Bencana merupakan masalah kesehatan masyarakat yang penting; namun, hingga saat ini masih ada sedikit bukti tentang apa yang terjadi ketika komunitas dan populasi mengalami lebih dari satu bencana. Tinjauan pelingkupan ini mengidentifikasi literatur tentang efek dari beberapa bencana yang diterbitkan hingga 2 Agustus 2021, 1425 artikel diidentifikasi, di mana 150 artikel disertakan. Peneliti menganalisis implikasi kesehatan masyarakat langsung dan tidak langsung dari berbagai bencana. Analisis peneliti menunjukkan bahwa paparan berbagai bencana dapat memengaruhi kesehatan mental, kesehatan fisik, dan kesejahteraan, dengan beberapa bukti bahwa potensi risiko paparan bencana ganda melebihi risiko paparan bencana tunggal. Peneliti juga mengidentifikasi implikasi kesehatan masyarakat tidak langsung dari berbagai paparan bencana, terkait dengan perubahan fasilitas layanan kesehatan, perubahan persepsi risiko publik, dan tanggapan pemerintah terhadap berbagai bencana. Peneliti menyajikan temuan tentang pemulihan masyarakat dan tantangan metodologis untuk mempelajari berbagai bencana, dan arah untuk penelitian masa depan. Artikel ini dipublikasikan pada 2022 di jurnal Science Direct
Integrated health education in disaster risk reduction: Lesson learned from disease outbreak following natural disasters in Indonesia
Pasca terjadi bencana alam, program kesehatan masyarakat harus ditingkatkan di pengungsian khususnya untuk mencegah munculnya penyakit menular. Lokasi pengungsian yang padat dan kurangnya kesadaran perilaku hidup bersih rentan mengakibatkan terjadi wabah penyakit menular. Hal ini pada dasarnya dapat dicegah. Artikel berikut mengkaji 8 bencana alam besar di Indonesia yang diikuti dengan wabah penyakit menular. Pada bencana gempa dan tsunami Aceh 2004 terjadi wabah tetanus dengan setidaknya 100 kasus, hal yang sama juga terjadi pada bencana gempa Jawa Tengah dan Yogyakarta 2006. Pada bencana banjir Sulawesi Selatan 2006, diare terjadi diantara para pengungsi sebagai akibat dari masalah sanitasi: orang-orang menjadi tidak dapat menggunakan toilet biasa karena sistem air telah hancur total. Hasil kajian menekankan pentingnya pendidikan kesehatan terpadu di sekolah dan rencana pengurangan risiko bencana (PRB) berbasis masyarakat, termasuk penyebaran informasi, untuk menciptakan masyarakat yang tangguh. Sekolah dan pusat komunitas dapat menjadi agen untuk menyebarluaskan informasi promosi kesehatan sehingga masyarakat menjadi lebih sadar akan risiko kesehatan dan melakukan praktik yang baik terkait dengan pencegahan, respons, dan pemulihan. Pendidikan dan promosi kesehatan dapat diintegrasikan ke dalam program PRB berbasis kurikulum atau pelatihan sebagai modul, kursus singkat, latihan, dan media cetak dan visual
Rangkaian Pre Fornas dan Fornas JKKI XII Topik Manajemen Bencana Kesehatan 2022
Bulan ini menjadi istimewa karena akan digelar 3 rangkaian kegiatan terkait manajemen bencana kesehatan yang diselenggarakan oleh Divisi Manajemen Bencana PKMK FK-KMK UGM dan Pokja Bencana FK-KMK UGM. Forum Nasional JKKI 2022 yang merupakan kerjasama JKKI dan sejumlah co-host universitas yang ada di Indonesia. Pada 17 dan 20 Oktober, pre Forum Nasional JKKI 2022 akan digelar dengan mengangkat topik Penggunaan SPM Kesehatan sebagai Indikator Ketahanan Kesehatan pada Situasi Krisis Kesehatan di Daerah. Topik tersebut akan membahas bagaimana pengalaman terkait pemenuhan SPM kesehatan saat krisis kesehatan, baik lesson learnt dan best practice termasuk kebijakan-kebijakan dalam menjaga ketahanan kesehatan khususnya selama penanganan bencana.
Kemudian, pada 24 Oktober 2022 digelar webinar Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Saat Krisis Kesehatan dengan Digitalisasi Peta Respon. Webinar ini akan membahas bagaimana pengalaman pengalaman terkait penyusunan peta respon, lesson learnt, best practice termasuk inovasi kebijakan-kebijakan dalam transformasi digitalisasi penyusunan peta respon sehingga dapat menjaga ketahanan tanggap darurat kesehatan.
Belum Sebulan 2023, BNPB Catat Ada 81 Kali Kejadian Bencana
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat ada 81 kalikejadian bencana terjadi di awal tahun 2023. Kejadian bencana tersebut diantaranya gempa bumi dua kali, cuaca ekstrem 37 kejadian, banjir 19, tanah longsor 13, kebakaran hutan dan lahan tujuh, dan gelombang pasang tiga.
“Hari ini baru tanggal 18 Januari 2023, tetapi sudah terjadi 81 kali bencana, dengan kata lain memang setiap hari di negara kita ini terjadi bencana 4/5 kali bencana,” ujar Kepala BNPB Letjen TNI TNI Suharyanto saat Rapat Kerja BNPB dengan Komisi VIII DPR RI yang disiarkan secara daring, Rabu (18/1/2023).
Suharyanto mengatakan, bencana yang terjadi di awal 2023 ini didominasi bencana hidrometeorologi basah. Suharyanto mengatakan, bahkan di awal tahun ini banjir cukup signifikan terjadi hampir di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah.
“Hampir seluruh kabupaten kota di sana alami banjir pada saat awal tahun kemudian juga Sulawesi Selatan, 20 kabupaten kota juga banjir dan masih banyak di tempat-tempat lainnya,” ujar Suharyanto.
Sementara, BNPB mencatat ada 3.542 kejadian bencana yang terjadi di Indonesia pada 2022. Secara keseluruhan kejadian 3.542 bencana pada 2022 juga didominasi bencana hidrometeorologi basah yakni banjir 1.530, cuaca ekstrem 1.067, tanah longsor 634, Karhutla 252, gelombang pasang dan abrasi 26, kekeringan empat, gempa bumi 28 erupsi dan gunung api 1.
Jika dibandingkan sebelumnya, jumlah ini mengalami penurunan yakni ada lebih dari 5 ribu bencana pada 2021.
Namun demikian, dari sisi dampak dan kerugian justru mengalami peningkatan.
“Apabila dibandingkan dengan tahun 2021 memang dari segi kuantitas jumlah ini mengalami penurunan, kalau kita lihat dampaknya baik itu dampak kerusakan rumah, fasilitas infrastruktur maupun kerugian jiwa di tahun 2022 ini mengalami peningkatan,” kata Suharyanto.
Dalam catatan BNPB, korban meninggal akibat bencana pada 2023 yakni 857 meninggal dunia, 46 hilang, 5juta orang lebih mengungsi dan 8.726 luka-luka. Sementara dampak kerusakan ada 95.324 rumah rusak, 1.980 fasilitas rusak, 163 perkantoran dan 342 jembatan.
Suharyanto mencontohkan, gempa bumi di Cianjur dengan kekuatan 5,6 Magnitudo pada akhir Tahun 2022 telah meluluhlantakkan beberapa kecamatan.
“Apalagi tadi Bapak ketua juga menyampaikan di akhir tahun kemarin, juga terjadi bencana yg cukup besar yaitu bencana Cianjur, meskipun kekuatannya 5,6 skala richter tetapi karena kedalamannya juga cukup dangkal 10 km dan berada di darat sehingga dampak yang terjadi juga cukup signifikan,” ujarnya.
Belum Sebulan 2023, BNPB Catat Ada 81 Kali Kejadian Bencana
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat ada 81 kalikejadian bencana terjadi di awal tahun 2023. Kejadian bencana tersebut diantaranya gempa bumi dua kali, cuaca ekstrem 37 kejadian, banjir 19, tanah longsor 13, kebakaran hutan dan lahan tujuh, dan gelombang pasang tiga.
“Hari ini baru tanggal 18 Januari 2023, tetapi sudah terjadi 81 kali bencana, dengan kata lain memang setiap hari di negara kita ini terjadi bencana 4/5 kali bencana,” ujar Kepala BNPB Letjen TNI TNI Suharyanto saat Rapat Kerja BNPB dengan Komisi VIII DPR RI yang disiarkan secara daring, Rabu (18/1/2023).
Suharyanto mengatakan, bencana yang terjadi di awal 2023 ini didominasi bencana hidrometeorologi basah. Suharyanto mengatakan, bahkan di awal tahun ini banjir cukup signifikan terjadi hampir di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah.
