Reportase

Review Penanganan COVID-19 Berbasis Kawasan: Relawan Nagasi Kota Palu

Senin, 23 Agustus 2021

---

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Pemamparan terkait Relawan Nagasi oleh  dr. Reny Lamadjido Sp.PK., M.Kes 

PKMK FK – KMK UGM bekerja sama dengan Caritas Germany aktif mendukung setiap program pengembangan manajemen bencana dan krisis kesehatan di Sulawesi Tengah. Pada awal pemaparannya, dr. Reny Lamadjido Sp.PK., M.Kes selaku Wakil Walikota Palu sekaligus sebagai inisiator Relawan Nagasi sangat mendukung setiap program atau inovasi dalam peningkatan pelayanan kesehatan khususnya selama pandemi COVID-19. Pertengahan Juli awal, Sulawesi Tengah sudah mulai diwaspadai level 4 dan ini menjadi dasar yang kuat untuk menciptakan strategi yang lebih inovatif dan langsung berdampak. Pemerintah Kota Palu didukung dengan berbagai organisasi profesi kesehatan di Kota Palu membentuk Tim Relawan Nagasi. Tim Relawan Nagasi membuka konsultasi pelayanan kesehatan pasien COVID-19 via WhatsApp. Tidak hanya sebatas konsultasi tetapi ada pengantaran obat dan membantu mengkoordinasikan dengan fasilitas kesehatan terdekat jika pasien membutuhkan perawatan segera. Tim nagasi sangat diapresiasi seluruh masyarakat, melalui tim nagasi ini masyarakat mau membuka diri tentang yang dialami dan masyarakat sangat terbantu. Nagasi sendiri memiliki arti cepat tanggap.

Selanjutnya dr. Ryzka, M.Kes sebagai Inisiator Relawan Nagasi Kota Palu menyampaikan sangat penting menangani pandemi COVID-19 dengan melibatkan masyarakat. Penanganan COVID-19 berbasis masyarakat ini akan membantu pemerintah khususnya sektor kesehatan untuk menekan penularan COVID-19. Relawan Nagasi bergerak dibeberapa wilayah dimana dalam koordinator layananan terdiri dari tim kesehatan, tim logistik dan tim keamanan. Pasien positif dengan kriteria OTG/gejala ringan yang isoman menjadi kriteria pasien yang dilayani Tim Nagasi. Khusus untuk ibu hamil yang positif, kendala yang dihadapi adalah ibu hamil ingin bertemu langsung sementara konsultasi yang disediakan hanya melalui WA. Tapi jika urgent akan dikonsultasikan ke puskesmas dan bidan di wilayah masing – masing.

 Dok. PKMK FK-KMK UGM “Sesi Diskusi dari Relawan Nagasi Kota Palu”

Pembentukan Relawan Nagasi ini sangat diapresiasi oleh Pokja Bencana FK – KMK UGM. dr. Hendro Wartatmo, SpB.KBD yang menyampaikan apa yang sudah dilakukan Kota Palu ini dasarnya adalah surge capacity. Pemerintah Kota Palu mampu meningkatkan kapasitas melalui networking. Prinsip dasar networking adalah orang atau intitusi kesehatan tidak mungkin bisa bekerja sendiri dan dalam situasi bencana tidak bisa kaku, harus fleksibel. Seperti yang sudah dilakukan Kota Palu, membentuk Relawan Nagasi dari berbagai institusi/lembaga/organisasi. Hal yang dilakukan di Palu ini sangat luar biasa dan bisa dicontoh oleh daerah lain. dr. Bella Donna, M.Kes dari PKMK FK – KMK UGM juga menyebutkan hal yang sama bahwa Kota Palu menunjukkan keterbatasan SDM tidak menjadi masalah. Sistem komandonya berjalan dan SDM alternatifnya juga berjalan. Tim Relawan Nagasi membuat masyarakat tidak takut sehingga masyarakat kuat (kelompok rentan). Tim turun ke bawah untuk menjangkau masyarakat dan ini sangat dapat meningkatkan kapasitas sehingga risiko yang ada semakin turun. Ini yang sudah dilakukan Kota Palu dan ini harus dikembangkan serta lebih dimatangkan lagi konsepnya.

 

Reporter : Happy R Pangaribuan

Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK – KMK UGM

 

Reportase Live Report 4:

Respons Gempa Sulbar oleh Tim Medis Gabungan PKMK FK – KMK UGM dan Sulawesi Tengah

16 Februari 2021

---

Selasa, 16 Februari 2021 langsung dari Kabupaten Mamuju, tim medis gabungan 3 melaporkan kegiatan dan rekomendasi pada akhir masa tugasnya. Tim ini menjadi tim penutup setelah sebelumnya ada dua tim dan tim pendahulu yang sudah hadir sejak 2 hari pasca kejadian bencana, 15 Januari lalu.

Dimoderatori oleh Madelina Ariani yang sebelumnya memimpin tim 1 dan 2, di kesempatan ini ditanyakan beberapa pertanyaan seperti bagaimana situasi bidang kesehatan di 2 minggu transisi darurat, apakah masih membutuhkan tim medis serta logsitik yang masih dibutuhkan, hingga perbedaan antara gempa Sulteng 2018 dengan Sulbar 2021 ini? Happy Pangaribuan sebagai ketua tim sekaligus bertugas untuk mendukung manajemen di bidang kesehatan menyatakan bahwa kegiatan rapat masih terus dilaksanakan oleh dinas kesehatan meski tidak sesering masa tanggap darurat, masih ada penerimaan relawan yang langsung diarahkan ke puskesmas, serta prioritas respons saat ini lebih diarahkan pada upaya pemulihan segera program – program kesehatan yang tertunda karena bencana, termasuk juga upaya kesehatan masyarakatnya tanpa meninggalkan kebutuhan kuratif dan rehabilitatif korban/pasien.

dr. Rizka sebagai ketua tim medis dari Palu yang juga berasal dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah menyatakan bahwa tim medis sudah tidak begitu diperlukan, semua layanan sudah diupayakan di fasilitas kesehatan agar sistem kesehatan kembali seperti sedia kala. Ditambahkan juga oleh perawat dari Rumah Sakit Torabelo Kabupaten Sigi bahwa rawat luka juga sudah dikembalikan ke puskesma, harapannya apa yang diajarkan atau didampingi saat respons kemarin dapat menjadi penyegaran dan bekal bagi organik puskesmas untuk follow up pasien/korban. Begitu juga dengan layanan fisioterapi yang diungkapkan oleh fisioterapis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju yang tergabung dalam tim ini, kami akan berusaha melakukan upaya untuk follow up pasien yang masih membutuhkan layanan fisioterapi pasca gempa ini karena memang masih didapati beberapa warga yang ketakutan untuk bergerak dan itu berdampak buruk pada pemulihan, ungkapnya.

Sedangkan dari ketua tim kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat, Ryman dari FKM Universitas Tadulako menyatakan bahwa edukasi tetap harus digalakkan di tingkat masyarakat dan pemukiman pengungsian karena jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka masalah lingkungan ini bisa menimbulkan masalah yang lebih serius apalagi di situasi pendemi seperti saat ini. Kami sudah advokasi ini ke level dinas kesehatan dan untungnya sudah selalu bekerja di bawah koordinasi dinas kesehatan Kabupaten Mamuju. Jelly dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah menyatakan bahwa jika membandingkan dengan gempa Sulteng 2018 lalu maka situasi di Mamuju bisa dikatakan lebih kecil dan dampak yang ditimbulkan tidak sekompleks Sulteng dulu, tetapi situasi pendemi ini sangat memperberat penanganan gempa di Sulbar.

Terakhir, Gde sebagai penanggung jawab respons PKMK FK – KMK UGM bersama dengan Caritas Germany dan Sulteng ini merasakan banyak pembelajaran untuk penanggulangan bencana ke depannya dari gempa Sulbar ini, mengenai penanganan bencana alam di tengah bencana non alam. Sedangkan dr. Bella menyatakan bahwa konsep pelokalan seperti ini sangat bagus dikembangkan ke depannya. Tim medis dari tetangga provinsi yang terdekat bisa segera membantu daerah terdampak. Tidak hanya waktu lebih cepat, tetapi juga efisien untuk masalah logistik dan biaya.

drg. Pandita dari Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes memberikan tanggapannya bahwa melalui live report series seperti ini sangat membantu kita semua mengetahui situasi di lapangan. Sebagai pendamping daerah untuk penanggulangan bencana, Pandita berharap exit report dari tim medis ini bisa dikelola dengan baik oleh daerah untuk rencana strategis ke depannya.

Saksikan rekaman video selengkapnya pada https://www.youtube.com/watch?v=wAKu-fW1L5U

Reportase oleh Madelina A.

