Indonesia kembali dilanda banjir di tengah – tengah pandemic COVID-19. Banjir bandang yang terjadi di beberapa wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Minggu (5 April 2021) menelan korban jiwa. Dilansir dari CNN Indonesia, dikabarkan korban meninggal 62 orang. Pencarian masih tetap dilakukan terhadap warga yang menghilang. Pada era pandemi ini, banjir akan memperburuk keadaan karena potensi kemampuan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan berkurang. Sudah saatnya dibangun bagaimana upaya mengembangkan protokol dan mitigasi baru bencana banjir di tengah pandemi COVID-19. Artikel berikut mengkaji tiga peristiwa berbahaya melalui lensa pandemi yang terjadi secara bersamaan. Beberapa skenario risiko tinggi dikembangkan dengan kombinasi situasi pandemi dengan bencana alam. Kemudian dampak dari multi bencana ini dipelajari secara kualitatif pada sistem perawatan kesehatan. Temuan dari artikel ini menunjukkan efek berjenjang dari skenario muliti bencana yaitu hampir tidak terlihat di semua undang – undang risiko. Pengembangan penilaian risiko multi bahaya menjadi saran prioritas dari hasil kajian
Tahap Tanggap Bencana, Mensos Jamin Penuhi Perlindungan Sosial Korban Gempa di Malang
Merdeka.com – Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan saat ini pihaknya sedang melakukan tahap tanggap bencana untuk para korban gempa di Malang, Jawa Timur. Salah satunya yaitu menyelamatkan masyarakat yang menjadi korban akibat kejadian tersebut.
“Kalau sekarang ini, tahap tanggap bencana, dan itu yang di depan saya, Mensos. Jadi, sekarang ini, yang penting saya menyelamatkan dulu orangnya, mereka yang jadi korban,” kata Risma dalam keterangan pers, Selasa (13/4).
Pemerintah kata dia juga saat ini sedang bekerja sama untuk membantu para korban. Dari sisi kesehatan, kata Risma, Menteri Kesehatan sudah mengatasi hal tersebut. Kemudian dari sisi perlindungan para korban, sia mengatakan pihaknya memberikan jaminan perlindungan hidup para korban gempa dengan harapan standar minimumnya dapat terpenuhi.
“Saya menjamin bahwa mereka yang tertimpa ini dari segi kebutuhan-kebutuhan dasarnya terpenuhi,” katanya menambahkan.
Mantan Walikota Surabaya dua periode itu mencontohkan beberapa kasus, seperti ibu hamil dan kelompok rentan, yang ia temui di lapangan, dipastikan langsung diberikan penanganan di Puskesmas. Sementara yang sehat, lanjutnya, langsung dibawa ke tempat penampungan di lapangan wilayah terdekat masing-masing di Kabupaten Malang atau Lumajang.
“Yang sehat dibawa ke tempat penampungan,” ungkapnya. [bal]
Hingga Tadi Malam, Terdata 222 Orang Tewas dan Hilang Akibat Bencana Siklon Tropis Seroja
TRIBUNNEWS.COM, KUPANG – Hingga Minggu 11 April malam, sebanyak 177 orang dilaporkan meninggal dunia dan 45 lainnya dilaporkan masih hilang akibat bencana Siklon Tropis Seroja yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Korban bertambah usai dalam pencarian korban pada hari Minggu, tim kembali menemukan 3 korban meninggal dunia.
Demikian keterangan Wagub NTT Josef Adrianus Nae Soi dalam konferensi pers di Posko Tanggap Darurat Bencana Siklon Tropis Seroja Provinsi NTT, pada Minggu 11 April 2021 malam.
“Dengan demikian total seluruh korban meninggal dan hilang adalah 222 orang,” ujar Josef Nae Soi.
Data Satgas Tanggap Darurat Bencana NTT, korban meninggal dunia terdapat di 8 kabupaten dan Kota Kupang.
Sementara korban yang masih hilang ada di 5 kabupaten.
Korban meninggal dunia terbanyak saat ini berada di Pulau Adonara Kabupaten Flores Timur dengan 72 orang.
Berikut di Lembata sebanyak 46 orang, menyusul Kabupaten Alor sebanyak 28 orang, Kabupaten Kupang sebanyak 12 orang, Kota Kupang 6 orang, Kabupaten Malaka 6 orang Sabu Raijua 3 orang dan Ende serta Sikka masing masing 1 orang.
Sementara itu, korban yang masih hilang terdapat di Kabupaten Lembata sebanyak 22 orang, Kabupaten Alor sebanyak 13 orang, Kabupaten Flores Timur sebanyak 2 orang, Kabupaten Sabu Raijua sebanyak 3 orang dan Kabupaten Kupang sebanyak 3 orang.
Oepoli, Kabupaten Kupang Belum Terjangkau
Wagub Josef Nae Soi mengatakan, dari seluruh daerah yang terdampak bencana, hanya satu wilayah di Kabupaten Kupang yang belum terjangkau logistik tanggap darurat bencana.
Keterlambatan itu diakui Josef Nae Soi karena alasan akses ke wilayah itu yang terputus.
“Daerah yang belum terjangkau yaitu di kabupaten Kupang, dan ini agak terlambat kita mendapatkan informasi karena memang kondisi daerah terputus karena hanya bisa dilalui jalan darat dan laut dan kemarin-kemarin cuaca sangat tidak bersahabat,” kata dia.
Beberapa desa di wilayah Kecamatan Amfoang Timur Kabupaten Kupang yang belum dijangkau itu kata dia akan diatasi dengan pengerahan armada helikopter untuk melakukan distribusi logistik mulai besok, Senin 12 April 2021.
“Oleh sebab itu, mulai besok kami akan kerahkan armada berupa helikopter untuk menuju ke tempat yang belum terjangkau,” kata dia.
Distribusi logistik ke wilayah Kabupaten Sabu Raijua dan Kabupaten Sumba Timur juga akan dilaksanakan Senin besok dengan menggunakan armada KRI Ahmad Yani.
“Mulai besok kami akan teruskan lagi dengan bantuan baik darat, laut maupun udara. Besok KRI Ahmad Yani akan bertolak ke sabu dan Sumba timur.
Di beberapa lokasi di kabupaten Kupang ,kami menyiapkan satu feri ke daerah yang belum terjangkau,” tambah dia.
Sementara untuk semua wilayah terdampak bencana di kabupaten Flores Timur, Lembata dan Alor yang jumlah korbannya cukup banyak, distribusi logistik tanggap darurat bencana telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.
“Sampai hari ini desa yang punya korban sudah mendapat bantuan, dan pengungsi sudah kita minta pindahkan ke rumah penduduk supaya menghindari klaster batu Covid-19,” tegas Josef Nae Soi.
Artikel ini telah tayang di pos-kupang.com dengan judul Update Korban Bencana Siklon Tropis NTT, Hingga Minggu Malam 177 Meninggal Dunia, 45 Masih Hilang
Viktor Laiskodat Menilai Status Bencana Nasional di NTT Tidak Diperlukan
TEMPO.CO, Jakarta – Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Laiskodat menilai penetapan status bencana alam di provinsi berbasis kepulauan itu sebagai bencana nasional tidak perlu dilakukan. “Saat ini kami memiliki argumentasi yang logis untuk kepentingan daerah kami agar tidak perlu ditetapkan sebagai bencana nasional,” katanya kepada wartawan di Kupang, Senin, 12 April 2021.
Hal itu disampaikan Viktor menanggapi usulan sejumlah kalangan agar pemerintah pusat segera menetapkan bencana alam di NTT sebagai bencana nasional. Menurut dia, koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat dapat dilakukan tanpa memerlukan alasan formal yang sifatnya administratif. “Tentunya kami memiliki argumentasi untuk percepatan pemulihan dari kondisi yang ada saat ini,” ujar dia.
Kenyataannya, kata dia, komunikasi dan koordinasi yang telah dilakukan dalam beberapa waktu ini telah menunjukkan perhatian serius pemerintah pusat terhadap NTT yang mengalami bencana alam dengan dampak sosial ekonomi yang besar.
