Category: Berita

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR — Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho menyatakan banjir bandang di Kabupaten Bogor akibat Hujan dengan intensitas tinggi.

“Banjir dan longsor terjadi akibat hujan dengan intensitas tinggi. Berdasarkan prediksi MHEWS (aplikasi penanggulangan bencana), tidak ada peringatan banjir dan longsor pada 7 April, baik dari pagi pukul 07.00 WIB hingga malam 19.00 WIB,” ujar Sutopo dalam keterangan yang didapat Republika.co.id, Ahad (8/4).

Sutopo menerangkan, menurut Inarisk, sebagian wilayah Sukamakmur memang masuk dalam wilayah kelas sedang hingga tinggi untuk ancaman banjir bandang. Hal ini mengindikasikan Sukamakmur memiliki potensi untuk bencana banjir bandang.

Berdasarkan kondisi tanahnya, lokasi bencana merupakan daerah perbukitan. Daerah ini memiliki ketinggian antara 800 hingga 1.000 meter di atas permhkaan laut dengan tutupan lahan perkebunan.

Hujan disebut menerpa wilayah tersebut sejak pukul 15.00 WIB dengan intensitas rendah. Namun intensitas hujan makin meningkat dan mencapai puncaknya pukul 17.10 WIB sebesar 60 mm/jam.

“Hujan terus berlangsung hingga satu jam setelah kejadian. Berdasarkan kondisi wilayah yang berbukit dan dilanda hujan dengan intensitas lebat, menyebabkan material tanah yang tidak padat terbawa aliran air dan menyebabkan banjir serta longsor,” ujarnya.

Berdasarkan prediksi cuaca BMKG, disebut Kabupaten Bogor berpotensi mengalami cuaca buruk hingga seminggu ke depan. Hal ini terjadi akibat adanya awan comulonimbus yang bisa membawa petir dan angin kencang.

Namun demikian, aplikasi BNPB MHEWS menyatakan kedepannya tidak ada peringatan banjir untuk Ahad (8/4). MHEWS sendiri disebut sedang mengalami kendala.

BENGKULU TENGAH – Desa Pondok Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, tidak lama lagi akan memiliki gedung shelter bencana. Gedung ini akan difungsikan sebagai tempat evakuasi jika sewaktu-waktu terjadi bencana alam, seperti banjir, tsunami maupun gempa bumi.

Bupati Bengkulu Tengah Ferry Ramli mengatakan, pembangunan shelter bencana ini sengaja ditempatkan di Desa Pondok Kelapa, lantaran wilayah ini masuk ke dalam titik koordinat rawan bencana.

“Pembangunan gedung shelter sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar Pondok Kelapa. Karena itu pembangunan diletakkan di sini agar satu saat bencana datang warga sekitar bisa berlindung dan evakusi di gedung ini,” ungkap Ferry saat peletakkan batu pertama pembangunan shelter, Senin (2/4/2018).

Ditambahkan Ferry, gedung ini nantinya akan dibangun lima lantai agar dapat menampung seluruh warga yang terkena bencana. Ia berharap, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dapat menjaga dan memanfaatkan tempat ini dengan baik.

“Kita tidak berharap bencana terjadi. Ini suatu bentuk antisipasi apabila terjadi bencana agar keluarga tidak terpisah, semuanya bisa ditampung dan dikumpulkan disini,” pungkasnya.

Diceritakan Ferry, pembangunan gedung ini telah lama direncanakan oleh pemerintah daerah. Namun, usulan yang diajukan ke pemerintah pusat baru terwujud di tahun 2018. Gedung ini juga nantinya akan menjadi gedung tertinggi pertama di kabupaten Maroba Kite Maju.

“Keinginan kita dalam pembangunan Shelter ini sudah lama sekali, dan sudah terlebih dahulu di usulkan ke kepada Pemerintah pusat,” demikian Ferry.

