Category: Halaman

Reportase

Pelatihan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana untuk Sektor Kesehatan di Provinsi Papua Barat

{tab title=”Hari 1″ class=”red”}

Hari 1: Senin 13 Februari 2023 | Swiss Bell Hotel Manokwari

Dokumentasi PKMK FK-KMK UGM: Pembukaan Pelatihan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana untuk Sektor Kesehatan (Dinkes Disaster Plan) oleh Sekretaris DInas Kesehatan Provinsi Papua Barat dihadiri secara online oleh perwakilan UNICEF CFO Papua-Papua Barat (dalam insert), PKMK FK-KMK UGM dan Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes RI.

PKMK–Papua Barat. Provinsi ketiga dan yang terakhir yang menjadi sasaran tindak lanjut UNICEF yang bekerjasama dengan Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan dan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM dalam menyusun modul Operasionalisasi Klaster Kesehatan pada 2022 adalah Provinsi Papua Barat. PKMK FK-KMK UGM memfasilitasi peningkatan kapasitas untuk tenaga kesehatan di Dinas Kesehatan dan lintas sektor dalam menyusun dan merevisi rencana penanggulangan bencana dan operasionalisasi HEOC-health emergency operation center sebagai bagian dari klaster kesehatan. Kegiatan dilaksanakan di Hotel Swiss-Bell Manokwari ini dilangsungkan selama lima hari yaitu 13-18 Februari 2023. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas menyusun rencana penanganan bencana dan krisis kesehatan serta cara mengoperasionalisasikan klaster kesehatan.

Di pertemuan pertama (13/2/2023) dibuka oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, apt., drs. Bahktiar, M.Kes, setelah sebelumnya beberapa pengantar juga disampaikan oleh dr. Bella Donna, M.Kes sebagai Ketua Divisi Manajemen Bencana Kesehatan di Pusat Kebijakan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM. DIlanjutkan pengantar oleh Aminuddin Muhammad Ramdhan, SIP., MA., selaku Chief Field Office (CFO) UNICEF Papua dan Papua Barat, dalam pengantarnya, Ramdhan mengingatkan agar rencana kontingensi yang akan disusun bersama oleh sektor kesehatan dapat terintegrasi dengan renkon-renkon yang disusun oleh lintas sektor lain seperti pendidikan, air bersih dan terutamanya renkon daerah yang disusun oleh BPBD. Ditambahkan pula oleh  Dr. Martha Gercelina Silaen, MPH., bahwa penyusunan Dinkes Disaster Plan ini sangat dibutuhkan oleh Dinas Kesehatan di Provinsi untuk memuktairkan terminologi dan kebijakan pusat dan disesuaikan dengan kebutuhan sektor kesehatan di daerah saat terjadi bencana. Perwakilan Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan, Vanda Roza, SKM., MKM., merasa bangga dan terbantu dengan kegiatan ini. Dalam sambutan sekaligus membuka acara pelatihan ini, Bahktiar menyampaikan harapannya bagaimana fasilitator dari PKMK FK-KMK UGM dapat membantu perhitungan standar pelayanan maksimum terkait krisis kesehatan dan semoga setelah pelatihan ini anggaran sektor kesehatan tetap siap untuk kebencanaan.

Dokumentasi PKMK FK-KMK UGM: Sesi penyampaian materi kebijakan nasional krisis kesehatan dan ketahanan kesehatan oleh Vanda Roza, SKM, MKM., staf Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes RI

Sebelum pemaparan materi, fasilitator kegiatan dari PKMK FK-KMK UGM yaitu apt. Gde Yulian, M.Epid dan Madelina Ariani, SKM, MPH, menggali level pengetahuan peserta dengan survei singkat terkait substansi yang akan diberikan dalam pelatihan dengan tujuan agar materi yang diberikan di hari-hari selanjutnya akan lebih operasional dan implementatif. Materi pertama disampaikan oleh perwakilan Pusat Krisis Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, Vanda Roza, SKM, MKM., yaitu Update kebijakan dan peraturan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan dimana dalam penyampaiannya Vanda sebagai anggota Tim Kerja Mitigasi Kesiapsiagaan dan Ketahanan Kesehatan, menjelaskan transformasi sistem kesehatan dan bagaimana ketahanan kesehatan perlu lebih mendapatkan porsi dalam penyusunan DInkes Disaster Plan ini. Selanjutnya penyampaian materi oleh apt., drs. Bahktiar, M.Kes terkait kebijakan dan strategi penanggulangan bencana dan krisis kesehatan di daerah Provinsi Papua Barat. Setelah break makan siang sesi materi dilanjutkan dengan penyampaian materi tentang Komponen Dinkes Disaster Plan oleh dr Bella Donna, M.Kes dan dilanjutkan dengan pemaparan terkait rencana penanggulangan bencana (RPB) dari perwakilan Kepala BPBD Provinsi Papua Barat, Derek Ampnir, S.Sos, MM.

Reporter : apt. Gde Yulian, M.Epid.

Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM

{tab title=”Hari 2″ class=”blue”}

Hari 2: Selasa, 14 Februari 2023 | Swiss Bell Hotel Manokwari

 

Dokumentasi PKMK FK-KMK UGM: Penentuan analisis risiko oleh peserta dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dan lintas program yang hadir difasilitasi oleh Madelina Ariani, SKM., MPH., Faiz Pratama, SKM., dan Hagung Putra Susila, S.Tr.Li., dari PKMK FK-KMK UGM

Pada hari kedua kegiatan Pelatihan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana untuk Sektor Kesehatan di Provinsi Papua Barat yang didukung oleh UNICEF bekerjasama dengan Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan. Fasilitator dari Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM, Madelina Ariani, SKM., MPH., memberikan materi terkait analisis risiko kemudian memfasilitasi penugasan parsipatoris memprioritaskan potensi-potensi ancaman yang mungkin terjadi di Provinsi Papua Barat dengan dibantu oleh Faiz Pratama, SKM., asisten peneliti di Divisi Manajemen Bencana Kesehatan.

Pada sesi selanjutnya, fasilitator kegiatan dari PKMK FK-KMK UGM, apt. Gde Yuilan, M.Epid., menjelaskan salah satu instrumen yang akan berguna untuk menjadi salah satu komponen kunci dalam penyusunan Dinkes Disaster Plan yaitu tabel perhitungan kapasitas maksimum berdasarkan SPM Kesehatan, dimana tabel ini disarikan dari empat regulasi: Permendagri Nomor 100 dan 101 Tahun 2018, Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang SPM Kesehatan dan Permenkes Nomor 75 Tahun 2019 terkait Krisis Kesehatan serta pedoman SPHERE dan Pedoman Tenaga Cadangan Kesehatan yang menjadi salah satu program kunci transformasi sistem kesehatan pada pilar 3b. Ada beberapa feedback yang diberikan serta diskusi terkait penentuan standard dan kapasitas maksimum yang dibutuhkan dari Provinsi Papua Barat yang bermuara pada kesepakatan bahwa dokumen dinkes disaster plan yang akan diinisiasi untuk dihasilkan dalam pertemuan ini akan menjadi evidence based bagi stakeholder, BPBD utamanya sebagai komandan operasi penanggulangan bencana di daerah untuk melakukan advokasi terkait strategi intervensi dan kebijakan-kebijakan yang di ambil saat terjadi krisis kesehatan kepada mitra dan stakeholder lain.

Dokumentasi PKMK FK-KMK UGM: Beberapa pedoman dan regulasi yang direkomendasikan oleh fasilitator, apt. Gde Yulian, M.Epid., yang dapat membantu dalam menghitung kapasitas maksimum dan strategi kebijakan baik secara umum maupun spesifik untuk sub-subklaster kesehatan yang dibutuhkan dalam penyusunan dinkes disaster plan yang dapat diakses pada tautan:Selengkapnya

Pada sesi kedua, disampaikan materi Logistik dan Fasilitas HEOC dan Peta Respon oleh apt. Gde Yulian, M.Epid. Gde membagikan pengalaman-pengalaman dan teori terkait pengelolaan logistik medis saat bencana dan penekanan di materi ini adalah perencanaan terkait pengadaan dan distribusi harus dilakukan oleh klaster kesehatan pada masa pra-bencana, sehingga ketika HEOC diaktifkan siapapun pengelola logistic yang ada sudah ada pedoman dan SOP pengelolaan logistik termasuk bagaimana menerima dan mendistribusikan kembali logistik serta mempersiapkan berita acara serah terima atau BAST. Sesi ke dua ini dilanjutkan dengan materi Fasilitas HEOC dan Peta Respon. Peserta diajak untuk secara parsipatoris mengidentifikasi peralatan dan fasilitas apa saja yang penting untuk disiapkan oleh klaster kesehatan di masa pra-krisis agar dapat segera digunakan untuk koordinasi klaster kesehatan di pos HEOC kelak. Dalam penyajian materinya, Gde juga membagikan link berisikan peta-peta kerentanan di beberapa kabupaten di Provinsi Papua Barat yang pernah disusun oleh Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes pada 2016 sebagai modal dasar untuk peserta menyusun peta respon. Diharapkan dalam waktu mendatang peta-peta ini dapat dimuktahirkan dengan bantuan stakeholder lokal, nasional maupun internasional.

