Category: Berita

Jakarta- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Kementerian Perhubungan (Kemhub) akan meningkatkan kerja sama dalam penyampaian prediksi cuaca dan deteksi dini bencana di Indonesia. Kerja sama itu diharapkan dapat membantu pemerintah dalam pembangunan konektivitas transportasi darat, laut, dan udara serta antisipasi bencana di daerah.

Hal itu disampaikan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Selasa (25/4). “Sesuai nawacita pemerintah pusat, ekonomi domestik, ketahanan pangan, antisipasi kebencanaan, restorasi maritim serta pembangunan, sangat bergantung pada iklim, cuaca ekstrim, serta deteksi dini bencana gempa dan tsunami,” ujar Menhub.

Untuk memacu investasi infrastruktur pembangunan transportasi dan konektivitas antarwilayah kata dia, dibutuhkan informasi akurat dan realtime dari BMKG. “Apalagi wilayah kita 70 persen laut, di atas ring of fire (deretan gunung api) sehingga sangat rentan bencana gempa bumi dan tsunami. Tantangan semakin hebat dengan perubahan iklim, maka informasi cuaca bisa menunjang ekonomi Indonesia,” tutur Budi.

Kepala BMKG Andi Eka Sakya mengatakan pihaknya akan semakin mengoptimalkan laporan prakiraan cuaca dan iklim terutama antisipasi bencana alam di wilayah Indonesia. “Oleh sebab itu saat ini pihaknya melakukan koordinasi pada 191 kantor BMKG di daerah untuk menyelaraskan pemahaman dan memperkaya inovasi gagasan,” kata Andi.

Meski sumber daya manusia (SDM) dan kantor BMKG di daerah terluar, terpencil masih sangat terbatas, dia pihaknya terus melakukan klusterisasi demi mewujudkan Indonesia maju sekaligus antisipatif iklim dan bencana. “Kita gunakan teknologi terbaru untuk mendeteksi bencana misalnya tsunami, gempa bumi, longsor, kebakaran hutan, banjir, dan menyediakan informasi iklim cuaca yang akurat bagi instansi terkait,” tambah Andi.

Solopos.com, JOGJA – Pemda DIY melalui Dinas Sosial DIY kembali menambah tiga kampung siaga bencana (KSB) melalui anggaran 2017 dari Kementrian Sosial sebesar Rp189 juta. KSB dilengkapi dengan lumbung sosial yang di dalamnya berisi berbagai kebutuhan sandang pangan dan papan untuk menghadapi kedaruratan bencana.

Sigit Alifianto Kepala Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana Bidang Bantuan Jaminan Sosial Dinsos DIY menjelaskan, hingga akhir 2016, DIY telah membentuk 31 KSB di seluruh kabupaten/kota.

Pembentukan KSB memang tidak terlalu banyak, karena Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY juga memiliki program yang hampir sama yaitu desa tangguh bencana. Akantetapi, KSB memiliki kelebihan karena di dalamnya dilengkapi dengan lumbung sosial.

“Setiap desa yang sudah ada program desa tangguh bencana, maka tidak bisa kami masuki program KSB. Maka kami sinergikan, kami rasional, setiap tiga desa tangguh di sana ada satu KSB, jadi satu KSB bisa mengcover empat desa,” ungkapnya, Senin (16/4/2017).

Ia menambahkan, syarat desa dapat ditunjuk sebagai KSB antara lain, termasuk salahsatu dari 301 desa rawan bencana yang ada di DIY. Selain itu, desa penyangga bencana atau ketika terjadi bencana desa tersebut menjadi basis pengungsian, sehingga layak untuk difasilitasi melalui program KSB.

Kemudian syarat khususnya, yaitu, telah mampu menyiapkan tim KSB yang mereka terdiri atas pengurus mulai dari ketua hingga anggota. Kemudian memiliki bank data yang lengkap mulai dari data kependudukan, jenis pekerjaan warga, nomor ponsel warga dan seterusnya.

