Public Health Emergency Operation Center (PHEOC) dalam Respon Pandemic

https://m.radarbangka.co.id/gambar/rubrik/rubrik-ironi-public-health-14762-l.jpg

Salam jumpa kembali pembaca website bencana kesehatan. Pengantar minggu ini kami menampilkan artikel terkait dengan Public Health Emergency Centre (PHEOC), seperti apa tantangan dan peluang PHEOC dalam respon pandemi. PHEOC adalah wadah pusat komunikasi dan koordinasi berbagai pihak untuk melakukan penanganan kedaruratan kesehatan masyarakat (KKM) atau juga dikenal dengan public health emergency. Kejadian kedaruratan kesehatan masyarakat seringkali diikuti dengan kejadian yang sangat cepat, menyerang banyak orang dan wilayah yang bisa sangat luas, serta dapat menimbulkan kecemasan berbagai pihak. Untuk itu, dengan kondisi negra Indonesia yang luas ini, PHEOC diharapkan tidak hanya berada di level nasional saja tapi juga dapat diimplementasikan juga di tingkat daerah. Artikel berikut meninjau kembali upaya pengembangan PHEOC dan mengindentifikasi peluang dan tantangan akuntabilitas jaringan PHEOC untuk kesiapsiaagaan dan respon darurat kesehatan masyarakat. Tinjaun ini membantu navigasi kompleksitas tanggap darurat dengan memanfaatkan kemitraan PHEOC, memajukan kemampuan untuk mendeteksi dan merespon KKM dengan sumber daya rendah. Instansi nasional, provinsi dan kabupaten dapat berkolaborasi dan berbagi informasi secara efektif untuk memberikan pelayanan kesehatan. Kolaborasi ini dapat mendorong implementasi penuh pencegahan, deteksi dini dan respon terhadap wabah.

Selengkapnya

Dampak Positif Gempa Bumi dari Sudut Pandang Orang – Orang Dengan Disabilitas Fisik di Iran

Gempa bumi biasanya menyebabkan kematian, cedera, kecacatan dan kehancuran bangunan dan infrastruktur, dan orang dengan disabilitas biasanya lebih terkena dampak daripada orang sehat. Karena pengalaman yang tidak diinginkan juga dapat memberikan hasil yang positif, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pengalaman penyandang disabilitas dan mengidentifikasi efek positif gempa bumi terhadap mereka di Iran, sebagai negara rawan gempa. Efek positif gempa bumi dikategorikan ke dalam lima tema utama: peningkatan kesiapsiagaan, peningkatan pengetahuan, perbaikan struktur, peningkatan sosial-ekonomi (peningkatan situasi ekonomi dan promosi kohesi sosial) dan peran luar biasa dari organisasi non-pemerintah nasional dan internasional. Artikel ini dipublikasikan pada 2021 di Emerald Insight

Selengkapnya

Diseminasi Hasil Penelitian Laporan Penelitian ‘Investing in Inclusive WASH’ dan Panduan Praktis Penelitian Partisipatoris bersama Penyandang Disabilitas

asb usaid

asb usaid

Kerangka Acuan Kegiatan

Diseminasi Hasil Penelitian

Laporan Penelitian ‘Investing in Inclusive WASH’

dan

Panduan Praktis Penelitian Partisipatoris bersama Penyandang Disabilitas

Jum’at dan Senin, 28 & 31 Mei 2021 || 10.00 – 12.30 WIB

Latar Belakang

ASB bersama Kelompok Kerja Organisasi Penyandang Disabilitas (Pokja OPDis) Sulawesi Tengah dan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Universitas Gadjah Mada (PKMK UGM) telah melakukan penelitian ‘Investing in Inclusive Water, Sanitation and Hygiene (WASH)’ (iiiWASH). Penelitian ini didukung oleh Elrha’s Humanitarian Innovation Fund (HIF) dan UK’s Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO), berfokus untuk memahami tantangan maupun peluang dalam pemenuhan layanan air, sanitasi dan kebersihan (WASH) inklusif. Penelitian ini bersifat partisipatoris yang mana OPDis terlibat langsung di dalam penelitian sebagai mitra peneliti (co-researchers).