Kumpulan Peta Risiko Papua Barat: SELENGKAPNYA

Dokumentasi PKMK FK-KMK UGM: Tim PKMK FK-KMK UGM melakukan kunjungan ke BPBD Provinsi Papua Barat dan berdiskusi terkait keterlibatan BPBD dalam proses penanggulangan bencana kesehatan dan proses pendirian UPT serta keterlibatan sektor kesehatan dalam finalisasi draft rencana penanggulangan bencana (RPB) daerah Papua Barat sebagai koridor dinkes disaster plan

Pada sore harinya tim PKMK FK-KMK melakukan kunjungan lapangan ke BPBD untuk berdiskusi terkait update dari renkon-renkon yang dimiliki BPBD dan kemungkinan advokasi lintas sektor yang dapat difasilitasi oleh PKMK FK-KMK UGM selama melakukan pelatihan. Hal ini diharapkan dapat menjembatani antara Dinkes Provinsi Papua Barat dengan lintas sektor agar renkonkes tidak terlalu jauh dari koridor yang sedang disusun dalam dokumen rencana penanggulangan daerah Papua Barat serta akan terintegrasi dan juga interoperable dengan Renkon BPBD. Di BPBD Provinsi Papua Barat tim PKMK diterima oleh Kepala Pelaksana BPBD,  Derek Ampnir, S.Sos.,MM dan Luther Karababa, staff Bidang Pencegahan beserta jajaran staff UPT Pusdalops BPBD Papua Barat lainnya.

Reporter : apt. Gde Yulian, M.Epid.

Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM

 

{tab title=”Hari 3″ class=”grey”} 

Hari 3: Rabu, 15 Februari 2023 | Swiss Bell Hotel Manokwari

Dokumentasi PKMK FK-KMK UGM: Penentuan analisis risiko oleh peserta dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dan lintas program yang hadir difasilitasi oleh Madelina Ariani, SKM., MPH., Faiz Pratama, SKM., dan Hagung Putra Susila, S.Tr.Li., dari PKMK FK-KMK UGM

Pada hari ketiga kegiatan Pelatihan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana untuk Sektor Kesehatan di Provinsi Papua Barat yang didukung oleh UNICEF bekerjasama dengan Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan. Fasilitator dari Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM, Madelina Ariani, SKM., MPH., memberikan materi lanjutan terkait analisis risiko kemudian meninjau ulang hasil dari penugasan parsipatoris memprioritaskan potensi-potensi ancaman yang mungkin terjadi di Provinsi Papua Barat sehingga didapatkan prioritas gempa yang berada di warna hitam atau sangat tinggi. Sesi pagi kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari dr Widiana K Agustin, MKM., selaku Kepala Tim Kerja Mitigasi, Kesiapsiagaan dan Ketahanan Kesehatan, Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes. Materi terkait klaster kesehatan dan operasionalisasinya setelah HEOC diaktivasi kemudian diperkuat oleh materi dari dr Bella Donna, M.Kes., terkait pengorgansasian.

Sesi ini berlangsung sangat alot diskusi mengenai by name dan by jabatan. Akhirnya disepakati dua duanya saja tetapi dengan catatan sosialisasi berkala mengenai DDP dan renkon. Pada sesi setelah makan siang dilanjutkan materi pengorganisasian. Oleh dr Bella Donna, M.Kes dan Frans Abidondifu, S.KM.,M.Epid dari Dinas Kesehatan Papua Barat selaku PJ Krisis Kesehatan memfasilitasi untuk menuliskan draft sementara. Awalnya pengorganisasian hanya menggunakan komandan, tim dan sub klaster. Kemudian kemarin dijabarkan satu satu tupoksi sehingga akhirnya mau menggunakan ICS yang sudah diadvokasikan. Terdapat perdebatan menarik untuk menempatkan eselon 3 dan 4, yang paling kurang di sini adalah subklaster yankes yang berhadir di pelatihan dan selama ini memang tugas yankes dibantu banyak oleh Sekretaris Dinas, tim Logistik dan tim krisis.

Dokumentasi PKMK FK-KMK UGM: Fasilitator dari PKMK FK-KMK UGM: dr Bella Donna, MKes., Madelina Ariani, SKM., MPH., dan Faiz Pratama, SKM. Mendampingi Frans Abidondifu, S.KM.,M.Epid dari DInkes Papua Barat dan dr Yohan dari UNICEF dalam mengidentifikasi organisasi klister kesehatan

Pada sore harinya tim PKMK FK-KMK melakukan kunjungan lapangan ke rumah sakit, diterima oleh kabid SDM dan pengembangan dengan kasie SDM yang juga peserta pelatihan HDP yang diadakan oleh PKMK FK-KMK UGM, yakni dr. Agnes J. Arobaya. Tim diajak berkeliling rumah sakit. RSUP ini baru berdiri dua tahun, awal COVID-19 langsung berdiri untuk COVID-19 dan sekarang sudah beropreasi kelas C dan persiapan akre pertama. Belum ada perencanaan bencana di RS. RS sudah menerima rujukan dan menjadi rujukan utama. pengalaman menerima pasien banyak tahun lalu, sebuah kejadian kecelakaan truck yang membawa pasien ke rumah sakit cukup membuat kekecauan. Saat itu sistem rujukan antar rumah sakit sudah berjalan menggunakan media telpon dan WA group.

Reporter : apt. Gde Yulian, M.Epid. dan Faiz Pratama, SKM.

Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM

{tab title=”Hari 4″ class=”red”}

Hari 4: Kamis, 16 Februari 2023 | Swiss Bell Hotel Manokwari

Dokumentasi PKMK FK-KMK UGM: Pengembangan scenario kejadian gempa oleh peserta dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dan lintas program yang hadir sesuai dengan hasil analisis risiko yang difasilitasi oleh Madelina Ariani, SKM., MPH., dari PKMK FK-KMK UGM

Pada hari keempat, kegiatan Pelatihan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana untuk Sektor Kesehatan di Provinsi Papua Baratyang didukung oleh UNICEF bekerjasama dengan Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan. Fasilitator dari Pusat Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan FK-KMK UGM menginisiasi pengisian lembar kerja terkait strategi dan kebijakan dalam penanggulangan bencana. Madelina Ariani, SKM., MPH merangkum komitmen dari peserta pelatihan untuk menjadi penanggung jawab komponen-komponen dokumen DDP dan di akhir pelatihan akan di tentukan timeline nya. Pada sesi ini juga dilanjutkan penugasan pengisian lembar kerja  kegiatan-kegiatan yang memiliki standar pelayanan minimum untuk mengidentifikasi kesenjangan terhadap kapasitas maksimum yang dimiliki dan dibutuhkan di daerah wilayah kerja dinas kesehatan Provinsi Papua Barat yang berpotensi terdampak bencana atau krisis kesehatan di kemudian hari. 

Dokumentasi PKMK FK-KMK UGM: Komitmen dinas kesehatan Provinsi Papua Barat, dimana para penanggung jawab masing-masing bab dipetakan dan akan dilakukan pendampingan baik online maupun offline di kesempatan selanjutnya.

