Author: [email protected]

Pengayaan Materi Perencanaan Penanggulangan Bencana dan Krisis Kesehatan pada Fasilitator Lokal Sulawesi Tengah

25 Mei 2021

 

{tab Kerangka Acuan Kegiatan}

 

Pengantar

Peningkatan kapasitas sumber daya lokal dalam menyusun perencanaan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan di daerah sangatlah penting. Dalam peningkatan kapasitas sumber daya lokal tersebut, PKMK FK-KMK UGM telah menyelenggarakan TOT Penanggulangan Bencana dan Krisis Kesehatan (Disaster Plan) pada 17 – 26 November 2020. TOT ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Dinas Kesehatan dan Perguruan Tinggi untuk mendampingi kabupaten/kota di Sulawesi Tengah dalam menyusun perencanaan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan. Dari 37 orang peserta yang telah mendapatkan Pelatihan TOT disaster plan sebanyak 25 orang yang bersedia menjadi fasilitator lokal.

Pada gempa Mamuju Sulawesi Barat, fasilitator lokal berkoordinasi dengan tim PKMK FK-KMK UGM ikut terlibat dalam penanganan gempa. Selanjutnya fasilitator lokal juga sudah berperan sebagai pemateri pada pelatihan penyusunan dokumen penanggulangan bencana dan krisis kesehatan di Dinkes Kota Palu, Dinkes Kab. Donggala, RSUD Kabelota, Puskesmas Tompe dan Puskesmas Sangurara. Secara umum fasilitator mampu memaparkan materi dengan baik. Penyampaian materi pada pelatihan tersebut didampingi oleh narasumber dari PKMK FK – KMK UGM.

PKMK FK – KMK UGM akan terus bekerja sama dengan fasilitator lokal dalam rangka melakukan program perluasan peningkatan kapasitas masyarakat melalui penguatan sistem dan pemberdayaan dalam menghadapi bencana dan krisis Kesehatan di Sulawesi Tengah. Pengembangan kapasitas lokal ini juga menjadi salah satu program pengembangan kapasitas sumber daya di daerah dalam penanganan bencana dan krisis kesehatan.. Dengan demikian, penguatan pemahaman fasilitator lokal terhadap materi yang sudah dipilih sangat penting untuk diperdalam kembali supaya fasilitator lebih memahami dan menguasai konsep materi.

Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman fasilitator lokal terhadap materi terkait penyusunan perencanaan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan di dinas kesehatan, rumah sakit dan puskesmas.

 

Proses Kegiatan

Kegiatan ini akan dilakukan secara daring melalui aplikasi zoom meeting dengan pembagian room sesuai dengan minat fasilitator.

 

Peserta Kegiatan

Peserta yang mengikuti kegiatan ini adalah fasilitator lokal yang sudah mengikuti rangkaian TOT disaster plan oleh PKMK FK – KMK UGM

 

Hal yang perlu dipersiapkan oleh peserta:

Materi yang sudah pernah dibawakan pada pelatihan dan pertanyaan/pernyataan yang perlu diperdalam.

 

Output Kegiatan

Fasilitator lokal lebih memahami konsep materi yang diminati/dipilih

 

Jadwal dan Materi Kegiatan

Hari/Tanggal : Selasa, 25 Mei 2021

Waktu : 09.00 – 12.00 WITA

 

Kamis, 15 April 2021
Waktu	Materi/Kegiatan	Fasilitator/Narasumber
09.00 – 09.10	Pengantar	– PKMK FK-KMK UGM
09.10 – 09.20	Pembagian room sesi 1	– PKMK dan Peserta
09.20 – 10.20	Room 1 : Materi Kebijakan dan Komponen Disaster Plan di Dinkes, RS dan Puskesmas Akreditasi SNARS	– dr. Bella Donna, M.Kes – Fasilitator materi kebijakan dan komponen Disaster Plan di Dinkes, RS dan Puskesmas – Fasilitator Materi Akreditasi SNARS
	Room 2 : Materi Analisis Risiko	– Madelina Ariani, MPH – Fasiliattor materi analisis risiko
	Room 3 : Materi Logistik dan Fasilitas saat Bencana	– Gde Yulian Yogadhita, M.Epid, Apt – Fasilitator Logistik dan Fasilitas
10.20 – 10.30	Pembagian room sesi 2
10.30 – 11.30	Room 1 : Sistem Pengorganisasian	– dr. Bella Donna, M.Kes – Fasilitator materi sistem pengorganisasian
	Room 2 : SOP dan Pengembangan Skenario	– Madelina Ariani, MPH – Fasilitator materi SOP dan Pengembangan Skenario
	Room 3 : – Data dan Informasi – Peta Respon	– Gde Yulian Yogadhita, M.Epid, Apt – Fasilitator data dan informasi – Fasilitator materi peta respon
11.30 – 12.00	Rencana Tindak Lanjut dan Penutupan

