Reportase : Rapat Koordinasi Penyiapan Skenario dan Rencana Penanganan Erupsi Merapi saat Libur Lebaran 2018

Reportase :

Rapat Koordinasi Penyiapan Skenario dan Rencana Penanganan Erupsi Merapi saat Libur Lebaran 2018

Yogyakarta , 6 Juni 2018
Ruang Sidang Gedung KPTU lt.3 FKKMK UGM
Reportase oleh Intan Anatasia


rakor persiapan bencana 2018 merapi 01

Yogyakarta memiliki potensi terjadi bencana yang bermacam-macam dan salah satu yang kerap terjadi yaitu Gunung Merapi, dengan siklus 4 tahun sekali. Dari bulan Mei sampai dengan Juni sudah terjadi 3 kali letusan freatik dan status Gunung Merapi sudah meningkat dari Normal menjadi Waspada. Letusan freatik pertama terjadi pada 11 Mei 2018 kemudian terjadi kembali pada 21 Mei 2018. Update terakhir letusan freatik terjadi pada 1 Juni 2018 pukul 08.20 WIB dengan ketinggian kolom 6000 meter kearah barat laut dengan durasi 2 menit dan amplitudo 77mm. Fenomena ini tidak terlalu berbahaya, tetapi kita tetap perlu selalu siap dalam menghadapinya. Persiapan yang dilakukan sudah harus dimulai sejak sebelum terjadinya bencana. Sebentar lagi umat muslim di Indonesia akan merayakan libur Lebaran dan seluruh pegawai baik negeri maupun swasta akan mendapatkan libur nasional mulai dari 12 Juni 2018 sampai 20 Juni 2018. Oleh karena itu, sangat diperlukan rapat koordinasi untuk mempersiapkan skenario dan rencana penanganan bencana Erupsi Merapi saat libur Lebaran untuk mengantisipasi jika terjadi Erupsi Merapi pada saat jangka waktu tersebut.

Kelompok Kerja Bencana (POKJA BENCANA) Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada mecoba untuk menginisiasi rapat koordinasi untuk mempersiapkan skenario dan rencana penanganan bencana erupsi Merapi saat libur Lebaran dengan mengundang beberapa instansi terkait dalam penanganan bencana ini. Beberapa instansi yang menghadiri rapat koordinasi ini yakni Pokja Bencana FKKMK UGM, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sleman, Pusbankes 118, Dinas Kesehatan Provinsi DIY, RSUP Dr. Sardjito, Rumah Sakit Akademik UGM, Tim Bantuan Medis Mahasiswa (TBMM) Panacea FKKMK UGM dan NIKATANA. Tujuan dari kegiatan ini untuk mengidentifikasi permasalahan yang timbul, melakukan koordinasi untuk mengevaluasi kebijakan, rencana, prosedur, peran dan tanggung jawab serta memperjelas peran, tugas dan tanggung jawab ;mengukur kesiapsiagaan dari kelompok pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanggulangan bencana; dan menyusun, menyiapkan skenario dan rencana dalam penanganan Erupsi Merapi saat libur Lebaran 2018.

rakor persiapan bencana 2018 merapi 04

Ketua Pokja Bencana FKKMK UGM, dr. Handoyo Pramusinto Sp.BS(K) memberikan sedikit pengantar kegiatan sebelum masuk ke sesi diskusi. Beliau menyampaikan betapa pentingnya kita untuk selalu siap siaga terhadap bencana karena tidak ada yang bisa memprediksi kapan bencana itu datang. Oleh karena itu, dirasa sangatlah penting untuk melakukan koordinasi ini terlebih Merapi sudah mulai bergejolak dari bulan Mei, tidak ada salahnya sebelum kita menghadapi libur panjang nasional kita melakukan persiapan untuk memastikan kesiapsiagaan masing-masing instansi apabila bencana yang tidak kita inginkan ini terjadi saat periode Lebaran. Acara ini dibuka oleh dr. Mei Neni Sitaresmi Sp.(A)K,P.hd selaku Wakil Dekan Bidang Kerja Sama, Alumni dan Pengabdian Masyakarat. Mei berharap dengan adanya kegiatan ini setiap instansi dapat melakukan simulasi apabila Erupsi Merapi terjadi saat Libur Lebaran dan dapat memastikan kesiapsiagaan untuk menghadapi bencana ini yang harapannya akan menjadi masukan saat kembali ke instansi masing-masing.

Masuk pada sesi diskusi yang di fasilitasi oleh dr. Bella Donna, M.Kes dan Sutono S.Kp., M.Sc.M.Kep selaku tim dari Pokja Bencana FKKMK UGM. Sutono membacakan kembali skenario dan beberapa pertanyaan terkait kesiapsiagaan yang telah masing-masing instansi lakukan jika erupsi Merapi yang terjadi saat libur Lebaran. Kemudian Bella Donna mulai menanyakan ke masing-masing instansi mengenai persiapan yang telah dilakukan oleh masing-masing instansi untuk mengatasi apabila terjadi erupsi Merapi saat Libur Lebaran 2018.

Hasil Diskusi Rapat Koordinasi:

  1. Persiapan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Akademik UGM adalah sudah melakukan koordinasi dengan Tim Hospital Disaster Plan
  2. Persiapan yang dilakukan oleh RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta adalah melakukan koordinasi dengan Tim Hospital Disaster Plan dengan Manajemen Rumah Sakit ; melakukan pemetaan untuk ruang perawatan untuk luka bakar jika terjadi erupsi Merapi; mempersiapkan satuan tugas untuk tambahan pada situasi lebaran ini ; persiapan untuk mengirimkan EMT yaitu memastikan peralatan dan ambulance untuk mengirimkan tim.
  3. Persiapan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sleman adalah melakukan koordinasi lintas sektor; meng-update informasi dari BPPTKG; memastikan situasi di sekitar wilayah gunung merapi terkait dengan objek wisata yang ada; berkoordinasi dengan dinas pariwisata untuk memastikan kondisi aman selama libur lebaran; mempersiapkan tim yang ada di posko selama libur lebaran; berkoordinasi dan meng-update berita ke BPBD DIY.
  4. Persiapan yang dilakukan oleh Pusbankes 118 adalah melakukan koordinasi dengan BPBD Provinsi Yogyakarta dan lintas sektor terkait untuk mengetahui kondisi terkait Merapi saat ini; mengkoordinir semua rumah sakit untuk selalu siaga dalam menghadapi Lebaran dan situasi erupsi Merapi serta mengatur jadwal untuk mobilisasi tim dari rumah sakit; mempersiapkan ambulance untuk keperluan lebaran dan situasi darurat; meng-update informasi mengenai sistem rujukan di rumah sakit dengan dinas kesehatan; mempersiapkan logistik untuk situasi darurat saat lebaran dan erupsi Merapi.
  5. Persiapan yang dilakukan oleh Pokja Bencana FKKMK UGM adalah melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait penangan bencana erupsi Merapi; mempersiapkan tim Pokja Bencana jika harus berangkat ke lokasi bencana dan pengungsian; mempersiapkan logistik seperti masker dan bantuan-bantuan kesehatan lainnya; melakukan koordinasi dengan tim DERU.
  6. Persiapan yang dilakukan oleh TBMM FKKMK UGM adalah mempersiapkan tim yang akan fokus memantau keadaan Merapi; melakukan persiapan logistik terutama masker yang bisa disalurkan ke masyarakat; melakukan koordinasi dengan tim bantuan mahasiswa dari universitas lain; melakukan latihan untuk mengantisipasi bencana serta mengundang pembicara untuk menambah wawasan mengenai mitigasi bencana.
  7. Persiapan yang dilakukan oleh Nikatana UGM adalah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan tim bantuan mahasiswa; memantau situasi Merapi.
  8. Persiapan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Yogyakarta adalah melakukan koordinasi baik internal maupun eksternal; untuk lebaran dinas kesehatan sudah memantau persiapan rumah sakit dan puskesmas di seluruh Yogyakarta, sampai saat ini berjalan lancar dan sudah siap menghadapi situasi lebaran; melakukan koordinasi dan koordinasi dengan BPBD DIY dan RSUP Dr. Sardjito; melakukan komunikasi dengan subklaster kesehatan untuk memudahkan koordinasi dan dalam mengaktifkan klaster kesehatan saat situasi darurat saat lebaran dan erupsi merapi; sudah mempersiapkan logistik terutama masker apabila ada erupsi susulan.

