102 Warga Kampung Cibeunteur Direlokasi Antisipasi Bencana Longsor

TRIBUNNEWS.COM, TASIMALAYA – Sebanyak 102 warga Kampung Cibeunteur, Desa/Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Tasikmalaya, yang menghuni 16 terpaksa harus direlokasi.

Pasalnya bencana tanah longsor dan pergeseran tanah sejak dua minggu lalu hingga kini masih mengancam keselamatan warga.

Camat Karangjaya, Edi Ruswandi, saat dihubungi Senin (11/4/2016) mengungkapkan, tanah longsor tersebut sempat menimpa sejumlah rumah hingga mengalami kerusakan.

Seluruh penghuninya saat itu juga diungsikan ke tempat aman, karena kondisi tebing yang longsor masih mengkhawatirkan.

“Tim yang melakukan survey ke lokasi juga mengkhawatirkan kondisi tebing yang sewaktu-waktu bisa longsor kembali. Akhirnya diputuskan para penghuni 16 rumah termasuk yang sudah tertimpa, untuk diungsikan ke tempat aman, karena lokasi rumah berada di bawah tebing,” kata Edi.

Hingga saat ini sebanyak 102 warga dari 16 KK itu masih hidup di tempat pengungsian. Yaitu menumpang di rumah tetangga dan sebagian di keluarga masing-masing.

Menurut Edi, warga menunggu kepastian apakah mereka akan direlokasi atau dikembalikan ke lokasi semula.

Terpisah, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tasikmalaya, Kundang Sodikin, mengatakan, dari hasil koordinasi dengan pihak terkait di provinsi dan pusat, lokasi 16 rumah tersebut dinyatakan sudah tak aman lagi sebagai tempat tinggal.

“Artinya harus ada relokasi. Hingga saat ini kami masih berkoordinasi dengan provinsi dan pusat terkait pelaksanaan relokasi. Karena selain butuh lahan baru juga dana untuk pembangunan kembali rumah warga,” kata Kundang. (stf)

Produk Pelatihan dan Pendampingan

Berikut pelatihan dan pendampingan yang kami selenggarakan sepanjang tahun:

  1. Sosialisasi Penyusunan Perencanaan Penanggulangan Bencana Di Rumah Sakit (HDP)
    Dalam pelatihan ini akan dibahas overview penyusunan perencanaan penanggulangan bencana di rumah sakit secara umum.  Selengkapnya Klik Disini.
  2. Workshop Penyusunan Perencanaan Penanggulangan Bencana di Rumah Sakit.
    Kegiatan workshop penanggulangan bencana di rumah sakit akan dilaksanakan selama 2 hari tatap muka dengan pemberian materi penyusunan penanggulangan bencana di Rumah Sakit (HDP) serta pelatihan tentang pembuatan draft awal dokumen HDP rumah sakit. Selengkapnya Klik Disini.
  3. In House Training (IHT) Penyusunan Perencanaan Penanggulangan Bencana di Rumah Sakit (HDP)
    Paket In House Training Penyusunan Perencanaan Penanggulangan Bencana di Rumah Sakit akan dilaksanakan sebisa mungkin dalam kurun waktu maksimal 3 bulan. Selengkapnya Klik Disini.
  4. Simulasi Penanggulangan Bencana Di Rumah Sakit
    Simulasi penanggulangan bencana bertujuan untuk melatih kesiapsiagaan rumah sakit dalam menghadapi bencana sekaligus untuk menguji dokumen perencanaan penanggulangan bencana (HDP) yang sudah disusun rumah sakit. Selengkapnya Klik Disini.
  5. Sosialisasi HDP oleh Dinas Kesehatan
    Sesuai dengan Permenkes 64 Tahun 2013 maka salah satu tugas Dinas Kesehatan dalam fase pra bencana adalah menyelenggarakan sosialisasi kesiapsiagaan fasilitas kesehatan di wilayah kerjanya dalam menghadapi bencana, dalam hal ini bentuknya bisa berupa HDP untuk Rumah Sakit atau PHCDP untuk Puskesmas. Selengkapnya Klik Disini.
  6. Pelatihan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana di Puskesmas (Primary Health Care Disaster Plan (PHCDP))
    Tidak hanya rumah sakit, puskesmas sebagai ujung tombak layanan kesehatan di daerah juga harus disiapkan dalam menghadapi bencana. Termasuk juga dalam akreditasi puskesmas saat ini. Selengkapnya Klik Disini.
  7. Pengembangan Kurikulum Manajemen Bencana Kesehatan di Perguruan Tinggi Kesehatan
    Mahasiswa kesehatan (calon tenaga kesehatan) harus disiapkan dalam menghadapi bencana dan krisis kesehatan. Bagaimana kurikulum untuk manajemen bencana kesehatan dikembangkan dan diajarkan? Selengkapnya Klik Disini.
  8. Blended Learning Bagian Operasional dalam Penanggulangan Bencana di Rumah Sakit
    Bagian operasional di rumah sakit untuk penanggulangan bencana merupakan bagian yang paling padat SDM dan tugasnya. Bagaimana perencanaan dalam HDP dan mekanisme pelaksanaannya dibahas dalam paket pelatihan ini. Selengkapnya Klik Disini.
  9. Seminar dan Workshop
    Kami juga kerap melaksanakan workshop dan seminar. Daftar seminar 2016 dan 2017, Klik Disini.