Reportase

Live Report ke-3 tanggal 9 Februari 2021

PENGELOLAAN BENCANA ALAM DI KALA PANDEMI

(Bencana Non-Alam)

PKMK FK – KMK UGM bekerjasama dengan Caritas Germany, sejak respon bencana Sulawesi Tengah pada 2018 hingga saat ini telah melakukan peningkatan kapasitas untuk Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas dan masyarakat dalam merencanakan dan merespon bencana. Oleh karena itu, untuk merespon Gempa Bumi Sulawesi Barat 15 Januari 2021 lalu, PKMK telah melakukan koordinasi dan persiapan keberangkatan tim medis dengan mengandalkan kapasitas lokal Sulawesi Tengah sebagai provinsi tetangga.

Pada Selasa, 9 Februari 2021 pukul 07.30 – 08.30 WIB langsung dari Sulawesi Barat, kembali dilaksanakan live report tim gabungan PKMK FK – KMK UGM bekerjasama dengan Caritas Germany dan kapasitas lokal Sulawesi Tengah (RS Undata, FKM Universitas Tadulako dan InWCCA Sulteng) dengan kekuatan tiga tim, tim manajemen bencana dengan narasumber Madelina Ariani, SKM, MPH., tim medis pelayanan kesehatan terdiri dari dr. Muhammad Ilham Juraij, dr. Agnesstacia Vania Lumintang, Ns. Syaiful R. Tahir, S.Kep., M.Kep, dan Armawin, A.Md.Kep dari RSUD Undata, dan Ns. Sabir, S.Kep beserta Ns. Aprianis, S.Kep dari InWCCA Sulteng. Ditambah dengan tim penyehatan lingkungan, Abdul Hamid, SKM, MKKK dan Yusril, SKM dari FKM Untad. Seperti minggu sebelumnya, acara ini kembali dimoderatori oleh apt. Gde Yulian, M.Epid.

Saat live report berlangsung, tim manajemen bencana sudah menyelesaikan tugas dan alhamdulillah kondisi semua anggota tim pada hari ini baik dan sehat, dan semua anggota tim sedang berada di pantai Manakarra. Tim gabungan ini dinamakan “Tim Gabungan Pokja Bencana FK-KMK UGM, Caritas Germany, dan Sulteng (RSUD Undata, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako dan perawat dari InCCWA Sulawesi Tengah) kembali diketuai oleh Madelina, tim ini adalah tim dengan misi dan tujuan yang sama, yaitu follow up dari project pelokalan dan pengingkatan kapasitas pasca Gempa-Tsunami dan Likuifaksi di Sulteng pada 2018, dan karena ini tim yang dibentuk saat akan berangkat, maka komunikasi dan keterbukaan antar anggota tim adalah hal yang sangat penting. Ditambahkan oleh dr. Ilham, karena merupakan tim gabungan yang baru dibentuk maka miskomunikasi beberapa kali terjadi, peran koordinator tim menjadi kunci agar komunikasi berjalan lancar, dr. Agnes juga memiliki perasaan bingung kaget dan canggung pada awalnya bekerjasama dengan tim lain di luar tim dari RS Undata. Madelina menambahkan, dirinya sebagai c\koordinator tim untuk mengatasi kekhawatiran saat menerjunkan tim mobile memberikan pelayanan ke daerah terdampak bencana diantaranya melengkapi diri dengan APD dan logistik, istirahat dan pengaturan load kerja yang disesuaikan, dan tentunya disiplin dalam menerapkan protokol Kesehatan yang hal ini diamini oleh dr Agnes yang menekankan ke disiplin penggunaan APD di pengungsian. Juga kendala di lapangan adalah cuaca panas saat penggunaan APD saat pelayanan di pengungsian tambah dr Ilham.

Program kerja/target tim gabungan ini yang pertama memberikan layanan kesehatan dalam bentuk EMT tipe-1, yang kedua tim manajemen bencana mendampingi dinas Kesehatan dan fasyankes yang ketiga adalah Kesehatan masyarakat baik promosi Kesehatan maupun penyehatan lingkungan. Di masa awal transisi ini tim mengarahkan kepada fasyankes agar mulai ke situasi normal dengan tidak meninggalkan pemantauan -pemantauan yang sudah dijalankan oleh sub – sub klaster. Ns Armawin menyampaikan salah satu targetnya melakukan pelayanan kesehatan secara mobile dan perawatan luka dan post-op dan luka dengan penyerta diabetes di wilayah Botteng Utara, Desa Taan dan wilayah Tapalang Barat. Sementara tim dari penyehatan lingkungan, Hamid dan Yusril menyampaikan target pengelolaan sampah dilakukan dengan melibatkan kepala desa dan masyarakat di bawah koordinasi dinas kesehatan dan dinas lingkungan hidup setempat. Di awal masa transisi ini juga tim perawat melakukan sosialisasi dan pendampingan perawatan luka kepada perawat puskesmas tempat tim bertugas. Dari sisi manajemen, Ketika tanggap darurat selesai pada 4 Februari 2021, koordinasi klaster kesehatan ditutup dan sub – sub klaster kesehatan melakukan serah terima upaya kesehatan bencana ke program, dimana salah satu yang menjadi tantangan adalah program imunisasi dan program gizi. relawan kesehatan yang masuk ke Sulawesi Barat masih diterima oleh Dinas Kesehatan namun sudah bukan tim EMT mobile lagi tapi menyatu dengan puskesmas yang sedang diaktifkan kembali. Sehubungan dengan ini, tim gabungan mempersiapkan puskesmas untuk dapat beroperasi seperti sebelum gempa dengan membantu dalam penyusunan alur dan sistem puskesmas darurat di wilayah penugasan, yaitu Puskesmas Botteng dan Puskesmas Satelit Tapalang Barat.

 

Sebelum menutup live report, kembali dr Ilham menegaskan agar tim yang datang membantu pelayanan Kesehatan di wilayah terdampak bencana Sulawesi Barat untuk selalu dapat disiplin menjaga protokol kesehatan dan tidak henti hentinya melakukan edukasi dan promosi kesehatan kepada masyarakat yang masih ada di pengungsian untuk mematuhi 3M. Acara kemudian ditutup dengan mengheningkan cipta selama 15 detik sebagai tanda turut berbelasungkawa atas meninggalnya Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi barat, dr. Muhammad Alif Satria Lahmuddin, M.Kes., pada hari Ahad 7 Februari 2021 di Makassar akibat COVID-19.

Link video: https://youtu.be/Rx4xIYvRr68

Reportase oleh: apt.Gde Yulian, M.Epid.

Laporan Penanganan
Bencana Gempa Sulbar oleh Pokja Bencana FK-KMK UGM dan AHS UGM:
Pengelolaan Bencana Alam di Kala Pandemi

Rabu, 3 Februari 2021

---

Pokja Bencana AHS FK – KMK UGM memberangkatkan dua tim untuk penanganan bencana Sulawasi Barat, pada Rabu, 3 Februari 2021 pukul 12.30 – 14.00 WIB dilaksanakan laporan dari dua tim yang berangkat, dimana tim pelayanan Kesehatan AHS diwakili oleh ketua tim dr.Yudha Mathan Sakti, SpOT(K) dan dr. Tomo, sementara tim manajemen bencana diwakili oleh apt.Gde Yulian Yogadhita, M.Epid., dan pembahasan oleh dr.Hendro Wartatmo SpB, moderator sesi ini ialah Nenggih Sri Wahyuni, MA.

Acara dibuka oleh dr Mei Neni Sitaresmi, PhD, Sp.A(K) selaku wakil dekan FK – KMK sekaligus, dalam pembukaannya pihaknya mengepresiasi willingness dari tim yang sudah sudi diberangkatkan ke daerah bencana dengan persiapan yang singkat dan dalam masa pandemi COVID-19 ini dengan risiko yang sudah dipertimbangkan betul dan kerja keras mereka di sana dengan segala keterbatasan di daerah bencana, alhamdulillah tim pulang dengan kondisi yang baik. Adapun terdapat hasil swab PCR positif dari anggota tim didapatkan bukan selama periode bertugas di daerah bencana.

Selanjutnya laporan disampaikan oleh dr Yudha Mathan, SpOT(K) mewakili seluruh anggota tim pelayanan kesehatan yang berangkat ke sana: Wahyu Tomo, Agus Damar, Sutarno Eko, Septian Gathot, Waafiyah Rizki, laporan disampaikan secara chronological time sequence, dimulai dari fase persiapan tim untuk dipastikan bagaimana tim berangkat dengan good assessment yang tervalidasi, memiliki objective yang tepat, kesiapan penugasan secara administratif, logistik dan koordinatif dengan tim yang sudah diberangkatkan lebih dulu, dan yang paling penting segera membangun kekompakan tim agar nantinya tim pre-deployment composite EMT AHS UGM ini benar – benar self-sufficient secara materiil dan spirituil. Berbeda dengan penugasan bencana terdahulu, sebelum berangkat, tim harus mendapatkan informed consent terlebih dahulu dari para anggotanya, saat bertugas pun tanda vital anggota selalu dipantau setiap hari dan protokol kesehatan selalu dijaga ketat, termasuk harus selalu mandi sebelum dan setelah keluar basecamp, minum (membuka masker) bergantian di dalam mobil dan selalu mendapat asupan makanan yang bergizi dan vitamin/obat – obatan profilaksis secukupnya.

