Category: Uncategorised

JawaPos.com – Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi, tsunami, serta likuifaksi di Sulawesi Tengah (Sulteng) masih terus berjalan. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah, menargetkan tahapan tersebut rampung dikerjakan dalam dua tahun. Untuk memastikan proyek berjalan lancar, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto meninjau langsung kondisi terkini lokasi terdampak bencana di sana, Senin (1/7).

Wiranto memastikan, komitmen pemerintah untuk terus mengawal pemulihan seluruh daerah terdampak bencana di Sulteng. Baik yang terdampak gempa bumi, tsunami, maupun likuifaksi. “Memulihkan kondisi masyarakat terdampak bencana,” terang Wiranto. Pasca bencana melanda Sulteng akhir September tahun lalu, dia menyebut tahapan tanggap darurat dan transisi darurat sudah dilalui dengan baik.

Bahkan, Wiranto menilai kondisi daerah-daerah terdampak bencana di Sulteng sudah mulai menunjukan perubahan positif. “Saya melihat roda ekonomi sudah berjalan,” ungkap mantan panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) itu. Karena itu, tahapan berikutnya yang digenjot pemerintah saat ini adalah rehabilitasi dan rekonstruksi. Yakni dengan menyediakan hunian tetap untuk korban terdampak bencana.

Dengan begitu, masyarakat yang saat ini masih tinggal di lokasi pengungsian segera punya tempat tinggal tetap. “Fokus utama pada tahap (rehabilitasi dan rekontsruksi) ini adalah pembangunan hunian tetap bagi para pengungsi yang saat ini masih berada di tenda-tenda pengungsian maupun di hunian sementara,” terang Wiranto. Dia berharap, proses tersebut tidak memakan waktu lebih dari dua tahun.

Sesuai dengan rencana awal, lanjut Wiranto pada tahap awal jumlah hunian tetap yang akan akan dibangun sebanyak 3.800 unit. Seluruhnya tersebar di tiga lokasi berbeda. Yakni di wilayah Tondo, Duyu, dan Pombewe. Ribuan hunian tetap itu dibangun pemerintah bersama Yayasan Buddha Tzu Chi. Dia sadar betul, jumlah tersebut memang belum cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. “Namun pemerintah terus berupaya memenuhi kebutuhan huntap,” terangnya.

Karena itu, dia memastikan pemerintah akan terus menambah jumlah hunian tetap untuk memenuhi kebutuhan tersebut. “Baik yang didukung melalui dana APBN maupun pnjaman luar negeri,” tutur Wiranto. Dalam peninjauan di Pombewe, Kabupaten Sigi, Sulteng, Wiranto sempat menekankan supaya peresmian pembangunan yang dilaksanakan kemarin tidak sebatas seremoni belaka. Apalagi sampai mangkrak. Semua harus terlaksana sebagaimana sudah disusun.

Kepala Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto menyebutkan bahwa pembangunan hunian tetap di Sulteng bakal dilaksanakan dalam tiga tahap. Sebanyak 3.800 hunian tetap yang dibangun pada tahap pertama seluruhnya dikerjakan bersama pihak swasta. Sedangkan yang akan dibangun oleh Kementerian PUPR masih dalam tahap lelang. “Lebih kurang dua bulan lagi,” imbuhnya.

JAKARTA – Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) terus menggaungkan pentingnya alat deteksi dini yang mutakhir terkait mitigasi bencana, khususnya mengacu pada kasus Tsunami yang belum lama terjadi di kawasan Selat Sunda

Seperti yang disampaikan Kepala BPPT Hammam Riza yang kembali merekomendasikan BUOY dan kabel bawah laut atau Cable Base Tsunameter (CBT).

Pernyataan mengenai hal itu ia paparkan di hadapan para stake holder saat menghadiri agenda rapat Sinergi pemerintah dan badan usaha dalam penanggulangan bencana nasional yang dihelat di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta Timur, Senin (4/2/2019).

