangun bekerja sama dengan PT. Pertamina Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Wayame, untuk memberikan hibah berupa pengering tenaga surya (solar dryer) yang tepat guna dan ramah lingkungan kepada kelompok kerja (Pokja) masyarakat di Desa Morella, Maluku Tengah.

Pengering tenaga surya mempersingkat proses pengeringan dan membuatnya lebih higienis, sehingga kualitas panen pun meningkat, disamping praktis karena petani tidak perlu mengangkat hasil panen yang dijemur saat hujan turun dan menggelarnya kembali ketika matahari muncul.

Selain itu, mengadakan pelatihan sambung pucuk bagi masyarakat, dan mengembangkan pembibitan, sehingga membantu petani meremajakan pohon cengkeh dan pala yang sudah tua. Kedua tanaman ini adalah komoditas utama di desa, sehingga menjamin keberlanjutan penghidupan masyarakat di masa mendatang.

Paul Jeffery berharap berbagai kebijakan yang telah dilakukan ini dapat direplikasi dan dilanjutkan oleh pemerintah daerah, setelah program APIK berakhir pada akhir tahun 2020, dengan melibatkan sejumlah lembaga sosial masyarakat (LSM) yang telah bekeja sama dan bermitra dengan organisasi tersebut.

Langkan.id, Pesisir Selatan – Ribuan pohon cemara tersusun rapi di sepanjang palataran pantai Ampiang Parak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan. Setidaknya 3.700 pohon cemara menghiasi bibir pantai tersebut. Selain itu, 4.000 Mangrove juga terlihat menghijau.

Diketahui, informasi dari masyarakat setempat, kawasan hijau itu dahulunya tidak ditumbuhi apa-apa, gersang, hanya pasir pantai yang kita lihat sepanjang mata memandang.

Sejak 2015, Haridman seorang yang merupakan ‘urang sumando’ (beristri orang Ampiang Parak) mencoba menanam cemara di lokasi itu. Ternyata, menanam cemara tak segampang kampanye seribu pohon yang digalakkan pemerintah Indonesia.

 

Cemooh masyarakat, bahkan apa yang dia lakukan dikatakan perbuatan yang sia-sia serta kerja orang gila. Namun, semangat Haridman tak putus di tengah jalan.

Diceritakannya, awal mula menanam cemara, tak ada masyarakat setempat yang percaya, bahwa cemara itu akan tubuh dan menghijau di tempat tersebut. “Iya, dulu saya dicemooh, apa yang saya tanam, dikatakan tidak akan bisa tumbuh. Karena memang, tempat ini dulunya gersang,” ujarnya saat diwawancarai Langkan.id, Rabu (21/8) di lokasi penangkaran penyu Ampiang Parak.

Namun, apa yang dia perjuangkan, saat ini telah membuahkan hasil. Hijaunya pohon cemara menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang ke atas tanah sepanjang 2,7 kilometer tersebut.

Menurutnya, diawal, tak ada niat dan tergambar bahwa Nagari Ampiang Parak bisa seperti sekarang. “Awalnya tak ada niat, yang jelas kita tanam saja dulu, nanti baru kita pikirkan akan mau dijadikan apa tempat ini,” jelasnya.

Dulu, katanya, pemuda di sini, kebanyakan mengahbiskan waktu di warung. Jadi, ada keinginan untuk mengalihkan ke hal-hal yang posotif, seperti ini. “Kita mulai ajak pemuda untuk mengelola tempat ini, itu secara perlahan, hingga akhirnya, semua masyarakat bisa merasakan dampaknya,” ucap Haridman.

Setelah cemara mulai tumbuh, menurut Ketua Laskar Turtle Camp Nagari Ampiang Parak itu, mereka mulai melirik adanya potensi penyu yang dapat dikembangkan di daerah tersebut. “Disitulah, kita mulai ada keinginan untuk membuat penangkaran penyu. Dulunya, masyarakat di Ampiang Parak, memburu penyu, lalu telurnya diambil untuk dijual,” katanya.

Setelah itu, kawasan Nagari Ampiang Parak terus dikembangkan untuk dijadikan ekowisata. “Dari situlah, kita mulai dilirik, sudah mulai ada bantuan dari pemerintah serta lembaga swasta, hingga kita bisa menjadi seperti saat sekarang ini,” ungkapnya.