Untuk mengatasi dampak sosial dan ekonomi dari bencana ini, kata dia, presiden telah menggerakkan semua infrastruktur pemerintahan, TNI, Polri, kementerian, dan lembaga terkait. “Bahkan Presiden telah hadir dan melihat dari dekat dampak bencana ini seraya menginstruksikan seluruh jajaran pemerintahan, baik pusat maupun daerah untuk melakukan intervensi penuh sesuai dengan tupoksi masing-masing,” ujar dia.
Ia menilai tanpa status bencana nasional pun, perhatian Presiden Jokowi begitu besar terhadap NTT dengan berbagai kebijakan pembangunan, mulai dari tanggap darurat sampai rencana pemulihan dan pembangunan kembali infrastruktur-infrastruktur yang rusak akibat bencana.
Alasan kedua, katanya, jika pemerintah menerapkan bencana alam sebagai bencana nasional maka hal itu akan mendorong negara-negara lain mengeluarkan travel warning untuk tidak berkunjung sementara waktu sampai peringatan tersebut dicabut.
“Padahal, kita sedang memulihkan semua sarana prasarana pariwisata mengantisipasi kedatangan wisatawan. Status travel warning, juga dapat berdampak pada asuransi wisatawan yang tidak dapat diklaim apabila terjadi sesuatu terhadap mereka,” kata Viktor Laiskodat.
Waspadai Hujan Lebat Berdampak Longsor hingga Banjir Bandang Usai Gempa Malang
Surabaya – BMKG memberikan peringatan dini cuaca di wilayah Jawa Timur. Diprakirakan terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Hujan yang terjadi usai gempa bumi ini dikhawatirkan memicu longsor hingga banjir bandang.
Dari data BMKG Kelas I Juanda Surabaya, hujan intensitas sedang hingga lebat terjadi di sejumlah kabupaten atau kota. Di antaranya Gresik, Jombang, Mojokerto, Pasuruan, Bondowoso, Jember, Malang, Kota Malang, Malang, Blitar, Trenggalek, Kediri.
Lalu, hujan akan merembet di wilayah Gresik, Lamongan, Madiun, Nganjuk, Jombang, Mojokerto, Kota Mojokerto, Sidoarjo, Pasuruan, Probolinggo, Kota Probolinggo, Bondowoso, Jember, Lumajang, Kota Batu, Malang, Kota Kediri, Kota Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, hingga Kediri.
“Iya, untuk tetap menjaga kewaspadaan, Mbak. Biasanya setelah gempa, ada beberapa tanah yang bergerak atau rapuh. Biasanya daerah yang sedang kena hujan dengan intensitas intens atau ekstrem akan mudah berpotensi terjadi longsor,” kata Kasi Data dan Informasi BMKG Kelas I Juanda Surabaya Teguh Tri Susanto kepada detikcom di Surabaya, Sabtu (10/4/2021).
Sebelumnya, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam konferensi pers mengatakan, saat kondisi habis hujan dan diguyur hujan, lereng-lereng atau batuan menjadi rapuh, sehingga dikhawatirkan dapat memicu longsor dan banjir bandang.
“Lereng-lereng atau batuan itu habis digoyang biasanya menjadi agak rapuh. Apabila diguyur hujan, meskipun hujannya tidak lama tetapi lebat atau sedang, atau juga hujannya tidak lebat tapi lama, dikhawatirkan dapat memicu bencana lanjutan, yaitu bencana longsor dan banjir bandang,” ungkap Dwikorita.
Dwikorita menyebut hal serupa terjadi pada banjir bandang di NTT. Dia mengatakan, sebelum terjadi banjir bandang NTT, terlebih dulu diguncang gempa dengan kekuatan M 4,1.
“Sebagai catatan, kemarin kami baru saja mendatangi wilayah NTT. Di situ hujan lebat, ternyata sehari sebelumnya juga terjadi gempa dengan kekuatan M 4,1. Jadi dikhawatirkan, wilayah yang habis terkena ada gempa, kemudian diguyur hujan, itu dikhawatirkan akan memicu terjadinya longsor atau banjir bandang,” pungkasnya.
Wilayah yang diprediksi akan terjadi hujan sedang hingga lebat di antaranya Jombang, Gudo, Bandarkedungmulyo, Mojokerto, Pasuruan, Bondowoso, Jember, Malang, Pakis, Jambung, Kota Malang, Seluruh kecamatan Kota Malang, Blitar, Trenggalek, Kediri, Gresik, Lamongan, Madiun, Nganjuk, Bondowoso, Probolinggo, Jember, Kota Batu, Tulungagung, Ponorogo, dan Purwosari. (hil/fat)
Peringatan Jatim Hujan Usai Gempa Malang M 6,1, Waspada Longsor-Banjir
Jakarta – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memberikan peringatan dini cuaca di wilayah Jawa Timur. Diprediksi akan terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat.
“Dari BMKG Jawa Timur ada peringatan dini cuaca yang dimulai pukul 14.50 WIB, diprediksi akan berakhir pukul 17.30 WIB. Diprediksi akan mengalami hujan sedang hingga lebat,” ujar Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam konferensi pers, Sabtu (10/4/2021).
Dwikorita meminta masyarakat memperhatikan prediksi yang diberikan. Pasalnya, gempa dengan kekuatan M 6,1 baru saja terjadi di Malang.
“Ini mohon diperhatikan, ini banyak wilayah yang diprediksi akan hujan sedang hingga lebat. Kenapa harus diperhatikan, karena baru saja mengalami gempa bumi, kekuatannya lebih dari M 6,” ujarnya.
Dia mengatakan pada saat kondisi habis hujan dan diguyur hujan, lereng-lereng atau batuan menjadi rapuh, sehingga dikhawatirkan dapat memicu longsor dan banjir bandang.
“Lereng-lereng atau batuan itu habis digoyang biasanya menjadi agak rapuh. Apabila diguyur hujan, meskipun hujannya tidak lama tetapi lebat atau sedang, atau juga hujannya tidak lebat tapi lama, dikhawatirkan dapat memicu bencana lanjutan, yaitu bencana longsor dan banjir bandang,” tuturnya.
Dwikorita menyebut hal serupa terjadi pada banjir bandang di NTT. Dia mengatakan, sebelum terjadi banjir bandang NTT, terlebih dulu diguncang gempa dengan kekuatan M 4,1.
“Sebagai catatan, kemarin kami baru saja mendatangi wilayah NTT. Di situ hujan lebat, ternyata sehari sebelumnya juga terjadi gempa dengan kekuatan M 4,1. Jadi dikhawatirkan, wilayah yang habis terkena ada gempa, kemudian diguyur hujan, itu dikhawatirkan akan memicu terjadinya longsor atau banjir bandang,” pungkasnya.
Wilayah yang diprediksi akan terjadi hujan sedang hingga lebat di antaranya Jombang, Gudo, Bandarkedungmulyo, Mojokerto, Pasuruan, Bondowoso, Jember, Malang, Pakis, Jambung, Kota Malang, Seluruh kecamatan Kota Malang, Blitar, Trenggalek, Kediri, Gresik, Lamongan, Madiun, Nganjuk, Bondowoso, Probolinggo, Jember, Kota Batu, Tulungagung, Ponorogo, dan Purwosari. (dwia/idh)
Review Kapasitas Public Health Emergency Operation Center (PHEOC) di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Kesehatan Kab. Maros dan Dinas Kesehatan Kota Makassar
{tab title=”Kerangka Acuan Kegiatan” class=”green”}
Kerangka Acuan Kegiatan
Review Kapasitas Public Health Emergency Operation Center (PHEOC) di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Kesehatan Kab. Maros dan Dinas Kesehatan Kota Makassar
6 – 9 April 2021
LATAR BELAKANG
Indonesia rentan terhadap bencana alam, terutama gempa bumi, tsunami, dan bencana hidro-meteorologis karena letak geografisnya, dan hal ini juga yang meningkatkan kerentanan terhadap bencana non alam seperti pandemi COVID-19, dimana posisi yang strategis sebagai tempat transit untuk perjalanan bisnis maupun wisata internasional. Selama bencana alam, dinkes memberikan layanan dukungan kesehatan yang diperlukan seperti surveilans epidemiologi, pengobatan penyakit menular dan tidak menular, dan manajemen bencana. Kapasitas kesehatan saat bencana tidak selalu pelayanan kesehatan, dengan diperkuatnya epidemiologi dan surveillans saat bencana, maka relawan kesehatan (Emergency medical team/ EMT) akan menjadi salah satu bentuk potensi sumberdaya untuk memperkuat SKDR saat bencana atau krisis kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan di pengungsian. Pada situasi seperti ini diperlukan suatu koordinasi dan kolaborasi lintas program dan lintas sektor untuk penanggulangan yang komprehensif dan terintegrasi. Oleh sebab itu, dibutuhkan sebuah Public Health Emergency Operations Center (PHEOC) sebagai wadah komunikasi dan koordinasi berbagai pihak terkait.