Tim setelah berkoordinasi dengan tim manajemen yang diberangkatkan sebelumnya di pos koordinasi Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat untuk mendapatkan gambaran lapangan, melakukan pelayanan di Dusun Galang Utara, wilayah kerja Puskesmas Tapalang di hari ke-2, Puskesmas Botteng di hari ke-3, pos – pos pengungsian di wilayah kerja Puskesmas Binanga di hari ke-4, Puskesmas Tapalang di hari ke-5, Pustu Karampuang Puskesmas Bambu di hari ke-6, dan Desa Bambangan di Malunda di hari ke-7. Menariknya, karena ini adalah composite team (gabungan) di hari ke-3 beberapa anggota tim dipecah untuk memberikan layanan ke daerah terdampak bencana sesuai dengan keahliannya, seperti bu Wafiyyah yang membantu mengaktifkan SKDR Bencana menggunakan platform DHIS2 di pos koordinasi klaster Kesehatan Mamuju Bersama tim PHEOC Kemenkes, dan dr. Yudha Mathan yang melakukan tindakan operasi bersama tim UB di RSUD regional. Bahkan di hari terakhir, tim composite EMT AHS kemudian membentuk tim composite EMT lagi bersama tim UB RSSA untuk memberikan pelayanan Kesehatan di Desa Bambangan.

Narasumber kedua yaitu dr Wahyu Tomo SpB menambahkan bahwa sungguh sebuah pengalaman yang sangat berharga diberangkatkan menjadi bagian tim yang melakukan respon bencana di saat pandemi, dari hasil penyisiran pengungsian dalam rangka mendekatkan korban terdampak bencana alam dengan fasilitas kesehatan, tim mendapatkan banyak temuan untuk dibagikan dalam sesi laporan ini. Antara lain tidak adanya awareness akan prokes terkait COVID-19, kemudian beberapa pasien menolak dirujuk dengan alasan takut gempa lagi dan alasan COVID-19, oleh karenanya tim selalu melakukan edukasi berkesinambungan prokes covid dan kebersihan lingkungan pengungsian selama melakukan pelayanan medis, protokol Kesehatan selalu dijaga dan disiplin diterapkan saat melakukan pelayanan di lapangan. Satu hari seblum penugasan berakhir, tim melakukan swab antigen di lapangan PSC 119 Mamuju dengan hasil semua anggota negatif kemudian menyerahkan perbekalan medis orthopaeedi (gips, crutch dan cane) kepada dr.Indra Sakti Sp.OT sebagai Sp.OT Organik di Sulawesi Barat dan secara administrative menyerahkan exit report ke pos koordinasi klaster Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat.

Narasumber yang ketiga, apt.Gde Yulian menyampaikan bagaimana pihaknya sebagai tim manajemen bencana mencoba melakukan RHA (kaji cepat Kesehatan) dengan memanfaatkan potensi relawan kesehatan di klaster kesehatan. Untuk itu, koordinasi klaster kesehatan diperkuat terlebih dahulu dengan penyunan struktur komanda yang sesuai dengan sumberdaya yang ada, penyusunan peta respon dengan pendekatan fasilitas layanan Kesehatan, registrasi dan mobilisasi relawan, dan penguatan laporan harian untuk mendapatkan informasi penyakit di pos -pos pengungsian. Hasil ini kemudian disampaikan ke tim relawan kesehata yang salah satunya adalah tim AHS UGM agar lebih efisien dalam bekerja.

Pembahas pada sesi ini yaitu dr Hendro Wartatmo, SpB(K) Digestive, menyampaikan pengalamannya Ketika menangani Tsunami Aceh pada 2004 lalu, sekarang koordinasi sudah jauh lebih baik, sudah ada pencatatan baik itu relawan yang datang maupun penyakit dan pasien yang ditangani sehingga tenaga Kesehatan setempat lebih mudah melakukan follow up. Sambung beliau juga waktu Tsunami Aceh banyak kebetulan kebetulan yang terjadi untuk dapat memobilisasi sumber daya, dan pesannya agar pengalaman tim yang diberangkatkan ke sana segera didokumentasikan agar menjadi pembelajaran, lesson learnt untuk bencana yang akan datang. Apalagi ini bagian dari sejarah saat melakukan penanganan bencana di masa pandemi.

Reportase oleh: apt.Gde Yulian, M.Epid.

Reportase
Live Report:

PENGELOLAAN BENCANA ALAM DI KALA PANDEMI

(Bencana Non-Alam)

PKMK FK – KMK UGM bekerjasama dengan Caritas Germany, sejak respon bencana Sulawesi Tengah pada 2018 hingga saat ini telah melakukan peningkatan kapasitas untuk Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas dan masyarakat dalam merencanakan dan merespon bencana. Oleh karena itu, untuk merespon Gempa Bumi Sulawesi Barat 15 Januari 2021 lalu, telah melakukan koordinasi dan persiapan keberangkatan tim medis dengan mengandalkan kapasitas lokal Sulawesi Tengah sebagai provinsi tetangga.

Pada Selasa, 2 Februari 2021 pukul 07.30 – 8.30 WIB langsung dari Sulawesi Barat, telah dilaksanakan live report tim gabungan PKMK FK-KMK UGM bekerjasama dengan Caritas Germany dan kapasitas lokal Sulawesi Tengah (RS Undata, Puskesmas Marawola dan FKM Universitas Tadulako) yang menerjunkan tiga tim, tim manajemen bencana dengan narasumber Madelina Ariani, SKM, MPH., tim pelayanan kesehatan yang diwakili oleh Arifin, A.Md.Kep dan dr M Hapsi dari RSUD Undata, dan tim promosi Kesehatan Lusia Salmawati, SKM, MSc., dari FKM Untad. Acara ini dimoderatori oleh apt.Gde Yulian, M.Epid.

Saat live report berlangsung, tim manajemen bencana berada di PSC 119 Mamuju, tim pelayanan Kesehatan dan promkes sedang di basecamp bersiap untuk turun ke lapangan, alhamdulillah kondisi semua anggota tim pada hari ini baik dan sehat. Nama tim yang panjang yaitu “Tim Gabungan Pokja Bencana FK-KMK UGM, Caritas Germany, dan Sulteng (RSUD Undata, Puskesmas Marawola dan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako) menunjukkan bahwa ini adalah tim gabungan yang dibentuk sebelum ditugaskan (pre-deployed composite EMT). Dijelaskan oleh Madelina, ini adalah follow up dari project pelokalan dan pengingkatan kapasitas pasca Gempa-Tsunami dan Likuifaksi di Sulteng pada 2018, agar dinas Kesehatan, rumah sakit, puskesmas dan perguruan tinggi kesehatan di Sulteng berdayaguna dalam merespon bencana kesehatan baik di daerahnya maupun daerah terdekat.

Untuk anggota tim sendiri, ini adalah pengalaman pertama mereka bekerja dalam composite EMT, menurut dr Hapsi dan ners. Arifin ini pengalaman yang sangat menarik karena pelayanannya komprehensif dan efisien, saling mengerti kebutuhan di bidang keilmuan yang berbeda, sedangkan menurut dr Maya meskipun mereka belum pernah bertemu sebelumnya, namun semangat sebagai penyintas di bencana 2018 menyatukan mereka, membuka wawasan akan banyaknya komponen yang terlibat dalam penanggulangan bencana dan masing masing komponen itu penting. Sementara menurut bidan Evi dan bidan Intan, ide komposit ini saling melengkapi dan membangun kekompakan tim, Lusia dosen FKM Untad juga menambahkan pentingnya membangun jejaring saat kesiapsiagaan bencana. Kemudian dr.Bella Donna, M. Kes menjelaskan mengapa UGM melakukan pelatihan pelatihan dan pelokalan untuk mempersiapkan kejadian seperti ini, dimana kolaborasi tidak hanya sekedar teori di atas kertas.

Program kerja/target tim gabungan ini yang pertama memberikan layanan kesehatan dalam bentuk EMT tipe-1 dengan tambahan tim manajemen bencana dan promosi Kesehatan masyarakat. Untuk layanan kesehatan mobile mendapatkan tantangan tambahan karena bencana ini terjadi di masa pandemi dan di pengungsian masyarakat banyak yang mengabaikan protokol Kesehatan, jadi programnya selain untuk memberikan pelayanan primer, mendekatkan pasien korban gempa ke fasilitas layanan Kesehatan. Informasi dari Lusia, di ranah promosi Kesehatan sendiri programnya adalah edukasi 3M, edukasi pemberian makanan siap saji, sanitasi dan manajemen sampah di pos-pos pengungsian karena masalah Kesehatan masyarakat seperti ISPA dan diare mulai banyak bermunculan. Target daerah penugasan yaitu di tiga titik di wilayah kerja Puskesmas Botteng (bukit,kendang ayam, lapangan) dan Puskesmas Tapallang (bukit baruda, desa kaeli, desa takandeang).