Acara peletekan batu pertama pembangunan Shelter bencana ini dihadiri oleh tentara Amerika Serikat, yakni Kapten David Allen Bretz dan Kasum TNI Laksamana Madya Letjend Didit Herdiawan. Serta, Asisten 1 Provinsi Bengkulu Hamka Sabri, Wakil Bupati dan unsur Muspida.(Adv)

Kebumen, Gatra.com – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo diangkat sebagai Pembina Kehormatan Taruna Siaga Bencana (Tagana) Indonesia. Pengukuhan dilakukan Menteri Sosial Idrus Marham dalam acara Apel Siaga Bencana HUT ke-14 Tagana Indonesia, di Pantai Ayah Kebumen, Jawa Tengah, Senin (2/4).

“Saya bangga diangkat sebagai Pembina Kehormatan Tagana. Apalagi kiprah Tagana selama 14 tahun dalam membantu penanggulangan bencana di tanah air sudah sangat besar dan tidak perlu diragukan lagi,” ujar Bamsoet.

Dalam acara ini Bamsoet bersama Idrus Marham meresmikan Pulau Momongan Kebumen sebagai Pulau Tagana, dilanjutkan pelepasan burung dan kepiting serta penanaman mangrove. Bamsoet bersama Idrus Marham juga memberikan bantuan sosial kepada sejumlah panti asuhan di Kebumen.

Hadir dalam Apel Siaga Bencana Tagana antara lain, Anggota Komisi III DPR RI Syahroni, Asisten Komunikasi dan Elektronika Panglima TNI Marsda TNI Bonar Hutagaol, Deputi II BIN Mayjen Kaharudin Wahab, Sekretaris Utama BNPT Marsekal Pertama Asep Adang Supriyadi, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, Wakil Bupati Kebumen Yasid Mahfud serta anggota taruna siaga bencana.

Bamsoet mengingatkan kondisi geografis Indonesia yang terletak pada pertemuan tiga lempeng dunia, yaitu lempeng Indo-Australia di bagian selatan, lempeng Eurasia di bagian utara, dan Lempeng Pasifik di bagian timur, menjadikan Indonesia rentan mengalami bencana alam. Selain itu, kondisi geologis,  hidrologis serta demografis  yang dimiliki Indonesia juga memungkinkan  terjadinya bencana,  baik yang disebabkan oleh  faktor  alam dan faktor non alam yang dapat menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan ataupun kerugian harta benda.

“Ancaman yang kita hadapi saat ini tidak hanya bencana alam. Tetapi juga bencana non-alam dan bencana sosial. Termasuk konflik sosial dan ancaman terorisme. Kalau bencana tersebut tidak tertangani dengan baik akan menghambat jalannya pembangunan nasional,” papar Bamsoet.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini menegaskan Tagana harus menjadi garda terdepan dalam penanggulangan bencana. Sebab, tantangan penanggulangan bencana di tingkat global, regional dan nasional yang semakin rumit sangat membutuhkan keberadaan personil yang kompeten. 

“Tagana merupakan salah satu bentuk nyata dari peran serta masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana. Keberadaan Tagana diatur dan dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2012  tentang Pedoman Umum Taruna Siaga Bencana,” kata Bamsoet.

Bamsoet menilai Tagana memiliki tugas yang tidak ringan dalam upaya penanggulangan bencana. Baik pada saat pra bencana, tanggap darurat, pasca bencana, dan tugas-tugas penanganan permasalahan sosial lainnya yang terkait dengan penanggulangan bencana.

“Sebagai unsur yang terdekat dengan lokasi bencana, Tagana wajib hadir di lokasi paling lambat satu jam setelah bencana terjadi. Tagana juga harus cepat tanggap dalam melakukan perlindungan sosial terhadap korban bencana, serta memiliki pemahaman tentang penanggulangan bencana agar dapat bekerja secara efektif dan efisien,” kata Bamsoet.

Politisi Partai Golkar ini berharap kemajemukan anggota Tagana yang terdiri dari beragam lapisan dan profesi di masyarakat, akan memperkuat persatuan dan kesatuan Bangsa. Tagana harus mampu menjadi perekat seluruh elemen bangsa di wilayah Indonesia. 

