Author: [email protected]

PURWOKERTO.SUARA.COM, KEBUMEN – Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia beserta Pemerintah Kabupaten Kebumen menggelar apel kesiapsiagaan bencana dan uji simulasi penanggulangan bencana berbasis masyarakat melalui pembentukan kampung siaga bencana (KSB) di Lapangan kecamatan Bonorowo, Sabtu (22/7).

Pembentukan KSB Kabupaten Kebumen Tahun 2023 dilaksanakan di dua lokasi yaitu di Kecamatan Petanahan dan Bonorowo. Hadir pada kesempatan tersebut, Plh Sekjen Kemensos Robben Rico, Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Wakil Bupati Ristawati Purwaningsih, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jateng, Tegoch Hadi Noegroho.

Apel siaga dan uji simulasi KSB juga diikuti oleh ratusan pasukan Tagana, BPBD, TNI/Polri, Tim SAR, Satpol PP, dan masyarakat sekitar. 

Plh Sekjen Kemensos Rico mengatakan KSB merupakan wadah formal penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang berada di kecamatan dan dijadikan kawasan atau tempat untuk program penanggulangan bencana. 

Sasaran KSB, lanjutnya, adalah kawasan dari sejumlah desa/kelurahan yang teridentifikasi memiliki risiko bencana. 

Dalam KSB, Tagana berperan dalam memfasilitasi masyarakat dalam menyusun rencana kerja KSB, menyebarluaskan informasi penanggulangan bencana kepada masyarakat, memberikan keterampilan-keterampilan praktis penangulangan bencana kepada masyarakat, membantu masyarakat dalam menyusun Peta Risiko Bencana. 

“Masyarakat adalah pihak pertama yang langsung berhadapan dengan ancaman bencana, karenanya melalui KSB dan Tagana, kami membangun Community Based Disaster Management atau Manajemen Bencana Berbasis Komunitas,” terangnya.

Bupati Kebumen Arif Sugiyanto memyambut baik dibentuknya kampung siaga bencana oleh Kemensos. Menurutnya, KSB dibentuk tidak harus di daerah yang rawan bencana.

Sebab, penanganan bencana adalah persoalan kemanusiaan.

“KSB yang dibentuk Kemensos melalui pasukan Tagana ini sangat luar biasa. Mereka sudah dilatih secara profesional untuk bisa ikut dalam penanganan bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi kapan saja,” ujarnya.

Bupati menuturkan, pembentukan KSB sangat penting, mengingat Kebumen salah satu daerah yang rawan bencana, baik banjir, longsor, gempa bumi, bahkan tsunami. Karena itu keberadaan pasukan KSB sangat dibutuhkan.

“Dan saya kira pembentukan KSB tidak hanya di kampung yang rawan bencana. Karena penanganan bencana ini soal kemanusiaan, mereka bisa sewaktu-waktu diperbantukan ke tempat lain yang tengah dilanda bencana,” tambahnya.

Pada kesempatan itu, Kemensos juga memberikan bantuan untuk penanganan bencana terutama untuk pememuhan kebutuhan logistik sebesar Rp706 juta, kemudian bantuan Rumah Tidak Layak Huni, dan pemberian sambako untuk warga tidak mampu.

Manado (ANTARA) – Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Manado melaksanakan latihan mengantisipasi bencana sekaligus persiapan untuk kegiatan National Accreditation Proces (NAP), bagi personel maupun potensi SAR, di Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Kamis.

Direktur Operasi Basarnas Brigadir Jenderal TNI (Mar) Edi Prakoso, mengatakan bagi semua unsur yang terlibat sebagai peserta untuk mengikuti dengan secara seksama kegiatan ini.

“Sehingga ilmu yang didapat bisa diaplikasikan pada saat terjadi bencana gempa bumi,” kata dia saat membuka kegiatan itu.

Dia menambahkan, yang tidak kalah penting adalah untuk mendapatkan sertifikasi legalitas internasional yang akan dilaksanakan bulan Agustus nanti.

