Purworejo – Cilacap dan Purworejo menjadi dua kota paling rawan bencana di Jawa Tengah. Hal ini disampaikan oleh Kepala BPBD Purworejo, Boedi Hardjono.
“Sedangkan untuk indeks risiko bencana per Kabupaten/ Kota se-Jawa Tengah sendiri, Kabupaten Purworejo menempati urutan ke-2 setelah Cilacap di urutan pertama dari 35 Kabupaten/ Kota,” ungkap Kepala BPBD Purworejo, Boedi Hardjono ketika dihubungi detikcom, Kamis (15/3/2018).
Boedi menjelaskan daerah dengan berbagai karakteristik itu bisa menjadikan multi ancaman terjadinya bencana alam. Perhitungan BNPB tentang Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2013 hingga 2018 ini, Purworejo menempati urutan ke 18 dari 496 Kabupaten/ Kota se-Indonesia dengan skor 215 dan masuk kategori kelas risiko tinggi.
Boedi menilai data ini perlu menjadi perhatian bersama. Purworejo memiliki karakteristik bencana yang unik, dimana setiap terjadi banjir pasti juga terjadi tanah longsor.
Untuk menanggulangi bahaya ancaman bencana tersebut, pihaknya menilai perlu adanya perubahan perilaku menuju budaya aman bencana. Sosialisasi, gladi lapangan serta keterpaduan pemerintah dengan masyarakat sangat diperlukan dalam rangka menurunkan risiko dari bencana tersebut.
“Di Purworejo ada 2 bencana yang selalu datang beriringan yakni banjir dan longsor. Respon yang cepat dalam penanganan sangat dibutuhkan, keterpaduan pemerintah dan masyarakat dalam penanganan bencana menjadikan penanganan berjalan cepat, tepat, efektif dan efisien,” lanjutnya.
Dari hasil survei kejadian bencana menunjukkan bahwa persentase tertinggi korban selamat disebabkan oleh kesiasiagaan diri sendiri. Namun demikian, kehadiran TNI, Polri, OPD terkait, relawan kebencanaan serta unsur lainnya merupakan jaringan yang kuat dan memiliki peran yang signifikan dalam penangan bencana.
Diwawancara terpisah, Asisten 1 Sekda Kabupaten Purworejo, Drs Murwanto menambahkan langkah pemerintah untuk meminimalisir dampak potensi bencana adalah dengan memberikan pengetahuan tentang kebencanaan kepada masyarakat terutama di daerah rawan bencana. Peralatan yang memadai tentunya juga menjadi penunjang dalam mengatasi hal tersebut.
“Perlu meningkatkan diklat, sosialisasi, penyediaan alat-alat pencegahan dan penanggulangan bencana seperti perahu karet, alat EWS dan lain-lain. Imbauan tentunya juga tak henti-hentinya disampaikan kepada masyarakat agar berhati-hati, alam memang tidak bisa dilawan, namun kita bisa meminimalisir korban dengan mengenali tanda-tandanya,” tutur Murwanto kepada detikcom usai menghadiri rakor di Gedung DPRD Purworejo, Jl Urip Sumoharjo No 4.
POS-KUPANG.COM, WAIBAKUL – Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumba Tengah, Umbu K Rajamuda, S.Pt, mengatakan, untuk mencegah terjadinya bencana alam di wilayah itu, pihaknya berencana membuat peta bencana wilayah Sumba Tengah.
Saat ini sedang berkoordonasi dengan instansi terkait termasuk dengan pihak universitas untuk melakukan pemetaan wilayah bencana Sumba Tengah.
Umbu Rajamuda menyampaikan hal itu di kantornya, Kamis (15/3/208). Menurutnya, secara umum, wilayah Sumba Tengah berpotensi bencana alam baik longsor, banjir, angin puting beliung dan kebakaran.
Ia menyebutkan, pada tahun 2018 ini telah terjadi banjir di Soru, Ngadu Bolu dan Lenang Selatan, Kecamatan Umbu Ratu Nggay. Akibatnya sejunlah tanaman jagung tertimbun banjir.
Terhadap kejadian itu, pihaknya telah menurunkan bantuan kepada korban tersebut. Karena itu ke depan pihaknya akan membangun normalisasi Kali Soru dan Lenang.