 

{tab title=”Reportase” class=”orange”}

Kegiatan ini bertujuan untuk memperdalam materi pemahaman fasilitator lokal terkait penyusunan perencanaan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan di dinas kesehatan, rumah sakit dan puskesmas. Kegiatan ini dilakukan secara daring melalui aplikasi zoom meeting dengan pembagian room sesuai dengan minat fasilitator. Room terbagi menjadi 3 room dengan 2 sesi. Materi sesi pertama : (a) Kebijakan dan Komponen Disaster Plan di Dinkes, RS dan Puskesmas oleh dr. Bella Donna, M.Kes; (b) Analisis Risiko oleh Madelina Ariani, MPH; (c) Logistik dan Fasilitas saat Bencana oleh Gde Yulian Yogadhita, M.Epid, Apt. Materi sesi kedua : (a) Sistem Pengorganisasian oleh dr. Bella Donna, M.Kes; (b) SOP dan Pengembangan oleh Madelina Ariani, MPH dan (c) Data Informasi, Peta Respon oleh Gde Yulian Yogadhita, M.Epid, Apt. Peserta yang mengikuti kegiatan ini 17 orang fasilitator lokal. Peserta dan narasumber lebih banyak berdiskusi untuk membahas hal – hal yang belum dipahami oleh fasilitator.

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Diskusi terkait materi disaster plan (kiri) sistem pengorganisasian (kanan)”

Pada materi sistem pengorganisasian peserta menanyakan sejauh mana kewenangan tim bencana yang notabene pengaktifan tim ini berbasis sistem komando, memperjelas tugas dan fungsi dari masing – masing bidang. Pada materi logistik berdiskusi terkait SOP apa yang harus dipersiapkan di Disaster Plan serta bahwa berita acara penerimaan bantuan sebaiknya melampirkan invoice atau ada perkiraan harga barang. Dalam logistik ini ada dua pendekatan, yaitu secara makro maupun secara mikro dalam artian pengelolaan logistik secara makro yaitu bagaimana perencanaan, distribusi, penyimpanan dan pelaporan/pencatatan logistik ini terintegrasi dengan bidang – bidang lain di sistem komando, bagaimana merencanakan sesuai dengan informasi di lapangan mendistribusi dan menyipan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan. Namun di sisi lain, secara mikro, logistik ini tak kalah penting yaitu bagaimana detail tanggal kadaluarsa, siapa yang menyimpan kunci gudang, temperatur saat penyimpanan dan transportasi obat alat kesehatan maupun bahan habis pakai, sampai detil harga bantuan yang diberikan juga harus dicatat dan didokumentasikan dalam disaster plan – disaster plan yang diadvokasikan ke klien. Untuk menghindari secondary disaster pasca bencana SOP yang mendokumentasikan manajemen logistik secara mikro ini sangat penting, sementara untuk menghindari inovasi – inovasi yang kurang strategis dan tidak efisien saat awal terjadi bencana, diantisipasi dengan SOP manajemen logsitik secara makro.