Ia mengatakan bahwa posisi Indonesia yang berada di wilayah cincin api (ring of fire), membuat banyak daerah berpotensi mengalami beragam bencana.

Mulai dari gempa bumi, gunung meletus, banjir, hingga tsunami.

Oleh karena itu, ia meminta dukungan dari seluruh stake holder yang hadir dalam agenda rapat sinergi tersebut untuk mendorong Rancangan Perpres sistem peringatan dini multi bencana atau Multi Hazard Early Warning System.

“Untuk itu kami meminta dukungan seluruh pihak, terkait Rancangan Perpres Multi Hazard Early Warning System,” ujar Hammam.

Menurutnya, Perpres tersebut sangat penting lantaran Indonesia membutuhkan mekanisme terkait langkah mitigasi serta penanggulangan pasca bencana.

Untuk menghadapi permasalahan tersebut, BPPT akan mengambil peranan sebagai lembaga pemerintah yang merekomendasikan teknologi terbaik yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan Indonesia.

“BPPT akan berperan dalam memberikan rekomendasi teknologi yang tepat sebagai perangkat deteksi dini bencana,” jelas Hammam.

Dalam hal ini, perangkat deteksi dini mutakhir yang direkomendasikan lembaga yang memiliki fokus pada bidang teknologi ini adalah BUOY, CBT serta didukung teknologi lainnya.

“Seperti BUOY Tsunami, alat deteksi kabel bawah laut atau CBT, serta teknologi lainnnya,” kata Hammam.

sumber:i Tribunnews.com

SURYA.co.id – Sejak akhir 2016, banyak terjadi bencana tanah longsor di Jawa Timur. Ini karena intensitas hujan yang sangat tinggi.

Longsor itu akibat gerak benda di bidang miring. Jadi longsor sangat bergantung berat di bidang itu, gaya geser tanah, dan sudut kemiringan lereng.

Selama ini, tanah di lereng bisa menempel karena ada hutan. Akar pohon dihutan mengikat tanah itu.

Penebangan hutan yang cukup masif mulai 1998, atau bahkan lama sebelumnya, membuat ketidakstabilan tanah di lereng.

Ditambah lagi dengan dipakainya lahan bawah lereng untuk jalan dan rumah-rumah. Itu juga yang membuat tambahan sudut kemiringan lereng.

Sementara di sisi lain, daya ikat lereng sudah hilang karena hilangnya pohon.

Dengan kondisi demikian, tanah di lereng itu statusnya kritis. Tinggal menunggu pemicu. Sejak 2016, hujan terjadi itu sepanjang tahun. Itu membuat penambahan berat air di lereng.

Tidak adanya pohon membuat kohesi atau daya ikat tanah menjadi nol alias hilang. Akbiatnya, lereng menjadi berat, semakin berat, dan ambrol.

Longsor sebenarnya proses alam biasa. Tapi, manusia mempercepat proses itu.

Selamat berjumpa kembali kepada seluruh pembaca setia webite bencana kesehatan. Minggu ini kita masih diliputi dengan berita tentang kejadian banjir di nusantara. Peta rawan banjir dan tanah longsor di Indonesia menunjukkan bahwa sebagian besar wilayahnya berada di titik rawan banjir dan tanah longsor. Pulau Jawa juga harus berbesar hati karena memiliki daerah dengan titik rawan banjir terbanyak di nusantara. Berdasarkan informasi yang dilaporkan oleh BNPB pada 9 Maret 2017, diketahui bahwa 3 bulan awal di tahun ini mencatat kejadian banjir sebanyak 765 kejadian. Indonesia juga tidak bisa bersantai diri, karena setelah melewati musim penghujan disertai cuaca ekstrim. Mei menjadi awal musim kemarau. Permasalahan baru juga muncul seiring dengan perubahan musim tersebut. Ancaman kebakaran hutan, kekeringan menjadi lembaran baru dalam cerita nusantara kita. Selanjutnya, peran apakah yang dapat kita berikan kepada negeri ini? Itu merupakan pertanyaan yang tepat bagi semua kalangan. Peran masyarakat awam, pemerintah sebagai pemangku kebijakan serta petugas kesehatan sebagai sentral pemberi layanan kesehatan di setiap fase kejadian menjadi harus didiskusikan. Minggu ini kami menghadirkan 4 informasi menarik untuk dibaca dan direnungkan bagi semua kalangan.

