Category: Berita

Jakarta (ANTARA) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mempersiapkan langkah antisipasi dampak bencana menghadapi musim mudik Lebaran 2022.

Dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Rabu, Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto menjelaskan pada masa Ramadhan 2022 ini pemerintah Indonesia memperbolehkan masyarakat untuk melakukan mudik ke kampung halaman.

Namun kegiatan tersebut diharapkan tetap memperhatikan kondisi cuaca dan potensi bencana di wilayah masing-masing, menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada, dan telah melakukan vaksinasi COVID-19 dengan lengkap.

Suharyanto mengatakan untuk mengantisipasi lonjakan kasus seperti periode libur panjang sebelumnya dan mudik aman dari bencana, BNPB/Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Nasional melakukan berbagai strategi, antara lain mengerahkan tim dan relawan serta BPBD setempat untuk bersiap siaga di daerah rawan bencana.

“BNPB mengerahkan tim relawan dan BPBD untuk bersiap siaga di wilayah-wilayah yang rawan bencana,” ujar Suharyanto saat diskusi dengan Forum Pemimpin Redaksi Media melalui sambungan virtual di Nusa Dua, Bali, Rabu.

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA – Persiapan menjadi tuan rumah dari penyelenggaraan pertemuan Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) ke-7 tahun 2022 terus dimatangkan.

Menteri Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, sebagai tuan rumah GPDRR Tahun 2022, panduan pelaksanaan terhadap pengurangan risiko bencana sangat penting, apalagi Indonesia berada di ring of fire.

Dimana Indonesia lebih rentan terhadap bencana seperti gunung meletus dan gempa bumi.

“Tentu ini merupakan langkah untuk memperkokoh Indonesia sebagai negara yang berpengalaman dalam penanggulangan bencana,” ujar Menko PMK saat konferensi pers usai melaksanakan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (RTM) Evaluasi Persiapan Pelaksanaan GPDRR Ke-7 Tahun 2022 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Kamis (21/4/2022) petang kemarin.

Pada RTM tersebut, setidaknya ada delapan bidang yang dibahas, antara lain bidang substansi, acara persidangan dan registrasi, penyelenggara acara VVIP, media dan humas, program pendamping, pengamanan, sekretariat dan lainnya.

RTM dilakukan guna memonitoring, mengevaluasi, sekaligus menghimpun berbagai macam tren baru penanganan kebencanaan.

“Dengan dipercayanya Indonesia sebagai tuan rumah forum internasional ini, menjadi momentum untuk memperkuat mitigasi, praktik baik pengurangan resiko bencana, termasuk penanggulangan bencana secara global dan nasional. Maka dari itu harus kita persiapkan dengan matang,” imbuh Menko PMK Muhadjir.

Saat ini di GPDRR 2022 terkonfirmasi akan dihadiri oleh United Nations Deputy Secretary-General Amina J. Mohammed dan President of United Nations General Assembly Abdulla Sahid, diharapkan Sekjen PBB juga dapat hadir pada forum internasional tersebut.

“Perlu dipastikan agar pelayanan, fasilitasi, dan agenda tamu negara pada GPDRR 2022 berjalan dengan baik,” ungkap Muhadjir.

Adapun hingga 12 April 2022, sebanyak 3.142 delegasi telah mendaftar untuk hadir dalam GPDRR 2022 dan sebanyak 1.863 undangan sudah terakreditasi.

Jakarta (ANTARA) – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI Yasonna Hamonangan Laoly memaparkan kesiapan dari Direktorat Jenderal Imigrasi menjelang Konferensi Internasional Pengurangan Risiko Bencana (GPDRR) di Bali pada 23-28 Mei 2022.

“Khusus terkait keimigrasian, sejak kedatangan di bandara, pemberian visa, dan penyediaan 50 orang staf yang telah kami seleksi untuk melaksanakan registrasi bagi semua delegasi dan peserta pertemuan,” kata Menkumham Yasonna H Laoly melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Hal tersebut disampaikan Yasonna pada rapat koordinasi terkait kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah kegiatan Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR).

Ia mengatakan kebijakan pemerintah dalam hal keimigrasian sangat dinamis mengikuti perkembangan pandemi COVID-19. Saat ini, Indonesia sudah lebih terbuka untuk kunjungan orang asing khususnya terkait wisata dan bisnis untuk pemulihan ekonomi nasional.