Ia berharap dengan memiliki peta rawan bencana memudahkan pencegahan dan mitigasi kepada warga Sumba Tengah. (*)
Jakarta (ANTARA News) – Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, Rabu, mengatakan mitigasi atau persiapan bencana harus sedini mungkin disosialisakan kepada masyarakat supaya ketika bencana datang, warga dapat tanggap menyelamatkan diri.
Wapres Kalla mencontohkan bencana alam tsunami yang menimpa wilayah Aceh pada 2004 lalu dapat dijadikan pembelajaran bagi masyarakat untuk menghadapi bencana alam.
“Ini pembelajaran bagi kita semua bahwa masyarakat harus dibudayakan agar diberikan mitigasi bagaimana memahami apabila bencana tersebut datang lagi, ya mudah-mudahan bencana itu tidak lagi di Sumatera atau di Indonesia,” kata Wapres saat membuka Lokakarya dan Seminar Nasional “Membangun Masyarakat Tangguh Bencana secara Inklusif dan Berkelanjutan” di Jakarta, Rabu.
Wapres menceritakan kembali pengalaman bencana gempa bumi dan tsunami di Samudera Hindia yang menelan 250 ribu jiwa, termasuk 170 ribu di antaranya menimpa warga Aceh dan sekitarnya.
Jumlah korban jiwa di Banda Aceh lebih besar daripada di Pulau Simeulue, yang lokasinya lebih dekat dengan pusat gempa. Hal itu terjadi, menurut Wapres Kalla, karena masyarakat di Pulau Simeulue sudah memiliki sikap tanggap bencana, sehingga ketika gempa melanda mereka langsung menuju ke lokasi perbukitan.
“Di Pulau Simeulue itu hanya 11 orang yang meninggal, padahal lebih dekat dengan bencana gempa. Itu karena di Simeulue ada budaya bahwa begitu gempa, ada bencana alam, masyarakatnya langsung ke ketinggian. Sedangkan sebaliknya di Banda Aceh, karena tidak mempunyai budaya tersebut, masyarakatnya malah lari ke laut,” jelas Jusuf Kalla.
Oleh karena itu, Wapres berharap pemerintah daerah bersama dengan Palang Merah Indonesia (PMI), Badan SAR Nasional, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk terus menyosialisasikan kepada masyarakat terkait mitigasi bencana.
JAKARTA, KOMPAS.com – Upaya penanggulangan bencana di dalam negeri saat ini dianggap jauh lebih teratur dibandingkan sebelum terjadinya tsunami Aceh pada Desember 2004 silam. “Penanggulangan bencana di Indonesia saat ini sudah jauh teratur dibanding sebelum (terjadi) tsunami,” ujar Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla di Hotel Millenium, Jakarta, Rabu (7/3/2018).
Sebab, saat ini sudah ada lembaga yang melakukan upaya penanganan bencana seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan SAR Nasional (Basarnas). “Ada BNPB, ada Basarnas, menolong orang-oramg yang kena bencana. Dua itu hampir sama tugasnya menyelamatkan orang dari bencana,” ujar Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) tersebut.
Seperti BNPB dan Basarnas, PMI juga didorong memperluas peranannya kepada masyarakat luas di Tanah Air dalam hal yang sama. “Memberikan pengetahuan yang baik kepada masyarakat, memang masyarakat harus dimotivasi,” ucap Kalla. PMI juga mengajak semua pihak untuk bekerja sama agar siap siaga terhadap bencana alam banjir.
“Banjir merupakan masalah bersama. Dibutuhkan kerja sama dan koordinasi lintas sektoral, semua pihak bisa berperan dan terlibat aktif. Baik swasta, masyarakat, maupun Pemerintah,” kata Ketua Bidang Penanggulangan Bencana PMI, Sumarsono. Alasannya, kemitraan yang terjalin tersebut akan memudahkan pemerintah dalam mengatasi permasalahan banjir yang terus terjadi.
“Pihak lain seperti swasta, masyarakat yang terdampak bisa berperan aktif untuk bisa mengakses informasi, melakukan mitigasi atau aksi terkait dengan permasalahan banjir,” kata dia.
