Category: Berita

1. It is estimated that 11-38% of individuals experience stress-related or adjustment disorders after community disasters.  

Study Rundown: It has been reported that up to 38% of distressed individuals presenting for evaluation after disaster have stress-related and adjustment disorders. While evidence-based treatments and interventions for individuals with distress after disaster events have been previously described in the literature, there is a growing need to establish a practical and implementable framework that can be instituted into standard disaster emergency response protocols. This systematic review proposes a framework to guide the health care responder in all the aspects of mental health care including case identification, triage to appropriate care, and appropriate intervention. The proposed framework emphasizes the importance of psychiatric assessment including diagnosis as part of the case identification process. While this review is one of the first to address mental health responses to disaster trauma exposure, a large proportion of reviewed studies are not particularly rigorous in terms of methodology, which is largely due to the challenges of conducting such research in disaster settings. Future research is merited to further integrate assessment and referral into existing services and to evaluate the effectiveness of those interventions.

In-Depth [systematic review]: A literature search of peer-reviewed English-language literature dealing with mental health interventions and services was conducted from September 2012 to February 2013 yielding a total of 222 unique US based articles stratified by type (original research vs. reviews vs. reports), focus (general disaster response vs. specific disaster service programs), and type of disaster (natural vs. human-caused). Of note, September 11^th was the focal disaster event in the majority of included studies. Between 11-38% of people experience stress-related or adjustment disorders after disasters and 40% had pre-existing psychiatric disorders. This study developed a systematic response flow diagram for mental health responders, including 1) case identification through mental health assessment, differentiating psychopathology i.e. disaster related PTSD, major depression, bereavement, anxiety, suicidal/homicidal ideation psychosis,  from normal emotional distress; 2) triaging to appropriate type and level of care; and 3) delivery of appropriately targeted interventions.

By Elizabeth Park and Rif Rahman

Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengatakan 2.047 bencana di Indonesia terjadi dalam kurun Januari-Juni 2019. Sebanyak 366 orang meninggal akibat bencana-bencana itu.

“366 orang meninggal dunia, 24 orang hilang, 1.497 orang luka-luka, dan 1.633.702 orang mengungsi. Bencana-bencana tersebut juga mengakibatkan sekitar 33.011 unit rumah rusak. Ada yang rusak berat, rusam ringan dan seterusnya,” kata Kepala Subdirektorat Peringatan Dini BNPB Bambang Surya Putra dalam konferensi pers di kantor BNPB, Jalan Pramuka, Jakarta Timur, Jumat (28/6/2019)>

Dari jumlah bencana itu, 98 persen di antaranya diakibatkan oleh hidrometeorologi yaitu bencana yang yang pemicunya berkaitan dengan air dan cuaca seperti banjir, tanah longsor, hingga angin puting beliung. Khusus di bulan Juni, ada 116 bencana mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Kalimantan, hingga Sulawesi yang menyebabkan 17 orang meninggal. Rinciannya, 8 orang meninggal akibat banjir, 8 karena longsor, dan 1 orang akibat kebakaran hutan dan lahan.

Dibandingkan dengan tahun lalu pada periode yang sama, terjadi peningkatan jumlah bencana sebesar 15,4 persen dengan total bencana 1.774 kejadian. Jumlah korban juga meningkat dari 181 orang meninggal dan hilang di 2018, menjadi 390 orang meninggal dan hilang di 2019.

“Artinya apa, ancaman bencana di Indonesia ini nyata. Bahwa dengan adanya peningkatan-peningkatan ini, ini menjadi PR bagi kita semua. Bagaimana kemudian kita menciptakan kesiapsiagaan, bagaimana kita bisa melakukan mitigasi untuk mencegah resiko bencana dan juga bagaimana kita bisa mensosialisasikan bagaimana upaya-upaya penanganan bencana dari berbagai jenis bencana yang kerap terjadi di Indonesia,” ujarnya.

Sementara 5 provinsi teratas yang banyak terjadi bencana yakni 584 bencana di Jawa Tengah, disusul Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan. Sementara 5 Kabupaten dengan catatan kejadian bencana terbesar yaitu Kota Semarang, Bogor, Sukabumi, Cilacap dan Garut.

