PKMK–Papua Barat. Provinsi ketiga dan yang terakhir yang menjadi sasaran tindak lanjut UNICEF yang bekerjasama dengan Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan dan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM dalam menyusun modul Operasionalisasi Klaster Kesehatan pada 2022 adalah Provinsi Papua Barat. PKMK FK-KMK UGM memfasilitasi peningkatan kapasitas untuk tenaga kesehatan di Dinas Kesehatan dan lintas sektor dalam menyusun dan merevisi rencana penanggulangan bencana dan operasionalisasi HEOC-health emergency operation center sebagai bagian dari klaster kesehatan. Kegiatan dilaksanakan di Hotel Swiss-Bell Manokwari ini dilangsungkan selama lima hari yaitu 13-18 Februari 2023. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas menyusun rencana penanganan bencana dan krisis kesehatan serta cara mengoperasionalisasikan klaster kesehatan. Selengkapnya
Pengantar website mengawali Februari 2023, divisi manajemen bencana akan menyampaikan gambaran besar rencana program divisi tahun ini yang sudah dipaparkan pada kegiatan Outlook Kebijakan Kesehatan. Rencana kegiatan yang disusun tentunya mendukung dan bersinergi dengan transformasi sistem kesehatan Indonesia. Visi pelatihan program penyusunan dokumen perencanaan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan (rencana kontijensi/renkon) di rumah sakit, puskesmas dan dinas kesehatan adalah bagaimana dokumen ini operasional untuk digunakan saat terjadi bencana. Divisi Manajemen Bencana bekerja sama dengan Pusat Krisis Kesehatan (PKK) Kemenkes untuk mengembangkan pelatihan renkon bidang kesehatan dan formasi pembimbingan pelatihan cadangan tenaga kesehatan, dan pegembangan penyusunan modul rencana kontijensi bidang kesehatan. Mengawali 2023 Divisi Manajemen Bencana Kesehatan bersama PKK Kemenkes akan mempresentasikan secara oral 5 kegiatan divisi bencana di Kongres World Association for Disaster and Emergency Medicine (WADEM) pada Mei 2023. Tim akan meneruskan pengembangan pelatihan dan pendampingan penyusunan dokumen disaster plan sektor kesehatan dan tentunya akan selalu melibatkan pihak-pihak terkait. 
Program edukasi manajemen bencana sebagai bentuk kegiatan mitigasi bencana di Indonesia sering diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Nasional dan Daerah. Kegiatan ini rutin dilakukan khususnya di sekolah-sekolah rawan bencana. Namun sejauh ini, pengetahuan terkait bencana belum masuk dalam program kurikulum sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Di beberapa universitas, pembelajaran terkait kebencanaan sudah masuk dalam kurikulum perkuliahan.Pengetahuan terkait kebencanaan ini sangatlah luas, dapat dikaji dari sisi kesehatan, geografi, ekonomi, sosial dan sebagainya. Artikel berikut mengidentifikasi program edukasi health emergency and disaster management di Eropa dan panduan untuk membantu meningkatkan kurikulum terkait kebencanaan sektor kesehatan. Diidentifikasi terdapat 34 program edukasi dimana sebagian besar berlokasi di Spanyol, Inggris, atau Prancis. Hampir semua program menggunakan ruang kelas universitas virtual, yang ketiga menawarkan konten dan guru manajemen bencana multidisiplin, dan setengahnya menggunakan simulasi situasional. Kualitas program pendidikan Eropa dalam kedaruratan kesehatan dan manajemen bencana telah meningkat, terutama dalam hal penggunaan metodologi pengajaran yang lebih praktis dan interaktif dan dalam penyertaan topik yang relevan seperti komunikasi, pendekatan psikologis dan evaluasi intervensi. Penggunaan metode ini bisa diadaptasi dan dikembangkan di Indonesia..jpg)
Indonesia adalah salah satu daerah paling rawan bencana di dunia dan manajemen risiko bencana telah dipraktikkan dengan cara yang spesifik secara lokal selama ratusan tahun. Sistem peringatan dini (early warning system/EWS) yang baru-baru ini digariskan dalam peraturan belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik, dan memiliki kerumitan besar mulai dari alokasi anggaran hingga koordinasi pemerintah. Bagaimana cara terbaik bagi negara untuk menavigasi jalannya melalui kedua sistem manajemen bencana? Artikel ini dipublikasikan pada 2022.
Pengantar website bencana minggu ini membagikan salah satu artikel hasil kajian tim peneliti dari FK-KMK UGM terkait bagaimana kapasitas sistem kesehatan Indonesia untuk respon COVID 19. Kapasitas ini dianalisis dengan fokus pada elemen surge capacity : staff, stuff, structure, and system. Elemen staff mengidentifikasi kapasitas tenaga medis belum cukup menangani permintaan perawatan kesehatan yang berpotensi meningkat karena pandemi. Demikian halnya dengan infrastruktur, masih terbatas untuk menangani peningkatan kasus COVID-19, terungkap kelemahan sistem rujukan pasien dan keterbatasan memberikan layanan kesehatan esensial dalam keadaan darurat yang berkepanjangan. Setelah berakhirnya pandemi COVID-19, fasilitas kesehatan harus mampu menyusun rencana penanggulangan bencana alam dan non alam dengan skenario kenaikan lonjakan kasus yang tinggi dalam waktu yang singkat. Respon menghadapi bencana non alam seperti pandemi COVID-19 membuktikan pada akhirnya membutuhkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan berdasarkan keempat elemen surge capacity. Peningkatan kapasitas ini dapat dimulai dengan menyusun rencana penanggulangan bencana dan krisis kesehatan di daerah.