Bank data secara rinci tersebut sangat dibutuhkan saat terjadi darurat bencana. Syarat lain, kata dia, desa tersebut memiliki gardu sosial sebagai tempat berkumpulnya tim. Kemudian memiliki tempat atau bangunan yang bisa dijadikan sebagai lumbung sosial.

“Di DIY memiliki 393 desa dan 45 kelurahan, ada 301 desa dan kelurahan. yang rawan bencana, serta 229 diantaranya rawan longsor,” ungkapnya.

Sigit menyatakan, keberadaan lumbung sosial menjadi garda terdepan dalam penanggulangan bencana. Mengingat lumbung di KSB telah dilengkapi berbagai alat kedarurat yang bersifat sandang, pangan dan papan. Berbagai persedian yang ada di lumbung itu seperti shelter kit berupa tenda, matras dan velbed.

Kemudian sandang seperti silimut, pakaian, serta paket bantuan mulai dari kebutuhan makanan dan pakaian orang dewasa hingga anak-anak. Di lumbung itu juga tersedia berbagai peralatan dapur dan alat evakuasi sejenis pelampung tandu dan lainnya.

“Untuk jumlah dan jenis logistik yang ditempatkan di sesuaikan dengan kondisi bangunan lumbung sosial dan kerawanan jenis bencana di lokasi,” kata dia.

Jika stok dalam lumbung itu kehabisan, maka Dinsos DIY akan mengupayakan untuk mengisi melalui koordinasi dengan Dinsos kabupaten/kota. Selain itu, sejumlah CSR di sekitar KSB juga dilibatkan dalam mengisi lumbung.

Menurutnya, dari beberapa pemantauan di lumbung sosial yang sudah berjalan, stok kebutuhan sandang, pangan dan papan bisa mencapai Rp200 juta lebih. Khusus untuk bahan makanan, warga diperbolehkan memanfaatkan untuk kegiatan sosial jika tidak dipakai untuk penanggulangan bencana agar bahan makanan tidak kedaluarsa.

Sigit menegaskan, pihaknya akan menambahk tiga lumbung sosial melalui program KSB di 2017. Antara lain di Desa Sendangagung, Minggir, Sleman yang akan digulirkan pada 26 hingga 28 April 2016, di Desa Gulurejo, Lendah, Kulonproro pada 9 – 11 Agustus 2017 dan di Desa Songbanyu, Girisubo, Gunungkidul pada 24 – 26 Agustus 2017. “Menggunakan dana dari APBN dengan anggaran Rp189 juta,” ungkapnya.

BABEL – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) memberikan pelatihan mitigasi bencana kepada kepala desa dan lurah se-Kabupaten Bangka Barat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana.

“Kami berharap meningkatnya kesadaran dan pemahaman mengenai penanggulangan bencana akan mempermudah proses koordinasi di tingkat pemerintahan sehingga mampu meminimalkan risiko yang ditimbulkan saat terjadi bencana,” kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Babel, Najamudin di Muntok, Selasa (18/4/2017).

Ia mengatakan, pelaksanaan mitigasi penanggulangan bencana sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana yang menyebutkan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan badan usaha.

Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan tiga elemen penting itu bisa melakukan penanggulangan dengan terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh pada tahapan prabencana, tanggap darurat dan pascabencana.

“Perencanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan pada setiap tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan menjadi salah satu kebijakan penting untuk mewujudkan tujuan pembangunan,” kata dia.

Dalam hal itu, kata dia, pemerintah telah mengeluarkan regulasi, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan penanggulangan bencana, PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan pengelolaaan bantuan bencana dan PP Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah dalam penanggulangan bencana.

Dari beberapa peraturan itu, kata Najamudin, mekanisme yang dilakukan terbagi atas tiga tahapan, yaitu prabencana, tanggap darurat dan pascabencana.

“Dengan aturan itu kami harapkan akan mempermudah koordinasi dan pelaksanaan penanganan bencana yang sering terjadi di daerah, baik berupa bencana alam, nonalam dan bencana sosial,” katanya.