“Hampir seluruh kabupaten kota di sana alami banjir pada saat awal tahun kemudian juga Sulawesi Selatan, 20 kabupaten kota juga banjir dan masih banyak di tempat-tempat lainnya,” ujar Suharyanto.
Sementara, BNPB mencatat ada 3.542 kejadian bencana yang terjadi di Indonesia pada 2022. Secara keseluruhan kejadian 3.542 bencana pada 2022 juga didominasi bencana hidrometeorologi basah yakni banjir 1.530, cuaca ekstrem 1.067, tanah longsor 634, Karhutla 252, gelombang pasang dan abrasi 26, kekeringan empat, gempa bumi 28 erupsi dan gunung api 1.
Jika dibandingkan sebelumnya, jumlah ini mengalami penurunan yakni ada lebih dari 5 ribu bencana pada 2021.
Namun demikian, dari sisi dampak dan kerugian justru mengalami peningkatan.
“Apabila dibandingkan dengan tahun 2021 memang dari segi kuantitas jumlah ini mengalami penurunan, kalau kita lihat dampaknya baik itu dampak kerusakan rumah, fasilitas infrastruktur maupun kerugian jiwa di tahun 2022 ini mengalami peningkatan,” kata Suharyanto.
Dalam catatan BNPB, korban meninggal akibat bencana pada 2023 yakni 857 meninggal dunia, 46 hilang, 5juta orang lebih mengungsi dan 8.726 luka-luka. Sementara dampak kerusakan ada 95.324 rumah rusak, 1.980 fasilitas rusak, 163 perkantoran dan 342 jembatan.
Suharyanto mencontohkan, gempa bumi di Cianjur dengan kekuatan 5,6 Magnitudo pada akhir Tahun 2022 telah meluluhlantakkan beberapa kecamatan.
“Apalagi tadi Bapak ketua juga menyampaikan di akhir tahun kemarin, juga terjadi bencana yg cukup besar yaitu bencana Cianjur, meskipun kekuatannya 5,6 skala richter tetapi karena kedalamannya juga cukup dangkal 10 km dan berada di darat sehingga dampak yang terjadi juga cukup signifikan,” ujarnya.
Potensi Bencana Tinggi, BPBD Garut Membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana
PIKIRAN RAKYAT – Wilayah Kabupaten Garut merupakan kawasan dengan tingkat kerawanan bencana alam yang tinggi. Hal ini tentu harus menjadi perhatian dari berbagai kalangan, baik pemerintah maupun masyarakat.
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Garut, Yogaswara, menyebutkan di Provinsi Jawa Barat, Garut menempati urutan keempat daerah terawan bencana. Sementara di tingkat nasional, Garut menempati urutan ke-36 daerah terawan bencana.
“Ini menandakan bahwa Garut memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Di Garut, semua potensi jenis bencana alam ada, mulai dari banjir, longsor, angin puting, gempa, tsunami, gunung berapi, dan yang lainnya,” ujar pria yang akrab disapa Yoga ini, Rabu 18 Januari 2023.
Kondisi seperti ini, imbuh Yoga, tentu harus disikapi dengan mengambil langkah-langkah upaya pencegahan. Upaya yang dilakukan paling tidak bisa mengurangi risiko yang ditimbulkan jika suatu saat bencana terjadi.
Diungkapkannya, salah satu langkah yang dilakukan BPBD Garut yakni membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB). Pembentukan FPRB dilakukan secara pentaheliks yakni melibatkan berbagai unsur mulai dari pemerintahan, akademisi, pengusaha, media, relawan, dan unsur masyarakat lainnya.
Menurutnya, pembentukan FPRG ini juga merupakan amanat pemerintah pusat sebagai salah satu upaya untuk pengurangan risiko yang ditimbulkan akibat dari bencana yang terjadi. Keberadaan FPRB ini dinilainya sangat strategis mengingat peranannya yang cukup besar sebagai mitra pemerintah.
Adanya lembaga seperti FPRB di Garut ini dinilai Yoga sangat urgen mengingat selama ini Garut sudah berulang kali dilanda bencana besar. Ini sering kali merepotkan pemerintahan setempat karena sebelumnya belum disiapkan langkah-langkah strategis untuk penanganannya.
Yoga mengungkapkan, sebenarnya forum serupa sudah dibentuk di Garut sejak beberapa tahun silam. Namun karena berbagai hal, forum tersebut sudah cukup lama tidak aktif sehingga saat ini BPBD dan para relawan berinisiatif untuk membentuknya kembali.
“Setelah adanya kembali Forum Pengurangan Risiko Bencana ini, diharapkan bisa memberikan masukan ke Pemkab dan BPBD Garut terkait apa saja langkah yang harus dilakukan untuk mengurangi risiko bencana,” katanya.
Ia juga menyebutkan, keberadaan FPRB di Garut juga diharapkan bisa membantu memberikan edukasi terhadap masyarakat terkait apa saja yang harus dilakukan dan juga apa saja yang tidak boleh dilakukan untuk mencegah atau saat terjadi bencana. Hal ini ditunjang dengan keterlibatan kalangan media di dalam FPRB yang diharapkan bisa semakin mempermudah penyebaran informasi kepada masyarakat.
Upaya-upaya pengurangan terhadap risiko bencana ini, tutur Yoga, sangat menjadi perhatian Presiden RI dan Ketua BNPB. Pembentukan FPRB juga merupakan saran dari Presiden dan Ketua BNPB sebagai upaya pencegahan yang kini menjadi prioritas.
Lebih jauh, Yoga mengungkapkan, bencana alam yang paling sering terjadi di wilayah Garut yakni bencana hidrometerologi seperti longsor, pergerakan tanah, dan banjir. Setiap musim hujan di Garut, selalu terjadi bencana longsor dan banjir yang diakibatkan tingginya curah hujan.
Belum Sebulan 2023, BNPB Catat Ada 81 Kali Kejadian Bencana
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat ada 81 kalikejadian bencana terjadi di awal tahun 2023. Kejadian bencana tersebut diantaranya gempa bumi dua kali, cuaca ekstrem 37 kejadian, banjir 19, tanah longsor 13, kebakaran hutan dan lahan tujuh, dan gelombang pasang tiga.
“Hari ini baru tanggal 18 Januari 2023, tetapi sudah terjadi 81 kali bencana, dengan kata lain memang setiap hari di negara kita ini terjadi bencana 4/5 kali bencana,” ujar Kepala BNPB Letjen TNI TNI Suharyanto saat Rapat Kerja BNPB dengan Komisi VIII DPR RI yang disiarkan secara daring, Rabu (18/1/2023).
Suharyanto mengatakan, bencana yang terjadi di awal 2023 ini didominasi bencana hidrometeorologi basah. Suharyanto mengatakan, bahkan di awal tahun ini banjir cukup signifikan terjadi hampir di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah.
“Hampir seluruh kabupaten kota di sana alami banjir pada saat awal tahun kemudian juga Sulawesi Selatan, 20 kabupaten kota juga banjir dan masih banyak di tempat-tempat lainnya,” ujar Suharyanto.
Sementara, BNPB mencatat ada 3.542 kejadian bencana yang terjadi di Indonesia pada 2022. Secara keseluruhan kejadian 3.542 bencana pada 2022 juga didominasi bencana hidrometeorologi basah yakni banjir 1.530, cuaca ekstrem 1.067, tanah longsor 634, Karhutla 252, gelombang pasang dan abrasi 26, kekeringan empat, gempa bumi 28 erupsi dan gunung api 1.
Jika dibandingkan sebelumnya, jumlah ini mengalami penurunan yakni ada lebih dari 5 ribu bencana pada 2021.
Namun demikian, dari sisi dampak dan kerugian justru mengalami peningkatan.
“Apabila dibandingkan dengan tahun 2021 memang dari segi kuantitas jumlah ini mengalami penurunan, kalau kita lihat dampaknya baik itu dampak kerusakan rumah, fasilitas infrastruktur maupun kerugian jiwa di tahun 2022 ini mengalami peningkatan,” kata Suharyanto.
Dalam catatan BNPB, korban meninggal akibat bencana pada 2023 yakni 857 meninggal dunia, 46 hilang, 5juta orang lebih mengungsi dan 8.726 luka-luka. Sementara dampak kerusakan ada 95.324 rumah rusak, 1.980 fasilitas rusak, 163 perkantoran dan 342 jembatan.
Suharyanto mencontohkan, gempa bumi di Cianjur dengan kekuatan 5,6 Magnitudo pada akhir Tahun 2022 telah meluluhlantakkan beberapa kecamatan.
“Apalagi tadi Bapak ketua juga menyampaikan di akhir tahun kemarin, juga terjadi bencana yg cukup besar yaitu bencana Cianjur, meskipun kekuatannya 5,6 skala richter tetapi karena kedalamannya juga cukup dangkal 10 km dan berada di darat sehingga dampak yang terjadi juga cukup signifikan,” ujarnya.