Informasi tambahan selama rapat:

  1. Untuk tim bantuan mahasiswa perlu diminta kontaknya jika sewaktu-waktu dibutuhkan bantuannya.
  2. Dinas Kesehatan Provinsi Yogyakarta menyampaikan alur rujukan saat terjadi situasi darurat jika memang kasusnya adalah luka bakar maka pasien langsung dibawa ke RSUP Dr. Sardjito namun untuk kasus lainnya rujukan disesuaikan dengan kemampuan dan kapasitas rumah sakit lainnya. Dinas Kesehatan selalu berkoordinasi dengan BPBD DIY dan lintas sektor untuk selalu memantau situasi gawat darurat dan terkait bencana. Dinkes Provinsi DIY juga selalu melakukan latihan bersama dengan lintas sektor lain.
  3. BPBD Sleman mengharapkan seluruh lintas sektor bisa melakukan persiapan terfokus pada situasi level Waspada saat ini, misalnya dengan menyiapkan logistik masker dan penyiapan psikososial masyarakat di area Merapi saat ini.
  4. Semua sektor diharapkan untuk mempersiapkan kejadian terburuk yang mungkin terjadi apabila terjadi Erupsi Merapi saat kondisi lebaran agar masyarakat tidak panik. Harapannya sektor pariwisata Sleman tidak terganggu karena situasi erupsi Merapi ini.
  5. Memperbaiki koordinasi untuk mengirimkan bantuan medis agar dapat terkoordinasi dengan baik dengan lintas sektor lain terkait penanganan bencana.

Kesimpulan rapat koordinasi kali ini adalah selalu melakukan koordinasi dan komunikasi serta selalu siap siaga dalam situasi apapun baik lebaran atau erupsi Merapi; perlu diadakannya terapi psikososial untuk masyarakat di sekitar lereng Merapi untuk mencegah post trauma akibat Erupsi Freatik Merapi belakangan ini; untuk saat ini BPBD Sleman menyatakan lokasi sekitaran Merapi masih dalam kondisi Aman untuk dikunjungi saat libur Lebaran.

BIMBINGAN TEKNIS DAN REVIEW DOKUMEN HOSPITAL DISASTER PLAN

1 bimtek

BIMBINGAN TEKNIS DAN REVIEW

DOKUMEN HOSPITAL DISASTER PLAN

H Boutique Hotel Yogyakarta, 29 – 31 Januari 2018


Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FKKMK UGM) mengadakan bimbingan teknis penyusunan perencanaan penanganan bencana di rumah sakit. Acara ini berlangsung di H Boutique Hotel Yogyakarta. Kegiatan tersebut dibuka oleh dr. Bella Donna. M. Kes selaku Kepala Divisi Manajemen Bencana Kesehatan, PKMK FKKMK UGM. bimbingan teknis dan review dokumen HDP ini diikuti berbagai Rumah sakit yang ada di Indonesia. Tujuan dari kegiatan ini salah satunya adalah membentuk kesiapsiagaan rumah sakit yang disusun dalam suatu dokumen untuk menghadapi bencana yang terjadi baik itu internal maupun eksternal.

1 bimtek

Dok. PKMK FK UGM: Foto bersama Narasumber dan Peserta

Bimbingan teknis dan review dokumen HDP ini berlangsung selama tiga hari, hari pertama diawali dengan penyampaian materi overview HDP dan akreditasi rumah sakit yang disampaikan oleh dr. Bella Donna. M. Kes, dilanjutkan dengan materi komponen HDP yang disampaikan oleh Intan Anastasia, M.Sc., Apt. Kegiatan hari kedua peserta menerima materi mengenai pengorganisasian oleh dr. Handoyo Pramusinto, Sp. BS(K), analisis risiko dan hazard mapping oleh dr. Bella Donna. M. Kes, penyusunan SOP oleh Madelina Ariani, SKM., MPH. Setiap materi yang disampaikan kepada peserta dilengkapi dengan penugasan dan langsung didampingi oleh fasililtator terkait materi yang diberikan agar nantinya setelah kegiatan ini selesai peserta dapat membawa draft dokumen hospital disaster plan untuk rumah sakit.

Hari terakhir kegiatan bimbingan teknis dan review dokumen HDP diisi dengan kunjungan lapangan ke RS Panti Nugroho agar perserta dapat melakukan sharing pengalaman terkait pelaksanaan dokumen HDP di RS Panti Nugroho dan melihat secara langsung fasilitas-fasilitas yang digunakan oleh RS Panti Nugroho sehingga dokumen HDP dapat teruji operasionalisasinya.

2 bimtek

Dok. PKMK FK UGM: Foto bersama Peserta Bimbingan Teknis dan Review Dokumen HDP dengan civitas RS Panti Nugroho

Dokumen hospital disaster plan sangat penting dimiliki oleh setiap rumah sakit, harapannya dokumen hospital disaster plan ini tidak berakhir sebagai dokumen tetapi menjadi budaya di rumah sakit untuk keselamatan petugas dan pasien, mengingat rumah sakit sebagai peranan utama dalam kesiapan penanganan bencana dan dalam menangani korban bencana.

Reporter : Nilasari, SKM, MPH

tor asm pokja bencana 2018

Dalam rangka Annual Scientific Meeting (ASM)

 “Mental Health Problems in Disaster and Health Crisis: Studi Pada Penanggulangan Bencana Gempa Pidie Jaya dan Erupsi Gunung Agung”

Rabu, 14 Maret 2018


{tab title=”TOR” class=”orange” align=”justify”}

 

LATAR BELAKANG

Saat dimulainya kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia menggunakan pendekatan klaster, maka sektor kesehatan langsung mengambil peran dalam mengembangkan klaster kesehatan. gempa Pidie Jaya akhir 2016 pertama kali menerapkan sistem klaster kesehatan ini, begitu juga dengan kesiapsiagaan penanggulangan gunung Agung, Bali 2017. Pusat krisis kesehatan langsung turun dalam memberikan pendampingan pelaksanaan klaster kesehatan di lapangan bersama dengan pusat krisis regional dan dinas kesehatan provinsi masing-masing.

Tema ASM tahun ini yaitu Mental Health atau kesehatan jiwa. Begitu pentingnya masalah kesehatan jiwa korban, pengungsi, dan masyarakat dalam bencana maka dalam klaster kesehatan, kesehatan jiwa merupakan sub klaster sendiri.

Bagaimana sektor kesehatan dalam gempa Pidie Jaya dan erupsi Gunung Agung menjalankan sub klaster kesehatan jiwa ini? serta peluang dan tantangan dalam menerapkan pendekatan klaster dalam penanggulangan bencana bidang kesehatan ini akan bersama-sama kita bahas dalam seminar sehari tentang “Mental health problems in disaster and health crisis: studi pada penanggulangan bencana gempa Pidie Jaya dan erupsi Gunung Agung”

tujuanTUJUAN

Tujuan kegiatan ini adalah merumuskan pedoman pelaksanaan sub klaster kesehatan jiwa.

 

agendaTEMPAT DAN WAKTU

Kegiatan ini dilaksanakan pada:
Rabu, 14 Maret 2018
Pukul 08.00-Selesai WIB
Ruang Senat KPTU Lantai 2 FKKMK UGM

 

Waktu

Kegiatan

07.30 – 08.00

Registrasi

08.00 – 08.10

Pembacaan Safety Briefing

08.10 – 08.30

 

 

Pembukaan

  1. Sambutan oleh Ketua Pokja Bencana FKKMK UGM:
    dr. Handoyo Pramusinto, Sp.BS(K)
  2. Sambutan dan Pembukaan oleh Dekan FKKMK UGM:
    Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed,Sp.Og(K),PhD

08.30– 08.45

Coffee Break

08.45– 10.45

Sesi 1: 

Pembicara 1: Pendekatan klaster dan sub klaster kesehatan jiwa oleh Kepala Pusat Krisis dr. Achmad Yurianto.

