Category: Berita

KARAWANGPOST – Bencana banjir kembali melanda wilayah Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, pada Senin (4/7) pukul 07.00 WITA.

Banjir terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan genangan air banjir di pemukiman warga.

Peristiwa bencana banjir ini juga dalam keadaan darurat karena sistem drainase di wilayah tersebut sedang dalam tahap pengerjaan sehingga saluran air kurang lancar.

Adapun, bencana banjir tersebut berdampak pada Desa Cenda Putih di Kecamatan Mappadeceng.

BPBD Kabupaten Luwu Utara mencatat banjir ini menggenangi 76 rumah warga dan 87 hektare persawahan.

Sementara itu, untuk sektor komunikasi dan jaringan listrik dilaporkan tidak terganggu. Hasil pemantauan dilapangan, kondisi bencana banjir kini sudah surut.

Kemudian, warga yang terdampak bencana banjir di desa tersebut sudah kembali beraktivitas dan situasi aman terkendali.

PORTAL BANDUNG TIMUR – Bencana hidrometeorologi basah yang melanda sejumlah wilayah di Maluku Barat Daya Provinsi Maluku mengakibatkan banjir dan tanah longsor memaksa ratusan warga mengungsi ke tempat lebih aman. Bupati Maluku Barat Daya mMelalui Surat Keputusan bernomor 362 -209 Tahun 2022 disebutkan masa berlaku status tanggap darurat terhitung sejak 30 Juni sampai dengan 13 Juli 2022 atau 14 hari. 

Hingga minggu 3 Juli 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Maluku masih melakukan pemutakhiran data. Akibat banjir dan tanah longsor yang terjadi di dua desa terdampak paling parah di  Desa Jesuru Kecamatan Pulau Romang dan Desa Wulur Kemacamatan Damer, tercatat 418 jiwa dari 88 kepala keluarga terpaksa mengungsi.

Sebagaimana dikutip dari laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bencana hidrometeorologi basah berlangsung sejak Kamis 29 Juni 2022 malam, pukul 20.36 waktu setempat atau WIT. Bencana alam tidak hanya memaksa 88 kepala keluarga dari dua desa mengungsi, tetapi juga teridentifikasi kerusakan ringan rumah sebanyak 64 unit dan jembatan 4 unit.

“Penanganan darurat telah dilakukan oleh personel BPBD yang dibantu aparat desa setempat. Bantuan logistik pun didistribusikan kepada warga terdampak. Tercatat sembako dikirimkan BPBD, antara lain beras, mie instan dan lauk pauk,” terang Abdul Muhari, Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB.

Disampaikan Abdul Muhari, banjir dan tanah longsor terjadi setelah hujan lebat mengguyur kawasan terdampak pada malam hari. Struktur tanah yang labil menurut BPBD Maluku, juga memicu terjadinya longsoran, sementara pantauan saat banjir terjadi, tinggi muka air berkisar 50 hingga 70 cm. 

Sebelum peristiwa ini terjadi, BPBD Kabupaten Maluku Barat Daya telah meneruskan informasi peringatan dini cuaca kepada pihak desa maupun masyarakat. Hal tersebut membantu kesiapsiagaan masyarakat untuk menghindari dampak bencana yang terjadi.

Bupati  Maluku Barat Daya, Benyamin Th Noach,  telah mengeluarkan keputusan penetapan status tanggap darurat bencana banjir dan tanah Longsor. Melalui Surat Keputusan bernomor 362 -209 Tahun 2022 disebutkan masa berlaku status tanggap darurat terhitung sejak 30 Juni sampai dengan 13 Juli 2022 atau 14 hari. 

Berdasarkan kajian inaRISK, Kecamatan Pulau Romang termasuk wilayah dengan potensi bahaya banjir dan tanah longsor pada kategori tinggi, sedangkan wilayah Damer pada kategori bahaya banjir.

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN — Pemkab Sleman, DIY, kembali menggelar kegiatan pembinaan komunitas relawan penanggulangan bencana. Kepala Pelaksana BPBD Sleman, Makwan menilai, kegiatan ini merupakan agenda yang wajib dilakukan berdasarkan Peraturan Ka BNPB 17/2011.

Makwan menerangkan, setidaknya ada sebanyak 60 komunitas relawanpenanggulangan bencana yang ada di Kabupaten Sleman. Pembinaan dilakukan dalam lima sesi. Dalam setiap sesi, menghadirkan 12 komunitas relawan dan komunitas diwakili 10 orang.

