BNPB: Pemimpin Daerah Harus Memahami Potensi Bencana di Wilayahnya

Letjen Doni Monardo

Liputan6.com, Surabaya – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal TNI Doni Monardo mengatakan bahwa setiap pemimpin daerah harus memahami potensi bencana di wilayahnya serta melakukan upaya-upaya untuk mencegah dan mengantisipasi kemungkinan dampaknya.

“Bupati, wali kota, camat, sampai kepala desa harus mengetahui apa potensi ancaman bencana di daerah masing-masing,” kata Doni usai bertemu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Kamis (11/7/2019) malam.

Mengetahui dan memahami potensi dan ancaman bencana, menurut dia, merupakan bagian dari kesiapan mencegah dan mengantisipasi dampak bencana.

Setelah mengetahui dan memahami potensi bencana di wilayahnya, ia melanjutkan, pemimpin daerah harus menyiapkan strategi pencegahan dan penanggulangan dengan tujuan meminimalkan jumlah korban dan kerugian akibat bencana.

“Pelayanan publik yang terbaik adalah bagaimana negara hadir memberikan perlindungan kepada masyarakat dan menyelamatkan jiwa manusia,” ujar Doni seperti dikutip Antara.

Dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan mencegah dan menghadapi bencana, BNPB antara lain melaksanakan ekspedisi desa tangguh bencana (Destana), yang mencakup sosialisasi dan pelatihan-pelatihan hingga tingkat keluarga.

Doni mencontohkan, daerah-daerah terpencil yang belum terjangkau teknologi membutuhkan strategi khusus untuk menyampaikan peringatan dini bencana, misalnya dengan meminta warga meletakkan barang yang mudah jatuh pada bagian tertentu dalam rumah untuk menandai gempa.

“Begitu ada gempa kalengnya jatuh, dan itu tanda bahwa dia harus segera meninggalkan rumah. Ini dilakukan terutama saat malam hari atau ketika kita tidur,” katanya.

Prediksi Gempa

Doni mengemukakan bahwa sampai saat ini belum ada satu teknologi pun yang memungkinkan memprediksi terjadinya gempa.

​​​​​​​”Tetapi, pengetahuan terus berkembang. Mudah-mudahan di kemudian hari teknologi bisa memprediksi kapan gempa akan terjadi. Namun, sejauh ini yang sangat akurat belum ada, hanya saja yang mendekati akurat sudah mulai banyak,” pungkas Doni.

BNPB Akan Ekspedisi 584 Desa Rawan Gempa dan Tsunami di Selatan Jawa

https: img.okeinfo.net content 2019 07 10 337 2077014 bnpb-akan-ekspedisi-584-desa-rawan-gempa-dan-tsunami-di-selatan-jawa-H8HJBbtsvW.jpeg

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan menyisir 584 desa rawan gempa bumi dan tsunami di kawasan Selatan Pulau Jawa. Ekspedisi ini bertujuan untuk membangun kesadaran dan menumbuhkan sikap kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana.

“Ekspedisi desa tangguh bencana ini program kesiapsiagaan atau pencegahan, kalau selama ini mungkin dianggap bahwa program pencegahan itu dikatakan tidak ada atau sedikit sekali, ini kita sampaikan salah satu program pencegahan adalah ekspedisi ini,” kata Direktur Pemberdayaan Masyarakat BNPB Lilik Kurniawan di Graha BNPB, Jalan Pramuka, Jakarta Timur, Rabu (10/7/2019).

Lilik menambahkan, secara keseluruhan desa yang rawan bencana di seluruh Indonesia tercatat ada 5.744 desa. Sedangkan untuk di wilayah Selatan Jawa ada 584 desa. Hal ini akan menjadi titik awal untuk melakukan ekspedisi.

“Kita akan lewati 584 desa rawan tsunami, di Indonesia ada 5.744 desa rawan tsunami, 584 ada di Selatan Jawa. Ini menjadi hal yang penting kenapa kita lakukan di Selatan Jawa, karena dari 584 desa tadi ada kurang lebih 600 ribu masyarakat kita yang tinggal di desa itu rawan tsunami,” ujarnya.