“Anggota Tagana banyak berasal dari berbagai unsur masyarakat. Keragamanan ini merupakan modal luar biasa untuk mempererat persatuan  dan kesatuan bangsa. Semua anggota Tagana harus mampu beradaptasi dan memberi warna bagi penanggulangan bencana di tanah air,” tutur Bamsoet.

Bamsoet menambahkan agar Tagana dapat menjalankan tugasnya secara profesional, dibutuhkan dukungan dan komitmen dari seluruh pihak terkait, baik berupa pendidikan, pelatihan serta penyediaan anggaran dan fasilitas pendukung yang memadai. “Efektivitas Tagana dalam membantu upaya penanggulangan bencana pada akhirnya akan meningkatkan kesiapsiagaan bencana di setiap wilayah. Tidak hanya ketika bencana terjadi, namun juga untuk kepentingan mitigasi bencana,” pungkas Bamsoet. (*)

jpnn.com, MUARADUA – Warga wilayah OKU Selatan, Sumatera Selatan, hingga hari ini merasa cemas akan datangnya bencana longsor dan banjir bandang.

Padalnya, dalam sepekan terakhir curah hujan yang tinggi di daerah tersebut masih menyebabkan tanah longsor. Seperti yang terjadi di Desa Ulak Pandan Kecamatan Kisam Tingg pada 21 Maret lalu.

Dampak bencana longsor sepanjang 40 meter dengan lebar 20 meter kedalaman 16 meter tersebut membuat sejumlah pemilik rumah waswas. Pasalnya longsor hanya berjarak beberapa meter saja dari rumah penduduk setempat.

Bencana alam lainnya juga terjadi Sabtu (24/3) di desa Mehanggin. Akibat curah hujan tinggi yang terjadi Sabtu sore, menyebabkan sugai Kisau Dara meluap dan menimbulkan banjir bandang.

Beberapa rumah termasuk akses jalan terputus karena terendam banjir. Tidak hanya itu luapan sungai Kisau Darat
juga merendam sekolah SD Negeri Mehanggin.

Beruntung peristiwa itu terjadi sore hari saat anak-anak sudah pulang sekolah, sehingga banjir tidak menimbulkan korban.

“Banjair bandang ini baru terjadi sore inilah, (kemarin, red) sungai ayang ada dibelakang desa, meluap menggenangi jalan dan SD termasuk beberap rumah warga,”ujar Daud.

Bajir memang tidak menimbulkan kerusakan maupun korban jiwa, namun dampak meluapnya sungai aktivitas masyarakat terganggu. “Kalau kerusakan tidak ada belum ada warga yang melaporkan kerusakan, paling sawah di bagian hilir terencam. Tapi untuk sekolah dan jalan karena terendam tak bisa diakses,” kata Daud warga Mehanggin.

Firli warga yang sama juga mengaku tak bisa keluar karean meluapnya sungai kisau. Iapun terpaksa menerobos banjir stinggi hampir 1 meter yang mengalir dan merendam badan jalan. “Banjir bandang air naik sekitar 1 meter di jalan mau tidak mau untuk keluar kita menerobos banjir,”ujarnya

Diperkirakannya ketinggian air yang disebabka bajir bandang meluapnya sungai Kisau Darat mencapai 2 meter lebih membawa material lumpur dansampah serta semak. “Ini kali kedua persitiwa banjir besar meluapnya sungai ini, setelah dahulu sempat merusak rumah-rumah warga. Penyebabnya karean di bagian hulu sudah gundul ditebangi untuk perusahaan perkbunan sawit,”terangnya.

Sementara kepala pelaksana BPBD Kabupaten OKU Selatan Doni Agusta membenarkan baniri bandang naiknya sungai KIsau Darat terjadi sore sekitar pukul 16:00WIB. Posko kata Doni menerima laporan persitiwa banjir di desa mehanggin. Laporan air sungai meluap, memutus kases, merendam sekolah dan
ebberap rumah warga, termasuk areal persawahan,”ujarnya.

Paihkanya sendiri masih mengumpulkan data kerusakan yang diakibatkan banjir bandang tersebut untuk diambil tindakan tanggab darurat. Tim sudah tutun ke lokasi untuk mendata, sejauh ini laporan masih dikumpukan terutama terkait kerusakan,” ujar Doni yang saat ini masih menyiagakan petugas tim reaksi cepat (TRC) dilokasi bencana.