“Masih banyak proses yang harus kita lalui untuk mendapatkan legalitas sertifikasi ini. Berharap tim yang terlibat bisa bekerja maksimal dalam pelaksanaan latihan ini dan bulan Agustus nanti,” katanya.

Pelaksanaan latihan dari 17-21 Juli 2023 ini, melatih cara-cara antara lain dari segi pelaporan saat terjadi gempa dan penanganan pelaporan masyarakat yang keluarganya tertimpa reruntuhan bangunan, posko koordinasi.

Kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Basarnas Manado ini, mempersiapkan personel apabila ada gempa bumi yang terjadi seperti di Palu dan di Mamuju serta mempersiapkan kegiatan NAP yang akan dilaksanakan bulan Agustus dalam meningkatkan kemampuan personel untuk mendapatkan sertifikasi legalitas standar internasional sehingga tim bisa di kirim baik dalam negeri maupun luar negeri.

Basarnas Manado merupakan salah satu dari empat kantor yang ditunjuk Basarnas Pusat untuk pelaksanaan kegiatan NAP, selain Kantor Basarnas Palembang, Basarnas Padang dan Basarnas Mataram, pada Agustus nanti

Klaten – Kebakaran mendominasi kejadian bencana di Klaten tahun ini. Pada April – Juni tercatat kejadian kebakaran paling tinggi angkanya yaitu mencapai 30 kejadian, baik kebakaran bangunan maupun lahan.

“Triwulan pertama tahun ini (Januari – Maret) belum ada kasus karena musim hujan. April – Juni tercatat 30 kejadian kebakaran,” kata Sekretaris BPBD Kabupaten Klaten, Nur Tjahjono Suharto kepada detikJateng di Pemkab, Kamis (20/7/2023).

Dari 30 kasus itu, kata Nur Tjahjono, kebakaran lahan yang mendominasi. Selain kebakaran, pada triwulan kedua ini juga ada 11 kejadian angin kencang dan banjir hujan kiriman.

“Akhir-akhir ini didominasi kebakaran lahan atau dalam istilah kita karhutla. Penyebabnya karena untuk pembersihan lahan untuk tanam baru,” jelas Nur Tjahjono.

Selain karena pembersihan lahan, kebakaran juga disebabkan oleh aktivitas pembakaran sampah di lahan yang terbuka.

“Pembakaran lahan di lahan yang terbuka atau di lahan yang dekat dengan permukiman penduduk. Dampak El Nino juga mulai berpengaruh,” lanjut Nur Tjahjono.

Menurut Nur Tjahjono, dampak dari cuaca panas itu menyebabkan kebakaran lahan biasa terjadi saat siang. Dari laporan yang masuk, kebakaran sering terjadi di atas pukul 12.00 WIB.

“Laporan yang masuk kebakaran terjadi durasinya pukul 12.00 WIB ke atas, antara pukul 13.00 WIB sampai 16.00 WIB. Ini terjadi karena panas-panasnya cuaca,” ujar Nur Tjahjono.

Dampak El Nino, imbuh Nur Tjahjono, menyebabkan suhu panas di siang hari rata-rata di atas 30 derajat Celcius.

“Faktor yang berpengaruh pada kebakaran lahan harus diantisipasi. Harapan kami masyarakat tidak sembarang, tidak perlu membakar lahan kalau berpotensi dampak yang membahayakan atau sampah yang dibakar dekat permukiman,” tandasnya.

Kabid Pemadaman Penyelamatan dan Evakuasi Pemadam Kebakaran Satpol-PP Pemkab Klaten, Sumino menyebut kasus kebakaran yang ditangani mencapai 64 kasus. Baik di wilayah manajemen kebakaran (WMK) atau di luar Klaten. Tiga bulan terakhir terus naik.

“Kasus kebakaran terus naik, terutama lahan kosong. Minggu lalu ada delapan kali kejadian sehari, ini rekor kebakaran lahan,” kata Sumino saat dimintai konfirmasi detikJateng.

Menurut Sumino, kebakaran lahan bisa disebabkan karena pembakaran sampah yang kemudian ditinggal pergi. Tetapi bisa juga pembakaran itu disengaja untuk pembersihan lahan jelang penanaman.