                     Dari pelaksanaan penelitian sejak Februari 2020 hingga saat ini, iiiWASH telah menghasilkan dua jenis produk pengetahuan, yakni: (1) Laporan Penelitian ‘Investing in Inclusive WASH’ dan (2) Panduan Praktis Penelitian Partisipatoris bersama Penyandang Disabilitas.

                     Laporan penelitian menyajikan temuan dari penelitian ini, termasuk pengalaman penyandang disabilitas dan orang lanjut usia di Sulawesi Tengah dalam mengakses layanan WASH, serta tantangan dan peluang yang dihadapi aktor WASH dalam mengupayakan WASH inklusif. Hasil penelitian diharapkan dapat memberi informasi bagi pelaku kemanusiaan, khususnya aktor WASH, tentang aspek – aspek yang perlu dibenahi serta kemajuan yang sudah dicapai dan perlu ditingkatkan demi mencapai layanan WASH yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas dan orang lanjut usia. Hasil penelitian juga diharapkan dapat menjadi bahan advokasi kepada pengambil kebijakan yang berbasis bukti bagi penyandang disabilitas dan orang lanjut usia untuk memengaruhi agar layanan WASH menjadi inklusif.

                       Sementara itu, Panduan Praktis Penelitian Partisipatoris menyajikan refleksi dan pembelajaran dari pengalaman ASB melakukan penelitian bersama OPDis sebagai mitra peneliti. Panduan ini ditulis mengingat penelitian yang melibatkan mitra peneliti penyandang disabilitas masih sangat jarang dilakukan. Dalam penelitian terkait isu disabilitas, seringkali peran penyandang disabilitas sebatas pihak yang diteliti dan bukan sebagai pihak yang terlibat aktif sebagai peneliti. Oleh sebab itu, panduan ini diharapkan dapat menginspirasi kalangan akademisi, peneliti maupun praktisi yang melakukan penelitian terkait isu disabilitas untuk dapat melakukan penelitiannya dengan melibatkan penyandang disabilitas sebagai mitra peneliti. Selain itu, panduan ini juga diharapkan dapat menginspirasi penyandang disabilitas bahwa penelitian dapat dilakukan oleh semua orang, dan keterlibatan mereka dalam penelitian disabilitas sangat diperlukan untuk memastikan bahwa hasil penelitian relevan dan bermanfaat.

 

                       Sebagai tindak lanjut dari penulisan dua produk penelitian di atas, ASB akan melakukan diseminasi hasil penelitian. Diseminasi ini akan menyasar berbagai pemangku kepentingan di jaringan PKMK UGM, OPDis, kelompok orang lanjut usia, sub-klaster WASH yang dipimpin oleh UNICEF, dan lain – lain. Diseminasi ini bertujuan untuk menyebarluaskan hasil penelitian kepada para pengambil kebijakan, akademisi, praktisi, peneliti, organisasi penyandang disabilitas maupun perwakilan lembaga lain di bidang yang relevan.

 

Tujuan

  1. Menyebarluaskan hasil dalam Laporan Penelitian iiiWASH.
  2. Menyebarluaskan hasil dalam Panduan Praktis Penelitian Partisipatoris bersama Penyandang Disabilitas.
  3. Menghimpun masukan dan saran serta potensi untuk mempengaruhi kebijakan terkait inklusi dan WASH di situasi bencana.

 

Jadwal Diseminasi

Berikut adalah rencana jadwal kegiatan untuk diseminasi ‘Panduan Praktis Penelitian Partisipatoris bersama Penyandang Disabilitas’ dan Laporan Penelitian iiiWASH:

a. Diseminasi Laporan Penelitian iiIWASH

Hari/tanggal         : Jumat, 28 Mei 2021

Waktu                  : 10.00 – 12.30 WIB

Tempat                : Tempat masing – masing/ Online (Disediakan penerjemah bahasa isyarat)

Link zoom            : 826 2400 0040 https://us02web.zoom.us/j/82624000040?pwd=aHB2VytUM0pOcVF3Yk0wZ20zL295dz09

Passcode zoom   : 541515

b. Diseminasi Panduan Praktis Penelitian Partisipatoris

Hari/tanggal             : Senin, 31 Mei 2021

Waktu                      : 10.00 – 12.30 WIB

Tempat                     : Tempat masing – masing/ Online (Disediakan penerjemah bahasa isyarat)