Materi peta respon peserta berdiskusi apakah peta respon hanya bisa dibuat manual atau juga digital, bagaimana mengkonversi RHA menjadi peta respon, siapa yang berhak meng – update informasi di peta respon serta bagaimana peta respon RS memetakan kapasitas cadangan. Peta respon adalah salah satu bentuk produk informasi yang dihasilkan oleh otoritas kesehatan (klaster kesehatan daerah atau faskes terdampak) saat terjadi bencana. Peta risiko disusun berdasarkan hasil analisis resiko dan memperhatikan HVC yang ada saat pra bencana, maka peta respon memuktahirkan peta risiko dengan menambahkan alur rujukan dan kontak person yang ada saat itu. Pemuktahiran informasi HVC didapat dari hasil RHA oleh tim yang ditunjuk dari pusat, propinsi, kabupaten, laporan petugas puskesmas maupun relawan kesehatan yang melaporkan hasil temuan mereka di lapangan. Tidak semua orang boleh melakukan update/pemuktahiran pada peta respon, itulah pentingnya dinkes memiliki SOP alur informasi, sehingga jelas disebutkan siapa yang melakukan analisis hasil RHA dan melakukan update pada peta respon.

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Diskusi materi analisis risiko dalam rencana kontijensi”

Jika ada dua atau lebih metodologi penyusunan peta respon saat bencana maupun saat simulasi, keputusan dikembalikan kepada komandan penanggulangan bencana kesehatan, yang tertuang di rencana kontijensi/dinkes disaster plan, bisa kepala dinas maupun siapapun orang yang ditunjuk. Untuk peta respon di RS, ada dua pendekatan, peta respon internal untuk manajemen relawan kesehatan dan pasien di lingkungan rumah sakit maupun eksternal di daerah sekitar rumahsakit/wilayah kerja RS. Peta respon internal disusun dari peta risiko terlebih dahulu yang kemudian ditambah dengan pemuktahiran relawan – relawan kesehatan yang datang ke RS tersebut memberikan bantuan, perlu disebutkan bangsal – bangsal apa saja yang masih berfungsi dan kontak person penanggung jawab bangsalnya, sementara untuk yang eksternal seperti peta respon dinas dan puskesmas, hanya saja memang penting untuk diidentifikasi terlebih dahulu sumber daya yang berpotensi memberikan bantuan sebagai tenaga cadangan dan tempat tempat cadangan yang dapat dialihfungsikan sebagai bangsal agar mudah saat membuat peta respon ketika bencana terjadi baik internal maupun eksternal. Pada materi anlisis risiko membahas apa yang yang membedakan beda analisis risiko BPBD dengan dinkes dan bagaimana sikap puskesmas menghadapi renkon baru oleh BPBD sigi mengenai banjir, padahal mereka sudah susun untuk gempa.

 

Reportase : Happy R Pangaribuan

Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK

{/tabs}

Pelatihan Online

Peningkatan Kapasitas PHEOC Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar dan Kabupaten Maros

---

 

{tab title=”Kerangka Acuan Kegiatan” class=”red”}

Pengantar

PHEOC adalah wadah pusat komunikasi dan koordinasi berbagai pihak untuk melakukan penanganan kedaruratan kesehatan masyarakat (KKM) atau juga dikenal dengan public health emergency, baik pada saat normal karena eskalasi kejadian penyakit atau kejadian luarbiasa penyakit yang disebabkan sebagai dampak lanjutan dari kejadian bencana non alam yang mendahului, atau public health in emergency. Kejadian kedaruratan kesehatan masyarakat seringkali diikuti dengan kejadian yang sangat cepat, menyerang banyak orang dan luas wilayah yang bisa sangat luas, serta dapat menimbulkan kecemasan berbagai pihak. Untuk itu, dengan kondisi negra Indonesia yang luas ini, PHEOC diharapkan tidak hanya berada di level nasional saja tapi juga dapat diimplementasikan juga di tingkat daerah.