“Pembakaran sampah maupun lahan bisa terjadi perlambatan di permukiman atau fasilitas umum. Ini yang perlu dicegah dan diantisipasi semua pihak, termasuk masyarakat,” ujar Sumino.

TRIBUNPRIANGAN.COM, CIAMIS – Pengenalan mitigasi bencana sedari dini, Forum Koordinasi (FK) Taruna Siaga Bencana atau Tagana Ciamis gelar sosialisasi di beberapa sekolah tingkat SD dan SMP yang ada di Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Kamis (20/7/2023).

Kegiatan tersebut merupakan salah satu program yang dikenal dengan Tagana Masuk Sekolah (TMS).

Adapun beberapa sekolah yang didatangi oleh Tagana diantaranya SMPN 1 Cimaragas, SDN 3 Cimaragas, SDN 1 Raksabaya, SMP IT Beber dan MIS Totokan.

Ketua FK Tagana Kabupaten Ciamis Ade Waluya mengatakan, tujuan dari kegiatan Tagana Masuk Sekolah (TMS) tersebut untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada siswa dan siswi dalam menghadapi serta mengatasi berbagai jenis bencana yang mungkin terjadi.

“Sosialisasi dan simulasi penanggulangan bencana ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan, serta kesadaran akan pentingnya upaya mitigasi bencana sejak dini,” katanya, Kamis (20/7/2023).

Ade menuturkan, dalam kegiatan tersebut pihaknya menghadirkan anggota yang ahli di bidang bencana dan penanggulangan bencana sebagai narasumber.Dalam kesempatan tersbeut, mereka memberikan materi dan pelatihan kepada para siswa mengenai cara mengidentifikasi tanda-tanda awal bencana. 

“Langkah-langkah evakuasi yang aman dan cepat serta bagaimana berkomunikasi dengan tim penanggulangan bencana ketika terjadi suatu kejadian,” tambahnya. 

Ia menilai sekolah menjadi tempat yang strategis untuk mengedukasi masyarakat terutama generasi muda mengenai pentingnya persiapan menghadapi bencana. Ade menjelaskan, program Tagana Masuk Sekolah (TSM) tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Daerah Ciamis untuk melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam membangun ketahanan bencana yang tangguh. 

” Kami berharap dengan melibatkan para siswa dan siswi dari sekolah-sekolah di wilayah Kecamatan Cimaragas ini akan tercipta pola pikir dan tindakan preventif dalam menghadapi potensi bencana di masa yang akan datang,” pungkasnya. (*)

Jakarta – Upaya mitigasi bencana kekeringan perlu diketahui oleh masyarakat terutama menjelang berlangsungnya musim kemarau yang diprediksi akan terjadi lebih kering. Mitigasi ini dilakukan sebagai tindakan untuk mengurangi dampak yang disebabkan dari kekeringan.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang upaya mitigasi bencana kekeringan beserta langkah-langkahnya baik sebelum, saat, dan sesudah terjadinya bencana, simak pemaparan lengkapnya berikut ini:

Apa Itu Mitigasi Bencana Kekeringan?

Secara umum, terkait mitigasi bencana telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Sementara terkait bencana kekeringan, menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan.

Sehingga, mitigasi bencana kekeringan adalah serangkaian upaya untuk mengurangi dampak atau risiko yang disebabkan dari bencana kekeringan terhadap masyarakat yang berada dan/atau tinggal di suatu wilayah yang terjadi bencana kekeringan.

Langkah-langkah Mitigasi Bencana Kekeringan

Upaya mitigasi bencana kekeringan terdiri dari mitigasi sebelum, saat, dan sesudah terhadinya bencana kekeringan. Menghimpun dari situs resmi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Blora, berikut langkah-langkah mitigasi bencana kekeringan:

Mitigasi Sebelum Bencana Kekeringan

• Masyarakat harus memanfaatkan sumber air yang ada secara efektif dan efisien.
• Menanam pohon sebanyak-banyaknya di lingkungan sekitar.
• Membuat dan memperbanyak resapan air dengan tidak menutup semua permukaan dengan plester semen atau ubin keramik.
• Membuat waduk (embung) disesuaikan dengan keadaan lingkungan.
• Memberikan perlindungan sumber-sumber air bersih yang tersedia, dan melakukan panen dan konservasi air.
• Memprioritaskan pemanfaatan sumber air yang tersedia untuk keperluan air baku untuk air bersih.