Di sesi selanjutnya, peserta melanjutkan penugasan pengisian lembar kerja kegiatan-kegiatan yang memiliki standar pelayanan minimum untuk mengidentifikasi kesenjangan terhadap kapasitas maksimum, kemudian dilanjutkan penugasan mengenai SOP dan fasilitas yang dibutuhkan oleh HEOC pada saat akan diaktivasi. Fasilitator dari PKMK FK-KMK UGM, dr Bella Donna Tampubolon, M.Kes. dan Madelina Ariani, SKM., MPH., memandu jalannya penugasan yang dikuti oleh peserta dengan partisipatif. Banyak feedback dari peserta terkait operasionalisasi HEOC terutamanya pada penentuan tempat dan form-form yang dibutuhkan. Fasilitator menggunakan pendekatan lembar kerja simulasi table-top exercise, dengan instrumen kesiapan klaster kesehatan dengan sekitar 60 pertanyaan  untuk membantu peserta pelatihan mengurai permasalahan antar bidang yang bekerja di dinas kesehatan provinsi. Simulasi ini juga kembali memperkenalkan Peraturan Menteri Kesehatan, Permenkes Nomor 75  Tahun 2019 terkait Krisis Kesehatan dan peserta ditunjukkan struktur yang diadvokasikan di regulasi tersebut, kemudian dibandingkan dengan struktur di Rencana Kontingensi Pandemi Nasional dimana di pedoman yang disebut terakhir sudah mengadaptasi ketahanan kesehatan dan pilar pilar penanganan pandemi milik WHO.

Reporter : apt. Gde Yulian, M.Epid. dan Faiz Pratama, SKM.

Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM

{tab title=”Hari 5″ class=”green”}

Hari 5: Jumat, 17 Februari 2023  |   Swiss Bell Hotel Manokwari

Dokumentasi PKMK FK-KMK UGM: Sesi penutupan dari pelatihan penyusunan rencana kontingensi sector kesehatan di daerah oleh Sekretaris Dinas Kesehatan

Pada hari kelima atau terakhir dari kegiatan Pelatihan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana untuk Sektor Kesehatan di Provinsi Papua Barat yang didukung oleh UNICEF bekerjasama dengan Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan. Melanjutkan aktivasi HEOC dari hasil RHA pada hari sebelumnya, fasilitator dari Pusat Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan FK-KMK UGM, Madelina Ariani, SKM., MPH, mempertajam dan memperdalam dengan materi terakhir terkait data dan informasi yang dibutuhkan oleh HEOC selama masa tanggap darurat bencana atau krisis kesehatan. Ditekankan bahwa dinas kesehatan tidak hanya sekedar mengumpulkan data untuk menjadi informasi saja tapi juga harus dilakukan analisis untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan baik dalam menentukan strategi maupun kebijakan operasi penanggulangan darurat kesehatan. Salah satu contohnya memahami alur dan mekanisme pelaporan dan pemanfaatan form-form terkait yang digunakan oleh HEOC, pengelolaan relawan dan penyampaian informasi terkait sub-subklaster. Setelah mengkaji langsung form RHA dan kemanfaatan PHSA-public health situation analysis atau infografis bencana maka kebutuhan SOP pengelolaan data sangat esensial untuk dimasukkan ke dalam dokumen dinkes disaster plan termasuk penyediaan papan informasi di pos koordinasi klaster kesehatan atau HEOC.

Dokumentasi PKMK FK-KMK UGM: Sesi kedua yaitu simulasi aktivasi HEOC, penggunaan peta respon dan laporan sub-subklaster kepada komandan HEOC dipimpin oleh Sekretaris Dinas Kesehatan,

Acara dilanjutkan dengan demonstrasi simulasi rapat klaster kesehatan untuk aktivasi HEOC, kemudian laporan perkembangan HEOC di hari ke-2 dan hari ke-7, yang melibatkan para Kabid dan PJ sub-subklaster yang hadir di pelatihan ini . Demonstrasi ini memberikan sedikit gambaran mengenai hal yang sebaiknya dilakukan pada saat rapat internal dinas kesehatan provinsi dan informasi apa yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kegiatan-kegiatan subklaster yang telah disusun berdasarkan kebijakan dan strategi program terkait. Acara kemudian ditutup dengan sambutan penutup dari perwakilan PKMK FK-KMK UGM, dr. Bella Donna, M.Kes dan terakhir Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, apt. Drs. Bakhtiar, M.Kes.,  yang kembali memberikan dukungan semangat dan dukungan moril kepada peserta pelatihan bahwa penanggulangan bencana akan membutuhkan kesiapan dan keikhlasan dari para petugas kesehatan. Andi berharap sharing ilmu dan pengalaman dari PKMK FK-KMK UGM yang difasilitasi oleh UNICEF ini dapat terus berlanjut dengan pertemuan offline berikutnya akan dilaksanakan Maret 2023.

Link dokumentasi kegiatan: https://drive.google.com/drive/folders/14zjBx0QvxGyuTwoel_eLvCy-tF7SundJ?usp=share_link

Reporter : apt. Gde Yulian, M.Epid. dan Faiz Pratama, SKM.

Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM

 

{/tabs}

Reportase

Pelatihan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana untuk Sektor Kesehatan di Provinsi Papua

{tab title=”Hari 1″ class=”red”}

 

Hari 1: Senin 9 Januari 2023  |  Hotel Horison, Kotaraja Papua

Dokumentasi PKMK FK-KMK UGM: Pembukaan Pelatihan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana untuk Sektor Kesehatan (Dinkes Disaster Plan) oleh Sekertaris DInas Kesehatan Provinsi Papua didampingi oleh perwakilan UNICEF Papua dan Papua Barat serta Pusat Krisis Kementerian Kesehatan RI dan PKMK FK-KMK UGM.

PKMK – Papua. Sebagai rencana tindak lanjut UNICEF yang bekerjasama dengan Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan serta Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FKKMK UGM dalam menyusun modul Operasionalisasi Klaster Kesehatan pada 2022, di awal tahun ini kembali mempercayakan PKMK FK-KMK UGM untuk memfasilitasi peningkatan kapasitas untuk tenaga kesehatan di Dinas Kesehatan dalam menyusun dan merevisi rencana penanggulangan bencana dan operasionalisasi klaster kesehatan. Kegiatan di – Hotel Horison, Kotaraja Papua, Abepura yang akan dilangsungkan selama lima hari yaitu 9-13 Januari 2023. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas menyusun rencana penanganan bencana dan krisis kesehatan serta cara mengoperasionalisasikan klaster kesehatan

Acara yang direncanakan berlangsung selama lima, pertemuan pertama atau hari ini (9/1/2023) dibuka oleh Sekertaris Dinas Kesehatan Provinsi Papua, dr. Aaron Rumainum,M.Kes., dalam sambutannya Aaron menyampaikan bahwa penyusunan Dinkes Disaster Plan ini sangat dibutuhkan terkait dengan rencana pemekaran wilayah Papua menjadi enam provinsi, sehingga mereka harus menjadi leader yang baik untuk membimbing provinsi-provinsi muda maupun kabupaten-kabupaten yang ada di Papua nantinya. Menyoal kecukupan kapasitas tenaga kesehatan di daerahnya, Aaron menyampaikan bahwa karakteristik Provinsi Papua juga sangat berbeda dimana tenaga kesehatan terpusat di titik-titik yang padat penduduknya saja sehingga distribusi tidak merata. Serta ilmu dan pengalaman staf di dinas kesehatan juga bervariasi, diharapkan dengan adanya pelatihan ini dapat memperluas cakupan informasi dan pemahaman staf dinas kesehatan untuk penanggulangan bencana yang mengakibatkan krisis kesehatan.

Dokumentasi PKMK FK-KMK UGM: Sesi survey singkat oleh fasilitator PKMK FK-KMK UGM.

Sebelum pemaparan materi, fasilitator kegiatan dari PKMK FK-KMK UGM yaitu apt. Gde Yulian, M.Epid dan Madelina Ariani, SKM, MPH, menggali level pengetahuan peserta dengan survei singkat terkait substansi yang akan diberikan dalam pelatihan dengan tujuan agar materi yang diberikan di hari-hari selanjutnya akan lebih operasional dan implementatif.

Materi pertama disampaikan oleh perwakilan Pusat Krisis Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, drg. Leny Juniarta, M.Kes., yaitu Update kebijakan dan peraturan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan dimana dalam penyampaiannya Leny sebagai anggota Tim Kerja Mitigasi Kesiapsiagaan dan Ketahanan Kesehatan, menjelaskan terkait transformasi sistim kesehatan dan bagaimana ketahanan kesehatan perlu lebih mendapatkan porsi dalam penyusunan DInkes Disaster Plan ini. Selanjutnya Paminto Widodo, SKM., Kabid Pencegahan, Kesiapsiagaan, Evakuasi, Pengungsi dan Logistik di BPBD Provinsi Papua memberikan materi terkait rencana kontijensi versi 5.0 dan update dokumen rencana kontijensi yang dimiliki oleh Provinsi Papua. Selanjutnya sesi pertama ditutup oleh penyampaian materi dari dr. Aaron Rumainum, M.Kes. terkait kebijakan dan strategi penanggulangan bencana dan krisis kesehatan di daerah Papua.