Link zoom                 : 826 2400 0040 https://us02web.zoom.us/j/82624000040?pwd=aHB2VytUM0pOcVF3Yk0wZ20zL295dz09

Passcode zoom       : 541515

 

Rundown Kegiatan

Diseminasi Laporan Penelitian iiIWASH

Jumat, 28 Mei 2021

Waktu (WIB) Durasi Acara
10.00 – 10.10 10 menit Pembukaan oleh PKMK FK-KMK UGM
10.10 – 10.15 5 menit Moderator memperkenalkan pemapar
10.15 – 10.30 15 menit Pembicara 1 dari ASB memaparkan:

  • Perkenalan tentang penelitian iiiWASH (tim peneliti, masalah yang dibahas, subjek penelitian, dan kerangka analisis).
  • Hasil penelitian dari kategori informan orang lanjut usia dan penyandang disabilitas.
10.30 – 11.00 30 menit Pembicara 2 dari ASB memaparkan:

  • Hasil penelitian dari informan aktor WASH
  • Kesimpulan, termasuk berbagai hambatan dan peluang yang dapat dipelajari dari penelitian iiiWASH.
11.00 – 11.05 5 menit Moderator memperkenalkan pembahas

11.05 – 11.20

 

 

11.20 – 11.35

 

 

11.35 – 11.50

15 menit

 

 

15 menit

 

 

15 menit

Pembahas 1. Direktur Kesehatan Lingkungan, Direktorat Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan

 

Pembahas 2. Kepala Subdit Gangguang Indera dan Fungsional, Direktorat P2PTM, Kementerian Kesehatan

 

Pembahas 3. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah

11.50 – 12.20 30 menit Diskusi
12.20 – 12.30   Penutup

Diseminasi Panduan Praktis Penelitian Partisipatoris

Senin, 31 Mei 2021

Waktu (WIB) Durasi Acara
10.00 – 10.10 10 menit Pembukaan oleh PKMK FK – KMK UGM
10.10 – 10.15 5 menit Moderator menyampaikan format diskusi dan memperkenalkan pembicara dan pembahas.
10.15 – 11.15 60 menit Pembicara dari OPDis (2-4 orang) memaparkan:

  • Konteks dan proses terbentuknya kemitraan antara OPDis, ASB dan PKMK UGM dalam penelitian iiiWASH.
  • Pengalaman dan bentuk partisipasi dalam penelitian iiiWASH, termasuk:
    • Partisipasi dalam tahap perencanaan.
    • Partisipasi dalam tahap pelaksanaan.
    • Partisipasi dalam tahap monitoring, evaluasi dan pembelajaran.
  • Refleksi dan kesan yang dirasakan mitra peneliti penyandang disabilitas.
11.15 – 11.20 5 menit Moderator merangkum poin – poin penting dan mengundang pembahas untuk memberi tanggapan lebih lanjut.
11.20 – 11.50

15 menit

15 menit

Pembahas 1: PKMK FK – KMK UGM

Pembahas 2: Peneliti kualitatif dan kebencanaan dari FK – KMK UGM

11.50 – 12.20 35 menit Diskusi
12.20 – 12.30 10 menit Penutup

Narahubung

Dewi Wulandari

0818263653/ [email protected]

Lima Daerah Banjir di Kalsel Terima Bantuan

REPUBLIKA.CO.ID, BANJARBARU — Sebanyak lima kabupaten terdampak banjir di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mendapatkan dana bantuan dari pemerintah pusat sebesar Rp 66 miliar. Anggaran itu diberikan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar di Kabupaten Banjarbaru, Kamis (20/5), mengatakan, dana bantuan stimulus tersebut, dimanfaatkan untuk pembangunan dan renovasi rumah 3.942 warga terdampak banjir di lima kabupaten. Lima kabupaten tersebut, meliputi Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Tengah (HST), Tanah Laut, dan Balangan.

“Bantuan ini merupakan tahap pertama dari pemerintah pusat. Selanjutnya, kami akan memastikan penyaluran dana ini sesuai tata kelola dana dan ketentuan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan, bisa berjalan dengan baik,” kata Roy.

