Category: Berita

TEMPO.CO, Amuntai – Direktur Perlindungan Sosial dan Bencana Alam Kementerian Sosial Adhy Karyono mengatakan Kementerian Sosial menargetkan pembentukan 540 kampung siaga bencana (KSB) pada 2017.

Menurut dia, keberadaan KSB sangat mendesak untuk menekan risiko korban makin tingginya bencana alam dan nonalam di sejumlah daerah.

“Sampai sekarang sudah terbentuk 497 KSB, dan akan dibentuk lagi 540 KSB dalam tiga bulan ke depan. Kalimantan Selatan sudah dibentuk 19 SKB,” kata Adhy Karyono di sela pembentukan KSB Danau Lestari di Desa Danau Terati, Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, Kamis, 27 Juli 2017.

Adhy terus menyiapkan masyarakat yang punya kemampuan mitigasi dan evakuasi saat menghadapi bencana. Menurut dia, pembentukan SKB mesti lolos assessment dan daerah rawan bencana alam, seperti Desa Danau Terati yang kerap disapu banjir.

“Apalagi tahun 2017 kan anomali cuaca. Wilayah Aceh, Riau, Sumatera Selatan, dan Kalimantan mulai muncul titik api dan tanah longsor,” ujar Adhy.

Menurut dia, Kementerian Sosial cuma sanggup mengalokasikan dana Rp 100 juta per SKB. Adapun pemerintah provinsi juga punya keterbatasan anggaran. Itu sebabnya, Adhy mendorong pemerintah kabupaten responsif atas pembentukan SKB di setiap kabupaten.

“Tanpa harus menunggu bantuan provinsi dan pusat sudah melakukan tindakan sendiri. Kami juga mendorong ada shelter-shelter bencana karena ada 233 kabupaten harus waspada bencana alam,” ucap Adhy sambil menambahkan, bahwa Kemsos sedang berfokus membentuk gugus tugas menghadapi bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Fokusnya di Riau, Kaltim, Kalteng, Aceh, Papua, dan Maluku Utara.”  

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan masyarakat desa mesti tanggap ketika datang musibah bencana. Ia berharap pembentukan SKB meningkatkan keahlian masyarakat dalam mitigasi dan evakuasi bencana alam dan nonalam.

“Bapak-bapak harus siap menghadapi segala bencana. Mohon bantuan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya mengantisipasi bencana dan membantu korban,” kata Menteri Khofifah.

Yogyakarta – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan bencana paling banyak terjadi di Indonesia adalah bencana hidrometeorologi. Angkanya mencapai 90 persen.

“Bencana meningkat, yang paling banyak terjadi bencana hidrometeorologi yang terkait dengan air dengan cuaca itu 90 persen,” ujar Deputi Bidang pencegahan Kesiapsiagaan BNPB, B Wisnu Widjaja di tengah kegiatan Sekolah Sungai di Kalibuntung, Karangwaru, Yogyakarta, Rabu (26/7/2017).

Sebagai langkah antisipasi maka BNPB melakukan pendekatan untuk mengantisipasi kemungkinan bencana salah satunya banjir. Hal ini terkait bagaimana dengan pengelolaan sungai yang bagus, mengelola sampah, dan pemukiman yang permasalahanya sangat komplek.

Oleh karenanya diadakan sekolah sungai di Kali Buntung, Karangwaru, Yogyakarta yang diikuti perwakilan BNPB dari berbagai daerah di Indonesia.

Sekolah sungai di Yogyakarta diikuti perwakilan dari 12 kabupaten dan kota di Indonesia.

“Kita latih, kita harapkan mereka mengembangkan pola yang sama di daerah masing-maisng. Daerah yang ikut adalah yang sangat rawan dan pernah mengalami bencana besar berkaitan dengan air seperti Manado dan Garut,” kata B Wisnu Widjaja.

Sekolah sungai ini, kata Wisnu, untuk mengembalikan fungsi sungai sesuai ekosistemnya seperti untuk mengalirkan air hujan yang turun. Menurutnya, permasalahan sungai saat ini sangat komplek karena perilaku membuang sampah di sungai, adanya permukiman di pinggiran sungai dan masalah lainnya.

Pengelolaan sungai di Yogyakarta dinilai berkembang cukup bagus karena melibatkan masyarakat di sekitar sungai.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Daerah Istimewa Yogyakarta Krido Suprayitno mengatakan sekolah sungai sebagai salah satu kegiatan untuk mendukung pengurangan resiko bencana. Di DIY terdapat beberapa skema sekolah sungai yang sudah mandiri dan pratama yakni masih rintisan.