Informasi pertama tentang pelaksanaan seminar pengelolaan logistik medis pada 9 Maret 2017 lalu di KPTU UGM. Seminar Annual Scientific Meeting (ASM) ini menghadirkan 5 orang pembicara. Pada sesi pertama, fokus bahasannya terkait kebijakan logistik medis serta pembelajaran dari gempa Nepal. Pada sesi kedua; pembicara memaparkan tentang kasus infeksi serta pencegahan dan pengendalian natural disaster atau bencana alam. Hal menarik yang disampaikan pada sesi ini adalah kurang dari 24 hari pasca gempa, kasus tetanus tercatat sebanyak 50 kasus. Permasalahan dalam pendistribusian bantuan obat juga dipaparkan seperti bantuan obat tiba-tiba yang tidak diimbangi dengan kualitas obat yang tidak selalu bagus. Sedangkan pada gempa Pidie tidak ditemukan korban yang menderita tetanus sebelum maupun pada masa tanggap darurat.  Reportase lengkapnya dapat disimak di sini (link ke reportase ASM 9 Maret 2017).

Webinar selanjutnya dilaksanakan pada 30 Maret 2017 sebagai tindak lanjut seminar tentang pengelolaan logistik medis pada tanggal 9 Maret 2017 lalu. Diskusi mendalam tentang kebijakan logistik medis serta hal-hal menarik terkait materi ini dibahas pada webinar ini. TOR selengkapnya simak di sini (link ke webinar yang rutin).

Persiapan untuk menghadapi permasalahan-permasalahan saat ini dapat dilakukan dengan berbagai cara dan media. Salah satu media yang dapat digunakan adalah buku. Minggu ini kami mengulas tentang buku yang berjudul “Hospital Safety Index : Guide for Evaluators (2nd Edition)”. Buku ini memaparkan tentang penjelasan langkah-langkah bagaimana penggunaan checklist penilaian keamanan rumah sakit dan bagaimana evaluasi dapat digunakan untuk menilai keamanan struktural dan non struktural kapasitas manajemen bencana dari sebuah rumah sakit. Buku ini digunakan secara luas oleh berbagai lembaga di berbagai negara, sehingga dapat menjadi pilihan bacaan bagi para evaluator. Penjelasan lengkapnya dapat diperoleh melalui http://www.preventionweb.net/publications/view/50957 dan http://www.preventionweb.net/files/50957_hospitalsafetyindexevaluators.pdf

Rekan pembaca, cara kedua yang dapat digunakan adalah dengan mengikuti kursus. Collaborating Centre for Oxford University and CHUK for Disaster and Medical Humanitarian Response (CCOUC) mengadakan kursus di musim panas tentang metodologi penelitian untuk kebencanaan dan respon medis. Kursus dilaksanakan selama 5 hari pada Juli 2017. Materi kursus yang diberikan berupa prinsip desain penelitian, metode penelitian kuantitatif dan kualitatif,  perkembangan terbaru metodologi penelitian, topik terkini pada setting kebencanaan dan kemanusiaan serta implementasi dan aplikasi penelitian di setting praktik. Bagi pembaca yang tertarik di bidang kebencanaan dan kemanusiaan dapat mengikuti kegiatan ini. Terdapat beasiswa terbatas bagi peserta terbaik dengan pemberian biaya untuk kursus dan transportasi yang dikeluarkan. Penjelasan lengkap kegiatan tersebut dapat disimak melalui http://www.preventionweb.net/events/view/51609?id=51609

Hujan deras yang merata di Bima dan Sumbawa menyebabkan banjir besar di beberapa daerah. Ribuan rumah terendam banjir di Kota Bima, Kabupaten Bima dan Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Rabu (21/12/2016) pukul 03.00 Wita.