Reportase Pelatihan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana untuk Sektor Kesehatan di Provinsi Maluku
Reportase Pelatihan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana untuk Sektor Kesehatan di Provinsi Maluku
{tab title=”TAHAP 1″ class=”red”}
{tab-ex title=”Hari 1″ class=”red”}
Hari 1: Senin 16 Januari 2023 | Hotel Santika Premiere, Kebun Cengke – Kota Ambon
Dokumentasi PKMK FK-KMK UGM: Pembukaan Pelatihan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana untuk Sektor Kesehatan (Dinkes Disaster Plan) oleh Sekertaris DInas Kesehatan Provinsi Maluku dihadiri oleh perwakilan UNICEF CFO Makassar dan PKMK FK-KMK UGM.
PKMK–Maluku. Provinsi kedua yang menjadi sasaran tindak lanjut UNICEF yang bekerjasama dengan Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan dan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM dalam menyusun modul Operasionalisasi Klaster Kesehatan pada 2022 adalah Provinsi Maluku. PKMK FK-KMK UGM memfasilitasi peningkatan kapasitas untuk tenaga kesehatan di Dinas Kesehatan dalam menyusun dan merevisi rencana penanggulangan bencana dan operasionalisasi HEOC-health emergency operation center sebagai bagian dari klaster kesehatan. Kegiatan dilaksanakan di Hotel Santika Premiere Ambon ini dilangsungkan selama lima hari yaitu 16-20 Januari 2023. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas menyusun rencana penanganan bencana dan krisis kesehatan serta cara mengoperasionalisasikan klaster kesehatan.
Acara yang direncanakan berlangsung selama lima hari ini, pada pertemuan pertama atau hari ini (16/1/2023) dibuka oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Dr.Sc.Agr., Drh. Faradila Attamimi, MTAPSc, dalam sambutan Kepala Dinas, Faradila menyampaikan bahwa penyusunan Dinkes Disaster Plan ini sangat dibutuhkan oleh Provinsi Maluku karena Provinsi Maluku saat ini masih dalam fase tanggap darurat bencana gempa bumi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya. SK Klaster Kesehatan sudah disusun dan disahkan oleh Kepala Dinas pada 2023 ini dan sudah menjadi fondasi dalam upaya penanggulangan bencana di dua kabupaten tersebut di atas. Diharapkan dengan adanya pelatihan ini dapat memperluas cakupan informasi dan pemahaman staf dinas kesehatan untuk penanggulangan bencana yang mengakibatkan krisis kesehatan.
Dokumentasi PKMK FK-KMK UGM: Sesi penyampaian materi kebijakan nasional krisis kesehatan dan ketahanan kesehatan oleh Budiman, SKM, M.Kes., staff tim kerja tanggap darurat dan tim kegawatdaruratan medis, Pusat Krisis Kesehatan.
Sebelum pemaparan materi, fasilitator kegiatan dari PKMK FK-KMK UGM yaitu apt. Gde Yulian, M.Epid dan Madelina Ariani, SKM, MPH, menggali level pengetahuan peserta dengan survei singkat terkait substansi yang akan diberikan dalam pelatihan dengan tujuan agar materi yang diberikan di hari-hari selanjutnya akan lebih operasional dan implementatif.
Materi pertama disampaikan oleh perwakilan Pusat Krisis Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, Budiman, SKM, M.Kes., yaitu Update kebijakan dan peraturan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan dimana dalam penyampaiannya Budiman sebagai anggota Tim Kerja Tanggap Darurat dan Tim Kegawatdaruratan Medis, menjelaskan transformasi sistem kesehatan dan bagaimana ketahanan kesehatan perlu lebih mendapatkan porsi dalam penyusunan DInkes Disaster Plan ini. Selanjutnya penyampaian materi oleh Dr.Sc.Agr., Drh. Faradila Attamimi, MTAPSc terkait kebijakan dan strategi penanggulangan bencana dan krisis kesehatan di daerah Provinsi Maluku, dan sesi pertama ditutup oleh penyampaian materi dari Fretha Julian Kayadoe, ST., M.Si(Han), perwakilan dari BPBD Provinsi Maluku yang memberikan materi terkait rencana kontijensi versi 5.0 dan update dokumen rencana kontijensi yang dimiliki oleh Provinsi Maluku.
Pada sesi selanjutnya, fasilitator kegiatan dari PKMK FK-KMK UGM menjelaskan salah satu instrumen yang akan berguna untuk menjadi salah satu komponen kunci dalam penyusunan Dinkes Disaster Plan yaitu tabel perhitungan kapasitas maksimum berdasarkan SPM Kesehatan, dimana tabel ini disarikan dari empat regulasi: Permendagri 100 dan 101 Tahun 2018, Permenkes 4 Tahun 2019 tentang SPM Kesehatan dan Permenkes 75 Tahun 2019 terkait Krisis Kesehatan serta pedoman SPHERE dan Pedoman Tenaga Cadangan Kesehatan yang menjadi salah satu program kunci transformasi sistem kesehatan pada pilar 3b.
Ada beberapa feedback yang diberikan diantaranya tambahan kolom untuk memberikan kesamaan perspektif terkait definisi operasional substansi yang ditanyakan sebagai indikator serta perlu prioritisasi indikator kunci, karena kurang lebih 70 indikator dalam dokumen ini mungkin ada beberapa yang overlapping dengan indikator lain.
Reporter : apt. Gde Yulian, M.Epid.
Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM
{tab-ex>{tab-ex title=”Hari 2″ class=”greem”}
Senin 17 Januari 2023 | – Hotel Santika Premiere, Kebun Cengke – Kota Ambon
Dokumentasi PKMK FK-KMK UGM: Salah satu materi dalam Pelatihan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana untuk Sektor Kesehatan (Dinkes Disaster Plan) dalam menentukan analisis risiko yang difasilitasi oleh fasilitator dari PKMK FK-KMK UGM.
Di hari kedua kegiatan Pelatihan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana untuk Sektor Kesehatan di Provinsi Maluku yang didukung oleh UNICEF bekerjasama dengan Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan. Fasilitator dari Pusat Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan FK-KMK UGM menginisiasi penyusunan struktur operasional penanggulangan bencana dengan menggunakan pendekatan incident command system dan diharapkan juga interoperable dengan struktur SKPDB-sistem komando penanggulangan darurat bencana milik BPBD, materi di sesi pertama diberikan oleh Sutono, Skep, M.Kep., M.Si ini yaitu penentuan analisis risiko yang kemudian dilanjutkan dengan penugasan parsipatoris memprioritaskan potensi-potensi ancaman yang mungkin terjadi di Provinsi Maluku. Materi selanjutnya dari dr. Bella Donna Tampubolon, M.Kes., dari Divisi Manajemen Bencana Kesehatan, PKMK FK-KMK UGM terkait pengorganisasian. Pada penyusunan organisasi ini, Bella menggunakan metode crosswalk di mana menyandingkan struktur pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi sehari-hari dengan struktur bencana yang diarahkan dalam Permenkes 75 tahun 2019 sehingga mengkombinasikan pendekatan ICS dengan sistem klaster kesehatan yang mengadaptasi konsep ketahanan kesehatan. Dalam menyusun struktur operasional penanggulangan bencana di dinas kesehatan ini juga digunakan pendekatan parsipatoris, sehingga nama-nama ataupun jabatan yang diproyeksikan untuk berada dalam struktur didiskusikan dengan dinamis menggunakan metaplan termasuk dengan kemungkinan atau potensi kolaborasinya dengan memperhatikan indicator-indikator standard minimum yang sudah diperkenalkan di hari sebelumnya.
Dokumentasi PKMK FK-KMK UGM: Penentuan analisis risiko yang dilakukan oleh tim Dinas Kesehatan Provinsi Papua dan lintas program yang hadir, beberapa ancaman yang dianggap prioritas yakni banjir dan gempa.
Pada sesi kedua, disampaikan materi Logistik dan Fasilitas HEOC dan Peta Respon oleh apt. Gde Yulian, M.Epid. Oleh Gde dbagikan pengalaman-pengalaman dan teori terkait pengelolaan logistic medis saat bencana dan penekanan di materi ini adalah perencanaan terkait pengadaan dan distribusi harus dilakukan oleh klaster kesehatan pada masa pra-bencana, sehingga ketika HEOC diaktifkan siapapun pengelola logistic yang ada sudah ada pedoman dan SOP pengelolaan logistic termasuk bagaimana menerima dan mendistribusikan kembali logistik serta mempersiapkan berita acara serah terima atau BAST.
