Category: Berita

REPUBLIKA.CO.ID, BANJARBARU — Sebanyak lima kabupaten terdampak banjir di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mendapatkan dana bantuan dari pemerintah pusat sebesar Rp 66 miliar. Anggaran itu diberikan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar di Kabupaten Banjarbaru, Kamis (20/5), mengatakan, dana bantuan stimulus tersebut, dimanfaatkan untuk pembangunan dan renovasi rumah 3.942 warga terdampak banjir di lima kabupaten. Lima kabupaten tersebut, meliputi Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Tengah (HST), Tanah Laut, dan Balangan.

“Bantuan ini merupakan tahap pertama dari pemerintah pusat. Selanjutnya, kami akan memastikan penyaluran dana ini sesuai tata kelola dana dan ketentuan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan, bisa berjalan dengan baik,” kata Roy.

Menurut Roy, pihaknya mulai menyusun petunjuk teknis sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing. “Kami juga akan meminta BNPB untuk membantu membuat timeline dan pengawasan. Seperti pekerjaan pada pekan pertama, dan pekan selanjutnya harus terencana. “Sampai seluruh tahap selesai,” katanya.

Roy menyampaikan, dana yang telah ditransfer ke daerah, dimanfaatkan khusus untuk pembangunan rumah saja. Sedangkan biaya pendampingan, seperti pelaksanaan monitoring didukung menggunakan dana pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota.

“Semoga dana bantuan ini bisa kita serap secara maksimal, dan bisa berjalan dengan baik serta dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas,” ujar Roy.

Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Rifai saat rapat koordinasi finalisasi penyaluran bantuan perumahan akibat bencana banjir Kalsel mengatakan, dari 12 kabupaten/kota yang diusulkan, baru lima daerah yang dapat direalisasikan rekontruksi infrastruktur dan pemukiman.

“Dari data, ada 3.942 yang menerima alokasi anggaran dari pembiayaan Rp 66 miliar tersebut, dan saya ingin memastikan ini segera dilakukan penyusunan teknisnya, karena waktu penyelenggaraannya sangat singkat yakni paling lama dua sampai tiga bulan,” kata Rifai.

REPUBLIKA.CO.ID, CIBINONG — Pemerintah Bogor, Jawa Barat membuktikan keseriusan menangani tudingan daerah setempat sebagai penyebab potensi banjir wilayah sekitarnya, melalui pembangunan sejumlah waduk.

Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan daerah setempat kerap disalahkan saat musim hujan yang kemudian mengakibatkan banjir di kawasan hilir, seperti DKI Jakarta.

“Kami juga sudah kerja sama dan komunikasi dengan daerah tetangga, seperti Bekasi, Jakarta, dan Depok untuk berkolaborasi menangani kawasan hulu di Kabupaten Bogor,” kata Ade.

Ia mengaku rela kehilangan area persawahan demi mengurangi potensi banjir di DKI Jakarta dengan membangun sejumlah waduk. “Meskipun harus mengorbankan beberapa lahan sawah, seperti di Cibeet dan Cijurey, tapi untuk kepentingan bersama, maka harus ada yang dikorbankan sawahnya meski memiliki potensi bagus,” ujar dia.

Dia menyebut beberapa waduk yang tengah dibangun di Kabupaten Bogor, yaitu Waduk Sukamahi dan Cipayung di Megamendung, Waduk Cibeet di Kecamatan Cariu, Waduk Cijurey di Kecamatan Tanjungsari, dan Waduk Narogong di Kecamatan Citeureup.

Ia mengatakan demi pembangunan waduk-waduk itu, akan ada beberapa area sawah beralih fungsi. Ia menyatakan waduk itu akan efektif sebagai penampung air kala hujan dan menjadi sumber air untuk sawah-sawah di sekitarnya saat musim kemarau.

Ia mengaku jengah karena Kabupaten Bogor kerap dituding sebagai biang keladi banjir. Ia mengakui bahwa Bogor berada di hulu yang aliran sungainya langsung menuju Jakarta. Oleh karena itu, ia selalu berupaya melakukan konservasi di daerah aliran sungai (DAS).