Pada sesi selanjutnya, fasilitator kegiatan dari PKMK FK-KMK UGM menjelaskan salah satu instrument yang akan berguna untuk menjadi salah satu komponen kunci dalam penyusunan Dinkes Disaster Plan yaitu tabel perhitungan kapasitas maksimum berdasarkan SPM Kesehatan, dimana tabel ini disarikan dari empat regulasi: Permendagri 100 dan 101 Tahun 2018, Permenkes 4 Tahun 2019 tentang SPM Kesehatan dan Permenkes 75 Tahun 2019 terkait Krisis Kesehatan serta pedoman SPHERE dan Pedoman Tenaga Cadangan Kesehatan yang menjadi salah satu program kunci transformasi sistem kesehatan pada pilar 3b.

Ada beberapa feedback yang diberikan beberapa diantaranya yaitu tambahan kolom untuk memberikan kesamaan perspektif terkait definisi operasional substansi yang ditanyakan sebagai indikator serta perlu prioritisasi indikator kunci, karena kurang lebih 70 indikator dalam dokumen ini mungkin ada beberapa yang overlapping dengan indikator lain.

Reporter : apt. Gde Yulian, M.Epid.

Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM

 

 

{tab title=”Hari 2” class=”blue”}

Hari 2: Selasa 10 Januari 2023 | – Hotel Horison, Kotaraja Papua

Dokumentasi PKMK FK-KMK UGM: Salah satu materi dalam Pelatihan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana untuk Sektor Kesehatan (Dinkes Disaster Plan) dalam menentukan pengorganisasian HEOC/klaster kesehatan Provinsi yang difasilitasi oleh fasilitator dari PKMK FK-KMK UGM.

Di hari kedua kegiatan Pelatihan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana untuk Sektor Kesehatan di Provinsi Papua yang didukung oleh UNICEF bekerjasama dengan Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan. Fasilitator dari Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM menginisiasi penyusunan struktur operasional penanggulangan bencana dengan menggunakan pendekatan incident command system dan diharapkan juga interoperable dengan struktur SKPDB-sistem komando penanggulangan darurat bencana milik BPBD, materi di sesi pertama diberikan oleh dr. Bella Donna Tampubolon, M.Kes., dari Divisi Manajemen Bencana Kesehatan, PKMK FK-KMK UGM.

Pada penyusunan organisasi ini, dr. Bella Donna M.Kes menggunakan metode crosswalk di mana menyandingkan struktur pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi sehari-hari dengan struktur bencana yang diarahkan dalam Permenkes 75 tahun 2019 sehingga mengkombinasikan pendekatan ICS dengan sistem klaster kesehatan yang mengadaptasi konsep ketahanan kesehatan. Dalam menyusun struktur operasional penanggulangan bencana di dinas kesehatan ini juga digunakan pendekatan parsipatoris, sehingga nama-nama ataupun jabatan yang diproyeksikan untuk berada dalam struktur didiskusikan dengan dinamis menggunakan metaplan termasuk dengan kemungkinan atau potensi kolaborasinya dengan memperhatikan indicator-indikator standard minimum yang sudah diperkenalkan di hari sebelumnya.

Materi kedua di sesi yang pertama ini yaitu penentuan analisis risiko yang disampaikan oleh narasumber dari PKMK FK-KMK UGM, Madelina Ariani, SKM, MPH, yang kemudian dilanjutkan dengan penugasan parsipatoris memprioritaskan potensi-potensi ancaman yang mungkin terjadi di Provinsi Papua. Ada beberapa feedback yang diberikan beberapa diantaranya yaitu perbedaan psikis yang dirasakan oleh peserta pelatihan akibat seringnya gempa dirasakan baik di Maluku Selatan maupun Papua di beberapa hari terakhir hingga bahkan saat dilaksanakannya pelatihan ini juga gempa kecil masih dapat dirasakan. Sehingga prioritisasi ancaman ini menimbulkan bias penilaian.

Pada sesi kedua, disampaikan materi Logistik dan Fasilitas HEOC dan Peta Respon oleh apt. Gde Yulian, M.Epid. Namun penyampaian materi terhenti karena terjadinya kerusuhan di bandara Sentani dan berpotensi untuk merembet ke sekitar hotel tempat dilaksanakannya acara. Sehingga setelah mendapatkan informasi keamanan dari Sekretaris Dinas dan BPBD, pertemuan hari itu segera ditutup dengan didahului dengan berdoa dan peserta segera dipulangkan agar tidak terjebak oleh blokade jalan.

Berita terkait insiden:

https://www.tribunnews.com/nasional/2023/01/10/lukas-enembe-ditangkap-kpk-1-orang-tewas-dalam-kerusuhan-polisi-perketat-pengamanan-di-papua

https://nasional.tempo.co/read/1677807/pendukung-lukas-enembe-serang-markas-brimob-papua

https://papua.antaranews.com/video/3344169/rusuh-di-bandara-sentani-seorang-pendukung-lukas-enembe-tewas

Reporter : apt. Gde Yulian, M.Epid.

Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM

 

{tab title=”Hari 3″ class=”green”} 

Hari 3: Rabu 11 Januari 2023  |  Hotel Horison, Kotaraja Papua

Dokumentasi PKMK FK-KMK UGM: dr. Bella Donna Tampubolon, M.Kes., memberikan penjelasan terkait interoperabilitas klaster kesehatan dengan SKPDB milik BPBD.

Di hari ketiga, kegiatan Pelatihan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana untuk Sektor Kesehatan di Provinsi Papua yang didukung oleh UNICEF bekerjasama dengan Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan. Beberapa peserta, utamanya dari DInas Kesehatan Provinsi masih melakukan pemantauan situasi yang masih belum kondusif, fasilitator dari Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM, apt. Gde Yulian, M.Epid., kembali melanjutkan materi Logistik, Fasilitas HEOC dan Peta Respon yang terputus di hari sebelumnya.

Selanjutnya peserta melakukan diskusi secara parsipatoris dipandu oleh Madelina Ariani, SKM, MPH. terkait penugasan dari materi Pengembangan Skenario (Asumsi Dampak dan Asumsi Kebutuhan). Dari skenario yang sudah dimiliki oleh BPBD Provinsi Papua kemudian diadaptasi oleh Dinas Kesehatan dalam draft Dinkes Disaster Plan untuk dikembangkan secara naratif dan ditambahkan dampak-dampak pada masyarakat seputar masalah kesehatan. Peserta dibagi menjadi dua tim, satu tim berisikan dr. Aaron selaku Sekertaris Dinas Kesehatan, Kingkin W.E.Subroto, ST., MPH., selaku Perencanaan DInas Kesehatan, dan apt. Lusi Ang selaku Kepala Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan didampingi oleh drg. Leny Juniarta, M.Kes., dari Pusat Krisis Kemenkes RI untuk membuat parafrase kembali skenario banjir. Tim kedua dari sub-sub klaster yang dibantu oleh fasilitator dari PKMK FK-KMK UGM untuk mengidentifikasi potensi masalah-masalah kesehatan tematik yang mungkin timbul pada saat bencana.

Dokumentasi PKMK FK-KMK UGM: Penentuan analisis risiko yang dilakukan oleh tim Dinas Kesehatan Provinsi Papua dan lintas program yang hadir, beberapa ancaman yang dianggap prioritas yakni banjir dan gempa.

Setelah peserta secara partisipatoris mengidentifikasi masalah, peserta kemudian melanjutkan dengan mengidentifikasi strategi dan kebijakan yang perlu diambil oleh sub-sub klaster di struktur klaster kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Papua untuk mengatasi masalah tersebut. Di sini, narasumber dari PKMK FK-KMK UGM, apt. Gde Yulian, M.Epid., menjelaskan pentingnya Dinas Kesehatan untuk dapat memperhatikan regulasi dan pedoman yang ada, baik itu dari dalam atau internal sektor kesehatan maupun dari lintas sektor agar strategi dan kebijakan yang diambil dapat mudah disinergikan dan dikolaborasikan untuk membagi sumber daya yang dibutuhkan. Mulai dari pengenalan karakteristik bencana berdasarkan on set kejadian bencana dan klaster-klaster penanggulangan bencana yang diadaptasi oleh BNPB.