PHEOC dipandang sebagai komponen kesiapsiagaan darurat dan digunakan untuk koordinasi multi lembaga merespon bahaya termasuk bencana alam, dan non alam seperti tumpahan bahan kimia, insiden radionuklir, darurat kemanusiaan dan wabah penyakit. Dalam perannya memantau kejadian dengan menggunakan berbagai data, meningkatkan komunikasi antar personal kesehatan dan manajemen darurat. Operasional PHEOC dalam keadaan darurat mengacu pada struktur organisasi berbasis Incident Command System (ICS). PHEOC akan terus beroperasi melalui pengawasan kegiatan rutin dalam melayani kebutuhan kesehatan masyarakat selama periode wabah dan non wabah. Dengan demikian dapat dipastikan model keberlanjutan PHEOC dapat dilakukan melalui analisis rutin dan pengawasan data (sistem surveilans). Dan ini tentu harus didukung dengan fasilitas yang memadai (logistik operasional).
TUJUAN
Menilai PHEOC di level provinsi dan kabupaten mulai dari struktur kelembagaannya, komando dan koordinasi, teknis operasional dan aspek epidemiologi, dalam koordinasi dan respon penanggulangan KLB/wabah/KKM di berbagai level yang terkait baik secara horisontal maupun vertikal.
OUTPUT KEGIATAN
Hasil penilaian aspek-aspek komando dan koordinasi, logistic, surveillans komunikasi risiko dan promosi Kesehatan yang perlu disiapkan dalam operasi PHEOC dalam meningkatkan kesiapsiagaan penanggulangan KKM di wilayan provinsi dan kabupaten.
BENTUK KEGIATAN
Tim akan mengunjungi dinas kesehatan, kemudian melaksanakan diskusi dan menilai aspek – aspek komando dan koordinasi, logistik, surveillans komunikasi risiko dan promosi Kesehatan PHEOC di dinas kesehatan.
TEMPAT KEGIATAN
- Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
- Dinas Kesehatan Kab. Maros
- Dinas Kesehatan Kota Makasar
PESERTA
Peserta dari masing – masing dinas terdiri dari:
- Bidang Pengendalian Penyakit (P2)
- Sie Surveillans
- Sie Krisis Kesehatan
- Bidang Yankes
- Sie Rujukan
Jadwal dan Materi Kegiatan
Hari, tgl : Selasa – Rabu, 6 – 7April 2021
Peserta : Dinas Kesehatan dan BPBD Provinsi Sulawesi Selatan
Dinas Kesehatan dan BPBD Kota Makassar
Tempat : Hotel Almadera, Makasar
| Selasa, 6 April 2021 | ||
| 09.00 – 09.30 WITA |
Pengantar Pengantar dan pembukaan
|
Tim FKKMK UGM (dr. M. Hardhantyo P., MPH, Ph.D) Kepala Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Selatan Sekretaris Daerah Prov. Sulawesi Selatan |
| 09.30 – 10.00 WITA |
Paparan Materi – Konsep PHEOC – Surveilans – Penjelasan Instrumen |
dr. Bella Donna,MKes dr. Riris Andono Ahmad, MPH, Ph.D Apt. Gde Yulian Yogadhita,M.Epid |
| 10.00 – 10.15 WITA | ||
| 10.15 – 12.30 WITA |
Pembagian kelompok
FGD (2 Kelompok) |
dr. Riris Andono Ahmad, MPH, Ph.D dr. Bella Donna,MKes Apt. Gde Yulian Yogadhita,M.Epid Madelina Ariani, SKM, MPH Happy Pangaribuan, SKM, MPH |
| 12.30 – 13.30 WITA | Ishoma | |
| 13.30 – 14.30 WITA |
Melanjutkan FGD
Diskusi antar kelompok |
dr. Riris Andono Ahmad, MPH, Ph.D dr. Bella Donna,MKes Apt. Gde Yulian Yogadhita,M.Epid Madelina Ariani, SKM, MPH Happy Pangaribuan, SKM, MPH |
| 14.30 – 15.00 WITA | Penutup | dr. M. Hardhantyo P., MPH, Ph.D |
| Selasa, 7 April 2021 | ||
| 09.00 – 09.30 WITA |
Pengantar
Pengantar dan pembukaan |
Tim FKKMK UGM (dr. M. Hardhantyo P., MPH, Ph.D) Kepala Dinas Kesehatan Kota Makasar Sekretaris Daerah Kota Makasar |
| 09.30 – 10.00 WITA |
Paparan Materi – Konsep PHEOC – Surveilans – Penjelasan Instrumen |
dr. Bella Donna,MKes dr. Riris Andono Ahmad, MPH, Ph.D Apt. Gde Yulian Yogadhita,M.Epid |
| 10.00 – 10.15 WITA | Rehat | |
| 10.15 – 12.30 WITA |
Pembagian kelompok
FGD (2 Kelompok) |
dr. Riris Andono Ahmad, MPH, Ph.D dr. Bella Donna,MKes Apt. Gde Yulian Yogadhita,M.Epid Madelina Ariani, SKM, MPH Happy Pangaribuan, SKM, MPH |
| 12.30 – 13.30 WITA | Ishoma | |
| 13.30 – 14.30 WITA |
Melanjutkan FGD
Diskusi antar kelompok |
dr. Riris Andono Ahmad, MPH, Ph.D dr. Bella Donna,MKes Apt. Gde Yulian Yogadhita,M.Epid Madelina Ariani, SKM, MPH Happy Pangaribuan, SKM, MPH |
| 14.30 – 15.00 WITA | Penutup | dr. M. Hardhantyo P., MPH, Ph.D |
Peserta : Dinas Kesehatan dan BPBD Kabupaten Maros
Tempat : Hotel Grand Town, Maros
| Kamis, 8 April 2021 | ||
| 09.00 – 09.30 WITA |
Pengantar
Pengantar dan pembukaan |
Tim FKKMK UGM (dr. M. Hardhantyo P., MPH, Ph.D) Kepala Dinas Kesehatan Kab. Maros Sekretaris Daerah Kab. Maros |
| 09.30 – 10.00 WITA |
Paparan Materi – Konsep PHEOC – Surveilans – Penjelasan Instrumen |
dr. Bella Donna,MKes dr. Riris Andono Ahmad, MPH, Ph.D Apt. Gde Yulian Yogadhita,M.Epid |
| 10.00 – 10.15 WITA | Rehat | |
| 10.15 – 12.30 WITA |
Pembagian kelompok
FGD (2 Kelompok) |
dr. Riris Andono Ahmad, MPH, Ph.D dr. Bella Donna,MKes Apt. Gde Yulian Yogadhita,M.Epid Madelina Ariani, SKM, MPH Happy Pangaribuan, SKM, MPH |
| 12.30 – 13.30 WITA | Ishoma | |
| 13.30 – 14.30 WITA |
Melanjutkan FGD
Diskusi antar kelompok |
dr. Riris Andono Ahmad, MPH, Ph.D dr. Bella Donna,MKes Apt. Gde Yulian Yogadhita,M.Epid Madelina Ariani, SKM, MPH Happy Pangaribuan, SKM, MPH |
| 14.30 – 15.00 WITA | Penutup | dr. M. Hardhantyo P., MPH, Ph.D |
| Hari, tgl | : | Jumat , 9 April 2021 |
| Kegiatan | : | Kunjungan Lapangan |
| Peserta | : | Tim Bencana/ Krisis Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makasar dan Kabupaten Maros |
| Tempat | : | Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makasar dan Kabupaten Maros |
PENUTUP
Demikian Kerangka Acuan Kegiatan Penilaian Kapasitas Public Health Emergency Operation Center (PHEOC) Provinsi Sulawesi Selatan. Kami berharap Dinas Kesehatan dapat memahami aspek-aspek yang terdapat dalam PHEOC. Sebagai lembaga riset dan konsultasi, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) dan Pusat Kedokteran Tropis Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM akan memberikan sumbangan pengembangan inovasi dalam dunia keilmuan peningkatan kesiapsiagaan emergensi di daerah.