“Anggota dan tim kita masih stanby dilokasi, ini untuk mengantisipasi kemungkinan banji susulan lagi yang dapat menyebabkan kerusakan atau korban, “tandasnya. (dwa)

BANDUNG, KOMPAS.com – Hujan lebat yang mengguyur Kota Bandung pada Selasa (20/3/2018) sekitar pukul 16.20 WIB menyebabkan Sungai Cipamokolan meluap. Tingginya volume air yang membawa material lumpur sempat menutup akses jalan AH Nasution, Kelurahan Jatihandap, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung.

Berdasarkan laporan sementara yang diterima anggota Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung, saat tiba di lokasi, ada warga yang terbawa arus di salah satu parit. Beruntung korban yang berprofesi sebagai guru itu berhasil diselamatkan.

Sejumlah kendaraan roda empat tertumpuk akibat terseret bajir di Jalan A.H Nasution (Cicaheum), Selasa (20/3/2018) Sejumlah kendaraan roda empat tertumpuk akibat terseret bajir di Jalan A.H Nasution (Cicaheum), Selasa (20/3/2018)(KOMPAS.com/DENDI RAMDHANI) 17 Mobil Bertumpuk Tak hanya manusia, berdasarkan laporan sementara, 17 kendaraan roda empat (mobil) yang berada di garasi penitipan mobil saling bertumpuk terdorong arus.

“Di situ kami pantau ada bau bahan bakar. Kami sudah informasikan jangan sampai ada yang merokok karena bahan bakar minyak itu berada di atas air. Kalau ada percikan api bisa terjadi kebakaran,” jelas Anggota Rescue Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung Totoy Yuhasmana. Bahkan beberapa kendaraan roda dua pun terpantau ada yang masuk parit, terbawa derasnya banjir bandang saat itu.

Selain melumpuhkan akses Jalan AH Nasution, banjir bandang sangat merepotkan petugas, warga sekitar, dan pengendara. Pasalnya selain volume air yang tinggi hingga menutup akses jalan, material lumpur setebal 70 cm pun mengendap usai banjir berlalu. Rekayasa Lalu Lintas Buntutnya, kepadatan dan kemacetan pun terjadi. Petugas terpaksa melakukan rekayasa lalu lintas sambil menunggu petugas lainnya membersihkan endapan lumpur di sekitar lokasi jalan yang sempat terendam.

Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Hendro Pandowo mengatakan, hujan lebat yang mengguyur Kota Bandung sore kemarin menyebabkan sungai Cileuweung dan Sungai Cihideung meluap. Banjir juga membawa lumpur ke Jalan AH Nasution. Genangan air dan lumpur yang menutupi jalan tersebut membuat kendaraan tidak bisa melewati jalur tersebut. Akibatnya, polisi melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kepadatan kendaraan.

“Rekayasa lalu lintas dilakukan, dari Terminal Cicaheum arah Ujung Berung dialihkan ke Jalan Antapani dan dari arah Ujung Berung ke arah Terminal Cicaheum dialihkan ke Jalan Pacuan Kuda Arcamanik,” tuturnya. Hingga pukul 23.35 WIB, arus lalu lintas seputaran terminal Cicaheum masih padat pasca banjir bandang. Anggota kepolisian, Damkar, dibantu masyarakat membersihkan sisa lumpur di sekitar jalan.

Petugas gabungan saling bahu membahu membersihkan lumpur di Jalan AH Nasution pasca banjir bandang yang terjadi Selasa (201/3/2018) sore. Petugas gabungan saling bahu membahu membersihkan lumpur di Jalan AH Nasution pasca banjir bandang yang terjadi Selasa (201/3/2018) sore.

2 Jam Bersihkan Lumpur Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung menerjunkan enam hingga delapan unit mobil pancar. Masing-masing mobil membawa 4.000-8.000 liter air. Air tersebut disemprotkan dengan tekanan maksimal 16 bar untuk membersihkan endapan lumpur yang terhampar menutupi jalan yang terdampak.