Di sesi ke dua ini dilanjutkan dengan materi Fasilitas HEOC dan Peta Respon. Peserta diajak untuk secara parsipatoris mengidentifikasi peralatan dan fasilitas apa saja yang penting untuk disiapkan oleh klaster kesehatan di masa pra-krisis agar dapat segera digunakan untuk koordinasi klaster kesehatan di pos HEOC kelak. Dalam penyajian materinya Gde juga membagikan link berisikan peta-peta kerentanan di beberapa kabupaten di Provinsi Maluku yang pernah disusun oleh Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes pada tahun 2016 sebagai modal dasar untuk peserta menyusun peta respon. Diharapkan dalam waktu mendatang peta-peta ini dapat dimuktahirkan dengan bantuan stakeholder local, nasional maupun internasional.
https://drive.google.com/drive/folders/1uT9vN-DWB-234p1wGwwqbfyvIp5zqqrI?usp=share_link
Reporter : apt. Gde Yulian, M.Epid.
Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM
{tab-ex title=”Hari 3″ class=”grey”}
Hari 3: Rabu 18 Januari 2023 | Hotel Santika Premier Ambon, Kebun Cengke
Dokumentasi PKMK FK-KMK UGM: Peserta dibagi menjadi dua kelompok dalam pembahasan scenario BPBD, sehingga selain diperkenalkan dengan renkon yang sudah disusun oleh BPBD, peserta juga diminta untuk mengembangkan scenario tersebut secara tematik dampak terhadap sektor kesehatan.
Pada hari ketiga, Pelatihan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana untuk Sektor Kesehatan di Provinsi Maluku yang didukung oleh UNICEF bekerjasama dengan Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan. Sesi dibuka dengan penyampaian materi pengembangan scenario oleh Sutono, S.Kep., M.Kep., M.Si. Selanjutnya peserta melakukan diskusi secara parsipatoris dipandu oleh apt. Gde Yulian, M.Epid. dan Madelina Ariani, SKM, MPH. terkait penugasan dari materi Pengembangan Skenario (Asumsi Dampak dan Asumsi Kebutuhan). Dari skenario yang sudah dimiliki oleh BPBD Provinsi Maluku pada 2016 yang digunakan untuk Ambon DiRex yang juga adaptasi dari bencana tsunami besar yang terjadi pada 1674, Peserta dibagi menjadi dua kelompok untuk kemudian meringkas dan menganalisis dampak kesehatan skenario tersebut. Tim pertama memparafrasekan bab 4a dari dokumen renkon tersebut terkait gempa di sesar Seram Utara yang menyebabkan tsunami, kemudian tim kedua berisikan dari sub-sub klaster yang dibantu oleh fasilitator dari PKMK FK-KMK UGM untuk mengidentifikasi potensi masalah-masalah kesehatan tematik yang mungkin timbul pada saat bencana serta melakukan perhitungan populasi terdampak di enam pulau terdampak sesuai skenario.
Dokumentasi PKMK FK-KMK UGM: Analisis risiko dampak dari scenario BPBD untuk gempa dan tsunami pada 2016, menggunakan peta kerentanan tsunami milik Pusat Krisis Kesehatan tahun 2016 untuk kabupaten Maluku Tengah (di layar), semua Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Provinsi diadvokasikan untuk memiliki peta risiko/kerentanan dengan resolusi tinggi untuk memperkuat renkon..
Pada sesi kedua, setelah peserta secara partisipatoris mengidentifikasi masalah, peserta kemudian melanjutkan dengan mengidentifikasi strategi dan kebijakan yang perlu diambil oleh sub-sub klaster di struktur klaster kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku untuk mengatasi masalah tersebut. Di sini, apt. Gde Yulian, M.Epid., fasilitator dari Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM, kembali melanjutkan materi mengisi lembar kerja kebijakan dan strategi. Beberapa sub klaster dapat dengan mudah menentukan strategi dan kebijakan saat bencana karena sudah memiliki pedoman, seperti pedoman pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan, pedoman PPAM-paket pelayanan awal minimum milik sub klaster kesehatan reproduksi maupun pedoman pelayanan gizi saat bencana.
Dokumentasi PKMK FK-KMK UGM: Tim PKMK FK-KMK UGM melakukan kunjungan ke BPBD Provinsi Maluku dan berdiskusi terkait keterlibatan Dinas Kesehatan dalam proses penanggulangan bencana
Pada sore harinya tim PKMK FK-KMK melakukan kunjungan lapangan ke BPBD untuk berdiskusi terkait update dari renkon-renkon yang dimiliki BPBD dan kemungkinan advokasi lintas sektor yang dapat difasilitasi oleh PKMK FK-KMK UGM selama melakukan pelatihan. Hal ini diharapkan dapat menjembatani antara Dinkes Provinsi Maluku dengan lintas sektor agar renkonkes tidak hanya terintegrasi dan juga interoperable dengan renkon BPBD. Di BPBD Provinsi Maluku tim PKMK diterima oleh Syamsul Nandar Joisangadji, S.Pt, M.Si, selaku Sekretaris BPBD, John Marcus Hursepuny, AP, M.Si., Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Sandhy Hery Luhulima,SP, M.Si., sebagai Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik serta Penanggungjawab Pusdalops, Muhd. Jen Tomagola, S.Sos, M.Si., Kepala Bidang Rehabilitasi Rekonstruksi, dan
Reporter : apt. Gde Yulian, M.Epid.
Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM
{tab-ex title=”Hari 4″ class=”red”}
Hari 4: Kamis 19 Januari 2023 | Hotel Santika Premier Ambon, Kebun Cengke
Dokumentasi PKMK FK-KMK UGM: Sesi diskusi dagi, mereview kembali pentingnya memiliki peta respon dalam proses penyusunan dokumen DDP yang difasilitasi oleh fasilitator dari PKMK FK-KMK UGM.
Pada hari keempat Pelatihan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana untuk Sektor Kesehatan di Provinsi Maluku yang didukung oleh UNICEF bekerjasama dengan Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan. Fasilitator dari Pusat Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan FK-KMK UGM menginisiasi pengisian lembar kerja terkait strategi dan kebijakan dalam penanggulangan bencana. Madelina Ariani, SKM, MPH. merangkum komitmen dari peserta pelatihan untuk menjadi penanggung jawab komponen-komponen dokumen DDP dan di akhir pelatihan akan ditentukan timeline-nya. Pada hari keempat ini juga dilanjutkan penugasan pengisian lembar kerja kegiatan-kegiatan yang memiliki standar pelayanan minimum untuk mengidentifikasi kesenjangan terhadap kapasitas maksimum yang dimiliki dan dibutuhkan di wilayah kerja dinas kesehatan Provinsi Maluku yang berpotensi terdampak bencana atau krisis kesehatan di kemudian hari. Pada akhir sesi pagi, terdapat materi tambahan dari dr Widiana K. Agustin, MKM., selaku Ketua Tim Kerja Mitigasi dan Kesiapsiagaan di Pusat Krisis Kesehatan terkit operasionalisasi HEOC.
Pada sesi setelah makan siang, fasilitator dari PKMK FK-KMK UGM, apt. Gde Yulian, M.Epid menyampaikan materi tambahan dari yang telah diberikan oleh Pusat Krisis terkait operasionalisasi sub-subklaster kesehatan dan interoperabilitas dengan struktur komando yang ada baik di BPBD maupun di internal dinas kesehatan sendiri, pedoman pedoman yang mendukung sehingga dapat diformulasikan kebijakan dan strategi yang jelas, dan korelasi struktur ini dengan pencapaian indicator dan standard pelayanan minimum teknis di level kabupaten/kota dan provinsi.
Dokumentasi PKMK FK-KMK UGM: Komitmen dinas kesehatan Provinsi Maluku, di mana para penanggung jawab masing-masing bab dipetakan dan akan dilakukan pendampingan baik online maupun offline di kesempatan selanjutnya.
Di sesi selanjutnya, perserta melanjutkan penugasan pengisian lembar kerja kegiatan-kegiatan yang memiliki standar pelayanan minimum untuk mengidentifikasi kesenjangan terhadap kapasitas maksimum, kemudian dilanjutkan penugasan mengenai SOP dan fasilitas yang dibutuhkan oleh HEOC pada saat akan diaktivasi. Fasilitator dari PKMK FK-KMK UGM, dr Bella Donna Tampubolon, M.Kes. dan Madelina Ariani, SKM., MPH., memandu jalannya penugasan yang dikuti oleh peserta dengan partisipatif. Banyak feedback dari peserta terkait operasionalisasi HEOC terutamanya pada penentuan tempat dan form-form yang dibutuhkan. Fasilitator menggunakan pendekatan lembar kerja simulasi table-top exercise, dengan instrumen kesiapan klaster kesehatan dengan sekitar 60 pertanyaan untuk membantu peserta pelatihan mengurai permasalahan antar bidang yang bekerja di dinas kesehatan provinsi.