{tab title=”Reportase” class=”blue”}
Reportase
Review Kapasitas Public Health Emergency Operation Center (PHEOC) di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Kesehatan Kab. Maros dan Dinas Kesehatan Kota Makassar
6 – 9 April 2021
{slider title=”Selasa, 6 April 2021″ class=”red” open=”false”}
Review Kapasitas PHEOC di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
Dok. PKMK FK-KMK UGM “Peserta Review Kapasitas PHEOC di Dinas Kesehatan Prov. Sulsel”
Selasa, 6 April 2021 sejak pukul 09.30 hingga 15.00 WITA telah diselenggarakan kegiatan review kapasitas Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan untuk Public Health Emergency Operation Center atau PHEOC. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan latar belakang ancaman ketahanan kesehatan global baik dari bencana alam dan non alam yang dapat menimbulkan kegawatdaruratan kesehatan masyarakat/ KKM, seperti kasus pandemi COVID-19. Untuk itu, PKMK FK – KMK UGM di bawah koordinasi Kementerian Kesehatan, Project HOPE, CDC dan INSPIRASI memilih Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pilot project kegiatan ini.
Dimoderatori oleh Madelina Ariani, sebagai salah satu peneli/konsultan, dimulai dengan penyampaian safety briefing dan protokol kesehatan oleh pihak hotel, dilanjutkan pengantar oleh Director Program dari Improving Quality of Disease Preparedness, Surveillance and Response in Indonesia/ INSPIRASI yakni dr. M. Hardantyo P, MPH, Ph.D. Dalam pengantarnya dijelaskan mengenai rangkaian kegiatan dalam satu tahun berjalan ini, dimulai sejak pembuatan instrumen PHEOC, review kapasitas hingga perumusan upaya intervensi untuk penguatan PHEOC yang dibutuhkan kedepannya di Provinsi Sulawesi Selatan.
Dibuka oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, dr. H. Muhammad Ichsan Mustari, MHM yang menyampaikan bahwa respon bencana tidak terlepas dari kesiapsiagaan, perencanaan, dan pemulihan yang tidak hanya untuk kasus emergensi medis tetapi juga kesehatan masyarakat. Upaya emergensi medis dan kesehatan masyarakat biasanya dilaksanakan secara terpisah dan ini merupakan tantangan besar, bagaimana kita dapat bekerjasama bukan sama – sama bekerja tetapi tidak ada koordinasi yang baik. Ichsan juga menyampaikan penguatan pada sisi kebijakan dan pembiayaan dalam penguatan 19 area teknis JEE dan kegiatan PHEOC ini agar tidak hanya fokus di respon surveilans karena tanpa kebijakan dan rencana yang baik akan mempersulit respon ke depannya. Tidak hanya itu, Ichsan juga berpesan untuk memperkuat kemampuan analisis data menjadi informasi bagi staf surveilans. Surveilans ini seperti CCTV, ada atau tidak ada pencurian, CCTV tetapi melakukan pemantauan dan memberikan tanda jika ada hal-hal yang mencurigakan terjadi, begitu juga yang diharapkan dari sisi surveilans sebagai tim operasional dari PHEOC ini ke depannya.
Dok. PKMK FK-KMK UGM “Penyampaian materi Konsep PHEOC (kiri) dan Surveilans (kanan)
Pada penyampaian materi Konsep PHEOC oleh dr. Bella Donna, menyampaikan bahwa PHEOC belum familiar. Mengacu pada Permenkes Nomor 75 Tahun 2019 tentang penanggulangan krisis kesehatan terdapat dua respon cepat dalam penanggulangan bencana yaitu emergency response dan public health response. Respon ini diluar kegiatan sehari – hari yang dilakukan oleh dinas kesehatan. Dalam upaya kedaruratan kesehatan masyarakat perlu dibentuk PHEOC. Masalah kesehatan saat benccana disebut dengan PHiE (Public Health in Emergency), sementara wabah/KLB/bencana non alam disebut dengan (Public Health Emergency). Dalam sebuah pengorganisasian harapannya PHEOC menggunakan sistem komando, supaya jelas pembagian tugas siapa melakukan apa. Selanjutnya Gde Yulian Yogadhita menampilkan tools PHEOC yang akan di – review bersama peserta. Ada sekitar 49 pertanyaan, pertanyaan pertama terkait koordinasi dan kebijakan. Tools ini mengacu pada WHO framework for a Public Health Emergency Operations Centre, November 2015 (Annex IX).
Selanjutnya dr. Riris Andono menyampaikan materi surveilance strategy and response. Materi ini membicarakan bagaimana konsep PHEOC itu ada dalam surveilans. Publich Health Surveilans bertujuan memberikan proteksi kesehatan bagi populasi, cara proteksi ini ketika kita mampu mengurangi kasus penyakit. Berbicara terkait PHEOC ancaman public health bukan hanya penyakit tetapi juga bencana. Kita bisa memberikan proteksi ketika mengurangi kejadian outbreak dan mengadakan program kesehatan yang baik. Surveilans yang lebih spesifik akan mampu memberikan respon cepat dan ini didukung sistem surveilans yang sederhana, sensitif dan cepat.
Pembagian Kelompok
Peserta berasal dari BPBD yang dihadari oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, beserta staf yang sehari – hari bertugas sebagai analis bencana. Sedangkan dari Dinas Kesehatan Provinsi berasal dari Bidang P2, Bidang Yankes, Sie Rujukan, Sie Surveilans, dan Krisis Kesehatan. Apt. Gde Yulian Yogadhita kemudian memimpin pembagian kelompok menjadi kelompok kebijakan koordinasi dan surveilans. Kelompok kebijakan dipandu oleh dr. Bella Donna dan Madelina. Sedangkan kelompok surveilans oleh Apt. Gde Yulian, Happy Pangaribuan, dan dr Riris Andono.
FGD berlangsung kurang lebih 4 jam dengan rehat makan siang. Terdapat 46 pertanyaan yang terbagi menjadi 9 sub bahasan koordinasi dan kebijakan, rencana operasional, infrastruktur fisik, infrastruktur teknologi, sistem informasi dan data, sumber daya manusia, pelatihan, pemantauan dan evaluasi, dan pemberdayaan keberlanjutan. Secara garis besar bahwa PHEOC dan kebijakan untuk PHEOC belum ada di level Provinsi Sulsel. Namun, ada SK tim TRC PHEOC oleh Dinkes Prov Sulsel. Tim ini terdiri dari orang surveilans dan lintas OPD terkait. Fungsi dan peran PHEOC lebih banyak dipegang oleh bidang surveilans. Fasilitas PHEOC dalam hal ini kita anggap dikelola bidang surveilans belum terpenuhi dengan layak. Seperti bangunan belum disertifikasi tahan gempa, ruangan tidak cukup untuk semua fungsi PHEOC, ketidaklayakan fasilitas audiovisual dan sebagainya. PHEOC mengumpulkan, memproses dan berbagi data epidemiologi lapangan dan menvisualisasikan hasil analisis data tersebut dalam bentuk buletin mingguan.