Pembicara 2: Webinar: Kasus mengenai mental health dan pengalaman menggunakan pendekatan sub klaster tersebut oleh Dinas Kesehatan Pidie Jaya.

Pembicara 3: Webinar: Kasus mengenai mental health dan pengalaman menggunakan pendekatan sub klaster tersebut oleh Dinas Kesehatan Karangasem.

Diskusi

 

10.45– 12.15

Sesi 2:

Pembicara 4 : Permasalahan mental health dan penanganannya pada korban terdampak banjir dan tanah longsor akibat badai siklon cempaka di Bantul dan Gunung Kidul.

Pembicara 5: Rumusan penerapan pendekatan sub klaster kesehatan jiwa: guideline nasional oleh dr. Handoyo Pramusinto, Sp. BS(K).

Diskusi

 

12.15– 13.00

ISHOMA

13.00– 14.00

Diskusi round table

Tema : Pembahasan draft guideline nasional untuk sub klaster kesehatan jiwa.

14.00– 14.30

Kesimpulan dan Penutupan

 

analytics, audience, presentation, training icon  PESERTA

Seminar ini mengharapkan kehadiran rekan-rekan dari:

1.    Kementerian Kesehatan
2.    Manajemen dan Tim Penanggulangan Bencana Rumah Sakit di Indonesia
3.    Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota di Indonesia
4.    Fakultas Kedokteran, Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat, dan Fakultas Farmasi
5.    Mahasiswa S2 dan S3 yang tertarik dengan isu manajemen bencana kesehatan
6.    Peneliti bidang manajemen bencana
7.    LSM yang bergerak di bidang bencana dan emergensi
8.    Pemerhati bencana, dan
9.    Perseorangan.

Fasilitas

1.    Seminar kit
2.    SKP IDI/IAKMI
3.    Makan siang dan coffee break

Biaya registrasi

1.    Umum                             : Rp. 500.000,00/orang
2.    Alumni FKKMK UGM            : Rp. 300.000,00/orang
3.    Mahasiswa                        : Rp. 200.000,00/orang
4.    Peserta Webinar                : Rp. 200.000,00/orang
5.    Peserta Webinar Instansi     : Rp. 750.000,00/ instansi (dengan peserta yang
       akan mendapatkan sertifikat sebanyak 5 orang).

Pendaftaran peserta dapat dilakukan online melalui website bencana kesehatan www.bencana-kesehatan.net atau secara offline dengan mengemail ke [email protected].
Biaya kepesertaan dapat dibayarkan dengan cara tunai di gedung sekretariat atau melalui transfer ke rekening panitia :
Bank BNI, nomor rekening: 0203024192, atas nama: Pusat Kebijakan Manajemen Kesehatan FKKMK UGM
(Bukti setor wajib di fax ke +62274 549425/ email ke [email protected])

 

agreement, arrangement, document, register, registration, sign, write icon INFORMASI & PENDAFTARAN

Intan Anatasia  / Dewi Catur
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
Gedung IKM (sayap utara) Lt. 2
Fakultas Kedokteran UGM
Jl. Farmako Sekip Utara Yogyakarta 55281
Telp     : 0274 – 549425
HP       : 087838679382/intan, 0818263653/dewi
Email    : [email protected]/[email protected]
Website Bencana Kesehatan: www.bencana-kesehatan.net

 

{tab title=”Reportase” class=”green”}

{tab-ex_sub1 title=”Sesi 1″ class=”blue” align=”justify”}

sesi 1

dr. Bella Donna. M.Kes merupakan Kepala Divisi Manajemen Bencana Kesehatan, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FKKMK UGM. dr. Bella sudah lama bergelut dalam kebencanaan di sektor kesehatan dan dalam seminar kali ini, beliau menjadi moderator untuk sesi 1. Pembicara pertama, drg. M. Kamarru Zaman, M.Sc merupakan perwakilan dari Pusat Krisis Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI yang membawakan materi mengenai pendekatan klaster dan sub klaster kesehatan jiwa. drg. Zaman menyampaikan bahwa Indonesia merupakan Negara yang rawan untuk terjadinya bencana yang dapat mengancam dan menganggu kehidupan masyarakat yang mana ini menjadi tanggungjawab pemerintah untuk mengatasinya sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2007 dan UU No. 36 Tahun 2009. Sendai framework for disaster risk education 2015-2030 merupakan perubahan paradigma dari tanggap darurat ke pengurangan resiko artinya diperlukan peningkatan kapasitas penanggulangan bencana untuk penurunan indeks resiko bencana.

Namun, saat ini permasalahan kapasitas sangat sulit untuk dihindari baik dari pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, oleh karena itu drg. Zaman menyebutkan solusi permasalahan kapasitas dapat ditangani dengan koordinasi, kolaborasi dan integrasi dari ketiga elemen yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Peran klaster kesehatan sangat penting mulai dari sub klaster KIA dan reproduksi, sub klaster gizi, sub klaster pengendalian penyakit, penyehatan, lingkungan dan penyediaan air bersih termasuk sub klaster kesehatan jiwa. drg. Zaman mengungkapkan peran sub klaster kesehatan jiwa disini pada saat bencana diantaranya pada saat gempa Pidie Jaya dan erupsi Gunung Agung, Pusat Krisis Kesehatan di bawah Kementerian Kesehatan RI mengirim tim kesehatan jiwa seperti psikiater untuk korban bencana, psikologi, dokter dan perawat kesehatan jiwa untuk melaksanakan psikososial dan trauma healing, skrinning terhadap pengungsi serta menyerahkan media KIE kesehatan jiwa ke pengungsi.

Pembicara kedua H. Said Abdullah, SH., MKM merupakan Kepala Dinas Kesehatan Pidie Jaya yang menyampaikan mengenai mental health dan pengalaman menggunakan sub klaster kesehatan jiwa pada gempa Pidie Jaya. Said, menyampaikan pengalaman Dinas Kesehatan Pidie Jaya dalam bencana gempa saat itu untuk sub klaster kesehatan jiwa telah bekerjasama dengan beberapa lembaga yang terlibat dalam masa tanggap darurat pertama. Pelayanan kesehatan jiwa ketika tanggap darurat pada dibagi menjadi beberapa titik yaitu pos sub kluster kesehatan jiwa dengan SDM diantaranya psikologi klinis, psikiater yang sekaligus menjadi sekretariat; RSUD Pidie Jaya dengan SDM diantaranya psikolog dan psikater untuk korban langsung karena penyakit fisik, luka dan dalam pengobatan di rawat inap.

Puskesmas dengan SDM diantaranya dari CMHN, psikolog dan psikiater untuk pelayanan kesehatan jiwa di puskesmas dan home visit; titik pengungsi dengan SDM diantaranya dari relawan mahasiswa psikologi, CMHN, psikolog dan psikiater untuk penjaringan masalah kesehatan jiwa, edukasi, PFA memberikan permainan dan motivasi; RSUD Sigli dengan SDM diantaranya psikiater untuk rujukan ODGJ dan trauma pasca pengobatan atau pasca operasi. Lalu, untuk masa tanggap darurat kedua, pelayanan kesehatan jiwa dikembalikan ke CMHN dan dokter kesehatan jiwa beserta kader serta relawan yang masih ada dengan sistem kesehatan jiwa masyarakat Aceh yang berbasis masyarakat, merawat ODGJ dan ODMK di keluarga dan di masyarakat, yang mana dilakukan monitoring dan evaluasi pada minggu pertama darurat kedua oleh tim kesehatan jiwa dari Kemenkes, RI dan psikiater RS Jiwa serta dari Dinas Kesehatan Provinsi.

