JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Pusat Data Informasi dan Humas (Pusdatinmas) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho meninggal dunia di Guangzhou, China, Minggu (7/7/2019), pukul 02.20 waktu setempat atau 01.20 WIB.

Informasi duka tersebut beredar melalui pesan singkat WhatsApp.

“Iya, benar (informasi yang menyebutkan Bapak Sutopo meninggal dunia),” kata Kepala Subbagian Tata Usaha Pusdatinmas BNBP, Yahya Djunaid saat dikonfirmasi Kompas.com, Minggu.

Hingga saat ini, Yahya mengaku masih menunggu informasi lebih lanjut dari pihak keluarga Sutopo.

“Mungkin setelah Subuh baru ada informasi (lengkapnya),” kata Yahya.

Seperti diketahui, Sutopo bertolak ke Guangzhou, China untuk berobat penyakit kanker paru selama sebulan.

Hal itu disampaikan Sutopo dalam akun Instagram miliknya, @sutopopurwo pada Sabtu (15/06/2019).

“Hari ini saya ke Guangzou untuk berobat dari kanker paru yang telah menyebar di banyak tulang dan organ tubuh. Kondisinya sangat menyakitkan sekali,” kata Sutopo di akun Instagram tersebut.

Sutopo telah menjalani serangkaian perawatan kesehatan di sejumlah rumah sakit (RS) karena kanker paru-paru yang diidapnya. Ia divonis kanker paru-paru pada 17 Januari 2018.

Semenjak vonis itu, dia masih aktif menjalani tugas-tugasnya untuk menginformasikan berita-berita kebencanaan kepada media. Baru beberapa minggu belakangan ini, Sutopo sudah tidak aktif lagi di grup WhatsApp media selepas pamit kepada rekan-rekan wartawan untuk fokus berobat.

Suara.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan mengintegrasikan moda transportasi darat, laut dan udara. Integrasi tersebut sebagai upaya mitigasi jika NTB kembali terkena bencana alam.

Hal tersebut disampaikan Asisten II Gubernur Provinsi NTB, Ridwansyah saat menjadi perwakilan Gubernur di acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Keselamatan Pelayaran Tahun Anggaran 2019 Periode III yang digelar Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Ridwansyah mengatakan NTB berada di wilayah ring of fire yang rawan bencana. Ia menganggap mitigasi bencana dan transportasi adalah bahasan yang tidak bisa dipisahkan di NTB. Menurutnya, dalam segala pembasan rencana transportasi juga harus membahas rencana antisipasi bencana alam.

“Ketika bicara transportasi, merencanakan transportasi harus beraroma kebencanaan,” ujar Ridwansyah di Hotel Aruna Senggigi Lombok, NTB, Rabu (3/6/2019).

Menurut Ridwansyah, kejadian saat gempa tahun 2018 di NTB tidak boleh terulang. Saat itu, kata Ridwansyah, ribuan orang ingin keluar dari salah satu lokasi gempa, Gili Trawangan secara bersamaan.

Namun karena karena hanya tersedia dua unit kapal, orang-orang, kata Ridwansyah, tidak bisa keluar dari pulau tersebut. Selain itu kendala lainnya muncul ketika sudah keluar pulau, transportasi darat dan udara juga sulit.

Seharusnya, jelas Ridwansyah, ketika sudah bisa dievakuasi, transportasi darat untuk menuju puskesmas dan transportasi udara untuk keluar Lombok harus tersedia. Ridwansyah mengaku akan melakukan perencanaan transportasi yang lebih baik bersama Kemenhub.

“Ketika terjadi bencana dimana titik kumpulnya, berapa jumlah kapalnya. Kemana diangkut. Lalu naik apa diteruskan ke rumah sakit, atau ke bandara. Jadi harus ada integrasi moda darat, laut, dan udara,” jelas Ridwansyah.

Selain itu, mitigasi bencana yang baik akan membuat para turis merasa aman saat berwisata ke NTB. Menurutnya NTB merupakan salah satu dari 10 destinasi wisata unggulan di Indonesia.

“Ini penting. Ketika kita tidak bisa memberikan jaminan keselamatan, tidak ada yang mau datang ke Gili, tidak ada yang mau datang ke Lombok, atau ke Sumba,” pungkas Ridwansyah.

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN – Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) bersama Universitas Islam Indonesia (UII) menjalin sinergi dalam membantu menyelesaikan isu-isu kemanusiaan di dalam dan luar negeri.