Penutupan dan rencana tindak lanjut
Pada penutupan moderator menyampaikan hasil analisis silang dari diskusi kedua kelompok dan selanjutnya tim akan berkunjung ke Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel untuk melakukan verifikasi data. Jika ada data – data terkait boleh segera dikirimkan ke tim.
Reporter :
Madelina Ariani dan Happy R Pangaribuan
Divisi Manajemen Bencana PKMK FK-KMK UGM
{slider title=”Rabu, 7 April 2021″ class=”blue”}
Review Kapasitas PHEOC di Dinas Kesehatan Kota Makassar
Dok. PKMK FK-KMK UGM “Peserta Review Kapasitas PHEOC Dinkes Kota Makasar”
Rabu, 7 April 2021 sejak pukul 10.00 hingga 15.00 WITA kembali diselenggarakan kegiatan review kapasitas Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk PHEOC atau Public Health Emergency Operation Center yang kali ini untuk Kota Makassar. Dimoderatori oleh Madelina Ariani, sebagai salah satu peneli/konsultan, dimulai dengan penyampaian safety briefing dan protokol kesehatan. Dilanjutkan pengantar oleh Director Program dari INSPIRASI/ Improving Quality of Disease Preparedness, Surveillance and Response in Indonesia yakni dr. M. Hardantyo P, MPH, Ph.D. Dalam pengantarnya dijelaskan mengenai rangkaian kegiatan dalam satu tahun berjalan ini, dimulai sejak pembuatan instrumen PHEOC, review kapasitas hingga perumusan upaya intervensi untuk penguatan PHEOC yang dibutuhkan ke depannya di Provinsi Sulawesi Selatan.
Dibuka oleh Kabid Yankes dr. Sri Rimayani, SPKK, M.Tr. Adm Kes yang mewakili Kepala Dinas Kesehatan Kota Makasar. Dinas Kesehatan Kota Makasar sangat menyambut baik dukungan kapasitas untuk merespon kedaruratan kesehatan masyarakat seperti ini ke depannya. Di Makassar ada 47 puskesmas diantaranya 21 rawat inap, tentu ini merupakan kapasitas penting yang harus dikuatkan untuk mendukung kegiatan surveilans harian yang harapannya mampu mendeteksi potensi kedaruratan masyarakat secara tepat dan cepat. Surveilans seperti inilah yang diharapkan nanti mampu menjadi early warning system kita di bidang kesehatan.
Dok. PKMK FK-KMK UGM “Sesi pengantar dan pembukaan (kiri), pembagian kelompok (kanan)
Pada penyampaian materi konsep PHEOC, dr. Bella Donna menyebutkan PHEOC ini belum familiar di daerah, masih sering dibahas di nasional namun sepertinya belum aktif. Bencana apapun yang terjadi pasti berdampak pada kesehatan sehingga perlu respon cepat di luar kegiatan sehari – hari. Harapannya pada saat respon, pelayanan kesehatan tetap bisa berjalan dengan baik. setiap negara harus meningkatkan kapasitas inti untuk menghadapi ancaman penyakit lewat surveilans, preparedness, komunikasi dan respon. Dari PHEOC yang dibutuhkan ada pos koordinasi, komunikasi dan kolaborasi artinya PHEOC tidak bisa berjalan sendiri. Renops berasal dari renkon yang disusun. Terkait sistem komando, sistem ini bisa digunakan pada bencana non alam, yang perlu adalah fungsinya disiapkan dalam sistem pengorganisasian.
Penyampaian materi terkait surveilance strategy and response disampaikan oleh dr. Riris Andono. Komponen surveilans penting dalam kemampuan kita untuk deteksi dini dan surveilans ini mendukung untuk pengambilan keputusan. Surveilans yang baik akan merespon kalau ada ancaman masyarakat misalnya outbreak penyakit sehingga dapat mengurangi kasus penyakit. Terdapat 2 sistem surveilans yang berbeda. Bicara tentang respons terencana biasanya sistemnya sudah ada dalam program tersebut. Sementara surveilans untuk respon cepat, sistemnya secara spesifik ada di dalam surveilans. Ada perbedaan karakteristik di kedua sistem tersebut, bagi sistem surveilans respon terencana maka surveilans harus sederhana, fleksibel atau bisa manfaatkan di berbagai daerah dan lengkap. Surveilans yang sifatnya merespon secara cepat maka sistem surveilans harus bisa mendeteksi sedini mungkin, artinya sistem surveilans sangat simple, sangat sensitif, fleksibel, dan tepat waktu.
Sebelum pembagian kelompok Gde menampilkan tools PHEOC yang akan di – review bersama, ada 9 kriteria dalam tools dan ada pertanyaan terbuka. Tool ini mengacu pada WHO framework for a Public Health Emergency Operations Centre, November 2015 (Annex IX). Jika ada dokumen yang membantu seperti renkon/renops akan dibahas bersama juga sebagai verifikasi dokumen. Struktur PHEOC ini juga akan kita bahas apakah masuk ke dalam satgas COVID-19 atau bentuknya masuk ke fungsi Pusdalops BPBD. Alur informasi surveilans akan banyak dibahas tentang SKDR yang selama ini dilakukan oleh dinas kesehatan.
Pembagian Kelompok
Peserta berasal dari BPBD yang dihadari oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, beserta staff yang sehari – hari bertugas sebagai analis bencana. Sedangkan dari Dinas Kesehatan Provinsi berasal dari Bidang P2, Bidang yankes, Sie rujukan, sie surveilans, dan Krisis Kesehatan. Apt. Gde Yulian Yogadhita kemudian memimpin pembagian kelompok menjadi kelompok kebijakan koordinasi dan Surveilans. Kelompok kebijakan dipandu oleh dr. Bella Donna dan Madelina. Sedangkan kelompok surveilans oleh Apt. Gde, Happy P, dan dr Riris Andono.
FGD berlangsung kurang lebih 4 jam dengan rehat makan siang. Terdapat 46 pertanyaan yang terbagi menjadi 9 sub bahasan: koordinasi dan kebijakan, rencana operasional, infrastruktur fisik, infrastruktur teknologi, sistem informasi dan data, sumber daya manusia, pelatihan, pemantauan dan evaluasi, dan pemberdayaan keberlanjutan. Secara garis besar, Dinkes Kota Makasar belum memiliki rencana kontijensi bidang kesehatan untuk merespon bencana, kecuali renkon banjir yang diinisiasi bersama dengan BPBD. begitu juga untuk penanganan COVID-19, semua kegiatan dilakukan dengan memaksimalkan tupoksi harian, refocusing anggaran, dan bertugas merespon rencana operasi harian sesuai dengan arahan ahli/ pejabat yang ada di satgas. Namun, menarik mengenai kapasitas tim TGC yang fleksibel dan scalable yang melibatkan seluruh PKM di Makassar untuk merespon seluruh jenis bencana, tentunya ini menjadi sumber daya yang strategis untuk dikembangkan mendukung PHEOC kedepannya. Fungsi dan peran PHEOC masuk dalam bidang surveilans dinas kesehatan.
Penutupan dan Rencana Tindak Lanjut
Secara keseluruhan kegiatan review ini berjalan dengan baik. Seluruh informasi yang dibutuhkan dalam menajwab pertanyaan kuesioner dapat difasilitasi oleh peserta. Pada penutupan moderator menyampaikan hasil analisis silang dari diskusi kedua kelompok dan selanjutnya tim akan berkunjung ke Dinas Kesehatan Kota Makassar pada Jumat, 9 April 2021.