Dengan adanya ekspedisi ini, BNPB berharap dapat memperkecil korban bencana alam di wilayah Selatan Jawa. “Menjadi penting bagi kami kalau kemudian kita menyampaikan kalau misalnya hari ini ada tsunami terjadi di Selatan Jawa kami khawatir korban akan sangat banyak, sebelum tsunami terjadi kita harus tangguhkan masyarakat di sana,” ujarnya.

 Ilustrasi

Adapun penyelenggaraan ekspedisi ini akan dilaksanakan pada 12 Juni-17 Agustus 2019 dan melibatkan beberapa instansi terkait, mulai dari kementerian, pemerintah daerah, lembaga masyarakat, para pakar, hingga relawan. Nantinya, mereka akan datangi masyarakat secara langsung dan memberikan edukasi serta simulasi ketika menghadapi bencana.

“Ekspedisi ini akan berlangsung selama 34 hari terbagi menjadi 4 segmen, Jawa Timur 11 hari, kemudian Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat dan Banten. Masing-masing segmen akan diikuti oleh 200 orang peserta yang tadi kami sampaikan dari beberapa unsur ada pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, para pakar,” tuturnya.

“Kita akan bahu membahu di sana kita akan berpindah titik, untuk mengedukasi masyarakat, untuk menangguhkan mereka, dan tidak kalah penting lagi kita akan menilai 584 desa itu akan kita nilai ketangguhannya. Kita akan sediakan formulir atau buku untuk penilaian ketangguhan desa,” katanya. (ari)

Kemendagri Wajibkan Pemda Terlibat Ekspedisi Desa Tangguh Bencana

BNPB Akan Lakukan Ekspedisi Detana Susuri Daerah Jawa Yang Berpotensi Tsunami, ujarnya saat di Kantor BNPB, Rabu (10/7/2019). tirto.id/Riyan Setiawan

tirto.id – Kemendagri akan memastikan pemerintah daerah (pemda) terlibat dalam ekspedisi Desa Tangguh Bencana (Destana) yang digelar Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mulai 12 Juli 2019 mendatang.

“Bukan hanya itu, tapi juga kewajiban pemerintah daerah menyiapkan kegiatan pengurangan resiko bencana,” ujar Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran, Kemendagri, Safrizal saat di Kantor BNPB, Jakarta Timur, Rabu (10/7/2019). Dia menerangkan, dasar hukum keterlibatan Pemda dalam kegiatan ekspedisi tersebut sudah ada, yakni tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 23 dan 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

“Peraturan Pemerintahnya sudah, bahkan teknisnya juga sudah ada dalam rangka memastikan kegiatan pengurangan resiko bencana ini bisa diintegrasikan dalam program pembangunan daerah,” ujar dia. Baca juga: BNPB Inspeksi Sistem Peringatan Dini Tsunami Pulau Jawa Safrizal menerangkan urusan penanganan bencana perlu diprioritaskan. Bahkan, kata dia, dalam susunan hierarki, penanggulangan bencana menjadi nomor satu dalam urusan pemerintahan.

“Karena, dia [penanggulangan bencana] urusan wajib. Wajib merupakan layanan dasar dan nondasar. Bencana adalah wajib layanan dasar, memastikan daerah melakukan upaya dalam rangka memberitahu masyarakat ancaman yang berpotensi mengancam mereka,” ujar Safrizal. BNPB akan melakukan ekspedisi Destana 2019 dengan menyusuri beberapa daerah di pulau Jawa yang berpotensi mengalami tsunami. Direktur Pemberdayaan Masyarakat BNPB, Lilik Kurniawan menjelaskan, ekspedisi Detana 2019 ini akan dimulai dari Banyuwangi, Jawa Timur, meyusuri pantai selatan Jawa, menuju Jawa Tengah, Yogyakarta, kemudian ke Jawa Barat, Pangandaran, Garut dan berakhir di Banten. Menurut Lilik, ekspedisi Destana dilaksanakan mulai 12 Juli mendatang hingga 16 Agustus 2019. Tujuan ekspedisi ini, kata dia, untuk memotret kesiapsiagaan desa terhadap ancaman tsunami. Dia mencatat ada 5.744 desa atau kelurahan yang berada di daerah rawan tsunami. “Mulai dari kelas rawan, sedang dan tinggi. Desa-desa tersebut tersebar diantaranya 584 desa atau kelurahan ada di selatan Jawa. BNPB merespons, salah satunya dengan Ekspedisi Destana ini,” ujar dia.