Beberapa sub klaster dapat dengan mudah menentukan strategi dan kebijakan saat bencana karena sudah memiliki pedoman, seperti pedoman pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan, pedoman PPAM-paket pelayanan awal minimum milik sub klaster kesehatan reproduksi maupun pedoman pelayanan gizi saat bencana. Peserta kemudian memformulasikan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan saat bencana sesuai strategi dan kebijakan yang ada kemudian menentukan standar minimal serta potensi-potensi sumber daya yang tersedia.

Beberapa feedback datang dari peserta seperti dari drg. Christine Siregar, M.Kes dan Evan Stanley dari BPBD terkait pengadaan tenda untuk sub klaster kespro yang dapat diadvokasikan dengan lintas sektor terkait. Lintas sektor juga memiliki sumber daya yang dapat dikolaborasikan untuk mengakomodasi strategi dan kebijakan sektor kesehatan saat penanganan bencana

Dokumentasi PKMK FK-KMK UGM: Tim PKMK FK-KMK UGM didampingi Paminto Widodo, SKM., dari BPBD Provinsi Papua melakukan kunjungan lapangan ke RSUD Provinsi Dok 2 dan audiensi dengan dr. George Yanes Rumborias,Sp.B, Kepala IGD dan dr. Donald Aronggear, SpB(K), Ketua IDI Wilayah Papua terkait Hospital Disaster Plan yang dimiliki oleh RSUD Provinsi Dok 2

Pada sore harinya tim PKMK FK-KMK bersama drg. Leny Juniarta, M.Kes., dari Pusat Krisis Kemenkes RI dan Paminto Widodo, SKM., dari BPBD Provinsi Papua melakukan kunjungan lapangan ke RSUD Provinsi Dok 2 untuk berdiskusi terkait update dari rencana penanggulangan bencana rumah sakit (HDP-hospital disaster plan) yang dimiliki RSUD dan kemungkinan dokumen tersebut untuk terintegrasi dan bahkan interoperable dengan dokumen Dinkes Disaster Plan Provinsi Papua maupun Renkon BPBD. RSUD Dok 2 sudah memiliki dokumen HDP namun sudah lama tidak dilakukan pemuktahiran, sehingga tim PKMK FK-KMK UGM mengadvokasi agar dokumen tersebut di-update sesuai dengan kondisi terkini sebelum disinergikan dengan dokumen milik Dinkes maupun BPBD.

Reporter : apt. Gde Yulian, M.Epid.

Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM

{tab title=”Hari 4″ class=”red”}

Hari 4: Kamis, 12 Januari 2023  |  Hotel Horison, Kotaraja Papua

Dokumentasi PKMK FK-KMK UGM: Sesi diskusi proses penyusunan dokumen DDP dalam salah satu materi yang difasilitasi oleh fasilitator dari PKMK FK-KMK UGM.

Pada hari keempat kegiatan Pelatihan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana untuk Sektor Kesehatan di Provinsi Papua yang didukung oleh UNICEF bekerjasama dengan Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan. Fasilitator dari Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM menginisiasi pengisian lembar kerja terkait strategi dan kebijakan dalam penanggulangan bencana. Madelina Ariani, SKM, MPH juga menanyakan komitmen dari peserta pelatihan untuk menjadi penanggung jawab komponen-komponen dokumen DDP dan di akhir pelatihan akan ditentukan timeline- nya. Di hari keempat ini, juga dilanjutkan penugasan pengisian lembar kerja kegiatan-kegiatan yang memiliki standar pelayanan minimum untuk mengidentifikasi kesenjangan terhadap kapasitas maksimum yang dimiliki dan dibutuhkan di wilayah kerja dinas kesehatan Provinsi Papua yang berpotensi terdampak bencana atau krisis kesehatan di kemudian hari.

Melengkapi sesi penugasan pagi, fasilitator dari PKMK FK-KMK UGM, apt. Gde Yulian, M.Epid menyampaikan materi terkait operasionalisasi sub-sub klaster kesehatan dan interoperabilitas dengan struktur komando yang ada baik di BPBD maupun di internal dinas kesehatan sendiri, pedoman-pedoman yang mendukung sehingga dapat diformulasikan kebijakan dan strategi yang jelas, dan korelasi struktur ini dengan pencapaian indikator dan standar pelayanan minimum teknis di level kabupaten/kota dan provinsi.

Dokumentasi PKMK FK-KMK UGM: Interoperabilitas struktur di sub-subklaster seperti subklaster gizi dan subklaster kespro dengan subklaster perlindungan di klaster perlindungan pengungsian milik Kemensos dapat diarahkan untuk berbagi sumberdaya dalam pemenuhan beberapa SPM kabupaten/kota

Pada sesi kedua melanjutkan penugasan pengisian lembar kerja kegiatan-kegiatan yang memiliki standar pelayanan minimum untuk mengidentifikasi kesenjangan terhadap kapasitas maksimum, kemudian dilanjutkan penugasan mengenai SOP dan fasilitas yang dibutuhkan oleh HEOC pada saat akan diaktivasi. Fasilitator dari PKMK FK-KMK UGM, Madelina Ariani, SKM, MPH, memandu jalannya penugasan yang dikuti oleh peserta dengan partisipatif. Terdapat banyak feedback dari peserta terkait operasionalisasi HEOC terutama pada penentuan tempat dan form-form yang dibutuhkan. Fasilitator menggunakan pendekatan lembar kerja simulasi table top exercise, dengan instrumen kesiapan klaster kesehatan dengan sekitar 60 pertanyaan untuk membantu peserta pelatihan mengurai permasalahan antar bidang yang bekerja di dinas kesehatan provinsi. Simulasi ini juga kembali memperkenalkan Peraturan Menteri Kesehatan, Permenkes Nomor 75 Tahun 2019 terkait Krisis Kesehatan dan peserta ditunjukkan struktur yang diadvokasikan di regulasi tersebut, kemudian dibandingkan dengan struktur di Rencana Kontingensi Pandemi Nasional dimana di pedoman yang disebut terakhir sudah mengadaptasi ketahanan kesehatan dan pilar-pilar penanganan pandemi milik WHO.

Dokumentasi PKMK FK-KMK UGM: Kunjungan lapangan ke RSUD Abepura

Pada sore hari tim PKMK FK-KMK UGM didampingi oleh Pusat Krisis Kesehatan melakukan kunjungan lapangan ke RS Abepura untuk melihat kemungkinan terintegrasinya Dinkes Disaster Plan milik Dinas Kesehatan Provinsi dengan Hospital Disaster Plan yang dimiliki oleh rumah sakit.

Reporter : apt. Gde Yulian, M.Epid.

Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM

 

{tab title=”Hari 5″ class=”blue”}

Hari 5: Jumat, 13 Januari 2023  | Hotel Horison, Kotaraja Papua

Dokumentasi PKMK FK-KMK UGM: Sesi penutupan dari pelatihan penyusunan rencana kontingensi sector kesehatan di daerah oleh Sekertaris Dinas Kesehatan, dr. Aaron Rumainum, M.Kes.

Hari ini menjadi hari kelima atau pertemuan terakhir dari Pelatihan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana untuk Sektor Kesehatan di Provinsi Papua yang didukung oleh UNICEF bekerjasama dengan Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan. Fasilitator dari Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM, apt. Gde Yulian, M.Epid, menyampaikan materi terakhir terkait data dan informasi yang dibutuhkan oleh HEOC selama masa tanggap darurat bencana atau krisis kesehatan. Disampaikan penekanan bahwasanya sangat penting bagi dinas kesehatan untuk memahami mengapa banyak orang berusaha mengumpulkan data dan informasi, hal ini disebabkan banyak stakeholder yang ingin mengisi gap dari sistem kesehatan yang terganggu selama bencana, dengan paham tujuan pengumpulan data dan informasi maka dinkes dapat memformulasikan sistem yang efektif dalam penyediaan informasi terkait kesehatan.