Reporter :
Madelina Ariani dan Happy R Pangaribuan
Divisi Manajemen Bencana PKMK FK-KMK UGM
{slider title=”Kamis, 8 April 2021″ class=”green”}
Review Kapasitas PHEOC di Dinas Kesehatan Kabupaten Maros
Dok. PKMK FK-KMK UGM “Acara Pembukaan Review PHEOC Dinkes Kab. Maros”
Sambutan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maros, dr. H. Muhammad Yunus, S.Ked, M.Kes. 14 Puskesmas di Kabupaten Maros yang semuanya memiliki PSC, dan koordinator PSC ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Maros. Pihaknya sangat mengapresiasi terpilihnya Maros untuk penguatan kapasitas PHEOC kedepannya agar dapat memaksimalkan deteksi kegawatdaruratan Kesehatan Masyarakat karena selama ini, PSC memang berbasis media sehingga dengan adanya PHEOC ke depannya harapannya masalah kesehatan masyarakat mendapat perhatian lebih. Perkembangan COVID-19 di Kabupaten Maros hanya 4 persen dan angka kesembuhan 94% begitu juga dengan angka kematian yang lebih rendah dari standar nasional.
Sambutan dan pembukaan oleh Sekertaris Daerah Kabupaten Maros, Andi Davied Syamsuddin, S.STP, M.Si kami sangat menyambut jika PHEOC ini kedepannya ada di Kabupaten Maros sehingga mampu mendeteksi potensi masalah – masalah kesehatan masyarakat, wabah KLB, termasuk memperkuat surveilans berbasis kesehatan masyarakat.
Materi konsep PHEOC disampaikan oleh dr. Bella Donna. Permenkes Nomor 75 Tahun 2019 tentang krisis kesehatan menyebutkan bahwa dinas kesehatan membutuhkan respon cepat diluar kegiatan sehari – hari, karena pada dasarnya bencana apapun yang terjadi akan berdampak pada klaster kesehatan. Berbicara tentang ketahanan kesehatan IHR 2005, mengarahkan setiap negara harus meningkatkan kapasitas inti untuk menghadapi penyakit melalui surveilans, preparedness, komunikasi dan respon. Dalam situasi bencana kesehatan masyarakat terbagi menjadi dua yaitu PHiE yang melihat masalah kesehatan pada saat bencana alam dan PHE masuk dalam wabah/KLB. Kedua kesehatan masyarakat tersebut merupakan bagian dari PHEOC. Harapannya PHEOC jika sudah berjejaring dnegan pihak lainnya, jelas pembagian tugas pada struktur organisasi yang ada.
Selanjutnya penyampaian materi terkait surveilance strategy and response oleh dr. Riris Andono. PHEOC itu fungsinya untuk mendeteksi secara dini jika ada ancaman kesehatan, merespon dengan cepat supaya tidak terjadi krisis kesehatan. Jika terjadi krisis kesehatan bisa dikendalikan. Sistem surveilans ini akan membantu identifikasi maslah secara cepat, merespon secara cepat dan mendeteksi dini. Inilah ynag disebut dengsn surveilans respon cepat. Inti dari surveilans ini untuk memonitor situasi.
Pada pengenalan tools oleh Gde Yulian Yogadhita, menyebutkan instrumen ini diadaptasi dari kerangka kerja WHO framework for a Public Health Emergency Operations Centre, November 2015 (Annex IX). BPBD Kab. Makasar belum memiliki Pusdalops, secara garis besar fasilitas yang dibutuhkan PHEOC ini seperti Pusdalops BPBD. Fungsinya ada di bagaian surveilan atau di bagian rujukan. Dalam lembar penilaian tersebut aka nada 9 topik yang akan dibahas bersama. Kegiatan ini bukan untuk menilai namun me – review kira-kira apa yang perlu kita kembangkan dalam PHEOC Kabupaten Maros.
Pembagian Kelompok
Peserta review PHEOC hari ini lebih lengkap dari peserta dua hari pertemuan sebelumnya. Peserta berasal dari BPBD bidang kesiapsiagaan bencana, Dinas Kesehatan bidang pengendalian penyakit mular dan penyakit tidak menular, seksi surveilans, bidang krisis kesehatan dan bidang layanan kesehatan. Apt. Gde Yulian Yogadhita kemudian memimpin pembagian kelompok menjadi kelompok kebijakan koordinasi dan Surveilans. Kelompok kebijakan dipandu oleh dr. Bella Donna dan Madelina. Sedangkan kelompok surveilans oleh Apt. Gde, Happy P, dan dr Riris Andono.
Terdapat 46 pertanyaan yang terbagi menjadi 9 sub bahasan : koordinasi dan kebijakan, rencana operasional, infrastruktur fisik, infrastruktur teknologi, sistem informasi dan data, sumber daya manusia, pelatihan, pemantauan dan evaluasi, dan pemberdayaan keberlanjutan. Dinas Kesehatan Kabupaten Maros dapat dikatakan hampir tidak memiliki kapasitas untuk PHEOC saat ini baik dari sisi kapasitas pengetahuan, SDM, dan pembiayaan. BPBD Kab. Maros juga masih beranggapan bahwa urusan bencana non alam hanya urusan orang kesehatan. Dinkes dan BPBD tidak terlibat dalam dalam satgas covid kab. maros. Meski demikan terlihat jelas penunjukan tim satgas dinkes dan tim satgas dinkes ini langsung terhubungan ke satgas covid kabupaten.
Dok PKMK FK-KMK UGM “Kunjungan ke Dinkes Kab. Maros”
Kunjungan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Maros
Setelah acara selesai, tim menuju Dinas Kesehatan Kabupaten Maros untuk verifikasi dokumen atau prosedur lainnya berdasarkan hasil diskusi kelompok. Kelompok kebijakan banyak berdiskusi dengan petugas PSC 119 Dinkes dan menanyakan terkait SOP yang ada dan bagimana operasi petugas ketika mendapatkan telepon layanan emergensi dari masyarakat. PSC 119 ini masih baru dibentuk dan masih dalam tahap pengembangan. Sementara kelompok surveilans mengunjungi ruangan bidang surveilans dan melihat langsung petugas mengoperasikan SKDR. Petugas juga menunjukkan contoh bulletin mingguan yang diterbitkan dan analisis data dalam bentuk visual.
Penutup dan Rencana Tindak Lanjut
Proses review dan kinjungan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Maros berjalan dengan baik. Dinas kesehatan terbuka dan menyambut baik hasil review ini dan bagaimana rencana tindak lanjutnya ke depan. Tim akan menyusun hasil review dan menuliskan rekomendasi terkait hal apa yang perlu dikembangkan dan diperbaiki pada PHEOC Dinkes Kab. Maros. Harapannya PHEOC yang ada bukan bersifat ad hoc namun bersifat berkelanjutan.
Reporter :
Madelina Ariani dan Happy R Pangaribuan
Divisi Manajemen Bencana PKMK FK-KMK UGM
{slider title=”Jumat, 9 April 2021″ class=”grey”}
Kunjungan ke Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas Kesehatan Kota Makassar
Dok. PKMK FK – KMK UGM “Kunjungan ke Dinkes Provinsi Sulsel (kiri) dan Dinkes Kota Makassar (kanan)”
Hari ini tim mengunjungi dinas kesehatan untuk melakukan verifikasi dokumen yang ada berdasarkan hasil review yang sudah dilakukan pada 7 dan 8 April lalu. Kondisi di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan saat ini sedang ada pengalihan penggunaan ruangan karena gedung dinas baru mengalami kebakaran beberapa waktu lalu. Tim berdiskusi langsung dengan bidang krisis kesehatan dan seksi surveilans mengenai bagaimana gambaran umum penanganan krisis kesehatan dan penanganan surveilans di dinas kesehatan. Dalam pengembangan program krisis kesehatan, dinas kesehatan berkoordinasi langsung dengan Pusat Krisis Kemenkes. Untuk alur dan SOP terkait PHEOC belum lengkap. Saat ini yang ada adalah renkon banjir dan ini dari BPBD dimana di dalam dokumen ada satu bagian peran dari sektor kesehatan. Sementara renkon untuk bencana non alam belum ada. Dinkes juga menunjukkan SK Satgas penanganan COVID-19 di provinsi Sulawesi Selatan. Khusus penanganan KLB selama ini dilakukan langsung oleh Tim Gerak Cepat. Staf surveilans juga menunjukkan contoh buletin mingguan yang menggunakan sistem SKDR dan bagaimana operasi sistem SKDR.