“Saat ini perlu diketahui juga bahwa telah diterbitkannya aturan terkait dengan standar pelayanan minimal kebencanaan oleh Kemendagri dengan keputusan Mendagri Nomor 101 tahun 2018. Mudah-mudahan dengan adanya standar pelayanan minimal yang harus dilaksanakan oleh setiap pemerintah daerah kabupaten kota, mudah-mudahan kejadian bencana bisa ditekan. Seandainya itu harus terjadi, masyarakat bisa lebih siap siaga dalam menghadapi bencana yang mungkin terjadi di masa depan,” tuturnya.
(idh/tor)

 

POS-KUPANG.COM | KUPANG- Perbedaan istilah “penanggulangan bencana” antara PP nomor 21 tahun 2018 dengan Permendesa nomor 16 tahun 2018 dan Permendagri nomor 20 tahun 2018 dapat membingungkan pemerintahan desa yang akan menyusun RKPDes dan RAPDes.

Hal ini disampaikan oleh Development Consultant KARINA KWI Yogyakarta, Chasan Ascholani menyimpulkan hasil Lokakarya Integrasi Rencana Pengelolaan Daerah  Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) ke dalam Pembangunan Desa Tahun 2020 di Wilayah DAS Kabupaten Sikka yang dilaksanakan mulai tanggal 25-27 Juni 2019 di Maumere.  

Dalam rilis yang diterima POS-KUPANG.COM dari Karina KWI pada Minggu (30/6/2019), lokakarya yang dihadiri peserta dari 17 Desa di wilayah DAS Dagesime-Magepanda & DAS Riawajo beserta Kepala Desa dan Ketua BPD, Camat Paga, Magepanda, Tanawawo dan Mego tersebut menghasilkan catatan penting yang menjadi perhatian bersama stakeholder terutama aparat desa.

Chasan Ascholani, membuat catatan kesimpulan integrasi RPDAST ke dalam RKPDesa tahun 2020 di 17 desa dalam kawasan DAS Dagesime-Magepanda dan Riawajo, yaitu “Yang menjadi catatan penting merujuk Permendagri 114/2014, Permendesa 16/2018, Permendagri 20/2018, bahwa Kegiatan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan bencana dimasukan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan (bidang 1), pembangunan desa (bidang 2), pembinaan kemasyarakatan (bidang 3), dan pemberdayaan masyarakat (bidang 4) dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPdes).

Sedangkan kegiatan penanganan darurat bencana dan pemulihan pasca bencana, mempersyaratkan harus berdasarkan pernyataan status darurat dari Bupati, dengan mekanisme menggunakan alokasi bidang 5 (biaya tak terduga), bagi desa yang sudah alokasikan dana.

Di samping itu, mekanisme lain untuk penanganan darurat/pemulihan bencana adalah melalui MUSDES untuk revisi RKPDes dan APBDes. Sehingga, penanganan darurat dan pemulihan bisa menggunakan alokasi dana perubahan, baik bagi desa yang sudah alokasikan dana di bidang 5 maupun desa yang tidak alokasikan biaya tak terduga di bidang 5. Sedangkan mekanisme pemulihan bencana dapat juga dianggarkan pada periode tahun berikutnya.

Disinilah terdapat perbedaan pengertian istilah “penanggulangan bencana” dalam Permendagri 20/2018 yang hanya untuk penanganan darurat bencana saja, karena hanya menggunakan biaya tak terduga.

Sedangkan PP 21/2008 dan Permendesa 16/2018 menyebutkan penanggulangan bencana itu mencakup seluruh fase pra, saat, dan pascabencana.

“Hal ini tentu membingungkan pemerintah desa dalam menyusun kegiatan berkaitan dengan penanggulangan bencana di bidang 5 dalam APBDesa,” jelas Chasan.

Kegiatan Lokakarya sendiri dibuka oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sikka, Robertus Ray. Narasumber berasal dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sikka, BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sikka.