Baca selengkapnya di artikel “Kemendagri Wajibkan Pemda Terlibat Ekspedisi Desa Tangguh Bencana”, https://tirto.id/ed26

Antisipasi Bencana Alam

Salah seorang putra terbaik In­donesia, Sutopo Purwo Nugroho (Boyolali, 7 Oktober 1969–7 Juli 2019), Kepala Pusat Data dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), meninggal Minggu (7/7/). Kanker paru-paru me­renggut nyawa peraih anugrah Asian Of The Year 2018 terse­but. Dia telah berjuang keras untuk mengobati penyakitnya tanpa lelah di tengah kesibu­kan kerjanya.

Kepergian Sutopo yang “mengawal” patroli penyela­matan manusia dari bencana alam, meninggalkan duka men­dalam. Dengan keberanian dan kerja kerasnya, para korban bencana alam merasa terbantu dan tertolong. Pemerintah juga berterima kasih kepadanya karena tak kenal lelah menya­jikan data dan analisis bencana serta penanggulangannya.

Kematian Sutopo seakan mengingatkan, betapa ben­cana alam Indonesia dan selu­ruh dunia, terus bergerak seja­lan dengan aktivitas manusia yang merusak alam. Pemba­ngunan yang bertumpu pada anthroposentrisme (manusia), telah mengabaikan daya du­kung ekosistem alam. Ini mem­buat manusia seakan sedang “membangun” habitatnya. Hakikatnya sedang “merusak” kelanjutan hidupnya. Itulah ironi pembangunan yang men­gabaikan daya dukung alam dan memutus rantai ekosistem bumi serta kehidupannya.

David Suzuki, environmen­talist Kanada, bertanya adakah manusia yang mampu meny­etop aliran udara, mengham­bat deraan cahaya ultraviolet, menutup atmosfir bumi dari gebrakan gas rumah kaca, dan menghentikan arus laut yang membawa polusi? Tak ada! Karena itu, berbuatlah sesuatu untuk memperbaiki kerusakan Bumi. Sekecil apa pun yang kita perbuat – mungkin hanya menyelamatkan seekor bu­rung kutilang yang kelaparan – itu sama saja ikut menyela­matkan planet bumi dari kehancuran.

Kerusakan planet bumi akibat nafsu angkara manusia mung­kin penyebabnya amat sederhana karena orang bebal membunuh seekor siamang di hutan Kalimantan, tanpa memikirkan akibatnya terhadap kehancuran hutan. Dia tidak tahu siamang adalah “penyebar” biodiversitas pa­ling efektif di hutan tropis me­lalui kotoran-kotorannya yang berserakan di mana-mana.

Tanpa siamang, hutan akan kehilangan biodiversitas, yang selanjutnya, dalam jangka pan­jang, hutan kehilangan kes­uburan dan kekayaan keanekaragaman hayatinya. Jika itu terjadi, degradasi akan me­nimpa hutan tropis yang kaya keanekaragaman jenis tersebut.

Itulah sebabnya, Suzuki pu­nya motto hidup act locally, think globally. Kita berbuat baik terhadap alam di sini. Ini sama artinya memperbaiki alam di seluruh bumi. Tanam­lah pohon duwet di pekaran­gan, sebagai berkontribusi me­nyelamatkan dunia. Ini persis seperti firman Tuhan, jika kita membunuh manusia tak ber­salah, dosa sama dengan mem­bunuh seluruh umat manusia.

Hal yang sama, jika kita menyelamatkan kehidupan seorang manusia, pahalanya sama dengan menghidupkan seluruh umat manusia. Ayat ini menggambarkan kondisi net­working era cyberhumanism abad ke-21 ini. Sutopo men­jadi “pengawal” penanggu­langan bencana dengan mem­berikan data dan analisis. Ini sebuah kerja besar yang penuh tantangan karena data keben­canaan terus merangsak dunia ilmu pengetahuan tanpa henti dan terus berubah. Tragis­nya, jika pun ada perubahan, menuju ke arah destruksi.