“Pembinaan tersebut diisi dengan sosialisasi terkait dengan keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan dan program kerja BPBD Sleman melibatkan komunitas relawan,” kata Makwan, Jumat (1/7).

Untuk penguatan kesadaran bencana, Pemkab Sleman masih terus melakukan pengukuhan Kampung Siaga Bencana di Kabupaten Sleman. Pada Juni 2022, ada satu lagi kampung yang dikukuhkan yaitu Kalurahan Bangunkerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman.

Kalurahan Bangunkerto sendiri merupakan kampung ke-52 yang telah memiliki pengurus Kampung Siaga Bencana di DIY. Selain penanggulangan bencana, keberadaan mereka diharapkan mampu menggerakkan kesadaran masyarakat terhadap mitigasi.

Dalam sambutannya, Bupati Sleman, Kustini Purnomo, menyampaikan dukungannya terhadap penyelenggaraan kegiatan pembinaan komunitas relawan penanggulangan bencana tersebut. Apalagi, Kabupaten Sleman termasuk daerah rawan bencana.

Disebabkan oleh karakteristik geologis, topografis, klimatologis, demografis, maupun sosiologis. Menyadari potensi ancaman bencana tersebut, maka Pemkab Sleman terus berusaha untuk meningkatkan kapasitas seluruh masyarakat.

Termasuk, lanjut Kustini, anggota-anggota komunitas relawan, khususnya kepada yang berada di wilayah-wilayah dengan potensi kebencanaan. Kustini menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada relawan yang telah memberikan kontribusi nyatanya.

Dengan terlibat langsung dalam mitigasi bencana maupun penanggulangan bencana seperti Covid-19. BPBD Sleman terus berusaha pula untuk memberi penghargaan, salah satunya lewat pembinaan komunitas relawan penanggulangan bencana.

“Saya berharap, melalui sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan dan program kerja BPBD Kabupaten Sleman ini kita dapat bersinergi dan berkoordinasi dalam setiap upaya upaya penanggulangan bencana,” ujar Kustini.

JAKARTA – Indonesia adalah negara yang rentan dengan bencana alam. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan sebanyak 1.945 kali bencana alam terjadi di Indonesia sepanjang 2022.

“Sampai tanggal 2 Juli 2022 tercatat jumlah kejadian bencana sebanyak 1.945 kejadian,” tulis laporan BNBP melalui akun twitternya @BNPB_Indonesia, dikutip Senin (4/7/2022).

Adapun kejadian bencana alam yang mendominasi adalah cuaca ekstrem, banjir, dan tanah longsor. Rinciannya, bencana banjir terjadi sebanyak 756 kali, tanah longsor 377 kali, cuaca ektrem 694 kali.

Sementara itu gempa bumi terjadi sebanyak 12 kali, kebakaran hutan dan lahan 94 kali dan gelombang pasang dan abrasi 11 kali.

“Dari dampak bencana alam tersebut menimbulkan korban meninggal dunia 104 jiwa, hilang 15 jiwa, 692 luka-luka dan terdampak dan mengungsi 2.433.952 jiwa,” tutup laporan itu.

“Dominannya di 2021 kita hidrometeorologi basah sehingga ini menjadi perhatian kita karena tren ini juga kemudian terjadi di 2022,” jelasnya dalam konferensi pers, beberapa waku lalu.

Untuk itu, BNPB mengimbau bagi pemerintah daerah di tujuh provinsi tersebut agar benar-benar memerhatikan kondisi lingkungannya untuk dibenahi secara kolektif.

“Kami meminta untuk melihat kembali kondisi lingkungan, kondisi sungai, kondisi alam pegunungan yang selama ini menjadi daerah tangkapan air daerah resapan air, kondisi daerah sepanjang aliran sungai yang mungkin selama ini terjadi penyempitan terjadi pendangkalan itu harus benar-benar kita benahi bersama selanjutnya,” pungkasnya.

SuaraBogor.id – Gubernur Jabar Bapak Ridwan Kamil mengutus Jabar Quick Response (JQR) untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada korban longsor dan banjir bandang di Kabupaten Bogor. Bantuan yang disalurkan JQR ini berupa paket sembako bencana alam di Kabupaten Bogor. Hal tersebut diutarakan Koordinator Unit Kebencanaan JQR Syehabudin.