Pembicara ketiga dr. I Gusti Bagus Putra Partama, M.M. Kepala Dinas Kesehatan Karangsem juga menyampaikan mengenai mental health dan pengalaman menggunakan sub klaster kesehatan jiwa pada erupsi Gunung Agung. dr. Bagus menyampaikan kegiatan di sub klaster kesehatan jiwa pada erupsi Gunung Agung diantaranya menyusun rencana aksi yaitu rencana prioritas dalam jangka pendek (menyiapkan petugas, evakuasi, penyediaan pelayanan kesehatan, menyediakan obat kesehatan jiwa, screening kesehatan jiwa dan bebas pasung), jangka menengah (pendataan ulang ODGJ, mengusulkan JKN-KIS, MoU kerjasama dengan RSUD dan pemulangan ODGJ dari RSJ) dan jangka panjang (penyediaan rumah singgah, rumah berdaya dan rehabilitasi sosial); penguatan tim sub klaster kesehatan jiwa yang berkoordinasi dengan Sp. Kj di RSUD Karang Asem, RSJ Provinsi Bali dan memberikan pembekalan untuk Kepala Puskesmas, dokter dan pemegang program jiwa di puskesmas; melakukan evakuasi ODGJ dari wilayah KRB 3 dan 2.

Saat itu, seluruh ODGJ berhasil di evakuasi dari KRB 3, kecuali 1 orang ODGJ di dusun Panek; menyusun SOP evakuasi ODGJ, SOP ini sangat penting karena melibatkan lintas sektor (TNI, POLRI, SAR, Satpol PP, Kades, Camat, Tokoh Masyarakat, RSJ Provinsi Bali); koordinasi dengan relawan, relawan diarahkan untuk melakukan screening psikososial, terapi bermain, menggambar, dan menghibur dan upaya preventif dan promotif lainnya.

Pada akhir sesi 1, banyak peserta yang bertanya mengenai sinergitas antara pemerintah dan lembaga swasta, dan bagaimana peran swasta, mahasiswa FK saat terjadi bencana, bagaimana manajemen logistik dalam situasi bencana mengingat banyak terjadi masalah dalam gangguan pencernaan dan banyak pula distribusi keragaman logistik (makanan dan minuman) yang diterima, apakah ada protap manajemen logistik secara spesifik, dan sebagainya. Pertanyaan dijawab secara keseluruhan oleh para pembicara, peran swasta sangat banyak untuk membantu dalam situasi bencana dan pihak swasta sangat terbuka dengan Dinas Kesehatan baik di Dinas Kesehatan Pidie Jaya dan Dinas Kesehatan Karangasem, untuk peran mahasiswa FK dalam kondisi bencana langsung dikoordinir oleh posko klaster kesehatan untuk ditugaskan ke masing-masing sub klaster guna membantu sesuai dengan kompetensi mereka masing-masing. Manajemen logistik khususnya makanan dan minuman melalui sub klaster gizi, setiap ada makanan dan minuman yang masuk ke logistik diperiksa sebelum di distribusikan, pengalaman dari Dinas Kesehatan Pidie Jaya dan Dinas Kesehatan Karangasem juga menyediakan daftar menu untuk pengungsi yang dituangkan dalam SOP untuk alur penerimaan dan distribusinya ke pengungsi.

Reporter : Nilasari

{tab-ex_sub1 title=”Sesi 2″ class=”blue” align=”justify”}

sesi 2

Materi keempat terkait konsep mental health pada penanganan pasca bencana yang disampaikan oleh Diana Setiyawati, MHSc. Psy., Ph.D. Diana mengawali pembahasan dengan menjelaskan apa yang dimaksud sehat jiwa. Seseorang dikatakan sehat jiwa apabila dapat mengenali potensi dirinya, mampu menghadapi stres sehari-hari, produktif dan bermanfaat untuk orang lain. terkait kesehatan jiwa, kriteria yang dijelaskan di atas masih banyak yang belum memahami.

Orang yang terpapar pada stressor yang ekstrim umumnya rentan mengalami masalah kesehatan jiwa dalam jangka waktu pendek ataupun panjang setelah kejadian bencana. Selain itu, potensi kerentanan yang ada sebelumnya memungkinkan masalah kesehatan jiwa sebagai konsekuensi dari bencana. Salah satu paparan yang membantu kejadian tersebut adalah faktor lingkungan. Masalah kesehatan jiwa terkait bencana dalam literature review masih sangat kecil. Namun ada contoh kasus gempa Jepang 2011 masalah kesehatan jiwa yang terjadi meliputi posttraumatic stress reaction melebihi 10%. Hal ini berkaitan denagan memikirkan mengembalikan kehidupan sehari-hari, sakit yang diderita sebelum bencana (fisik dan mental) dan jaringan sosial.

Kejadian bencana dapat menyebabkan trauma pada korbannya. Oleh karena itu diperlukan upaya penangganan. Tujuannya untuk menyediakan dukungan psikososial untuk jangka pendek maupun panjang untuk masyarakat, memperkuat sistem kesehatan jiwa dan membangun sistem kesehatan jiwa secara komprehensif. Dengan memperhatikan prinsip kesetaraan dalam pelayanan, menghargai hak asasi manusia (termasuk budaya), orientasi kesehatan masyarakat dan adanya koordinasi, konsultasi dan kemitraan dengan stakeholders.

Adanya bencana di Indonesia contohnya kasus bencana Aceh. Setelah kejadian bencana tersebut disusunlah sistem kesehatan jiwa masyarakat yang terkena dampak bencana. Dalam sistem kesehatan jiwa saat terjadi bencana yang perlu diperhatikan ialah mengembangkan rencana dan menyiapkan sistem kesehatan jiwa bencana. Selain itu diperlukan juga dokumentasi kegiatan layanan dan bekerja dengan media. Serta bagaimana merawat kesehatan jiwa terkait bencana seperti melakukan pendekaran dasar untuk korban bencana, respon awal, pengobatan untuk kelompok berisiko, penyediaan informasi dan pelatihan tenaga kesehatan.

Selanjutnya pembicara ke-lima adalah dr. Handoyo Pramusinto, Sp.BS (K), beliau adalah ketua pokja bencana FKKMK UGM. Handoyo Pramusinto menjelaskan terkait rumusan guideline nasional penerapan pendekatan sub klaster kesehatan jiwa. Beberapa aspek penting terkait pedoman tata-laksana masalah kesehatan jiwa saat bencana telah dibuat. Secara pengoorganisasian, sudah ada klaster dan sub klaster kesehatan. Namun pelayanan dan sosialisasi pada masyarakat perlu dilakukan. Pada 2006 diterbitkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 048/Menkes/SK/I/2006 tentang pedoman penanggulangan masalah kesehatan jiwa dan psikososial pada masyarakat akibat bencana dan konflik. Tahun yang sama pula terdapat pedoman teknis penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana (mengacu pada standar internasional) yang di dalamnya terdapat bagaimana penanganan kesehatan jiwa.

WHO pada 2007 mengeluarkan dokumen IASC, yang bertujuan untuk merencanakan, menetapkan dan koordinasi multisektoral untuk melindungi dan memperbaiki kesehatan jiwa pada saat bencana. Layanan untuk memperbaiki kesehatan jiwa dapat dimulai dari hubungan sosial masyarakat, keluarga, berfokus pada non spesifik seperti puskesmas dan terakhir pada spesifik seperti perawat dan psikologi. Selain itu, ada prinsip aksi PFA meliputi persiapan, melihat, mendengar dan koordinasi terkait kesehatan jiwa dan bencana.

Ada beberapa laporan terkait kesehatan jiwa dengan kejadian bencana. Jurnal sosiologi berjudul kesehatan mental di Aceh mengungkapkan paska tsunami terjadi peningkatan gangguan stres dan trauma setelah bencana yang sangat tinggi. Pada 2016 laporan dalam sebuah konferensi menemukan adanya kesenjangan dalam kesehatan mental dan perlunya dukungan psikososial dalam keadaan darurat tersebut di Asia.

Setelah kedua pemateri menyampaikan pembahasannya dilanjutkan dengan diskusi dipandu dr. Jodi Visnu, MPH. Pada sesi diskusi, antusiasme peserta sangat tinggi. Secara umum peserta menanyakan bagaimana penanganan bencana dan kesehatan jiwa, skala prioritas ketika terjadi bencana, protapnya bagaimana, logistik dan peran dari semua pihak terkait pemerintah, rumah sakit, puskesmas, relawan, mahasiswa dan lainnya. Selain bertanya, peserta juga menceritakan pengalaman menghadapi bencana dan menangani kasus kesehatan jiwa seperti pengalaman Rumah Sakit Patih Nugroho, pengalaman individu dan dinas kesehatan Bantul, dinas kesehatan Kulon Progo dan lainnya dalam menghadapi bencana dan masalah kesehatan jiwa tentunya.

