Laporan Kegiatan

Bimbingan Teknis Puskesmas Disaster Plan

Di Puskesmas Marawola Kabupaten Sigi
Provinsi Sulawesi Tengah

Sigi, 01-03 Agustus 2019

Pengantar

Puskesmas Marawola merupakan salah satu puskesmas yang terkena dampak gempa dengan kategori tidak aman. Pada minggu pertama pasca gempa Puskesmas Marawola juga merasakan kekacauan/chaos pada layanan kesehatan karena beberapa dari tenaga kesehatan juga merupakan korban gempa. Wilayah kerja Puskesmas Marawola juga banyak yang berpotensi bencana. Dengan demikian, penting sekali Puskesmas Marawola menyusun perencanaan penanggulangan bencana (Puskesmas Disaster Plan). Dokumen ini akan disinkronisasikan dengan dinkes disaster plan provinsi dan Kab. Sigi sehinga penanganan bencana bisa lebih terkoordinasi.

 

Pelaksanaan

Kegiatan berlangsung selama 3 hari di Puskesmas Marawola Kab. Sigi, dimana jumlah peserta sekitar 55 orang yang berasal dari dinas kesehatan kabupaten Sigi, RS Torabelo, Puskesmas Marawola, Puskesmas Dolo, Puskesmas Biromaru, Puskesmas Pandere, Puskesmas Kulawi, Puskesmas Banpres, Puskesmas Tinggede, Puskesmas Baluase, dan Puskesmas Nokilalaki.

 

Kamis, 1 Agustus 2019

Pembukaan

Pada Kamis (1/8/2019) pembukaan dimulai pada pukul 09.00 WIB. Dalam sambutanny,a drg. Hari Setyono selaku kepala Puskesmas Marawola mengatakan belajar dari pengalaman bencana, memang Puskesmas sempat mengalami chaos. Karena wilayah kerja puskesmas termasuk rawan bencana maka penting untuk mempersiapkan penanganan bencana sejak dini. Sedangkan dr. Redison selaku kepala bidang pengendalian masalah kesehatan dinas kesehatan kabupaten Sigi dalam membuka acara secara resmi mengatakan bahwa sebenarnya sudah ada beberapa kegiatan untuk penanggulangan banjir. Tetapi kejadian kemarin itu benar – benar di luar kendali, sehingga Sigi memang harus lebih siap dalam menghadapi bencana. dr. Bella sebagai perwakilan PKMK FK – KMK UGM menyampaikan harapannya agar Puskesmas Marawola bisa menjadi pilot untuk puskesmas lainnya di Kabupaten Sigi serta mampu mendampingi masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana.

Selanjutnya penyampaian materi pertama terkait puskesmas model. Pemateri menyampaikan ke depannya, pemerintah pusat akan menetapkan bahwa seluruh fasilitas kesehatan harus aman. Bukan hanya aman dari segi bangunan saja melainkan juga isinya secara keseluruhan yang ada di dalam seperti SDM dan sistemnya. Karena itu pelatihan penanggulangan bencana penting bagi petugas di fasilitas kesehatan. Namun, pada kenyataannya banyak petugas bencana yang sudah dilatih tetapi masih bingung pada saat terjadi bencana. Seharusnya fasilitas kesehatan harus bisa operasional dalam situasi gawat darurat dan bencana. Fasilitas kesehatan yang aman berdasarkan kebutuhan ekonomi, sosial, moral, dan keharusan etis.

Materi kedua tentang komponen puskesmas disaster plan. Pakem yang disampaikan adalah pakem secara umum, nantinya masing – masing puskesmas yang akan mengembangkan sendiri bagaimana sebaiknya aturan penulisan dalam dokumen disaster plan. Apakah akan mengikuti penulisan yang sudah ada? Atau penulisan sesuai akreditasi puskesmas?. Komponen – komponen puskesmas disaster plan antara lain, pendahuluan, gambaran umum puskesmas, pengorganisasian, analisis resiko, SPO/prosedur penanganan, rencana tindak lanjut, dan penutup.

Selanjutnya penyampaian materi ketiga tentang dasar – dasar pengorganisasian. Pemateri menyampaikan dengan adanya sistem pengorganisasian yang operasional dalam puskesmas disaster plan diharapkan, kesiapsiagaan bencana dapat berjalan sehingga tidak menyebabkan chaos dalam waktu yang lama. Pengorganisasian menjelaskan tugas dan fungsi petugas puskesmas sehari – hari ketika terjadi bencana atau dalam situasi gawat darurat. Misalnya, pelaporan kejadian bencana di luar jam kerja, dokter jaga bisa menjadi komandan sementara pada saat tersebut sebelum diketahui oleh komandan yang terstruktur. Dokter jaga dapat mengarahkan tindakan apa yang bisa dilakukan segera saat itu.

Diskusi

1. Pak Arif (Puskesmas Marawola) : Kami sudah pernah mendapatkan pelatihan tetapi belum bisa diaplikasikan secara langsung. Saat bencana petugas kami juga mengalami chaos. Berapa lama normalnya petugas kesehatan chaos untuk kembali bertugas? Sarannya ke dinkes, agar masyarakat dilibatkan secara langsung. Karena petugas kesehatan kami juga terdampak, baik secara materi maupun psikis.

→ dr. Bella : untuk normalnya chaos ini agak sedikit dilema. Dari saya pribadi saat kejadian letusan gunung Merapi Jogja tahun 2010 saya tetap mengevakuasi keluarga saya dan melaksanakan tugas saya karena saya memang bertanggung jawab di bidang bencana. Harus ada SK dari kepala puskesmas atau dari dinas untuk mengapresiasi petugas.

 

Juma’at, 02 Agustus 2019

Pada hari kedua materi keempat adalah tentang Dinkes Disaster Plan Kabupaten Sigi. Materi ini disampaikan oleh Sutarto, SKM selaku ketua tim penyusun dokumen disaster plan dinas kesehatan Kab. Sigi. Materi Dinkes Disaster Plan bertujuan untuk mengenalkan dan mencocokkan dokumen disaster plan dinkes Sigi yang telah disusun sebelumnya oleh tim penyusun dokumen disaster plan dinas kesehatan Kab. Sigi bersama tim PKMK UGM dengan dokumen disaster plan yang akan dibuat oleh Puskesmas.Dokumen disaster plan Dinkes Sigi belum baku dan belum bagus. Tapi ini bisa menjadi acuan untuk diajukan dalam perencanan penanggulangan bencana ke depannya.

Materi kelima adalah peran puskesmas dalam bencana. Puskesmas mempunyai peran dalam penanggulangan bencana pada fase pra bencana (kesiapsiagaan), fase saat bencana (respon tanggap bencana, operasi pertolongan, dan pemberdayaan masyarakat), dan fase pasca bencana (pemulihan). Pemateri menyampaikan bahwa sebaiknya pengalaman pada saat bencana kemarin dicatatkan. Kemudian setelah selesai tanggap darurat akan ada RTL lalu sesuaikan dengan program dan pengalaman. Hal tersebut akan dipelajari, sehingga dapat mengetahui kekurangan dan hal yang harus diperbaiki dalam perencanaan ke depannya.

Materi keenam terkait analisis risiko yang bertujuan untuk mengetahui potensi ancaman di daerah sekitar sehingga kita dapat menentukan prioritas. Analisis resiko dilakukan dengan menghitung ancaman dan seberapa besar berdampak pada masyarakat yang pernah terjadi di wilayah kerja puskesmas hingga 25 tahun yang lalu. Potensi ancaman bencana dalam wilayah puskesmas akan menyesuaikan dengan potensi ancaman bencana yang telah dibuat oleh dinas kesehatan Kabupaten Sigi. Jangan sampai potensi bencana tidak ada di dinkes Kab.Sigi tapi ada di wilayah kerja Puskesmas.

