Category: Berita

Banjarnegara – Plt Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko menilai relokasi warga korban bencana gempa bumi di kecamatan Kalibening Banjarnegara sulit dilakukan. Selain karena sulitnya lahan yang aman juga karena sulit menjauhkan warga dari culture yang sebelumnya.

“Idealnya memang direlokasi tetapi itu sulit karena di Banjarnegara wilayah utara sangat sedikit tanah rata. Sebagian besar perbukitan dan rawan bencana,” kata dia saat melihat lokasi gempa di Kecanatan Kalibening Kamis (19/4/2018).

Selain bencana gempa lanjut dia, Banjarnegara wilayah barat rawan tanah longsor. Karena itu untuk merelokasi warga sulit dilakukan. Di sisi lain, jika direlokasi ke daerah yang jauh dari pemukiman sebelumnya juga sulit dilakukan.

“Mereka lahir di situ tumbuh besar juga di situ hingga mata pencaharian juga di dekat situ. Jadi memisahkan dari culture itu sulit. Yang penting kita melakukan upaya antisipasi penyelamatan jiwa saat bencana alam terjadi. Salah satunya dengan pemasangan alat deteksi dini,” tuturnya.

Sementara itu salah satu korban gempa bumi di Kecamatab Kalibening Sudar (37) mengaku pasrah kepada pemerintah. Apalagi saat ini rumah miliknya roboh sudah tidak bisa untuk ditempati lagi.

“Mau direlokasi atau tidak saya nurut dengan pemerintah. Asalkan saya dibantu untuk mendirikan rumah lagi,” kata warga Desa Kertosari Kecamatan Kalibening itu.
(bgk/bgk)

BANJARNEGARA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut gempa tektonik di Banjarnegara, Jawa Tengah, semakin stabil. BMKG mengatakan potensi gempa yang lebih besar sangat kecil.

“Dengan memperhatikan gempa susulan yang magnitudo kekuatannya jauh lebih kecil dari gempa utama, jadi gempa utamanya 4,4, gempa susulannya 2,6, maka tampak bahwa kondisi gempa ini semakin stabil. Sangat kecil potensi terjadi gempa susulan yang lebih besar,” ujar Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, di kantor BMKG Kemayoran, Jakarta, Kamis (19/4/).

Pantauan BMKG, Kamis, pukul 15.00 WIB, tercatat hanya sekali gempa susulan dengan kekuatan 2,6 Magnitudo, yang terjadi pada Rabu pukul 23.32 WIB. BMKG meminta masyarakat Banjarnegara dan sekitarnya tetap tenang karena gempa susulan yang terjadi lebih kecil dari gempa sebelumnya.

Selain itu, pantauan BMKG menunjukkan tingkat guncangan terbesar terjadi di Kecamatan Kalibening, Banjarnegara, pada skala II SIG BMKG.

“Yang artinya getaran dirasakan oleh semua penduduk, gerabah pecah, barang- barang terpelanting, dan bangunan dengan konstruksi lemah bisa mengalami kerusakan,” kata Dwikorita. Gempa di Banjarnegara terjadi akibat aktivitas sesar aktif.

Hasil analisis mekanisme sumber BMKG menunjukkan gempa ini dipicu oleh aktivitas sesar lokal yang belum teridentifikasi di dalam peta sumber bahaya gempa bumi. “Berdasarkan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya yang sangat dangkal, tampak bahwa gempa bumi ini terjadi akibat aktivitas sesar aktif,” ucapnya.

Warga Panik

Sementara itu, kepanikan melanda tenda pengungsian saat gempa susulan terjadi di Kecamatan Kalibening, Banjarnegara, Jawa Tengah, Kamis (19/4). Ribuan pengungsi berhamburan keluar tenda.

Beberapa dari mereka sampai histeris lantaran masih trauma dengan gempa bermagnitudo 4,4 yang meluluhlantakkan rumah mereka sehari sebelumnya.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banjarnegara, Arif Rahman, mengatakan gempa susulan terjadi tiga kali, yakni pada Kamis (19/4) pukul 07.10 WIB dan 09.45 WIB. Namun, gempa susulan terbesar terjadi pada Rabu (18/4) pukul 23.32 WIB dengan magnitudo 2,7.

“Gempa susulan yang terjadi tidak begitu siginifkan sehingga tidak mengakibatkan kerusakan infrastruktur perumahan maupun fasilitas umum,” katanya. Arif merinci kerusakan material akibat bencana gempa mencapai 194 rumah.

Sebanyak 77 unit di antaranya rusak berat. Sementara fasilitas umum yang rusak yakni empat bangunan masjid dan satu bangunan sekolah.

“Kerusakan merata di empat desa, yakni Desa Kertosari, Kasinoman, Plorengan, dan Sidakangen. Untuk korban jiwa tercatat dua orang, yakni Asep, 13 tahun, dan Kasrih, 80 tahun.