Sekolah sungai di Yogyakarta melibatkan perguruan tinggi untuk menyusun kurikulum dalam bentuk perencanaan. Dan melibatkan ketokohan untuk implementasinya, serta pemerintah setempat.

“Di DIY itu ada beberapa spot yang sudah mandiri yang pertama di kota yakni di Blunyahrejo dan Karangwaru sebagai sebuah model di perkotaan,” kata Krido Suprayitno.

Kabar24.com, MATARAM — Wakil Wali Kota Mataram Mohan Roliskana menerima kunjungan dari delegasi Badan Geologi Jerman atau Bundesanstalt fr Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) di bawah Kementerian Geo Sains dan Sumber Daya Alam Jerman (Federal Institute for Geosciences and Natural Resources).

Kunjungan delegasi yang terdiri dari 11 orang yang bertujuan untuk meninjau hasil kerja sama, yang salah satunya mengenai sistem mitigasi bencana antara Badan Geologi Jerman dengan Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) RI.

Delegasi dipimpin oleh Jutta Kranz-Plote yang menjabat sebagai Head of Division 220-Policy issues of development cooperation with Asia – South East Asia – Indonesia dari Ministry of Economic Cooperation and Development ini didampingi oleh perwakilan dari Kedutaan Besar Jerman di Jakarta.

Dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis.com, Selasa (25/7/2017), Mohan menyampaikan ucapan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan oleh pemerintahan salah satu negara di Benua Eropa ini selama sepuluh tahun terakhir sejak kerjasama dilakukan khususnya untuk Mikrozonasi Gempa yang difokuskan di Kota Mataram sepanjang tahun 2013-2014.

“Hasil rekomendasi yang dikeluarkan telah dijadikan sebagai referensi dalam Draft Perubahan RTRW (Rencana tata Ruang Wilayah) Kota Mataram tahun 2016-2031 mengenai pengaturan Ketinggian dan Konstruksi Bangunan di wilayah zonasi gempa,” ujar Mohan.

Selain itu terkait dengan rencana delegasi Jerman yang akan kembali melakukan kajian kembali mengenai konsep selanjutnya yang dapat diintervensi khususnya di Kota Mataram, Mohan menyampaikan bahwa memang secara fisik Kota Mataram juga telah menerima sebuah alat berupa Tsunami Early Warning System yang merupakan Sistem Peringatan Dini Tsunami dari kerjasama yang terdahulu.

Namun mengingat garis pantai Kota Mataram yang mencapai lebih dari sembilan kilometer, Mohan berharap dukungan melalui delegasi Jerman yang hadir agar alat serupa dapat dipasang lebih banyak lagi di Kota Mataram.

“Kita baru ada satu suar untuk alat deteksi dini tsunami dari kerjasama sebelumnya. Kita perlu setidaknya tiga alat serupa supaya bisa menjangkau setidaknya satu distrik,” ujar Mohan.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pontianak, Aswin Thaufik memaparkan sejumlah upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pontianak dalam pencegahan dan siaga darurat bencana akibat kebakaran hutan dan lahan.

“Pertama, imbauan Wali Kota Pontianak kepada SKPD, Damkar se-Kota Pontianak, Camat dan Lurah se-Kota Pontianak untuk mengantisipasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Kemudian mengaktifkan Posko Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan pada BPBD dan Damkar swasta,” paparnya, Selasa (25/7/2017).

Kemudian telah melakukan rapat koordinasi pengendalian kebakaran lahan dan hutan di Provinsi Kalbar. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat melalui sosialisasi-sosialisasi. Ada 8 kali sosialisasi yang dilaksanakan oleh BPBD Kota Pontianak.

“Pengumpulan data dan informasi kebencanaan. Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana melalui pemasangan baliho di kawasan rawan bencana karhutla, di antaranya di Pontianak Utara, Pontianak Selatan dan Pontianak Tenggara,” ujarnya.

Selanjutnya telah mengkoordinasikan kepada SKPD atau instansi terkait, dalam rangka antisipasi menghadapi bencana kebakaran lahan, hutan dan kabut asap.