“Kabupaten Bogor memiliki sembilan aliran sungai. Cisadani dan Ciliwung itu langsung mengalir ke Jakarta. Ada juga yang lintasan seperti Sungai Cileungsi, Cikeas, Cidurian, Ciaruten, Cibeet. Ini juga sering dituding jadi biang banjir. Makanya ayo sama-sama kita perbaiki kawasan hulu. Jangan kami terus disalahkan,” katanya.

Nationalgeographic.co.id—Sebuah syair tuturan lisan bertajuk Smong dari Pulau Simeuleu menarik perhatian Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia. Petikan syair tentang smong atau tsunami yang dituturkan masyarakat Pulau Simeulue itu adalah sebagai berikut.

Enggel mon sao curito (Dengarlah sebuah cerita)
Inang maso semonan (Pada jaman dahulu)
Manoknop sao fano (Tenggelam satu desa)
Uwi lah da sesewan (Begitu mereka tuturkan)
Unen ne alek linon (Diawali gempabumi)
Fesang bakat ne mali (Disusul ombak besar sekali)
Manoknop sao hampong (Tenggelam seluruh negeri)
Tibo-tibo mawi (Tiba-tiba saja)
Anga linon ne mali (Jika gempabuminya kuat)
Uwek suruik sahuli (Disusul air laut yang surut)
Maheya mihawali (Maka segeralah cari)
Fano me singa tenggi (Tempat kalian yang lebih tinggi)
Ede smong kahanne (Itulah ‘smong’ namanya)
Turiang da nenekta (Sejarah nenek moyang kita)
Miredem teher ere (Ingatlah ini betul-betul)
Pesan dan navi da (Pesan dan nasihatnya)

Pada Selasa, 20 April 2021, Kepala BNPB Doni Monardo melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Simeulue, Pulau Simeulue, Provinsi Aceh. Doni beserta rombongan terbang dari Banda Aceh dan mendarat di Simeulue melalui Bandara Lasikin pukul 17.30 WIB.

Heri Mardinal/Getty Images

Pemandangan Aceh setelah dihantam gempa bumi dan tsunami pada 2004.

Setelah menginjakkan kaki di Simeulue, Doni langsung disambut dengan kalungan syal hasil kerajinan tangan warga lokal oleh Bupati Simeulue Erli Hasan. Kehadiran Doni di pulau lepas pantai barat Aceh yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia itu secara khusus untuk mempelajari tentang hakikat smong atau fenomena tsunami dalam bahasa dan kearifan lokal setempat.

“Kami ingin belajar apa yang dimiliki Simeulue tentang kearifan lokalnya dalam menghadapi fenomena alam khususnya ‘smong’ atau tsunami,” ucap Doni kepada Bupati Erli setibanya di Bandara Lasikin, seperti dalam keterangan tertulis BNPB.

Simeulue memang menjadi nama daerah yang acap kali Doni sebut dalam kunjungan kerja ke beberapa wilayah. Nama daerah ini khususnya kerap ia sebut dalam rangka penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan gempabumi dan tsunami.

Hal menarik yang memantik perhatian Doni sehingga merasa harus datang ke Simeulue ini adalah kearifan budaya lokal yang dirawat masyarakatnya secara turun temurun terkait upaya penyelamatan dan evakuasi mandiri besar-besaran dari gelombang pasang air laut yang diawali oleh gempabumi. Kearifan lokal ini tersimpan baik dalam syair cerita smong.

Heri Mardinal/Getty Images

Sisa-sisa tsunami Aceh.

Menurut catatan, istilah “smong” mulai dikenal masyarakat sejak 4 Januari 1907. Kala itu terjadi tragedi tsunami yang melanda wilayah perairan Simeulue.

Peristiwa itu berhasil direkam dalam buku Belanda berjudul S-Gravenhage karya Martinusnijhif pada tahun 1916, yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia.