Keduanya merupakan warga Desa Kasinoman, Kecamatan Kalibening, sedangkan korban luka total 21 orang,” ujarnya. Jumlah pengungsi yang menempati empat titik tenda darurat mencapai 1.939 jiwa. Ant/P-4

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG — Guna membantu memulihkan kerusakan infrastruktur listrik di rumah warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Banjarnegara, PT PLN (Persero) Area Purwokerto melakukan respons cepat. Pada H+1 pasca gempa, upaya ini telah berhasil mengamankan seluruh kWh meter dan kabel sambungan rumah, pada bangunan yang roboh, di semua desa terdampak bencana gempa bumi 4,4 SR ini.

Manajer PLN Area Purwokerto, Armunanto yang dikonfirmasi mengatakan, untuk respons cepat ini PLN menurunkan sedikitnya 26 personel di sejumlah desa terdampak, di wilayah Kalibening. Ke-26 personil ini terdiri atas tim teknik rayon, tim posko jaga Kalibening, tim pelayanan teknik dan tim pemeliharaan 24 jam.

Tim telah menyelesaikan pekerjaan pengamanan sambungan rumah. “Termasuk telah melakukan pemulihan jaringan listrik yang masih padam, di wilayah Kalibening dan sekitarnya,” ungkap Armunanto, Kamis (19/4).

Ia juga mengungkapkan, dalam mengamankan jaringan listrik pasca terjadinya gempa yang mengguncang sejumlah wilayah di Kabupaten Banjarnegara. PLN langsung menerjunkan sejumlah personel ke lapangan, untuk menyisir kerusakan jaringan. Misalnya di Desa Kertosari ditemukan sebuah tiang miring dan kabel tegangan rendah di dua titik lepas.

Sehingga menyebabkan 65 pelanggan mengalami pemadaman aliran listrik. “Petugas kami langsung terjun ke lokasi untuk memperbaiki jaringan,” ujar Armunanto.

Meskipun dari segi kerusakan aset tidak terlalu parah, lanjutnya, pemulihan aliran listrik sempat terkendala akibat keadaan tanah yang masih labil. Namun, secara keseluruhan tidak ada kerusakan yang signifikan pada jaringan tegangan rendah.

Semuanya sudah bisa diatasi dan pada Kamis pukul 13.30 WIB — secara keseluruhan — listrik telah berhasil dipulihkan. “Kendati begitu, PLN Area Purwokerto kini masih tetap siaga selama 24 jam mengamankan jaringan,” tambahnya.

Seperti diketahui, gempa yang melanda Kabupaten Banjarnegara dan sekitarnya pada Rabu (18/4) siang telah memporak porandakan sejumlah desa. Gempa berkekuatan 4,4 SR ini berpusat di sebelah utara Kebumen, dengan kedalaman empat kilometer.

Tercatat, beberapa desa yang terdampak gempa paling parah adalah Desa Kertosari dengan jumlah kerusakan 62 rumah. Selanjutnya Desa Kasinoman dengan jumlah kerusakan 217 rumah dan Desa Plorengan dengan kerusakan 37 rumah.

Banjarnegara – Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono menetapkan status siaga darurat selama tujuh hari untuk bencana gempa bumi di Kecamatan Kalibening. Ia langsung minta agar Dinas Sosial Banjarnegara untuk segera membuka dapur umum untuk memenuhi kebutuhan pengungsi.

“Sekarang sudah berdiri dapur umum dari Dinsos untuk mencukupi kebutuhan makan dan minum pengungsi,” ungkap Budhi saat ditemui di lokasi bencana Desa Kasinoman.

Adapun jumlah pengungsi masih dalam pendataan. Untuk data awal berada di SD Sidakangen, Balaidesa Sidakangen, kantor Kecamatan Kalibening serta showroom mobil di Desa Sidakangen.

Untuk status tanggap darurat, pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan BMKG. Nantinya jika rekomendasi belum memungkinkan status tanggap darurat diperpanjang.

“Nanti kalau belum memungkinkan status tanggap darurat diperpanjang lagi,” kata dia.

Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Banjarnegara Agus Haryono mengatakan gempa yang terjadi pada Rabu (18/4) ini terasa di seluruh Kecamatan Kalibening. Namun, yang paling terasa di tiga desa.

“Yakni Desa Kasinoman Desa Kertasari serta sedikit di Desa Majatengah,” katanya.

Untuk langkah awal lanjutnya BPBD Banjarnegara langsung mendirikan posko di Desa Sidakangen. Pendirian posko ini untuk memudahkan koordinasi dalam penanganan bencana gempa bumi ini.