Setelah istirahat, tepatnya pukul 13.00 WIB peserta dibagi menjadi 2 kelompok dan difasilitasi oleh dr. Bella Donna, M.Kes serta Sutono, S.Kp., M.Sc., M.Kep. Peserta menandatangani informed consent, mengisi kuesioner dan berdiskusi serta menyampaikan pendapat melalui webinar untuk menyusun policy paper terkait mental health problems in disaster and health crisis. Intinya terkait pentingnya peran semua pihak dalam masalah kesehatan jiwa dan krisis kesehatan, pemetaan, skala prioritas, sistem rujukan, pembiayaan, pasca penangganan masalah kesehatan jiwa di fasilitas kesehatan dan stiker dengan kode tertentu (perlu diperhatikan terkait stigma untuk kesehatan jiwa di masyarakat). Penyusunan policy paper drg. M. Kamarruzaman, M.Sc dari Pusat Krisis Kesehatan menyampaikan penanganan bencana harus dilihat dari tiga bagian yaitu 1) pra bencana: kesiapan, kesiasiagaan dan rencana respon, 2) pada saat bencana: pengaktifan status kebencanaan-pengungsian dan non pengungsian, EMT spesialis cel, PFA, penangangan individu, kelompok dan non kelompok dan 3) pasca bencana: rehabilitasi kesehatan jiwa dengan prinsip kontinyu, terpadu dan koordinasi dengan sub klaster yang lainnya.

Penanganan pra, pada saat dan pasca bencana harus dilakukan secara terstruktur. Prinsipnya harus melibatkan semua pihak, paradigma pengurangan risiko bencana, dan sistem kelola (sistem klaster kesehatan). Ketepatan dan kearutan akan berdampak pada pencapaian upaya penanganan bencana.

Reporter : Muhamad Syarifuddin

{/tabs-ex_sub1}

{/tabs}

Laporan TIM UGM PEDULI AGATS

1 tim ugm for agat 1

Laporan

TIM UGM PEDULI AGATS

 


Krisis kesehatan yang terjadi di Kabupaten Asmat menjadi pembahasan serius oleh civitas akademika Universitas Gadjah Mada, termasuk yang dilakukan oleh Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FKKMK) yang memiliki Pokja Bencana segera melakukan koordinasi untuk tindak lanjut kasus Asmat ini. Koordinasi yang dilakukan juga bekerjasama dengan universitas dan Pusat Krisis Kesehatan, Kementerian Kesehatan.

1 tim ugm for agat 1

Dokumentasi Tim: Tim UGM

Sebelum keberangkatan tim UGM ke Agats, pada 22 Januari 2018, dipimpin oleh Wakil Dekan Bidang Kerjasama dan Pengabdian Masyarakat dr. Mei Neni Sitaresmi, SpA(K)., PhD dilakukan rapat koordinasi tentang situasi di Asmat dan paparan oleh Ketua Pusat Krisis Kesehatan. Hasilnya adalah diperlukan bantuan untuk jangka panjang atau pada tahap recovery.

Pada 22 januari 2018,Pengabdian Masyarakat UGM mengirimkan surat ke FKKMK UGM agar menugaskan perwakilan untuk ikut dalam TIM DERU UGM ke Agats. dr. Hendro Wartatmo, Sp.BD dan Sutono, S.Kp, M.Sc ditugaskan ke Agats sebagai perwakilan FKKMK UGM yang juga merupakan anggota Pokja Bencana FKKMK UGM.

Namun tim UGM mengalami kendala ketika pembentukan tim seperti adanya keputusan yang mendadak sehingga waktu persiapan singkat, misi ketika ke Amsat belum jelas. Tetapi dibantu dengan adanya sumber daya yang cukup, networking yang luas dan manajemen yang bagus sehingga membantu adanya pembentukan tim ini. Laporan dari tim inilah yang menjadi dasar rekomendasi rencana kegiatan selanjutnya.

 

 

2 tim ugm for agat 2

Dokumentasi tim: Koordinasi dengan Bupati

 

Selama 1 minggu (23-28 Januari 2018) berikut temuan dan hasil asesmen tim tentang kondisi Asmat:

  1. Masalah gizi merupakan problem kronis, respon akut untuk Kejadian Luar Biasa (KLB) campak dan difteri sudah cukup. Tim UGM melakukan assessment untuk bantuan program jangka menengah.
  2. Permasalahan keuangan tidak terlalu menjadi persoalan tetapi masalah fasilitas dan peralatan (yang baru beberapa bulan ada) yang tidak digunakan sebagaimana mestinya.
  3. Birokrasi yang-inefisien, . program banyak tetapi luaran program tidak jelas.
  4. Masalah perilaku dan budaya yang mempengaruhi proses layanan dan sistem kesehatan yang berjalan sehingga intervensi selanjutnya perlu mempertimbangkan hal ini.
  5. Medan yang ekstrim atau berat
  6. Masih adanya masalah politik.

 3 tim ugm for agat 3

Dokumentasi Tim: Situasi di Puskesmas Akats

 

4 tim ugm for agat 4

Dokumentasi tim: Pasien di ruang rawat inap puskesmas Akats

 

Selain permasalahan di atas, ketika tim di Puskesmas Akats ditemukan juga permasalahan sebagai berikut:

  • Kecamatan Akats (50 Km dari Agats): 18 desa, terdapat beberapa puskesmas (4 bangunan rusak, petugas masih ada) dan desa terjauh 3 jam dengan menggunakan SB-45 PK
  • Jumlah penduduk yang di-c over : 6613 jiwa (Asmat : 96.000)
  • SDM : kepala puskesmas (SKM), tidak ada dokter, pegawai kontrak
  • Kriteria/ indikator/tool assessment status nutrisi tidak jelas
  • Pencatatan dan pelaporan diragukan valinasinya
  • Penduduk sering berpindah tempat tinggal
  • Pendapat dari Kapus: masalah biroksasi terkait anggaran, perilaku masyarakat, beratnya medan.
  • Dari 23 distrik (Kecamatan) di Asmat, baru 18 ada puskesmas. Hanya 5 puskesmas yang ada dokternya.

 

 5 rsud agats

Dokumentasi Tim: RSUD Agats

 6 rsud agats

Dokumentasi Tim: Suasana RSUD Agats

 

Sedangkan permasalahan yang ada di rumah sakit:

  • Terdapat 84 tt, HCU, OK, UGD, Lab. Radiologi
  • UGD ; 70 Kunjungan /hari – cukup tinggi
  • Gaji : SpB 43-68 juta, DU 12-14 juta, perawat 6 juta. Tetapi tidak ada tenaga yang mau ditempatkan.

 

 7 tim ugm agats

Dokumentasi Tim: Tim UGM

 

Berdasarkan hasil temuan tersebut maka Tim UGM yang berangkat memberikan usulan sebagai berikut:

Usulan Kegiatan selanjutnya sebagai berikut:

  1. Membantu pelayanan program bantuan supaya terjamin sampai ke konsumen: HPK  diperluas, kontrol hingga level  konsumen
  2. Membantu ketersediaan nakes sementara
  3. Program jangka menengah
  • Pengiriman mahasiswa KKN ke Asmat
  • Pengiriman Dokter intership ke Puskesmas
  • Bisa adanya pengiriman residen bedan (dan lainnya) ke RSU Agast
  • Keterlibatan universitas, RS Sarjito, Kemenkes

 8 assesment

Dokumentasi Tim: Rapat koordinasi hasil asesmen tim UGM

Menanggapi hasil asesmen ini, maka tanggal 2 februari 2018, dilaksanakan kembali webinar koordinasi untuk mendengarkan hasil asesmen tim yang berangkat. Webinar ini kembali melibatkan Pusat Krisis Kesehatan, Kementerian Kesehatan dan juga organisasi Dokter Bhineka Tunggal Ika. Berikut catatan rencana tindak lanjut:

  1. Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes menginformasikan bahwa pemerintah akan segera mengeluarkan pernyataan bahwa situasi KLB sudah teratasi sehingga kegiatan jangka menengah dapat dilaksanakan. Selain itu, pemerintah akan merencanakan penguatan puskesmas di Kabupaten Asmat sehingga kegiatan selanjutnya dapat bergabung dalam penguatan sistem baik di dinas kesehatan dan puskesmas.
  2. Membuat proposal program sebagai acuan untuk melakukan kegiatan jangka panjang dengan sumber pendanaan yang bisa diandalkan. Tidak hanya dilakukan pendampingan harus diberikan contoh langsung menyelesaikan suatu masalah dan selalu dikontrol. Hal ini membutuhkan waktu yang lama sehingga harus berkesinambungan.
  3. Hasil pertemuan ini akan dilaporkan ke UGM untuk melibatkan unsur yang lain.