Dari peristiwa tersebut, masyarakat Simeulue kemudian menyampaikan peringatan tradisional tsunami melalui “tutur” atau lisan secara turun temurun dari generasi ke generasi sehingga menjadi memori kolektif. Bahkan riwayat syair tentang smong dapat ditemukan pada senandung pengantar tidur anak-anak di Pulau Simeulue.

Pada peristiwa Tsunami Aceh 2004 silam, Pulau Simeulue juga menjadi salah satu wilayah yang terkena gelombang tsunami pertama kali. Lebih dari 1.700 rumah hancur tersapu tsunami yang dipicu oleh gempabumi berkekuatan 9,1-9,3 skala magnitudo, akan tetapi jumlah korban jiwa yang meninggal di pulau itu “hanyalah” 6 jiwa.

Dalam pemodelan sederhana, apabila rata-rata penghuni satu rumah adalah 5 jiwa, maka total manusia di Simeuleu yang rumahnya diterjang Tsunami Aceh 2004 kala itu lebih dari 8.500 jiwa, atau sekitar 10 persen dari jumlah total penduduk Simeulue pada saat itu.

Dari perhitungan tersebut, maka dapat disimpulkan pada saat itu ada proses evakuasi besar-besaran secara mandiri dalam kurun waktu kurang dari 10 menit secara serempak di seluruh wilayah Pulau Simeulue. Peristiwa mobilisasi penduduk secara massal tersebut menjadi luar biasa, mengingat infrastruktur telekomunikasi sangat terbatas pada saat itu.

Setelah menginjakkan kaki di Simeulue, Doni langsung disambut dengan kalungan syal hasil kerajinan tangan warga lokal oleh Bupati Simeulue Erli Hasan. Kehadiran Doni di pulau lepas pantai barat Aceh yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia itu secara khusus untuk mempelajari tentang hakikat smong atau fenomena tsunami dalam bahasa dan kearifan lokal setempat.

“Kami ingin belajar apa yang dimiliki Simeulue tentang kearifan lokalnya dalam menghadapi fenomena alam khususnya ‘smong’ atau tsunami,” ucap Doni kepada Bupati Erli setibanya di Bandara Lasikin, seperti dalam keterangan tertulis BNPB.

Simeulue memang menjadi nama daerah yang acap kali Doni sebut dalam kunjungan kerja ke beberapa wilayah. Nama daerah ini khususnya kerap ia sebut dalam rangka penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan gempabumi dan tsunami.

Hal menarik yang memantik perhatian Doni sehingga merasa harus datang ke Simeulue ini adalah kearifan budaya lokal yang dirawat masyarakatnya secara turun temurun terkait upaya penyelamatan dan evakuasi mandiri besar-besaran dari gelombang pasang air laut yang diawali oleh gempabumi. Kearifan lokal ini tersimpan baik dalam syair cerita smong.

Menurut catatan, istilah “smong” mulai dikenal masyarakat sejak 4 Januari 1907. Kala itu terjadi tragedi tsunami yang melanda wilayah perairan Simeulue.

Peristiwa itu berhasil direkam dalam buku Belanda berjudul S-Gravenhage karya Martinusnijhif pada tahun 1916, yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia.

Dari peristiwa tersebut, masyarakat Simeulue kemudian menyampaikan peringatan tradisional tsunami melalui “tutur” atau lisan secara turun temurun dari generasi ke generasi sehingga menjadi memori kolektif. Bahkan riwayat syair tentang smong dapat ditemukan pada senandung pengantar tidur anak-anak di Pulau Simeulue.

Pada peristiwa Tsunami Aceh 2004 silam, Pulau Simeulue juga menjadi salah satu wilayah yang terkena gelombang tsunami pertama kali. Lebih dari 1.700 rumah hancur tersapu tsunami yang dipicu oleh gempabumi berkekuatan 9,1-9,3 skala magnitudo, akan tetapi jumlah korban jiwa yang meninggal di pulau itu “hanyalah” 6 jiwa.