Salah satu contohnya memahami alur dan mekanisme pelaporan dan pemanfaatan form-form terkait yang digunakan oleh HEOC, pengelolaan relawan dan penyampaian informasi terkait sub-sub klaster. Setelah mengkaji langsung form RHA dan kemanfaatan public health situation analysis (PHSA) atau infografis bencana maka kebutuhan SOP pengelolaan data sangat esensial untuk dimasukkan ke dalam dokumen dinkes disaster plan termasuk penyediaan papan informasi di pos koordinasi klaster kesehatan atau HEOC. Acara dilanjutkan dengan demonstrasi simulasi rapat klaster kesehatan yang dipimpin oleh dr. Aaron Rumainum, M.Kes., melibatkan para Kabid dan PJ sub-sub klaster yang hadir di pelatihan ini. Demonstrasi ini memberikan sedikit gambaran mengenai hal yang sebaiknya dilakukan pada saat rapat internal dinas kesehatan provinsi dan informasi apa yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kegiatan-kegiatan subklaster yang telah disusun berdasarkan kebijakan dan strategi program terkait.

Acara selanjutnya ialah sambutan penutup dari perwakilan UNICEF Papua dan Papua Barat, dr. Ratih Wulandaroe, perwakilan PKMK FK-KMK UGM, dr. Bella Donna, M.Kes dan terakhir Sekretaris Dinas dr. Aaron Rumainum, M.Kes, yang kembali menyampaikan meskipun banyak rekan yang diundang dalam pelatihan penyusunan rencana kontingensi sektor kesehatan dalam menghadapi bencana atau krisis kesehatan, namun memang hanya sedikit yang terpilih, dalam artian, penanggulangan bencana memang membutuhkan kesiapan dan keikhlasan dari para petugas kesehatan. Beliau berharap sharing ilmu dan pengalaman dari PKMK FK-KMK UGM yang difasilitasi oleh UNICEF ini dapat terus berlanjut dengan pertemuan offline berikutnya pada Maret 2023 dan semoga meskipun menjadi provinsi pertama diberikan pelatihan tidak menjadi provinsi terakhir yang menyelesaikan dinkes disaster plan ini. Agenda terdekat selain menyelesaikan penugasan terkait bab-bab komponen dari disaster plan, PKMK FK-KMK UGM akan terus mendampingi dan mengadvokasi Dinas Kesehatan Provinsi Papua untuk memiliki SK Klaster Kesehatan.

 

Reporter : apt. Gde Yulian, M.Epid.

Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM

{/tabs}

Reportase

21 Desember 2022

Pokja Bencana FK-KMK UGM Menandatangani Pakta Integritas Tenaga Cadangan Kesehatan

Dok. PKMK FK-KMK UGM

Ketua Pokja Bencana FK-KMK UGM menandatangai fakta integritas tenaga cadangan kesehatan

Makassar. Dalam rangkaian Pencanangan dan Sosialisasi Tenaga Cadangan Kesehatan oleh Kementerian Kesehatan, Ketua Pokja Bencana FK-KMK UGM – Sutono, SKp, M.Kep, MSc telah mendatangi pakta integritas mengenai komitmennya sebagai tenaga cadangan kesehatan yang siap dimobilisasi kapanpun pada situasi tanggap darurat bencana dan krisis kesehatan di seluruh Indonesia. Penandatanganan pakta integritas ini juga melibatkan organisasi profesi kesehatan, tim-tim medis, PSC 119, dan organisasi kemasyarakat lainnya. Kegiatan ini juga diikuti oleh seluruh dinas kesehatan provinsi di Indonesia.

Dok. PKMK FK-KMK UGM

Ir. Budi Gunadi Sadikin, CHFC, CLU, Menteri Kesehatan Indonesia memberikan sambutan

Acara dilangsungkan di Ballroom Claro Hotel Makassar, Sekjen Kementrian Kesehatan melaporkan aktivitas tim kerja Tenaga Cadangan Kesehatan selama beberapa bulan ke belakang; bagaimana sistem registrasi disiapkan, bagaimana juknis tersusun dan rencana pembinaan. Disambut dan dibuka oleh Ir. Budi Gunadi Sadikin, CHFC, CLU Menteri Kesehatan Indonesia, pihaknya menyampaikan hal-hal yang melatarbelakangi reformasi dan transformasi kesehatan. Salah satunya mengenai pilar ketahanan kesehatan yang didukung oleh program Tenaga Cadangan Kesehatan ini. Kegiatan ini juga menandai kerjasama antara BNPB dan BMKG dalam upaya mendukung ketahanan Indonesia dalam menghadapi bencana dan krisis kesehatan ke depannya.

Sosialisasi lebih jauh mengenai sistem tenaga cadangan kesehatan dijelaskan oleh Plt Kepala Pusat Krisis Kesehatan, Dr. Sumarjaya, S.Sos., S.K.M., M.M., Mfp, Cfa. Jaya berharap akan semakin banyak instansi dan perorangan yang melakukan registrasi ke sistem tenaga cadangan kesehatan. Hadir juga Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur menyampaikan mengenai update penanganan gempa bumi sebulan ini dan pembelajarannya untuk penyempuranaan sistem tenaga cadangan kesehatan ke depannya. Terakhir, penyegaran mengenai bencana dan manajemen bencana disampaikan oleh Prof. Dr. dr. Idrus Paturusi, Sp.B, Sp.OT (K).

Dok. PKMK FK-KMK UGM

Tim Ahli dan Plt. Kepala Pusat Krisis Kesehatan (kiri) dan Ketua tim kerja (kanan) di akhir sesi

 

Tim ahli tenaga cadangan kesehatan, diantaranya dari PKMK FK-KMK UGM yaitu dr. Bella Donna, M.Kes; Apt. Gde Yulian Yogadhita, M.Epid dan Madelina Ariani, MPH serta tim kerja dari Pusat Krisis Kesehatan bersyukur dan merasa lega dapat mensosialisasikan kegiatan ini. Masih banyak pekerjaan rumah, seperti yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan pada sambutannya bahwa program ini masih perlu dikembangkan hingga 24 bulan ke depan. “Jika lebih cepat, itu lebih baik,” kata Budi.

 

Reportase oleh Madelina Ariani

Divisi Manajemen Bencana Kesehatan, PKMK UGM

Setiap 5 Desember diperingati sebagai hari relawan internasional oleh United Nations atau Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Peringatan tersebut dideklarasikan pada 1985, sehingga pada 2022 ini adalah peringatan hari relawan internasional sudah yang ke-37. Hari ini dibentuk untuk memperingati dan menghormati para sukarelawan di dunia yang merupakan salah satu mekanisme untuk transformasi sosial, lingkungan dan ekonomi. Gerakan ini juga salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran sosial untuk seluruh masyarakat di dunia, dimana menjadi relawan adalah memberi, berbagi, mendukung orang lain dan meningkatkan kepedulian. Namun demikian, meskipun tujuan peringatan Hari Relawan Internasional untuk meningkatkan kesadaran tentang dunia kerelawanan dan mengajak semua lapisan untuk terlibat langsung membantu daerah terdampak bencana, dan peringatan ini dibuat sebagai upaya mendorong pemerintah dan para relawan serta mengakui kontribusi relawan. Sudah saatnya, untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional, peringatan hari relawan tidak sekedar mengajak saja, tapi juga membangun sistim relawan yang berkelanjutan dan berkesinambungan sehingga sasaran pembangunan dan system Kesehatan itu sendiri dapat terwujud.

Dok. FK-KMK UGM: Deklarasi siap berkolaborasi dalam program tenaga cadangan Kesehatan oleh 110 instansi relawan yang diikuti oleh PKMK FK-KMK UGM secara daring.