Operasional PHEOC daerah dalam keadaan darurat mengacu pada struktur organisasi berbasis Incident Command System (ICS) serta beroperasi melalui pengawasan kegiatan rutin dalam melayani kebutuhan kesehatan masyarakat selama periode wabah. Dengan demikian dapat dipastikan model keberlanjutan PHEOC daerah dapat dilakukan melalui analisis rutin dan pengawasan data (sistem surveilans) yang didukung dengan fasilitas yang memadai (logistik operasional). Selama ini PHEOC daerah fungsinya berada di Dinas Kesehatan di seksi surveilans bidang pengendalian penyakit dengan fungsi komando dan koordinasi yang masih sangat terbatas, padahal dengan kapasitas pemantauan rutin dan pengolahan data seperti yang selama ini sudah berjalan dengan baik, fungsi PHEOC daerah dapat lebih dikembangkan lagi. Oleh karena itu PKMK FK-KMK UGM bekerjasama dengan Lembaga INSPIRASI melakukan kegiatan Pengembangan Kapasitas PHEOC Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada bulan April lalu telah dilaksanakan kegiatan review kapasitas daerah untuk melihat sejauh mana Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Kesehatan Kota Makassar dan Dinas Kesehatan Kabupaten Maros sudah menyiapkan kegiatan Kedaruratan KKM. Hasil review ini menunjukkan kapasitas daerah dalam kegiatan KKM masih perlu dikembangkan. Daerah belum memiliki dasar hukum dari dinas kesehatan maupun PERDA terkait dengan badan khusus penanganan KKM yang memiliki fungsi komando dan koordinasi dan lebih komprehensif dapat bekerjasama dengan lintas program dan lintas sektor di daerah. Pelatihan ini merupakan salah satu kegiatan untuk pengembangan dan penguatan sumber daya manusia untuk mengoperasionalkan PHEOC daerah di Dinas Kesehatan. Untuk itu, PKMK FK-KMK UGM kembali mengadakan penguatan kapasitas PHEOC di daerah dengan melakukan kegiatan pelatihan online.

 

Tujuan

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan peran dan fungsi PHEOC dalam penanganan kedaruratan kesehatan masyarakat di Dinas Kesehatan

 

Proses Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 4 kali pertemuan melalui daring (online), dimana setiap narasumber menyampaikan materi. Penugasan yang dibutuhkan pada materi tertentu akan dilanjutkan dan dilaksanakan pada pertemuan langsung di akhir bulan Juni di Kota Makassar.

 

Peserta Kegiatan

Peserta kegiatan ini adalah

• Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
• Dinas Kesehatan Kabupaten Maros
• Dinas Kesehatan Kota Makasar

Peserta dari masing – masing Dinas Kesehatan terdiri dari:

• Bidang Pengendalian Penyakit (P2)
• Sie Surveillans
• Sie Krisis Kesehatan
• Bidang Yankes
• Sie Rujukan
• Bidang Logistik
• Bidang Administrasi Keuangan

 

Output Kegiatan

Peserta memahami peran dan fungsi PHEOC dalam penanganan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Jadwal