Mengenai kebijakan visa untuk delegasi atau peserta GPDRR, pemegang paspor diplomatik dan dinas yang berasal dari 91 negara mitra dengan perjanjian bebas visa, dan pemegang laissez passer dapat masuk ke Indonesia tanpa visa diplomatik dan dinas selama maksimal 30 hari.

Kebijakan itu harus memenuhi syarat dokumen pendukung nota diplomatik penugasan atau keterangan kunjungan dari kementerian luar negeri/institusi negara asing yang berwenang, atau surat registrasi sebagai peserta GPDRR dari United Nation (UN).

Sedangkan untuk pemegang paspor biasa, kata dia, atau dari negara-negara yang masuk dalam daftar 43 negara yang memperoleh Visa on Arrival (VoA) dengan biaya visa Rp500 ribu, dan menunjukkan surat untuk registrasi sebagai peserta GPDRR dari UN.

Yasonna mengatakan untuk pemegang paspor biasa yang tidak termasuk dalam daftar VoA dapat mengajukan visa melalui perwakilan RI di luar negeri dengan biaya Rp2 juta.

Kemudian, untuk calling visa tetap dengan prosedur yang berlaku melalui tim koordinasi kunjungan orang asing untuk delapan negara yaitu Afganistan, Guinea, Israel, Korea Utara, Kamerun, Liberia, Nigeria dan Somalia.

Tidak hanya itu, visa bagi jurnalis juga diberikan sesuai prosedur yang berlaku selama ini melalui perwakilan RI di luar negeri.

Petugas registrasi yang disediakan oleh Kemenkumham akan bekerja sama dengan UN untuk melakukan registrasi dan pembuatan tanda pengenal bagi seluruh delegasi/peserta sejak 2-3 hari sebelum pertemuan dimulai.

GPDRR dilaksanakan setiap dua tahun dalam upaya memperkuat komitmen global dan sebagai forum berbagi praktik terbaik untuk meningkatkan kapasitas negara guna mengurangi risiko bencana.

Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan GPDRR Ke-7 pada 23-28 Mei 2022 yang akan diselenggarakan di Bali Nusa Dua Convention Centre. Presiden Joko Widodo akan membuka pertemuan pada 25 Mei 2022 yang juga akan dihadiri oleh Wakil Sekjen PBB.

Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita humaniora pada Kamis (21/4) yang masih menarik telah dirangkum untuk anda simak kembali. Di antaranya, ada warta mengenai Reutgers Indonesia yang fokus Hak dan Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR).

Terdapat pula warta mengenai pertemuan Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022 yang dianggap dapat memperkokoh Indonesia sebagai negara berpengalaman dalam penanggulangan bencana.

Beberapa berita tersebut dapat anda simak melalui tautan berikut ini:

Ruang Temu Generasi Sehat (Rutgers) Indonesia menyatakan, negara kita salah satu negara dengan jumlah absolut perkawinan anak tertinggi, sehingga pihaknya berfokus untuk meningkatkan Hak dan Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) serta mencegah Kekerasan Berbasis Gender dan Seksual (KBGS) pada perempuan.

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur KH Moh Hasan Mutawakkil Alallah menerima kedatangan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo, Kamis.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thorir meluncurkan implementasi Respectful Workplace Policy (RWP) di sela-sela kegiatan menyapa Srikandi BUMN pada peringatan Hari Kartini 2022.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menegaskan gerakan “Vaksinasi Booster Satu Juta Dosis” yang diluncurkan Kemenag, PBNU dan Polri merupakan ikhtiar dalam menciptakan mudik yang sehat dan aman.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan pertemuan Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022 merupakan langkah memperkokoh Indonesia sebagai negara berpengalaman dalam penanggulangan bencana.

Indonesia mematangkan persiapan menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) tahun 2022. Kegiatan yang direncanakan diadakan di Bali ini merupakan pertemuan ke-7 dari forum dua tahunan yang digagas oleh Badan PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana atau United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR).

Bagi Indonesia sebagai tuan rumah GPDRR tahun 2022, panduan pelaksanaan terhadap pengurangan risiko bencana sangat penting, apalagi Indonesia berada di ring of fire. Di mana Indonesia lebih rentan terhadap bencana seperti gunung meletus dan gempa bumi.

Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Infokom PMK), Kementerian Komunikasi dan Informatika Wiryanta mengatakan, dengan dipercayanya Indonesia sebagai tuan rumah forum internasional ini, menjadi momentum untuk memperkuat mitigasi, praktik baik pengurangan resiko bencana, termasuk penanggulangan bencana secara global dan nasional.

“Forum GPDRR menjadi ajang kolaborasi untuk tangguh bencana. Indonesia dan seluruh negara di dunia membahas pentingnya mitigasi, belajar praktik baik dan pengurangan risiko bencana dalam upaya mencapai ketangguhan bencana dan pembangunan yang berkelanjutan,” kata dia.

Untuk mencegah terjadinya penularan Covid-19, dalam pelaksanaannya nanti, Kepala BNPB Suharyanto menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan GPDRR akan menerapkan sistem bubble. Para delegasi harus memenuhi syarat telah divaksinasi dosis penuh, negatif Covid-19 berdasarkan hasil tes PCR, dan hanya beraktivitas di kawasan bubble yakni di kawasan Nusa Dua, Bali.

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menyelenggarakan pertemuan internasional yang rencananya dihadiri delegasi dan peserta dari 193 negara, serta ini dapat berlangsung aman dan nyaman dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat di tengah kondisi pandemi Covid-19.

Selain pembahasan strategis tentang mitigas bencana alam, forum GPDRR juga diharapkan menjadi kesempatan untuk mencari solusi bersama dalam penanganan bencana non alam dalam konteks Pandemi Covid-19. Badan Dunia berkolaborasi dengan pemangku kepentingan akan membahas studi kasus berbagai negara yang berhasil melakukan penanganan bencana non alam dalam kerangka pengendalian pandemi Covid-19.

Pembahasan di dalam forum GPDRR akan dibagi dalam empat klaster. Pertama adalah ancaman bencana alam klaster geologi dan vulkanologi. Gempa bumi dan gunung berapi itu masuk dalam klaster yang dikategorikan klaster pertama.

REPUBLIKA.CO.ID,MALANG — Pemerintah Kota Malang, Jawa Timur, berupaya mengurangi risikobencana hidrometeorologi, dengan melakukan pembersihan sedimen dan sampah dari saluran air yang ada di kawasan itu.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Pemkot Malang Diah Ayu Kusumadewi mengatakan pengerukan dengan menggunakan alat berat tersebut merupakan langkah antisipasi terjadinya bencana banjir, khususnya di Kecamatan Lowokwaru. “Kami tentu tidak berharap ada kondisi ekstrem. Pengerukan untuk membersihkan sedimen dan sampah dengan alat berat ini dilakukan sebagai antisipasi,” katanya, Kamis (21/4/2022).

Diah menjelaskanpengerukan belasan kubik sedimen dan sampah dari saluran air di kawasan Bukirsari tersebut dilakukan karena memiliki keterkaitan dengan jaringan saluran air yang ada di Jalan S Parman.

Ia berharap, pembersihan sedimen dan sampah tersebut bisa mengurangi munculnya genangan air pada saat terjadi hujan dengan intensitas tinggi pada lokasi lain dalam jaringan terhubung dengan kawasan Bukirsari.

Ia menambahkan, salah satu tantangan pengerukan adalah akses masuk alat berat yang terbatas mengingat ruang-ruang di kanan kiri saluran banyak bangunan. Pihaknya akan terus berupaya, termasuk membuat akses sementara agar alat berat bisa masuk.

“Kami juga sedang berkomunikasi dengan beberapa instansi terkait untuk kebutuhan tambahan alat berat dan koordinasi pengerukan di saluran irigasi yang di luar kewenangan Pemkot”, ujarnya.

Ia memastikan bahwa Satgas Drainase DPUPRPKP Pemkot Malang juga terus berkeliling membersihkan saluran demi saluran, bekerja sama dengan satgas tingkat kecamatan, badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) dan berbagai elemen masyarakat lainnya.

Stasiun Klimatologi Karangploso meminta masyarakat untuk waspada akan potensi bencana hidrometeorologisebagai dampak dari cuaca ekstrem di Malang Raya, seperti genangan sesaat, angin kencang, tanah longsor, pohon tumbang, hingga banjir kiriman dari aliran hulu Sungai Brantas.

Masyarakat Kota Malang juga diminta meningkatkan kewaspadaan dengan secara rutin memantau perkembangan cuaca dari aplikasi dan radar cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Jakarta – Presiden Bank Dunia menyatakan bahwa manusia menghadapi bencana krisis pangan yang timbul akibat invasi Rusia ke Ukraina.