 

Sabtu, 3 Agustus 2019

Pada hari ini, disampaikan materi ketujuh terkait data dan informasi. Seluruh kegiatan relawan akan direkap setiap harinya oleh bagian data dan informasi. Data Informasi dimaksudkan agar kita bisa menyediakan data yang diperlukan orang – orang di atas untuk mengambil kebijakan. Jangan sampai data kesehatan yang diterima di pusat bukan dari sektor kesehatan. Contohnya di Pandeglang Banten, data fasilitas kesehatan yang rusak didapatkan dari BPBD. Di puskesmas data dan Informasi bisa dikerjakan oleh petugas sistem pencatatan dan pelaporan tingkat puskesmas (SP2TP).

Materi kedelapan terkait standar pelayanan minimal. Batas minimal kebutuhan hidup bagi korban/pengungsi yang bila tidak terpenuhi, akan menimbulkan masalah kesehatan. Dalam penanggulangan krisis kesehatan diperlukan standar sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang terdiri dari standar manajemen kesehatan dan pelayanan kesehatan dasar (sub-subklaster). Setiap puskesmas rawat inap minimal memiliki tim EMT tipe 1-fixed sedangkan puskesmas non rawat inap minimal memiliki tim EMT tipe 1-mobile. Jika di puskesmas sudah memiliki TRC, namanya bisa diganti menjadi tim EMT mobile.

Selanjutnya praktek pembuatan peta respon untuk memudahkan petugas puskesmas mengetahui sebaran relawan di wilayah kerja Puskesmas Marawola. Praktek dilakukan dengan beberapa adegan simulasi segala kemungkinan yang terjadi di meja pendaftaran relawan kesehatan yang bertujuan untuk melatih petugas kesehatan saat menerima atau menghadapi relawan saat terjadi bencana. Peta respon adalah peta yang dibuat pada saat terjadi bencana sedangkan peta kesiapsiagaan adalah peta yang sudah disiapkan sebelum terjadi bencana yang berisi titik-titik rawan yang ada di wilayah kerja puskesmas.

 

Penutup

Demikian laporan bimbingan teknis Puskesmas Disaster Plan di Puskesmas Marawola. Keseluruhan kegiatan ini berjalan dengan baik. Selanjutnya, kegiatan ini akan diteruskan dengan penyelesaian dokumen rencana penanggulangan bencana dan krisis kesehatan di wilayah kerja puskesmas Marawola.

 

Reporter  : Andi Tri Wangi
Foto        : Dokumentasi PKMK FK – KMK UGM Divisi Manajemen Bencana Kesehatan

Laporan Kegiatan

Bimbingan Teknis Hospital Disaster Plan RSUD Tora Bello Kabupaten Sigi

Sigi, 12 – 14 Agustus 2019

---

Pengantar

RSUD Tora Bello Sigi adalah salah satu rumah sakit yang terkena dampak bencana Sulawesi Tengah. Fasilitas kesehatan berupa bangunan gedung rumah sakit mengalami kerusakan dan banyak alat kesehatan yang hilang saat bencana. Pelayanan di rumah sakit chaos seminggu pasca bencana. Berdasarkan hasil rapat internal dengan RSUD Tora Bello, rumah sakit belum ada pelatihan khusus terkait penanggulangan bencana dan belum memiliki dokumen Hospital Dosaster Plan (HDP). Hal ini mendasari kebutuhan RSUD Tora Bello untuk mempersiapkan Hospital Disaster Plan – nya. Workshop/bimbingan teknis Hospital Disaster Plan ini berupa pemberian materi, penugasan dan praktek teknik pembuatan peta respon.

Pelaksanaan

Kegiatan berlangsung selama 3 hari di RSUD Tora Bello Kab. Sigi, dimana jumlah peserta sekitar 40 orang yang terdiri dari direktur, kepala bidang, bidang rujukan, bidang pelayanan, dokter IGD dan bidang lainnya yang berhubungan dengan penanganan krisis kesehatan dan bencana.

 

Senin, 12 Agustus 2019

Materi pertama adalah Overview HDP dan SNARS. Pemateri menanyakan mengapa harus menyiapkan HDP? Karena pada saat bencana akan mengalami kekacauan, hal tersebut bisa berkurang jika kita sudah memiliki kesiapan. Secara tertulis koordinasi sangat mudah, namun pada saat kejadian sistem koordinasi ini yang sering bermasalah. Setiap rumah sakit dalam akreditasi SNARS diwajibkan memiliki HDP. HDP disiapkan kemudian disimulasikan sehingga bisa lolos akreditasi. Namun perlu dipahami juga kalau penyusunan ini jangan semata – mata hanya untuk akreditasi, namun melihat wilayah kita yang sangat rawan bencana jadi dokumen ini memang penting bagi rumah sakit. Artinya harus dipersiapkan sebaik mungkin.

Materi selanjutnya tentang Pengorganisasian dan Logistik Kesehatan saat Bencana. Pemateri mengawali dengan menanyakan kapasitas rumah sakit Tora Bello pada saat penanganan pasien. Titik kumpul dimana, jumlah bed, ruang IGD. RS memiliki 16 bed, jika pada saat bencana ada pasien datang dalam 1 jam 1000 orang, apakah rumah sakit siap? Hal – hal seperti ini yang penting disiapkan dalam komponen HDP RS. Pasien datang berlebih diluar pasien harian. Penyusunan organisasi berdasarkan dengan organisasi sehari – hari. Penyusunan organisasi harus sesederhana mungkin tetapi mencakup semua kebutuhan.

Materi ketiga tentang Hospital Safety Index (HSI). Pemateri menyampaikan bahwa kita patut berbangga Kab. Sigi sudah punya dokumen perencanaan penanggulangan bencana yaitu di dinas kesehatan. Harapannya RS Torabelo bisa membuat dokumen yang sama seperti Dinas kesehatan kemudian menyesuaikan dengan kondisi RS. Pada analisis resiko yang perlu ditambahkan adalah kebakaran lahan, keracunan makanan, dan wabah. Hospital Safety Index bukunya terdiri dari 15 halaman dengan sekitar 150 pertanyaan. HIS mempunyai 4 modul dimana modul 1 terkait teknik bangunan, modul 2 tentang structural, modul 3 tentang non structural dan modul 4 tentang management. Perhitungan Hospital Safety Index harus dihitung secara bersama – sama oleh orang rumah sakit. Agar hasilnya bisa benar – benar sesuai.

Materi keempat terkait fasilitas, masteri ini bertujuan untuk mengenalkan fasilitas yang dibutuhkan pada saat terjadi bencana. Beberapa fasilitas yang diperlukan saat terjadi bencana contoh pos komando, titik berkumpul, ruang media, staging area untuk relawan yang sudah siap bertugas. Jangan disamakan ruangan relawan yang datang untuk registrasi dengan relawan yang sudah siap bertugas supaya tim manajemen relawan tidak bingung.

Selanjutnya materi terakhir tentang pengembangan scenario, data dan informasi. Skenario yang disusun sama dengan rencana Simulasi. Pemateri menampilkan form – form data dan informasi sehari – hari yang dibutuhkan saat bencana dan bentuk data rekapan harian untuk dilaporkan ke dinas kesehatan. Beberapa form tersebut antara lain adalah pelaporan harian penyakit, alur pelaporan surveilans, daftar hadir, form penerimaan donasi barang, form penerimaan obat – obatan dan perbekalan kesehatan. Harapannya data kesehatan bersumber dari instansi kesehatan. Biasanya data kesehatan bersumber dari BNPB.