Sinergi ACT DIY bersama UII telah terjalin dalam banyak kesempatan.

Misalnya ketika bencana alam terjadi, dengan sigap UII langsung merespon dengan mengirimkan bantuan logistik bersama ACT serta menugaskan relawan medis terjun di lokasi bencana.

Dalam beberapa kesempatan, UII pun turut mendukung aksi kemanusiaan di berbagai negara yang mengalami krisis kemanusiaan seperti Palestina dan Suriah bahkan kepada muslim Uighur.

Rektor UII, Fathul Wahid mengungkapkan, UII terus berupaya untuk memberikan kontribusi terbaik bagi jutaan saudara yang membutuhkan.

“Kalau semakin banyak yang tergerak kan InsyaAllah mereka juga semakin bahagia dan permasalahannya cepat terselesaikan,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Tribunjogja.com, Rabu (3/7/2019).

Tidak hanya luar negeri, UII bersama ACT juga turut menyampaikan amanah kepedulian dalam memberikan bantuan bagi korban terdampak bencana alam di Lombok, Palu, Sigi, dan Donggala, serta Selat Sunda.

Keseriusan UII dalam membantu sesama pun dibuktikan dengan berkomitmennya untuk  memaksimalkan UII Peduli dalam memberikan bantuan air bersih untuk masyarakat Gunungkidul.

Ratusan ribu liter air bersih disalurkan oleh UII bersama ACT DIY untuk mengatasi krisis air di wilayah rawan air bersih di Gunungkidul.(TRIBUNJOGJA.COM)

VIVA – Rapat Pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang dipimpin Ketua Baleg Supratman Andi Agtas secara aklamasi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penanggulangan Bencana menjadi usul inisiatif DPR RI. 

Persetujuan dicapai setelah perwakilan sepuluh fraksi di Baleg melakukan harmonisasi naskah RUU dilanjutkan penyampaian dukungannya atas penyusunan RUU tersebut, di Ruang Rapat Baleg, Gedung DPR RI, Senayan, Selasa (2/7/2019).

Selaku Ketua Panitia Kerja (Panja), Wakil Ketua Baleg Totok Daryanto menyampaikan RUU Penanggulangan Bencana sebagai pengganti UU Nomor 24 Tahun 2007 akan mengatur pola kordinasi antar lembaga yang terlibat dalam penanggulangan bencana, sehingga diharapkan tidak ada lagi penanganan bencana yang masih bersifat sektoral dan terfragmentasi. 

“Yang terpenting dari RUU ini adalah mencerminkan adanya pelayanan negara yang lebih sigap terhadap masyarakatnya. Jadi RUU ini mengharuskan kepada pemerintah atau badan penanggulangan “Misalnya, status bencana daerah nanti bisa diubah dengan tingkatan yang lebih tinggi jika terjadi eskalasi menjadi bencana nasional. Yang penting dalam waktu selambat-lambatnya 3 hari, pemerintah harus menetapkan status bencana,” sambungnya.

Selain itu, Panja juga mendorong pengalokasian anggaran dalam bentuk dana siap pakai untuk penanggulangan bencana paling sedikit 0,5 persen dari APBN atau APBD. “Artinya, dana itu terus ada di kas negara maupun pemerintah daerah,” tandas Totok.

REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI — Laporan kekeringan dan kebakaran akibat dampak kemarau mulai meningkat di Juni 2019. Ini karena pada sebelumnya tidak ada laporan kejadian kekeringan dan kasus kebakaran yang meningkat.

“Total bencana sepanjang Juni 2019 sebanyak 18 kasus,” ujar Koordinator Pusdalops BPBD Kabupaten Sukabumi Daeng Sutisna kepada wartawan Selasa (2/7). Menurutnya kasus yang paling menonjol adalah bencana kekeringan sebanyak tujuh kasus.

Pada bulan sebelumnya tidak ada laporan kasus kekeringan. Selain kekeringan, bencana lain yang terjadi pada Juni adalah kebakaran delapan kasus, longsor tiga kejadian, dan angin kencang satu kejadian.

Menurut Daeng, warga yang terdampak bencana pada Juni 2019 sebanyak sembilan kepala keluarga (KK) yang terdiri atas 28 jiwa. Selain itu ada warga yang mengungsi akibat bencana yakni tujuh KK yang terdiri atas 25 jiwa.