Menurut Roy, pihaknya mulai menyusun petunjuk teknis sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing. “Kami juga akan meminta BNPB untuk membantu membuat timeline dan pengawasan. Seperti pekerjaan pada pekan pertama, dan pekan selanjutnya harus terencana. “Sampai seluruh tahap selesai,” katanya.

Roy menyampaikan, dana yang telah ditransfer ke daerah, dimanfaatkan khusus untuk pembangunan rumah saja. Sedangkan biaya pendampingan, seperti pelaksanaan monitoring didukung menggunakan dana pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota.

“Semoga dana bantuan ini bisa kita serap secara maksimal, dan bisa berjalan dengan baik serta dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas,” ujar Roy.

Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Rifai saat rapat koordinasi finalisasi penyaluran bantuan perumahan akibat bencana banjir Kalsel mengatakan, dari 12 kabupaten/kota yang diusulkan, baru lima daerah yang dapat direalisasikan rekontruksi infrastruktur dan pemukiman.

“Dari data, ada 3.942 yang menerima alokasi anggaran dari pembiayaan Rp 66 miliar tersebut, dan saya ingin memastikan ini segera dilakukan penyusunan teknisnya, karena waktu penyelenggaraannya sangat singkat yakni paling lama dua sampai tiga bulan,” kata Rifai.

Ilmu Kewarganegaraan Sebagai Katalisator untuk Membangun Ketahanan Masyarakat

Peran ilmu warga dalam kesadaran risiko bahaya alam, penilaian, mitigasi, dan kesiapan diakui sebagai elemen penting dari pengurangan risiko bencana. Ilmu kewarganegaraan memiliki potensi sebagai kegiatan membangun ketahanan kolaboratif yang bisa membantu membangun kapasitas, dan hubungan antara, individu, komunitas, dan institusi untuk mempersiapkan dan tanggap bencana. Secara khusus, ilmu warga dapat meningkatkan ketahanan dengan membangun kemanjuran diri dan kolektif individu, organisasi, dan komunitas serta faktor lain seperti peningkatan perencanaan, mekanisme koping, modal sosial, komunitas partisipasi, kepemimpinan, pemberdayaan, kepercayaan, dan rasa kebersamaan. Peneliti menyajikan studi kasus prakarsa ilmu pengetahuan warga dua tahap terkait kesiapsiagaan dan respons tsunami, dilakukan antara 2015 dan 2016 di Orewa, Auckland, Aotearoa Selandia Baru. Aktivitas fase pertama bertindak sebagai katalis untuk tahap kedua dan dengan demikian berkontribusi langsung ke bangunan ketahanan. Fase satu adalah inisiatif warga, survei yang dikembangkan bersama tentang kesiapsiagaan tsunami dan tanggapan yang diinginkan. Hasil dari survei tersebut, menunjukkan bahwa peserta memiliki pemahaman yang rendah tentang respons yang tepat terhadap potensi tsunami ancaman, digunakan oleh tokoh masyarakat untuk berkembang kesiapsiagaan dan pembangunan kesadaran masyarakat latihan: fase dua. Fase dua adalah warga negara gabungan dan latihan evakuasi tsunami yang difasilitasi oleh lembaga “Ahead of the Wave”, dengan pengumpulan data berbasis sains tentang nomor dan waktu evakuasi. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas respon masyarakat pantai yang berisiko tsunami dan diprakarsai oleh komunitas itu sendiri dengan dukungan dari instansi lain. Kita menyajikan gambaran umum dari pendekatan metodologis diambil untuk memahami ketahanan masyarakat terhadap tsunami risiko di Orewa. Selanjutnya, tim menyoroti pentingnya peneliti yang bekerja di ruang sains warga harus mengenali waktu yang dibutuhkan untuk berinvestasi dalam produksi bersama dan pentingnya memahami perbedaan motivasi organisasi dan individu.   Artikel ini dipublikasikan pada 2020 di jurnal Australasian Journal of Disaster and Trauma Studies

Selengkapnya

Kajian Tentang Pemahaman Dinamika Keramaian dalam Konteks Keamanan Pertemuan Keagamaan Massal