Dalam pemodelan sederhana, apabila rata-rata penghuni satu rumah adalah 5 jiwa, maka total manusia di Simeuleu yang rumahnya diterjang Tsunami Aceh 2004 kala itu lebih dari 8.500 jiwa, atau sekitar 10 persen dari jumlah total penduduk Simeulue pada saat itu.

Dari perhitungan tersebut, maka dapat disimpulkan pada saat itu ada proses evakuasi besar-besaran secara mandiri dalam kurun waktu kurang dari 10 menit secara serempak di seluruh wilayah Pulau Simeulue. Peristiwa mobilisasi penduduk secara massal tersebut menjadi luar biasa, mengingat infrastruktur telekomunikasi sangat terbatas pada saat itu.

KOMPAS.com – Bencana kekeringan menyebabkan pepohonan mati dan sumber air mengering. Akibatnya masyarakat kesusahan dalam mendapatkan pasokan air dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Kekeringan tidak hanya menyusahkan masyarakat dalam mendapatkan air, tetapi juga membuat banyak masyarakat kehilangan pekerjaan.

Contohnya petani yang mengalami gagal panen, sehingga hasil produksi menurun dan warganya terancam kelaparan.

Kekeringan dan gejalanya

Menurut Djauhari Noor dalam buku Pengantar Mitigasi Bencana Geologi (2014), kekeringan merupakan bencana yang disebabkan oleh minimnya ketersediaan air, sehingga kebutuhan air manusia dan makhluk hidup tidak bisa tercukupi.

Bencana kekeringan memiliki dua ciri utama, yaitu:

1. Curah hujan di suatu kawasan mengalami penurunan atau di bawah normal.
2. Pasokan air di suatu daerah mulai berkurang, biasanya diukur dari tingkat elevasi atau ketinggian permukaan air.

Kekeringan sangat berdampak pada kesehatan tubuh manusia, tumbuhan dan hewan. Jumlah pangan juga cenderung menurun saat kekeringan karena produksi pertanian mengalami gagal panen atau lainnya. 

Proses mitigasi bencana kekeringan

Agar bisa meminimalisir dampak bencana kekeringan, diperlukan serangkaian proses mitigasi bencana kekeringan. Bagaimana prosesnya?

Melansir dari situs BPBD DIY, proses mitigasi bencana kekeringan memerlukan peran pemerintah dan masyarakat daerah tersebut. Jika keduanya saling bekerja sama dan melengkapi, maka dampak buruk kekeringan bisa diminimalisir.

Upaya mitigasi bencana diawali dengan langkah-langkah pemerintah, seperti berikut:

1. Penyusunan peraturan pemerintah yang berisikan pengaturan sistem pengiriman data iklim dari daerah ke tingkat pusat.
2. Penyusunan perda atau peraturan daerah. Isinya berupa penetapan skala prioritas penggunaan air berdasarkan historical right serta asas keadilan.
3. Pembentukan posko kekeringan di tingkat pusat dan daerah.
4. Penyediaan anggaran khusus untuk pengembangan jaringan pengamatan iklim di kawasan rawan kekeringan.
5. Pengembangan jaringan pengamatan iklim di kawasan rawan kekeringan.
6. Pemberlakukan sistem reward dan punishment untuk warga yang melakukan upaya konservasi atau rehabilitasi sumber daya air serta hutan.
   

Proses mitigasi bencana ini bisa dibarengi dengan upaya masyarakat dalam meminimalisir dampak bencana kekeringan, yakni:

1. Memanfaatkan sumber daya air secara lebih efektif dan efisien.
2. Memprioritaskan penggunaan air untuk keperluan minum dan masak atau keperluan air bersih lainnya.
3. Menanam banyak pohon di sekitar kawasan rawan kekeringan.
4. Membuat waduk yang disesuaikan dengan kondisi geografisnya.
5. Memperbanyak daerah resapan air.
6. Melakukan panen dan konservasi air. Panen berarti menampung banyak air hujan atau air saat curah hujannya tinggi. Konservasi artinya menggunakan air secara hemat dan sesuai kebutuhan.