Cemara mulai menghijau, wisatawan mulai berdatangan. “Setelah melihat hasilnya, kita (kelompok) mulai meraskan manfaatnya. Disitulah, anggota kelompok dan masyarakat setempat bersemangat untuk menjadikan Ampiang Parak menjadi Nagari Ekowisata,” ujarnya.

Saat ini, kata Haridman, masyarakat yang ada di Ampiang Parak sudah merasakan dampak dari apa yang diperbuat. “Ekonomi masyarakat muali tumbuh, ibu rumah tangga, sekarang juga sudah bisa membuka warung di sekitar lokasi, itu juga akan turut membatu perekonomian keluarga. Tenaga kerja dari pemuda setempat juga mulai terserap,” ungkapnya.

Lalu, sejak hadirnya lembaga sosial dari Jerman, Arbieter-Samariter-Bund (ASB) di Nagari Ampiang Parak, masyarakat sekitar juga bisa lebih mengenal tentang pengurangan resiko bencana. “Masyarakat sudah diberikan pelatihan, dan semua mulai sadar, bahwa Pohon Cemara dan Mangrove yang ditanam bisa mengurangi hempasan gelombang ke daratan. Kita ingin, Nagari Ampiang Parak menjadi Nagari Ekowisata dan Tangguh Bencana, itu akan kita tularkan juga ke nagari tetatangga,” jelasnya.

Sementara, untuk menanam Cemara ataupun Mangrove, kata Haridman, butuh kesungguhan. Aksi nyata untuk menjaga apa yang telah ditanam sangat diharapkan, menjaga pohon cemara agar bisa tumbuh dengan sempurna butuh waktu 1 tahun.

“Jadi, penjagaan cemara yang kita tanam itu butuh waktu lama, kita rawat, kita pagar agar terlindung dari gangguan bintang, sehingga kita bisa menikmati hasilnya seperti sekarang,” katanya. (Zulfikar)

 

RMOLJateng. Banyaknya potensi wilayah kekeringan di Indonesia, Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Balitek DAS) Surakarta memaparkan cara mengantisipasi mitigasi bencana kekeringan.

Mengacu data Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika (BMKG) diprediksi musim kering tahun ini akan lebih panjang dibanding tahun lalu, diperkirakan melanda 28 provinsi dengan paparan 11,7 juta hektar dan 48,4 juta jiwa.

Juga data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) saat ini sudah ada 75 wilayah yang terpapar kekeringan termasuk di Jawa Tengah ada 21 daerah.

“Didasari dengan masalah rawan kekeringan yang sering terjadi di wilayah Indonesia setiap tahunnya, kami melakukan kajian antisipasi. Yakni dengan teknologi sederhana memanen air hujan,” kata Kepala penelitian Utama Balitek DAS Purwanto, Selasa (20/8) di kantor Balitek DAS Surakarta.

Teknologi sederhana untuk memanen air hujan yang diterpakan di Grobogan bagian timur ini berupa bak tampung atau sumur tampung, sumur resapan untuk menambah cadangan air sumur konvensional,  dan embung.

“Kita menerapkan skala kecil mulai dari rumah tangga, bagaimana cara memanen air dari talang dan masukkan ke sumur,” jelasnya.

Teknologi sederhana ini bertujuan untuk mengumpulkan dan menyimpan air hujan untuk persediaan di musim kemarau.

“Bisa juga menerapkan instalasi daur ulang air, agar bisa di manfaatkan kembali untuk mandi dan cuci,” tambahnya.

Pihak Balitek DAS hanya menerapkan alat penyaringan sederhana dengan menyediakan pompa di kasih kapas, ijuk, arang, dan lainnya.

“Air yang telah disaring bisa di manfaatkan untuk cuci dan mandi,” tandasnya.

Selain itu, Balitek juga melakukan penelitian sejenis seperti rekomendasi tanaman tahan kekeringan seperti kacang kacangan, serta rekomendasi kebijakan untuk mitigasi bencana kekeringan. [jie]

SUMUR BANDUNG, AYOBANDUNG.COM — Ketua Forum Pengurangan Resiko Bencana Jabar, Soma Suparsa, mengatakan ada dua bencana besar yang mengintai Kota Bandung, yakni gempa Sesar Lembang dan erupsi Tangkuban Parahu. Ia menekankan, salah satu upaya yang perlu digalakkan adalah pemahaman tentang kesiapsiagaan terhadap bencana.