Dalam lokakarya juga didiskusikan hasil pembelajaran integrasi RPDAST ke dalam pembangunan Desa tahun 2018 oleh Caritas Keuskupan Maumere serta hasil presentasi Desa-Desa yang berada di bagian hulu, tengah dan hilir Daerah Aliran Sungai.(*)

 

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah mendorong lahirnya strategi kebijakan penanganan bencana yang modern dan profesional di NTB. Hal ini dia katakan saat berkunjung ke National Critical Care and Trauma Response Centre di Darwin, Australia.

Zul mengatakan mendapatkan gambaran nyata mengenai bagaimana mempersiapkan diri menghadapi bencana di National Critical Care and Trauma Response Centre. Zul ingin pemerintah setempat di Australia membantu proses edukasi dan transformasi untuk menyiapkan diri menghadapi bencana di NTB

“Mereka (Australia) akan dengan senang hati untuk melatih orang-orang kita di Darwin untuk sigap dan siaga bencana atau melatih orang-orang kita dalam jumlah lebih banyak di NTB,” ujar Zul dalam keterangan tertulis yang diterima Republika di Mataram, NTB, Ahad (30/6).

NTB merupakan salah satu wilayah yang rentan bencana. Mitigasi bencana menjadi salah satu upaya yang harus disosialisasikan secara masif kepada masyarakat. Pada tahun lalu, sejumlah wilayah di NTB diguncang bencana gempa yang mengakibatkan ratusan korban meninggal dunia.

Sebelumnya, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nusa Tenggara Barat (NTB) Ahsanul Khalik mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB terus melakukan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa.

Ahsanul menyebutkan, progres rumah yang selesai dibangun dan rumah yang sedang dalam pembangunan mencapai 119.768 rumah atas 53,78 persen dari total keseluruhan rumah rusak akibat gempa di NTB.

Guncangan gempa dengan kekuatan magnitudo cukup besar pada akhir Juli hingga Agustus 2018 mengakibatkan 222.564 rumah warga NTB di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Timur, dan Lombok Tengah (Pulau Lombok); serta Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat (Pulau Sumbawa) mengalami kerusakan. Kategori kerusakan meliputi 75.138 rumah rusak berat, 33.373 rumah rusak sedang, dan 114.055 rumah rusak ringan.

Data BPBD NTB per 27 Juni 2019, menyebutkan, 47.672 rumah sudah selesai dibangun dan bisa ditempati kembali. 47.672 rumah yang sudah terbangun terdiri atas 11.101 rumah rusak berat, 7.944 rumah rusak sedang, dan 28.627 rumah rusak ringan.

Ahsanul mengatakan progres jumlah yang telah selesai dibangun mengalami penambahan selama periode Mei hingga Juni 2019 sebanyak 5.731 unit dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.

“Kendala yang terjadi di lapangan terus diminimalisir dengan memberikan pendampingan dari sekitar tujuh ribu personel fasilitator yang terdiri atas relawan, TNI, Polri, dan pemda,” ujar Ahsanul di Mataram, NTB, Sabtu (29/6).

Ahsanul menambahkan pemerintah telah menerapkan prosedur pencairan dan administrasi pelaporan yang sederhana namun tetap transparan untuk mempercepat proses pembangunan fisik dan penyerapan dana. Warga terdampak gempa juga memiliki kebebasan menentukan jenis rumah tahan gempa (RTG).

Ahsanul mengatakan BNPB telah mentransfer Rp 5.110.900 miliar, yang mana  Rp 4.921.679 miliar telah ditransfer langsung ke rekening kelompok masyarakat (pokmas).

“Sisa dana sebesar Rp 189.221 juta masih berada di BPBD untuk 237 pokmas yang telah terbentuk dan 10.654 KK yang rekeningnya belum terisi sesuai data verifikasi rumah rusak,” kata Ahsanul menambahkan.

tirto.id – Pelaksana Harian Direktur Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Bambang Surya Putra mengatakan, periode semester I, Januari-Juni 2019, terjadi 2.047 bencana.

“Bencana menyebabkan 366 orang meninggal dunia, 24 orang hilang, 1.497 orang luka-luka, 1.633.702 orang mengungsi, 33.011 unit rumah rusak dan 1.106 fasilitas umum rusak,” ujar dia, di kantor BNPB, Jakarta Timur, Jumat (28/6/2019). Jumlah bencana meningkat dibandingkan 2018 dalam periode sama. Pada 2018, ada 1.774 bencana dengan korban meninggal dan hilang mencapai 181 orang, 503 korban luka-luka, 2.149.886 orang mengungsi, dan 26.969 rumah rusak.