Mitigasi Saat Bencana Kekeringan

• Membuat sumur pantek atau sumur bor untuk mendapatkan air.
• Menyediakan air bersih dengan mobil tangki yang sudah disediakan oleh dinas terkait.
• Melakukan penyemaian hujan buatan di daerah tangkapan hujan.
• Menyediakan pompa air.

Mitigasi Sesudah Bencana Kekeringan

• Gerakan masyarakat melalui penyuluhan
  Pada umumnya masalah kekeringan melanda di pedesaan dengan kondisi masyarakat yang kurang mengerti tentang pengetahuan mengelola sumber daya air. Dengan adanya penyuluhan masyarakat akan mentransfer ilmu bagaimana mengoptimalkan lahan kering.
• Membangun/rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
  Jaringan irigasi yang tidak dipelihara dengan baik akan selalu kering saat musim kemarau. Upaya pembangunan bendungan dan waduk adalah salah satu upaya yang bisa menampung air sungai pada saat musim hujan.
• Pembangunan sumur
  Membangun sumur adalah hal yang sulit dilakukan oleh masyarakat dengan kategori perekonomian rendah. Terlebih di daerah kekeringan mereka tidak berani asal membangun, karena deteksi air tanah belum canggih, Biaya menjadi faktor tak adanya sumur sebagai sumber air yang jaraknya sangat jauh, bahkan rela tidak mandi berhari-hari karena krisis air.

KBR, Jakarta- Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan sejumlah wilayah akan diguyur hujan lebat. Di antaranya, sebagian Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Padahal, semestinya wilayah-wilayah tersebut sudah masuk musim kemarau.

Prakirawan cuaca BMKG Bagas Briliano mengatakan, tingginya intensitas hujan disebabkan fenomena Madden Jullian Oscillation (MJO) atau gerakan aktivitas konveksi dan gelombang ekuator.

“Di mana hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti fenomena MJO dan gelombang ekuator. Kemudian ada juga sirkulasi siklonik yang terpantau di timur Filipina, di mana hal itu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah Sulawesi dan Maluku, serta wilayah-wilayah konvergensi yang ada di sekitar Sumatra hingga Kalimantan,” kata Bagas, Minggu, (9/7/2023).

Dua hari terakhir, hujan deras mengguyur sejumlah wilayah di tanah air. Cuaca ekstrem ini terjadi di tengah ancaman kekeringan imbas El Nino. Di Bali, hujan lebat menyebabkan banjir dan longsor.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Bali mencatat, longsor terjadi di lebih dari 60 titik. Beberapa orang dilaporkan tewas.

Banjir dan Longsor di Jawa Timur

Banjir dan longsor akibat hujan lebat juga melanda Lumajang, Jawa Timur. Selain itu, terdapat banjir lahar dari Gunung Semeru di sana.

Tiga orang tewas akibat tertimbun longsor. Hingga Minggu, (9/7), lebih dari seribu orang mengungsi. Pemerintah Kabupaten Lumajang telah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari hingga 21 Juli 2023.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjamin korban bencana akan mendapat bantuan dari pemerintah. Khofifah juga memastikan ahli waris korban meninggal bakal menerima santunan.

Ia berjanji segera membangun fasilitas-fasilitas publik yang rusak akibat banjir dan longsor.

“Yang terkait dengan koneksitas penduduk dan mobilitas penduduk, itu memang harus segera dibangun rekonstruksinya. Tidak perlu menunggu proses tanggap darurat selesai,” kata Khofifah usai mengunjungi Lumajang, Minggu, (9/7/2023).