Menurut Soma, selain memahami jenis bencana, masyarakat juga disarankan untuk menyiapkan tas siaga bencana. Dia menjelaskan, tas siaga bencana berisikan beberapa benda-benda penting dan benda-benda yang dapat digunakan dalam keadaan darurat.

 “Dokumen-dokumen penting, makanan dan pakaian serta selimut untuk tiga hari, obat-obatan, radio transistor untuk mendengarkan informasi, alat komunikasi, penerangan, P3K, dan air minum,” sebutnya. Soma mengatakan, agar mudah dijangkau, tas siaga bencana sebaiknya disimpan di belakang atau samping pintu.

“Di tempel di tempat yang mudah dijangkau seperti sampingan pintu. Begitu terasa getaran misalkan 20 detik, istirahat dulu lalu ambil tas ini. Perkara ada getaran sudah di luar rumah atau berkumpul di satu titik,” katanya.

Menurut Soma, upaya ini harus sering disosialisaikan kepada masyarakat sehingga apabila terjadi bencana, mereka bisa langsung bertindak. Ia menuturkan, berdasarkan pengamatan bencana sering terjadi pada malam hari. “Evaluasi mandiri harus sering dilatih, sehingga menjadi otomatis kita. Yang penting faham caranya selamatkan diri,” ucap Soma.

Dia menambahkan, ada penelitian yang mengungkapkan, dalam peristiwa gempa Jepang pada 1995 sebanyak 35% orang berhasil selamat karena menyelamatkan diri, lalu 32% lainnya diselamatkan oleh keluarga, dan 28% orang diselamatkan oleh tetangga. “Relawan atau petugas SAR datang beberapa jam kemudian, padahal golden timenya di bawah tiga jam. Padahal itu pertempuran yang sangat hebat mempertahankan diri, kita pun harus melatih diri agar kita selamat,” ungkapnya.

Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan sosialiasi Desa Tangguh Bencana (Destana) tsunami bersama tim ekspedisi dan telah menyasar 512 desa di 24 kabupaten/kota. Kegiatan ini bertujuan agar masyarakat lebih siap dalam menghadapi bencana tsunami.

“Kegiatan ini dalam rangka penguatan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana tsunami dan untuk pengembangan Desa Tangguh Bencana yang berada di sepanjang pesisir selatan Pulau Jawa,” kata Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB Agus Wibowo dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/8/2019).

BPNB sebagai lembaga negara yang bertugas untuk mengoordinasikan upaya penanggulangan bencana, membuat langkah untuk melindungi masyarakat berisiko yang berada di desa/kelurahan tersebut. Ekspedisi ini juga melibatkan lima unsur (pentahelix), yaitu pemerintah, akademisi, masyarakat, lembaga usaha, dan media.

Ekspedisi ini terbagi dalam empat segmen, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Banten, yang masing-masing segmen diikuti 200 orang. Dari target 518 desa, hanya tercapai 512 desa yang berhasil disosialisasikan tentang kesiapsiagaan dan potensi tsunami.

“42 ribu masyarakat yang kami datangi, lebih dari 3.700 orang perangkat desa yang kami berikan pemahaman bencana. Kendala di lapangan banyak kami alami, termasuk penolakan dari kepala daerah tersebut,” ucap Deputi Pencegahan BNPB Lilik Kurniawan.

Diketahui, ada 600 ribu lebih masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana tsunami. Fakta Tim Destana di lapangan menemukan tingkat kesiapsiagaan cukup baik bagi daerah yang sudah pernah mengalami tsunami, namun yang belum mengalami tsunami masih banyak yang belum paham dan tidak tahu kemana harus melakukan evakuasi.

“Selain itu, infrastruktur yang masih belum memadai untuk evakuasi. Dari timur Jawa ke barat, masih banyak daerah wisata, yang hampir sebagian besar tidak punya rambu peringatan tsunami. Hal ini sangat riskan bagi keselamatan pengunjung,” ucap Lilik.