Gempa bumi merupakan salah satu peristiwa yang terjadi mengawali minggu ini. Kabupaten Boven Digoel, Papua merupakan salah satu daerah yang terkena. Peristiwa ini terjadi pada Senin 26 Februari 2018 Pukul 02.44 WT dengan 7,6 SR. Laporan dari BNPB menunjukkan adanya kerusakan pada beberapa bangunan seperti rumah, masjid, puskesmas, hingga sekolah. Kondisi medan yang berbukit-bukit serta kurangnya sarana komunikasi merupakan kendala yang dihadapi. Kondisi ini ditambah dengan belum adanya BPBD sebagai organisasi yang bergerak dalam penanggulangan bencana. Daerah lainnya adalah Tasikmalaya. Gempa yang terjadi pada bulan Desember dengan kekuatan 6,9 SR tersebut menyebabkan kerusakan bangunan dan infrastruktur. BPBD melakukan upaya penguatan peran swasta untuk mengurangi risiko bencana ke depannya.
CIREBON, KOMPAS.com – Calon Wakil Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berhenti di sebuah pasar dan meminta koleganya untuk memborong peralatan mandi yang akan diserahkan ke lokasi banjir di Desa Ciledug Lor, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon, Kamis (28/2/2018) siang. Bencana banjir bandang terjadi di desa tersebut dan merendam puluhan ribu rumah warga akibat meluapnya Sungai Cisanggarung setelah diguyur hujan deras seharian, Jumat (23/2/2018) lalu.
Dedi terenyuh saat para korban banjir meminta langsung peralatan mandi, alat tulis dan celana dalam kepadanya. Seperti yang disampaikan Budi Sutrisno (46), salah seorang korban banjir asal Kampung Ciledug Wetan, Desa Ciledug Lor, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon, yang meminta secara langsung bantuan berupa alat mandi kepada mantan bupati Purwakarta tersebut. “Pak, tolong beliin kami alat mandi, Pak. Di sini kita korban banjir yang beberapa hari kesulitan mendapatkan alat mandi, Pak. Harta kami semua terendam saat banjir,” kata Budi saat menemui langsung Dedi yang sengaja berkunjung ke lokasi banjir.
Air langsung menerjang ribuan rumah di perkampungan yang ada di wilayahnya. Bahkan, banjir bandang pun melanda permukiman lainnya di tujuh desa di Kecamatan Ciledug. “Ini baru surut sekarang. Kalau saat banjir bandang, air sampai menenggelamkan rumah-rumah warga,” kata Sudin.
Sementara itu, Dedi sengaja mendatangi langsung lokasi banjir karena memiliki banyak teman dan saudara di kecamatan tersebut. Dedi bersama KH Dudung, salah satu sesepuh Pondok Pesantren Benda Keureup, Cirebon, mendatangi para warga korban banjir.
“Saya turut prihatin dengan banjir di sini. Ini tidak ada sangkut paut dengan jadwal kampanye saya,” kataDedi. Dedi berhadap kejadian banjir bandang tak terulang dengan segera ada perbaikan sistem pembangunan yang terintegrasi. Jangan sampai satu tempat aman, tapi lokasi lainnya malah masih terkena banjir. Sampai hari ini para korban banjir di wilayah tersebut masih membersihkan sisa-sisa barang yang terendam di tiap rumahnya. Hampir di sepanjang jalan desa lokasi banjir terlihat warga yang bergotong royong membersihkan rumahnya. Bahkan, terlihat beberapa rumah mengalami kerusakan parah dan dokumen serta barang-barang rumah tangga lainnya ikut terbawa banjir bandang. sumber: Kompas.com
MUNGKID – Masyarakat diminta selalu waspada menyikapi musim penghujan. Berbagai potensi bencana alam mengancam lingkungan sekitar. Curah hujan yang tinggi diperkirakan masih akan berlangsung hingga beberapa pekan ke depan.
“Cuaca ekstrem diperkirakan berlangsung selama tiga hari dari BMKG,” kata Kepala Seksi Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magelang Didik Wahyu Nugroho.
Menurut Didik, secara berkala BMKG mengeluarkan hasil prediksi musim hujan di beberapa daerah. Jika berpotensi bencana, maka dikeluarkan peringatan dini.
“Prediksi BMKG, pertengahan Februari masih terjadi hujan lebat. Ini bukan karena ada fenomena alam tertentu, tetapi karena memang sudah musim hujan,” jelasnya.