Lima kecamatan di Kota Bima terendam banjir setinggi 1-2 meter meliputi Kecamatan Rasanae, Rasanae Timur, Rasanae Barat dan Punda. Tinggi banjir di wilayah Lewirato, Sadia, Jati Wangi, Melayu, Pena Na’e mencapai 2 meter. Ribuan rumah terendam banjir. Masyarakat dievakuasi. Tahanan di LP Kota Bima juga dievakuasi karena terendam banjir.

Di Kabupaten Bima banjir merendam di Desa Maria dan Desa Kambilo Kecamatan Wawo. Data sementara tercatat 25 rumah rusak berat, 5 rumah hanyut, 3 rumah rusak sedang, dan 1 jembatan negara putus. 

Sementara itu banjir juga merendam Desa Unter Kroke Kecamatan Unter Iwis Kabupaten Sumbawa. Sebanyak 120 KK/610 jiwa terdampak, 1 rumah rusak berat, 1 rumah rusak sedang dan 2 jembatan desa putus. Tinggi banjir 1-2 meter. Penerbangan dari Mataram ke Bima belum dapat dilakukan karena bandara terendam banjir.

BPBD bersama dengan TNI, Polri, SAR, Tagana, PMI, SKPD, relawan dan masyarakat melakukan evakuasi warga. Pelayanan kesehatan diberikan bagi warga. Kebutuhan mendesak perahu karet, permakanan, selimut, tenda, air bersih, obat-obatan, makanan bayi dan lainnya.

BPBD masih melakukan pendataan. Untuk informasi lebih lanjut hubungi Agung (BPBD Provinsi NTB 081907533775).

Sutopo Purwo Nugroho
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB

 

Rangkuman

Workshop Koordinasi Penanganan Korban Bencana oleh Emergency Medical Team (EMT)

Yogyakarta, 27-29 Juni 2016

---

Dihadiri oleh 55 peserta berasal dari DIY, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali, terdiri dari:

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
2. Dinas Kesehatan
3. Rumah Sakit
4. Universitas (Fakultas Kedokteran)
5. LSM
6. SAR

Pokok pembahasan:

1. EMT
2. Revisi SOP
3. Persiapan simulasi pada 25-29 Juli 2016 di Yogyakarta

Poin rangkuman:

1. Definisi EMT untuk Indonesia

Merujuk pada definisi dari WHO, EMT adalah Emergency Medical Team atau tim medis reaksi cepat adalah sebuah unit bekerja dengan kriteria tertentu dan kapasitas standar minimal tertentu dari sebuah institusi pemerintah atau organisasi non-pemerintah yang kerjanya dikoordinasikan oleh Kementerian Kesehatan RI sebagai koordinator klaster kesehatan nasional dan di bawah koordinasi sub-klaster pelayanan medis (Foreign Medical Team Working Group, 2013)

Emergency Medical Team Indonesia bergerak di bawah koordinasi sub-klaster pelayanan kesehatan. Harus ada penanggungjawab di nasional, saat ini akan merujuk pada Pusat Krisis Kesehatan.

Berasal dari institusi pemerintah maupun organisasi non pemerintah

Standar kompetensi untuk EMT dikembalikan kepada masing-masing profesi yang bergabung didalamnya di Indonesia dalam bentuk kollegium/ organisasi profesi.