Pertemuan I       : Rabu, 2 Juni 2021 pukul 10.00 – 12.30 WITA

Pertemuan II      : Kamis, 3 Juni 2021 pukul 10.00 – 12.00 WITA

Pertemuan III  : Selasa, 8 Juni 2021 pukul 10.00 – 12.00 WITA

Pertemuan IV  : Kamis, 10 Juni 2021 pukul 10.00 – 12.00 WITA

Rabu, 2 Juni 2021
Waktu	Materi	Moderator/Narasumber
10.00 – 10.10	Pengantar dan Pembukaan     Pretest	PKMK FK-KMK UGM Dinkes Prov. Sulawesi Selatan   Moderator : Madelina Ariani, MPH
10.10 – 10.30	Paparan Hasil Review Kapasitas PHEOC (Public Health Emergency Operation Center) Provinsi Sulawesi Selatan	Gde Yulian Yogadhita M.Epid, Apt – Peneliti dan Konsultan PKMK FK-KMK UGM Materi
10.30 – 11.10       11.10 – 11.25	Konsep Ketahanan Kesehatan Nasional dan Komitmen global serta Kebijakan Penanggulangan Bencana alam, non alam dan Krisis Kesehatan di Indonesia Diskusi	dr. Ina Agustina Isturini, M.K.M – Pusat Krisis Kemenkes Materi
11.25 – 12.05       12.05 – 12.20	Konsep, Tugas dan Fungsi PHEOC Daerah dalam Sistem Penanggulangan Bencana alam, non alam dan Krisis Kesehatan, serta Ketahanan Kesehatan Diskusi	Abdurahman, SKM, M.Kes – Surveilans dan Karantina Kesehatan Kemenkes Materi
12.20 – 12.30	Pengarahan pertemuan berikutnya	PKMK FK-KMK UGM
Kamis, 3 Juni 2021
Waktu	Materi	Moderator/Narasumber
10.00 – 10.05	Pengantar singkat	Moderator Happy R Pangaribuan, MPH
10.05 – 10.45   10.45 – 11.00	Sistem Pengorganisasian Diskusi	dr. Bella Donna, M.Kes – Peneliti dan Konsultan PKMK FK-KMK UGM Materi
11.00 – 11.45   11.45 – 12.00	Operasional PHEOC Daerah dan Analisis RHA Diskusi	Gde Yulian Yogadhita M.Epid, Apt – Peneliti dan Konsultan PKMK FK-KMK UGM Materi
12.00	Pengarahan pertemuan berikutnya	PKMK FK-KMK UGM
Selasa, 8 Juni 2021
Waktu	Materi	Moderator/Narasumber
10.00 – 10.05	Pengantar singkat	Moderator Happy R Pangaribuan, MPH
10.05 – 10.45   10.45 – 11.00	Konsep dan Jenis-jenis Tim Bantuan Bencana Diskusi	dr. Bella Donna, M.Kes – Peneliti dan Konsultan PKMK FK-KMK UGM Materi
11.00 – 11.45   11.45 – 12.00	Perencanaan Mobilisasi SDM   Diskusi	Madelina Ariani, MPH – Peneliti dan Konsultan PKMK FK-KMK UGM Materi
12.00	Pengarahan pertemuan berikutnya	PKMK FK-KMK UGM
Kamis, 10 Juni 2021
Waktu	Materi	Moderator/Narasumber
10.00 – 10.05	Pengantar singkat	Moderator : Madelina Ariani, MPH
10.05 – 10.45   10.45 – 10.55	Logistik dalam Operasional PHEOC Daerah Diskusi	Gde Yulian Yogadhita M.Epid, Apt – Peneliti dan Konsultan PKMK FK-KMK UGM
10.55 – 11.35   11.35 – 11.50	Bentuk, Aplikasi dan Komponen Dinkes Disaster Plan Diskusi	Happy R Pangaribuan, MPH – Peneliti dan Konsultan PKMK FK-KMK UGM
11.50 – 11.55	Post Test	Moderator : Madelina Ariani, MPH
11.55 – 12.00	Testimoni dan Rencana Tindak Lanjut	Moderator : Madelina Ariani, MPH
12.00	Penutupan

 

Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan Pelatihan Online Peningkatan Kapasitas Public Health Emergency Operation Center (PHEOC) Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. Kami berharap Dinas Kesehatan dapat memahami aspek-aspek yang terdapat dalam PHEOC daerah. Sebagai lembaga riset dan konsultasi, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan/ PKMK FK-KMK UGM serta jejaring yang terlibat akan memberikan sumbangan pengembangan inovasi dalam dunia keilmuan peningkatan kesiapsiagaan krisis kesehatan baik karena bencana alam, non-alam maupun sosial di daerah.

 

{tab title=”Reportase” class=”orange”}

{tab-ex title=”Hari Pertama” class=”red”}

 

Reportase

Peningkatan Kapasitas PHEOC Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar dan Kabupaten Maros

---

Rabu, 2 Juni 2021

 

Dok. PKMK FK. KMK UGM “Pengantar Kegiatan Peningkatan Kapasitas PHEO Daerah Sulawesi Selatan”

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan peran dan fungsi PHEOC dalam penanganan kedaruratan kesehatan masyarakat di Dinas Kesehatan. Kegiatan ini dimoderatori oleh Madelina Ariani, sebagai salah satu peneliti/konsultan PKMK FK-KMK UGM, dimulai dengan pengantar oleh dr. Bella Donna. Dalam penganar disampaikan bahwa PHEOC ini masih belum familiar di daerah, sehingga perlu dikembangkan sampai ke daerah. Bagaimana dinas kesehatan memahami apa yang menjadi peran dan fungsi PHEOC. Selanjutnya Gde Yulian Yogadhita, M.Epid, Apt menyampaikan hasil kegiatan review kapasitas daerah untuk melihat sejauh mana Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Kesehatan Kota Makassar dan Dinas Kesehatan Kabupaten Maros sudah menyiapkan kegiatan Kedaruratan KKM. Hasil review ini menunjukkan kapasitas daerah dalam kegiatan KKM masih perlu dikembangkan. Daerah belum memiliki dasar hukum dari dinas kesehatan maupun PERDA terkait dengan badan khusus penanganan KKM yang memiliki fungsi komando dan koordinasi dan lebih komprehensif dapat bekerjasama dengan lintas program dan lintas sektor di daerah.