9 webinar

Dokumentasi Tim: Kepala Pusat Krisis Kemenkes sedang menyampaikan usul

 

Dituliskan oleh Madelina berdasarkan laporan Tim UGM 

1.    Melakukan kegiatan untuk melakukan pendampingan misalnya di satu kecamatan untuk menyelesaikan permasalahan disana. Tidak hanya masalah medis hanya orang medis saja, tetapi juga dengan antropologi, sosiologi, psikologi dan lain-lain.  Tidak hanya dilakukan pendampingan harus diberikan contoh langsung menyelesaikan suatu masalah dan selalu dikontrol. Hal ini membutuhkan waktu yang lama sehingga harus berkesinambungan.

Arsip Kegiatan Tahun 2019

 

{slider title=” JANUARI” class=”blue solid icon”}

{slider title=” FEBRUARI” class=”green solid icon”}

 

{slider title=” MARET” class=”orange solid icon”}

{slider title=” APRIL” class=”red solid icon”}

{slider title=”  MEI” class=”blue solid icon”}

{slider title=”  JUNI” class=”green solid icon”}

{slider title=” JULI” class=”orange solid icon”}

{slider title=”  Agustus” class=”blue solid icon”}

{slider title=”  Oktober” class=”green solid icon”}

{slider title=”  Desember” class=”red solid icon”}

{/sliders}

 

Arsip Kegiatan Tahun 2020

webinar

 

{slider title=” JANUARI” class=”blue solid icon”}

{slider title=” FEBRUARI” class=”green solid icon”}

 –

{slider title=” MARET” class=”orange solid icon”}

webinar Angkatan I Aktivasi Hospital Disaster Plan berbasis Incident Command Systemdalam Menghadapi Pandemi COVID-19

webinar Angkatan II Aktivasi Hospital Disaster Plan berbasis Incident Command Systemdalam Menghadapi Pandemi COVID-19

webinar biru Angkatan I Workshop Komunikasi dalam Incident Command System (ICS)

Free Online Workshop Logistik dalam Incident Command System (ICS) Penanganan COVID-19 di Rumah Sakit

Free Online Workshop Komunikasi dalam Incident Command System (ICS) – Angkatan II

Angkatan III Free Serial Workshop Online Aktivasi Hospital Disaster Plan berbasis Incident Command System dalam Menghadapi Pandemi COVID-19

 

{slider title=” APRIL” class=”red solid icon”}

{slider title=”  MEI” class=”blue solid icon”}

{slider title=”  JUNI” class=”green solid icon”}

{slider title=” JULI” class=”orange solid icon”}

{slider title=”  Agustus” class=”blue solid icon”}

{slider title=”  Oktober” class=”green solid icon”}

{slider title=”  Desember” class=”red solid icon”}

{/sliders}

 

Arsip Bencana Kesehatan Tahun 2017

 

{slider title=” JANUARI” class=”blue solid icon”}

Tahun 2017 diawali dengan 2 kegiatan lapangan yang telah dilakukan Divisi Manajemen Bencan PKMK beserta FK UGM secara umum dalam menanggapi kejadian Gempa Pidie Jaya serta Bajir bandang di Bima, NTB. Partisipasi aktif dengan memberikan bantuan langsung ke tempat kejadian dilakukan. Pada Gempa Pidie Jaya fokus yang dilakukan tim kedua pada saat itu adalah penguatan sistem kesehatan pasca bencana, khususnya untuk Puskesmas. Sedangkan tim kedua yang dikirimkan ke Bima berfokus pada penerapan teknologi alat pemanen air hujan (Grup 1) dan studi kesehatan lingkungan (Grup 2). Sebelumnya telah dikirim tim 1 dalam membantu penanganan kejadian ini.

Link terkait:

 

{slider title=” FEBRUARI” class=”green solid icon”}

Divisi Manajemen Bencana untuk mengawali bulan ini dengan Sarasehan Divisi Manajemen Bencana Pkmk Fk Ugm. pada kesempatan ini dibahas tentang kaleidoskop 2016 dan outlook 2017. Webinar series pertama pada 2017 ini adalah Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana Sektor Kesehatan: Penguatan Fasilitas Kesehatan. Bencana merupakan salah satu determinan dalam sektor kesehatan dan dapat menimbulkan dampak kerugian bagi sektor kesehatan. Sektor kesehatan harus mampu dalam menangani berbagai krisis kesehatan dan bencana yang terjadi. fasilitas kesehatan merupakan salah satu ujung tombak keberhasilan dalam penanganan kejadian bencana dan krisis kesehatan tersebut. Webinar pertama ini diharpkan dapat memberikan pandangan tentang arah kebijakan penanggulangan bencana sektor kesehatan, khususnya terkait penguatan fasilitas kesehatan.

Link terkait:

{slider title=” MARET” class=”orange solid icon”}

Melalui rangkaian kegiatan Annual Scientific Meeting Fakultas Kedokteran UGM tahun 2017 yang bertemakan “Pencegahan dan Pengendalian Resistensi Antimikroba”, maka Pokja Bencana FK UGM bekerjasama dengan Divisi Manajemen Bencana PKMK FK UGM telah menyelenggarakan seminar yang berjudul “Penggunaan Logistik Medik Pada Bencana: Studi Kasus Tetanus pada Gempa Yogyakarta untuk Pencegahan Tetanus pada Gempa Pidie Jaya 2016”. Webinar series bulan Maret selanjutnya mengangkat tema yang sama sebagai wadah dalam merefleksikan hasil yang diperoleh dari seminar ASM tersebut.

Link terkait:

{slider title=” APRIL” class=”red solid icon”}

Divisi Manajemen Bencana PKMK UGM juga berpartisipasi di dalam World Association for Disaster and Emergency Medicine (WADEM) pada tahun ini mengadakan kongres ke-20 nya pada tentang “Disaster And Emergency Medicine” 25-28 April 2017 di Toronto, Kanada. Kegiatan yang diselenggarakan berupa presentasi abstrak, aktivitas selain abstrak, workshop penelitian kebencanaan, dan lain-lain. Terdapat lebih dari 50 negara yang berpartisipasi, Divisi mengirimkan penelitinya untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini.

Link Terkait

{slider title=” MEI” class=”blue solid icon”}

Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes RI bekerjasama dengan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK UGM melakukan penelitian untuk mengukur kesiapsiagaan fasilitas kesehatan dalam menghadapi arus  mudik 2017 yang diselenggarakan di beberapa tempat di pulau Jawa dan Sumatera. Untuk itu, perlu dilakukan pelatihan kepada surveyor mengenai penggunaan pedoman wawancara dan kuisioner penelitian. Selain itu, Bencana Kesehatan juga melakukan Webinar series Divisi Manajemen Bencana PKMK bulan ini mengangkat tema “disaster nursing”.

Link terkait:

{slider title=” JUNI” class=”green solid icon”}

INPRES No. 4 Tahun 2013 memunculkan kewajiban Kabupaten/ Kota membentuk PSC serta kemunculan Permenkes No. 19 Tahun 2016 tentang SPGDT memunculkan gairah kita untuk dapat bersama-sama mendiskusikan, bertukar pengalaman dan keilmuan untuk mewujudkan pelaksanaan yang sesuai dengan harapan, salah satunya dengan menyiapkan EMT. Menariknya, kerangka kerja EMT di Indonesia juga sudah diinisiasi oleh Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes dan pihak terkait pada November 2016 lalu. oleh karena itu, Divisi Manajemen Bencana PKMK menyelenggarakan webinar series tentang “Emergency Medical Team”.