Kekeringan

Hari-hari ini, misalnya, te­ngah terjadi kekeringan di sebagian besar wilayah Indo­nesia. Ke­marau yang m e n y e n ­gat dan hilangnya sumber air, menjadi bencana rutin tahu­nan, yang kondisinya makin parah. Di Gunung Kidul, mis­alnya, 10 kecamatan: Girisubo, Rongkop, Purwosari, Tepus, Ngawen, Ponjong, Semin, Patuk, Semanu, dan Paliyan sedang menjerit karena keker­ingan. Kepala Badan Penang­gulangan Bencana Daerah Gunung Kidul, Edi Basuki, me­nyatakan, tahun 2019 kekerin­gan lebih parah dari tahun lalu.

Selain itu, Sungai Brantas, Bengawan Solo, Kali Cimanuk, dan Kali Citarum airnya terus menyusut. Sejumlah anak su­ngai sudah mengering. Semen­tara itu, di tingkat global, ham­paran salju di tiga kutub bumi – Arctik (kutub utara bumi), Antarctic (kutub selatan bumi), dan Mount Everest (Puncak Himalaya, kutub atas bumi) kini mulai menghilang.

Menghilangnya salju di Mount Everest, misalnya, akan menyurutkan air di sunga-sun­gai besar wilayah Hindustan dan Indocina seperti Sungai Gangga, Brahmaputra, Indus, Irawady, Yang Tze, Mekong dan ratusan anak sungainya. Jika sungai-sungai di Asia Se­latan tersebut mengering, ratusan juta manusia akan ke­kurangan air dan tewas men­genaskan dalam beberapa ta­hun mendatang.

Hutan tropis Indonesia adalah paru-paru Bumi yang menyuplai oksigen ke seluruh dunia. Ironisnya, oksigen dari hutan tropis Indonesia yang disuplai ke seluruh dunia ini, dibayar dengan mengalirnya udara buruk penuh polisi dari kota-kota polutif seperti Bom­bay, New Delhi, Bangkok, Bei­jing, bahkan dari kota yang amat jauh seperti Boines Aires dan Los Angeles.

Pukulan telak dari global warming pun tak terelakkan menimpa Nusantara. Keker­ingan, kebanjiran, badai, dan gelombang laut tinggi, berkali-kali menghantam wilayah In­donesia. Siapa yang harus dis­alahkan?

Seperti kata David Suzuki, tak ada kekuatan apa pun yang sanggup menghentikan aliran udara dari satu tempat ke tem­pat lain baik antarnegara mau­pun antarbenua. Karena itu­lah, bencana alam akan selalu menguntit di mana pun, jika kita tidak berbuat sesuatu un­tuk memperbaiki kelestarian planet bumi. Sekecil apa pun kebaikan terhadap alam, dam­paknya bersifat global. Meski mungkin, kita hanya memeli­hara cebong dan kampret di se­kitar rumah, dampak kebaikan makhluk ajaib tersebut akan berakibat positif terhadap ke­selestarian alam keseluruhan.

Budhha berkata, dalam dir­imu terdapat kitab suci yang paling lengkap untuk menun­tunmu ke surga kehidupan. Jika orang tak mampu berdamai dengan dirimu sendiri, maka jangan harap bisa berdamai dengan kehidupan. Al Quran menyatakan hanya jiwa-jiwa yang damai dan tenang yang mampu menuju Tuhan dengan kebahagiaan.

Bencana akan selalu men­guntit orang-orang yang tak bisa berdamai dengan diri­nya sendiri. Sedangkan dari destruksi diri sendiri yang in­dividual, bencana itu – kata David Suzuki – akan mengan­tarkan manusia pada kiamat global.

Sutopo Purwo Nugroho te­lah berjasa menginformasikan bencana-bencana alam yang muncul dan akan muncul. Rakyat Indonesia berterima kasih kepada dedikasinya yang tak pernah lelah menyelamat­kan bangsa dari bencana. Penulis Dosen Fakultas Kehutanan/Kepala Pusat Kajian Biodiversitas dan Rehabilitasi Hutan Tropika IPB

Kepala BNPB Kesulitan Cari Pengabar Bencana Sekaliber Sutopo

Kepala BNPB Kesulitan Cari Pengabar Bencana Sekaliber Sutopo

Palembang, CNN Indonesia — Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Mardano mengakui sulit mencari Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) sekaliber mendiang Sutopo Purwo Nugroho.