Dok. PKMK FK-KMK UGM “Renkon KKM Mers-Cov Kota Makassar (kiri) dan SK TGC KLB/Wabah Prov Sulsel (kanan)
Sebelumnya Dinkes Kota Makassar menyebutkan belum pernah memiliki renkon KKM namun setelah diverifikasi ternyata Dinkes Kota Makassar sudah memiliki renkon Penanggulangan KKM Mers-Cov tahun 2016. Dalam renkon tersebut terdapat sistem komando, alur pengambilan keputusan mulai dari penerimaan informasi, pelaporan, pelibatan dan koordinasi. Bidang surveilans juga menunjukkan alur SKDR yang digunakan selama ini dan visualisasi hasil analisis data melalui bulletin mingguan. Dinkes Kota Makassar tidak memiliki PSC 119, namun segala keluhan masyarakat tergabung dalam Call Center 112. Call center 112 ini yang akan meneruskan informasi dari masyarakat ke SKPD terkait. Sekarang Dinkes Kota Makassar tergabung dengan program “Makassar Recovery” dalam penanganan COVID-19. Program ini di bawah naungan Walikota Makassar, yang melakukan konsep kegiatan, anggaran dari pemerintah Kota Makassar.
Penutup dan Rencana Tindak Lanjut
Secara keseluruhan kegiatan berjalan dengan baik. Selanjutnya tim dari PKMK FK – KMK UGM akan menganalisis hasil review dan kunjungan untuk melihat hal apa yang perlu diperbaiki dalam pengembangan PHEOC di Dinkes Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinkes Kota Palu. Pengembangan PHEOC menjadi suatu kegiatan dalam jangka panjang.
Reporter :
Happy R Pangaribuan
Divisi Manajemen Bencana PKMK FK-KMK UGM
{/sliders}
{/tabs}
Pengenalan Tools Public Health Emergency Operations Centre (PHEOC) untuk Peningkattan Kesiapsiagaan Emergensi
{tab title=”Kerangka Acuan Kegiatan” class=”blue”}
Pengenalan Tools Public Health Emergency Operations Centre (PHEOC) untuk Peningkattan Kesiapsiagaan Emergensi
Kamis, 1 April 2021
LATAR BELAKANG
Bencana kesehatan, baik yang alam maupun non alam atau disebut juga kejadian kedaruratan kesehatan masyarakat (KKM) maupun KLB/wabah seringkali diikuti dengan kejadian yang sangat cepat, menyerang banyak orang dan wilayah yang bisa sangat luas, serta dapat menimbulkan kecemasan berbagai pihak. Pada situasi seperti ini diperlukan suatu koordinasi dan kolaborasi lintas program dan lintas sektor untuk penanggulangan yang komprehensif dan terintegrasi. Oleh sebab itu, dibutuhkan sebuah Public Health Emergency Operations Center (PH-EOC) sebagai wadah komunikasi dan koordinasi berbagai pihak terkait. Kegiatan ini akan merumuskan instrumen untuk menilai PH-EOC di level propinsi dan kabupaten mulai dari struktur kelembagaannya, komando dan koordinasi, teknis operasional dan aspek epidemiologi, dalam koordinasi dan respon penanggulangan KLB/wabah/KKM di berbagai level yang terkait baik secara horisontal maupun vertikal.
PHEOC dipandang sebagai komponen kesiapsiagaan darurat dan digunakan untuk koordinasi multi lembaga merespon bahaya termasuk bencana alam,dan non-alam seperti tumpahan bahan kimia, insiden radionuklir, darurat kemanusiaan dan wabah penyakit. Dalam perannya memantau kejadian dengan menggunakan berbagai data, meningkatkan komunikasi antar personal kesehatan dan manajemen darurat. Operasional PHEOC dalam keadaan darurat mengacu pada struktur organisasi berbasis Incident Command System (ICS). PHEOC akan terus beroperasi melalui pengawasan kegiatan rutin dalam melayani kebutuhan kesehatan masyarakat selama periode wabah dan nonwabah. Dengan demikian, dapat dipastikan model keberlanjutan PHEOC dapat dilakukan melalui analisis rutin dan pengawasan data (sistem surveilans). Hal tersebut tentu harus didukung dengan fasilitas yang memadai (logistik operasional).
TUJUAN
Mengenalkan aspek – aspek yang terdapat dalam tools Public Health Emergency Operations Centre (PHEOC) untuk meningkatkan kesiapsiagaan emergensi
OUTPUT KEGIATAN
Peserta memahami aspek – aspek komando dan koordinasi, logistik, surveillans komunikasi risiko dan promosi Kesehatan yang perlu disiapkan dalam operasi PHEOC dalam meningkatkan kesiapsiagaan penanggulangan KKM di wilayah provinsi dan kabupaten.
PESERTA
Peserta berasal dari :
- Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
- Dinas Kesehatan Kota Makasar
- Dinas Kesehatan Kabupaten Maros
- BPBD Provinsi Sulawesi Selatan
- BPBD Kota Makassar
- BPBD Kab.Maros
Peserta dari masing – masing dinas terdiri dari:
- Bidang Pengendalian Penyakit (P2)
- Sie Surveillans
- Sie Krisis Kesehatan
- Bidang Yankes
- Sie Rujukan
Jadwal dan Materi Kegiatan
Hari tanggal : Kamis, 1 April 2021
Pukul : 13.00 – 16.00 WITA
Tempat : di tempat masing-masing
| Kamis, 1 April 2021 | ||
| Waktu | Materi/Kegiatan | Narasumber/ fasilitator |
| 13.00 – 13.10 | Pembukaan | |
|
13.10 – 13.40
13.40 – 13.50 |
Materi 1: Pengenalan tools PHEOC Diskusi |
Gde Yulian Yogadhita M.Epid, Apt |
|
13.50 – 14.20
14.20 – 14.30 |
Materi 2 : Sistem Komando dan Business Continuity Plan Diskusi |
dr. Bella Donna, M.Kes |
|
14.30 – 15.00
15.00 – 15.10 |
Materi 3 : Surveilans Diskusi |
dr.RirisAndono Ahmad, MPH |
|
15.10 – 15.40
15.40 – 15.50 |
Materi 4 : Manajemen Logistik Diskusi |
Gde Yulian Yogadhita M.Epid, Apt |
| 15.50 – 16.00 | Rencana Tindak Lanjut dan Penutupan | |
PENUTUP
Demikian Kerangka Acuan Kegiatan Pengenalan Tools Public Health Emergency Operations Centre (PHEOC) untuk Peningkatan Kesiapsiagaan Emergensi di Dinas Kesehatan. Kami berharap Dinas Kesehatan dapat memahami aspek – aspek yang terdapat dalam PHEOC. Sebagai lembaga riset dan konsultasi, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) dan Pusat Kedokteran Tropis Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM akan memberikan sumbangan pengembangan inovasi dalam dunia keilmuan peningkatan kesiapsiagaan emergensi di daerah.
{tab title=”Reportase” class=”red”}
Laporan Kegiatan
Pengenalan Tools Public Health Emergency Operation Center (PHEOC) untuk Peningkatan Kesiapsiagaan Emergensi
Kamis, 1 April 2021
Dok. PKMK FK-KMK UGM “Penyampaian Materi Konsep PHEOC”
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK – KMK UGM bekerjasama dengan Program Improving Quality of Disease Preparedness, Surveillance and Response in Indonesia (INSPIRASI). Pengenalan tools ini merupakan rangkaian kegiatan sebelum dilakukan review kapasitas daerah dalam menghadapi situasi Kegawatdaruratan Kesehatan Masyarakat/ KKM atau Public Health Emergency (PHE) dalam suatu sistem operation center atau Public Health Emergency Operation Center (PHEOC). Sub national yang terpilih untuk dilakukan review ini adalah Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makasar, dan Kabupaten Maros. Untuk itu, rangkaian kegiatan pengenalan tools ini dimulai dari penyampaian konsep mengenai PHEOC, sistem survielans dan pengenalan tools.