Sesi Diskusi :

1. Nyoman: Terkait dengan pembuatan peta, tadi kelihatan denah-denah RS dan puskesmas. Bagaimana dengan RS, kalau melihat situasi kemarin sebelumnya sudah kita susun petanya. Namun bencana terjadi fasilitas rusak. Bagaimana mensinkronkan peta respon ini dengan denah evakuasi?
   – Ada dua peta yaitu peta respon dan peta preparedness. Peta respon pada saat bencana itu yang kita buat. Peta rumah sakit itu yang kita buat (peta preparedness) menjadi peta respon, penempatan relawan itu yang kita tempelkan di peta preparedness, itulah yang menjadi peta respon.
2. Nyoman: Terkait dengan simulasi, 1/3 staf terlibat dalam simulasi. Apakah pasien yang sedang dirawat juga dilibatkan?
   – Stafnya ya, tapi kalau korban tidak melibatkan korban yang benar. Tapi kita mengambil orang lain yang berperan sebagai korban. Peran korban ini sesuai dengan hazard di RS.
3. Ketika bencana besar terjadi pasti RS akan collapse. SOP tidak berlaku. Secara otomatis, BPJS tidak menanggung. Sampai sekarang status pasien klaim dari BNPB sampai sekarang tidak dibayarkan. Ini bagaimana? Kemudian pertanyaan pamungkas saya, kepada menteri kesehatan, saat bencana terjadi menteri pendidikan diberi uang jasa. Ada istilah TNI, Polri, dapat remunasi, Guru dapat sertifikasi, Kesehatan dapat terima kasih.
   • dr. Sulanto:  Kita tidak pernah tahu bencana kapan terjadi. Ini memang sulit. Terkait uang atau penganggaran sebenarnya kita bisa mencari relawan dari NGO/LSM atau lembaga lain yang bisa menyumbangkan uang saat bencana. Kemudian harus disiapkan APBD RS kira – kira 10%, serta tenaga – tenaga yang sudah tersertifikasi untuk kejadian bencana. Bekerjasama dengan LSM – LSM yang ada.
   • dr. Bella : Dana DSP diberikan sebelum selesai tanggap darurat. Jika sudah lengkap administrasi, daftar hadir rapat, bisa diajukan sebelum tanggap darurat berakhir. Kalau di Sigi pun belum cair wajar karena sampai sekarang di Lombok pun belum ada. BPBD bisa menganggarkan untuk itu, karena Sigi merupakan daerah rawan bencana. Dinas kesehatan tetap bekerjasama dengan BPJS untuk penganggaran penyakit – penyakit, seperti hipertensi,yang tidak dimasukkan adalah penyakit akibat bencana.

Untuk jasa, jangankan guru, antar sesama profesi kesehatan masih ada kecemburuan karena yang ini menerima sedangkan yang lain tidak. Guru diberikan insentif karena dilindungi undang – undang. Sedangkan kita tidak.

Selasa, 13 Agustus 2019

Hari ini adalah penugasan penyusunan dokumen hospital disaster plan. Peserta dibagi menjadi 4 kelompok sesuai degan bidangnya. Bidang perawatan medis mengerjakan SOP, bidang perencanaan mengerjakan system komando dan tupoksi, bidang pelayanan kesehatan mengerjakan fasilitas saat bencana. Setiap kelompok didampingi oleh fasilitator sehingga jika ada kesulitan dan pertanyaan bisa langsung didiskusikan. Setelah penugasanan selesai, peserta sepakat akan mensosialisasikan hasil penugasan kepada internal rumah sakit besok harinya. Pada saat sosialisasi akan diundang bidang terkait yang mausk dalam sistem komando.

Rabu, 14 Agustus 2019

Presentasi Penugasan Dokumen Hospital Disaster Plan

Presentasi awal oleh tim struktur organisasi. Secara keseluruhan sistem komando sudah disetujui oleh peserta. Tupoksi juga tidak ada masalah. Ada koreksi dan penambahan pada sistem komando yaitu seksi keamanan sebaiknya dimasukkan ke bagian humas saja karena sehari hari seksi keamanan diatur oleh kasubag kepegawaian. Presentasi kedua oleh tim fasilitas. Beberapa perbaikan fasilitas adalah pada peta respon, ruang triase diwarnai sesuai dengan warna triase (merah, kuning, hijau). Area triase di dalam gerbang kemudian alur pasien masuk juga dibuat dalam peta. Keterangan tanda/symbol/warna pada peta jangan lupa dibuat dibawah peta. Direktur RS dr. Graf menyampaikan bahwa selanjutnya juga sudah direncanakan dibangun ruang untuk dekontaminasi dekat IGD.

Presentasi ketiga oleh tim SOP. Penggunaan jabatan di SOP disinkronkan dengan jabatan di struktur organisasi. Kemudian kita sudah tentukan fasilitas, maka nama fasilitas yang di SOP disinkronkan dengan fasilitas saat bencana. Penambahan penting lainnya adalah perlu dibuat SOP terkait penggunaan ruang IGD, misalnya jika ruang IGD tidak cukup apakah perlu punya IGD cadangan mengingat pada saat respon biasanya pasien yang diterima melebihi kapasitas IGD.

 

Penutup

Demikian laporan bimbingan teknis Hospital Disaster Plan RSUD Tora Bello Kab. Sigi. Rencana tindak lanjut dari RSUD Tora Bello adalah meningkatkan pelatihan tim bencana sehingga terbentuk Tim Reaksi Cepat yang terlatih. Proses pembentukan dan pelatihan tersebut akan bekerja sama dengan Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes. PKMK FK – KMK UGM Divisi Manajemen Bencana bersama dengan Caritas Germany akan mendampingi RSUD Tora Bello dalam penguatan manajemen krisis kesehatan dan bencana di rumah sakit.

 

Download Materi

 

Reporter           : Happy R Pangaribuan
Foto                 : Dokumentasi PKMK FK – KMK UGM Div. Manajemen Bencana Kesehatan

---

 

 

 

 

 

Laporan Kegiatan

Workshop Aktivasi Klaster Kesehatan

Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi dan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah

Palu, 27-28 Mei 2019

Pada fase pemulihan bencana Dinkes Provinsi Sulawesi Tengah menyusun rencana aksi penanggulangan bencana. Isu strategik dalam rencana aksi tersebut berupa penyusunan program pengurangan risiko bencana dan mitigasi pada pra bencana; penyelamatan dan pemenuhan kebutuhan pada saat bencana; serta koordinasi dan pelaksanaan pemulihan pasca bencana. Workshop Aktivasi Klaster Kesehatan ini sesuai dengan kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana pada isu strategik Dinkes Provinsi. Pada workshop ini akan dibahas apa itu bagaimana pengaktifan klaster kesehatan, siapa saja yang bertugas dam klaster kesehatan dan bagaimana pembuatan peta respon dalam klaster kesehatan.

 

Pelaksanaan

{tab title=”Hari 1″ class=”green”}

 

Senin, 27 Mei 2019

Materi 1. Manajemen klaster kesehatan saat bencana

Salah satu kebutuhan saat terjadi bencana yaitu bagaimana kemampuan kita mengaktifkan klaster kesehatan. Dinas kesehatan akan membentuk klaster kesehatan dimana semua komando terkait pelayanan kesehatan berpusat dalam klaster kesehatan. Untuk kesehatan punya 6 subklaster kesehatan (subklaster pelayanan kesehatan, sub klaster pengendalian penyakit, penyehatan lingkungan dan penyiapan air bersih, sub klaster kesehatan reproduksi, sub klaster kesehatan jiwa, sub klaster DVI, subklaster gizi) dan 3 tim (tim data dan informasi, tim logistik kesehatan dan tim promotif kesehatan).