Hal tersebut diungkapkan Doni usai menghadiri Apel Gerakan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan 2019 di Griya Agung Palembang, Selasa (9/7).

Doni berujar, pihaknya saat ini tengah dalam proses mencari pengganti almarhum Sutopo untuk mengisi jabatan Kapusdatin BNPB. Sementara, waktu ada beberapa orang yang kini menggantikan Sutopo dalam memberikan informasi langsung kepada masyarakat dan awak media.

“Mencari pengganti Pak Sutopo akan berproses semuanya. Tetapi untuk bisa mendapatkan seorang sekaliber Pak Sutopo ini sulit. Butuh waktu mungkin, bukan berarti tidak ada. Secara alami nanti akan lahir Sutopo-Sutopo muda,” ujar Doni.

Dirinya menerangkan peran Sutopo dalam memberikan informasi dengan teknik pengumpulan data di lapangan tidak bisa dilakukan orang sembarangan karena perlu tingkat akurasi yang tinggi.

Apalagi, katanya, di era kemudahan penyebaran berita bohong yang bisa menyesatkan masyarakat. Menurut Doni, peran BNPB dalam meluruskan informasi sangat krusial.

Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan serangkaian tes untuk mencari pengganti yang bisa bekerja sebaik Sutopo.

“Segala cara kita akan upayakan semuanya, termasuk fit and proper tes. Yang punya bakat, kita kumpulin mulai dari sekarang,” ujar dia, yang juga mantan Danjen Kopassus itu.

Sebelumnya, Sutopo wafat saat menjalani pengobatan kanker di Guangzhou, China, Minggu (7/7) pukul 02.00 waktu setempat.

Bukan Hanya Bencana Alam, Ini Tugas BMKG yang Tak Banyak Orang Tahu

Bukan Hanya Bencana Alam, Ini Tugas BMKG yang Tak Banyak Orang Tahu

JAKARTA – Tidak banyak yang tahu tugas Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Alhasil, tidak sedikit masyarakat yang beranggapan tugas BMKG hanya berkenaan dengan bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami.

“Banyak juga yang salah kaprah mengatakan tugas BMKG menghalau dan menghentikan bencana agar tidak terjadi,” ungkap Kabag Humas BMKG, Akhmad Taufan Maulana di Jakarta, Selasa (9/7/2019).

Taufan mengatakan, BMKG juga memiliki tugas lain yaitu memberikan informasi tentang cuaca, iklim, dan kualitas udara. Informasi yang dihasilkan BMKG tersebut menjadi kebutuhan dan dipergunakan dibanyak sektor antara lain transportasi, pertanian dan kehutanan, pariwisata, pertahanan keamanan, konstruksi, tata ruang, kesehatan, sumber daya air, energi pertambangan, industri, kelautan perikanan, dan penanggulangan bencana.

“Bencana hanya sebagian kecil dari tugas BMKG. Bukan menghalau bencana, tapi kami sifatnya memberikan informasi dan peringatan dini terhadap potensi bencana,” imbuhnya.

Menurut Taufan, informasi yang dihasilkan BMKG tersebut jika dipergunakan dengan baik maka akan sangat bermanfaat besar. Taufan mencontohkan, perihal informasi tentang cuaca dan iklim yang dapat dipergunakan petani untuk menentukan masa tanam dan memperkirakan masa panen, sehingga dapat mengurangi risiko gagal panen dan meningkatkan produktivitas pertanian.

Taufan mengatakan, informasi kondisi cuaca dan iklim tersebut diproduksi setiap hari oleh BMKG. Oleh karena itu, BMKG mendorong masyarakat dan stakeholder terkait menggunakan informasi tersebut untuk menunjang berbagai kegiatan yang dilakukan.

“Untuk mendongkrak produksi pangan nasional, BMKG juga rutin menggelar Sekolah Lapang Iklim (SLI) bagi petani. Program ini diharapkan menjadi sarana literasi bagi petani untuk meningkatkan produktivitas lahan yang dimiliki. Sedangkan untuk nelayan, BMKG juga menggelar SLN,” imbuhnya.