“Kami memberangkatkan tim ke Kabupaten Bogor untuk memberikan bantuan amanat dari Gubernur Jabar Bapak Ridwan Kamil berupa sembilan bahan pokok dan makanan untuk masyarakat yang terdampak bencana,” katanya, kepada wartawan, Sabtu (2/7/2022).

mengatakan, pihaknya juga tak lupa memberikan santunan kepada keluarga korban yang meninggal. “Untuk pendistribusiannya, kami melibatkan relawan dimsana TRC Pandawa Kabupaten Bogor dan Kalibaru. TRC Pandawa memberikan bantuan santunan ke keluarga almarhum Jayadi di daerah Kampung Cemplang RT6/2, Desa Cemplang, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Kami juga memberikan bantuan untuk keluarga Almarhum Aan dan Almarhum Umar, ” bebernya. Sekadar diketahui, tim JQR telah mendistribusikan paket sembako untuk 300 kepala keluarga dan santunan ke tiga keluarga yang meninggal. Dirinya berharap masyarakat yang terdampak bencana bisa pulih dan bangkit serta dapat segera melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya. “Semoga keluarga yang terkena musibah bisa segera bangkit dan dapat kembali beraktivitas seperti sediakala,” tutupnya.

TRIBUNPALU.COM, PALU – Anggota Komisi II DPRD Sulteng melakukan Forum Group Discussion (FGD) untuk membahas Raperda Penanggulangan Bencana Alam, Selasa (28/6/2022) siang.

Bencana alam pada 2018, meninggalkan duka yang teramat dalam bagi Sulawesi Tengah.

Melalui bencana alam tersebut pemerintah bersama DPRD Provinsi Sulawesi Tengah membuat naskah akademik dengan tujuan untuk rancangan peraturan daerah untuk perubahan peraturan daerah nomor 2 tahun 2013 tetang penyelenggaraaan penanggulangan bencana alam.

“Perancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pengabggualan bencana dapat kita selesaikan bersama sehingga dapat mengantisipasi jika terajdi dikemudian hari, ini agar masyarakat dapat merasakannya secara langsung dikemudian hari,” Ujar Yahdi Basma

Yahdi Basma menambahkan rancangan perundang-undangan ini dibuat sebagai tanggung jawab negara.

“Kita membuat rancangan mengenai penanggulangan bencana dibuat sebagai bentuk tangungjawab negara dan hadirnya negara dalam memberikan rasa perlindungan, rasa aman, dan rasa nyaman bagi seluruh rakyat, khususnya yang terkena bencana,” ujar Yahdi Basma

Dalam pembuatan perda tidak boleh bertentangan atau melampaui  dari peraturan yang lebih tinggi di atasnya. (*)

Balikpapan, IDN Times – PLN bersama seluruh BUMN di Kalimantan Timur (Kaltim) sepakat mengoperasikan Posko Siaga Tanggap Bencana Nasional di Kutai Kartanegara (Kukar). Posko siaga ini bertujuan sebagai pusat penanggulangan dan mitigasi bencana ke depannya dipusatkan di tempat ini. 

“Sebagai penugasan dari Kementrian BUMN, PLN mengelola 28 Rumah BUMN yang bisa dijadikan wadah bersama, mulai dari mengembangkan UMKM, Co- Working Space, Basecamp Milenials BUMN dan terakhir sebagai pusat kegiatan Satgas Bencana BUMN untuk memitigasi dan penanggulangan awal saat terjadi bencana,”  kata Senior Manager PLN UIW Kaltimra Efron L Gaol dalam pers rilis.

selengkapnya https://kaltim.idntimes.com

tirto.id – Indonesia memiliki keanekaragaman suku dan budaya. Masing-masing wilayahnya memiliki keunikan dan kearifan lokal (local wisdom) tersendiri. Salah satunya adalah kearifan lokal dalam mitigasi bencana banjir dan longsor di Indonesia.

Kearifan lokal merupakan ide-ide yang muncul dari hasil olah pikir masyarakat setempat (lokal) yang sifatnya bijak, penuh kearifan, dan bernilai baik yang ditanamkan dan diikuti oleh para anggota masyarakatnya.

Kearifan lokal memuat ketentuan-ketentuan khusus yang meliputi nilai, norma, kepercayaan, etika, dan adat-istiadat.
Pengetahuan lokal ini biasanya sudah dipraktikkan secara turun temurun dari generasi ke generasi.

Pengetahuan yang sifatnya tradisional ini digunakan masyarakat setempat untuk dapat beradaptasi dan bertahan hidup di lingkungan yang ada. Disamping itu, hal tersebut juga menjadi dasar dalam melakukan tindakan mitigasi bencana oleh masyarakat lokal.