 

Materi 2. Manajemen Relawan

Manajemen relawan sudah diatur pada perka BNPB no17/2011. Penting bagi relawan harus tahu apa yang dilakukannya setibanya di lokasi bencana. Relawan harus membawa peralatan sendiri, bukan meminjam barang yang diperlukan di daerah bencana. Selain memiliki kualifikasi dan pelatihan khusus, Tim Penanggulangan Bencana harus proaktif, transparan, dan bersedia berkolaborasi.

 

Dok. PKMK FK-KMKUGM “Manajemen Relawan”

 

Diskusi :

1. Ibu Misnawati (Dinkes Sigi) :
   • Apakah setiap subklaster harus duduk di klaster bersama-sama di dalam tenda (pos komando)?
   • Saat bencana kemarin orang Surveilans hanya mencatat dalam klaster kesehatan sedangkan orang surveilans biasanya lebih sering turun ke lapangan. Sehingga timbul masalah, laporan yang selalu diminta oleh pusat tidak tersedia. Karena orang-orang yang turun ke lapangan bukan orang-orang surveilans. Sebaiknya ada kejelasan siapa yang harus melakukan pencatatan, pelaporan dan siapa yang turun ke lapangan. Supaya tidak tumpang tindih seperti yang terjadi di Sigi .
2. Ibu Nining (Dinkes Sigi): Apakah pergantian waktu RHA1 – RHA2 – RHA3 sudah ditentukan?
   Tanggapan dari PKMK FK-KMK UGM
   • Setiap subklaster tidak harus duduk bersama dalam satu tenda (pos komando). Tetapi jika memang mau duduk bersama tidak masalah. Misalnya subklaster yankes duduk di depan, dan surveilans berada di belakang mencatat pelaporan penyakit. Yang penting kita sudah punya tempat berkumpul, meski tidak dalam satu tenda yang penting jangan jauh-jauh dan wajib berkumpul pada waktu yang ditentukan.
   • Jangan sampai saat bencana terjadi One Man Show. “Merasa kalau saya tidak turun ke lapangan saya tidak tahu”. Tidak ada yang tahu pencatatan surveilans kalau bukan orang surveilans sendiri. Walaupun orang surveilans yang paling sering ke lapangan. Kita bisa percayakan ke tenaga relawan tetapi dengan form yang sesuai dengan standar surveilans.
   • Pencatatan surveilans sebaiknya dimasukan dalam SOP bencana. Pengalaman di Lombok tidak adanya bagian Surveilans. Sehingga pencatatan Surveilans tidak diadakan oleh relawan, karena tidak ada yang mengolah data surveilans di pos komando. Ditakutkan data bisa keluar dari klaster kesehatan dan diambil alih oleh wartawan melalui relawan. Pentingnya surveilans adalah mengelola data yang telah dikumpulkan oleh relawan. Data yang dikumpulkan harus menghasilkan informasi agar relawan bisa merasa dihargai.
   • Waktu pergantian RHA 1 – RHA 2 – RHA 3 tidak ditentukan, waktu pergantian melihat kondisi sesuai dengan keputusan kepala daerah.

 

Materi 3. SOP, Data, dan Informasi

Laporan harian data informasi klaster kesehatan penting untuk menentukan strategi penanggulangan bencana. Pada materi SOP, data, dan informasi masing-masing kelompok Dinkes Provinsi dan Dinkes Sigi diberikan contoh mengisi laporan harian klaster kesehatan. Misalnya pada subklaster pelayanan kesehatan meliputi total tenaga relawan kesehatan harian, tim relawan kesehatan harian, kapasitas relawan kesehatan harian, sebaran tim relawan medis, data korban, layanan rumah sakit, dan fasilitas kesehatan rusak. Subklaster pengendalian penyakit meliputi laporan 3 besar penyakit, dan potensi wabah. Serta subklaster lainnya.

Dok. PKMK FK-KMK UGM “SOP, Data dan Informasi”

 

{tab title=”Hari 2″ class=”orange”}

 

Selasa, 28 Mei 2019

Pada hari ini masing-masing kelompok Dinkes Provinsi dan Dinkes Sigi diberikan tugas membuat alur manajemen bencana berdasarkan kasus skenario. Beberapa alur yang dibuat diantaranya alur pengaktifan klaster kesehatan, alur manajemen relawan, alur pencatatan dan pelaporan kegiatan, serta alur kerja tim RHA (Rapid Health Assesment). Dalam skenario masing-masing kelompok juga ditugaskan untuk menentukan lokasi berkumpul, siapa yang berkoordinasi dengan BPBD, dan laporan bagaimana yang harus dilaporkan ke pusat.

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Teknik Penyusunan Peta Respon

Selain pembuatan beberapa alur, hari ini juga dipraktekan pembuatan peta respon. Peta respon dibuat secara bersama-sama oleh kedua kelompok. Peta respon dimaksudkan untuk mengetahui sebaran relawan medis di tempat-tempat pelayanan kesehatan pasca bencana. Praktek dilakukan dengan beberapa adegan simulasi segala kemungkinan yang terjadi di meja pendaftaran relawan kesehatan. Hal ini bertujuan untuk melatih petugas kesehatan saat menerima atau menghadapi relawan saat terjadi bencana.

{/tabs} 

Penutup

Demikian laporan penyelenggaraan workshop ini kami buat. Secara keseluruhan kegiatan ini berjalan dengan baik. Dinas kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah dan Dinas kesehatan kabupaten Sigi sangat antusias dengan adanya kegiatan ini. Selanjutnya, kegiatan ini akan diteruskan dengan pendampingan penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana dan krisis kesehatan di masing-masing daerah Dinas Kesehatan pada bulan Juni mendatang. Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FKKMK UGM dan Caritas Germany sebagai penyelenggara program akan berkomitmen demi tercapainya tujuan program.

Reportase : Happy R Pangaribuan

Laporan Kegiatan

Bimbingan Teknis Dinas Kesehatan Disaster Plan

Sulawesi Tengah, 22-25 Mei 2019

 

 

Dinkes disaster plan untuk provinsi dan kabupaten merupakan langkah paling awal dan penting untuk rencana penanggulangan bencana daerah khususnya bidang kesehatan karena akan menjadi acuan pembuatan kontijensi plan kedepannya, termasuk untuk rencanan penanggulangan bencana rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya di daerah. Workshop Dinkes Disaster Plan ini akan membahas bagaimana upaya penyusunan dokumen dinkes Disaster Plan, apa saja komponen dan indikatornya, bagaimana pengaktifan klaster kesehatan pada saat bencana, hingga sharing pengalaman dalam mengembangkan Dinkes Disaster Plan.

Pelaksanaan

{tab title=”Hari 1″ class=”blue” }

Hari I : 22 Mei 2019

Pembukaan

Kegiatan dimulai dengan menyampaikan tujuan dan bentuk kegiatan selama 4 hari dimana 2 hari penyampaian materi dan 2 hari penugasan. Selanjutnya akan di dampingi oleh PKMK FK-KMK UGM untuk meyelesaikan dokumen perencanaan penanganan bencana. Kepala Dinkes Provinsi berterima kasih kepada PKMK FK-KMK UGM karena selalu mendampingi Dinkes dalam penanganan bencana. Harapannya semua peserta dapat mengikuti kegiatan dengan seksama dan jika ada hal yang perlu ditanya atau didiskusikan silakan disampaikan ke PKMK FK-KMK UGM. Kegiatan ini akan menghasilkan dokumen perencanaan penanganan bencana dan akan kita pakai selanjutnya.