Link Terkait :

 

{slider title=” JULI” class=”orange solid icon”}

Bencana dapat disebabkan oleh natural hazard maupun man made hazard. Indonesia sebagai salah satu negara yang rentan terhadap kejadian bencana lebih didominasi oleh kejadian bencana akibat natural hazard. Menjawab permasalahan yang kompleks tersebut, Divisi Manajemen Bencana PKMK bulan ini menyajikan berbagai informasi baik dalam bentuk webinar yang diselenggarakan internal, eksternal dan publikasi terkait hal tersebut yaitu :

Link Terkait:

 

{slider title=” AGUSTUS” class=”red solid icon”}

Ragam jenis kejadian bencana yang disebabkan oleh natural hazard di Indonesia mendorong Divisi Manajemen Bencana PKMK untuk menyelenggaran berbagai webinar khusus membahas setiap kejadian bencana. terdapat banyak kejadian penting menandai sejarah kejadian bencana di Indonesia seperti tsunami Aceh, Gempa Yogayakarta pada 2006 lalu, Gempa padang, dan lain-lain.

Link Terkait:

 

{slider title=” SEPTEMBER” class=”blue solid icon”}

Bulan ini Bencana Kesehatan melaksanakan Bimbingan Teknis dan Webinar. Bimbingan teknis merupakan salah satu kegiatan rutin yang dilakukan oleh Divisi Manajemen Bencana selain dari webinar. Bimbingan teknis ini ditujukan kepada para praktisi rumah sakit. Selain itu, kegiatan rutin lain yang dilaksanakan Divisi Manajemen Bencana PKMK adalah webinar. Webinar series kali ini mengangkat tema “Melawan Lupa Gempa dan Merapi Yogyakarta”.

Link terkait:

{slider title=” OKTOBER” class=”green solid icon”}

Divisi Manajemen Bencana PKMK juga menyelenggarakan workshop Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana dan Krisis Kesehatan untuk Dinas Kesehatan. Hal ini menngingat pentingnya peran Dinas Kesehatan dalam penanggulangan kejadian bencana. kegiatan lainnya yang dilakukan adalah terkait dengan pameran ilmiah manajemen bencana rutin setiap tahunnya. Selain itu, melaksanakan webinar series terkait kejadian yang paling sering di Indonesia pada musim penghujan yaitu banjir.

Link terkait:

{slider title=” NOVEMBER” class=”orange solid icon”}

Divisi Manajemen bencana menyusun kaleidoskop bencana di Indonesia 2017,melaksanakan Bimbingan Teknis Puskesmas Disaster Plan. Bimtek ini ditujukan untuk seluruh puskesmas agar siap dalam menghadapi situasi bencana, gawatdarurat, dan krisis kesehatan di daerahnya. Selain itu, Webinar series kali ini juga mengangkat tema laporan kegiatan sektor kesehatan di Gunung Agung.

Link terkait:

{slider title=” DESEMBER ” class=”red solid icon”}

kejadian lain di Indonesia yang berada di luar prediksi adalah adanya siklon cempaka dan dahlia. Dampaknya terutama di Yogyakarta besar. Berbagai titik banjir, banjir bandang hingga tanah longsor terjadi. Hal ini menjadi evaluasi terhadap rencana penanggulangan bencana di Yogyakarta, siklon kemudian ditambahkan sebagai resiko bencana. berbagai forum diskusi juga terselenggara dalam rangka membahas situasi yang terjadi.

Link terkait:

 

{/sliders}

 

Arsip Kegiatan Tahun 2018

 

{slider title=” JANUARI” class=”blue solid icon”}

{slider title=” FEBRUARI” class=”green solid icon”}

{slider title=” MARET” class=”orange solid icon”}

{slider title=” APRIL” class=”red solid icon”}

 

{slider title=”  Agustus” class=”red solid icon”}

 

{slider title=”  September” class=”red solid icon”}

 

{slider title=”  Desember” class=”red solid icon”}

 

{/sliders}

 

Pelatihan Peningkatan Kapasitas Petugas Teknis Penanggulangan Bencana

29 pelatihan skill petugas 1

Reportase Hari 1

Pelatihan Peningkatan Kapasitas Petugas Teknis Penanggulangan Bencana

Selasa-Rabu 28-29 November 2017


29 pelatihan skill petugas 1 

Dok. PKMK: Sesi Pembukaan

Selasa, 28 November 2017. PKMK dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul menggelar pelatihan peningkatan kapasitas teknis penanggulangan bencana pada 28-29 November 2017. Peserta dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dan puskesmas-puskesmas yang ada di wilayah kerja Bantul hadir dalam pelatihan peningkatan kapasitas ini. Berdasarkan TOR yang disusun oleh Dinas Kesehatan Bantul bahwa melalui penelitian ini diharapkan baik SDM yang ada di Dinas dan puskesmas dapat mempersiapkan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan untuk wilayah Bantul.

Berikut daftar puskesmas yang hadir, Puskesmas Banguntapan 2, Puskesmas Pleret, Puskesmas Dlingo I, Puskesmas Piyungan, Puskesmas Imogiri I, Puskesmas Srandakan, Puskesmas Pundong, Puskesmas Sewon, dan Puskesmas Sanden. Sedangkan dari Dinas Kesehatan hadir bukan hanyadari Bagian Pelayanan dasar, rujukan, bencana melainkan juga bagian farmasi dan TRC.

Sambutan pertama disampaikan oleh dr. Bella Donna, M.Kes yang merupakan Kepala Divisi Manajemen Bencana, PKMK FK UGM. dr. Bella menyambut baik upaya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul untuk memfasilitasi fasilitas kesehatan di wilayah kerjanya untuk peningkatan kapasitas dalam penanggulangan bencana, dalam hal ini puskesmas. Hal ini sesuai dengan amanah Permenkes No. 64 Tahun 2013, dan kami (PKMK) yang mendorong hal ini terjadi, tentunya sangat senang sekali, ungkap Bella.

Sambutan sekaligus pembukaan disampaikan oleh Endah Wahyuni, SKM, MPH mewakili Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. Endah menceritakan sedikit tentang pengalaman Bantul menghadapi bencana gempa 2006 silam. Dinas merasa, saat ini banyak sekali perubahan yang terjadi baik perkembangan sarana prasarana, kebijakan, dan perubahan SDM kesehatan juga. Untuk itulah diperlukan penyegaran kembali untuk SDM kesehatan baik di dinas maupun puskesmas. Itulah yang menjadi latar belakang diselenggarakannya kegiatan ini. Rencananya, upaya peningkatan kapasitas SDM seperti ini akan dilaksanakan bertahap mulai tahun ini. berikutnya, mungkin akan lebih diarahkan untuk kesiapsiagaan puskesmas.

Kegiatan selama dua hari yang mana hari pertama fokus ke materi dan diskusi dan hari kedua fokus untuk penugasan. Materi yang diberikan meliputi Pendekatan Klaster Kesehatan dan Emergency Medical Team (EMT), Medical Support, logistik medik, public health emergency, dan radio medik. Materi-materi ini merupakan bekal pengetahuan mengenai kebijakan, pedoman, dan prinsip dalam perencaaan penanggulangan bencana ditingkat daerah.

29 pelatihan skill petugas 2

Dok. PKMK: Sesi 1 dan 2 oleh dr. Bella Donna

Dua materi pertama disampaikan oleh dr. Bella Donna, M.Kes tentang pendekatan klaster, EMT, dan medical support. Pendekatan klaster mulai diterapkan di Indonesia sejak beberapa tahun terakhir. Klaster kesehatan merupakan salah satu klaster dalam penanggulangan bencana di Indonesia, selain klaster pendidikan dan klaster lainnya. Di tingkat nasional, tentunya klaster kesehatan ini dikomandani oleh Kementerian Kesehatan, kemudian turun ke daerah oleh Dinas Kesehatan. Dalam klaster kesehatan ada sub-sub klaster diantaranya sub klaster pelayanan kesehatan, sub klaster logistic, sub klaster gizi, sub klaster kesehatan reproduksi dan lainnya. Ada banyak peluang dan tantangan dalam penerapan sistem klaster ini, dan memang ini bukan barang baru, selama ini kita sudah menggunakan sistem klaster dalam penanggulangan bencana di sektor kesehatan tetapi mungkin belum terstruktur dengan baik. Dengan pendekatan klaster ini maka akan lebih mudah bagi dinas kesehatan atau puskesmas untuk mengantifkan sub-sub klaster ini.