Sangat penting untuk memahami prinsip dan penerapan dinamika keramaian dalam pertemuan massal, khususnya yang berkaitan dengan analisis risiko keramaian dan keselamatan keramaian. Tren sejarah dari India dan negara – negara lain menunjukkan bahwa cap dalam pertemuan massal, terutama dalam acara keagamaan sering terjadi, menyoroti pentingnya mempelajari perilaku kerumunan secara lebih ilmiah. Hal ini diperlukan untuk mendukung prinsip pengelolaan massa yang tepat dan tepat waktu, dalam perencanaan tindakan pengendalian massa dan penyediaan sistem peringatan dini pada pertemuan massal. Perilaku umum pejalan kaki dalam keramaian seperti pembentukan kelompok, pengorganisasian diri, pengaruh pemimpin pengikut, pembentukan antrian dan kondisi kemacetan memiliki pengaruh yang besar terhadap dinamika keramaian. Penting untuk tidak membiarkan satu aspek terlewatkan sehubungan dengan pertemuan massal karena dapat menyebabkan cap besar. Kumbh Mela, salah satu pertemuan keagamaan massal terbesar di dunia, menampilkan skenario kerumunan yang berbeda yang sering diamati di area acara yang sama dan dengan demikian memberikan kesempatan unik untuk mempelajari perilaku kerumunan secara holistik. Memahami perilaku pejalan kaki ini dan memiliki pemahaman yang jelas tentang perilaku normal dapat memberikan peluang untuk mengubah dinamika kerumunan dan mengatasi dampak buruk yang dihasilkan pada pertemuan keagamaan massal yang lebih aman di masa mendatang. Makalah ini memberikan tinjauan lengkap tentang pemahaman saat ini tentang dinamika kerumunan dan mengeksplorasi teknik pemodelan yang tersedia untuk meningkatkan keamanan kerumunan. Kajian pustaka ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang dinamika keramaian, dan menyoroti kesenjangan penelitian dalam konteks keamanan keramaian dalam pertemuan keagamaan massal seperti Kumbh Mela.  Artikel ini dipublikasikan pada 2017 di International Journal of Disaster Risk Reduction

Selengkapnya

Manajemen Resiko Bencana dan Darurat Kesehatan: Lima Tahun dalam Implementasi Kerangka Kerja Sendai

Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015 – 2030 mengakui kesehatan di jantung manajemen risiko bencana (DRM) di tingkat kebijakan global. Lima tahun kemudian, telah menjadi katalisator perkembangan pesat bidang Kesehatan Darurat dan Manajemen Risiko Bencana (Emergency Disaster Risk Management/ Health EDRM) dengan memberikan mandat untuk membangun kemitraan serta meningkatkan penelitian ilmiah. Tonggak penting yang dicapai termasuk publikasi Kerangka EDRM Kesehatan Organisasi Kesehatan Dunia, pengembangan Platform Tematik WHO untuk EDRM Kesehatan dan Jaringan Penelitian EDRM Kesehatan WHO, dan penerapan lebih lanjut prinsip-prinsip informasi kesehatan untuk DRM. Selain itu, para pelaku kesehatan di semua tingkatan terus terlibat dalam proses Kerangka Sendai dan memiliki peran kunci dalam pelaksanaan dan pemantauan yang diusulkan. Ada keuntungan signifikan yang diperoleh melalui kemitraan antara kesehatan dan DRM, namun hubungan tersebut bukannya tanpa tantangan. Banyak inisiatif nasional, regional, dan global terus beroperasi dengan kurangnya konsistensi dan keterkaitan untuk menanggapi seruan Sendai Framework untuk menanamkan ketahanan kesehatan dalam DRM, dan sebaliknya, menanamkan DRM dalam ketahanan kesehatan. Mengatasi rintangan ini penting, dan melakukannya akan menjadi penanda kunci keberhasilan kemitraan 10 tahun ke depan di bawah Kerangka Sendai. Artikel ini dipublikasikan pada 2020 di jurnal Nature Public Health Emergency Collection

Selengkapnya >>

Respons Gempa Sulbar oleh Tim Medis Gabungan PKMK FK – KMK UGM dan Sulawesi Tengah

sulbar 1 madel

Reportase Live Report 4:

Respons Gempa Sulbar oleh Tim Medis Gabungan PKMK FK – KMK UGM dan Sulawesi Tengah

16 Februari 2021


sulbar 1 madel

Selasa, 16 Februari 2021 langsung dari Kabupaten Mamuju, tim medis gabungan 3 melaporkan kegiatan dan rekomendasi pada akhir masa tugasnya. Tim ini menjadi tim penutup setelah sebelumnya ada dua tim dan tim pendahulu yang sudah hadir sejak 2 hari pasca kejadian bencana, 15 Januari lalu.