Materi 1. Pengantar Penyusunan Renkon/Dinkes Disaster Plan

Rencana kontijensi adalah proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontijensi atau situasi yang akan diperkirakan akan segera terjadi. Renkon akan diaktifkan jika akan benar-benar terjadi. Kapan waktu penyusunan renkon? Segera setelah tanda-tanda awal akan terjadi bencana. Berapa lama masa berlakunya renkon? Apabila terjadi bencana maka renkon diaktifkan, apabila tidak terjadi bencana maka perlu dikaji ulang. Skenario dan tujuan renkon disepakati bersama. Renkon harus dapat dioperasionalkan dalam rencana operasi tanggap darurat.

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Pengantar Penyusunan Dinkes Disaster Plan”

Materi 2. Komponen Dinas Kesesehatan Disaster Plan

Dokumen yang disusun harus seoperasional mungkin, disusun sesuai dengan karakteristik dinas kesehatan. Regulasi/kebijakan dalam dokumen perencanaan penanganan bencana berupa SK daerah, SK Dinkes (Tim), SK Klaster Kesehatan, SK Manajemen Relawan dan sebagainya. Relawan yang ada di Sulawesi Tengah harus tercatat juga di Dinkes Provinsi dan BPBD. Pengorganisasian berupa sistem komando, organisasi seluruh tim dan organisasi tiap bidang. Analisis risiko berupa potensi bencana, perhitungan analisis risiko dan prioritas. Fasilitas berupa penetapan fasilitas, denah evakuasi dan daftar kontak internal dan eksternal. Rencana tindak lanjut adalah setelah dokumen selesai maka perlu disosialisasikan ke internal dinas kesehatan dan minyiapkan SK.

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Diskusi Komponen Dinas Kesehatan Disaster Plan”

Diskusi :

1. Boleh saja, harus tetap disesuaikan dengan renkon BPBD. Jika mereka memiliki renkon longsor dan banjir makan kita akan mengembangkan skenarionya dalam bidang kesehatan.
   • Ibu Misnah dari Dinkes Kab. Sigi : absen dan form dimana disiapkan dan siapa yang duduk untuk memegang itu? Karena berdasarkan pengalaman ada kekacauan dalam memegang form tersebut karena tidak dijelaskan siapa yang harusnya bertanggung jawab.

Akan dijelaskan di pengorganisasian, namun biasanya ada yang bertugas sebagai liason yang bertanggung jawab atas absen dan form. Kala dalam struktur organisasi biasanya di bidang sekretariat.

Materi 3. Standar Minimum Pelayanan Kesehatan dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan

Standar pelayanan manajemen kesehatan pertama sekali melakukan RHA, aktivasi klaster kesehatan dan mobilisasi EMT dan PHRRT. Penting untuk memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak berjalan sesuai standar dengan memperhatikan kebutuhan kelompok rentan. Dalam siklus penanganan bencana ada pre disaster, respone dan post-disaster. Penilaian risiko, mitigasi dan persiapan dilakukan pada pre-disaster. Pembentukan EMT disesuaikan dengan kapasitas di daerah, paling tidak satu daerah memiliki EMT type-1 moile.

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Penyampaian Standar Pelayanan Minimum Kesehatan”

Diskusi :

1. P2 Dinkes Prov Ibu Santi : ada beberapa program lain tidak lengkap laporannya misalnya rabies yang terjadi di pengungsian. Apakah semua program harus dilaporkan atau hanya program tertentu. Kemudian ada informasi yang tidak benar kami terima, bagaimana mengatasi kejadian tersebut?
   • Sifat manusia pada kondisi darurat takut terhadap isu sensitif, tidak semua laporan kita terima harus berdasarkan pada faktor pendukung. Semua program-program dan penyakit standar harus dilaporkan. Kemudian penyakit tambahan yang spesifik yang bisa terjadi di daerah tersebut juga harus diperhatikan dan dilaporkan. Form-form dalam surveilance ditambahkan penyakit spesifik tersebut.
   • Dalam form ada keterangan “dan lain-lain” yang terkait dengan penyakit dan kronologis. Kalau ada penyakit seperti rabies maka kita informasikan kepada relawan sehingga kita yang mendapatkan laporan bisa langsung kita crosscheck ke lapangan.
2. Ibu Misnah dari Dinkes Kab. Sigi :Terkait makanan yang expired biasa ditentukan tanggal dan tahun. Misalnya expired bulan Agustus, apakah bulan Agustus masih bisa kita konsumsi?
   • Kalau untuk dikonsumsi terakhir 31 Agustus, namun jika menerima obat dari bantuan luar, maka waktu penerimaan minimal 1 tahun akan expired. Khusus untuk vaksin juga harus lebih ketat pengawasannya.

 

Materi 4. Pengorganisasian

Pengorganisasian ini penting terkait dengan siapa melakukan apa. Pengorganisasian tidak membentuk struktur organisasi baru namun pengembangan organisasi yang sudah ada. Organisasi harus sederhana dan jelas, dapat dimobilisasi dalam waktu singkat. Metode yang digunakan adalah crosswalk yaitu memindahkan SOTK yang ada ke struktur organisasi penanggulangan bencana, misalnya bagian sekretariat di ICS bisa diisi oleh sekretaris dinas, kalau sehari-hari mengurus keuangan maka dalam ICS dimasukkan ke dalam bidang keuangan. Catatan penting tetap memperhatikan kemampuan dan kapasitas bidang tersebut.

{tab title=”Hari 2″ class=”green”}

Hari II : 23 Mei 2019

Materi 5 . Disaster Logistik dan Fasilitas

Logistik merupakan unsur pokok yang menentukan berhasil atau gagalnya manajemen bencana. Logistik bertanggung jawab pengadaan dan penyiapan personil, peralatan (menid dan nonmedis) mendukung pelayanan kegiatan, komuniksi, transportasi, supply nutrisi, dan supply materi. Untuk itu harus ada manajemen logistik meliputi fungsi seleksi, penyediaan/belanja barang, penyimpanan dan distribusi serta penggunaan. Persiapan logistik ada 3 fase , sebelum bencana, saat bencana (tanggap darurat), dan pasca bencana.

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Penyampaian Materi Disaster Logistik dan Fasilitas”

Materi 6. Materi Analisis Skenario

Analisis resiko merupakan langkah awal untuk membuat ancaman bencana dan menentukan prioritas. 3 langkah melakukan analisis resiko adalah : menentukan kemungkinan ancaman bencana, menilai dampak bencana, dan analisis potensi bencana 25 tahun terakhir. Jenis potensi bencana di Sulawesi Tengah: gempa bumi, tsunami, tanah longsor, angin puting beliung, konflik sosial. Menghitung dampak bencana dilihat dari dampak terhadap manusia (kematian, luka, kunjungan IGD), gangguan yankes (ketersediaan tenaga kesehatan), dampak bagi masyarakat (jumlah pengungsi), dan gangguan fasyankes (kerusakan fasyankes). Hasil analisis resiko akan dimasukan dalam rencana kontijensi

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Diskusi Materi Analisis Risiko”

{tab title=”Hari 3″ class=”red”}

Hari III : 24 Mei 2019

Penugasan Penyusunan Dinkes Disaster Plan

Peserta kembali dibagi sesuai dengan kelompoknya. Peserta mulai mengerjakan penugasan Dokumen Dinkes Disaster Plan. Komponen Dinkes Disaster Plan yang sudah mulai disusun pada penyampaian materi hari sebelumnya digabung menjadi satu template. Peserta melengkapi dokumen dan saling berdiskusi dengan narasumber dan fasilitator.