Mitigasi Bencana Banjir dan Longsor di Indonesia

Berdasarkan Pasal 1 ayat 6 PP Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, mitigasi adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik, maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana.

Adanya perubahan iklim di Indonesia yang terjadi secara terus-menerus mengharuskan masyarakat untuk selalu waspada terhadap kedatangan bencana alam yang dapat menimpa wilayah mereka sewaktu-waktu. Perubahan iklim ini salah satunya menyebabkan adanya intensitas curah hujan yang tinggi di Indonesia.

Dikutip dari laman Pojok Iklim, selain karena faktor letak Indonesia yang strategis dan berada di garis khatulistiwa, curah hujan yang tinggi ini juga disebabkan karena aktivitas penebangan pohon yang dilakukan oleh manusia. Sehingga, hal ini dapat memperparah dan mendatangkan adanya bencana banjir dan tanah longsor.

Untuk itu, pada zaman dahulu nenek moyang kita secara tradisional mengaplikasikan pengetahuan tentang pengelolaan alam dan lingkungan menjadi sebuah tindakan mitigasi bencana. Berikut ini sejumlah kearifan lokal dalam mitigasi bencana banjir dan longsor.

Contoh Kearifan Lokal dalam Mitigasi Bencana Banjir dan Longsor di Indonesia

Berikut ini sejumlah contoh kearifan lokal yang diterapkan turun-temurun di berbagai daerah di Indonesia untuk mitigasi bencana banjir dan longsor.

1. Lamban Langgakh Sebagai Mitigasi Bencana Banjir di Lampung

Lamban langgakh merupakan sebutan untuk rumah panggung di daerah Pesisir Barat, Lampung. Kearifan lokal berupa rumah panggung ini selain digunakan untuk mitigasi bencana gempa dan tsunami, serta juga digunakan untuk mitigasi bencana banjir.

Rumah panggung ini berbahan utama kayu atau papan yang diperkuat dengan pasak dan tiang, serta memiliki ketinggian 2-3 meter di atas permukaan tanah.

Bangunan rumah panggung yang ditinggikan ini dapat menjadi alternatif solusi dalam menghadapi bencana banjir. Sebab, air yang datang ketika banjir tidak akan sampai merendam dan masuk ke rumah warga.

Tradisi membangun rumah panggung selain diterapkan di Pesisir Barat, juga dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Baduy, Banten dan masyarakat Bojongkoneng, Bogor.

2. Repong Damar di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung

Repong damar merupakan kearifan lokal yang mengadaptasi sistem agroforestri kompleks untuk mengelola lahan di hutan secara baik.

Masyarakat di Kabupaten Pesisir, Lampung memiliki larangan tersendiri untuk dapat tetap mengatur dan menjaga kelestarian alam hutan melalui hukum adat.

Masyarakat setempat dilarang menebang pohon damar. Penebangan pohon damar dipercaya akan mendatangkan malapetaka kepada sang penebang.

Namun sebaliknya, apabila masyarakat memperkaya kebun damar dengan menanam tanaman buah lainnya seperti durian, duku, petai, dan yang lainnya, dipercaya panen getah damar akan melimpah.

Dikutip dari tesis yang berjudul “Kearifan Lokal Untuk Mitigasi Bencana pada Masyarakat Rawan Bencana Gempa, Tsunami, Longsor, Banjir di Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung” karya Meri Herlina, fungsi dari repong damar ini sebenarnya adalah sebagai zona penyangga Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) yang digunakan sebagai daerah tangkapan air dan penstabilan iklim.

Salah satu alasannya adalah karena akar pohon damar yang besar, keras, dan tunjam dapat menahan laju tanah jika akan terjadi longsor.

3. Pikukuh Karuhun oleh Masyarakat Baduy, Banten

Pikukuh karuhun merupakan sejumlah aturan atau ketentuan adat yang harus dilaksanakan masyarakat Baduy untuk mencegah terjadinya bencana alam.

Ketentuan pikukuh karuhun ini di antaranya adalah terkait pembuatan bangunan (rumah, jembatan, lumbung, dsb), larangan untuk mengubah jalan air, mengubah kontur tanah, dan meratakan tanah untuk pemukiman.