“Enam unit kami terjunkan untuk membersihkan lumpur di jalan raya atau umum. Dan saat ini sudah dibersihkan seperti di Jalan Cicaheum dan Jalan Purwakarta,” jelas Kabid Pemadam Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung, A Kurnia. Menurutnya, sekitar dua jam lebih endapan lumpur tersebut dapat tertangani. “Kendalanya karena banyaknya lalu lalang kendaraan di jalan raya,” jelasnya.

Eksploitasi KBU Kepala Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung, Ferdy Ligaswara menyebut, banjir bandang yang terjadi saat ini relatif cukup besar. Ia menilai, alih fungsi lahan di Kawasan Bandung Utara (KBU) menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya banjir bandang kali ini.

“Saya sudah ingatkan beberapa waktu lalu bahwa akan terjadi banjir bandang. Kenapa? karena eksploitasi Kawasan Bandung Utara sudah kritis dan bisa terjadi banjir lebih hebat lagi ke wilayah bawah Bandung dan sekitarnya,” tutur Ferdy. Menurutnya, pembangunan di beberapa titik di KBU sudah tidak terkendali.

Seperti diketahui, KBU ini termasuk dalam daerah administratif bagian utara Kota Bandung dan Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Bandung Barat. (Baca juga : Bupati Bandung Barat Akui Sulit Awasi Pembangunan di KBU ) “Bayangkan tebing jurang saja dibangun jadi resapan air sudah tidak bisa lagi terlindungi. Air itu langsung nyusup ke aliran sungai dan kali sehingga luapannya membawa lumpur ke dataran yang lebih rendah, tanggul-tanggul banyak yang jebol,” ujarnya. Karenanya, Ferdy mengingatkan untuk menghentikan pembangunan di KBU.

“Sekali saya mengigatkan hentikan pembangunan Bandung Utara yang tidak sesuai memenuhi aturan,” tutupnya.

 sumber: Kompas.com

CIANJUR – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Cianjur, Jawa Barat mengimbau warga yang tinggal di wilayah rawan bencana untuk meningkatkan kewaspadaan dan segera mengungsi ketika terjadi hujan deras.

Sekretaris BPBD Cianjur, Sugeng Supriyanto, di Cianjur, Selasa (20/3/2018) mengatakan, kewaspadaan warga harus lebih ditingkatkan karena status siaga bencana masih diterapkan melihat intensitas hujan yang cukup tinggi berpotensi terjadi bencana terutama longsor.

“Kami menyiagakan puluhah relawan selama 24 jam untuk mengatasi terjadi bencana alam di wilayah Cianjur. Bahkan di setiap desa disiagakan relawan yang akan menginformasikan jika terjadi bencana di wilayahnya,” kata Sugeng.

Sedangkan terkait bencana alam longsor di Kecamatan Sukaresmi, pihaknya telah mengirim tim untuk melakukan pendataan. “Saat ini tim masih melakukan pendataan, kami akan segera mengirim logistik kalau dibutuhkan,” katanya lagi.

Sedangkan longsor yang melanda dua desa di Kecematan Sukaresmi terjadi setelah wilayah tersebut diguyur hujan lebat sejak sore hingga malam menjelang, akibatnya dua orang warga terluka terkena material longsor, empat rumah rusak, dan jalan desa terputus.

Longsor juga merusak satu rumah warga, menutup akses jalan desa sepanjang puluhan meter dan dua tiang listrik roboh serta areal persawahan rusak.

“Dua orang warga yang terluka sudah mendapat penangangan medis di RSUD Cimacan,” kata Camat Sukaresmi, Aris Haryanto.

Dua desa yang terdampak longsor itu, kata dia, yaitu di Desa Sukaresmi satu rumah rusak berat, satu ruangan kamar di Kampung Garung rusak berat, dan Desa Cikancana dua rumah rusak di Kampung Cisalak.