Dok. PKMK FK. KMK UGM “Penyampaian materi pertama oleh dr. Widiana K. Agustin, MKM (kiri) dan materi kedua oleh Abdurahman, SKM, M.Kes”

Materi pertama Konsep Ketahanan Kesehatan Nasional dan Komitmen global serta Kebijakan Penanggulangan Bencana alam, non alam dan Krisis Kesehatan di Indonesia disampaikan oleh dr. Widiana K. Agustin, MKM dari Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes. Diawal pemaparannya menyampaikan terkait permenkes 75 tahun 2019 tentang krisis kesehatan. Paradigma manajemen bencana sudah berubah kalau dulu berfokus pada tanggap darurat tetap sekarang mengarah ke pengurangan risiko. Pernyataan Standar, Pengertian, DO, Rumus penghitungan, Target, langkah, teknik penghitungan dan Monev tentang SPM ada dalam Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Penanganan pandemic menggunakan framework manajemen bencana dengan prioritas pengurangan risiko becana. Dimana pada para bencana terdapat sistem kewaspadaan dini KLB dan kesiapsiagaan serta adanya peringatan dini. Komitmen global dalam menyikapi meningkatnya ancaman KKM dengan menerapkan IHR (2005) dan global health security.

Materi kedua Konsep, Tugas dan Fungsi PHEOC Daerah dalam Sistem Penanggulangan Bencana alam, non alam dan Krisis Kesehatan, serta Ketahanan Kesehatan disampaikan oleh Abdurahman, SKM, M.Kes dari Surveilans dan Karantina Kesehatan Kemenkes. Dalam pelaksanaannya PHEOC bekerja dalam 24 jam sehingga mengunakan metode kerja shift. Jika melihat framework WHO ada EOC framework, bagaimana EOC dibangun dan bagaimana operasionalnya. Kedudukan PH-EOC berbeda dalam setiap negara. Di Indonesia PHEOC ada di kemenkes dibawah dirjen P2P, fokus untuk bencana non alam seperti KLB, KKM. Dalam ruang PHEOC ada disediakan juga ruang rapat sebagai tempat pertemuan untuk pengambilan keputusan jika misaalnya terjadi KLB. Secara komprehensif perlu diketahui oleh Dinkes apa peran dan tanggung jawab masing-masing bidang PHEOC artinya tidak hanya sekedar melengkapi fasilitas saja. Salahs atu basic pelatihan yang dibutuhkan oleh PHEOC adalah pelatihan Incident Command System (ICS). Kegiatan operasional PH-EOC terdiri dari 3 fase yaitu fase pemantauan, fase kewaspadaan dan fase respon. Fase pemantauan itu bagaimana memonitor kejadian kesehatan masyarakat, dilakukan komunikasi risiko, pelatihan, kesiapan logistik dan update SOP.

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Sesi diskusi”

Diskusi

Pada sesi diskusi membahas terkait dengan struktur organisasi PHEOC, siapa yang menjadi penanggung jawab/komandan di daerah. Pada struktur yang ditampilkan belum menggambarkan kondisi emergensi dari operasional ini. Pada klaster kesehatan nasional PJ nya adalah PKK Kemenkes. Sementara PHEOC masuk kedalam subklaster P2P. Jadi tetap mengacu pada struktur organisasi klaster kesehatan, jika situasinya bencana non alam makan leading bidang operasionalnya ada di subklaster pengendalian penyakit. Pada pengembangan PHEOC ada protab siapa yang melakukan apa. PHEOC beroperasi tidak hanya pada saat emergensi tetapi bekerja di 3 fase (fase normal, fase alert dan fase respon).