Ibu Madelina Ariani, SKM, MPH., memberikan laporan langsung dari pos koordinasi klaster Kesehatan Kab.Mamuju bertempat di PSC 119 Mamuju

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa penanganan bencana di masa pandemic ini membutuhkan kesiapan yang lebih untuk para relawan Kesehatan, dijelaskan oleh dr. Hapsi dan ners.Arifin bahwa relawan kesehatan yang memberikan pelayanan mobile agar selalu disiplin terhadap protokol Kesehatan pribadi dan tim, kemudian tidak henti – hentinya melakukan edukasi ke pengungsi akan pentingnya 3M jika bisa dilakukan. Ditambahkan oleh bu Madelina, rencana tim pengganti sudah ada dalam dua tiga hari kedepan dan akan bertugas selama seminggu melanjutkan pelayanan Kesehatan mobile di titik titik yang sudah disebut di atas. Pelayanan Kesehatan pun sedapat mungkin akan dilakukan di luar puskesmas mengingat pengungsi dan petugas puskesmas belum berani masuk ke puskesmas dan gempa masih kerap terjadi di Majene, untuk itu tim gabungan ini telah mencoba memfasilitasi untuk membuatkan standar alur pelayanan.

Reportase oleh: apt.Gde Yulian, M.Epid.

 

Reportase

Live Report:

PENGELOLAAN BENCANA ALAM DI KALA PANDEMI

(Bencana Non-Alam)

Rabu, 20 Januari 2021, langsung dari pos klaster kesehatan Gempa SulBar, Dr. Joko Mardiyanto, Sp.An (Alumnus FK-KMK UGM dan MMR, MDMC, RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta) dan Apt. Gde Yulian Yogadhita, M.Epid (Tim medis AHS UGM dan Konsultan Divisi MBK PKMK FK-KMK UGM) memberikan laporan situasi di lapangan khususnya pengelolaan koordinasi dan relawan/EMT dalam memberikan pelayanan kesehatan. Diantaranya menanyakan tentang perbedaan penanganan bencana alam yang selama ini dilakukan dan situasi bencana non-alam pandemi COVID-19 kali ini, apa saran untuk emergency medical team/EMT dan relawan non medis untuk datang ke situasi bencana alam, serta apa yang harus disiapkan oleh dinas kesehatan daerah lain dalam kesiapsiagaan bencana alam. dr. Joko sangat menekankan persiapan baik fisik dan mental untuk seluruh EMT yang akan bertugas, perhatikan skrining dan tes COVID-19, perhatikan logistik, waktu kerja, dan istirahat karena situasi jelas sangat berbeda jika tidak ada COVID-19. Sedangkan Apoteker Gde menyatakan bahwa aktivasi klaster kesehatan jelas sangat berbeda, di sana telah dibentuk alur penanganan dan rujukan COVID-19 dan non- COVID-19, ambulans. Beruntungnya, masyarakat cukup sadar untuk tidak berkumpul pada satu titik pengungsian yang besar dan padat tetapi lebih memilih berdiam di halaman rumah atau berkumpul sesama anggota keluarga terdekat saja. Justru ini tantangan yang lain, dimana kita sangat membutuhkan banyak EMT Type 1 mobile yang memberikan layanan untuk masing – masing keluarga. Dr. Bella juga menambahkan bahwa pedoman ini sudah disusun oleh kementerian, inilah saatnya kita implementasi dan tentunya perlu tetap menyesuaikan dengan situasi bencana di masing – masing daerah.

ARSIP

Video   Rekaman Audio  

Reportase oleh: Madelina Ariani

Reportase

Zoom Meeting
Seminar Progress Hasil Literature Review SDM Kesehatan dalam Adaptasi Sistem Kesehatan Nasional Menghadapi Bencana dan Krisis Kesehatan

Senin, 21 Desember 2020

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Pemaparan seminar progress literature review SDM Kesehatan oleh Madelina Ariani, MPH”

Seminar ini bertujuan untuk menyampaikan kerangka, proses dan hasil sementara kajian literatur terkait pilar SDM Kesehatan (SDMK) dalam menghadapi bencana dan krisis kesehatan. Harapannya melalui seminar ini didapatkan masukan dan rekomendasi untuk penyempurnaan hasil kajian litertur. Seminar diselenggarakan melalui zoom meeting, dimana peserta yang mengikuti sekitar 115 orang. Terdapat 4 narasumber untuk menyampaikan dan membahas kajian literatur yaitu Madelina Ariani, MPH; Dr. dr. Andreasta Meliala, M.Kes, MAS; dr. Bella Donna, M.Kes dan Renova Glorya Montesori Siahaan, SE, M.Sc.

Madelina Ariani dalam paparannya menyebutkan SDMK ini merupakan salah satu pilar sistem kesehatan nasional. Masalah strategis SDMK yang dihadapi di masa depan berdasarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2012 tentang SKN ada dalam pengembangan dan pemberdayaan SDMK, perencanaan kebijakan dan program SDM kesehatan, pemerataan SDM Kesehatan, dan dalam pembinaan dan pengawasan mutu SDM Kesehatan. Hipotesis dari kajian literatur ini adalah SKN belum berwawasan manajemen risiko bencana dan krisis kesehatan. Manajemen risiko ini terkait dengan kapasitas dan kompetensi SDM Keseahtan saat bencana dan krisis kesehatan. Terdapat 4 poin menjadi hasil sementara dari kajian literatur yaitu : (1) Lemahnya koordinasi SDMK saat bencana dan krisis kesehatan; (2) Pendidikan terkait bencana dan krisis kesehatan masih lemah; (3) performa tenaga kesehatan dalam penanganan bencana dan krisis keseahtan masih lemah dan (4) pentingnya review kurikulum bencana kesehatan di perguruan tinggi.

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Pemaparan Tantangan SDMK di situasi pra bencana dan krisis kesehatan dalam pelaksanaan SKN”

Dr. dr. Andreasta Meliala, M.Kes, MAS menekankan kembali bahwa pendekatan sistem kesehatan sangat penting untuk meminimalisir risiko dan dampak akibat bencana dan krisis kesehatan. Pada era sistem kesehatan, SDMK tidak bisa dilihat lagi secara individu tetapi attached dengan fasyankes. Penanganan SDMK tidak bisa disendirikan hanya pada saat bencana namun di masa pra bencana juga perlu diperhatikan. Hal ini terkait dengan apakah ada kejelasan tim penanggulangan bencana saat pra bencana, SDM kesehatan dipersiapkan untuk bencana yang mana, apakah penugasan SDMK berbasis individu atau tim. Beberapa sekolah sudah mempersiapkan kurikulum dan mengadakan training terkait bencana namun masih belum spesifik. Dalam isu keselamatan, beban kerja dan asuransi, Staff Shortages akan terjadi jika bencana yang terjadi banyak mengakibatkan kematian SDMK. Misalnya dalam pandemi COVID-19 sudah ribuan SDMK gugur dalam bertugas. Artinya proteksi kepada SDMK kesehatan tidak cukup memadai. Model aktivasi SDMK dalam bentuk tim lebih efektif dengan catatan tim ini bukan baru terbentuk tetapi sudah dipersiapkan jauh jauh hari mulai dari legalitas, training APD, insentif asuransi dan rumah singgah. Dalam aktivasi saat bencana berbicara juga terkait kualitas dan kuantintas. Kuantitas terkait ketersediaan dan distribusi sementara jualitas terkait dengan kompetensi dan kinerja. Intinya dalam pra bencana tidak banyak yang dilakukan paling jauh pada pendidikan dan pelatihan yang sporadik. Artinya belum spesifik pada becana tertentu.

dr Bella Donna, MPH menunjukkan data bahwa hingga Mei 2020, ada 1.296 terjadi bencana di Indonesia dan 1 diataranya bencana non alam. Namun faktanya 728 puskesmas di Indonesia masih kekurangan dokter, tenaga kesehatan masih terbatas. Dalam situasi normal faskes harus ditopang dengan kesiapsiagaannya dalam menghadapi bencana. Sementara dalam SDM yang disiapkan adalah kompetensi, jumlah, jenis dan safety. Pada saat respon yang penting dalam manajemen kebencanaan, salah satunya adalah sistem komando. BNPB sudah membuat sistem komando. Dalam sistem komando tersebut ada kegiatan terkait dengan klaster kesehatan. Bagaimana dengan pencatatan dari tim SDMK saat bencana di masing – masing daerah sudah terdata dengan baik. Beban layanan kesehatan saat tanggap darurat melebihi kapasitas kesehatan yang tersedia. Artinya saat bencana, dibutuhkan SDMK yang mempunyai kemampuan lebih yang bisa menopang sistem komando, surge capacity dan SPM bencana.