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Penugasan Penyusunan Dokumen Dinkes Disaster Plan”

{tab title=”Hari 4″ class=”orange”}

Hari IV : 25 Mei 2019

Presentasi Draft Dinkes Disaster Plan Dinkes Provinsi

Dinkes Provinsi dan Dinkes Kab. Sigi mempresentasikan dokumen perencanaan penanganan bencana yang sudah mereka susun. Potensi bencana yang terjadi di wilayah dinas kesehatan provinsi adalah gempa bumi, tsunami, likuifaksi, banjir, tanah longsor, kerusuhan, demam berdarah, diare dan angin ribut. Setelah melakukan perhitungan risiko maka bencana yang memiliki risiko sangat tinggi adalah gempa dan banjir.

Ancaman bencana Dinkes Kab. Sigi yang menjadi prioritas adalah gempa bumi dengan penilaian resiko sangat tinggi, disusul jenis bencana dengan resiko tinggi yaitu likuifaksi, Banjir Bandang & tanah longsor, Banjir, Perkelahian antar desa. Hasil penilaian resiko yang sedang yaitu angin puting beliung & Demam berdarah. Berdasarkan risiko ini, maka yang diambil untuk disusun rencana kontijensinya terlebih dahulu adalah Gempa Bumi.

Penutup

Demikian laporan kegiatan Rencana Penyusunan Penanggulangan Bencana Dinas Kesehatan (Dinkes Disaster Plan). Secara keseluruhan kegiatan berjalan dengan baik. Kegiatan ini bermanfaat bagi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah dan Dinas Kesehatan Kab. Sigi yaitu tersusunnya draft dokumen Dinkes Disaster Plan. Selanjutnya akan dilakukan pendampingan untuk menyempurnakan dokumen disaster plan di provinsi dan kabupaten. Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FKKMK UGM sebagai penyelenggara program akan berkomitmen demi tercapainya tujuan program.

{/tabs}

 

 

 

 

 

 

Reportase

Penggalangan Dana Bencana

Melalui Konser Lagu – Lagu Nostalgia 70 – 80 an

20 Juli 2019

“Pemaparan Program Penggalangan Dana”, Dok. Pokja Bencana FK – KMK UGM

Semboyan Pokja Bencana FK – KMK UGM “Mendampingi Secara Utuh”, menjadi dasar yang kuat bagi tim Pokja Bencana untuk terus terlibat dalam penanganan bencana baik dalam bidang medis maupun manajemen pengendalian bencana sektor kesehatan. Pokja Bencana melakukan penggalangan dana setiap tahunnya untuk mendukung kesiapsiagaan pelaksanaan program pada masa mendatang. Konser lagu – lagu nostalgia tahun 70 – 80 yang diselenggarakan pada 20 Juli 2019 di taman Hotel Mustokoweni Yogyakarta merupakan penggalangan dana ketiga oleh Tim Bencana FK- K MK UGM. Penggalangan dana dihadiri oleh para alumnus yang pernah terlibat dalam penanganan bencana.

“Konser Lagu Nostalgia”, Dok. Pokja Bencana FK-KMK UGM

Kegiatan konser diawali dengan pemaparan selayang pandang penanganan bencana Pokja Bencana FK – KMK UGM. Dalam selayang pandang tersebut terdapat beberapa foto dan video keterlibatan Pokja Bencana FK – KMK dalam penanganan bencana sejak tsunami Aceh 2004, gempa Nias, gempa Padang, gempa Bantul, gempa dan tsunami Pangandaran, erupsi Gunung Merapi, gempa Lombok 2018, likuifaksi Sulawesi Tengah, dan tsunami Selat Sunda. Selanjutnya disampaikan pula program penggalangan dana kali ini dilaksanakan melalui Virtual Account dan sistem Go Pay. Tim Bencana mengundang salah satu peserta praktek langsung untuk mencoba penggalangan dana menggunakan Go Pay. Bagi individu atau kelompok yang bersedia memberikan donasi dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu kategori Gold dan kategori Platinum. Beberapa peserta langsung memberikan donasi pada saat konser. Total dana yang diperoleh per 29 Juli 2019 sebesar Rp. 32.750.000,00. Program penggalangan dana akan berjalan sepanjang tahun ini dan dikoordinir oleh tim Pokja Bencana FK – KMK UGM.

 

Reportase Ekspedisi Destana Tsunami Pantai Selatan Jawa

Klaster DIY

Gunung Kidul. 24 – 27 Juli 2019

Ekspedisi desa tangguh bencana (Destana) Tsunami bertujuan untuk meningkatkan ketangguhan desa dalam kesiapsiagaan bencana, utamanya tsunami. Ekspedisi ini dilaksanakan sejak 12 Juli 2019 hingga 14 Agustus 2019. Sedangkan chapter DIY sendiri dilakukan pada 24 Juli 2019 hingga 29 Juli 2019. Ekspedisi dilakukan di sepanjang pantai selatan Pulau Jawa. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak dari pusat dan daerah. Pihak pusat diwakili oleh BNPB, BMKG, dan BSN. Sedangkan pihak daerah diwakili oleh BPBD, akademisi dan relawan.

Titik awal ekspedisi Destana DIY dimulai dari Kabupaten Gunungkidul, tepatnya di Desa Sadeng. Tim terdiri dari 75 orang dari provinsi, tim dari kabupaten/kota DIY sebanyak 45 orang dan tim dari pusat 80 orang. Kami dari FK – KMK UGM bergabung dengan tim 75 sebagai anggota yang berasal dari akademisi.

{tab title=”Hari 1″ class=”green”}

---

Pemberangkatan tim 75 dilakukan dari BPBD DIY pada Rabu, 24 Juli 2019 jam 10.00 WIB bersama menuju Desa Sadeng. Peserta Ekspedisi dari FK – KMK UGM adalah :

1. Sutono, SKp., M.Sc., M.Kep
2. Bayu Fandhi Achmad, S.Kep., Ns., M.Kep
3. Hersinta Retno Martani, S.Kep., Ns
4. Yasni La Harsani, S.Kep., Ns

Sesampainya di Pantai Sadeng, dilakukan pembekalan oleh panitia pusat (BNPB). Pembekalan tersebut terdiri dari pemberian inspirasi oleh pihak BNPB yang diwakili Lilik Kurniawan, ST., MSi, selaku Direktur program Ekspedisi Destana. Lilik mengingatkan tim mengenai tujuan awal pelaksanaan Destana, yaitu memberikan suntikan semangat dan motivasi untuk terjun hadir di masyarakat khususnya masyarakat pantai yang punya potensi ancaman Tsunami. Diharapkan dengan adanya Ekspedisi Destana, masyarakat dapat merasa bahwa pihak pemerintah dan relawan hadir untuk membersamai masyarakat. Selanjutnya, pemaparan diberikan oleh Papang selaku PIC dari program Ekspedisi Destana chapter Jogja. Papang memberikan pengalaman positif dari pelaksanaan Destana Provinsi Jawa Timur. Akhirnya pembukaan Ekspedisi Destana dilakukan oleh Ketua Pelaksanaan BPBD DIY.

 

Gambar 2 : Serah terima Pataka dari BPBD Jateng ke BPBD DIY	Gambar 3 : Pembukaan Ekspedisi Destana Tsunami

Briefing mengenai rundown acara diberikan oleh Iis selaku perwakilan BNPB. Acara Destana chapter DIY terdiri dari beberapa acara pokok yaitu sosialisasi mengenai kebencanaan ke aparatur desa, penilaian ketangguhan desa, sosialisasi kebencanaan ke tempat – tempat vital seperti pasar, sekolah dan tempat ibadah, dan malamnya akan ditutup dengan pentas seni rakyat terkait dengan kebencanaan.