Workshop Hospital Disaster Plan RSUD Beltim

Workshop Hospital Disaster Plan
(Penyusunan Rencana Penanganan Bencana di Rumah Sakit)
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur

Senin- Rabu 9-11 November 2015

 

 

 

Pada kesempatan yang sama, dihari kedua, kegiatan pelatihan ini mendapat liputan dari Belitong Pos, berita lengkapnya sebagai berikut:

berita

TUJUAN

Adapun tujuan dari kegiatan In House Training ini dilakukan adalah :

  1. Peserta memahami bahwa Rencana Penanggulangan Bencana di Rumah Sakit (HDP) berbeda di tiap Rumah Sakit

  2. Peserta di RS mampu membuat Plan of Action atau POA sampai operasional.

  3. Peserta di RS mampu memahami pembuatan HDP berdasarkan template yang ada.

  4. Setelah in-house training peserta mampu mempraktekkan HDP.

PROSES KEGIATAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 3 hari yaitu

Hari pertama : pembukaan, materi, dan penugasan kelompok 

Hari kedua    : presentasi, peninjauan situasi RS, penugasan kelompok

Hari Ketiga    : finalisasi draft HDP

 

TEMPAT

Tempat pelaksanaan In House Training adalah di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Belitung Timur

 

TENAGA KONSULTAN

  1. Dr. Sulanto Saleh Danu, Sp.FK

  2. Dr. Bella Donna, M.Kes

  3. Dr. Handoyo Pramusinto, SpBS

  4. Madelina Ariani, SKM, MPH

 

DOKUMEN HDP RSUD KABUPATEN BELTIM

Silakan di download pdf

TOR KEGIATAN

Silakan di download pdf

 

Pameran Ilmiah Manajemen Bencana 2015

0-pembukaan-pameran

Pembaca website bencana kesehatan, selamat berjumpa kembali diminggu awal November ini. Pembaca, minggu ini kita akan menyimak mengenai kegiatan pameran ilmiah manajemen bencana dan hasil penelitian dampak kesehatan akibat asap di Indonesia.

0-pembukaan-pameran

Rutin: Pameran Ilmiah Manajemen Bencana Kesehatan untuk Mahasiswa FK UGM

Sejak 2010, FK UGM berkomitmen untuk memasukkan pembelajaran bencana dalam perkuliahan kedokteran umum. Berbagai metode pembelajaran digunakan untuk mempermudah mahasiswa memahami mengenai manajemen bencana sektor kesehatan (disaster health management) dan bencana kedokteran (disaster medicine), salah satu yang digunakan adalah pameran ilmiah. Hasil survey selama dua tahun menunjukkan bahwa mahasiswa menyenangi pembelajaran bencana dengan metode pameran karena:

  1. fungsi diskusi berjalan dengan baik oleh mahasiswa, mereka merasa mempunyai kesempatan yang lebih untuk berdiskusi langsung dengan para penggiat bencana yang menjadi peserta pameran

  2. mahasiswa mendapat gambaran mengenai penanganan bencana dengan melihat dokumentasi-dokumentasi yang ditunjukkan oleh stand-stand pameran

  3. mahasiswa merekomendasikan pameran selalu dilaksanakan setiap tahunnya.