Dimoderatori oleh Madelina Ariani yang sebelumnya memimpin tim 1 dan 2, di kesempatan ini ditanyakan beberapa pertanyaan seperti bagaimana situasi bidang kesehatan di 2 minggu transisi darurat, apakah masih membutuhkan tim medis serta logsitik yang masih dibutuhkan, hingga perbedaan antara gempa Sulteng 2018 dengan Sulbar 2021 ini? Happy Pangaribuan sebagai ketua tim sekaligus bertugas untuk mendukung manajemen di bidang kesehatan menyatakan bahwa kegiatan rapat masih terus dilaksanakan oleh dinas kesehatan meski tidak sesering masa tanggap darurat, masih ada penerimaan relawan yang langsung diarahkan ke puskesmas, serta prioritas respons saat ini lebih diarahkan pada upaya pemulihan segera program – program kesehatan yang tertunda karena bencana, termasuk juga upaya kesehatan masyarakatnya tanpa meninggalkan kebutuhan kuratif dan rehabilitatif korban/pasien.

dr. Rizka sebagai ketua tim medis dari Palu yang juga berasal dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah menyatakan bahwa tim medis sudah tidak begitu diperlukan, semua layanan sudah diupayakan di fasilitas kesehatan agar sistem kesehatan kembali seperti sedia kala. Ditambahkan juga oleh perawat dari Rumah Sakit Torabelo Kabupaten Sigi bahwa rawat luka juga sudah dikembalikan ke puskesma, harapannya apa yang diajarkan atau didampingi saat respons kemarin dapat menjadi penyegaran dan bekal bagi organik puskesmas untuk follow up pasien/korban. Begitu juga dengan layanan fisioterapi yang diungkapkan oleh fisioterapis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju yang tergabung dalam tim ini, kami akan berusaha melakukan upaya untuk follow up pasien yang masih membutuhkan layanan fisioterapi pasca gempa ini karena memang masih didapati beberapa warga yang ketakutan untuk bergerak dan itu berdampak buruk pada pemulihan, ungkapnya.

Sedangkan dari ketua tim kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat, Ryman dari FKM Universitas Tadulako menyatakan bahwa edukasi tetap harus digalakkan di tingkat masyarakat dan pemukiman pengungsian karena jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka masalah lingkungan ini bisa menimbulkan masalah yang lebih serius apalagi di situasi pendemi seperti saat ini. Kami sudah advokasi ini ke level dinas kesehatan dan untungnya sudah selalu bekerja di bawah koordinasi dinas kesehatan Kabupaten Mamuju. Jelly dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah menyatakan bahwa jika membandingkan dengan gempa Sulteng 2018 lalu maka situasi di Mamuju bisa dikatakan lebih kecil dan dampak yang ditimbulkan tidak sekompleks Sulteng dulu, tetapi situasi pendemi ini sangat memperberat penanganan gempa di Sulbar.

Terakhir, Gde sebagai penanggung jawab respons PKMK FK – KMK UGM bersama dengan Caritas Germany dan Sulteng ini merasakan banyak pembelajaran untuk penanggulangan bencana ke depannya dari gempa Sulbar ini, mengenai penanganan bencana alam di tengah bencana non alam. Sedangkan dr. Bella menyatakan bahwa konsep pelokalan seperti ini sangat bagus dikembangkan ke depannya. Tim medis dari tetangga provinsi yang terdekat bisa segera membantu daerah terdampak. Tidak hanya waktu lebih cepat, tetapi juga efisien untuk masalah logistik dan biaya.

drg. Pandita dari Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes memberikan tanggapannya bahwa melalui live report series seperti ini sangat membantu kita semua mengetahui situasi di lapangan. Sebagai pendamping daerah untuk penanggulangan bencana, Pandita berharap exit report dari tim medis ini bisa dikelola dengan baik oleh daerah untuk rencana strategis ke depannya.