“Penetapan keputusan Wali Kota Pontianak tentang status Siaga Darurat Penanganan Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan pada tahun 2016, terhitung tanggal 2 Agustus 2016 sampai dengan 30 Oktober 2016. Berkoordinasi dengan BPBD Kalbar, Satgas Udara Lanud Supadio untuk mengusulkan hujan buatan (TMC) ke BNPB bekerjasama dengan BPPT untuk pemadaman melalui udara. Mengusulkan Dana Siap Pakai (DSP) ke BNPB untuk penanggulangan bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan,” urainya.

Dalam paparannya, Aswin menyimpulkan bahwa pada tahun 2014, 2015 dan tahun 2016, Pemerintah Kota Pontianak telah melakukan penanggulangan bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Dengan indikator, bahwa menurunnya jumlah kebakaran lahan, yakni tahun 2014 sebanyak 60 kali, tahun 2015 sebanyak 30 kali, dan 55 kali di tahun 2016. Sementara hingga Januari 2017 sudah tercatat sebanyak 11 kali.

“Sehingga perlu antisipasi pada Juni, Juli dan Agustus 2017, dengan dampak kebakaran lahan di Kalbar, khususnya Pontianak dan Kubu Raya. Karena berdampak kabut asap di Kota Pontianak, sehingga aktifitas masyarakat secara umum dapat berjalan kurang normal. Sebagai contoh, penerbangan terganggu, ISPU dengan kategori Berbahaya, masyarakat terserang ISPA meningkat, anak sekolah diliburkan dan aktifitas lainnya terganggu,” jelasnya.

Untuk di Kalimantan Barat, bencana asap akibat karhutla antara lain dari Kabupaten Sambas, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Mempawah, yang dapat berdampak kabut asap di Kota Pontianak.

“Berdasarkan prediksi BNPB, tahun 2017 kemarau normal, yang artinya kerawanan terhadap karhutla cukup tinggi dibanding tahun 2016. Sehingga masih berpotensi terjadi kebakaran hutan dan lahan,” sambungnya.

TEMPO.CO, Bandung – Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil mengatakan penggunaan dana dari mana pun untuk bencana bisa fleksibel atau luwes. Syarat utamanya, dana bencana itu jelas asalnya, penggunaan, dan pertanggung jawabannya. 

“Kalau bencana dicatat dengan baik, dipotret dengan baik, laporkan segera ke pusat, anggarannya tidak perlu diusulkan, itu sudah otomatis sesuai dengan Undang-Undang APBN,” kata Rizal di sela pemaparan audit kinerja Badan Geologi terkait dengan masalah kebencanaan di Aula Barat ITB, Senin, 24 Juli 2017.

Pernyataan Rizal menanggapi lontaran masalah ihwal dana bencana. Wakil Bupati Ponorogo, Jawa Timur, Soedjarno di acara tersebut mengatakan dana bencana bagi para korban longsor pada April lalu baru bisa cair sebulan setelah pengajuan ke pemerintah pusat. “Proses pencairan dana siap pakai untuk bencana tidak bisa cepat,” katanya.

Adapun Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Martin Sitepu mengaku kurang nyaman ketika menyalurkan dana penanganan dan pemulihan pengungsi Gunung Sinabung. 

BPBD Karo menerima dana dari pusat, yang intinya dana dapat diberikan berupa bantuan langsung ke masyarakat melalui BPBD. “Namun pada aturan lain ini merupakan pengadaan barang dan jasa, sehingga kami kurang nyaman bertugas di lapangan,” ujar Martin.

Rizal Djalil mengatakan tidak segeranya pencairan dana dari pusat terkait dengan kecepatan dan kelengkapan laporan pengajuan. Menurut dia, ada solusi cepat untuk itu. “Hari ini rata-rata dana per desa itu dapat Rp 1,5 miliar. Kalau terjadi bencana, itu bisa digunakan, jadi sangat fleksibel,” tuturnya.

Sepanjang pencatatan sumber dana dan penggunaannya jelas, BPK juga sangat fleksibel dalam pertanggung jawaban pengelola dana bencana. “Sejauh itu lengkap, tidak akan menjadi masalah. BPK ini kan bukan Badan Pencari Kesalahan. Kami mengawal sumber daya yang terbatas ini untuk digunakan dengan maksimal,” ujarnya.

ANWAR SISWADI

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Guna dapat sesegera mungkin melakukan tindakan terhadap bencana alam yang melanda Samarinda, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) yang isinya terdiri dari seluruh unsur warga dan lembaga.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Samarinda, Syahrir, pada Focus Group Discussion (FGD), yang diselenggarakan oleh tim Kuliah Kerja Lapangan Dalam Negeri (KKLDN) Perwira Siswa (Pasis) Pendidikan Reguler (Dikreg) LV Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad), yang dilaksanakan di aula Kodim 0910/Smd.