Pembaca website bencana kesehatan, silakan simak reportase selengkapnya pada halaman berikut,

Bencana asap masih terjadi di Sumatera dan Kalimantan Indonesia. Dampak yang dirasakan tidak hanya mengganggu kesehatan tetapi juga kehidupan. Banyak penelitian yang sudah mendapatkan hubungan yang signifikan antara kejadian bencana asap dengan gangguan kesehatan. Berikut ini salah satu penelitian yang dilakukan tahun 2002 di Indonesia. Silakan simak pada .

Penanganan Bencana Perlu Satu Komando

KARANGANYAR – Desa Waru di Kecamatan Kebakkramat kebanjiran. Luapan air Bengawan Solo membuat ratusan warga harus mengungsi ke tempat aman, agar tidak menjadi korban.

Mereka pun diungsikan ke Tempat Pengungsian Sementara (TPS) di Balai Desa Waru. Tapi banjir semakin meninggi, hingga TPS tak lagi aman. Mereka akhirnya dievakuasi ke Tempat Pengungsian Akhir (TPA) di Lapangan Kebakkramat, yang berjarak sekitar 3 km dari Desa Waru.

Memakai truk pengangkut pasukan milik TNI, mereka dibawa ke TPA. Dibantu relawan gabungan dari berbagai elemen, evakuasi berjalan lancar tanpa kendala.

Untuk memastikan kondisi kesehatan pengungsi, petugas langsung mengecek. Yang sakit, segera dibawa ke rumah sakit lapangan untuk dirawat. Pengungsi juga mendapat pasokan logistik dengan gizi tercukupi, agar sehat selama tinggal di pengungsian.

Skenario itu dijalankan dalam latihan gabungan penanggulangan bencana, yang digelar di Lapangan Kebakkramat antara 3-8 November.

Dipimpin Komandan Kodim (Dandim) 0727/Karanganyar Letkol Inf Marthen Pasunda selaku SAR Mission Coordinator (SMC), latihan itu melibatkan berbagai unsur terkait. Mulai dari TNI, Polri, BPBD, tim SAR, Taruna Siaga Bencana (Tagana), Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK), PMI, dan sebagainya.

Dandim menjelaskan, latihan gabungan itu untuk mengetahui kesiapan berbagai elemen, jika sewaktu-waktu terjadi bencana di Karanganyar. Sarana prasarana pendukung juga dilibatkan dalam latihan itu, untuk memastikan bahwa perlengkapan yang dimiliki siap digunakan.

“Simulasi penanganannya tidak hanya untuk banjir saja, tapi juga penanganan perkembangan situasi yang terjadi. Misal terjadi kebakaran di lokasi bencana, penanganan warga yang sakit, warga akan melahirkan, dan sebagainya,” jelasnya.

Latihan tersebut, lanjut Marthen, untuk mengetahui Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dilakukan dalam penanganan bencana.

“Evaluasi sementara dari latihan ini, koordinasi kadang sulit dilakukan, karena tiap instansi dan elemen punya SOP sendiri. Dari latihan ini nanti bisa diketahui, bagaimana memadukan SOP masing-masing elemen itu, agar menjadi satu komando. Sehingga apa yang dilakukan bisa terkoordinasi dengan baik,” jelasnya.

Disinggung mengenai potensi bencana di Karanganyar, banjir dan longsor paling rawan terjadi saat musim hujan tiba. Titik banjir biasanya terjadi di wilayah yang berdekatan sungai, sementara longsor berpotensi terjadi di wilayah pegunungan.