Petani dan nelayan, lanjut Taufan, tidak bisa lagi mengandalkan “pranata mangsa” atau ilmu titen. Mengingat saat ini terjadi anomali atau penyimpangan cuaca sehingga penting untuk mempelajari informasi cuaca untuk mengantisipasi dan adaptasi terhadap dampak fenomena tersebut.

What makes International Standards interesting for National Disaster Management Authorities? – Opportunities and Challenges of engaging with NDMAs

The adoption of international standards in national disaster response is expected to improve the quality and coordination of humanitarian response and disaster preparedness at a national, regional and international level. The purpose of this report is to examine the main opportunities and challenges for engaging with National Disaster Management Authorities (NDMAs) and to look at how best to enable and support NDMAs to adopt international standards and principles in their national emergency response.

Using desk research as well as data from primary interviews, the report aims to further understanding on the main factors which enable or inhibit the adoption of international standards. While context analysis and good planning are key factors in supporting an effective process of advocacy to develop national standards for disaster response, this report aims to draw generalisable lessons for how organisations can approach or work with NDMAs, based on what has been successful in the countries that have adopted Sphere standards and principles in their disaster management policies.

The report is divided into six key themes. The first section, Engaging with NDMAs, sets up the framework of the report, and looks at how NDMAs are structured, how they function, and how they change or adopt new policies. Second, the Process of Contextualisation, looks at how existing processes in Sphere’s approach can be better utilised to overcome some of the main barriers to adoption of international standards by NDMAs. The remaining four sections set out some of the approaches, mechanisms and methods for best practice in successfully enabling NDMAs to adopt international standards in their national response. Each section includes key learnings, which inform the recommendations and suggestions for increasing future adoption of international standards.

One climate crisis disaster happening every week, UN warns

Aftermath of the damage left by Cyclone Kenneth in a village north of Pemba, Mozambique in May 2019

Climate crisis disasters are happening at the rate of one a week, though most draw little international attention and work is urgently needed to prepare developing countries for the profound impacts, the UN has warned.

Catastrophes such as cyclones Idai and Kenneth in Mozambique and the drought afflicting India make headlines around the world. But large numbers of “lower impact events” that are causing death, displacement and suffering are occurring much faster than predicted, said Mami Mizutori, the UN secretary-general’s special representative on disaster risk reduction. “This is not about the future, this is about today.”

This means that adapting to the climate crisis could no longer be seen as a long-term problem, but one that needed investment now, she said. “People need to talk more about adaptation and resilience.”

Estimates put the cost of climate-related disasters at $520bn a year, while the additional cost of building infrastructure that is resistant to the effects of global heating is only about 3%, or $2.7tn in total over the next 20 years.

Mizutori said: “This is not a lot of money [in the context of infrastructure spending], but investors have not been doing enough. Resilience needs to become a commodity that people will pay for.” That would mean normalising the standards for new infrastructure, such as housing, road and rail networks, factories, power and water supply networks, so that they were less vulnerable to the effects of floods, droughts, storms and extreme weather.

Until now, most of the focus of work on the climate crisis has been on “mitigation” – jargon for cutting greenhouse gas emissions, and not to be confused with mitigating the effects of the climate crisis. The question of adapting to its effects has taken a distant second place, in part because activists and scientists were concerned for years that people would gain a false complacency that we need not cut emissions as we could adapt to the effects instead, and also because while cutting emissions could be clearly measured, the question of adapting or increasing resilience was harder to pin down.

Mizutori said the time for such arguments had ran out. “We talk about a climate emergency and a climate crisis, but if we cannot confront this [issue of adapting to the effects] we will not survive,” she told the Guardian. “We need to look at the risks of not investing in resilience.”

Many of the lower-impact disasters would be preventable if people had early warnings of severe weather, better infrastructure such as flood defences or access to water in case of drought, and governments had more awareness of which areas were most vulnerable.

Nor is this a problem confined to the developing world, she said, as the recent forest fires in the US and Europe’s latest heatwave had shown. Rich countries also face a challenge to adapt their infrastructure and ways of protecting people from disaster.

“Nature-based solutions”, such as mangrove swamps, forests and wetlands which could form natural barriers to flooding should be a priority, said Mizutori. A further key problem is how to protect people in informal settlements, or slums, which are more vulnerable than planned cities. The most vulnerable people are the poor, women, children, the elderly, the disabled and displaced, and many of these people live in informal settlements without access to basic amenities.