Waspada Bencana

Merespons berbagai kejadian bencana tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengimbau masyarakat waspada terhadap potensi banjir dan longsor akibat hujan lebat.

Juru bicara BNPB, Abdul Muhari meminta warga di daerah rawan bersiap melakukan evakuasi mandiri jika terjadi bencana.

“Dan bagi masyarakat yang berada di sepanjang aliran sungai atau di sepanjang atau di daerah kawasan perbukitan, biasakan melakukan evakuasi mandiri dulu untuk sementara waktu,” ujar Abdul, kepada KBR, Minggu, 9/7/2023).

Juru bicara BNPB Abdul Muhari membenarkan banyak banjir dan longsor terjadi di Indonesia beberapa hari terakhir.

Dia mendorong BMKG dan pemerintah daerah bekerja sama menganalisis potensi bencana agar bisa menentukan mitigasi yang tepat.

“BNPB mengimbau kepada masyarakat bahwa untuk menyiapkan kesiap-siagaan yang berawal dari individu. Biasakan melihat perkiraan cuaca setiap kali kita mau keluar rumah, sehingga kita bisa tahu nanti dalam suatu hari akan terjadi seperti apa,” ujarnya.

Pemerintah Belum Siap

Dalam wawancara terpisah, Anggota Komisi Sosial di DPR Iskan Qolba Lubis menilai pemerintah belum siap menghadapi ancaman bencana.

“Nah, sebetulnya memang kita menurut saya kurang siap menghadapi ini. Ke depan pemerintah pusat harus mempersiapkan konsep mitigasinya,” ujar Iskan, kepada KBR, Minggu, (9/7/2023).

Anggota DPR dari Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis mendorong pemerintah membuat analisis bencana beserta mitigasinya. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi kebijakan kebencanaan nasional.

Jika antisipasi ancaman bencana tidak maksimal, maka anggaran yang dikeluarkan bakal membengkak.

“Dan ke depan juga diharapkan pemerintah daerah juga ikut mengganggarkan seminimal mungkin anggaran untuk memberikan pemahaman dan supervisi kepada masyarakat dan pemangku jabatan untuk mengerti kalau bencana itu sifatnya seperti apa, mengatasinya harus seperti apa,” imbuhnya.

Kesiapan Mitigasi Bencana

Sementara itu, Masyarakat Peduli Bencana Indonesia (MPBI) mengingatkan pemerintah agar selalu siap memitigasi bencana apa pun.

Ketua Umum MPBI Avianto Amri mengatakan, mitigasi yang baik akan memperkecil dampak bencana hidrometeorologi.

“Walaupun BMKG menjelaskan bahwa akan terjadi kekeringan panjang atau lebih kuat, lebih intens, tetap saja baik itu ancaman banjir, banjir bandang atau gempa, tsunami dan seterusnya, itu harus tetap diperhitungkan,” kata Avianto kepada KBR, Minggu, (9/7/2023).

Ketua Umum MPBI Avinto Ameri juga mendorong pemerintah memperkuat sistem peringatan dini. Utamanya untuk bencana-bencana yang bisa diprediksi seperti banjir dan longsor.

Bencana Hidrometeorologi

Mengutip BMKG, Bencana hidrometeorologi adalah fenomena bencana alam atau proses merusak yang terjadi di atmosfer (meteorologi, air (hidrologi), dan lautan (oseanografi).

Bencana ini dapat menyebabkan cedera, hilangnya nyawa, atau dampak kesehatan lain. Selain itu, dapat menimbulkan kerusakan harta benda, hilangnya mata pencaharian, kerusakan lingkungan, serta gangguan sosial.

Contoh bencana hidrometeorologi antara lain banjir, curah hujan ekstrem, badai petir, badai es, dan suhu dingin.

Ribuan Bencana Terjadi

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat data bencana triwulan pertama tahun ini mencapai 1.862 kejadian. Data tersebut berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) provinsi hingga 3 Juli 2023.