Gempa BNPB Prioritaskan Pengembangan Sistem Informasi Risiko Bencana Bencana paling banyak menyebabkan korban jiwa selama 2019 yakni banjir dan longsor di Sulawesi Selatan (10 kabupaten/kota) pada 22/01/2019 korban. Damkanya, 82 orang meninggal, 3 orang hilang, 47 orang luka. Kemudian banjir dan Longsor di Sentani pada tanggal 16/03/2019. Korban terdampak sebanyak 112 orang meninggal, 7 orang hilang, 965 orang luka. Korban hilang terkoreksi dari 82 orang menjadi 7 orang karena korban lainnya ditemukan kondisi selamat. Lalu, banjir dan longsor di Bengkulu (9 kabupaten/kota) pada tanggal 27/04/2019 dengan korban terdampak 24 orang meninggal, 4 orang hilang, 4 orang luka. “Lebih dari 98 persen bencana yang terjadi pada 2019 merupakan bencana hidrometeorologi, sedangkan 2 persen bencana geologi,” ujar dia.

Baca selengkapnya di Tirto.id

Gunungkidul – Musim kemarau yang melanda Kabupaten Gunungkidul, DIY, membuat ribuan hektar lahan padi yang gagal panen. Hal itu karena musim kemarau tahun ini datang lebih awal.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) Kabupaten Gunungkidul, Bambang Wisnu Broto mengatakan, bahwa luasan lahan padi yang mengalami gagal panen atau biasa disebut masyarakat Gunungkidul dengan istilah puso memang semakin luas.

Bahkan, luasan lahan yang terkena meningkat hingga 4 kali lipat, mengingat sampai bulan kemarin tercatat hanya 400 hektar lahan padi yang terkena puso.

“Sampai bulan Juni ini tercatat ada 1918 hektar lahan padi yang gagal panen di Gunungkidul. Jumlah itu akumulasi dari 9 Kecamatan di Gunungkidul,” ujarnya saat dihubungi detikcom, Minggu (30/6/2019).

Lanjut Bambang, 1918 lahan padi yang gagal panen itu terdiri dari 154 hektar lahan di Kecamatan Patuk, 2 hektar di Kecamatan Wonosari, 860 hektar di Kecamatan Gedangsari dan 50 hektar di Kecamatan Playen. Selanjutnya 6 hektar terdapat di Kecamatan Girisubo, 10 hektar di Kecamatan Ponjong, 505 hektar di Kecamatan Semin, 47 hektar di Kecamatan Karangmojo dan 285 hektar di Kecamatan Ngawen.

“Dan dibanding dengan data (lahan padi gagal panen dari April) sampai bulan Mei, luasan lahan yang terkena puso sampai bulan Juni ini memang lebih luas ya,” ucapnya.

Sedangkan hingga bulan Mei, jumlah lahan padi yang gagal panen di Kabupaten Gunungkidul mencapai 400 hektar. Adapun rinciannya adalah 75 hektar lahan di Kecamatan Semin, 194 hektar di Kecamatan Patuk, 10 hektar di Kecamatan Karangmojo, 35 hektar di Kecamatan Ngawen, 6 hektar di Kecamatan Girisubo.

Disusul 2 hektar di Kecamatan Wonosari, 13 hektar di Kecamatan Playen, 32 hektar di Kecamatan Ponjong, 8 hektar di Kecamatan Nglipar dan terakhir 25 hektar di Kecamatan Gedangsari.

Menurut Bambang, penyebab ribuan hektar lahan padi di Kabupaten Gunungkidul gagal panen karena faktor cuaca yang sulit untuk diprediksi. Padahal, faktor cuaca menjadi acuan para petani untuk menentukan musim tanam padi.

“Penyebabnya gagal panen karena musim kemarau datang lebih awal, kan mestinya sampai (bulan) April masih ada hujan. Tapi masuk pertengahan April sampai sekarang malah tidak ada hujan,” ucap Bambang.