JAKARTA – Negara Indonesia merupakan negara yang rawan terjadinya bencana alam. Dampak kerusakan yang ditimbulkan dari sebuah bencana sangat besar dan merugikan masyarakat. Indonesia diharapkan memiliki asuransi bencana seperti yang telah dipraktekkan oleh negara-negara rawan bencana. Asuransi ini sudah dipraktekan di sejumlah negara yang rentan mengalami bencana. Komite II DPD RI akan membentuk tim kajian yang akan mengkaji mengenai pentingnya asuransi bencana di Indonesia.Ketua Komite II DPD RI, Parlindungan Purba menyatakan Indonesia harus mengambil langkah dalam merespon potensi bencana. Salah satunya adalah dengan membuat asuransi bencana. Tujuannya agar terdapat dana yang dapat digunakan untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak, salah satunya adalah rumah milik masyarakat. “Kami akan membentuk tim dari Komite II DPD yang akan berkomunikasi terkait masalah asuransi bencana,” ujarnya.Pakar Asuransi Bencana, Kornelius Simajuntak mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara yang rawan bencana alam, dinilai perlu menerapkan skema asuransi bencana alam. Indonesia termasuk negara yang paling rawan terjadinya bencana. Indonesia juga merupakan negara dengan gunung berapi dengan jumlah terbanyak. Dana yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk menangani kerusakan bencana sangat besar. Kerusakan karena bencana terjadi di rumah penduduk, industri, bangunan komersial, dan semuanya menjadi tanggung jawab pemerintah. 

“Gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami selalu diasuransikan. Ketiga bencana tersebut dianggap mampu memberikan kerusakan yang besar,” ucap Kornelius.

Kornelius Simanjuntak juga berpendapat bahwa kesadaran berasuransi di Indonesia masih redah. Tetapi jika ada UU yang menyatakan bahwa dampak bencana menjadi tanggung jawab bersama dengan konsep tolong menolong, maka asuransi bencana dapat berjalan. DPD menurut saya yang sangat tepat mengusung ini Karena yang mengalami kerugian dan penderitaan yang luar biasa dari bencana alam adalah daerah.“Langkah awal yang harus dilakukan oleh DPD RI adalah membuat kajian mengenai asuransi bencana. Jika sudah terdapat kajian dari DPD RI, maka program asuransi bencana dapat dikomunikasikan kepada stakeholders terkait untuk dapat diwujudkan,” ujarnya.Senator dari Kalimantan Tengah, Permanasari dan Senator dari Gorontalo Rahmijati Jahja, mengatakan bahwa DPD RI benar-benar peduli mengenai masalah bencana. Adanya bencana alam selalu merugikan masyarakat. Keberhasilan dari pelaksanaan asuransi bencana tergantung atas adanya payung hukum yang kuat.Sementara itu, Senator dari Jambi Daryati Uteng berpendapat bahwa arah dari aturan yang mengatur dari asuransi bencana haruslah jelas termasuk urgensi didalamnya agar dapat diwujudkan. Senator dari Papua Barat, Mamberob Y Rumakiek meminta agar asuransi bencana juga memperhatikan pada asuransi jiwa penduduk sebagai korban bencana.Terkait kajian mengenai keberadaan asuransi bencana, Komite II DPD RI membentuk Tim Kajian Asuransi Bencana. Dimana tim tersebut terdiri dari Senator Gorontalo, Rahmijati Jahja sebagia Ketua, Senator dari Papua Barat Mamberob Y Rumakiek sebagai Sekretaris, dan Senator dari Jambi Daryati Uteng dan Senatod dari Kalimantan Tengah sebagai Anggota.  *** – See more at: https://www.goaceh.co/berita/baca/2017/04/17/dpd-ri-kaji-urgensi-asuransi-bencana#sthash.NnzopzzV.q9Y62IsO.dpuf

BANDA ACEH – Empat hari terakhir sejumlah bencana alam terjadi di Provinsi Aceh. Dari jumlah bencana tersebut, setidaknya menyebabkan 9.705 warga menjadi korban musibah tersebut.