Regulations on building standards must also be updated for the climate crisis and properly enforced, she said. One of the governance issues cited by Mizutori was that while responsibility for the climate crisis and greenhouse gas emissions was usually held in one ministry, such as the economics, environment or energy department, responsibility for infrastructure and people’s protection was held elsewhere in government.

“We need to take a more holistic view of the risks,” she said.

Vulkanologis Selandia Baru Kenang Nasihat Sutopo Sebelum Meninggal

Liputan6.com, Jakarta – Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho telah mengembuskan nafas terakhirnya di Guangzhou, China, Minggu (7/7/2019) dini hari.

Kicuauan turut berduka cita netizen untuk Sutopo pun ramai mengalir. Begitu pula dari netizen mancanegara. Sutopo memang kerap dikenal sebagai sosok yang aktif menjelaskan bencana yang terjadi di Indonesia.

Salah satu cuitan duka cita datang dari Janine Krippner, seorang vulkanologis dari New Zealand yang sempat mengenal baik Sutopo semasa hidupnya. 

I am very sad to hear of @Sutopo_PN passing away. I deeply admire his drive to help to the end. Some of his last words to me were: “Life isn’t determined by how long we live, but how useful we are to other people. That’s what I do.”

Saya sangat sedih mendengar tentang kepulangan @Sutopo_PN. Saya sangat mengagumi kegigihannya untuk selalu membantu sampai akhir. Beberapa kata-kata terakhirnya kepada saya adalah: “Hidup tidak ditentukan dari berapa lama kita hidup, tetapi seberapa bergunanya kita untuk orang lain. Itulah yang saya lakukan.”

Kemudian James Reynolds, akun yang sering mengambil gambar seputar kejadian alam ikut memberikan cuitannya atas kepulangan Sutopo Purwo Nugroho. 

This is very sad news – @Sutopo_PN dedicated his life to keeping Indonesians informed of the multitude of natural hazards and disaster which regularly affect the country.”

“Ini adalah kabar yang sangat sedih – @Sutopo_PN mendedikasikan hidupnya untuk selalu menginformasikan mengenai berbagai bahaya dan bencana natural yang selalu terjadi di negaranya.”

Selanjutnya, Steve Lookner, seorang pembaca berita mancanegara juga turut menyampaikan duka citanya.

“Sutopo Purwo Nugroho @Sutopo_PN who frequently provided Indonesian government updates on earthquakes, volcanoes, and tsunamis has passed away.”

“Sutopo Purwo Nugroho @Sutopo_PN yang selalu menyediakan kabar terbaru untuk Pemerintah Indonesia tentang gempa bumi, gunung berapi, dan tsunami telah meninggal dunia.” 

Sutopo wafat setelah lama berjuang melawan kanker yang dideritanya. Dia pertama kali divonis mengidap kanker paru pada pertengahan Januari 2018. 

Meski sakit keras, Sutopo selalu bersikap positif dan tetap mendedikasikan dirinya untuk membantu Indonesia. Terutama dalam menyampaikan informasi kebencanaan saat dibutuhkan. 

Terlebih saat bencana-bencana besar kerap terjadi di Indonesia dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2019.

Gempa Magnitudo 7,1 Guncang Ternate Maluku Utara, Berpotensi Tsunami

20151111-Ilustrasi Gempa Bumi

Liputan6.com, Jakarta Gempa bumi mengguncang Ternate, Provinsi Maluku Utara malam ini, Minggu (7/7/2019). Lindu berkekuatan magnitudo 7,1 terjadi pada pukul 22.08 WIB.

Awalnya, dalam keterangan resminya, BMKG menyebut  gempa tidak berpotensi tsunami. Keterangan itu lalu diupdate bahwa ada potensi tsunami. Dalam keterangan berikutnnya, BMKG menginformasikan bahwa ada peringatan dini tsunami.

Ada pun lokasi gempa terletak pada 135 kilometer barat daya Ternate, Maluku Utara dengan kedalaman mencapai 10 kilometer.

Sementara koordinat titik gempa berada di 0,5 Lintang Utara dan 12,18 Bujur Timur.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada info terkait kerusakan infrastruktur yang ditimbulkan dan korban jiwa akibat terdampak gempa.