Bencana yang kerap terjadi yakni dari bencana banjir, cuaca ekstrem, tanah longsor, dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Secara geografis, wilayah Sumatra dan Kalimantan menjadi daerah dengan penyumbang bencana paling tinggi di Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah mencatat negara mengalami kerugian ekonomi sebesar 1,54 miliar dolar AS atau setara Rp 22,8 triliun setiap tahun akibatbencana alam sepanjang 2000-2016. Sementara itu, kerugian akibat perubahan iklim dan dampak dari kenaikan suhu juga mengancam ekonomi kelautan Indonesia sebesar 256 miliar dolar AS.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional, Kementerian Keuangan, Parjiono mengatakan rentetan bencana alam yang terjadi dengan besarnya kerugian ekonomi, memicu pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan strategi pembiayaan dan asuransi risiko bencana pada 2018. 

“Strategi yang biasa disebut dengan Strategi PARB ini bertujuan meningkatkan kemampuan pembiayaan untuk penanggulangan bencana dan membangun resiliensi ekonomi di tengah terjadinya berbagai bencana di Indonesia,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (11/7/2023).

Menurutnya melalui strategi ini kapasitas pendanaan penanggulangan bencana dapat ditingkatkan dengan pencarian alternatif sumber pembiayaan baru di luar anggaran pendapatan dan belanja negara. Selain itu, sebagian risiko bencana juga dapat ditransfer melalui asuransi.

Pemerintah juga sedang menyelesaikan adopsi kebijakan perlindungan sosial adaptif yang bertujuan untuk menyatukan sektor perlindungan sosial, adaptasi perubahan iklim dan manajemen risiko bencana untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap bencana alam dan terkait iklim. Pengembangan perlindungan sosial adaptif merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo yang mengamanatkan reformasi perlindungan sosial.

Dua konsep besar yang masih terus dalam proses pengembangan ini telah menjadikan Indonesia sebagai negara yang dirujuk, serta diminta untuk berbagi pengetahuan juga pengalaman terkait pembelajaran pendanaan risiko bencana dan perlindungan sosial adaptif, baik tingkat regional maupun global.

“Oleh karena itu, bersamaan dengan semangat kerja sama di ASEAN dan Keketuaan Indonesia 2023, kami bangga dapat menyelenggarakan seminar ini sebagai upaya untuk mengarusutamakan penerapan strategi pendanaan dan asuransi risiko bencana dan perlindungan sosial adaptif bagi audiens di kawasan,” ucapnya.

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu) bekerjasama dengan para pemangku kepentingan (stakeholder) saat ini tengah mengembangkan strategi terobosan Pooling Funding Bencana (PFB) atau Disaster Pooling Fund guna membiayai sebagian besar kebutuhan pembiayaan bencana di Indonesia ke depanya.

“Instrumen ini merupakan pengumpulan dana pertama di dunia yang dikhususkan untuk mengumpulkan, mengembangkan dan menyalurkan dana dalam penanggulangan bencana,” kata Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Kemenkeu Parjiono dalam seminar yang bertajuk ‘Disaster Risk Financing & Insurance and Adaptive Social Protection Implementation in Indonesia’ yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin.

Dana tersebut dirancang untuk bersifat fleksibel, responsif, berkelanjutan, serta pelengkap dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai sumber pendanaan bencana.

PFB merupakan salah satu instrumen dari Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana (PARB) yang diinisiasi karena kerugian sosial dan fiskal yang ditimbulkan akibat bencana alam yang sering melanda Indonesia. PARB sendiri bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan untuk penanggulangan bencana, dan membangun resiliensi ekonomi di tengah terjadinya bencana di Indonesia.

Melalui strategi tersebut, kapasitas pendanaan penanggulangan bencana dapat ditanggulangi dan ditingkatkan dengan pencarian alternatif sumber pembiayaan yang baru di luar APBN. Selain itu sebagian risiko bencana juga dapat ditransfer melalui asuransi.

“Strategi ini telah juga mendapat pengakuan dari berbagai organisasi internasional sebagai pencapaian yang signifikan dalam langkah memperkuat pendanaan risiko bencana. Kita merupakan satu dari sedikit negara yang telah memiliki strategi nasional terkait dengan disaster risk financing and insurance,” ujar Parjiono.