Daeng menerangkan bencana di sepanjang Juni menyebabkan sembilan rumah terdampak. Rinciannya sebanyak tujuh unit rusak berat, satu unit rusak sedang, dan satu unit rusak ringan. Total kerugian akibat bencana sebesar Rp 1,3 miliar.

Daeng menuturkan warga yang mengalami krisis air bersih akibat kekeringan misalnya di Desa Nengela, Kecamatan Tegalbuleud mencapai sebanyak 357 kepala keluarga (KK). Ratusan warga itu tersebar di tiga kampung berbeda.

Di Kampung Cikupa RT 12 RW 04 ada korban terdampak sebanyak 120 KK. Di Kampung Sinarmuda RT 13 RW 04 sebanyak 112 KK. Terakhir di Kampung Datargebang RT 23 sebanyak 125 KK.

Laporan ini langsung ditindaklanjuti dengan rencana pipanisasi untuk mengalirkan air dari sumber ke permukiman warga. Dengan demikian akses warga terhadap sumber air jadi lebih mudah di musim kemarau.

Selain di Tegalbuleud, kecamatan lainnya yang melaporkan krisis air bersih akibat kekeringan yakni di Pasirbaru, Kecamatan Cisolok. Laporan ini pun sudah disikapi dengan pasokan bantuan air bersih ke wilayah tersebut.

Di sisi lain, dampak kekeringan akibat kemarau di Kota Sukabumi diperkirakan akan terjadi pada Juli 2019. “Kota Sukabumi diperkirakan terdampak kekeringan Juli, Agustus, dan September,” ungkap Kepala Seksi Pencegahan dsn Kesiapsiagaan BPBD Kota Sukabumi Zulkarnain Barhami.

BPBD telah melakukan upaya antisipasi dampak kekeringan. Misalnya berkoordinasi dengan PDAM Sukabumi dalam mendistribusikan air bersih ke wilayah yang warga yang terdampak kekeringan.

Palu – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menggelar rapat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). Rapat membahas rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa Palu serta mendata korban terdampak bencana.

“Sekarang ke rehabilitasi dan rekonstruksi. Untuk memulai tahap ini, tentu kita butuh data yang akurat. Maka dalam rakor ini, kita sedang melakukan validasi data pusat dan daerah,” ujar Wiranto setelah memimpin Rapat Koordinasi di kantor Gubernur Sulteng, Jalan Sam Ratulangi, Palu, Sulteng, Senin (1/7/2019).

Menurut Wiranto, bencana adalah tanggung jawab pemerintah daerah. Namun pemerintah pusat akan memberikan bantuan dalam rangka penanggulangan bencana.

“Tapi bencana adalah tanggung jawab daerah. Pemerintah pusat pada posisi memberikan bantuan secara maksimal dalam rangka seluruh kegiatan penanganan bencana,” ujar Wiranto.

Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan rehabilitasi pascabencana ialah hal yang dibutuhkan masyarakat. Jadi, korban terdampak bencana dapat kembali melakukan aktivitas dan memperoleh pekerjaan.

“Oleh karena itu, keterpaduan antara pemerintah pusat dan daerah kita butuhkan. Hal yang perlu dilakukan menyangkut dana santunan dan jaminan hidup bagi masyarakat terdampak untuk membantu konsolidasi dan mendapatkan pekerjaan,” lanjut Wiranto.

Selain itu, Wiranto mengatakan Sulteng adalah daerah rawan bencana. Ia berharap tidak ada lagi warga yang mendirikan bangunan di zona merah atau zona rawan bencana.

“Penting kita minta kesadaran masyarakat daerah Palu dan sesar Palu, termasuk ring of fire, yang rawan bencana,” kata Wiranto.

“Kata Kepala BNPB, secara periodik bencana ini datang di Sulteng kondisinya seperti itu. Kemudian ada kebijakan daerah zona rawan dan zona merah. Tapi kenyataan masih ada masyarakat yang tidak menaati di mana mereka masuk di zona merah,” ujar Wiranto.

Lebih lanjut, Wiranto meminta pemerintah Sulteng memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait zona merah tersebut. Dengan begitu, tidak ada lagi korban apabila kembali terjadi bencana di daerah zona merah.