Dimoderatori oleh Happy Pangaribuan, kegiatan berjalan dengan lancar dan dihadiri oleh seluruh undangan yang berasal dari Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) daerah terpilih. Dalam pembukaan yang disampaikan oleh dr. Hardantyo disampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan dan respon untuk bencana non alam atau bencana kesehatan masyarakat. Hasil review kapasitas nanti akan sangat berguna untuk mendapatkan gap dalam membentuk atau memfungsikan PHEOC di daerah, Bisa jadi fungsinya sudah dikerjakan, apalagi dalam situasi pandemi seperti saat ini, dan ini yang perlu diidentifikasi.
Selanjutnya penyampaian konsep PHEOC oleh dr Bella Donna. PHEOC adalah pusat operasi saat kedaruratan yang berkonsentrasi pada kesehatan masyarakat. Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) bagian dari penanggulangan krisis kesehatan artinya menggunakan pendekatan klaster kesehatan. PHEOC dalam klaster kesehatan masuk di bagian sub klaster pengendalian penyakit. Dinkes juga perlu mempersiapkan Business Continuity Plan (BCP), bagaimana dinkes bisa melaksanakan kegiatan dengan keterbatasan anggaran dan keterbatasan SDM. PHEOC ini juga bagian dari program manajemen kesehatan masyarakat untuk kegiatan analisis risiko, respon dan pemulihan.
Penyampaian materi terkait surveilans dilewati dan akan disampaikan secara tatap muka pada pertemuan di Makasar. Gde Yulian Yogadhita, M.Epid, Apt menyampaikan konsep logistik dan pengenalan instrumenn PHEOC. Logistik merupakan salah satu bidang yang mendukung ICS. Bidang logistik ini termasuk dalam dukungan supaya bisa memberikan dukungan yang efektif dalam layanan. Pada instrument PHEOC, pertanyaan terbagi menjadi 9 kategori yaitu koordinasi dan kebijakan, rencana operasional, infrastruktur fisik, infrastruktur teknologi, sistem informasi dan data, sumber daya manausia, pelatihan, pemantauan dan evaluasi, dan pemberdayaan keberlanjutan.
Dok PKMK FK-KMK UGM “Sesi Diskusi dari Dinkes Prov. Sulsel (kiri) dan BPBD Prov. Sulsel (kanan)
Diskusi
- BPBD Provinsi menyampaikan renkon untuk bencana alam sudah ada. Hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana keterkaitan klaster kesehatan dengan klaster lainnya di BPBD. dr. Bella Donna merespon bahwa klaster atau PHEOC ini justru tidak akan mengubah apapun dan tetap akan berkoordinasi dengan BPBD. BPBD memiliki 8 klaster dan PHEOC masuk ke dalam sub klaster kesehatan bidang pengendalian penyakit.
- Masukan dari Dinkes Provinsi Sulteng perlu ada agenda pelatihan rutin ke depannya terkait penguatan PHEOC dalam bentuk simulasi. Penguatan dalam fungsi sistem selain untuk center – nya dan ini tentu berhubungan dengan sistem pengorganisasian juga.
- Dinkes Kab. Maros menyampaikan masalah yang dihadapai selama ini khususnya dalam penanganan pandemi COVID-19 adalah terkait koordinasi antara dinas kesehatan provinsi, BPBD dan dinas kesehatan kabupaten. Renkon yang dibuat oleh BPBD perlu disinergikan dengan renkon yang ada di dinas. Hal yang harus dipahami juga, ada atau tidak adanya bencana, renkon ini harus segera disusun. Gde Yulian merespon, hal ini ah yang akan kita kaji melalui instrumen PHEOC, apakah ada hubungan yang harmonis antar lintas sektor.
Secara keseluruhan kegiatan ini berjalan dengan baik. Tim penyelenggaran menyampaikan kembali kegiatan ini akan dilanjutkan dengan review kapasitas PHEOC di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Kesehatan Kota Makasar dan Dinas Kesehatan Kabupaten Maros pada 6-9 April 2021 di Makasar.
Reporter :
Madelina Ariani dan Happy R Pangaribuan
Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM
{tab title=”Gallery” class=”green”}
[widgetkit id=62]
{/tabs}
Transisi menuju Fase Pemulihan Pandemik COVID-19
Dalam proses transisi untuk pulih dari pandemic COVID-19 membutuhkan dukungan penyesuaian dan perbaikan kebijakan dari pemerintah. Pandemik ini menuntut kita untuk berpikir lebih jauh terkait siklus manajemen risiko bencana dalam kasus biologis dan kemungkinan terancam bahaya bencana lainnya. Artikel berikut membahas arahan kebijakan yang harus dipertimbangkan selama fase menuju transisi dan fase transisi. Disarankan bahwa untuk merespon tantangan global dari pandemik ini membutuhkan kolaborasi internasional yang cukup besar (bahkan konvensi) dan perubahan kebijakan skala makro ke kebijakan global dan nasional. Masalah pemulihan ini akan didominasi oleh politik, ekonomi dan ilmu sosial. Respon pandemik diupayalan menjadi respon yang holistic dikombinasikan dengan kelengkapan pengolaan data yang lebih baik dan sistem kesehatan masyarakat. Sementara banyak negara hanya mengelola berbagai aspek dari fase respon, COVID-19 kemungkinan besar akan mereda pada akhirnya melalui vaksinasi dan selanjutnya aka nada periode pemulihan. Salahs atu manufer kebijakan awal yang banyak dilakukan oleh pemerintah pada masa pemulihan adalah mengembalikan aktivitas ekonomi ke normal. Beberapa pertimbangan kebijakan dalam transisi menuju pemulihan selengkapnya Klik Disini
Realisasi Baru Pendidikan Pengurangan Risiko Bencana dalam Konteks Pandemi Global: Pelajaran dari Jepang
Pandemi COVID-19 global telah menantang berbagai sektor pembangunan, termasuk pendidikan. Dalam artikel ini, dua analisis utama diberikan: satu tentang bahaya biologis pandemi dalam konteks Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015 − 2030, yang menganalisis dampak keseluruhan pada sektor pendidikan. Kemudian peneliti membahas dampak keseluruhan pada sektor pendidikan, dengan fokus khusus pada pendidikan pengurangan risiko bencana (PRB) dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (education for sustainable development/ ESD). Pendidikan pengurangan risiko bencana dan ESD dianalisis dari perspektif hubungan sekolah – komunitas – keluarga. Analisa kasus spesifik respon COVID-19 di bidang pendidikan dipaparkan dari Kota Omuta, Jepang, yang dianggap sebagai kota champion untuk ESD. Empat fase respon di Kota Omuta ditandai dengan tiga fokus spesifik: (1) memitigasi dampak COVID-19 pada program dan peserta pendidikan; (2) mencegah penyebaran keparahan atau (eksaserbasi) penularan COVID-19 di dalam dan di luar sekolah; dan (3) menjaga integritas program pendidikan meski tertular. Pelajaran utama dirangkum dalam bagian penutup, yang mengeksplorasi pentingnya (1) tata kelola pendidikan (pada pengambilan keputusan kritis) selama pandemi serta dengan risiko berjenjang; (2) peningkatan hubungan sekolah – komunitas – keluarga sebagai kesamaan respon pandemi antara pendidikan ESD dan PRB; (3) komunikasi risiko dan perilaku warga; dan (4) penggunaan teknologi. Peneliti berpendapat bahwa integrasi kesehatan dan pendidikan PRB itu penting, ketahanan perlu didefinisikan ulang dalam hal tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), dan bahwa pendidikan memainkan peran penting dalam mencapai tujuan tersebut. Artikel ini dipublikasikan pada 2021 di jurnal Springer Link