Selain itu, Parjiono menjelaskan, pemerintah Indonesia melalui kepemimpinan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) juga tengah menyelesaikan adopsi kebijakan Perlindungan Sosial Adaptif (ASP).

Kebijakan itu bertujuan untuk menyatukan sektor perlindungan sosial, adaptasi perubahan iklim dan manajemen risiko bencana untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap bencana alam dan terkait iklim. Pengembangan ASP merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo yang mengamanatkan reformasi perlindungan sosial.

Adapun urgensi dari kedua konsep kebijakan tersebut sangat diperlukan mengingat Indonesia menjadi salah satu negara yang rentan terdampak bencana alam. Bencana telah memberikan beban yang sangat besar pada anggaran Indonesia.

Parjiono mencatat Indonesia sejauh ini mengalami kerugian ekonomi sebesar 1,54 miliar dolar AS atau setara Rp22,8 triliun setiap tahun akibat bencana sepanjang tahun 2000-2016. Perubahan iklim dan dampak dari kenaikan suhu juga mengancam ekonomi kelautan Indonesia yang saat ini bernilai 256 miliar dolar AS.

“Rentetan bencana alam yang terjadi dengan besarnya kerugian ekonomi, memicu Pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan Strategi Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana atau Disaster Risk Financing and Insurance di akhir tahun 2018,” pungkasnya.

Gunungkidul, CNN Indonesia — Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta belum menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk sebaran antraks usai penyakit yang disebabkan bakteri itu merebak di Dusun Jati, Candirejo, Kecamatan Semanu.

“Sementara belum ya karena bisa dilokalisasi di Jati dulu pasca ini hasil teman-teman survei ke lapangan langkah-langkah itu nanti kita selanjutnya seperti apa,” kata Wakil Bupati Gunungkidul Heri Susanto di Kantor Pemkab Gunungkidul, Rabu (5/7).

Heri menerangkan, pemkab akan memetakan untuk melihat perlu tidaknya penanganan ditingkatkan ke level kelurahan.

“Tapi untuk KLB sementara ini kita akan diskusikan dulu,” sambungnya.

Sementara untuk jumlah warga positif terpapar berdasarkan tes serologi antraks ada 87 orang dari total 143 diperiksa. Mereka adalah warga Candirejo.

Selain itu, ada yang masih menjalani masa inkubasi 90 hari sejak sampel pertama muncul.

Ada pula satu pasien terjangkit antraks yang meninggal dunia pada 4 Juni 2023 lalu.

“(Warga positif antraks) tidak ada yang bergejala semua sekarang dalam pemantauan kondisi sehat,” kata Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Gunungkidul Sidig Hery Sukoco.

Belasan hewan itu, kata Wibawanti, ada yang dibeli dari luar Dusun Jati dan ada pula yang merupakan hasil pembiakan peternak setempat. Dia mengatakan, 6 kambing dan 6 sapi itu sudah mati semuanya.

Namun, lanjut Wibawanti, terdapat tiga ekor sapi terpapar antraks yang kemudian dikonsumsi oleh warga setempat.

“Sakit, sudah mati dan dikubur melalui SOP. Tapi, sama masyarakat itu ada yang satu digali lagi dan dikonsumsi,” kata Wibawanti ditemui di Kantor Pemkab Gunungkidul, DIY, Rabu.

“Lainnya memang belum sempat dikubur memang. Dua lainnya sudah mati tapi tetap dikonsumsi,” lanjut dia.

Wibawanti melanjutkan, sejak ada dugaan penyakit antraks ini merebak awal Juni kemarin, pihaknya langsung melokalisir hewan ternak di Dusun Jati. Termasuk saat Iduladha akhir bulan lalu, menurutnya, sudah tidak ada lagi hewan ternak yang keluar dari lingkungan setempat.

Dinas peternakan telah memberikan antibiotik serta vaksinasi kepada total 77 ekor sapi dan 289 ekor kambing ternak di sana demi mencegah penyebaran antraks lebih luas.