Cilacap (ANTARA) – Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) Nasional Tahun 2021 dipusatkan di Cilacap, Jawa Tengah, pada 26-27 April, kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap Tri Komara Sidhy.

“Cilacap dipercaya sebagai tuan rumah peringatan HKB Nasional Tahun 2021. HKB yang diperingati setiap 26 April ini akan diisi dengan kegiatan simulasi bencana gempa bumi dan tsunami,” kata Tri Komara saat dihubungi di Cilacap, Selasa.

Ia mengatakan kegiatan tersebut semula akan digelar secara serentak di dua desa dan lima kelurahan se-Kabupaten Cilacap pada hari Senin (26/4), pukul 10.00 WIB, dengan dihadiri oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo.

Oleh karena pada hari Senin (26/4) ada agenda rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo, kata dia, Kepala BNPB Doni Monardo baru bisa hadir di Cilacap pada hari Selasa (27/4), sehingga kegiatan simulasi tersebut akhirnya dilaksanakan dalam dua hari.

Dalam hal ini, kegiatan simulasi bencana pada Senin (26/4) dilaksanakan di Desa Gombolharjo, Kecamatan Adipala, serta Kelurahan Cilacap, Tegalkamulyan dan Tambakreja, Kecamatan Cilacap Selatan, serta Kelurahan Gunungsimping dan Donan Kecamatan Cilacap Tengah.

“Kegiatan simulasi pada Senin (26/4) akan dipantau secara langsung oleh Pak Bupati beserta Wakil Bupati, Pak Sekretaris Daerah, dan sejumlah pejabat BNPB,” kata Tri Komara.

Ia mengatakan kegiatan simulasi pada Selasa (27/4) akan dilaksanakan di Desa Bunton, Kecamatan Adipala, serta dihadiri secara langsung oleh Kepala BNPB Doni Monardo.

Selain memantau pelaksanaan simulasi, kata dia, Kepala BNPB juga akan melaksanakan penanaman bibit pohon di Pantai Cemara Sewu, Desa Bunton.

“Simulasi bencana gempa bumi dan tsunami dilaksanakan pada pukul 10.00 WIB yang ditandai dengan bunyi sirine, kentongan, dan lonceng. Nantinya masyarakat akan lari keluar dari rumah masing-masing menuju titik kumpul di halaman dan selanjutnya menyelamatkan diri ke tempat evakuasi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan karena masih dalam suasana pandemi COVID-19,” katanya.

Bersamaan dengan pelaksanaan simulasi, kata dia, pihaknya juga akan melakukan uji coba tsunami early warning system (TEWS) di sepanjang pantai Cilacap.

Lebih lanjut, Tri Komara mengatakan sebagai salah satu daerah dengan tingkat kerawanan bencana tertinggi di Indonesia, simulasi kebencanaan penting dilaksanakan di Cilacap untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam menghadapi risiko bencana.

Selain itu, simulasi bencana juga ditujukan untuk meningkatkan partisipasi dan membangun budaya gotong royong, kesukarelawanan, serta kedermawanan para pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Dalam simulasi tersebut, masyarakat diarahkan untuk melakukan evakuasi mandiri dan mengetahui tempat evakuasi sementara (TES) terdekat di lingkungan masing-masing,” katanya.

Menurut dia, evakuasi mandiri penting dilaksanakan namun jangan sampai melupakan keluarga agar tidak jatuh korban.

Terkait dengan tempat evakuasi, dia mengatakan di wilayah kota Cilacap saat sekarang telah ada 45 shelter evakuasi vertikal yang struktur bangunannya telah dikaji oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

“Kami sejak tahun 2014 juga telah menjalin kerja sama dengan pengelola bangunan yang dijadikan shelter evakuasi vertikal tersebut,” katanya.

Suara.com – Air adalah hal mendasar yang dibutuhkan setiap masyarakat, termasuk di tengah bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia belakangan ini.