“Untuk dapur umum didirikan di Desa Sidakangen karena pengungsi banyak di Sidakangen,” terangnya.
(bgs/bgs)

Selain itu, BNPB diminta mengoptimalisasikan pemanfaatan dan pemeliharaan peralatan Early Warning System dalam rangka mengurangi resiko bencana.

Itulah salah satu kesimpulan Raker Komisi VIII DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi Ali Taher Parasong dengan Kepala BNPB Willem Rampangilei di gedung Nusantara II Senayan, Jakarta, Senin (16/4) lalu.

Dalam rapat ini, anggota Komisi VIII Itet Tridjajati Sumarijanto menyinggung kasus longsor di Brebes, Jawa Tengah. Melihat bencana itu, betapa pentingnya sosialisasi daerah rawan bencana.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sudah menginformasikan akan terjadi intensitas curah hujan yang sangat tinggi, sementara daerah tersebut rawan bencana longsor.

“Apa yang dilakukan BNPB terutama sosialisasi kepada aparat terkait dan masyarakat? Sungguh sangat memprihatinkan daerah yang selama ini dianggap aman, namun terjadi bencana longsor hingga mengakibatkan korban meninggal sampai 14 orang,” jelas Itet.

Dalam kaitan ini pula, Komisi VIII meminta BNPB untuk meningkatkan pelatihan penanggulangan bencana, terutama di daerah-daerah rawan bencana. Selain itu, meningkatkan mitigasi bencana dan simulasi teknis penyelamatan saat terjadi bencana kepada masyarakat.

Ali Taher yang membacakan kesimpulan juga mendesak BNPB untuk menyusun langkah-langkah strategis menghadapi berbagai ancaman bencana tahun 2018 yang berpotensi akan terjadi, yang belum diprediksi dan yang rutin terjadi.

“Karena itu, alokasi anggaran bencana perlu ditingkatkan. Khususnya untuk program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat yang terkait dengan penanggulangan bencana,” imbuh Ali Taher. [wid/***]

MANADOPOSTONLINE.COM—Masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe diminta mewaspadai cuaca buruk akibat intensitas curah hujan tinggi. Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Rivo Pudihang mengatakan, masyarakat di daerah rawan bencana harus meningkatkan kewaspadaan.

“Mereka yang bermukim di lereng gunung dan dekat aliran sungai siaga, memperhatikan perubahan alam. Jika curah hujan lebat dan berpotensi menimbulkan banjir dan tanah longsor, siap-siap mengungsi,” tandasnya. 

Lanjutnya, masyarakat diminta mencari tempat aman. Begitu juga yang tinggal di tepian pantai. “Khusus nelayan maupun pengguna transportasi laut antar pulau, kalau bisa menunda atau membatalkan perjalanan jika terjadi gelombang tinggi dan angin kencang,” pintanya. 

Bupati Kepulauan Sangihe Jabes Gaghana meminta, seluruh masyarakat Sangihe mewaspadai cuaca buruk. “Fenomena cuaca itu perlu diwaspadai untuk menghindari bencana yang mungkin terjadi,” imbau Gaghana. Ditambahkannya, untuk mengurangi risiko bencana, BPBD Sangihe harus melakukan sosialisasi terhadap masyarakat. “BPBD juga wajib menyiagakan Tim Reaksi Cepat (TRC) sehingga ketika bencana terjadi langsung bisa terjun ke lokasi,” tutupnya. 

Pantauan harian ini, Selasa (17/4) kemarin, hujan seharian melanda Kabupaten Kepulauan Sangihe. Berdasarkan prakiraan cuaca yang berhasil dirangkum, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) membeber hujan berintensitas sedang hingga lebat disertai petir dengan kecepatan angin 6-15 knots dan tinggi gelombang 0,75-1,00 meter melanda Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sementara berdasarkan data yang didapat dari BPBD Sangihe, dari 15 ada 11 kecamatan rawan bencana (lihat grafis).(wan/gel)

jpnn.com, JAKARTA – Semua program penanggulangan bencana harus berbasis masyarakat. Selain itu, perlu meningkatkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam rangka mencegah korban atau mengurangi korban bencana.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Nasional Penangulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei usai Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/4).

Dalam kesempatan itu, Willem menjelaskan alasan program penanggulangan bencana harus berbasis masyarakat. Menurutnya, hasil penelitian menunjukkan 34 persen orang selamat dari bencana karena kapasitas individunya, 32 persen oleh keluarga, dan 28 persen oleh orang di sekitarnya. Sehingga kapasitas komunitas itu 95 persen ada di masyarakat.

“Oleh karena itu, apa pun yang kita lakukan harus berbasis kepada masyarakat,” katanya.

Untuk mencegah dampak bencana, BNPB melaksanakan langkah-langkah antisipatif yakni melakukan sosialisasi kepada masyarakat guna membangun kesadaran dan pemahaman, serta membangun partisipasi.