Dikutip dari artikel “Mitigasi Bencana Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Baduy” dalam Jurnal Penelitian Humaniora (Vol. 19, No. 1, 2014), pada suku Baduy, bangunan rumah panggung terbuat dari bahan kayu, bambu, ijuk, rumbia, dan tanpa menggunakan paku dengan ukuran yang hampir sama masing-masing rumahnya.

Hal tersebut dilakukan masyarakat setempat semata-mata sebagai upaya mitigasi bencana gempa, longsor, banjir, dan kebakaran.

Meskipun wilayah masyarakat Baduy merupakan tempat yang dikenal rawan terkena bencana alam, upaya mitigasi tersebut terbukti berhasil diterapkan dan meminimalisir terjadinya bencana alam di wilayah mereka.

4. Pengklasifikasian Hutan dan Lahan

Masih mengenai kearifan lokal masyarakat Baduy, fungsi hutan dibagi menjadi tiga jenis yakni hutan larangan (kawasan larangan), hutan dungusan atau dudungusan (kawasan perlindungan), dan hutan garapan (kawasan budidaya), seperti diterangkan oleh Permana, dkk di artikel Makara, Sosial Humaniora (Vol. 15, No. 1, 2011) yang berjudul “Kearifan Lokal Tentang Mitigasi Bencana Pada Masyarakat Baduy”.

Hutan larangan merupakan hutan lindung yang tidak dapat dimasuki oleh sembarang orang. Hutan dudungusan adalah kawasan hutan pelestarian yang dianggap keramat sebagai tempat leluhur. Sementara itu, hutan garapan adalah kawasan hutan yang dapat dijadikan ladang (huma) untuk bertani para penduduk Baduy.

Merujuk pada sumber lainnya dari catatan Ruli dan Nandang dalam prosiding “Kajian Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Adat Kampung Naga Dalam Pengelolaan Lingkungan Berbasis Mitigasi Bencana” di Universitas Siliwangi, pengklasifikasian dengan zonasi kawasan hutan dan lahan ini juga diterapkan oleh masyarakat Desa Kampung Naga, Tasikmalaya.

Bedanya di Kampung Naga zona ini terbagi menjadi kawasan suci, kawasan bersih, dan kawasan kotor.

Selain hal tersebut digunakan sebagai upaya mitigasi bencana banjir dan longsor, pembagian hutan ini juga ditujukan untuk menjaga dan melestarikan daerah penyangga agar tetap menghasilkan keseimbangan lingkungan.

5. Tatali Paranti Karuhun oleh Warga Kasepuhan

Dikutip dari artikel “Mitigasi Bencana Longsor pada Komunitas Kesatuan Adat Banten Kidul di Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi” dalam Antologi Pendidikan Geografi (Vol. 1, No. 2, 2013), tradisi tatali paranti karuhun berisi norma-norma dan pengetahuan tentang cara bertani yang dilakukan masyarakat Kasepuhan. Terdapat dua jenis pertanian yang dilakukan, yakni perladangan dan sawah.

Dalam sistem perladangan yang dilakukan warga Kasepuhan, terdapat tahapan nyacar, yaitu tahap penyiapan lahan.

Pada tahap ini, pepohonan yang menutupi lahan sengaja tidak ditebang karena hal itu dianggap pamali oleh warga sekitar.

Jadi, lahan yang sudah siap tersebut tidak akan mengalami perubahan yang mendasar, dan juga tidak akan beralih fungsi ke penggunaan yang lain (deforestasi).

Maka dari itu, sistem perladangan dengan metode tradisi tatali paranti karuhun ini tidak memicu longsor dan sebagai upaya mitigasi bencana longsor.

Selain itu, ada juga sejumlah kearifan lokal warga Kasepuhan lainnya yang digunakan sebagai upaya mitigasi bencana longsor adalah bentengan, lelemahan, ngebeberah, dan talutug.

6. Kepercayaan Masyarakat Desa Bojongkoneng, Bogor

Masyarakat desa Bojongkoneng memiliki kepercayaan tersendiri tentang adanya pamali (hal yang tidak boleh dilakukan) terkait pengrusakan lingkungan.

Menurut kepercayaan mereka, barang siapa yang menebang dan merusak pohon di hutan dan menambang batu, mereka akan diganggu oleh jurigan.

Kepercayaan lainnya berbentuk cerita rakyat yang merupakan prediksi masyarakat mengenai kejadian bencana longsor.

Prediksi tersebut digunakan untuk dapat mengontrol perilaku masyarakat yang ada agar tetap menjaga lingkungannya dan lebih waspada terhadap datangnya bencana alam.