2. Pembagian tipe EMT (waktu pengiriman dan kompetensi)

• Usulan bahwa TRC yang ada di depkes disamakan dengan TRC yang ada di penanggulangan becana BNPB
• Tipe TRC ngikut depkes:
• Merujuk pada WHO, ada 3 tipe EMT 1,2 dan 3.
• Perlu pemahaman bersama bahwa EMT khusus untuk penanganan resusitasi dan stabilisasi, tetapi tetap membutuhkan kompetensi medis khusus/spesialis untuk penanganan definitif.
• Pembagian level EMT di Indonesia perlu dispesifikan lagi berdasarkan waktu dan kompetensi.
• Contoh EMT level 1a dan 1 b.
• Contoh EMT level 1 kompetensinya harus menguasai PPGD, BLS dst.

3. Penguatan jejaring EMT di Indonesia

• Emergency Medical Team Indonesia bergerak dibawah koordinasi sub-klaster pelayanan kesehatan. Harus ada penanggungjawab di nasional, saat ini akan merujuk pada Pusat Krisis Kesehatan.
• EMT dari institusi pemerintah ataupun dari NGO harus terdata, setelah ini ada mekanisme sosialisasi secara nasional mengenai EMT di Indonesia.
• Setiap Tim EMT yang datang ke suatu lokasi bencana wajib melaporkan informasi berikut ke bagian Yankes Dinas Kesehatan Kabupaten, Provinsi, BPBD Kabupaten dan Provinsi setempat.

4. Revisi SOP
   • Secara umum, dalam membuat peraturan lebih baik untuk mempertimbangkan konteks nasional, meski masing-masing daerah telah memiliki kekhususan, misalnya pusbankes yang hanya ada di Jogja.
   • Secara umum, definisi atau glosari pada SOP lebih di perjelas sehingga siapapun yang membaca akan memahami maksud dari perumus SOP (reader perspective)
   • SOP dari BPBD yang mengatur mengenai pencarian, pertolongan, dan penyelamatan korban
   • Mengenai SOP koordinasi lebih baik untuk dibagi menjadi dua, SOP koordinasi SAR Kesehatan
   • SOP teknis pembagian waktu dan tugas saat beroperasi

5. SOP dari Dinas Kesehatan yang mengatur penanganan kesehatan pada bencana khususnya mengenai Klaster kesehatan dan EMT

• Memperjelas istilah-istilah yang digunakan, seperti ambulan gawat darurat: milik siapa? EMT dari mana saja? Sumber daya apa dan siapa?
• Memperinci kelengkapan, logistic apa yang dibutuhkan lebih diperinci.
• Memperhatikan aspek waktu pelaksanaan
• Dinas kesehatan perlu mempertimbangkan rekomendasi dari NGO untuk penempatan pos kesehatan

6. Kelengkapan form/ checklist

• Pada form penerimaan bantuan, tambahkan kolom kadaluarsa obat
• Pada form daftar penerimaan/ regist, kolom tempat bisa diganti dengan pos dan tambahkan kolom kompetensi
• Tambahkan file kartu tanda pengenal untuk EMT, siapkan pada masa pra becana

1. Untuk persiapan simulasi Juli mendatang

• Skenario dari INSARAG dan BASARNAS, namun untuk kesehatan masukan dari kita
• ada 6 kelas simulasi nantinya, 4 pos untuk SAR, 1 untuk NEMA, dan 1 untuk LEMA–disinilah EMT bermain
• ada tiga kabupaten di DIY nanti yang telibat: Sleman, Kota Yogya, dan Bantul –artinya dinas kesehatan, BPBD siap-siap sebagai pelaku
• pemain adalah EMT local (DIY dan Jawa Sekitar) dan EMT International
• EMT diluar Yogya, akan mengirimkan fungsional baik dari RS maupun universitas
• Pengganggu pada saat simulasi: person yang menanyakan visa, media massa, kabupaten pengganggu.
• Tujuan simulasi untuk menguji penerapan EMT di masing-masing negara.
• Berikan usul kasus untuk kerjaan SAR Medis.
• Observer dengan tugas spesifik.