Syahrir menilai, keterlibatan TNI dalam giat tanggap bencana sangat dibutuhkan.

Guna dapat mengakomodir seluruh personil gabungan yang ada, pihaknya membentuk TRC, guna dapat menentukan langkah untuk mengurangi resiko terjadi bencana alam.

“Di TRC tersebut, seluruh unsur kami libatkan, mulai dari TNI, polisi, relawan, dan unsur SAR lainnya,” tuturnya, Selasa (25/7/2017).

Lanjut dia menjelaskan, operasional kerja dari TRC seluruhnya ditanggung oleh BPBD, bahkan pihaknya mendapatkan anggaran senilai Rp 5 Miliar.

“Pendanaan sudah ada di BPBD, kalau kurang kita bisa minta bantuan ke BPBD Provinsi, dan kalau masih kurang lagi, bisa ke BNPB. Jadi, apa yang diperlukan, laporkan ke BPBD,” ungkapnya.

Sementara itu, Dandim 0901/Smd, Letkol KAV M Arifin menilai, sinergi antara TNI dengan Pemkot Samarinda dalam penanggulangan bencana sudah berjalan baik.

“Selain melakukan operasi militer, TNI juga berkewajiban untuk membantu pemerintah jika terjadi bencana alam. Kita siap dalam tanggulangi terjadinya bencana alam,” tegasnya. (*)

Istanbul – Hujan deras yang terus melanda kota Istanbul, Turki memicu banjir di jalanan yang mengganggu transportasi publik. Mobil-mobil terjebak dan lalu lintas air di Selat Bosphorus sempat terhenti sementara.

Seperti dilansir AFP dan Reuters, Rabu (19/7/2017), warga kota Istanbul terpaksa menembus genangan banjir di jalanan, setelah banjir bandang membuat mobil-mobil terjebak. Bahkan layanan trem di kota itu harus dihentikan sementara

Berbagai foto yang diunggah ke media sosial dan tayangan televisi Turki menunjukkan banjir menggenangi stasiun kereta metro. Warga setempat terpaksa menggunakan perahu karet untuk menyelamatkan diri. Bahkan di beberapa ruas jalanan, seperti ditayangkan televisi Turki, terlihat warga nekat berenang menerjang banjir.

Di distrik Uskudar, yang terletak di sisi Asia kota Istanbul, arus deras dari perairan Selat Bosphorus meluap hingga ke jalanan. Sejumlah kapal milik otoritas Istanbul harus diikat kuat ke dermaga, agar tidak hanyut di tengah hujan deras dan angin kencang yang berhembus dengan kecepatan 80 kilometer per jam.

Otoritas Istanbul memperingatkan warga untuk tidak menggunakan mobil pribadi, kecuali sangat mendesak. Terowongan Eurasia yang baru dibuka tahun lalu, ikut ditutup sementara untuk satu arah.

Hujan deras yang terus mengguyur dan jarak pandang yang buruk memicu kepadatan pada jalur transportasi air di Selat Bosphorus, yang merupakan jalur ekspedisi internasional penting untuk minyak dan gandum. Aktivitas di Selat Bosphorus sempat dihentikan sementara pada Selasa (18/7) pagi pukul 08.30 waktu setempat hingga siang hari

Otoritas Turki juga menutup sementara Selat Dardanelles yang ada di wilayahnya, dengan melarang kapal tanker yang berukuran panjang lebih dari 200 meter untuk melintas. Penutupan ini dilakukan setelah sebuah kapal tanker karam saat berlayar di tengah hujan deras dan angin kencang. Selat Dardanelles telah dibuka kembali pada Selasa (18/7) siang waktu setempat.

“Apa yang kita alami adalah bencana alam,” sebut Menteri Transportasi Turki, Ahmet Arslan, seperti dikutip CNN Turk

CNN Turk melaporkan, lebih dari 6.700 petir menghujani Istanbul dalam waktu hanya 2 jam. Otoritas Istanbul menyebut, hujan dengan curah 65 milimeter mengguyur wilayah itu. Menteri Pengelolaan Air Veysel Eroglu menyebut hujan deras diprediksi akan terus berlanjut hingga Rabu (19/7).