Karena berkaitan dengan faktor cuaca, DPP Gunungkidul telah menyekolahkan 18 penyuluh pertanian dan 8 petugas UPT Pertanian ke BMKG. Harapannya, setelah memperluas pengetahuan akan cuaca, 26 petugas lapangan itu bisa segera melakukan sosialisasi ke para petani.

“Kami sudah kirim 26 petugas lapangan untuk sekolah iklim dan mereka sudah selesai (sekolah iklim di BMKG). Selanjutnya mereka akan mensosialisasikan ilmu yang didapat kepada para petani agar ke depannya para petani bisa menentukan iklim yang pas untuk bercocok tanam,” katanya.
(mbr/mbr)

Jakarta – Aksi Cepat Tanggap (ACT) mendapat penghargaan dari pemerintah Sigi atas bantuan kemanusiaan dalam penanggulangan korban gempa bumi dan likuifaksi yang telah terjadi pada September 2018 silam. Penyerahan penghargaan tersebut diberikan langsung oleh pemerintah Kabupaten Sigi pada puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Sigi yang ke-11 di Desa Pakuli Utara, Kecamatan Gumbasa, Sigi.

Tidak hanya ACT, terdapat lima Non Governmental Organization (NGO) Internasional lainnya yang juga meraih penghargaan dari pemerintah daerah Sigi yaitu UNDP, UNICEF, JICA, Islam Relief, dan KUN Internasional.

Bupati Sigi, Mohamad Irwan Lapata mengatakan peringatan HUT digelar agar pemerintah senantiasa dekat dengan masyarakat. “Penghargaan yang diberikan kepada ACT bersama NGO lainnya sebagai bentuk terima kasih pemerintah daerah Sigi atas bantuan yang telah dilaksanakan dalam penanganan korban bencana alam baik saat bencana hingga pasca bencana,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Minggu (30/6/2019).

Pada peringatan hari jadi tersebut, ia juga menyampaikan hasil perhitungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA), yang menyebutkan bahwa kerugian infrastruktur yang dialami Kabupaten Sigi akibat bencana alam tersebut kurang lebih Rp 11,1 triliun.

Sebagai lembaga kemanusiaan, hingga kini ACT terus mendampingi warga yang terdampak bencana pada 28 September 2018 silam. Selain menyalurkan paket pangan, ACT juga telah membangun hunian sementara, masjid permanen, sekolah hingga pemulihan ekonomi masyarakat.

Adapun, di Kabupaten Sigi ACT telah membangun lima Kompleks Hunian Nyaman Terpadu atau Integrated Community Shelter(ICS) yang tersebar di Desa Sibalaya, Soulowe, Langaleso dan Lolu serta Desa Sidera.

Kepala Cabang ACT Sulawesi Nurmarjani Loulembah juga menambahkan ungkapan rasa terima kasihnya kepada para dermawan ACT. Baginya, kehadiran para Dermawan membantu tercapainya program-program kemanusiaan secara maksimal. Sehingga, penghargaan ini dapat diperoleh bersama dengan NGO Internasional lainnya.

“Terima kasih saya ucapkan kepada para Dermawan ACT yang sampai saat ini masih terus bersama kami. Apa yang telah diberikan melalui lembaga ini membantu kami dalam memaksimalkan program-program kerja yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat,” terangnya.

Selain itu, ACT juga berharap semakin banyak kerja sama yang terus dapat dibangun tidak hanya kepada pemerintah tapi partner lainnya baik dalam negeri dan global.

Dengan tema “Dengan Semangat HUT ke-11 Kita Wujudkan Kabupaten Sigi yang Maju dan Mandiri Berbasis Ekonomi Kerakyatan melalui Penegakan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”, Bupati mengajak semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama membangun Kabupaten Sigi agar kembali pulih, semakin maju, mandiri, dan dapat bersaing dengan daerah lainnya untuk kemajuan ekonomi Indonesia.
(prf/ega)

REPUBLIKA.CO.ID, CIANJUR — Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat membentuk relawan tangguh kebencanaan hingga di tingkat desa. Keberadaan relawan ini untuk membantu optimalisasi upaya pencegahan dan penanganan bencana di lapangan.