Adapun tugas akademisi dalam ekspedisi ini adalah berpartisipasi dalam penilaian ketangguhan desa. Di DIY khususnya di wilayah pantai, tercatat ada 39 desa yang harus dilakukan assessment yang tersebar 18 desa di Gunungkidul, 8 desa di Bantul, dan 13 desa di Kulonprogo. Tim akademisi bertugas untuk menjadi fasilitator dalam pengisian indikator ketangguhan. Briefing awal mengenai modul penilaian ketangguhan diberikan oleh Eko T Paripurna dan tim Fasilitator Nasional (Fasnas) Destana di bawah coordinator yaitu BNPB. Selanjutnya tim akademisi menyamakan persepsi terhadap pengisian indikator penilaian dan pemahaman terhadap modul.

Gambar 4. Briefing FasNas tentang teknis penilaian ketangguhan desa (PKD)	Gambar 5. Pembagian area penilaian ketangguhan desa (PKD)

Sasaran dari penilaian indikator desa adalah berbagai lapisan desa yang terdiri dari aparatur desa, tokoh masyarakat, wakil perempuan, masyarakat umum dengan mempertimbangkan keterwakilan seperti disabilitas, gender, dan lain – lain. Tim akademisi selaku fasilitator diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk melakukan self appraisal terhadap ketangguhan desanya dalam menghadapi tsunami. Komponen penilaian ketangguhan sendiri terdiri dari beberapa aspek meliputi:

1. Kualitas dan akses layanan dasar
2. Dasar system penanggulangan bencana
3. Pengelolaan resiko bencana
4. Kesiapsiagaan darurat
5. Kesiapsiagaan pemulihan

Fasilitator bertugas untuk memahamkan perwakilan masyarakat mengenai poin – poin pertanyaan yang ada pada setiap komponen. Selain itu, fasilitator memandu masyarakat dalam mengisi kuesioner yang ada dan menjawab setiap pertanyaan yang diberikan. Di akhir sesi, fasilitator memandu masyarakat dalam merumuskan rencana aksi yang akan dilakukan untuk meningkatkan ketangguhan desa. Briefing akhir dilakukan saat malam hari dengan agenda fiksasi acara hari selanjutnya. Hari pertama berfokus untuk memastikan kesiapan setiap elemen dalam pelaksanaan Ekspedisi Destana pada hari – hari selanjutnya.

Acara hari kedua rencananya dilakukan sosialisasi ke aparatur Desa Songbanyu mengenai kerentanan desa dalam menghadapi tsunami. Selanjutnya tim akademisi akan memandu jalannya penilaian ketangguhan desa. Acara ini mengundang perwakilan desa terkait. Tim akademisi juga mendorong masyarakat untuk dapat memeriahkan acara pentas seni dan film kebencanaan pada malam harinya. Adapun agenda sore pada hari kedua adalah pelaksanaan olahraga bersama dengan warga dalam rangka menyemarakkan Ekspedisi Destana. Hari kedua akan ditutup dengan pentas seni dan pemutaran film kebencanaan, serta evaluasi dalam mempersiapkan hari selanjutnya.

Demikian laporan kegiatan ekspedisi Destana Tsunami hari pertama, terimakasih.

Penanggung Jawab Tim

Sutono, S.Kp., M.Sc., M.Kep

 

{tab title=”Hari 2″ class=”red”}

Hari kedua ekspedisi bertujuan untuk menjalankan rencana yang telah disusun pada hari sebelumnya. Hari dimulai dengan briefing awal tim Penilaian Ketangguhan Desa (PKD). Briefing dipandu oleh koordinator Tim PKD yaitu W Henywati. Koordinator tim PKD memastikan bahwa tiap anggota telah memahami tugasnya masing – masing. Selain itu, di dalam briefing juga disampaikan tips dan trik yang dapat dilakukan fasilitator agar penilaian ketangguhan desa bisa berjalan dengan lancar.

Acara dimulai pada pukul 09.30 WIB di aula pertemuan di TPI Sadeng. Peserta dari acara sosialisasi kebencanaan adalah perwakilan dari aparatur desa di sekitar Pantai Sadeng, Desa Songbanyu, Gunungkidul. Desa – desa yang mengikuti kegiatan antara lain Desa Balong, Desa Gunturharjo, Desa Purwodadi, Desa Pucung, Desa Paranggupito, Desa Jepitu, Desa Tileng, Desa Songbanyu, dan Desa Gudangharjo. Acara dibuka dengan sambutan dan ucapan selamat datang oleh Kasubdin Peran Masyarakat BNPB yaitu Pangarso Suryo Utomo.

Setelah pembukaan, dilakukan pemaparan mengenai kebencanaan, khususnya tsunami oleh beberapa pihak. Pemaparan awal diberikan oleh Dr. I Nyoman Sukanta, S.Si, M.T selaku perwakilan BMKG. Dr. Nyoman memberikan pemaparan mengenai Potensi Gempa dan Tsunami di DIY. Peserta nampak antusias dalam memperhatikan penjelasan. Sesi Dr. Nyoman dilanjutkan oleh pemaparan Konsepsi Desa Tangguh Bencana oleh perwakilan BNPB yaitu Iis. Sesi pemaparan ditutup oleh awareness SNI Kebencanaan yang diberikan oleh pihak Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Gambar 1. Sesi pemaparan materi

Acara selanjutnya adalah penilaian ketangguhan desa. Penilaian ketangguhan desa dilakukan dengan FGD oleh tiap perwakilan desa yang difasilitasi oleh tiap tim akademisi. Adapun alat yang digunakan untuk penilaian adalah Modul Indikator Ketangguhan Desa. Tiap forum desa diberikan dua modul indikator dengan rincian, satu modul untuk desa dan satu modul lagi yang akan digunakan untuk analisis pihak BNPB. Fasilitator mendorong perwakilan desa untuk melakukan self appraisal terhadap kesiapan desa dalam menghadapi bencana. Setelah memahami level ketangguhannya, fasilitator akan memberikan kesempatan bagi pihak desa untuk menyusun rencana aksi selanjutnya. Di akhir sesi, pihak desa akan diminta untuk menanda tangani lembar komitmen sebagai bukti bahwa keberlangsungan program peningkatan ketangguhan bencana pada sebuah desa akan dilaksanakan. Pihak BNPB memberikan cinderamata bagi tiap desa setelah tiap prosesnya selesai.

Gambar 2a (kiri): Sesi diskusi pengisian indikator ketangguhan desa. Gambar 2b (kanan):

Sesi pembagian cinderamata dari BNPB untuk Desa Paranggupito

Evaluasi jalannya PKD dilakukan pada sore hari pukul 16.00 WIB di Aula TPI Sadeng. Indra selaku Fasilitator Nasional PKD menggunakan metode metaplan untuk mendorong brainstorming terhadap jalannya penilaian sebelumnya. Evaluasi disusun berdasarkan beberapa topik seperti evaluasi dari sudut pandang peserta, susunan acara dan dari fasilitator sendiri. Tak lupa, di akhir sambutan Indra memberikan kesempatan bagi fasilitator untuk memberikan solusi dan rencana ke depan untuk jalannya kegiatan PKD di desa lainnya.

Terdapat beberapa rencana tindak lanjut yang disarankan oleh fasilitator kepada tim inti BNPB dalam mengorganisasi acara. Saran tersebut meliputi peningkatan efektifitas acara sosialisasi dengan adanya moderator. Moderator diharapkan dapat memastikan acara berjalan sesuai waktu yang telah ditentukan. Pengisian indikator pun diharapkan dapat efektif dengan cara persamaan persepsi dari tiap fasilitator.