Saksikan rekaman video selengkapnya pada https://www.youtube.com/watch?v=wAKu-fW1L5U

Reportase oleh Madelina A.

Pemkab Bogor Buktikan Serius Tangani Penyebab Banjir

REPUBLIKA.CO.ID, CIBINONG — Pemerintah Bogor, Jawa Barat membuktikan keseriusan menangani tudingan daerah setempat sebagai penyebab potensi banjir wilayah sekitarnya, melalui pembangunan sejumlah waduk.

Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan daerah setempat kerap disalahkan saat musim hujan yang kemudian mengakibatkan banjir di kawasan hilir, seperti DKI Jakarta.

“Kami juga sudah kerja sama dan komunikasi dengan daerah tetangga, seperti Bekasi, Jakarta, dan Depok untuk berkolaborasi menangani kawasan hulu di Kabupaten Bogor,” kata Ade.

Ia mengaku rela kehilangan area persawahan demi mengurangi potensi banjir di DKI Jakarta dengan membangun sejumlah waduk. “Meskipun harus mengorbankan beberapa lahan sawah, seperti di Cibeet dan Cijurey, tapi untuk kepentingan bersama, maka harus ada yang dikorbankan sawahnya meski memiliki potensi bagus,” ujar dia.

Dia menyebut beberapa waduk yang tengah dibangun di Kabupaten Bogor, yaitu Waduk Sukamahi dan Cipayung di Megamendung, Waduk Cibeet di Kecamatan Cariu, Waduk Cijurey di Kecamatan Tanjungsari, dan Waduk Narogong di Kecamatan Citeureup.

Ia mengatakan demi pembangunan waduk-waduk itu, akan ada beberapa area sawah beralih fungsi. Ia menyatakan waduk itu akan efektif sebagai penampung air kala hujan dan menjadi sumber air untuk sawah-sawah di sekitarnya saat musim kemarau.

Ia mengaku jengah karena Kabupaten Bogor kerap dituding sebagai biang keladi banjir. Ia mengakui bahwa Bogor berada di hulu yang aliran sungainya langsung menuju Jakarta. Oleh karena itu, ia selalu berupaya melakukan konservasi di daerah aliran sungai (DAS).

“Kabupaten Bogor memiliki sembilan aliran sungai. Cisadani dan Ciliwung itu langsung mengalir ke Jakarta. Ada juga yang lintasan seperti Sungai Cileungsi, Cikeas, Cidurian, Ciaruten, Cibeet. Ini juga sering dituding jadi biang banjir. Makanya ayo sama-sama kita perbaiki kawasan hulu. Jangan kami terus disalahkan,” katanya.

2 Kecamatan di Aceh Utara Dilanda Banjir, Warga Terpaksa Naik Rakit

ACEH UTARA, KOMPAS.com – Sejumlah desa yang berada di Kecamatan Pirak Timu dan Kecamatan Matangkuli di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, dilanda banjir pada Senin (26/4/2021).

Berdasarkan informasi yang dihimpun Kompas.com, banjir merendam Desa Meunje Pirak, Meunasah Leubok, Munje Tujoh dan Desa Rayeuk Pange, Kecamatan Pirak Timu.

Sedangkan di Kecamatan Matangkuli, banjir merendam Desa Hagu, Desa Alue Thoe dan Desa Lawang.

Salah seorang warga Abu Rahmad menyebutkan, banjir memutus jalur transportasi darat antara Kecamatan Pirak Timu dengan Kecamatan Matangkuli.

“Khusus di Desa Meunasah Leubok, banjir memenuhi badan jalan. Jadi warga yang melintas harus menaiki rakit,” kata Abu Rahmad saat dihubungi, Senin.

Dia menyebutkan, sepeda motor dikenakan biaya Rp 15.000 untuk menaiki rakit.

Sedangkan mobil tidak bisa melintas sama sekali.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Utara Amir Hamzah menyebutkan, tim BPBD sudah bersiaga di lokasi banjir.

“Ini banjir kiriman, karena kawasan pegunungan hujan deras, sehingga sungai meluap dan merendam permukiman warga. Belum ada pengungsian,” kata Amir Hamzah.