Renova Glorya Montesori Siahaan, SE, M.Sc dari Bappenas juga menampikan data bahwa dalam 16 tahun terakhir terdapat 5 penyakit menular baru. Belajar dari penanganan pandemi COVID-19 ini menunjukkan bahwa masih banyak hal yang harus diperbaiki dalam memperkuat SKN. Faktanya dari sistem pembiayaan saja, SDMK masih mengeluhkan kesusahan dalam penganggaran dana. Sistem yang dipakai sepertu situasi normal sementara dalam kondisi pandemi ini seharusnya lebih mudah. Temuan sementara pada studi cepat kesejahteraan tanaga medis dan tenaga kesehatan di FKRTL pada masa Pandemi COVID-19 disebutkan proporsi tenaga medis yang mengalamai kesejahteraan rendah sebanyak 35,4%. Salah satu major project RKP 2021 adalah reformasi sistem kesehatan nasional. Memperkuat sistem untuk kesiapan menghadapi pandemi, recovery dan penyelesaian masalah kesehatan, penguatan promotive preventif dan peningkatan anggaran kesehatan pemerintah.

Diskusi :

Pada sesi diskusi ini diantaranya membahas bagaimana meningkatkan inisiatif akademisi lain/universitas lain untuk bergabung dalam upaya menyeragamkan materi/kurikulum pendidikan bencana; bagaimana perlindungan kerja dan life insurance untuk tenaga kesehatan (ber-STR maupun tidak); dan bagaimana fasilitas kesehatan beroperasi dengan tingkat absensi 25% atau lebih. Dalam meningkatkan kurikulum terkait kebencanaan harus bekerja sama dengan semua universitas untuk menyeragamkan kurikulum terkait materi ini. Ini kaitannya dengan continuity alam menghadapi bencana. Intinya adalah konsistensi di – sounding di level nasional kalau pendidikan terkait bencana ini penting. Bagaimana kita bisa menyiapkan pendidikan ini sejak pendidikan dini. Melihat Indonesia ini rentan bencana, memang bencana ini harus menjadi bagian dari kurikulum. Materi terkait bencan ini tidak hanya sebatas kurikulum namun dalam penerapan sehari hari juga. Misalnya puskesmas ada pedoman terkait bencana, bagimana puskesmas mampu rutin merefresh pedoman penanganan bencana tersebut, karena bencana ini dinamis artinya kita harus tetap konsisten untuk menyiapkan.

Dalam perlindungan petugas kesehatan di lapangan, hal yang pertama dilakukan adalah menyiapkan tim dengan tugasnya saat bencana. Sehingga pada saat harus terjun ke lapangan maka admin/sekretaris tim sudah langsung mengurus asuransi tim agar selama bekerja jika terjadi sesuatu sangat terbantu. Dalam penugasan tim juga, logistik disiapkan tidak hanya untuk personal tetapi untuk tim dan operasional sehingga tim selama bekerja bisa nyaman bekerja. Artinya jauh – jauh hari sudah disiapkan tugas dan fungsi dari masing – masing tim . Harapannya termasuk untuk pandemi ini, seharusnya sudah disiapkan minimal dari daerah yang mengirimkan tim ke lapangan, apapun bencananya. Oleh karena itu sangat penting ada pencatatan tim di masing -masing daerah sehingga pengiriman atau mobilisasi tim lebih tersistem.

Salah satu tujuan faskes harus punya rencana penanggulangan bencana adalah untuk mengatasi masalah fasilitas kesehatan yang beroperasi dengan tingkat absensi 25% atau lebih. Salah satunya rencana kontiensi dan/atau rencana operasi pada saat respon, di sana dilakukan analisis risiko, analisis kapasitas, hasilnya nanti akan ketahuan bagaimana situasi faskes. Jika memang yang bisa hadir atau memberikan layanan sangat rendah, maka itu menjadi tanda untuk membuka kebutuhan relawan misalnya, atau kebijakan lainnya misalnya sistem shift, penyediaan APD dan jaminan lainnya.

Reporter : Happy R Pangaribuan

Div. Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM

Sub Seminar dalam Fornas JKKI

Kebijakan Ketahanan Kesehatan dalam
Menghadapi Bencana Pandemi COVID-19

Jumat, 20 November 2020

---

{tab title=”Reportase” class=”red”}

Dok. PKMK FK – KMK UGM “Pemaparan Kajian Ketahan Kesehatan di Indonesia”

Seminar ini merupakan salah satu rangkaian seminar pada Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia X (Fornas JKKI 2020). Keprihatinan terhadap ketahanan kesehatan dengan adanya pandemi COVID-19 menjadi dasar diselenggarakan seminar kebijakan ketahanan kesehatan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Pada seminar ini terbagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi pertama Penyampaian policy brief terkait dengan Kebijakan Respon COVID-19 Bidang Kesehatan dan sesi kedua seminar kebijakan ketahanan kesehatan dalam menghadapi COVID-19.

Pada sesi pertama policy brief yang disampaikan ada tiga judul yaitu (1) Percepatan Penanganan COVID-19 dalam bentuk PSBB dan Karantina Terpusat di Kota Kupang oleh Dr. Drg Dominikus Minggu, M.Kes; (2) Penerapan Protokol Kesehatan dalam Era Tatanan Normal Baru di Provinsi NTT oleh Dr. Ina Debora Ratu Ludji, SKp., M. Kes. ; (3) Dua Pilihan, Kesehatan Fisik dan Mental atau Ekonomi oleh Dra. Sri Siswati, Apt. S. H., M. Kes”. Secara umum ketiga policy brief tersebut melihat bagaimana respon kebijakan COVID-19 menekan laju penularan COVID-19. Ada kesamaan rekomendasi dalam ketiga policy brief tersebut yaitu pentingnya peningkatan partisipasi masyarakat serta kerjasama lintas program, lintas sektor penegakan disiplin dan kepatuhan masyarakat melakukan kebijakan pembatasan sosial. Juri menekankan bahwa poin dalam policy brief ini adalah saran, apakah saran yang ada bersifat umum, spesifik dan sangat spesifik. Baiknya rekomendasi yang dituliskan sangat spesifik sehingga lebih mudah untuk dilaksanakan. Misalnya dari policy brief kedua, disebutkan penting untuk melibatkan masyarakat, lebih spesifik lagi melibatkan keuskupan. Selanjutnya dalam sesi policy brief ini, ada penyampaian rencana operasi dinas kesehatan oleh Alfina A.Deu, S.K.M.,M.Si dari Dinkes Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam pelaksanaan rencana operasi COVID-19, dinas kesehatan mengaktifkan sistem komando pada klaster kesehatan. Pelaksanaan komando dan koordinasi penting untuk pemenuhan sumber daya.

Sesi kedua terkait seminar kebijakan ketahanan kesehatan dalam menghadapi COVID-19. Pada sesi ini ada narasumber menyampaikan dua hasil penelitian yaitu (1) Penelitian Ketahanan Kesehatan di Indonesia oleh Madelina Ariani, MPH; (2) Penelitian Dokumentasi Sistem Layanan Kesehatan pada Masa COVID-19 oleh Putu Eka Andayani, SKM., M.Kes. Kedua penyampaian penelitian ini dimoderatori oleh dr. Bella Donna, M.Kes dan kemudian didiskusikan oleh empat pembahas yaitu dr. Endang Budi Hastuti, Dewi Amila S, dr. Pandu Harimurti, dan drg. Pembayun Setyaning Astutie.

Madelina Ariani, MPH menyampaikan penelitian Ketahanan Kesehatan di Indonesia bertujuan untuk memberikan gambaran pemetaan program/ kegiatan, kebijakan yang terkait ketahanan kesehatan dan memberikan gambaran pemetaan pembiayaan di DI Yogyakarta untuk ketahanan kesehatan berdasarkan 19 area teknis ZEE. Lokasi penelitian adalah Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Bayuwangi dengan pertimbangan bahwa kedua wilayah tersebut memiliki riwayat kasus KLB yaitu antraks dan difteri. Gap antara krisis kesehatan dan bencana terletak pada saat sebelum ditetapkan bencana program yang berjalan adalah program di kesehatan saja. Tetapi setelah ditetapkan bencana, baru seluruh integrasi sistem bergabung. Sama seperti halnya pada kondisi sekarang, di pandemi COVID-19 sebelum ditetapkan tanggap darurat bencana masih menjadi masalah kesehatan. Namun sekarang semua lintas sektor sudah terlibat. Upaya penguatan ketahanan di kabupaten/kota dapat ditingkatkan dengan penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana dan krisis kesehatan yang operasional sesuai dengan ancaman masing – masing daerah (disimulasikan, dikomunikasikan ke lintas sektor).