Menurut Willem, untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran semua bangsa Indonesia maka BNPB menetapkan Hari Kesiapsiagaan Bencana pada tanggal 26 April 2018. Sampai hari ini, kata Willem, sudah terdaftar sebanyak 20 juta orang yang akan ikut pada peringatan Hari Kesiapsiagaan.

“Jadi makin banyak orang ikut, maka akan terbangun kesadarannya dan kalau semakin banyak orang sadar maka makin banyak langkah antisipasi. Semuanya itu, demi kepentingan masing-masing yaitu selamat dari bencana,” katanya.

Untuk diketahui, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Komisi VIII DPR menggelar rapat kerja dengan agenda evaluasi kebencanaan tahun 2017, Senin (16/4). Rapat tersebut menyimpulkan bahwa frekuensi dan intensitas bencana tidak semakin menurun. Dampak terhadap bencana juga sangat merugikan, artinya tetap menimbulkan korban jiwa.

Data BNPB menunjukkan pada tahun 2017 korban bencana terdapat 377 orang meninggal dunia. Selain itu, 3,5 juta orang terdampak bencana. Dampak bencana juga menimbulkan kerugian ekonomi, dan kerusakan ratusan ribu rumah rusak, termasuk ribuan infrastruktur.

“Oleh karena itu, penanggulangan bencana harus dilakukan lebih efektif dan efisien. Caranya adalah Komisi VIII meminta agar program kegiatan ini diarahkan dan difokuskan untuk kepentingan masyarakat,” kata Willem.

Willem memperkirakan penanggulangan bencana ke depan tidak semakin ringan karena ditemukan potensi-potensi bencana yang baru. Misalnya, sekarang potensi gempa ditemukan ada tambahan menjadi 214, dari sebelumnya 95 tahun 2010. Hal ini belum terhitung masalah perubahan iklim.(fri/jpnn)

Bantul (ANTARA News) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengharapkan bangunan atau objek yang digunakan untuk fasilitas publik memiliki struktur atau petunjuk dalam memperkuat ketangguhan bencana.

“Ada tujuh objek ketangguhan yang harus kita tangguhkan, dan kita harapkan semua tujuh objek itu bisa kita jadikan objek ketangguhan kita,” kata Direktur Pemberdayaan Masyarakat BNPB Lilik Kuniawan usai menghadiri Seminar Sadar Bencana di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin.

Ia menyebutkan, tujuh objek ketangguhan itu adalah rumah, rumah sakit atau puskesmas, sekolah atau madrasah, pasar, tempat ibadah seperti masjid, gereja dan sebagainya, kantor dan sarana vital seperti bandara dan terminal.

“Seperti sekarang kita ada di Kantor Bupati Bantul ini, apabila mendapat informasi ada gempa bumi, bapak mau kemana, apa yang bapak lakukan, tanda-tanda jalur evakuasi apakah ada, itu salah satu contoh saja,” katanya.

Lilik mengharapkan, semua objek bangunan tersebut punya petunjuk dalam melakukan evakuasi bencana sebagai jangka pendek dalam penanganan ketika terjadi bencana, agar korban jiwa dapat diminimalkan dan dicegah.

“Untuk jangka panjang tentu juga kita lakukan, misalnya dengan memperkuat struktur sekolah yang sudah mau roboh, karena sekolah di Bantul ini rawan terhadap gempa bumi misalnya, maka kita perkuat struktur untuk jangka panjangnya,” katanya.

Ia juga mengatakan, dalam jangka pendek penanggulangan bencana dilakukan dengan melatih kesiapsiagaan masyarakat maupun orang-orang yang ada di sekitar objek bangunan itu, misalnya siswa atau guru di lingkungan sekolah.

“Pada 26 April merupakan Hari Kesiapsiagaan Nasional, jangan hanya pemerintah saja, namun kita melakukan simulasi bareng bareng, misalnya kalau ketika berada di pasar apa yang mereka lakukan,” katanya.

Selain memperkuat tujuh objek tersebut untuk ketangguhan bencana, kata dia, pihaknya mengajak semua pihak mulai mengkampanyekan kesiapsiagaan bencana yang dimulai dari diri sendiri, keluarga dan masyarakat serta orang-orang terdekat.

Menurut dia, perlunya mengkampanyekan kesiapsiagaan bencana dari diri sendiri karena berdasarkan hasil survei dari otoritas terkait, 95 persen keselamatan seseorang ketika terjadi sebuah bencana itu karena faktor dari diri sendiri.

“Jadi yang 95 persen tadi itu adalah hasil survei pascagempa bumi di Kobe Jepang 1995, tetapi itu relevan dengan yang ada di Indonesia, karena faktanya kita juga mirip dengan yang di Jepang itu,” katanya.

Pewarta: H. Sidik
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2018