Perdana Menteri Turki, Binali Yildirim, juga menyebut situasi ini sebagai ‘bencana’. “Dalam waktu singkat, hujan dengan curah yang tidak biasa turun. Namun Wali Kota dan Gubenur (Istanbul) bekerja sama untuk mengatasi situasi ini dengan cara terbaik,” tegasnya. PM Yildirim menyebut tidak ada korban jiwa akibat bencana ini.

Jakarta – Belitung Timur dilanda banjir dengan ketinggian 2 meter. Akibatnya, terdapat daerah yang terisolasi karena tingginya air dan rusaknya beberapa infrastruktur.

“Menyusul adanya beberapa jembatan yang roboh dan jembatan yang amblas, beberapa wilayah di Kecamatan Gantung dan Manggar terisolasi karena belum dapat dijangkau. Selain itu, masih terendam banjir,” ucap Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho dalam keterangan tertulisnya, Selasa (18/7/2017).

BNPB melakukan pemantauan lokasi banjir menggunakan dua helikopter jenis Bloco dan MI-17. Pantauan BNPB menunjukkan Kecamatan Gantung menjadi lokasi paling parah terendam banjir.

“Dari udara terlihat bahwa masih banyak perumahan penduduk yang terendam banjir hingga atap rumah. Banjir belum surut karena debit sungai masih tinggi,” ujar Kepala BNPB Willem Rampangilei.

Selain itu, BNPB bersama pimpinan daerah Belitung Timur melakukan distribusi logistik. Distribusi itu dilakukan melalui udara karena jalan darat tidak bisa digunakan.

“Heli MI-17 mengangkut logistik berupa makanan siap saji, kid wear, perahu karet, dan lainnya yang akan disalurkan ke Kabupaten Belitung Timur,” kata Willem.

Saat ini belum terdapat data pasti jumlah korban banjir di Belitung Timur. Diharapkan, data korban bisa segera selesai.

“Kita belum memperoleh data jumlah penduduk yang terdampak dan jumlah pengungsi yang lengkap. TNI dan Polri telah kita perintahkan untuk mempercepat pendataan,” kata Willem.

Willem mengatakan kendaraan darat tidak bisa melewati jalan di Dusun Selumar, Desa Selunsing, Kecamatan Gantung. Selain itu, jembatan di Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, dan Desa Lilangan, Belitung Timur, roboh.

“Kita bicarakan dengan Dinas PU dan Kementerian PU PR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) untuk mengatasi darurat jembatan dan jalan tersebut,” tambah Willem.
(aik/jor)

REPUBLIKA.CO.ID, KUTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika mengusulkan agar frekuensi 700 MHz dapat dialokasikan bagi jaringan komunikasi radio untuk bencana atau Public Protection Disaster Relief (PPDR) dalam pertemuan organisasi telekomunikasi antarpemerintah kawasan Asia Pasifik ke-2 di Kuta, Bali.

“Kami perjuangkan agar bisa band (pita) 700 itu dipakai untuk band PPDR,” kata Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Ismail setelah pembukaan pertemuan tersebut di Kuta, Kabupaten Badung, Senin (17/7).

Menurut dia, frekuensi untuk PPDR tersebut merupakan salah satu usulan Indonesia dalam pertemuan kedua yang digelar 17-21 Juli 2017. Pertemuan itu dihadiri ratusan delegasi dari 38 negara anggota Asia Pasific Telecommunity (APT) untuk membahas usulan-usulan yang dipersiapkan untuk dibawa dalam pertemuan lebih tinggi yakni Konferensi Dunia Komunikasi Radio (WRC) 2019.

Saat ini, frekuensi 700 MHz banyak ditempati saluran televisi analog sehingga ketika saluran tersebut beralih ke digital, maka alokasi untuk frekuensi PPDR sangat memungkinkan. Frekuensi 700 MHz saat ini banyak dipilih operator seluler di Indonesia sebagai tempat untuk jaringan LTE atau Long Term Evolution, jaringan 4G yang diklaim standar baru untuk meningkatkan kapasitas dan kecepatan jaringan saat ini.

Frekuensi PPDR tersebut sangat dibutuhkan mengingat Indonesia merupakan negara yang rawan terhadap bencana sehingga membutuhkan komunikasi yang intensif dan penanganan yang cepat.