Penelitian Dokumentasi Sistem Layanan Kesehatan pada Masa COVID-19 mencoba memotert apa yang dilakukan pemerintah agar grafik kasus COVID-19 tetap landai. Pengamatan dilakukan melalui 4 S yaitu sistem, structure, stuff dan staf. Dari segi sistem ada gugus tugas level wilayah dan rumah sakit, dari segi structure terkait dengan kapasitas telah ditunjuk 25 RS rujukan dengan lebih 430 tempat tidur isolasi. Pada saat itu ada beberapa rumah sakit belum optimal dalam pemenuhan standar ruang isolasi. Dari sisi staf ini mengandalkan dari tim klinis dan tim pendukung. Dari hasil forecasting yang dilakukan, diperkirakan DIY akan mengalami kekurangan kapasitas pada pertengahan Desember. Ada 3 skenario yang disiapkan yaitu optimis – moderat dan pesimis. Jika terjadi skenario optimis- m oderat RS disiapkan untuk surge capacity bahkan mulai diaktifkan kapasitas fisik, rekrut dan melatih relawan. Rekomendasi untuk skenario pesimis memobilisasi tenaga kesehatan dari fasilitas non COVID-19 ke layanan COVID-19, training ulang staf medis dan terdapat sistem informasi rujukan yang meng – cover seluruh fasilitas kesehatan (bukan hanya rumah sakit).

Pembahas pertama dr. Endang Budi Hastuti menyampaikan bahwa penelitian yang diapaparkan pas dengan kondisi pandemic COVID-19 sekarang ini. Kondisi sekarang adalah praktek apa yang sudah disusun sebelumnya baik itu rencana kontijensi dan rencana operasi. Ketahanan kesehatan sedang diuji. Terkait kesiapan kesehatan, rekomendasi dari WHO ada 3 indikator untuk mengetahui apakah negara siap yaitu dari surveilans, sistem kesehatan dan kesehatan masyarakat. Perlu di – highlight bagaimana kesiapan dalam hal pencegahan di rumah sakit. Upaya penemuan kasus secara dini perlu ditingkatkan. Pembahas kedua oleh Dewi Amila menyebutkan ada poin yang perlu dibenahi yaitu surveilans, manajemen data dan kapasitas pemeriksaan laboratorium. Dari sisi surveilans masih banyak yang belum dan terintegrasi pada satu flatform. Dari sisi anggaran, mekanisme khusus bencana ini dibuatkan khusus budget flow. Budget health security ini perlu diperhatikan. Anggaran kesehatan meningkat belum tentu menghasilkan derajat kesehatan baik. Surveilans berbasis laboratorium sangat dibutuhkan.

Selanjutnya pembahas ketiga dr. Pandu Harimurti menyoroti dari sisi multisektoral ketahanan kesehatana . Bagaimana Indonesia menerapkan international health regulation atau menjamin tingkat kesiapan menghadapi ketahanan kesehatan. Elemen financing merupakan elemen penting yang tidak bisa diabaikan dalam menjamin kesiapan suatu negara dalam menghadapi ancanam ketahanan kesehatan. Ada beberapa peraturan yang berlaku yang digunakan untuk menentukan bahwa situasi tersebut membutuhkan respon nasional atau respon daerah. Kejelasan mengenai situasi bahwa situasi tersebut merupakan tanggung jawab pusat atau daerah merupakan sesuatu yang perlu diluruskan. Di tingkat yang menjadi kelemahan adalah sifat multisektoralitas dari ketahanan kesehatan, untuk menilai ini sudah memadai atau belum. Ini menjadi tantangannya, kemudian cakupan kesehatan itu luas sehingga perlu penetapan prioritas. Pembahas keempat drg. Pembayun Setyaning Astutie menyoroti 3 hal yaitu sarana prasana, mobilisasi tenaga dan kebijakan. DIY wilayah kecil tetapi banyak sarana dan prasarana. Tidak mudah untuk memobilissi tenaga sesuai dengan kebutuhan rumah sakit. Kebijakan termasuk pengalokasi anggaran. Pemda DIY masih mempunyai perbedaan persepsi tentang anggaran, ini didasari dengan kebijakan yang dipakai berbeda. Jika di pusat dengan Permenkes tentang kanrantina kesehatan tetapi DIY tidak bisa melakukan itu, Gubernur DIY mengambil keputusan bahwa DIY menggunakan peraturan tentang bencana. sehingga Pemda DIY berhasi mengeluarkan anggaran bencana yang notabene tidak ada di dalam anggaran yang dialokasikan dalam kesehatan. Ini diambilkan dari dana taktis yang disebut dengan Biaya Tidak Terduga (BTT).

Penutupan

Terdapat beberapa poin penting dari hasil diskusi seminar untuk meningkatkan kebijakan ketahanan kesehatan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Pertama terkait dengan peran masyarakat. Sesungguhnya masalah COVID-19 ini adalah masalah di masyarakat. Saatnya memberikan satu penguatan terhadap penegakan disiplin, literasi dan edukasi bagi masyarakat untuk implementasi kebijakan. Kedua terkait dengan surveilans dan kapasitas pemeriksaan laboratorium. Upaya penemuan kasus secara dini perlu ditingkatkan. Ketiga terkait dengan anggaran, komitmen pemerintah daerah sangat kuat untuk memudahkan mekanisme implementasi anggaran untuk bencana. Penting untuk dilakukan sosialisasi dari nasional dalam rangka menyamakan persepsi di tingkat daerah dalam mengeluarkan dana atau anggaran tersebut.

 

Reporter : Happy R Pangaribuan

Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM

 

{tab Resume}

 

Seminar ini merupakan acara penutup pada Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia X (Fornas JKKI 2020). Keprihatinan terhadap ketahanan kesehatan dengan adanya pandemi COVID-19 menjadi dasar diselenggarakan seminar kebijakan ketahanan kesehatan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Pada sesi ini terdapat dua hasil penelitian yang dibahas yaitu (1) Penelitian Ketahanan Kesehatan di Indonesia oleh Madelina Ariani, MPH; (2) Penelitian Dokumentasi Sistem Layanan Kesehatan pada Masa COVID-19 oleh Putu Eka Andayani, SKM., M.Kes. Kedua penyampaian penelitian ini dimoderatori oleh dr. Bella Donna, M.Kes dan kemudian didiskusikan oleh empat pembahas yaitu dr. Endang Budi Hastuti, Dewi Amila S, dr. Pandu Harimurti, dan drg. Pembayun Setyaning Astutie.

Penelitian Ketahanan Kesehatan di Indonesia yang dilakukan di dua wilayah yaitu Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bayuwangi menunjukkan terdapat gap pada penanganan krisis kesehatan dan bencana. Gap tersebut terletak pada sebelum ditetapkan bencana program yang berjalan adalah program di kesehatan saja. Tetapi setelah ditetapkan bencana, baru seluruh integrasi sistem bergabung. Sama halnya dengan pandemi COVID-19, di awal sebelum ditetapkan tanggap darurat bencana masih menjadi masalah kesehatan. Namun sekarang semua lintas sektor sudah terlibat. Ini yang perlu diperhatikan, seharusnya keterlibatan antar sektoral sudah terlihat sebelum pandemic ini ditetapkan sebagai bencana nasional. Upaya penguatan ketahanan di kabupaten/kota dapat ditingkatkan dengan penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana dan krisis kesehatan yang operasional sesuai dengan ancaman masing -masing daerah (disimulasikan serta dikomunikasikan ke lintas sektor).

            Penelitian Dokumentasi Sistem Layanan Kesehatan pada Masa COVID-19 mencoba memotret apa yang dilakukan pemerintah agar grafik kasus COVID-19 tetap landai khususnya di DIY. Pengamatan dilakukan melalui 4 S yaitu sistem, structure, stuff dan staf. Dari segi sistem ada gugus tugas level wilayah dan rumah sakit, dari segi structure terkait dengan kapasitas telah ditunjuk 25 RS rujukan dengan lebih 430 tempat tidur isolasi. Pada saat itu ada beberapa rumah sakit belum optimal dalam pemenuhan standar ruang isolasi. Dari sisi staf ini mengandalkan dari tim klinis dan tim pendukung. Dari hasil forecasting yang dilakukan, diperkirakan DIY akan mengalami kekurangan kapasitas pada pertengahan Desember. Ada 3 skenario yang disiapkan yaitu optimis – moderat dan pesimis.