Begitu dengan EMT. Di Indonesia sebenarnya konsep EMT sudah diterapkan dengan nama-nama yang berbeda. Misalnya, Bantul sudah punya BES atau Bantul Emergency Service. EMT saat ini diharapkan dimiliki oleh masing-masing fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas. tipe EMT sendiri tergantung dari kebutuhan dan tujuan dibentuknya.

Materi kemudian dilanjutkan oleh dr. Sulanto Saleh Danu, Sp.FK yang mengisi tentang logistik medik. Peran logistik sangat penting dalam penanggulangan bencana. Hal ini harapannya sudah dibahas sejak masa pra bencana, disiapkan, dan direncakan bagaimana penggunaannya. Termasuk masing-masing fasilitas menyiapkan dan mengidentifikasi apa saja kebutuhan logistik medis yang dibutuhkan sesuai dengan ancaman bencana dan upaya penanganan yang diberikan.

Usai istirahat siang, materi tentang kegawatdaruratan di masyarakat atau Public Health Emergency disampaikan oleh dr. Hendro Wartatmo, Sp.BD. Public health emergency sebenarnya konsep dalam penerapan upaya penanggulangan bencana di tingkat dinas kesehatan dan puskesmas. Ada pertanyaan menarik dari peserta mengenai apa yang harus ditulis dalam dokumen rencana. dr. Hendro menjawab bahwa terapkan 11 prinsif dari Public health emergency diantaranya melakukan analisis risiko dan membentuk incident command system.

Materi terakhir diisi oleh Sekretaris 2 RAPI Nasional, Agus Subekti yang tidak menjelaskan, tapi peserta juga diajak melakukan simulasi penggunaan radio Handy Talkie (HT). Kasus yang dikembangkan tentang bencana yang menimpa di beberapa titik kejadian sehingga membutuhkan koordinasi dari beberapa puskesmas ke dinas kesehatan. Agus menjelaskan mengenai frekuensi yang ada di daerah serta bagaimana penggunaannya. Peserta mencoba satu per satu.

29 pelatihan skill petugas 3

Dok. PKMK: Sesi simulasi penggunaan Radio HT

Kaleidoskop Kejadian Bencana di Indonesia Tahun 2017

29 kaleidoskop

Kaleidoskop Kejadian Bencana di Indonesia Tahun 2017

Ditulis oleh: Dzurriyatun Thoyyibah ZA., S.Kep, Ns.

29 kaleidoskop

Bencana merupakan suatu kejadian kegawatdaruratan yang menyebabkan kematian, cedera, kesakitan maupun kerusakan property dan tidak dapat diatasi secara efektif dengan prosedur atau sumber daya yang ada. Sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya lokal, suatu kejadian tidak didefinisikan sebagai bencana apabila dapat diatasi oleh kemampuan atau sumber daya lokal. Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi bencana yang besar. Indonesia menduduki peringkat 5 besar di Asia untuk kejadian bencana. Pada tahun 2017 terdapat beragam kejadian alam maupun non alam yang memberikan dampak kepada masyarakat yang berada di daerah tersebut.

Terdapat beberapa kejadian yang lebih disoroti karena dampaknya bagi masyarakat. Kejadian tersebut diantaranya adalah Gempa Pidie Jaya pada 7 Desember 2016 hingga kondisi terkini gunung Agung. Pada tanggal 15 Agustus 2017 lalu, Badan Penaggulangan Bencana Aceh membentuk Tim Sekretariat Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca gempa bumi pada 7 Desember 2016 lalu. Bantuan dari pemerintah pusat sebesar 626 miliyar disalurkan untuk mempercepat tercapainya tujuan ini.

Kondisi Gunung Agung juga menjadi salah satu potret potensi letusan gunung berapi di Indonesia. Kesiapsiagaan pemerintah yang dibantu oleh stakeholder serta masyarakat setempat menjadikan proses pencegahan korban menjadi lebih mudah. Kejadian ini menjadi topik utama selama beberapa minggu terakhir. Hingga akhirnya erupsi pertama pada 25 November 2017 pukul 17:30 WITA terjadi dengan ketinggian 1.500 meter dari puncak kawah. BPBD NTB juga telah bergerak untuk menganalisis dampak hujan abu tersebut karena letaknya dengan Bali yang berdekatan. Pemerintah Lombok juga akan segera mendistribusikan masker kepada masyarakatnya untuk mencegah dampaknya.

Kejadian lain yang tidak dapat dihindari di berbagai wilayah di Indonesia adalah kejadian Banjir. Kejadian ini rutin dialami pada musim penghujan. Contohnya pada Maret 2017, korban dengan luka ringan/rawat jalan terbesar disebabkan oleh kejadian banjir. DKI Jakarta menduduki posisi pertama dengan jumlah proporsi korban luka ringan mencapai 59.5%. Akan tetapi, KLB-keracunan menyebabkan jumlah korban luka berat terbesar pada bulan ini dengan angka 91 orang.

Berdasarkan data yang diperoleh melalui Pusat Krisis Kesehatan Kementrian Kesehatan, jumah korban dengan luka berat/rawat inap terbesar sepanjang tahun diakibatkan oleh kejadian luar biasa (KLB)-keracunan. Jumlah korbannya beragam sesuai dengan tingkat keparahan kejadian di setiap daerah. Kejadian non alam ini menyebabkan dampak yang serius, sehingga masyarakat harus berhati-hati dalam mengonsumsi suatu makanan.

Kejadian lainnya seperti kebakaran hutan dan lahan, banjir bandang, puting beliung hingga tanah longsor juga menunjukkan ragam jenis kejadian di Indonesia. Pada September 2017 lalu tercatat 5 Provinsi di Indonesia menetapkan status waspada kebakaran hutan dan lahan yaitu Provinsi Riau, Jambi, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. Sedangkan pada bulan November ini, terjadi puting beliung yang menyebabkan 754 rumah rusak dan 36 orang luka ringan.

Sebagian besar kejadian diatas merupakan kejadian berulang. Faktor perubahan lingkungan dan peran serta manusia dapat menjelaskan besarnya dampak kejadian tersebut. Tahun 2016 lalu, disebut sebagai tahun terpanas karena perubahan iklim yang ekstrim di dunia. Robert Glasser dalam pidatonya menyebutkan bahwa perubahan iklim bukan merupakan satu-satunya faktor yang menyebabkan risiko terjadinya bencana. Kurangnya pemahaman bahwa faktor risiko lain seperti urbanisasi yang cepat, kemiskinan, degradasi lingkungan memperburuk dampak bencana. Masyarakat dunia saat ini harus memahami berbagai faktor disekitarnya untuk memahami besarnya dampak bencana yang ditimbulkan bagi dirinya maupun sekitarnya. Hal tersebut penting untuk dipahami untuk menumbuhkan kesadaran dalam mencegah terjadinya bencana melalui disaster risk reduction.

Referensi :

BNPB. (2017). Berita Terkini. Diakses pada tanggal 27 November 2017 pada https://www.bnpb.go.id.

Pusat Krisis Kesehatan Kementrian Kesehatan. (2017). Pantauan Kejadian Bencana/Krisis Kesehatan. Diakses pada 27 November 2017 pada http://penanggulangankrisis.kemkes.go.id/.

United Nations Office for Disaster Risk Reduction – Regional Office for Europe (UNISDR EUR). (2017). Opening speech by Robert Glasser to the European Forum for Disaster Risk Reduction, Istanbul, 27 March 2017. Diakses pada 27 November 2017 pada https://www.unisdr.org/archive/52502