Dalam pertemuan yang mendiskusikan persiapan-persiapan untuk disampaikan dalam konferensi tingkat dunia itu, lanjut Ismail, secara umum membahas enam agenda besar di antaranya spektrum frekuensi radio, pita lebar masa depan yakni 5G hingga menyangkut isu satelit orbit geostasioner (GSO) dan nonGSO.

APT merupakan organisasi telekomunikasi antarpemerintah yang menaungi 38 negara di kawasan Asia Pasifik, bergerak di bidang jasa pelayanan telekomunikasi, pembuatan perangkat komunikasi dan penelitian dan pengembangan komunikasi, informasi dan inovasi teknologi.

Selain itu juga menaungi empat anggota asosiasi dan 131 anggota afilisasi yang merupakan lembaga atau operator telekomunikasi negara anggota.

The FINANCIAL — The World Bank’s Board of Executive Directors on July 10 approved US$50 million from the International Development Association for the Strengthening Critical Infrastructure Against Natural Hazards Project in Tajikistan.

The project will strengthen the country’s capacity to prepare for, mitigate and respond to natural disasters. Related investments will help Tajikistan—a country prone to floods, mudslides, and earthquakes, and exposed to considerable climate change risks—to be able to prepare for potential natural disasters and to improve critical infrastructure, according to the World Bank.

“The project supports the authorities in shifting from a ‘reactive’ approach (that focuses on response) to a ‘proactive’ one that aims at reducing disaster risks and strengthening climate resilience”, said Jan-Peter Olters, World Bank Country Manager for Tajikistan. “It thus reinforces Tajikistan’s ongoing efforts to develop sound policies, responsive institutions, and a resilient infrastructure to minimize the risk that natural hazards—if and when they strike—lead to debilitating disasters, irresoluble socio-economic costs, and avoidable human suffering.”

Tajikistan has a long history of severe floods, earthquakes, landslides, mudflows, avalanches, droughts, and heavy snowfalls. Its unique terrain, coupled with geological and hydrological features, translates into high degrees of vulnerability to climate change. At the same time, Tajikistan’s deteriorating infrastructure has increased the population’s vulnerability to extreme weather events and seismic risks. With most of its assets, including irrigation channels, river embankments, roads, bridges, and dams, built in the Soviet era, infrastructure investment needs are acute.

The social and economic impacts from natural disasters have been significant in Tajikistan. During 1992–2016, disasters caused economic losses to a total estimated cost of US$1.8 billion, and affected almost 7 million people. A recent World Bank study on earthquakes and floods estimated that average annual losses from floods could reach 1.4 percent of GDP and those from earthquakes 5 percent.

Through the Strengthening Critical Infrastructure Against Natural Hazards Project, the World Bank and the Government of Tajikistan aim to protect the population and people’s livelihoods from the impacts of natural disasters and climate change risks, by improving the national capacity to effectively mitigate and respond to natural disasters.

The project will finance the modernization of crisis management centres under the Committee for Emergency Situations and Civil Defence to generate timely early warnings, crisis communication and emergency preparedness and response. It will improve the seismic hazard assessment capacity of the Institute of Seismology and Earthquake Engineering for more accurate disaster risk identification. In addition, the project will support the Government in preparing a financial protection strategy to mitigate the risk of fiscal shocks caused by disasters, while making available a Contingent Emergency Response financing of US$6 million for a major natural disaster, that would allow funds to be mobilized quickly for post-disaster response and recovery.

In addition, the institutional strengthening will be complemented by the reconstruction of key infrastructure, including roads, bridges, and river embankments in the Khatlon and Badakhshan regions, which were damaged during the 2015 disasters.

The project will be implemented over a six-year period by the Ministry of Finance of Tajikistan, in coordination with the Committee for Emergency Situations and Civil Defence, the Institute of Seismology and Earthquake Engineering, the Ministry of Transport, and the Agency for Land Reclamation and Irrigation.

The project is supported by a technical assistance grant of US$1.25 million from the Global Facility for Disaster Reduction and Recovery, which will assist the Government of Tajikistan by integrating resilience considerations into the design of critical infrastructure and provide recommendations to reinforce disaster preparedness and response capacities.

The World Bank’s active portfolio in Tajikistan includes 21 projects (including regional projects and trust funds) with a net commitment of US$582.6 million. It aims to support economic growth through private sector development, and to increase investment in better public services for people, such as education, health, municipal services and social protection.

The World Bank Group remains committed to supporting Tajikistan as it strives to improve the lives of its people and meet the aspirations of its young and growing population.