Keempat pembahas menyoroti beberapa poin berdasarkan hasil kajian diatas. Pertama dari sisi surveilans masih banyak yang belum dan terintegrasi pada satu platform. Upaya penemuan kasus secara dini perlu ditingkatkan. Surveilans berbasis laboratorium sangat dibutuhkan. Kedua dari sisi anggaran, perlu alur mekanisme anggaran khusus bencana, tentu ini harus lebih sederhana. Faktanya masih banyak daerah mengeluhkan mekanisme pengalokasian anggaran selama penanganan COVID-19. Ketiga dari tantangan isu multisectoral kebijakan ketahanan kesehatan di Indonesia. Bagaimana Indonesia menerapkan international health regulation atau menjamin tingkat kesiapan menghadapi ketahanan kesehatan. Ada beberapa peraturan yang berlaku yang digunakan untuk menentukan bahwa situasi tersebut membutuhkan respon nasional atau respon daerah. Kejelasan mengenai situasi bahwa situasi tersebut merupakan tanggung jawab pusat atau daerah merupakan sesuatu yang perlu diluruskan. Keempat terkait dengan peran masyarakat. Sesungguhnya masalah COVID-19 ini adalah masalah di masyarakat. Saatnya memberikan satu penguatan terhadap penegakan disiplin, literasi dan edukasi bagi masyarakat untuk implementasi kebijakan.

 

Reporter : Happy R Pangaribuan

Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM

{/tabs}

 

Reportase Zoom Meeting

Diseminasi Hasil Penelitian Online

KAJIAN KESIAPSIAGAAN RUMAH SAKIT DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 BERBASIS SISTEM KOMANDO DI WILAYAH DIY DAN DKI JAKARTA

Senin, 9 November 2020

 

Moderator, Apt. Gde Yulian Yogadhita, M.Epid menyampaikan bahwa penelitian ini merupakan sub penelitian Proposal Payung Surge Capacity: Kesiapan Sistem Kesehatan Daerah Menghadapi Lonjakan Pasien COVID-19. Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini akan bermanfaat untuk menambah khasanah temuan-temuan penelitian terkait COVID-19, lebih lengkap mengenai penelitian-penelitian PKMK FK-KMK UGM yang bekerjasama dengan KSI ini dapat diakses di manajemencovid.net maupun bencana-kesehatan.net

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Pembahasan DIseminasi Hasil Penelitian”

Sesi 1 : Pemaparan Hasil Penelitian

Hasil penelitian sebagai bahan sesi diseminasi pagi hari ini disampaikan oleh Madelina Ariani SKM., MPH, sebagai principal investigator dan dr. Bella Donna. Madelina menyampaikan proses jalannya penelitian, dan kesimpulan penelitian, yaitu: berdasarkan waktu dihitung dari ditemukannya kasus pertama di Indonesia – keluarnya deklarasi bencana – dan workshop ICS dalam HDP yang diadakan oleh PKMK FK – KMK UGM, maka kesiapsiagaan RS rendah ke sedang. Sementara dokumen HDP secara umum masih belum mengakomodasi bencana non alam dan penanganan COVID-19 “terpisah” dan masih sebatas pembentukan tim. Prinsip pembagian tugas (tupoksi), alur komunikasi, perencanaan masih perlu ditingkatkan, dimana ini sejalan dengan tujuan workshop sebagai refreshing untuk penanganan COVID-19. Fungsi revisi dan sosialisasi sangat penting dalam internal tim (alur komunikasi) dan banyak ditemukannya hambatan terkait pengetahuan baru (banyak perubahan), dari penelitian ditemukan berbagai kendala yang diadapai RS seperti keterbatasan SD, klaim, dan belum tersusunnya bussiness plan yang paripurna. Presentasi yang kedua disampaikan oleh dr Bella Donna mengenai dimana kesiapan rumah sakit dapat lebih ditingkatkan dengan membudayakan HDP, atau hospital disaster plan agar tidak hanya menjadi dokumen untuk penilaian akreditasi saja namun juga dokumen tersebut lebih operasional dan pengetatan akreditasi rumah sakit terutama dalam bidang bencana. Rekomendasi selanjutnya dari tim peneliti kepada stakeholder dalam sesi diseminasi ini adalah dokumen HDP RS diusahakan dan disusun agar lebih adaptif terhadap hazard atau ancaman yang ada.

Sesi Pembahasan :

Pada sesi pembahasan ada empat pembahas, masing – masing dr Cahya Purnama, M.Kes., Direktur Umum RSUD Sleman dan drg. Dian Ekawati, MARS., Wakil Direktur Yankes RSUD Tarakan sebagai perwakilan dari dua daerah yang diteliti, Dr Luwiharsih M.Sc., dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit dan dr. Hendro Wartatmo, Sp.B., Konsulen Bedah Digestif sebagai perwakilan praktisi kerumahsakitan.

Pembahas pertama, dr Cahya mengungkapkan bahwa memang HDP di beberapa RS masih belum adaptif terhadap COVID-19 apalagi ditambah ilmu mengenai penyakit dan tatalaksana yang terus berkembang, baru saja RS selesai beradaptasi dengan pedoman pengendalian dari Kemenkes RI sudah ada lagi yang edisi revisinya sampai terulang empat kali. Peneliti PKMK FK – KMK mungkin dapat lebih menelaah untuk RS yang rutin mengadakan evaluasi, karena kendalanya memang salah satunya koordinasi dengan pemerintah daerah yang dalam hal ini diwakili oleh dinas kesehatan. Perlu dikeluarkan SK Bupati untuk mencegah dispute karena kemampuan masing – masing daerah yang berbeda beda, perlu ada inovasi dari RS. Pembahas kedua, drg. Dian Ekowati menyatakan banyak mendapatkan manfaat dari workshop yang telah dilaksanakan oleh PKMK dan diikuti oleh RSUD Tarakan, namun memang dalam presentasinya tentang aktivasi HDP untuk kesiapsiagaan RSUD Tarakan menghadapi COVID-19, masih dijumpai beberapa kendala pada saat pengimplementasiannya.

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Sesi pembahasan dari dr Luwih”

Pembahas ketiga, dr Luwih menyampaikan bahwa KARS akan lebih memperhatikan lagi aspek pra bencana, requirement dari HDP dalam akreditasi RS dan memang HIS harus di – review, bagaimana hazard-vulnerability assessment (HVA) – nya RS perlu untuk cepat beradaptasi dengan regulasi baru dan pedoman pedoman internasional terkait COVID-19. Hal ini senada dengan pembahasan oleh dr. Hendro sebagai pembahas pamungkas, penelitian ini kesimpulannya sangat bermanfaat sekali untuk rumah sakit terutama dalam menentukan incident commander dalam dokumen HDP yang menyatu baik untuk hazard bencana alam maupun non alam, lebih operasional tidak berhenti di SK saja dan sering melakukan intra-action review yaitu evaluasi intervensi meski event kegawatdaruratan bencana kesehatan masih berjalan.

Pada sesi diskusi, dr. Hendro dari BPBD Cimahi menanyakan apakah ada hubungan antara Tipe RS dan eselon RS dalam fungsi komando serta hubungan relasi komando dengan dinas Kesehatan dan gugus tugas/satgas maupun dalam HDP dan apakah RS mengetahui tentang dana belanja tidak terduga (BTT) dan tata cara pengalokasian dan akses dana BTT. Tanggapan dari drg. Dian dari RSUD Tarakan: setiap eselon RS dapat melaksanakan HDP sementara peran Dinas Kesehatan adalah leading sektor untuk mengintegrasikan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah untuk memaksimalkan peran fungsi setiap unit pelayanan teknis yang ada dibawahnya, anggaran BTT dialokasikan di dinkes sebagai komitmen prioritas oleh kepala daerah sehingga setiap kebutuhan khususnya dalam bidang kesehatan, kebutuhan diajukan dan dalam waktu beberapa hari saja disalurkan ke dinkes untuk diteruskan ke RS atau puskesmas yang membutuhkan.

Sebagai penutup, Gde sebagai moderator mengingatkan kembali peran akademisi sebagai fasilitator yang menjembatani untuk menerjemahkan regulasi pemerintah ke faskes seperti puskesmas dan rumah sakit maupun dinkes disertai dengan temuan temuan ilmiah dan fakta empiris. Salah satunya dijadwalkan pada 20 November, Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah yang telah didampingi oleh PKMK FK – KMK UGM sejak paska bencana gempa-tsunami dan likuifaksi pada 2018 akan mempresentasikan lesson learnt mengenai rencana operasi dinkes untuk penanganan COVID-19.