Reportase : Happy R Pangaribuan

Div. Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM

 

{tab-ex title=”Hari Kedua” class=”green”}

Kamis, 3 Juni 2021

Dok. PKMK FK-KMK UGM: konsep pengorgansasian ICS

Hari kedua yaitu Kamis, 3 Juni 2021 kembali dilanjutkan pelatihan online penguatan kapasitas PHEOC tepat pukul 09.00 WIB yang dimoderatori oleh Happy Pangaribuan, MPH. Acara diawali dengan arahan dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, dr. H. Muhammad Ichsan Mustari, MHM. Kasus kegawatdaruratan kesehatan masyarakat harus dipandang sangat serius, bagaimanapun ini bisa berdampak luas bagi masyarakat kita, ungkapnya. Dasarnya ada di kemampuan membaca data dan menganalisisnya menjadi informasi yang valid untuk pengambilan keputusan status kasus yang berpotensi menjadi kegawatdaruratan masyarakat. Penting bagi daerah memahami konsepnya dan menyesuaikan dengan kebutuhan daerah masing – masing, tambah beliau.

Materi pertama oleh dr. Bella Donna, M.Kes. Tentu tidak asing dengan pembicara karena di banyak kesempatan Bella selalu menyampaikan materi tentang konsep pengorganisasian dalam situasi kebencanaan. Kali ini untuk PHEOC daerah juga demikian. Bagaimana daerah mampu mendisain pengorganisasiannya, dan tidak bingung dengan adanya kontrol di BPBD, di bagian krisis kesehatan, dan di PHEOC sendiri. Namun, bagaimana kejelasan tugas dan fungsi yang terpenting agar tugas, komunikasi dan koordinasi terjalin tidak saja antara dinas kesehatan dengan lintas sektor tetapi juga di internal dinas kesehatan sendiri. Bella juga menjelaskan dimana peran PHEOC dalam klaster kesehatan dalam situasi bencana alam dan non alam.

Dok. PKMK FK-KMK UGM: Sesi diskusi

Kabupaten Maros bercerita bahwa sudah memiliki rencana kontijensi antraks dan Kota Makasar yang juga memiliki rencana kontijensi Sars. Meski demikian, itu adalah pengorganisasian dan koordinasi untuk spesifik penyakit/ bencana non alamnya, yang dibutuhkan oleh dinas kesehatan saat ini adalah pengorganisasian/ perencanaan yang dapat menanggapi semua jenis bencana bai kalam non alam, dan menguatkan peran PHEOC di dalamnya, tegas Bella.

Materi kedua disampaikan oleh Gde Yulian Yogadhita, Apt. M.Epid mengenai RHA dan perubahan dari RHA menjadi analisis situasi kegawatdaruratan kesehatan masyarakat/ KKM. Pembahas ini menggambarkan tugas rutin surveilans masuk ke dalam tahapan – tahapan fase KKM. Mulai dari sehari – hari atau situasi pemantauan, berlanjut ke situasi peringatan, dan situasi respons. Hal ini tidak bisa anggap biasa dan rutin, sebab PHEOC adalah integrasi dari kegiatan public health sehari – hari dalam kerangka Emergency Operation Center, mau tidak mau petugas PHEOC harus memiliki wawasan dan rasa mengenai emergency, bagaimana menganalisis data rutin dan membacanya sebagai warning alert di masa pemantauan. Selain itu ditekankan juga menganai pelaporan dan berbagai kepentingan dari pelaporan tersebut jika dilakukan secara terintegrasi di dinas kesehatan ataupun di bawah pemerintah daerah, ungkap Gde.

Pertemuan akan berlanjut pada, Rabu, 8 Juni 2021 di waktu yang sama. Seluruh materi dapat di download pada halaman website ini.