Bencana banjir luapan hingga banjir bandang dan longsor terjadi di Tanah Rencong beberapa hari terakhir. Musibah itu terjadi di tiga kabupaten, masing-masing Aceh Tenggara, Aceh Timur dan Aceh Barat.

“Bencana terjadi di tiga kabupaten, dengan korban jiwa 9.705 orang,” kata Bagian Pusat Data dan Informasi Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Henny kepada Okezone, Jumat (14/4/2017).

Luapan air sungai menyebabkan 14 desa di empat kecamatan Aceh Barat terendam banjir dan 6.676 warga menjadi korban. Di samping itu, tiga desa di satu kecamatan di Aceh Timur mengalami hal yang sama dengan korban banjir 208 jiwa.

Kondisi terparah dialami ribuan masyarakat Aceh Tenggara. Sebanyak 2.821 orang warga menjadi korban bencana. Banjir bandang serta longsor memporak-porandakan permukiman warga. Setidaknya 14 desa di dua kecamatan mengalami kerusakan akibat bencana tersebut.

“Korban banjir bandang Aceh Tenggara menewaskan dua orang, seorang tua dan balita akibat terseret arus,” kata Risky Hidayat, Koordinator Pos Basarnas Kutacane.

Banjir luapan sungai di Aceh Barat dan Aceh Timur terjadi pada Rabu 12 April 2017 lalu, sementara bencana alam di Aceh Tenggara berlangsung sehari sebelum banjir di dua kabupaten itu terjadi.

(Ari)

SURYA.co.id – Sejak akhir 2016, banyak terjadi bencana tanah longsor di Jawa Timur. Ini karena intensitas hujan yang sangat tinggi.

Longsor itu akibat gerak benda di bidang miring. Jadi longsor sangat bergantung berat di bidang itu, gaya geser tanah, dan sudut kemiringan lereng.

Selama ini, tanah di lereng bisa menempel karena ada hutan. Akar pohon dihutan mengikat tanah itu.

Penebangan hutan yang cukup masif mulai 1998, atau bahkan lama sebelumnya, membuat ketidakstabilan tanah di lereng.

Ditambah lagi dengan dipakainya lahan bawah lereng untuk jalan dan rumah-rumah. Itu juga yang membuat tambahan sudut kemiringan lereng.

Sementara di sisi lain, daya ikat lereng sudah hilang karena hilangnya pohon.

Dengan kondisi demikian, tanah di lereng itu statusnya kritis. Tinggal menunggu pemicu. Sejak 2016, hujan terjadi itu sepanjang tahun. Itu membuat penambahan berat air di lereng.

Tidak adanya pohon membuat kohesi atau daya ikat tanah menjadi nol alias hilang. Akbiatnya, lereng menjadi berat, semakin berat, dan ambrol.

Longsor sebenarnya proses alam biasa. Tapi, manusia mempercepat proses itu.

KANDANGAN – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) memeringati Hari Ulang Tahun (HUT) Tagana ke-13 dengan menggelar apel siaga bencana, di Lapangan Lambung Mangkurat Kandangan, Selasa (11/4).

Bupati HSS Drs H Achmad Fikry dalam sambutan Menteri Sosial RI Khofifan Indar Parawangsa mengatakan sangat bangga dengan anggota Tagana yang telah melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah.

“Keberadaan Tagana sangat dibutuhkan dalam membantu masyarakat dalam bencana,” katanya.

Pihaknya berharap kepada semua anggota Tagana di Kalsel agar terus melaksanakan tugas dan menolong sesama dalam penanggulangan bencana.

Bekerja dengan baik dan menjalankan tugas dengan maksimal sehingga Tagana Kalsel bisa dikenal baik di wilayah regional, nasional hingga di tingkat internasional.

Pada kesempatan itu, Ketua TP PKK Provinsi Kalsel Hj Raudatul Janah Sahbirin didamping Bupati HSS H Achmad Fikry juga menyerahkan bantuan sosial dan insentif bagi anggota Tagana dari pemerintah pusat.

sumber: tribunnews