“Relawan kebencananan ini penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan warga menghadapi bencana,” ujar Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman kepada wartawan, Ahad (30/6).

Cianjur termasuk salah satu daerah di Jawa Barat yang potensi bencananya cukup tinggi. Herman menerangkan, saat ini relawan kebencanaan masih terbentuk di 90 desa di 16 kecamatan. Targetnya, semua desa di Cianjur yang mencapai 360 desa di 32 kecamatan dapat memiliki relawan kebencanaan.

Menurut Herman, saat ini di setiap desa terdapat sebanyak satu orang relawan bencana. Namun, rencananya jumlah relawan bencana per desa akan ditambah menjadi lima orang.

Para relawan akan mendapatkan insentif sebesar Rp 100 ribu per bulan. Alokasi anggarannya akan dimasukkan dalam APBD Perubahan 2019.

Pemberian insentif ini sebagai bentuk pembinaan dan penghargaan kepada para relawan bencana. Keberadaan relawan dinilai mempunyai tugas yang berat dalam mengidentifikasi potensi bencana dan melakukan sosialisasi kesiapsiagaan menghadapi bencana di tengah masyarakat.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cianjur, Dodi Permadi menambahkan, upaya penanganan bencana diawali dengan adanya pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. “Peran ini dapat melibatkan semua elemen masyarakat termasuk relawan,” kata dia.

Menurut dia, upaya penanganan biasanya akan memakan biaya besar. Jika pencegahan dan kesiapsiagaan bencana dikedepankan maka dapat menekan biaya lebih kecil.

Dodi mengatakan diperlukan relawan dalam jumlah lebih banyak. Relawan menjadi kepanjangan tangan dalam meningkatkan kesiapsiagaan warga menghadapi kebencanaan.

Sekretaris BPBD Kabupaten Cianjur Sugeng Supriyatno mengatakan, para relawan akan diarahkan untuk melakukan mitigasi atau mengidentifikasi bencana, mulai dari keretakan dan kelabilan tanah di daerahnya. Hal itu agar nantinya pemetaan kerawanan bencana dapat dilakukan dengan lebih cepat.

Jakarta (ANTARA) – Sejumlah pakar kesehatan menilai defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar Rp9,1 triliun karena penyakit katastropik yang dipicu rokok memerlukan solusi agar tidak berkepanjangan.

Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Agus Dwi Susanto dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu, mengatakan perokok akan terekspos ancaman kanker 13 kali lipat lebih tinggi dibandingkan nonperokok.

Data World Health Organization (WHO) di 2018 memperlihatkan bahwa rokok merupakan penyebab utama dari kanker paru-paru dan berkontribusi lebih dari 2/3 kematian terkait kanker paru-paru secara global, jelasnya.

Penyebab defisit tersebut salah satunya karena membiayai peserta BPJS untuk penduduk yang menderita penyakit tidak menular kategori katastropik seperti jantung, stroke dan kanker. Penyakit katastropik adalah penyakit yang membutuhkan biaya besar dan terus-terusan tidak bisa satu kali berobat sembuh.

Pakar Kesehatan Publik dan Ketua Perkumpulan Ahli Manajemen Jaminan dan Asuransi Kesehatan Indonesia (PAMJAKI) Rosa Christiana Ginting menyayangkan adanya ironi rokok adalah salah satu faktor risiko utama penyebab kanker paru-paru.

Melihat kondisi BPJS Kesehatan saat ini, kebijakan yang efektif sangat diperlukan untuk mengurangi angka perokok di Indonesia. Namun, kita juga harus mempertimbangkan bahwa perokok sering menghadapi gejala ‘withdrawal’ yang merupakan akibat dari proses berhenti merokok, terang dia.

Dia mengatakan terdapat pengalaman perokok yang gagal berhenti seperti tremor, kecemasan, berkeringat secara berlebihan, hiperaktif, peningkatan detak jantung, bahkan mual dan muntah dapat dialami.

Gejala-gejala itu merupakan variasi dari gejala “withdrawal”. Maka sangat penting untuk melihat alternatif yang tepat guna membantu seseorang berhenti merokok, kata dia.