Reporter : Gde Yulian Yogadhita

Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM

 

Reportase

Seminar dan Workshop Online

PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN KRISIS KESEHATAN DI DAERAH

(DINAS KESEHATAN DISASTER PLAN)

Yogyakarta, 4-5 November 2020

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Penyampaian materi dan diskusi terkait dengan komponen rencana penanggulangan bencana dan krisis kesehatan”

Rabu, 4 November 2020

Materi pertama mengenai Kebijakan dan Komponen penyusunan rencana penanggulangan bencana di dinas kesehatan disampaikan oleh dr Bella Donna bertujuan untuk memberikan pengetahuan awal kesiapsiagaan dinas Kesehatan berbentuk rencana kontijensi berbasis sistem komando dalam menghadapi krisis kesehatan dan bencana alam maupun non alam seperti pandemi COVID-19. Diskusi : Pertanyaan datang dari dr.Alfina dari Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah mengenai implementasi penyusunan Dinkes Disaster Plan dimana pendampingan dari pihak eksternal yang berpengalaman dalam melakukan manajemen bencana kesehatan sangat dibutuhkan oleh dinas kesehatan. Pihak eksternal sangat membantu untuk memberikan perspektif dalam penyusunan, dan untuk rencana operasi penanganan COVID-19 sudah dipandu secara online oleh Pusat Krisis Kesehatan, dr. Fina kemudian menambahkan bersedia untuk mengadakan sesi telaah rencana operasi Kesehatan Propinsi Sulteng yang difasilitasi oleh PKMK FK – KMK UGM, peserta dari BPBD Cimahi, Rani, S.Psi. menyatakan ketertarikannya untuk menjadi peninjau kegiatan tersebut.

Materi yang kedua dibawakan oleh Apt. Gde Yulian, M.Epid., mengenai Standar Pelayanan Minimum dan Surveilans Kesehatan. Pada presentasinya, Gde menyampaikan pentingnya untuk tetap melakukan pemenuhan kebutuhan kesehatan yang bermutu pada saat bencana maupun krisis kesehatan sesuai standar minimal menggunakan sistem koordinasi yang terkoneksi dengan mengacu kepada tiga regulasi kunci: Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Kesehatan sebagai acuan SPM, dan Permenkes 75 Tahun 2019 yang memiliki peran penting untuk memberikan solusi pemenuhan SPM di masa bencana, diperkuat dengan peningkatan kapasitas surveilans bencana untuk menjawab permasalahan seputar pemenuhan kebutuhan seputar COVID-19. Imran dari Forum PRB Aceh menambahkan, di sub klaster shelter (perlindungan dan pengungsian) di Pasigala membutuhkan koordinasi yang baik dengan dinas kesehatan untuk pemenuhan layanan Kesehatan di lokasi terdampak bencana. Gde menyampaikan memang definisi operasional ini menjadi kendala untuk perhitungan SPM, dari pengalaman tim PKMK FK – KMK UGM mendampingi puskesmas di KLU, semua aktivitas penanggulangan dan respons bencana diidentifikasi terlebih dahulu bersama dengan target realistisnya untuk kemudian Bersama sama dimasukkan ke dalam perhitungan. Jika menggunakan populasi sebagai denominator, maka angka capaian akan menjadi kecil, oleh karenanya untuk mendapatkan gambaran statistik yang baik maka target dan sasaran aktivitas pengurangan bencana oleh dinas Kesehatan propinsi harus ditetapkan dengan jelas di awal dan berusaha melibatkan kapasitas kapasitas lain di luar instansi pemerintah.

Materi yang ketiga mengenai Sistem Komando dan Pengorganisasian dibawakan oleh dr. Hendro Wartatmo, SpB(K)., dinas kesehatan harus memiliki struktur dan sistem komando yang jelas dalam dokumen disaster plan-nya. Perencanaan ini harus disusun dari awal termasuk penentuan siapa yang akan menjadi komandannya sebaiknya sudah diidentifikasikan di rencana kontjensi atau dinkes disaster plan. Dalam situasi bencana selalu ada petugas, fasilitas dan peralatan, ini semua harus diatur dengan membuat protap – protap, aturan dan protap terhadap petugas, fasilitas dan peralatan ini yang ada dalam Dinkes Disaster Plan. Untuk menghasilkan respon yang optimal maka Dinkes DP ini diatur dengan sistem komando yang fleksibel, serta dapat ditingkatkan dengan skala yang lebih luas sesuai dengan kebutuhan yang terjadi.

Materi yang terakhir mengenai Rencana Operasi Dinas Kesehatan untuk menghadapi COVID-19 kembali dibawakan oleh dr. Bella Donna, rencana operasi ini sangat dibutuhkan dalam penanganan bencana baik bencana alam maupun bencana non alam untuk mencegah situasi semakin memburuk serta mengurangi gagap dan chaos yang berlebihan, mencegah dampak lebih luas pada masyarakat, kelompok rentan dan mencegah dampak penyerta lainnya, membatasi penularan Wabah COVID-19, mengurangi infeksi berikutnya pada masyarakat serta tenaga Kesehatan, memetakan kapasitas deteksi dini, mengisolasi dan menangani pasien lebih awal termasuk melaksanakan pelayanan yang optimal bagi pasien yang terjangkit wabah COVID-19. Dalam rencana operasi ini juga sebaiknya berisi mengenai BCP sehingga seluruh kebutuhan sumber daya berkaitan dengan upaya penanggulangan krisis kesehatan (Wabah COVID-19) dan penyiapan surge capacity teridentifikasi.

 

Kamis, 5 November 2020

Materi pertama mengenai Logistik Medik, Manajemen Relawan dan Fasilitas disampaikan oleh dr. Sulanto Saleh Danu, Sp.FK bertujuan untuk bagaimana manajemen logistik yang tidak hanya berupa obat obatan dan alat/perbekalan kesehatan tapi juga fasilitas penyimpanan, metode distribusi dan beberapa pendekatan perhitungannya. Dr Sulanto juga memaparkan tentang bagaimana manajemen relawan pada masa bencana. Diskusi : Pertanyaan datang dari Pak Imran dari Forum PRB Aceh mengenai logistik tenda untuk pengungsi dan dari Dr Nazar dari Palu mengenai manajemen logistik saat pandemi Covid-19. Dr Sulanto menjawab seputar pemanfaatan struktur komando dan manajemen sumberdaya yang optimal dari pengorganisasian dinkes disaster plan dan adanya integrasi dan kolaborasi dengan sektor lain sebagai solusi. Peran akademisi dan lembaga lain di luar pemerintahan seperti LSM maupun forum pengurangan risiko bencana sangat penting untuk menjadi katalisator sinergitas BPBD dengan sector sector teknis.

Materi yang kedua mengenai Analisis Risiko dan Pengembangan Skenario dibawakan oleh Madelina Ariani, SKM, MPH. Pada presentasinya, bu Madelina menyampaikan pentingnya untuk dinas kesehatan melakukan analisis risiko di awal penyusunan dinkes disaster plan sehingga dokumen tersebut dapat terfokus dalam memenuhi kebutuhan yang spesifik terhadap hazard atau risiko yang diprioritaskan. Sesi ini sangat menarik karena mengajak peserta untuk ikut bersama sama menyusun analisis risiko dari situasi dan kondisi di daerahnya, peserta yang berpartisipasi dalam penyusunan analisis risiko adalah ibu X dari Universitas Alkhairaat Palu, Sulawesi Tengah. Analisis risiko dilakukan untuk dua kejadian yang dianggap berpotensi berisiko yaitu Covid-19 dan kebakaran pemukiman, peserta dijelaskan dan diajak untuk mengerjakan perhitungan dalam sesi ini.

Materi yang ketiga mengenai Peta Risiko dan Peta Respon dibawakan oleh Gde Yulian Yogadhita M.Epid., pada materi ini pak Gde menjelaskan perbedaan antara peta risiko dan peta respon, mulai dari dasar hukum kedua peta tersebut, komponen komponennya serta pemanfaatannya berdasrkan pengalaman menangani bencana selama ini. Pertanyaan datang kembali dari pak Imran, Forum PRB Aceh mengenai kelemahan yang selama ini terjadi dalam penanganan bencana yaitu pejabat pemerintah daerah yang kurang memiliki pengetahuan tentang manajemen bencana dan seringnya terjadi rotasi staff di dinas kesehatan daerah, baik kabupaten/kota maupun propinsi sehingga akses terhadap data dasar untuk menyusun baik peta risiko maupun peta respon terbatas atau bahkan tidak ada sama sekali. Inilah pentingnya untuk melakukan simulasi atau gladi baik itu berupa simulasi table top maupun simulasi gladi lapang secara rutin menggunakan analisis risiko, skenario dan peta risiko yang sudah disusun, minimal sekali dalam setahun.

Materi yang terakhir mengenai Form, Data Informasi dan Komunikasi kembali dibawakan oleh Madelina Ariani, SKM, MPH., Untuk sesi ke-4 ini tidak dibuka sesi tanya jawab karena waktu yang terbatas, namun moderator, ibu Happy Pangaribuan, SKM., MPH. menyampaikan seluruh kegiatan ini didokumentasikan dengan baik di website bencana https://bencana-kesehatan.net/ dan lesson learnt rencana operasi penanganan covid-19 ini akan menjadi sesi pre-fornas JKKI pada tanggal 20 November nanti.

 

Reporter : Gde Yulian Yogadhita

Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM

 

Link TOR, Materi dan Video