Dia mengatakan bahwa rekor kenaikan harga pangan akan mendorong ratusan juta orang ke dalam jurang kemiskinan dan pemenuhan asupan gizi yang lebih rendah jika krisis berlanjut.

Menyadur BBC, Jumat (21/4/2022), Bank Dunia menghitung harga pangan mungkin akan meroket tajam, sekitar 37%. Itu akan memberi pukulan paling keras kepada orang miskin. Mereka akan makan lebih sedikit dan memiliki lebih sedikit uang untuk hal lain seperti sekolah.

Dalam sebuah wawancara dengan BBC, Malpass yang memimpin lembaga yang bertanggung jawab atas pengentasan kemiskinan global, mengatakan dampak pada orang miskin menjadikannya jenis krisis yang tidak adil. Itu juga berlaku untuk COVID-19.

“Ini bencana manusia, artinya nutrisi turun. Tapi kemudian itu juga menjadi tantangan politik bagi pemerintah yang tidak bisa berbuat apa-apa, mereka tidak menyebabkannya dan mereka melihat harganya naik,” katanya di sela-sela pertemuan IMF-Bank Dunia di Washington.

Signifikannya kenaikan harga kata dia mempengaruhi makanan dari semua jenis minyak yang berbeda, biji-bijian, dan kemudian masuk ke tanaman lain, tanaman jagung. Sebab harga-harga pangan tersebut naik ketika harga gandum naik.

Dia menjelaskan ada cukup makanan di dunia untuk memberi makan semua orang, dan stok global mencukupi menurut standar sejarah. Tetapi harus ada proses berbagi atau penjualan untuk membawa makanan ke tempat yang dibutuhkan.

Malpass juga melarang negara-negara untuk mensubsidi produksi atau membatasi harga. Sebaliknya, katanya, fokusnya harus pada peningkatan pasokan pupuk dan makanan di seluruh dunia, di samping bantuan yang ditargetkan untuk orang-orang yang paling miskin.

Cianjur (ANTARA) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Cianjur, Jawa Barat, berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menyiagakan alat berat di titik rawan bencana alam di sepanjang jalur mudik Cianjur, sebagai upaya penanganan cepat saat terjadi bencana.

Sekretaris BPBD Cianjur, Rudi Wibowo saat dihubungi Kamis, mengatakan berdasarkan informasi dari BMKG intensitas hujan hingga akhir bulan April masih tinggi disertai angin kencang, sehingga berpotensi terjadinya bencana alam.

“Karena sebagian besar wilayah Cianjur masuk dalam zona merah bencana, termasuk jalur yang akan dilalui pemudik mulai dari utara hingga selatan termasuk rawan terjadi bencana, sehingga kami imbau pemudik yang melintas untuk ekstra waspada saat melintas,” katanya.

Namun untuk penanganan cepat, pihaknya berkoordinasi dengan dinas terkait di Pemkab Cianjur, Pemprov Jabar dan pusat, untuk menyiagakan alat berat di wilayah utara dan selatan, sebagai upaya antisipasi ketika terjadi bencana, sehingga tidak sampai terisolir.

Untuk pengawasan dan pemantauan hingga saat ini, pihaknya masih menyiagakan sekitar 1.000 orang Relawan Tangguh Bencana (Retana) di masing-masing kecamatan dan desa. Bahkan mereka akan dilibatkan dalam pengawasan jalur rawan bencana di wilayah selatan menjelang dan setelah Lebaran.

“Kita akan siagakan relawan di titik rawan longsor yang dapat memutus akses mudik khusus di jalur selatan Cianjur seperti Sukanagara, Pagelaran, Cibinong hingga Naringgul. Mereka akan bertugas bersama TNI/Polri untuk mengimbau pengguna jalan atau pemudik untuk ekstra hati-hati,” katanya.

Pihaknya mengimbau warga di wilayah rawan bencana, segera melapor jika melihat tanda alam akan terjadi bencana ke aparat setempat atau langsung ke BPBD Cianjur dan segera melakukan evakuasi mandiri.

“Kita siagakan relawan termasuk melakukan tindakan evakuasi ketika terjadi bencana,” katanya.

Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersiap mengantisipasi bencana saat mudik Lebaran 2022. Persiapan dengan mengerahkan tim, relawan, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

“BNPB mengerahkan tim relawan dan BPBD untuk bersiap siaga di wilayah-wilayah yang rawan bencana,” kata Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto dikutip dari Antara, Kamis, 21 April 2022.

BNPB telah mengeluarkan peta mudik aman bencana disertai kontak BPBD terdekat. Hal tersebut diharapkan mempermudah masyarakat mengetahui potensi bencana saat mudik.

“Sudah terpetakan daerah mana yang rawan banjir, longsor, dan bencana lainnya. Peta ini dapat diakses di Inarisk BNPB,” kata Suharyanto.

Selain bencana alam, BNPB melakukan upaya pencegahan bencana nonalam covid-19. Masker dibagikan fasilitas publik dan pengawasan protokol kesehatan di pos pelayanan mudik hingga tempat wisata diperketat.

Di sisi lain, Suharyanto meminta pemudik yang belum vaksinasi covid-19 dapat mengakses posko vaksinasi di beberapa titik jaur mudik. 

“Jika ditemukan ada pemudik yang belum vaksin, pemudik tidak akan diputarbalikan ke rumah namun disiapkan pos-pos vaksinasi di beberapa titik jalur mudik untuk menyediakan vaksinasi di tempat bagi pemudik tersebut sebelum melakukan perjalanan,” kata dia. 

Dia mengimbau pemudik mengunduh aplikasi PeduliLindungi dan mengisi Electronic Health Alert Card (EHAC). Pihaknya bakal melakukan pengecekan acak ke pemudik.

“Pemudik diwajibkan mengisi EHAC di aplikasi PeduliLindungi dan yang diperbolehkan lewat adalah kategori hijau, jika kategori merah harus memiliki hasil PCR atau Antigen,” kata Suharyanto. 

(ADN)

Jakarta – Satgas Penanganan COVID-19 mengeluarkan aturan perjalanan mudik Lebaran 2022 terbaru. Ada ketentuan tambahan mengenai perjalanan khusus untuk anak usia 6-17 tahun.

Bagi anak di bawah usia 18 tahun, mereka tak perlu tes COVID-19 baik PCR atau antigen sebelum melakukan perjalanan mudik. Namun, harus menunjukkan sertifikat vaksin kedua. Ketentuan ini berlaku di semua moda transportasi baik darat, laut, dan udara.

Berikut aturan lengkap terbaru perjalanan dalam negeri per 19 April 2022:

• PPDN yang telah mendapatkan vaksinasi dosis ketiga (booster) tidak wajib menunjukan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen.
• PPDN yang telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua wajib menunjukkan hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 x 24 jam atau hasil negatif tes RT PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan.
• PPDN yang telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama wajib menunjukan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan.
• PPDN dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksinasi wajib menunjukan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan, dan persyaratan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi Covid-19.
• PPDN dengan usia di bawah 6 tahun dikecualikan terhadap ketentuan vaksinasi dan tidak wajib menunjukan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen, namun wajib melakukan perjalanan dengan pendamping perjalanan yang telah memenuhi ketentuan vaksinasi dan pemeriksaan COVID-19 serta menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
• PPDN dengan usia 6-17 tahun dan telah menerima vaksin dosis kedua dikecualikan terhadap kewajiban menunjukkan hasil negatif rapid test antigen, namun wajib melampirkan kartu/sertifikat vaksin dosis kedua.

Selain vaksin booster, syarat wajib lainnya yang harus dipenuhi yakni mengisi e-HAC. Seluruh moda transportasi akan wajib melakukan pengisian e-HAC untuk melanjutkan perjalanan.

Petugas di seluruh moda transportasi akan memeriksa status kelayakan perjalanan melalui e-HAC yang telah diisi oleh para pemudik sehari atau sesaat sebelum melakukan perjalanan. Khusus bagi pelaku perjalanan dengan kendaraan pribadi, pemeriksaan akan diberlakukan sistem secara acak.

Aturan pengisian eHAC ini tidak diwajibkan bagi anak berusia 6 tahun ke bawah yang dibebaskan dari syarat vaksinasi dan tidak wajib melakukan tes antigen atau RT-PCR sebagai syarat perjalanan.

“Masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik, baik dengan moda transportasi darat, laut dan udara wajib mengisi eHAC sebagai syarat untuk melanjutkan perjalanan,” kata Chief of DTO Kemenkes RI, Setiaji.