Pada saat musim seperti ini, diperlukan kewaspadaan pada diri masyarakat. Jika terjadi bencana, maka untuk sigap cara menanganinya. “Puncak musim hujan, maka waspadai tanda-tanda alam. Siap siaga untuk bergerak,” ungkapnya.
Hujan di kawasan Menoreh beberapa waktu terakhir sudah mengakibatkan bencana tanah longsor. Puluhan rumah warga pun terancam. Pergerakan tanah masih terus terjadi.
Selain rumah, ruas Jalan Salaman-Borobudur via Desa Ngargoretno nyaris putus total. Retakan tanah memanjang, melintang ruas jalan itu. “Yang utama yaitu penyelamatan jiwa. Setelah itu baru infrastruktur,” ujarnya.
Bagi warga yang terdampak bencana, upaya relokasi juga sudah dibahas pemerintah. Namun demikian, masih terkendala penyediaan lokasi yang aman. “Masih perlu kita pikirkan, karena terkendala penyediaan lokasi,” ungkap Didik.
BPBD juga memasang EWS sederhana di sekitar lokasi bencana. Jika terjadi pergerakan tanah, maka akan muncul tanda bahaya, berupa suara sirine. Hingga Kamis malam, pergerakan tanah masih berlangsung dan mengakibatkan aspal jalan mengelupas.
“Untuk ancaman jalan, kami koordinasi dengan DPU PR. Akan menerjunkan konsultan, karena memang lokasi bencana kondisinya abnormal. Nanti teknologi apa yang akan diterapkan,” jelasnya.
Selain Ngagoretno, tanah longsor juga terpantau di Desa Paripurna, Kalirejo dan lainnya. Selain rumah, tanah longsor juga menerjang ruas jalan.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Magelang Edy Susanto menjelaskan, tanah longsor di Desa Kalirejo sudah dipikirkan. Hasil koordinasi, DPU PR akan melakukan kajian melibatkan konsultan untuk perbaikan jalan dilokasi itu. “Kajian saat ini sudah dimulai. Anggaran perbaikan sudah ada di DPU PR,” jelasnya.
BPBD sudah berkoordinasi dengan beberapa lembaga terkait, seperti DPU PR, DPRKP, Kecamatan Salaman dan kecamatan lain yang juga terkena bencana. Rapat koordinasi menghasilkan beberapa poin. “Untuk tanah longsor di Desa Ngargoretno, DPU PR akan mengkaji melibatkan konsultan setelah Kalirejo,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Desa Ngargoretno Dodik Suseno mengatakan, desanya merupakan kawasan rawan bencana tanah longsor. Dari enam dusun yang ada, semuanya berada di kawasan perbukitan dan berpotensi tanah longsor. “Desa kami merupakan daerah rawan bencana. Dari sekitar 900 KK, 60 persennya tinggal di daerah rawan,” ungkapnya.
Pergerakan tanah yang terjadi kemarin, mengancam ruas jalan penghubung Salaman-Borobudur. Bahkan jika sampai jalan terputus karena longsor, warga di Dusun Gayam terancam terisolasi.
“Sebagian warga di Dusun Karangsari, Selorejo, dan Gayam bisa terisolasi. Ada sekitar 200 warga yang terancam. Jika sampai putus, mereka harus memutar melintasi Borobudur sekitar 7 km,” ungkap Dodik.
Kades selalu mengimbau warganya untuk waspada. Mengingat di musim penghujan, potensi bencana masih terus ada. Imbauan itu disampaikan saat momen pertemuan di masyarakat. “Selokan warga untuk dicek, karena tanah longsor pemicunya air. Saya ingatkan terus kepada warga untuk waspada,” katanya. (ady/laz/mg1)
When a powerful underwater earthquake off the coast of Alaska prompted tsunami advisories and frayed nerves last month along the West Coast and Hawaii, I thought about Kobe, Japan.
I traveled to the city in central Japan’s Hyogo Prefecture and to Tokyo last year with a group of journalists in a trip organized by the country’s foreign press center. I went to get an up-close view of Japanese transit, including the famed bullet trains, but it was the lessons about disaster recovery and preparation during the trip that came to mind, especially in light of the recent onslaught of natural disasters in the U.S. – hurricanes, wildfires, mudslides.