Badan Jaminan Kesehatan Inggris (England National Health Service) telah mengikutsertakan metode Electronic Nicotine Delivery System (ENDS) sebagai alat bantu berhenti merokok di layanan berhenti merokok mereka dan terbukti efektif,” jelas dia.

Visiting Professor dari Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore, Tikki Pangestu, menyebutkan perlu pendekatan lain demi berhenti merokok.

Dia menerangkan ENDS dapat membantu perokok yang ingin berhenti atau beralih ke produk alternatif. Di negara maju, memaksa perokok untuk berhenti tergolong sangat sulit sehingga perlu dialihkan ke produk pengganti seperti rokok elektrik yang lebih sehat dari pada rokok bakar konvensional yaitu ENDS.

FAJARONLINE.CO.ID, MAKASSAR,— Rata-rata bencana alam di Indonesia, khususnya gempa banyak menelan korban jiwa karena ketidak pahaman mitigasi bencana. Literasi bencana sebagai pendorong pun dinilai belum tersampaikan.

Hal tersebut terkuak pada Common Room dengan tema Lase, Disaster and Resilience pada pagelaran Makassar International Writers Festival 2019, di Benteng Fort Rotterdam, Makassar, Kamis, 27 Juni.

Maman Suherman membeberkan, bahwa bersadarkan data BNPB rata-rata per bulan 500 kali terjadi gempa di Indonesia. “Dengan skala yang berbeda-beda,” ujarnya.

Hanya saja, hingga saat ini belum ada pemahaman literasi yang tegas bagaimana memahami bencana secara ilmiah. Dengan tersampaikan langsung ke masyarakat.

Salah seorang peneliti dan penulis asal Palu, Neni Muhidin membenarkan hal tersebut. Kata dia, hal tersebut diketahui jelas usai bencana di Palu.

Justru, pada saat itu, masyarakat lari malah ke pusat gempat. Padahal, sejak 2014 lalu ilmuwan telah menyampaikan akan ada pergeseran lempek di ibu kota Sulawesi Tengah itu yang memang merupakan teluk.

Hingga saat ini, pemerintah hanya hadir sebagai pengambil kebijakan. Belum memetakan zonasi kondisi wilayah dan pemahaman terkait bencana ke masyarakat.

Kondisi yang sama disampaikan Penulis asal Lombok, Ilda Karwayu, hingga saat ini kondisi di Mataram, Lombok itu belum sama sekali stabil. “Kondisi membaik itu hanya saat kedatangan Presiden,” bebernya.

Bahkan, masih sering terjadi gempa-gempa kecil. Masyarakat masih kaget-kaget karena tidak mengetahui zonasi atau wilayah yang menjadi pusat gempa. Serta perilaku-perilaku untuk mengatisipasi. “Literasi bencana tidak dipahami,” tegasnya.  Sementara, penjarahan masi sesekali terjadi. Sebab, masyarakat yang di bukit-bukit bantuan mereka tidak sampai.

Salah satu pemantik, Khazuhiza Matsui, setelah membandingkan dengan Jepang, di Indonesia daerah yang siap menghadapi bencana alam terutama gempa hanya Padang.

“Di sana sudah ada zonasi, warna merah, kuning, dan hijau,” bebernya. Warna mewakili titik terparah jika ada bencana seperti gempa dan sebagainya.

Seperti di Jepang, setiap saat terjadi gempa. Tetapi karena masyarakat paham dan sudah bisa tahu untuk skala gemp jadi tidak panik lagi. Misalnya, untuk skala empat mereka sudah tidak keluar rumah. “Sebab justru lebih berbahaya di luar rumah,” kata dia.

Kecuali untuk skala enam hingga tujuh barulah mereka ke tempat yang sudah ditentukan. Pemahaman masyarakat atas bencana sudah begitu masif dipahami.

Sebab, literasi secara ilmiah sudah dipahami. Setidaknya menghindari kemungkinan besar bisa dirasakan dampak lebih besar.

Setelah melakukan riset dan beberapa karya sastra terkait bencana alam dan sebagainya, Fira Basuki pun menyampaikan, bahwa saat ini Indonesia perlu pemahaman tentang literasi bencana. (sal-ham)