Dalam pilar ketiga transformasi sistem ketahanan kesehatan yang diharapkan dapat membenahi ketahanan kesehatan di Indonesia, Kemenkes berkomitmen untuk memperkuat ketahanan tanggap darurat menggunakan jejaring nasional surveilans berbasis laboratorium, tenaga cadangan tanggap darurat, table top exercise kesiapsiagaan krisis. Program tenaga cadangan inilah yang menjadi topik utama dalam peringatan hari relawan internasional ke-37 di Bali. Tema tahun ini, yaitu “solidarity through volunteering” yang artinya solidaritas melalui kesukarelaan, secara menyeluruh tidak hanya diartikan membantu mereka yang terdampak bencana saja, namun juga mengikuti prosedur dan aturan yang berlaku saat memberikan bantuan. Dengan deklarasi tenaga cadangan Kesehatan yang dilakukan di Ballroom Hotel Harris Hotel and Convention Denpasar Bali, pada 5 Desember 2022 jam 09.00 WITA, diharapkan relawan yang datang memberikan bantuan lebih teroganisir dan terkoordinasikan dengan baik. Dengan meregistrasikan diri dan instansinya terlebih dahulu baik di Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan melalui tautan https://tenagacadangankesehatan.kemkes.go.id/ , maupun secara ad-hoc di Pos Pengendali Operasi Kesehatan atau Klaster Kesehatan di Dinas Kesehatan provinsi/kabupaten/kota terdampak bencana yang difasilitasi BNPB secara online di https://sim-deskrelawanpb.bnpb.go.id/ maupun offline di pos koordinasi klaster Kesehatan. Kontribusi PKMK FK-KMK UGM sebagai bagian dari Pokja Bencana AHS & FK-KMK UGM adalah penetapan dr Bella Donna Tampubolon, M.Kes, Madelina Ariani, SKM., MPH., dan apt. Gde Yulian Yogadhita, M.Epid., sebagai tim ahli. SK tim Tenaga Cadangan Kesehatan di tautan ini

Dok. FK-KMK UGM: Penyerahan secara simbolis dukungan para relawan Kesehatan yang hadir secara luring maupun daring terhadap program tenaga cadangan yang secara resmi diperkenalkan oleh Sekretaris Jendral Kemenkes RI oleh Dr. dr. Supriyantoro, Sp.P, MARS selaku perwakilan relawan kepada Dr. Sumarjaya, SKM, MM, MFP, C.F.A selaku plt.Kepala Pusat Krisis.

Berikut kami sampaikan juga beberapa tautan untuk memperkaya wawasan kerelawanan, berupa playlist Pemberdayaan Kader dan Relawan dalam Darurat Krisis Kesehatan oleh Pusat Krisis Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI: https://www.youtube.com/watch?v=7ZxGgP6z080&list=PL1dRIXGAGACLkCMe0s8e40hNgCuLvLV8K dan beberapa tautan untuk berpartisipasi memperingati hari relawan internasional dengan twibbon di media sosial:

• https://www.twibbonize.com/hari-relawan-internasional
• https://www.twibbonize.com/harirelawan2022
• https://www.twibbonize.com/selamatharirelawansedunia
• https://www.twibbonize.com/rhcvolunteerday2021
• https://www.twibbonize.com/volunteercampaignfilantroops
• https://www.twibbonize.com/volunteerdays

Reportase oleh apt.Gde Yulian, M.Epid (Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK UGM)

Editing oleh Wiwid

Diskusi Kurikulum Disaster Health Management  :

Poltekkes Kemenkes Palu Kunjungi PKMK UGM

21 Juli 2022

Dok. PKMK FK – KMK UGM: suasana diskusi

Dalam pengembangan kurikulum disaster nursing di prodi pendidikan Ners, termasuk mempertajam kekhususan Poltekkes Kemenkes Palu pada bencana wilayah pantai. Maka tujuan agenda kunjungan ke Divisi Manajemen Bencana Kesehatan (MBK) PKMK FK – KMK UGM ini adalah untuk memperdalam lagi kompetensi dan kurikulum terkait Manajemen Bencana Kesehatan atau Disaster Health Management (DHM) untuk tenaga kesehatan yang diantaranya mahasiswa didik di jurusan keperawatan ini, ungkap Ketua Jurusan Pendidikan Profesi Ners, Doktor Jurana.

Hal ini disambut baik oleh Kepala Divisi MBK PKMK, dr. Bella Donna. PKMK yang selama ini fokus mengembangkan DHM baik dalam kurikulum di S1 dan S2 kesehatan, termasuk pendidikan berkelanjutan di luar kampus dalam bentuk dinas kesehatan dan Hospital Disaster Plan sebenarnya sedang menguatkan fungsi manajemen ini dalam penanganan bencana dan krisis kesehatan untuk semua tenaga kesehatan, ujar dr. Bella Donna, M.Kes.

Konsultan Divisi MBK, dr. Bella Donna, Gde Yulian, apt. M.Epid dan Madelina Ariani, SKM, MPH bergantian menjelaskan mengenai konsep DHM, update kebijakan penanganan bencana dan krisis kesehatan di Indonesia dan update perkembangan kompetensi DHM untuk tenaga kesehatan. Diskusi padat dan berbobot kemudian mengalir dari kedua belah pihak. “Paparan materi dan diskusi kali ini membuka pikiran kami untuk mengembangkan poin – poin materi apa yang akan kami tambahkan untuk mahasiswa kami di Palu,” ucap Ismunandar, Ketua Jurusan Keperawatan Poltekkes Palu.

Reporter: Madelina A

Reportase Dialog Kebijakan

Rapid Review of Research Evidence on COVID-19 :

The Efectiveness of Incident Command System (ICS) Implementation during th COVID-19 Pandemi

Kamis, 30 Juni 2022

          

Kegiatan ini bertujuan untuk diseminasi hasil sementara rapid review dan untuk mendapatkan masukan dari para instansi terkait untuk pengembangan studi. Kajian ini dilaksanakan atas dasar bahwa efektivitas sistem komando untuk bencana non alam seperti pandemi PKMK FK – KMK UGM bekerja sama dengan COCHRANE Indonesia melakukan kajian koordinasi penanganan COVID-19 khususnya bagaimana efektivitas ICS dalam penanganan COVID-19. Sesi awal dimulai dengan tim rapid review yang menyampaikan bagaimana pendekatan ICS ini diterapkan di Indonesia. Memang selama ini pendekatan ICS ini efektif dalam penanganan bencana alam. Terdapat 4 hal poin dalam penerapan ICS ini yaitu membuat komando, koordinasi, komunikasi dan kontrol menjadi lebih efektif dan efisien. Sesi selanjutnya menjelaskan bagaimana proses kajian dengan menggunakan rapid review. Database pencarian artikel penelitian melalui Pubmed, Scopus, Wiley, Portal Garuda dan WHO COVID-19 database. Hasil temuan awal terdapat 10 artikel yang menjadi highlight dan siginifikan dengan topik ini. Hasil review awal seluruh artikel menggunakan pendekatan Incident Command System dalam berbagai intervensi penanganan COVID-19.

Dari hasil diskusi terdapat 3 poin diantaranya yang perlu diperluas dalam kajian ini yaitu kasus yang digunakan, pemanfaatan data dan penguatan sistem komando. Perlu dipertegas kembali variabel ekstraksi bahwa ICS dalam pandemi di kasus apa saja digunakan karena di Indonesia penting untuk penguatan regulasi krisis kesehatan. Pendekatan ICS ini sudah lama sebenarnya diterapkan di Indonesia dalam penanganan bencana dan krisis kesehatan dan sudah dikembangkan sesuai dengan karakteristik bencana di Indonesia. Pemanfaatan data untuk keputusan dapat digunakan, bagaimana dalam ekstraksi ini dapat digunakan penggunaan data untuk mengambil keputusan, bagaimana ICS mengefektifitaskannya. Penguatan regulasi krisis kesehatan yang dimaksud adalah bagaimana memadukan sistem komando ini dalam penanganan bencana non alam seperti pandemi COVID-19.