Dokumentasi PKMK FK-KMK UGM: Demonstrasi aktivasi HEOC dan pengiriman tim RHA oleh fasilitator
Simulasi ini juga kembali memperkenalkan Peraturan Menteri Kesehatan, Permenkes Nomor 75 Tahun 2019 terkait Krisis Kesehatan dan peserta ditunjukkan struktur yang diadvokasikan di regulasi tersebut, kemudian dibandingkan dengan struktur di Rencana Kontingensi Pandemi Nasional di mana di pedoman yang disebut terakhir sudah mengadaptasi ketahanan kesehatan dan pilar pilar penanganan pandemic milik WHO. Di sesi siang ini juga dilakukan demonstrasi bagaimana HEOC diaktifkan mengambil contoh gempa yang terjadi pada 10 Januari 2023 kemarin yang berdampak di KKT-Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan MBD-Maluku Barat Daya.
Reporter : apt. Gde Yulian, M.Epid.
Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM
{tab-ex title=”Hari 5″ class=”green”}
Hari 5: Jumat, 13 Januari 2023 | Hotel Horison, Kotaraja Papua
Dokumentasi PKMK FK-KMK UGM: Sesi penutupan dari pelatihan penyusunan rencana kontingensi sector kesehatan di daerah oleh Sekertaris Dinas Kesehatan,
Pada hari kelima atau terakhir dari kegiatan Pelatihan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana untuk Sektor Kesehatan di Provinsi Maluku yang didukung oleh UNICEF bekerjasama dengan Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan. Melanjutkan aktivasi HEOC dari hasil RHA di hari sebelumnya, fasilitator dari Pusat Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan FK-KMK UGM, apt.Gde Yulian, M.Epid., mempertajam dan memperdalam dengan materi terakhir terkait data dan informasi yang dibutuhkan oleh HEOC selama masa tanggap darurat bencana atau krisis kesehatan. Disampaikan lesson learnt dari Gempa Cianjur dimana dinas kesehatan tidak hanya sekedar mengumpulkan data untuk menjadi informasi saja tapi juga harus dilakukan analisis untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan baik dalam menentukan strategi maupun kebijagan operasi penanggulangan darurat kesehatan.
Khusus di Provinsi Maluku dimana penanggungjawab krisis diampu dua bidang yang harus saling bersinergi, disini lah pentingnya Sekertariat dengan penanggungjawab Ismail Angkotasan, SKM dan Masita Taher, SKM berkolaborasi dengan bidang Yankes Primer, yang digawangi Gusye Latuwael A.Md.Kep, dan Ramun Sufriani Waliulu, SKM. Ditambahkan Gde bahwasanya sangat penting bagi dinas kesehatan untuk memahami mengapa banyak orang berusaha mengumpulkan data dan informasi, hal ini disebabkan banyak stakeholder yang ingin mengisi gap dari system kesehatan yang terganggu selama bencana, dengan paham tujuan pengumpulan data dan informasi maka dinkes dapat memformulasikan system yang efektif dalam penyediaan informasi terkait kesehatan.
Salah satu contohnya memahami alur dan mekanisme pelaporan dan pemanfaatan form-form terkait yang digunakan oleh HEOC, pengelolaan relawan dan penyampaian informasi terkait sub-subklaster. Setelah mengkaji langsung form RHA dan kemanfaatan PHSA-public health situation analysis atau infografis bencana maka kebutuhan SOP pengelolaan data sangat esensial untuk dimasukkan ke dalam dokumen dinkes disaster plan termasuk penyediaan papan informasi di pos koordinasi klaster kesehatan atau HEOC.
Dokumentasi PKMK FK-KMK UGM: Sesi kedua yaitu simulasi aktivasi HEOC, penggunaan peta respond an laporan sub-subklaster kepada komandan HEOC dipimpin oleh Sekertaris Dinas Kesehatan,
Acara dilanjutkan dengan demonstrasi simulasi rapat klaster kesehatan untuk aktivasi HEOC, kemudian laporan perkembangan HEOC hari ke-2 dan hari ke-7, yang melibatkan para Kabid dan PJ sub-subklaster yang hadir di pelatihan ini terutamanya Kabid Kesmas, Elvi Yana Tikupasang .SKM. M.Kes yang dalam struktur HEOC direncanakan sebagai operasional, dan Kabid Yankes drg. Mega Azizah, MKM., dan jajarannya yang akan mengelola relawan saat HEOC diaktivasi. Demonstrasi ini memberikan sedikit gambaran mengenai hal yang sebaiknya dilakukan pada saat rapat internal dinas kesehatan provinsi dan informasi apa yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kegiatan-kegiatan subklaster yang telah disusun berdasarkan kebijakan dan strategi program terkait. Acara kemudian ditutup dengan katapenutup dari perwakilan PKMK FK-KMK UGM, dr. Bella Donna, M.Kes dan terakhir Sekertaris Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Dr.Sc.Agr., drh. Faradila Attamimi, MTAPSc, yang kembali memberikan dukungan semangat dan dukungan moril kepada peserta pelatihan bahwa penanggulangan bencana akan membutuhkan kesiapan dan keikhlasan dari para petugas kesehatan. Faradila berharap sharing ilmu dan pengalaman dari PKMK FK-KMK UGM yang difasilitasi oleh UNICEF ini dapat terus berlanjut dengan pertemuan offline berikutnya pada Maret 2023.
Link dokumentasi kegiatan: https://drive.google.com/drive/folders/1-U90B4uVwCx7LELWwITge0PeuSZOjxwm?usp=share_link
Reporter : apt. Gde Yulian, M.Epid.
Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM
{/tabs-ex}
{tab title=”TAHAP 2″ class=”red”}
{tab-ex title=”Hari 1″ class=”red”}
Reportase
Finalisasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana untuk Sektor Kesehatan di Provinsi Maluku Hari ke-1
Hari Pertama: Senin, 13 Maret 2023 | Hotel Santika Premiere – Kota Ambon , Provinsi Maluku
Dokumentasi PKMK FK-KMK UGM: Sesi pembahasan bab penembangan skenario sebagai bagian dari finalisasi rencana kontingensi sector kesehatan di Provinsi Maluku
Sebagai tindak lanjut dari Pelatihan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana untuk Sektor Kesehatan di Provinsi Maluku yang didukung oleh UNICEF bekerjasama dengan Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan. Pusat Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan FK-KMK UGM, kembali melakukan pendampingan kepada tim penyusun dinkes disaster plan Provinsi Maluku utuk menyelesaikan dokumen dinkes disaster plan. Dalam waktu lebih dari satu bulan semenjak kegiatan workshop yang pertama telah dilakukan pendampingan online via grup WhatsApp sehinga 85% dari dokumen sudah berhasil disusun. Pada workshop yang kedua ini dimaksudkan untuk menyelesaikan sekitar 15% bagian dokumen yang perlu dikurangi maupun yang kurang konsisten dengan skenario maupun regulasi yang ada, dikurangi karena sebaian besar isi dokumen dinkes disaster plan ini mengadopsi rencana kontingensi yang digunakan saat Ambon Direx yang lal, ada beberapa hal yang perlu disederhanakan dan dijadikan lebih operasional khususnya untuk bidang kesehatan.
Hal yang menjadi tantangan di proses penyusunan dinkes disaster plan Provinsi Maluku adalah sebagian besar peserta yang hadir berbeda dari workshop pertama. Mengawali kegiatan, fasilitator dari PKMK, apt. Gde Yulian, M.Epid., mengajak peserta untuk menyederhanakan skenario dan asumsi dampak, sekitar 76 halaman dikurangi dari draft dokumen yang sudah disusun di workshop pertama. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan beberapa komponen fundamental yang dibutuhkan seperti tabel 1, terkait strategi dan kebijakan, tabel 2 terkait kegiatan yang akan dilakukan dalam mendukung strategi dan tabel 3 yaitu standar minimal pelayanan kesehatan yang disesuaikan dengan penganggaran kebutuhan. Acara kemudian dilanjutkan dengan finalisasi strategi dan kebijakan apa yang dibutuhkan terkait dengan peran dinas kesehatan provinsi terutama dalam membangun komunikasi, koordinasi dan kolaborasi dari awal bencana hingga ke mobilisasi sumber daya. Pada sesi siang, Madelina Ariani, SKM., MPH., menjelaskan pengisian tabel 3 terkait standar minimal pelayanan kesehatan yang disesuaikan dengan penganggaran kebutuhan dengan sub-sub klaster dan fungsi monitoring provinsi ke kabupaten/kota terdampak.
Reporter : apt. Gde Yulian, M.Epid.
Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM
{tab-ex title=”Hari 2″ class=”green”}
Reportase
Finalisasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana untuk Sektor Kesehatan di Provinsi Maluku Hari ke-2
Hari Kedua: Selasa, 14 Maret 2023 | Hotel Santika Premiere – Kota Ambon , Provinsi Maluku
Dokumentasi PKMK FK-KMK UGM: Sesi penutupan acara finalisasi rencana kontingensi sector kesehatan di Provinsi Maluku
Pada hari kedua dari pendampingan tim penyusun dinkes disaster plan Provinsi Maluku dalam rangka finalisasi dokumen dinkes disaster plan, yang diselenggarakan sekitar satu bulan setelah workshop yang pertama telah dilakukan, fasilitator dari PKMK apt. Gde Yulian, M.Epid., memberikan sedikit pemahaman ulang kepada peserta untuk runut dalam menyelesaikan tahapan kegiatan, dimulai dari penyusunan kebijakan dan strategi dinas kesehatan provinsi yang berorientasi lebih ke koordinasi dan kolaborasi sumber daya yang kemudian dikaitkan dengan skenario dan asumsi dampak, Hal ini dikarenakan ada beberapa peserta yang tidak hadir seperti Urfani Tuarita dan Anna Paulus dari Sekretariat menggantikan Ismail, Rugaya Tutupotto, Hawa Kiat dan Maria Th Sarbunan menggantikan Minah dan dr. Mega dari Yankes Sementara Novha, Rosmas Malawy, Nurhayati, Wardah Ibrahim dan Naila Salampessy menggantikan Ellen dari Gizi KIA dan Promkes, dan ada tambahan dari bagian SDK Farmasi dan Alkes, Firda Mahulete dan Ilmih Maricar.
Acara kemudian dilanjutkan dengan penyusunan kegiatan terkait strategi dan yang terakhir penyusunan perencanaan anggaran terkait kebutuhan sesuai dengan standar. Dalam dokumen dinkes disaster plan Provinsi Maluku sudah memiliki pendalaman tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang. Setelah menyelesaikan keiatan terkait strategi, para peserta kemudian mempertajam dengan menyusun kegiatan yang terkait secara spesifik untuk mencapai standar pelayanan minimum dan melakkan kuantifikasi kasar dari kebutuhan saat bencana. Acara kemudian ditutup dengan penyerahterimaan draft dokumen yang sudah sekitar 96% lengkap kepada perwakilan dinas kesehatan Provinsi Maluku yakni Dr. sc.agr., drh. Faradilla Attamimi, MTAPSc, selaku Sekertaris Dinas Kesehatan Provinsi dengan sebelumnya melakukan sesi rencana tindak lanjut untuk menggali komitmen institusi untuk sosialisasi internal dinkes dan penyelesaian SK Klaster Kesehatan dan peningkatan kapasitas terkait dengan dokumen dinkes disaster plan ini.
Reporter : apt. Gde Yulian, M.Epid.
Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM
{/tabs}
Reportase Pelatihan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana untuk Sektor Kesehatan di Provinsi Papua Barat
Reportase
Pelatihan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana untuk Sektor Kesehatan di Provinsi Papua Barat
{tab title=”Hari 1″ class=”red”}
Hari 1: Senin 13 Februari 2023 | Swiss Bell Hotel Manokwari
Dokumentasi PKMK FK-KMK UGM: Pembukaan Pelatihan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana untuk Sektor Kesehatan (Dinkes Disaster Plan) oleh Sekretaris DInas Kesehatan Provinsi Papua Barat dihadiri secara online oleh perwakilan UNICEF CFO Papua-Papua Barat (dalam insert), PKMK FK-KMK UGM dan Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes RI.
PKMK–Papua Barat. Provinsi ketiga dan yang terakhir yang menjadi sasaran tindak lanjut UNICEF yang bekerjasama dengan Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan dan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM dalam menyusun modul Operasionalisasi Klaster Kesehatan pada 2022 adalah Provinsi Papua Barat. PKMK FK-KMK UGM memfasilitasi peningkatan kapasitas untuk tenaga kesehatan di Dinas Kesehatan dan lintas sektor dalam menyusun dan merevisi rencana penanggulangan bencana dan operasionalisasi HEOC-health emergency operation center sebagai bagian dari klaster kesehatan. Kegiatan dilaksanakan di Hotel Swiss-Bell Manokwari ini dilangsungkan selama lima hari yaitu 13-18 Februari 2023. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas menyusun rencana penanganan bencana dan krisis kesehatan serta cara mengoperasionalisasikan klaster kesehatan.
Di pertemuan pertama (13/2/2023) dibuka oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, apt., drs. Bahktiar, M.Kes, setelah sebelumnya beberapa pengantar juga disampaikan oleh dr. Bella Donna, M.Kes sebagai Ketua Divisi Manajemen Bencana Kesehatan di Pusat Kebijakan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM. DIlanjutkan pengantar oleh Aminuddin Muhammad Ramdhan, SIP., MA., selaku Chief Field Office (CFO) UNICEF Papua dan Papua Barat, dalam pengantarnya, Ramdhan mengingatkan agar rencana kontingensi yang akan disusun bersama oleh sektor kesehatan dapat terintegrasi dengan renkon-renkon yang disusun oleh lintas sektor lain seperti pendidikan, air bersih dan terutamanya renkon daerah yang disusun oleh BPBD. Ditambahkan pula oleh Dr. Martha Gercelina Silaen, MPH., bahwa penyusunan Dinkes Disaster Plan ini sangat dibutuhkan oleh Dinas Kesehatan di Provinsi untuk memuktairkan terminologi dan kebijakan pusat dan disesuaikan dengan kebutuhan sektor kesehatan di daerah saat terjadi bencana. Perwakilan Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan, Vanda Roza, SKM., MKM., merasa bangga dan terbantu dengan kegiatan ini. Dalam sambutan sekaligus membuka acara pelatihan ini, Bahktiar menyampaikan harapannya bagaimana fasilitator dari PKMK FK-KMK UGM dapat membantu perhitungan standar pelayanan maksimum terkait krisis kesehatan dan semoga setelah pelatihan ini anggaran sektor kesehatan tetap siap untuk kebencanaan.
Dokumentasi PKMK FK-KMK UGM: Sesi penyampaian materi kebijakan nasional krisis kesehatan dan ketahanan kesehatan oleh Vanda Roza, SKM, MKM., staf Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes RI
Sebelum pemaparan materi, fasilitator kegiatan dari PKMK FK-KMK UGM yaitu apt. Gde Yulian, M.Epid dan Madelina Ariani, SKM, MPH, menggali level pengetahuan peserta dengan survei singkat terkait substansi yang akan diberikan dalam pelatihan dengan tujuan agar materi yang diberikan di hari-hari selanjutnya akan lebih operasional dan implementatif. Materi pertama disampaikan oleh perwakilan Pusat Krisis Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, Vanda Roza, SKM, MKM., yaitu Update kebijakan dan peraturan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan dimana dalam penyampaiannya Vanda sebagai anggota Tim Kerja Mitigasi Kesiapsiagaan dan Ketahanan Kesehatan, menjelaskan transformasi sistem kesehatan dan bagaimana ketahanan kesehatan perlu lebih mendapatkan porsi dalam penyusunan DInkes Disaster Plan ini. Selanjutnya penyampaian materi oleh apt., drs. Bahktiar, M.Kes terkait kebijakan dan strategi penanggulangan bencana dan krisis kesehatan di daerah Provinsi Papua Barat. Setelah break makan siang sesi materi dilanjutkan dengan penyampaian materi tentang Komponen Dinkes Disaster Plan oleh dr Bella Donna, M.Kes dan dilanjutkan dengan pemaparan terkait rencana penanggulangan bencana (RPB) dari perwakilan Kepala BPBD Provinsi Papua Barat, Derek Ampnir, S.Sos, MM.
Reporter : apt. Gde Yulian, M.Epid.
Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM
{tab title=”Hari 2″ class=”blue”}
Hari 2: Selasa, 14 Februari 2023 | Swiss Bell Hotel Manokwari
Dokumentasi PKMK FK-KMK UGM: Penentuan analisis risiko oleh peserta dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dan lintas program yang hadir difasilitasi oleh Madelina Ariani, SKM., MPH., Faiz Pratama, SKM., dan Hagung Putra Susila, S.Tr.Li., dari PKMK FK-KMK UGM
Pada hari kedua kegiatan Pelatihan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana untuk Sektor Kesehatan di Provinsi Papua Barat yang didukung oleh UNICEF bekerjasama dengan Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan. Fasilitator dari Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM, Madelina Ariani, SKM., MPH., memberikan materi terkait analisis risiko kemudian memfasilitasi penugasan parsipatoris memprioritaskan potensi-potensi ancaman yang mungkin terjadi di Provinsi Papua Barat dengan dibantu oleh Faiz Pratama, SKM., asisten peneliti di Divisi Manajemen Bencana Kesehatan.