Reportase oleh: Madelina A

{tab-ex title=”Hari Ketiga” class=”grey”}

Selasa, 8 Juni 2021

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Sesi diskusi mobilisasi SDM”

Pertemuan hari ini dimoderatori oleh Happy R Pangaribua, MPH. Peserta mendapatkan dua materi Konsep dan Jenis-jenis Tim Bantuan Bencana oleh dr. Bella Donna, M.Kes dan materi Perencanaan Mobilisasi SDM oleh Madelina Ariani, MPPH. Peserta yang mengikuti pelatihan dari Dinkes Provinsi Sulawesi Selatan, Dinkes Kota Makassar dan Dinkes Kab. Maros.

Pada saat pra bencana disiapkan tim bencana mulI dari Tim Rapid Health Assessment (RHA); Emergency Medical Team (EMT) dan Public Health Rapid Response Team (PHRRT). Bagaimana membentuk tim ini? ini bisa dilakukan dengan penyusunan dokumen dinkes disaster plan. Dimana didalam dokumen ini tertulis jelas tupoksi dari setiap tim tersebut. Pada saat tanggap darurat tim tersebut sudah bisa melaksanakan tugasnya. Mereka akan bertugas sesuai dengan bencana yang ada. Tim RHA untuk melihat situasi, dampak dan apa saja yang dibutuhkan, pengiriman RHA ini dapat dilakukan secara berulang. Emergency MedicalTeam (EMT) sering disebut dengan tim medis, sekelompok professional kesehatan yang mememberikan perawatan klinis langsung kepada penduduk yang terdampak KKM. PHRRT lebih banyak ke pendekatan kolaboratif dan multi disiplin artinya tidak hanya dari bidang kesehatan saja, misalnya satgas kesehatan bergabung dnegan satgas daerah. PHRRT lebih ke arah promotifnya. PHRRT merupakan tim yang terdiri dari berbagai professional kesehatan masyarakat, terlatih dan siap untuk memobilisasi ketika ada keadaan darurat kesehatan masyarakat.

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Penyampaian materi Mobilisasi SDM oleh Madelina Arinai, MPH”

Mobilisasi SDM ini berkaitan dengan pengorganisasian dan SOP aktivasi PHEOC. Ssaat bencana terjadi tim RHA melakukan assessment awal kemundian dari hasil RHA ini memberikan informasi apakah dibutuhkan mobilisasi sumber daya. Jika dibutuhkan maka dibuat segera peta respon dan rencana operasi. Selanjutnya koordinator klaster kesehatan mengkoordinasikan upaya mobilisasi. Pada fase peringatan ketua/penanggungjawab PHEOC dan Kepala Dinkes dapat memberikan notifikasi kepada lintas sektor terkait waspada dan kesiapan. Pada fase respon, jika dibutuhkan meminta bantuan dan mobilisasi tim RHA, EMT dan PHRRT. Mobilisasi EMT, PHRRT dan relawan kesehatan dapat dilakuakn dari luar daerah. Proses mobilisasi dimulai dari kesiapa personil, kepada siapa melapor ketika tim sudah tiba di lokasi, pelaksanaan operasi sampai dnegan pengakhiran operasi. Kesiapan tim harus memperhatikan logistik yang dibutuhkan.

Sesi Diskusi

Terdapat 3 hal yang dibahas pada sesi diskusi yaitu terkait dengan waktu pelayanan kesehatan yang diberikan tim, jumlah personil tim yang akan dikirimkan dan pengalaman dinas kesehatan selama menugaskan Tim Gerak Cepat. Waktu pelayanan EMT adalah bukan lamanya salah satu relawan bertugas disana namum lamanya layanan kesehatan yang akan diberikan. Jadi misalnya EMT type 2 minimal 14 hari, bisa dilakukan pergantian orang yang bertugas untuk memberikan layanan selama 14 hari tadi. Jumlah personil yang dikirim atau TGC sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Yang penting diperhatikan adalah fungsi/peran siapa yang dibutuhkan. Sekarnag yang menjadi tugas bersama adalah memahamkan dinas kesehatan dan puskesmas bahwa TGC itu tidak hanya memberikan pelayanan medis saja namun didalamnya bisa juga memberikan layanan kesehatan masyarakat saat terjadi KKM. Artinya mereka akan ditugaskan sesuai dengan fungsinya dan jenis bencana apa yang terjadi.

Reporter : Happy R Pangaribuan

Div. Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM

{/tabs-ex}

 

{/tabs}