Kepala BNPB Doni Monardo juga menggagas pembangunan monumen tentang peristiwa bencana alam yang sudah terjadi. Monumen itu ditujukan agar masyarakat mengingat peristiwa bencana alam. Menurutnya, bencana tidak dapat dihindari, namun bisa dikurangi risikonya.

“Konsep pentahelix merupakan sosialisai yang terbaik. Perangkat desa ini diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam memberikan sosialisasi kepada RW/RT dan keluarga, namun tetap memperhatikan kearifan lokal. Poinnya, masyarakat harus sadar potensi bencana yang ada, memahami dan mampu melakukan upaya pencegahan, dan masyarakat menjadi tangguh serta mampu dalam menyelamatkan diri dari bencana,” tutur Doni.

Selanjutnya, kegiatan ini akan dilanjutkan menjadi KKN tematik Destana dan bekerjasama dengan perguruan tinggi. Selain itu, ada dua buku mengenai tulisan ekspedisi dan foto perjalanan ekspedisi untuk berbagi pengetahuan kepada masyarakat lain.

INILAH, Lebak- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, mewaspadai 13 jenis potensi bencana. 

Mengantisipasi hal tersebut, petugas kebencanaan dan relawan memberlakukan piket selama 24 jam dengan cara bergantian di Posko Utama Bencana.

“Semua petugas kebencanaan dan relawan siapsiaga untuk mengantisipasi potensi bencana itu,” kata Kepala Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Lebak, Kaprawi saat dihubungi di Lebak, Minggu.

Potensi bencana tersebut berdasarkan kondisi alam dengan tofografi perbukitan dan pegunungan juga terdapat daerah aliran sungai (DAS), pesisir pantai, dan kawasan hutan yang luas.

Selain itu juga kondisi sosial masyarakat cukup kompleks dan terdapat perbedaan keyakinan, suku, bahasa dan adat.

Namun, beruntung Kabupaten Lebak tidak memiliki potensi bencana gunung merapi.

Dari 13 potensi kebencanaan itu antara lain tanah longsor, tsunami, kekeringan, banjir, banjir bandang, kebakaran hutan, erosi, cuaca ekstrem, gempa bumi, kebakaran gedung dan pemukiman, gelombang ekstrim/ abrasi, konflik sosial dan epidemi/wabah penyakit.

“Kami minta masyarakat tetap waspada guna mengurangi risiko kebencanaan,” ujarnya.

Menurut dia, untuk daerah rawan bencana banjir tersebar di 15 kecamatan, rawan longsor di 13 kecamatan dan rawan kebakaran hutan terdapat di dua kecamatan.

Sedangkan di wilayah Lebak bagian selatan yang merupakan daerah pesisir berpotensi terjadi gelombang tinggi, abrasi pantai serta gempa dan tsunami.

Untuk penanggulangan bencana alam itu dilakukan secara bersama-sama karena bentuk perlindungan sosial.

Apabila, terjadi bencana alam, seperti banjir, longsor, dan kebakaran pemukiman maupun hutan harus dilakukan bersama-sama dengan koordinasi untuk penyelamatan korban jiwa.

Selama ini, kata dia, pihaknya selalu menjalin koordinasi dengan TNI, Polri, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, relawan dan aparat kecamatan untuk memberikan pertolongan kepada masyarakat yang terkena bencana alam.

BPBD Lebak, kata dia, telah mempersiapkan peralatan evakuasi, diantaranya perahu karet, pakaian pelampung, perahu mesin, tenda, obat-obatan, logistik, kendaraan roda empat, dan sepeda motor.

Peralatan evakuasi ini, kata dia, kondisinya baik dan siap diterjunkan jika sewaktu-waktu terjadi bencana alam.

Disamping juga persediaan stok logistik terpenuhi untuk menghadapi bencana tersebut.

“Kami bergerak untuk melakukan evakuasi dan bantuan logistik , jika menerima laporan terjadi bencana alam,” katanya menegaskan.

Sementara itu,Camat Kalanganyar, Kabupaten Lebak, Yenni Mulyani mengatakan pihaknya meminta warga khususnya yang tinggal di daerah aliran Sungai Ciberang dan Cisimeut jika hujan terus menerus segera mengungsi ke tempat yang aman.

“Saya berharap dengan meningkatkan kewaspadaan itu tentu dapat menghindari korban jiwa,” katanya