Pada sesi selanjutnya, fasilitator kegiatan dari PKMK FK-KMK UGM, apt. Gde Yuilan, M.Epid., menjelaskan salah satu instrumen yang akan berguna untuk menjadi salah satu komponen kunci dalam penyusunan Dinkes Disaster Plan yaitu tabel perhitungan kapasitas maksimum berdasarkan SPM Kesehatan, dimana tabel ini disarikan dari empat regulasi: Permendagri Nomor 100 dan 101 Tahun 2018, Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang SPM Kesehatan dan Permenkes Nomor 75 Tahun 2019 terkait Krisis Kesehatan serta pedoman SPHERE dan Pedoman Tenaga Cadangan Kesehatan yang menjadi salah satu program kunci transformasi sistem kesehatan pada pilar 3b. Ada beberapa feedback yang diberikan serta diskusi terkait penentuan standard dan kapasitas maksimum yang dibutuhkan dari Provinsi Papua Barat yang bermuara pada kesepakatan bahwa dokumen dinkes disaster plan yang akan diinisiasi untuk dihasilkan dalam pertemuan ini akan menjadi evidence based bagi stakeholder, BPBD utamanya sebagai komandan operasi penanggulangan bencana di daerah untuk melakukan advokasi terkait strategi intervensi dan kebijakan-kebijakan yang di ambil saat terjadi krisis kesehatan kepada mitra dan stakeholder lain.
Dokumentasi PKMK FK-KMK UGM: Beberapa pedoman dan regulasi yang direkomendasikan oleh fasilitator, apt. Gde Yulian, M.Epid., yang dapat membantu dalam menghitung kapasitas maksimum dan strategi kebijakan baik secara umum maupun spesifik untuk sub-subklaster kesehatan yang dibutuhkan dalam penyusunan dinkes disaster plan yang dapat diakses pada tautan:Selengkapnya
Pada sesi kedua, disampaikan materi Logistik dan Fasilitas HEOC dan Peta Respon oleh apt. Gde Yulian, M.Epid. Gde membagikan pengalaman-pengalaman dan teori terkait pengelolaan logistik medis saat bencana dan penekanan di materi ini adalah perencanaan terkait pengadaan dan distribusi harus dilakukan oleh klaster kesehatan pada masa pra-bencana, sehingga ketika HEOC diaktifkan siapapun pengelola logistic yang ada sudah ada pedoman dan SOP pengelolaan logistik termasuk bagaimana menerima dan mendistribusikan kembali logistik serta mempersiapkan berita acara serah terima atau BAST. Sesi ke dua ini dilanjutkan dengan materi Fasilitas HEOC dan Peta Respon. Peserta diajak untuk secara parsipatoris mengidentifikasi peralatan dan fasilitas apa saja yang penting untuk disiapkan oleh klaster kesehatan di masa pra-krisis agar dapat segera digunakan untuk koordinasi klaster kesehatan di pos HEOC kelak. Dalam penyajian materinya, Gde juga membagikan link berisikan peta-peta kerentanan di beberapa kabupaten di Provinsi Papua Barat yang pernah disusun oleh Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes pada 2016 sebagai modal dasar untuk peserta menyusun peta respon. Diharapkan dalam waktu mendatang peta-peta ini dapat dimuktahirkan dengan bantuan stakeholder lokal, nasional maupun internasional.
Kumpulan Peta Risiko Papua Barat: SELENGKAPNYA
Dokumentasi PKMK FK-KMK UGM: Tim PKMK FK-KMK UGM melakukan kunjungan ke BPBD Provinsi Papua Barat dan berdiskusi terkait keterlibatan BPBD dalam proses penanggulangan bencana kesehatan dan proses pendirian UPT serta keterlibatan sektor kesehatan dalam finalisasi draft rencana penanggulangan bencana (RPB) daerah Papua Barat sebagai koridor dinkes disaster plan
Pada sore harinya tim PKMK FK-KMK melakukan kunjungan lapangan ke BPBD untuk berdiskusi terkait update dari renkon-renkon yang dimiliki BPBD dan kemungkinan advokasi lintas sektor yang dapat difasilitasi oleh PKMK FK-KMK UGM selama melakukan pelatihan. Hal ini diharapkan dapat menjembatani antara Dinkes Provinsi Papua Barat dengan lintas sektor agar renkonkes tidak terlalu jauh dari koridor yang sedang disusun dalam dokumen rencana penanggulangan daerah Papua Barat serta akan terintegrasi dan juga interoperable dengan Renkon BPBD. Di BPBD Provinsi Papua Barat tim PKMK diterima oleh Kepala Pelaksana BPBD, Derek Ampnir, S.Sos.,MM dan Luther Karababa, staff Bidang Pencegahan beserta jajaran staff UPT Pusdalops BPBD Papua Barat lainnya.
Reporter : apt. Gde Yulian, M.Epid.
Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM
{tab title=”Hari 3″ class=”grey”}
Hari 3: Rabu, 15 Februari 2023 | Swiss Bell Hotel Manokwari
Dokumentasi PKMK FK-KMK UGM: Penentuan analisis risiko oleh peserta dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dan lintas program yang hadir difasilitasi oleh Madelina Ariani, SKM., MPH., Faiz Pratama, SKM., dan Hagung Putra Susila, S.Tr.Li., dari PKMK FK-KMK UGM
Pada hari ketiga kegiatan Pelatihan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana untuk Sektor Kesehatan di Provinsi Papua Barat yang didukung oleh UNICEF bekerjasama dengan Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan. Fasilitator dari Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM, Madelina Ariani, SKM., MPH., memberikan materi lanjutan terkait analisis risiko kemudian meninjau ulang hasil dari penugasan parsipatoris memprioritaskan potensi-potensi ancaman yang mungkin terjadi di Provinsi Papua Barat sehingga didapatkan prioritas gempa yang berada di warna hitam atau sangat tinggi. Sesi pagi kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari dr Widiana K Agustin, MKM., selaku Kepala Tim Kerja Mitigasi, Kesiapsiagaan dan Ketahanan Kesehatan, Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes. Materi terkait klaster kesehatan dan operasionalisasinya setelah HEOC diaktivasi kemudian diperkuat oleh materi dari dr Bella Donna, M.Kes., terkait pengorgansasian.
Sesi ini berlangsung sangat alot diskusi mengenai by name dan by jabatan. Akhirnya disepakati dua duanya saja tetapi dengan catatan sosialisasi berkala mengenai DDP dan renkon. Pada sesi setelah makan siang dilanjutkan materi pengorganisasian. Oleh dr Bella Donna, M.Kes dan Frans Abidondifu, S.KM.,M.Epid dari Dinas Kesehatan Papua Barat selaku PJ Krisis Kesehatan memfasilitasi untuk menuliskan draft sementara. Awalnya pengorganisasian hanya menggunakan komandan, tim dan sub klaster. Kemudian kemarin dijabarkan satu satu tupoksi sehingga akhirnya mau menggunakan ICS yang sudah diadvokasikan. Terdapat perdebatan menarik untuk menempatkan eselon 3 dan 4, yang paling kurang di sini adalah subklaster yankes yang berhadir di pelatihan dan selama ini memang tugas yankes dibantu banyak oleh Sekretaris Dinas, tim Logistik dan tim krisis.
Dokumentasi PKMK FK-KMK UGM: Fasilitator dari PKMK FK-KMK UGM: dr Bella Donna, MKes., Madelina Ariani, SKM., MPH., dan Faiz Pratama, SKM. Mendampingi Frans Abidondifu, S.KM.,M.Epid dari DInkes Papua Barat dan dr Yohan dari UNICEF dalam mengidentifikasi organisasi klister kesehatan
Pada sore harinya tim PKMK FK-KMK melakukan kunjungan lapangan ke rumah sakit, diterima oleh kabid SDM dan pengembangan dengan kasie SDM yang juga peserta pelatihan HDP yang diadakan oleh PKMK FK-KMK UGM, yakni dr. Agnes J. Arobaya. Tim diajak berkeliling rumah sakit. RSUP ini baru berdiri dua tahun, awal COVID-19 langsung berdiri untuk COVID-19 dan sekarang sudah beropreasi kelas C dan persiapan akre pertama. Belum ada perencanaan bencana di RS. RS sudah menerima rujukan dan menjadi rujukan utama. pengalaman menerima pasien banyak tahun lalu, sebuah kejadian kecelakaan truck yang membawa pasien ke rumah sakit cukup membuat kekecauan. Saat itu sistem rujukan antar rumah sakit sudah berjalan menggunakan media telpon dan WA group.
Reporter : apt. Gde Yulian, M.Epid. dan Faiz Pratama, SKM.
Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM
{tab title=”Hari 4″ class=”red”}
Hari 4: Kamis, 16 Februari 2023 | Swiss Bell Hotel Manokwari
Dokumentasi PKMK FK-KMK UGM: Pengembangan scenario kejadian gempa oleh peserta dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dan lintas program yang hadir sesuai dengan hasil analisis risiko yang difasilitasi oleh Madelina Ariani, SKM., MPH., dari PKMK FK-KMK UGM
Pada hari keempat, kegiatan Pelatihan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana untuk Sektor Kesehatan di Provinsi Papua Baratyang didukung oleh UNICEF bekerjasama dengan Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan. Fasilitator dari Pusat Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan FK-KMK UGM menginisiasi pengisian lembar kerja terkait strategi dan kebijakan dalam penanggulangan bencana. Madelina Ariani, SKM., MPH merangkum komitmen dari peserta pelatihan untuk menjadi penanggung jawab komponen-komponen dokumen DDP dan di akhir pelatihan akan di tentukan timeline nya. Pada sesi ini juga dilanjutkan penugasan pengisian lembar kerja kegiatan-kegiatan yang memiliki standar pelayanan minimum untuk mengidentifikasi kesenjangan terhadap kapasitas maksimum yang dimiliki dan dibutuhkan di daerah wilayah kerja dinas kesehatan Provinsi Papua Barat yang berpotensi terdampak bencana atau krisis kesehatan di kemudian hari.