Tentu saja, saat kedaruratan bencana terjadi, dan pada massa pemulihan setelah bencana, air merupakan kebutuhan yang sangat mendesak bagi para korban. Selain untuk sanitasi, air juga sangat penting untuk konsumsi.

Sayangnya, di tengah hal tersebut, mendapatkan akses air menjadi hal yang sulit. Hal tersebutlah yang membuat Danone Indonesia salurkan sedikitnya 1000 karton AQUA 600 ml untuk masyarakat korban Gempa Jawa Timur yang tersebar di wilayah Malang dan Blitar baru-baru ini.

Corporate Communication Director Danone Indonesia, Arif Mujahidin menjelaskan komitmen Danone untuk terus hadir dan memberikan dampak positif pada masyarakat di berbagai keadaan dan kesempatan.

Jakarta – Badan Geologi Kementerian ESDM menggulirkan SMS Blast dalam memperluas keterjangkauan informasi dan peringatan dini bencana geologi. Ide ini lahir demi meningkatkan pelayanan publik dan memberikan rasa aman bagi masyarakat yang bermukim di kawasan rawan bencana.

Menurut Kepala Badan Geologi Eko Budi Lelono, mengingat kondisi geografi Indonesia, di mana lokasi rawan bencana tersebar dan sebagian masih belum terjangkau oleh jaringan telekomunikasi yang memadai, maka masih terdapat kendala dalam penyebaran informasi.

“Program penyebarluasan informasi kebencanaan melalui penyelenggara telekomunikasi dan lembaga penyiaran di kawasan rawan bencana adalah salah satu solusi untuk permasalahan tersebut,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Rabu (14/4/2021).

Hal ini diungkapkannya usai penandatangan kerja sama penyebarluasan informasi aktivitas dan erupsi gunung api Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika pada Senin (12/4). Eko mengutarakan komitmennya terhadap kualitas penyebaran informasi bencana geologi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan melalui beragam kanal, baik itu aplikasi Magma Indonesia, PVMBG TV, media sosial dan yang terbaru berupa pesan pendek (Short Message Service/SMS).

“Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia, dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penyelenggaraan negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik,” tegasnya.

Adanya perjanjian kerja sama (PKS) dengan Kominfo tersebut, kata dia, mendorong kedua belah pihak menyediakan data dan informasi kebencanaan di Kawasan Rawan Bencana (KRB) Geologi, meliputi tingkat aktivitas dan erupsi gunung api, rekomendasi kejadian gerakan tanah, serta rekomendasi kejadian gempa bumi dan tsunami.

“Tak kalah penting, perjanjian ini juga melingkupi pendampingan dan pengembangan sumber daya manusia terkait pemanfaatan perangkat penyebarluasan informasi Kebencanaan,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, informasi aktivitas dan erupsi gunung api mutlak wewenang PVMBG. Sementara gerakan tanah, gempa bumi dan tsunami merupakan hasil kolaborasi dengan instansi lainnya, yang membedakan adalah output informasi yang dikeluarkan oleh PVMBG lebih ke rekomendasi bagi publik.

Enam tahun pasca pembangunan MAGMA Indonesia yang merupakan sistem diseminasi informasi berbasis jaringan internet, Badan Geologi memandang perlunya memperluas keterjangkauan informasi dan peringatan dini terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses internet.

Tentunya dengan memanfaatkan teknologi komunikasi berbasis jaringan seluler, SMS Blast memungkinkan adanya integrasi antara sistem informasi bencana yang dimiliki oleh Badan Geologi khususnya Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) ke sistem penyampaian informasi publik yang dibangun Kominfo.

Lebih jauh, SMS Blast ini pun sudah diuji coba hingga 3 kali ke telepon genggam masyarakat di KRB Geologi jika terjadi kondisi bahaya sebagai peringatan dini. Adapun contoh SMS Blast yang nanti akan diterima masyarakat seperti berikut ini.