Reporter : Happy R Pangaribuan

Sesi 1 : Presentasi Rencana Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan di Daerah (Rencana Kontingensi/Dinkes Disaster Plan)

Dalam rangka Annual Scientific Meeting Dies Natalis Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM, pada Selasa (19/4/2022) diadakan webinar “Peran Disaster Health Management Teams (DHMTS) dan Rencana Kontingensi untuk Mendukung Kebijakan Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan” secara daring yang dihadiri sekitar 170 peserta. Sesi pertama ini 4 Dinas Kesehatan yaitu Dinkes Provinsi Kalsel, Dinkes Kabupaten Lumajang, Dinkes Kabupaten Cilegon, dan Dinkes Kota Makassar memaparkan secara singkat terkait rencana penanggulangan bencana (Dinkes Disaster Plan/Rencana Kontingensi). Sesi pertama dipandu oleh Madelina Ariani, MPH., dan pembahasan oleh Adinkes, Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, Praktisi, Peneliti dan Konsultan Pokja Bencana

“Sesi 1. Diskusi dan Pembahasan Hasil Presentase Renkon/Dinkes Disaster Plan”

Materi pertama disampaikan oleh Syahriani Nur, SKM, M. Kes selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Provinsi Kalimantan Selatan memiliki beberapa potensi bencana, antara lain banjir, kebakaran hutan dan lahan, angin puting beliung, gelombang ekstrem, tanah longsor, kekeringan, pandemi, dan konflik sosial. Syahriani menyatakan pembuatan rencana kontingensi diperbarui setiap tahun terkait banjir dan karhutla. Pihaknya menyimpulkan, penyelenggaraan penanggulangan bencana dititikberatkan pada fase pra bencana yaitu pencegahan dan kesiapsiagaan, lalu upaya penanggulangan becana dilakukan bersama – sama oleh pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media massa. Selanjutnya Dinkes Kabupaten Lumajang diwakili oleh dr. Bayu Wibowo selaku Kepala Dinkes Kabupaten Lumajang. Bayu memaparkan tentang dinkes disaster plan dan pengalaman tanggap darurat Semeru. Kabupaten Lumajang memiliki potensi bencana juga, antara lain: gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, cuaca ekstrem, kekeringan, banjir, tanah longsor, abrasi dan kebakaran hutan. Pada saat pembuatan dan implementasi dinkes disaster plan, dinkes bekerja sama dengan BPBD.

Renkon Dinkes Kota Makassar disampaikan oleh drg. Adi N – Kepala Bidang Yankes. Andi menyebutkan profil dan konsep dinkes disaster plan kota Makassar. Potensi bencana yang sering terjadi adalah banjir. Banjir terjadi hampir di setiap Desember – Januari. Banjir menyebabkan banyak pengungsi dan hampir 2/3 wilayah Makassar terdampak. Kebakaran menjadi bencana terbanyak kedua di Makassar. Banjir merupakan prioritas masalah yang perlu diantisipasi dan ditangani. Pada paparan renkon dari Dinkes Kota Cilegon, disebutkan bahwa sudah pernah melakukan simulasi penanganan bencana dengan melibatkan lintas sektor seperti simulasi gempa bumi dan kegagalan teknologi.

Sesi pembahasan diisi oleh dr. Hj. Muhammad Subuh, MPPH (Ketua PP Adinkes), dr. Ina Agustina Isturini, M.K.M (PKK Kemenkes), Apt. Gde Yulian Yogadhita, M. Epid (Pokja Bencana FK-KMK UGM). Ina menyampaikan bahwa secara konsep keseluruhan, dinkes disaster plan sudah sesuai alur kebijakan yang ada. Ketahanan kesehatan adalah upaya menghadapi ancaman bencana yang lintas wilayah. Ke depannya mulai menguatkan ketahanan kesehatan yang bisa lintas wilayah. Gde menyampaikan cara bagaimana harus ada pendekatan ketahanan dan keamanan kesehatan dan semestinya sistem kesehatan tetap tahan, tangguh, dan aman jika terjadi abnormalitas saat krisis kesehatan. Dokumen yang ada tidak hanya tangguh tapi juga aman. Subuh menyampaikan untuk memfokuskan mengatasi krisis kesehatan akibat suatu bencana

Sesi-2 : Seminar Peran DHMTs dan Renkon Mendukung Kebijakan Transformasi Sistem Kesehatan

“Diskusi dan Pembahasan Peran DHMTs dan Rencana Kontingensi”

Sesi kedua dipandu oleh dr. Agung Widianto, SpB-KBD dan dibuka oleh Sutono, S.Kp, M.Sc, M.Kep. Sutono berpesan bahwa Pokja Bencana membantu untuk pre-event, durante event, dan post-event untuk membuat perencanaan yang bagus agar responnya lebih baik. Topik “Kebijakan Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan”, disampaikan oleh Pungkas Bajuri Ali, STP, PhD, selaku Direktur Kesehatan Gizi dan Masyarakat Bappenas. Pungkas menyampaikan arah kebijakan dan strategi reformasi Siskesnas dan dampak pandemi serta perubahan iklim. Iklim yang berubah secara global menyebabkan terjadinya peningkatan suhu yang konsisten di seluruh titik di Indonesia. Akibat dalam bidang kesehatan akan terasa secara tidak langsung, yaitu ketersediaan air yang menipis, produksi pertanian yang menurun, pembiakan vektor penyakit, dan bencana alam. Beban penyakit akibat bencana meningkat dalam 20 tahun terakhir. Adanya Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, strateginya yaitu dengan cara peningkatan pengendalian penyakit. Urgensi reformasi siskesnas karena Siskesnas belum mampu merespon permasalahan kronis pembangunan kesehatan, upaya pencegahan penyakit yang lemah, fasilitas kesehatan dan farmalkes tidak siap, kapasitas nakes terbatas, dan pemanfaatan pembiayaan kesehatan belum efisien. Tantangan dalam pelaksanaan reformasi sistem kesehatan nasional membutuhkan dukungan regulasi, sistem perencanaan dan penganggaran, pelibatan non pemerintah, dan desentralisasi.

Dr. dr. Eka Jusup Singka, M.Sc, Kapus Krisis Kemenkes, yang diwakilkan oleh dr. Ina, memaparkan “Peran Disaster Health Management Teams (DHMTs)”. Ina mengatakan pengelolaan krisis kesehatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penanggulangan bencana secara umum dan terintegrasi dengan upaya kesehatan. Skema pengelolaan krisis dilakukan secara bertahap yaitu pra krisis, darurat krisis, dan pasca krisis. Pengorganisasian krisis kesehatan meliputi: Tim manajemen krisis kesehatan, pusat darurat krisis kesehatan, tim kegawatdaruratan medis, relawan kesehatan. Tim manajemen krisis kesehatan terdiri dari beberapa unsur dan memiliki tugas dari fase pra hingga pasca krisis, melakukan bersama-sama dengan pihak-pihak yang ada. Pada saat bencana, DHMT berperan sebagai pengendali HEOC.

dr. Bella Donna, M. Kes. menyampaikan Dinkes Disaster Plan/Rencana Kontingensi. Perlu adanya perencanaan oleh dinas kesehatan yang detil dan global karena dinkes memiliki tanggung jawab yang besar untuk penanganan bencana di daerahnya. Tujuan renkon untuk menyiapkan dan merencanakan situasi kebencanaan. Inti dari renkon adalah mempersiapkan dan mempercepat proses krisis kesehatan pada kondisi bencana. Perencanaan yang dibuat sebelum kejadian memberi waktu berpikir sehingga dapat mempersiapkan berbagai hal dengan matang. Renkon merupakan dokumen yang dinamis, butuh penyesuaian yang berlanjut.

Ketiga materi di atas dibahas oleh Dinkes DIY dan Dinkes Provinsi Sulawesi Tengah. Kedua provinsi ini sudah berpengalaman dalam penanganan bencana dan sudah mendapatkan pendampingan dari PKK Kemenkes serta PKMK FK – KMK UGM dalam menyusun Dinkes Disater Plan. drg. Yuli Kusumastuti, selaku Kabid Yankes Dinkes DIY, menyampaikan bahwa dinkes di kabupaten/kota sudah membuat renkon masing – masing, seperti Dinkes Kota Yogya membuat renkon banjir dan gempa, Dinkes Kab Bantul membuat renkon banjir, Dinkes Kab Sleman membuat renkon letusan gunung Merapi, Dinkes Kabupaten Kulon Progo membuat renkon tsunami. Yuli merefleksikan bahwa di tingkat provinsi, bencana non alam membuat wawasan terbuka dan mempersiapkan risiko bencana iklim. Selanjutnya dr. Rizqa Kepala Seksi Tanggap Darurat UPT P2KT Dinkes Provinsi Sulawesi Tengah merespon terkait dengan adanya beberapa perubahan dalam manajemen bencana dan istilah – istilah yang baru perlu disosialisasikan ke daerah. Tentang anggaran, ada hal unik di lapangan, yaitu adanya relawan atau LSM yang memiliki anggaran yang besar sehingga dapat melakukan kegiatan dengan cepat. Rizqa mengatakan perlu adanya regulasi dari pemerintah untuk mengatur dan mengkoordinir pengaplikasian anggaran dan kegiatan tersebut agar dapat merata ke berbagai daerah yang terdampak.

Reporter : dr. Satrio Pamungkas _ Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK – KMK UGM