“Di sini kita minta ketegasan pemerintah daerah dan kesadaran masyarakat bahwa zona merah itu berbahaya. Bukan tanpa alasan, tapi alasannya, yaitu alasan keselamatan masyarakat sendiri. Jangan sampai ada bencana kemudian muncul korban tadi. Kita harus bersikap tegas pada masyarakat yang kembali ke zona merah,” tutup Wiranto.

Rapat turut dihadiri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo, Sekretaris Provinsi Sulteng Muhammad Hidayat Lamakarate, serta Bupati Sigi Irwan Lapata dan jajaran pemerintah Sulteng.

Liputan6.com, Palu – Menko Polhukam Wiranto meninjau pembangunan tahap awal kawasan hunian tetap, dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Donggala, Sigi, dan Palu, Sulawesi Tengah.

Usai melakukan peninjauan, dia langsung melakukan rapat koordinasi dengan jajaran dari Kementerian PUPR, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, BNPB, dan pemerintah daerah, di kantor Gubernur Sulawesi Tengah.

“Rapat koordinasi ini untuk menyelesaikan yang masih harus diselesaikan,” ucap Wiranto di Palu, Sulawesi Tengah, Senin (1/7/2019).

Dia menuturkan, hal-hal yang menyangkut penanganan korban bencana seperti pemberian santunan kepada ahli waris korban meninggal dunia, uang jaminan hidup kepada para korban dan dana stimulan untuk perbaikan rumah, harus tetap direalisasikan.

“Itu tetap harus direalisasikan sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi data yang dilakukan oleh pemerintah daerah,” kata Wiranto.

Dia menambahkan, harus ada satu semangat yang sama untuk menyelesaikan masalah teknis yang masih dihadapi dalam penanganan bencana di Sulteng.

“Tidak ada sesuatu yang tanpa permasalahan. Tapi kalau kita selesaikan dengan baik, dengan kesadaran masyarakat dan kita selesaikan bersama pusat dan daerah. Saya kira tidak ada masalah dan terselesaikan,” pungkas Wiranto.

Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto menyebut, butuh waktu dua tahun untuk kembali membangun Kota Palu, Sulawesi Tengah, pasca-dilanda gempa dam tsunami.

Wiranto mengatakan, waktu dua tahun ini ditargetkan pemerintah untuk rekonstruksi dan rehabilitasi.

“2 tahun Palu bisa normal kembali. Tapi untuk status tanggap darurat satu atau dua bulan lebih supaya bisa normal,” ujar Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta Pusat, Jumat 5 Oktober 2018.

Wiranto mengungkapkan, pemulihan dilakukan dengan pembangunan sejumlah infrastruktur. Menurutnya, dalam waktu dekat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan membangun barak bagi pengungsi.

“Minggu depan kita mulai pembangunan barak yang permanen siap huni dan teratur sederhana tapi lengkap ada dapur, MCK” katanya.

Dia menururkan pembangunan barak dilakukan sambil menunggu konstruksi rumah yang juga akan dibangun pemerintah. Sedikitnya ada 65 ribu orang yang kini tengah mengungsi sebagai korban gempa dan tsunami.

“Mereka ada yang mengungsi karena tidak punya rumah, ada yang punya rumah tapi trauma sehingga kemping keluar rumah dan berdiam di luar rumah,” ucap Wiranto.

The Philippines and Japan on Monday jointly launched the Disaster Emergency Logistics System for ASEAN (DELSA) to further strengthen the Southeast Asian region’s collective response to natural disasters.

Defense Secretary Delfin Lorenzana and Japan Embassy Minister Makoto Iyori led the ceremony held at the DELSA Satellite Warehouse in Camp Aguinaldo, Quezon City.

The establishment of the Satellite Warehouse in the Philippines, funded by Japan-ASEAN Integration Fund (JAIF), will significantly improve response time since stockpiles in the warehouse can be quickly delivered to disaster-affected areas right away without the need to wait for shipments from other countries in the region.

The Satellite Warehouse under the DELSA is another deliverable in support of the ASEAN Chairmanship theme of “Advancing Partnership for Sustainability.”

The project is also supported by the ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Center), an intergovernmental organization aimed to facilitate cooperation and coordination of disaster management amongst the ASEAN Member States.

The AHA Center agreement was signed by ASEAN Foreign Ministers on November 17, 2011.

Also present at the ceremony were AHA Centre Executive Director Adelina Kamal and Civil Defense Administration Undersecretary Ricardo Jalad.