Merujuk pada catatan Randy dkk. dalam “Peran Kearifan Lokal dalam Mitigasi Bencana: Studi Masyarakat dalam Menghadapi Bencana Longsor di Desa Bojongkoneng, Kabupaten Bogor” yang dimuat Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana (Vol. 7, No. 2, 2016), dengan adanya keyakinan tersebut, masyarakat Bojongkoneng secara turun-temurun dibekali dengan keterampilan membuat penahan longsor yang dibuat dari bambu. Ini bertujuan untuk menahan pergerakan tanah dan mengurangi dampak longsor.

Suara.com – Gempa bumi dengan magnitudo 6.1 mengguncang bagian timur Afghanistan pada Rabu (22/06). Otoritas setempat menyebut lebih dari 1.000 orang meninggal dunia. Salah satu korban selamat mengatakan dia kehilangan semua anggota keluarganya.

“Sembilan belas orang keluarga saya meninggal dunia. Saya tidak kuat berbicara tentang hal ini,” kata Bibi Hawa yang masih mendapatkan perawatan di rumah sakit. Bibi adalah satu dari sekitar 1.500 korban luka yang berhasil dievakuasi.

Sistem kesehatan dan ekonomi Afghanistan nyaris kolaps bahkan sebelum gempa terjadi, akibat perang selama bertahun-tahun. Taliban, yang kini menguasai Afghanistan, memohon bantuan internasional. “Kami tidak bisa menangani bencana ini sendirian, kami meminta bantuan kepada pihak internasional,” ujar Wakil Menteri Penanggulangan Bencana Taliban, Mawlawi Syarafuddin Muslim.

bali.jpnn.com, DENPASAR – Kondisi geografis Pulau Bali yang berada pada pertemuan lempeng besar dunia menjadikannya rawan bencana gempa.

Bali kian rentan gempa dan tsunami mengingat wilayahnya berada di wilayah pesisir.

Kawasan yang diketahui paling rawan adalah pesisir di bagian selatan Kota Denpasar, seperti Pantai Sanur, Pantai Mertasari, dan Pantai Serangan.

Sejumlah sistem peringatan dini bencana tsunami pun dirancang sebagai Penanggulangan Risiko Bencana (PRB) dan kesiapsiagaan.

Untuk mengidentifikasi respons masyarakat dalam rantai sistem peringatan dini tsunami ini, Institut Teknologi Bandung (ITB) menerjunkan tim peneliti.

Melalui Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) ITB, sebuah Forum Group Discussion (FGD) dibentuk.

FGD yang dilangsungkan pada Rabu (29/6) secara khusus melibatkan perangkat desa adat, kelurahan, dan banjar se-Kecamatan Denpasar Selatan (Densel).

FGD juga dihadiri langsung Ketua Tim Peneliti ITB Dr. Harkunti P. Rahayu, Sekda Kota Denpasar IB Alit Wiradana, dan Kepala BPBD Kota Denpasar IB Joni Arimbawa..

“Wilayah Denpasar bagian selatan berpotensi terhadap bencana gempa yang bisa memicu tsunami,” kata Sekda Kota Denpasar IB Alit Wiradana.

Upaya peningkatan PRB dan kesiapsiagaan bencana tsunami ini, kata Alit Wiradana, bisa melalui upaya mitigasi menghadapi bencana.

“Salah satu upaya edukasi itu adalah melalui penelitian yang dilakukan para akademisi seperti rekan-rekan ITB ini,” ujarnya.

Di lain sisi, Ketua Tim Peneliti ITB Harkunti P. Rahayu menuturkan saat ini pihaknya tengah melakukan penelitian dan pengkajian.

Yakni berkaitan dengan identifikasi alat komunikasi dan potensi aktor yang ada di masyarakat yang terlibat dalam rantai komunikasi sistem peringatan dini tsunami.

“Berdasarkan penelitian yang sedang kami kerjakan, kami mengadakan FGD ini untuk mengetahui respons masyarakat terhadap peringatan dini tsunami yang diterima,” ulasnya.

Selain itu, Tim Peneliti ITB juga tengah memvalidasi hasil survei monkey tentang alat komunikasi potensi aktor dan peralatan sistem peringatan dini tsunami.

“Melalui FGD ini kami perlu tahu juga apakah di masyarakat terdapat hambatan yang terjadi dalam penerimaan dan penyebarluasan informasi peringatan dini tsunami,” papar Harkunti. (gie/JPNN)