Gambar 3. Tim Penilaian Ketangguhan Desa

Hari kedua ekspedisi Destana ditutup dengan adanya pentas seni oleh warga sekitar. Pentas seni yang ditampilkan oleh warga di sekitar Pantai Sadeng adalah Seni Jathilan. Sebelumnya, BNPB memberikan edukasi mengenai potensi tsunami yang dapat terjadi di sepanjang Pantai selatan Jawa. Warga nampak antusias dalam menikmati jalannya pentas seni. Pihak BNPB juga memberikan doorprize untuk memeriahkan acara.

Gambar 4. Pentas Seni Jathilan

{tab title=”Hari 3″ class=”orange”}

Hari ketiga Ekspedisi Destana Tsunami Regional DIY dibuka dengan persiapan perpindahan dari Pantai Sadeng ke titik kedua di Kabupaten Gunungkidul yaitu pantai Baron. Perpindahan tersebut dilakukan dengan iring – iringan kendaraan peserta yang dipimpin oleh kendaraan taktis BNPB. Selain bertujuan untuk melakukan perpindahan, iring – iringan kendaraan tersebut bertujuan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa pemerintah dan relawan hadir di tengah masyarakat untuk bersama-sama melakukan peningkatan kesiapsiagaan bencana.

Pantai Baron merupakan salah satu pantai wisata yang terkenal dan dikunjungi banyak wisatawan. Diharapkan dengan diadakannya Ekspedisi Destana di pantai Baron, dapat memperbesar edukasi dan sosialisasi kebencanaan. Adapun rundown acara Ekspedisi Destana terdiri dari Sosialisasi dan Edukasi kepada berbagai lini, penilaian ketangguhan desa, dan pentas seni kebencanaan pada malam harinya.

Gambar 1. Suasana Pantai Baron

Sesampainya di pantai Baron pada pukul 08.30 WUIB, panitia langsung memimpin briefing. Briefing dilakukan untuk memastikan tiap tim telah memahami tiap tugasnya. Tim FK – KMK UGM pada hari ini bertugas untuk melakukan Sosialisasi Kebencanaan padawarga sekitar dan wisatawan di pantai Baron dan penilaian ketangguhan desa. Terdapat 13 desa yang dinilai di sekitar pantai Baron. Tim FK – KMK UGM berpencar untuk melakukan sosialisasi ke berbagai pihak di sekitar Pantai Baron. Edukasi yang diberikan adalah mengenai tanda – tanda terjadinya tsunami, apa saja yang harus dilakukan ketika tsunami dan bagaimana cara warga dapat melakukan evakuasi. Sosialisasi dilakukan pada nelayan, wisatawan dan warga sekitar. Pengetahuan masyarakat masih bervariasi mengenai penanganan kebencanaan. Diharapkan dengan adanya sosialisasi dan edukasi mengenai evakuasi apabila terjadi tsunami, masyarakat menjadi lebih waspada dan siap dalam menghadapi bencana. Selain sosialisasi dan edukasi secara langsung, dilakukan pula pemasangan plang tanda rawan bencana untuk meningkatkan kesiapsiagaan warga dan wisatawan di sekitar pantai Baron.

Setelah melakukan sosialisasi dan edukasi, Tim FK – KMK UGM bersiap untuk melakukan Penilai Ketangguhan Desa. Tiap desa didampingi satu fasilitator untuk memastikan warga dapat mengisi indikator dengan sesuai kenyataan yang ada. Penilaian berjalan efektif dan lancar. Hasil penilaian akan dianalisis untuk menentukan indeks ketangguhan bencana tiap desa. Selain itu, penilaian ditutup dengan perumusan rencana aksi dan rekomendasi yang dapat dilakukan oleh desa untuk meningkatkan level ketangguhannya.

Gambar 2. Sesi Penilaian Ketangguhan Desa

Evaluasi Penilaian Ketangguhan Desa dilakukan di dalam tenda BNPB yang telah disiapkan. Penilaian Ketangguhan Desa berjalan lebih lancar dibandingkan hari sebelumnya. Aparatur desa yang datang terkesan lebih siap dalam memahami tiap pertanyaan yang diberikan. Beberapa desa bahkan sudah membawa data – data yang dapat digunakan untuk melengkapi verifikasi dari indikator ketangguhan desa yang diberikan. Pihak aparatur desa yang datang pun lebih representatif sehingga lebih memahami pertanyaan yang diberikan. Diharapkan hari selanjutnya juga akan berjalan lancar seperti hari ini.

Gambar 3. Evaluasi Penilaian Ketangguhan Desa

Acara selanjutnya adalah Pentas Seni Kebencanaan untuk rakyat. Diadakannya karaoke bersama dengan organ tunggal bertujuan untuk menarik masyarakat agar bersedia untuk merapat ke pendopo tempat acara berlangsung. Masyarakat nampak antusias dalam mengikuti pentas seni pada sorenya. Sedangkan pada malam hari, dilaksanakan Pentas Jathilan dari warga sekitar untuk menyemarakkan acara Ekspedisi Destana di Pantai Baron pada hari ketiga.

{/tabs}

Reportase

Lokakarya “Kesadaran Nasional Peduli Gempa dan Gunung Api”

 

Dok. FK-KMK UGM: Tim bencana FK-KMK UGM dan penyelenggaran kegiatan

Sejak sebulan yang lalu, tim bencana FK – KMK UGM bersama dengan Prof. dr. Sofia Mubarika dan dr. Mei Neni Sitaresmi, Sp.A(K) mempersiapkan presentasi dan usulan kebijakan berdasarkan penelitian dan pengalaman tim bencana selama ini di lapangan. Tidak hanya itu, termasuk juga produk perguruan tinggi seperti kurikulum pembelajaran untuk S1 dan S2 kesehatan, modul untuk dinas kesehatan, rumah sakit, dan puskesmas, serta kit dalam kebencanaan bidang kesehatan. Pada kesempatan ini, FK-KMK UGM juga berpartisipasi dalam peluncuran buku nasional.

Buku yang kami luncurkan adalah buku “Pengalaman Relawan Medis di Medan Bencana” dan buku online pedoman perhitungan kapasitas pasca bencana yang dikerjakan bersama Kemenkes, Universitas Brawijaya, dan Universitas Hasanuddin, berjudul “Post Disaster Need Assessment in Health Sector”. Paparan singkat dari Prof. dr. Sofia Mubarikan dan dr. Hendro Wartatmo, Sp.BDKBD menjadi penutup dalam lokakarya sehari ini. Menarik sekali karena aspek determinan sosial dalam kesehatan, aspek manusia dalam kebencanaan, serta pelayanan medis dan manajemen bencana kesehatan disampaikan pada forum ilmiah kegempaan dan gunung api, dimana semua pakar sebelumnya membahas tentang alat, fisik, infrastruktur, dan hazard. Sebaliknya, kami pun belajar banyak hal dari aspek geologi, bangunan, struktur, dan sebagainya.

Lokakarya ini dilaksanakan pada 18 Juli 2019 di Auditorium Perpustakaan Nasional Indonesia, Jakarta. Lokakarya ini tidak saja dihadiri oleh para ilmuan bidang kegempaan dan gunung api, tetapi juga lintas kementerian dan stakeholder di daerah. Kesepakatan yang menarik di akhir pertemuan ini adalah kesadaran untuk menjadikan kesiapsiagaan bencana sebagai investasi untuk masa mendatang. Pembaca sekalian silakan mengakses materi acara ini pada link berikut shorturl.at/csL24.

Dok. FK-KMK UGM: (atas) Prof. dr. Sofia Mubarika saat menyampaikan mengenai aspek social budaya, (bawah) dr. Hendro mengenai lesson learnt FK – KMK UGM dalam bencana

Reportase oleh Madelina.