Dokumentasi PKMK FK-KMK UGM: Komitmen dinas kesehatan Provinsi Papua Barat, dimana para penanggung jawab masing-masing bab dipetakan dan akan dilakukan pendampingan baik online maupun offline di kesempatan selanjutnya.
Di sesi selanjutnya, peserta melanjutkan penugasan pengisian lembar kerja kegiatan-kegiatan yang memiliki standar pelayanan minimum untuk mengidentifikasi kesenjangan terhadap kapasitas maksimum, kemudian dilanjutkan penugasan mengenai SOP dan fasilitas yang dibutuhkan oleh HEOC pada saat akan diaktivasi. Fasilitator dari PKMK FK-KMK UGM, dr Bella Donna Tampubolon, M.Kes. dan Madelina Ariani, SKM., MPH., memandu jalannya penugasan yang dikuti oleh peserta dengan partisipatif. Banyak feedback dari peserta terkait operasionalisasi HEOC terutamanya pada penentuan tempat dan form-form yang dibutuhkan. Fasilitator menggunakan pendekatan lembar kerja simulasi table-top exercise, dengan instrumen kesiapan klaster kesehatan dengan sekitar 60 pertanyaan untuk membantu peserta pelatihan mengurai permasalahan antar bidang yang bekerja di dinas kesehatan provinsi. Simulasi ini juga kembali memperkenalkan Peraturan Menteri Kesehatan, Permenkes Nomor 75 Tahun 2019 terkait Krisis Kesehatan dan peserta ditunjukkan struktur yang diadvokasikan di regulasi tersebut, kemudian dibandingkan dengan struktur di Rencana Kontingensi Pandemi Nasional dimana di pedoman yang disebut terakhir sudah mengadaptasi ketahanan kesehatan dan pilar pilar penanganan pandemi milik WHO.
Reporter : apt. Gde Yulian, M.Epid. dan Faiz Pratama, SKM.
Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM
{tab title=”Hari 5″ class=”green”}
Hari 5: Jumat, 17 Februari 2023 | Swiss Bell Hotel Manokwari
Dokumentasi PKMK FK-KMK UGM: Sesi penutupan dari pelatihan penyusunan rencana kontingensi sector kesehatan di daerah oleh Sekretaris Dinas Kesehatan
Pada hari kelima atau terakhir dari kegiatan Pelatihan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana untuk Sektor Kesehatan di Provinsi Papua Barat yang didukung oleh UNICEF bekerjasama dengan Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan. Melanjutkan aktivasi HEOC dari hasil RHA pada hari sebelumnya, fasilitator dari Pusat Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan FK-KMK UGM, Madelina Ariani, SKM., MPH, mempertajam dan memperdalam dengan materi terakhir terkait data dan informasi yang dibutuhkan oleh HEOC selama masa tanggap darurat bencana atau krisis kesehatan. Ditekankan bahwa dinas kesehatan tidak hanya sekedar mengumpulkan data untuk menjadi informasi saja tapi juga harus dilakukan analisis untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan baik dalam menentukan strategi maupun kebijakan operasi penanggulangan darurat kesehatan. Salah satu contohnya memahami alur dan mekanisme pelaporan dan pemanfaatan form-form terkait yang digunakan oleh HEOC, pengelolaan relawan dan penyampaian informasi terkait sub-subklaster. Setelah mengkaji langsung form RHA dan kemanfaatan PHSA-public health situation analysis atau infografis bencana maka kebutuhan SOP pengelolaan data sangat esensial untuk dimasukkan ke dalam dokumen dinkes disaster plan termasuk penyediaan papan informasi di pos koordinasi klaster kesehatan atau HEOC.
Dokumentasi PKMK FK-KMK UGM: Sesi kedua yaitu simulasi aktivasi HEOC, penggunaan peta respon dan laporan sub-subklaster kepada komandan HEOC dipimpin oleh Sekretaris Dinas Kesehatan,
Acara dilanjutkan dengan demonstrasi simulasi rapat klaster kesehatan untuk aktivasi HEOC, kemudian laporan perkembangan HEOC di hari ke-2 dan hari ke-7, yang melibatkan para Kabid dan PJ sub-subklaster yang hadir di pelatihan ini . Demonstrasi ini memberikan sedikit gambaran mengenai hal yang sebaiknya dilakukan pada saat rapat internal dinas kesehatan provinsi dan informasi apa yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kegiatan-kegiatan subklaster yang telah disusun berdasarkan kebijakan dan strategi program terkait. Acara kemudian ditutup dengan sambutan penutup dari perwakilan PKMK FK-KMK UGM, dr. Bella Donna, M.Kes dan terakhir Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, apt. Drs. Bakhtiar, M.Kes., yang kembali memberikan dukungan semangat dan dukungan moril kepada peserta pelatihan bahwa penanggulangan bencana akan membutuhkan kesiapan dan keikhlasan dari para petugas kesehatan. Andi berharap sharing ilmu dan pengalaman dari PKMK FK-KMK UGM yang difasilitasi oleh UNICEF ini dapat terus berlanjut dengan pertemuan offline berikutnya akan dilaksanakan Maret 2023.
Link dokumentasi kegiatan: https://drive.google.com/drive/folders/14zjBx0QvxGyuTwoel_eLvCy-tF7SundJ?usp=share_link
Reporter : apt. Gde Yulian, M.Epid. dan Faiz Pratama, SKM.
Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM
{/tabs}
Bamsoet Dorong Mitigasi Bencana Masuk Kurikulum Pendidikan
Jakarta – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengajak masyarakat untuk tenang dan waspada dalam menyikapi potensi cuaca ekstrem pada akhir Desember hingga awal Januari. Ia juga meminta masyarakat untuk mengikuti berbagai arahan dari BMKG.
Adapun potensi cuaca selama beberapa waktu ke depan antara lain hujan lebat, gelombang air laut tinggi, hingga angin kencang yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Bamsoet pun mendorong mitigasi penanggulangan bencana masuk ke kurikulum pendidikan.
“Kondisi geografis Indonesia yang rawan terhadap berbagai bencana alam, seperti keberadaan tiga lempeng aktif yakni eurasia, indo pasifik dan indo australia, seharusnya juga menyadarkan kita untuk memprioritaskan pendidikan kebencanaan dan mitigasi penanggulangan bencana masuk dalam kurikulum pendidikan. Sehingga setiap anak bangsa bisa siap dan siaga menghadapi berbagai potensi bencana yang akan datang. Sebagaimana dilakukan oleh Jepang dan berbagai negara besar lainnya yang juga memiliki posisi geografis rawan bencana seperti Indonesia,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Jumat (30/12/2022).
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan dalam laporan BMKG, cuaca ekstrem selama akhir Desember 2022 hingga awal Januari 2023 tersebut setidaknya disebabkan empat fenomena anomali dinamika atmosfer.
Pertama, peningkatan aktivitas Monsun Asia yang dapat meningkatkan pertumbuhan awan hujan secara signifikan di wilayah Indonesia bagian barat, tengah dan selatan. Kedua, intensifikasi seruak dingin yang dapat meningkatkan kecepatan angin permukaan terutama di wilayah Indonesia bagian Barat dan Selatan.
“Ketiga, pembentukan pusat tekanan rendah yang dapat memicu peningkatan pertumbuhan awan konvektif yang berpotensi menyebabkan hujan lebat hingga ekstrem dan peningkatan angin permukaan. Serta keempat, fenomena Madden Julian Oscillation berupa awan-awan hujan bergerak dari Samudera Hindia sebelah timur Afrika menuju Samudera Pasifik melalui wilayah Indonesia,” jelas Bamsoet.
Ketua DPR RI ke-20 ini mengatakan untuk menyikapi prakiraan cuaca tersebut berbagai hal perlu dipersiapkan oleh masyarakat bersama pemerintah pusat dan daerah. Seperti bergotong royong membersihkan saluran air agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir, merapikan pohon-pohon hingga memastikan tegaknya tiang-tiang reklame serta baliho dan tiang-tiang lainnya agar tidak tumbang terkena angin besar.
“Selain itu, sangat penting bagi kita untuk senantiasa menjaga kesehatan, agar tidak terkena penyakit akibat perubahan cuaca ekstrem,” kata Bamsoet.