Several journalists from the Seattle area on the trip were intensely interested in lessons from Kobe’s 1995 earthquake because of fears that a major quake could strike along the Pacific Northwest’s Cascadia Subduction Zone, potentially affecting an area stretching from British Columbia to California.
Last month’s Alaska quake — quite powerful at a magnitude of 7.9 — sparked mostly jitters, with apparently no deaths or significant damage. But the exercise was a reminder that the earth can shift suddenly, and mitigating disaster means making plans. Twenty-three years ago, Kobe suffered an earthquake that transformed the modern, industrial city into an international symbol of devastation, with an elevated expressway toppled like a toy after a child’s tantrum among the most remembered images.
The 7.3-magnitude quake struck the port city at 5:46 a.m. Jan. 17, 1995, leaving 6,434 dead and 43,794 injured. Almost 250,000 buildings collapsed and 10 years’ worth of fires erupted in three days, requiring massive outside firefighting help and even bucket brigades to tackle the blazes.
The day the shock waves hit Alaska last month was less than a week removed from the anniversary of that infamous earthquake. Both occurred along the Pacific Ring of Fire, an area so named because of its volcanoes and rife with seismic activity. On the same day last month that the quake struck off Alaska’s coast, volcanoes erupted in the Philippines and Japan, and an earthquake shook Indonesia, according to the United Nations Office for Disaster Risk Reduction.
Japan is no stranger to natural disasters, and the quake, known as the Great Hanshin-Awaji Earthquake, has since been eclipsed in death toll several times over by a near-apocalyptic quake off the country’s eastern coast in March 2011 known by many as the Tohoku quake, which added the accident at the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant to the horror of a 9.0-magnitude temblor and a towering tsunami that washed away entire communities.
Kobe’s more recent history suggests a narrative of recovery, even being branded in 2009 as a UNESCO City of Design (it’s a designation that Detroit shared in 2015), but Kobe has never fully recovered economically from the 1995 quake, and Mayor Kizo Hisamoto noted that its previously devastated port operations lost competitiveness to ports in other cities inside and outside the country even after being rebuilt.
The Japanese government came under intense criticism following the Kobe quake. An article published by the nonprofit Asia Foundation in the days after the March 2011 quake noted that the national government was faulted for inadequate early warning, lax building codes and “unsuitable leadership in the relief and recovery effort” after the Kobe earthquake.
Embracing the quakes
Those failures came despite the country’s familiarity with earthquakes and may point to the challenges of remaining prepared for disasters. The country observes Disaster Prevention Day every Sept. 1, and earthquake drills are a part of life. An earthquake simulator, which our group visited at a Tokyo Fire Department location, offered us a dramatic example of how the ground would shift during a quake, sending us scrambling to duck under a table.
Leaders in Kobe appeared to have embraced their city’s quake history and talked of efforts to share what has been learned.
“We believe that by sharing our know-how and the lessons we learned from our earthquake and our experiences that we can make cities all around the world safe from disasters,” according to Yoshihiro Hayashi, a Kobe press officer.
Walk around the city, and the reminders that disaster can strike are evident. Signs point to tsunami evacuation routes, and reminders of the 2011 quake are preserved in very public displays.
Along the city’s waterfront, streetlamps lean at diagonal attention and chunks of concrete from a wharf and twisted metal fencing lie ruptured in seawater at the Port of Kobe Earthquake Memorial Park, testaments to the force nature can apply to man’s attempts at permanence.
The most visible recognition that this city of 1.5 million, a trip of more than 2½ hours southwest of Tokyo by bullet train, suffered a major disaster stands five stories tall, enclosed in glass but designed to survive a major quake. The cube-shaped Disaster Reduction and Human Renovation Institution is both a memorial and an educational center. The glass is supposed to symbolize transparency in disaster mitigation efforts.
A long way to go
A visit to the institute included showings of films on both the Kobe and 2011 quakes and a walk through a hellish, quake-ravaged model street. Exhibits showed damaged artifacts as well as the kinds of assistance that poured in from around the world in 1995, including stuffed animals.
Teachers were on hand with models to show how buildings can be designed to better withstand a quake, such as by strengthening them with cross braces. In one case, a teacher placed two blocks representing buildings, one with long stakes underneath and another without, into sand she had packed into a clear plastic container. As she turned a hand crank, the unsupported block fell over as the sandy mixture liquefied, but the supported block remained standing.