“Kerusakan parah terjadi di Kampung Cisalak, Desa Cikancana, di lokasi tersebut longsor mengakibatkan bangunan mengalami rusak berat. Jalan desa sepanjang 50 meter tertimbun material longsoran, areal pertanian rusak, dan dua tiang listrik roboh di Kampung Sadamaya,” katanya pula.

Hingga saat ini, pihak desa masih melakukan pendataan terkait kerugian akibat bencana tersebut, namun diperkirakan kerugian materiil akibat longsor mencapai ratusan juta rupiah.

Jakarta, IDN Times – Organisasi Standar Internasional atau International Organization for Standardization (ISO) resmi menetapkan sistem peringatan dini longsor atau Landslide Early Warning System (LEWS) dari Indonesia untuk dipublikasikan sebagai ISO 22327.

Sekretariat ISO TC 292 terkait dengan Security and Resilience menyampaikan hal tersebut pada Jumat (16/3) di Kantor Standardisasi Australia, Syndey. Melalui proses ini, LEWS yang dikembangkan oleh Universitas Gadjah Mada bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana ditingkatkan menjadi ISO 22327 sebagai Guidelines for Implementation of a Community-based Landslide Early Warning System.

1. LEWS bentuk kontribusi Indonesia

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei menyampaikan sistem peringatan dini longsor ini sebagai bentuk kontribusi Indonesia dalam berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada dunia untuk menyelamatkan masyarakat dari ancaman bahaya longsor.

“Mari menciptakan bumi yang aman dari bencana untuk generasi mendatang,” kata Willem di Plenary Meeting ISO Sydney, Australia, Jumat (16/3).

Menurut Willem, sistem peringatan dini yang baik tidak hanya pada peralatan yang berdiri sendiri, tetapi pada akhirnya sistem tersebut dapat saling terkait sebagai suatu sistem peringatan dini yang efektif.

“Komunitas sangat penting sebagai bagian inti dari sistem tersebut karena merekalah yang akan mendapatkan ancaman. Komunitas harus menjadi bagian dari sistem  dan harus paham bagaimana sistem ini bekerja.”

2. Menjadi laboratorium bencana dunia

Melalui penetapan ISO, sistem peringatan dini longsor dapat menjadi penguatan wujud Indonesia sebagai laboratorium bencana dunia. Di samping itu, industri kebencanaan dapat tumbuh dan berkontribusi untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana sehingga berdampak positif dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

LEWS Berbasis Masyarakat terdiri dari 7 sub sistem yang dikembangkan dari konsep peringatan dini berbasis masyarakat milik badan PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana (UNISDR). Sub sistem tersebut adalah (1) penilaian risiko, (2) sosialisasi, (3) pembentukan tim siaga bencana, (4) pembuatan panduan operasional evakuasi, (5) penyusunan prosedur tetap, (6) pemantauan, peringatan dini, dan gladi evakuasi, serta (7) membangun komitmen otoritas lokal dan masyarakat dalam pengoperasian dan pemeliharaan keseluruhan sistem peringatan dini tanah longsor.

3. LEWS telah diuji coba di lebih dari 150 lokasi

LEWS telah diuji coba di lebih dari 150 lokasi di Indonesia. Kemudian, sistem ini dikembangkan untuk mendapakan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan akhirnya ditetapkan pada tahun 2017. Bersamaan dengan proses penyusunan SNI tanah longsor tersebut, pada tahun 2014 Indonesia juga mengajukan usulan untuk penyusunan Standar Internasional melalui ISO. Usulan tersebut disetujui dan masuk dalam komite ISO/TC 292: Security and Resilience pada Working Group 3: Emergency Management, sebelum akhirnya mendapatkan ISO 22327.

Proses panjang untuk mendapatkan ISO sejak 2014 ini tidak terlepas dari inisiatif dan upaya bersama BNPB, Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan UGM. Namun demikian, LEWS ini pada akhirnya diharapkan dapat berkontribusi signifikan dalam konteks bahaya longsor di Indonesia.

“Lebih dari 40 juta masyarakat di 274 kabupaten/kota terpapar bahaya longsor. Longsor sendiri merupakan bencana paling mematikan di Indonesia,” kata Willem.