“Erupsi G. Sinabung 10-Apr-2021 08:28 WIB. Hindari radius bahaya 3km, Selatan-Timur 5km, Timur-Utara 4km. http://bit.ly/2QhFVc9 :: PVMBGKMINFO,”

Jakarta: Sebanyak 53 ribu desa berada di daerah rawan bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah membentuk Desa Tangguh Bencana.
 
“Cukup mengagetkan karena dari hampir 75 ribu di Indonesia saat ini, 53 ribu desa atau kelurahan berada di daerah rawan bencana,” kata Deputi Bidang Pencegahan BNPB Lilik Kurniawan dalam diskusi virtual, Rabu, 14 April 2021.
 
Lilik menjelaskan 5.744 desa berada di wilayah rawan tsunami dan 34.716 desa berada di wilayah rawan longsor. Fakta itu membuat BNPB mengeluarkan Peraturan Kepala (Perka BNPB) Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.

Bisnis.com, JAKARTA – Lebih dari 12.000 wagra di wilayah Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana yang dipicu oleh siklon tropis Seroja masih mengungsi di sejumlah titik pengungsian. Data BNPB per Rabu (14/4/2021), pukul 20.00 WIB, mencatat 12.334 penyintas. Dari jumlah tersebut, jumlah warga yang mengungsi terbesar di Kabupaten Rote Ndao sejumlah 5.556 warga. Kemudian, di Kabupaten Flores Timur 2.118 warga, Kupang 1.698, Lembata 1.146, Timur Tengah Selatan 690, Belu 644, Sumba Timur 510, Kota Kupang 265, Sabu Raijua 59 dan Ende 20. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Raditya Jati mengatakan beberapa wilayah kabupaten yang terdampak tetapi tidak teridentifikasi adanya pengungsian berada di Malaka, Ngada, Sumba Barat, Sumba Tengah, Alor, Sikka, Manggarai, Manggarai Timur dan Nagekeo. Total dampak di Provinsi NTT mencatat korban meninggal dunia 181 orang dan hilang 47, sedangkan warga terdampak mencapai 122.232 KK (428.986 orang). “Saat peristiwa terjadi, total korban luka mencapai 258 orang. Di samping korban jiwa, bencana yang dipicu siklon tropis Seroja mengkibatkan lebih dari 66.000 rumah rusak dengan tingkat ringan hingga berat,” kata Raditya dalam keterangan tertulis, Kamis (15/4/2021). BNPB mencatat total rumah rusak berat 17.124 unit, rusak sedang 13.652 dan rusak ringan 35.733. Merespons kondisi yang masih darurat, pemerintah daerah dan berbagai pihak masih melakukan upaya penanganan darurat, seperti pelayanan medis warga, penyelenggaraan dapur umum, pendistribusian logistik, pembersihan lingkungan maupun pembukaan daerah terisolir. Berdasarkan laporan dari pos komando (posko) utama, jaringan komunikasi sudah kembali normal. Adapun, PLN mengoptimalkan perbaikan jaringan listrik di seluruh wilayah NTT. “Dalam proses perbaikan, pihaknya [PLN] melakukan pemadaman secara bergiliran untuk memperbaiki jaringan yang saling terhubung di beberapa wilayah,” ujarnya. Jaringan listrik di Sebagian Kabupaten Flores Timur telah kembali normal, sedangkan jaringan listrik dan telepon di Kabupaten Ngada masih belum optimal. “Selama proses penanganan darurat di wilayah NTT, BNPB terus melakukan koordinasi dan pemantauan. Selain itu, BNPB masih melakukan pendampingan posko di beberapa wilayah terdampak,” ungkapnya.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Update Bencana NTT: Lebih dari 12.000 Warga Masih Mengungsi”, Klik selengkapnya di sini: https://kabar24.bisnis.com/read/20210415/15/1381440/update-bencana-ntt-lebih-dari-12000-warga-masih-mengungsi.
Author: Fitri Sartina Dewi
Editor : Fitri Sartina Dewi