Building codes have been tightened since the quake, but officials acknowledge that many old buildings have not been retrofitted and would be vulnerable in a quake.
“We still have a long way to go in order to make it completely safe,” said Hayashi.
The quake severely damaged the underground infrastructure of the city, knocking one of the city’s sewage treatment plants offline for more than three months. In the immediate aftermath of the quake, partitions were dropped into an adjacent canal to close off an area so raw sewage could be dumped somewhere, pending treatment.
Much of the city’s efforts in the years afterward focused on adding redundancy and in making pipes quake resistant. The city also developed 300 temporary toilets, which are stored at places like elementary schools and can be assembled in the event of an emergency, pairing them with stormwater storage tanks for flushing, that can connect into the main sewer. Officials estimated the changes to the sewer system alone cost the equivalent of more than $512 million.
The city also built a large-capacity transmission main, on view by descending eight stories underground, so water would be available in the event of another major disaster. The cost was the equivalent of $340 million. The goals for these infrastructure projects are to keep the systems functioning should disaster strike again.
Despite these and other changes, such as adding height to the city’s seawall, the region largely rebuilt its devastated transportation network as it was, according to Mayor Hisamoto. Officials had weighed putting the expressway referenced earlier underground, but the mayor noted that the cost would be high, a demonstration of the type of budgetary arithmetic which can hold sway around the world, whether bracing for earthquakes in Japan, hurricanes along the U.S. Gulf Coast or even sewage system failures in metro Detroit.
Contact Eric D. Lawrence: [email protected]. Follow him on Twitter: @_ericdlawrence.
JAKARTA – Letak Indonesia yang berada di antara dua benua dan dua samudera dinilai rentan terhadap ancaman terjadinya bahaya alam.
Namun, kenyataan itu dinilai tidak dibarengi dengan kesadaran dan kepekaan berbagai pihak, termasuk pemerintah terhadap risiko bencana.
“Indonesia mengalami risiko ancaman bahaya alam yang cukup besar,” kata Anggota Komisi V DPR, Yoseph Umarhadi kepada wartawan di Jakarta, Senin (29/1/2018).
Menurut dia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (MKG) belum dipahami secara baik.
Padahal, sambung Yoseph, UU tersebut sangat penting sebagai acuan pemerintah mengambil kebijakan. Dia menyarankan pejabat pemerintah membaca kembali dan memahami UU tentang MKG.
“UU ini.semakin relevan jika melihat trend bencana alam yang meningkat. UU ini menjadi acuan,” ujarnya.
Dia mengatakan, pejabat pemerintah penting membaca dan menguasai UU Nomor 31 Tentang MKG. “Ini sudah lama, yang dulu inisiatif DPR,” katanya.
Menurut Yoseph, risiko bencana diakibatkan alam atau faktor hydrometerologi seperti banjir, puting beliung, cuaca ekstrem, kekeringan, kebakaran, dan faktor geologi misalnya gempa bumi, vulkanologi dan tanah longsor.
Bencana dikatakannya juga bisa diakibatkan faktor manusia, yakni pencemaran, ledakan, kebakaran hutan.
Untuk mengurangi risiko bencana atau mitigasi, Yoseph mengatakan pentingnya memperkuat kapasitas kemampuan penguasaan terhadap sumber daya, teknologi yang memungkinkan masyarakat mempersiapkan diri, baik mencegah maupun menanggulangi.
“Masyarakat harus kuat, pandai dan terlatih menghadapi mitigasi,” kata Yoseph.
Kalau tidak, kata dia, masyarakat harus memiliki kemampuan untuk menghadapi resiko bencana. Dalam kaitan ini, lanjut dia, lembaga pemerintah dan nonpemerintah wajib membantu sarana, prasarana, teknologi, pemahaman, informasi, strategi sesuai fungsinya masing-masing.
“Tidak cukup hanya BMKG,” katanya seraya mengatakan butuh banyak anggaran untuk upaya mengurangi risiko bencana.
Jakarta – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa di Indonesia baru-baru ini, seperti di Lebak, Banten, dalam kurun waktu 2 hari berturut-turut, bukan karena aktifnya Cincin Api Pasifik (Ring of Fire). Apa penjelasan BMKG?
Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG M Riyadi mengatakan, posisi geografis Indonesia mengakibatkan rawan gempa bumi. Tiga lempeng tektonik yang disebutnya terus bergerak, yaitu Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik, bertemu di wilayah Indonesia. Faktor tersebut ditambah gesekan antarlempeng yang menimbulkan energi, menjadi alasan utama mengapa gempa kerap menimpa Indonesia.
“Nah, ini dipicu karena lempeng-lempeng itu tidak diam melainkan terus bergerak sehingga ada pengumpulan energi. Ketika dia bertumbukan antara dua lempeng tadi, jadi ada ketemu kemudian saling bertumbukan, maka ada energi yang tersimpan,” ujar Riyadi saat dihubungi, Rabu (24/1/2018) malam.
“Suatu saat, kalau itu terus berjalan terus, maka salah satunya tidak tahan menahan energi tadi, maka akan lepas menjadi gempa. Itu yang di Indonesia. Jadi terlepas dari yang cincin api tadi, gitu. Di Indonesia seperti itu,” imbuh dia.
Riyadi menegaskan gempa di Lebak, Banten, yang guncangannya terasa hingga ke Jakarta, tak berkaitan langsung dengan kabar aktifnya Cincin Api Pasifik. Sebelumnya, United Nations Secretariat for International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR) menyebut Ring of Fire telah aktif kembali.
“Belum, ya belum tentu (cincin) api karena di sana belum muncul ke sini. Belum ada kaitannya gitu,” kata dia.
UNISDR mencatat beberapa aktivitas yang terjadi di Cincin Api Pasifik antara lain erupsi Gunung Mayon di Filipina, erupsi Gunung Kusatsu Shirane dan menyebabkan longsor di Jepang, gempa di Banten yang terasa juga di Jakarta, hingga gempa 7,9 SR yang sempat menimbulkan peringatan tsunami di Alaska.
“Cincin Api Pasifik aktif hari ini,” tulis badan PBB itu melalui akun Twitter mereka, Selasa (23/1) seperti dikutip detikcom, Rabu (24/1). UNISDR merujuk pada gempa-gempa yang terjadi Selasa kemarin.
Kejadian-kejadian tersebut terjadi pada waktu bersamaan pada Selasa (23/1) kemarin. Ahli geofisika dari USGS William Yeck melalui ABC News menyatakan tidak mungkin kejadian-kejadian tersebut saling terkait. Lebih dari itu, dia juga menegaskan tidak ada aktivitas tak biasa di Ring of Fire.
ABC News membeberkan Ring of Fire memiliki panjang 25 ribu mil (sekitar 40.233 km), terbentang mulai dari Selandia Baru, Indonesia, Filipina, Jepang, kemudian melintasi Kepulauan Aleutian dan menyusuri pesisir Alaska, Kanada, Pantai Barat AS, hingga ujung Amerika Selatan. Lempeng tektonik sepanjang Ring of Fire terus-menerus bergerak, bertabrakan satu sama lain, dan menyebabkan banyak gempa.
Gempa 6,1 SR mengguncang wilayah Lebak, Banten, Selasa (23/1). Hingga Rabu (24/1) siang kemarin, telah terjadi 46 gempa susulan, termasuk gempa 5 SR yang ikut dirasakan di Jakarta. (gbr/elz)
Gempa bumi merupakan salah satu peristiwa yang terjadi mengawali minggu ini. Kabupaten Boven Digoel, Papua merupakan salah satu daerah yang terkena. Peristiwa ini terjadi pada Senin 26 Februari 2018 Pukul 02.44 WT dengan 7,6 SR. Laporan dari BNPB menunjukkan adanya kerusakan pada beberapa bangunan seperti rumah, masjid, puskesmas, hingga sekolah. Kondisi medan yang berbukit-bukit serta kurangnya sarana komunikasi merupakan kendala yang dihadapi. Kondisi ini ditambah dengan belum adanya BPBD sebagai organisasi yang bergerak dalam penanggulangan bencana. Daerah lainnya adalah Tasikmalaya. Gempa yang terjadi pada bulan Desember dengan kekuatan 6,9 SR tersebut menyebabkan kerusakan bangunan dan infrastruktur. BPBD melakukan upaya penguatan peran swasta untuk mengurangi risiko bencana ke depannya.