“Kalau banjir, biasanya karena luapan sungai. Sedangkan longsor, berpotensi terjadi karena selama kemarau tanahnya retak-retak. Ketika hujan, retakan itu kemasukan air dan bisa menjadi tanah gerak yang menyebabkan longsor,” imbuhnya.

sumber: suaramerdeka.com

Reportase Pembukaan Workshop Klaster Kesehatan

Reportase Pembukaan Workshop Klaster Kesehatan dan

Transportasi dalam Penanggulangan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Ende

kluster-kesehatan-ntt

Workshop Klaster Kesehatan dan Transportasi dalam Penanggulangan Bencana di Ende dilaksanakan di Grand Wisata Ende, Senin, 12 Oktober 2015. Workshop diawali dengan sambutan dari panitia, perwakilan Cared Program dan Bupati Ende. Sambutan pertama disampaikan oleh Dr. Adam Pamudji Rahardjo menyampaikan bahwa workshop klaster kesehatan ini merupakan kerjasama dengan BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende yang didukung oleh hibah kerjasama dengan Community Resilience and Economic Development (Cared Program) dari Pemerintah New Zealand. Pertemuan Klaster Kesehatan pada workshop ini mempertemukan BPBD, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, dan Puskesmas untuk bersama-sama menyusun rencana tindak lanjut rencana penanggulangan bencana klaster kesehatan.

Sambutan kedua disampaikan oleh perwakilan dari Cared UGM, Prof. Joko Sujono. Dalam sambutannya Adam menyampaikan bahwa Kabupaten Ende memiliki berbagai macam ancaman bencana. Ende pernah mengalami gempa bumi yang menyebabkan kerugian besar kepada masyarakat. Tingginya risiko bencana yang ada di Kabupaten Ende maka diperlukan sejumlah upaya pengurangan risiko bencana. Cared Program UGM melaksanakan serangkaian kegiatan workshop dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat untuk menghadapi bencana. Prof. Joko Sujono mengucapkan terima kasih kepada Pemda Ende yang telah mendukung sehingga terlaksananya acara workshop ini.

Sambutan ketiga disampaikan oleh Bupati Ende yang diwakili oleh Asisten 1 bidang pemerintahan dan Kesra Sekda Ende. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa Ende   sebagai etalase dan miniatur bencana. Berdasarkan indeks risiko bencana yang dikeluarkan oleh BNPB, Kabupaten Ende merupakan Kabupaten dengan indeks risiko tertinggi kedua di Provinsi NTT. Pemda Ende berharap hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah: tersedianya dokumen tertulis potensi bencana dan rencana penanggulangannya, tersedianya aparatur pemerintah daerah dan masyarakat yang memiliki kapasitas yang baik, serta kesamaan persepsi aparatur pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Reporter: Oktomi Wijaya

BPBD Karanganyar Usulkan Raperda Penanggulangan Bencana

KARANGANYAR—Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karanganyar mengajukanrancangan peraturan daerah (Raperda) penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Usulan raperda itu akan masuk program legislasi daerah (Prolegda) tahun 2015. Sekretaris BPBD Karanganyar, Kristanto, menuturkan sudah menyusun raperda dan diserahkan kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Karanganyar.

Dia menuturkan perda penyelenggaraan penanggulangan bencana penting sebagai acuan melangkah. Terlebih Kabupaten Karanganyar rawan bencana, seperti banjir, longsor, kebakaran, dan lain-lain.

“Daerah rawan bencana tapi aturan penyelenggaraan penanggulangan bencana belum ada. Secara teknis, kondisi ini menyulitkan kami mencari acuan saat menyusun kebijakan, program kegiatan, dan standard operating procedure [SOP],” kata Kristanto saat ditemui Solopos.com, Jumat (11/9/2015).

Kristanto mengaku BPBD menetapkan masa tanggap darurat, masa transisi, dan lain-lain berdasarkan aturan yang ada. Tetapi, dia menjelaskan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) belum memiliki dasar yang jelas perihal itu. Dia berharap ketika raperda disepakati maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar akan memperhatikan penanganan bencana.

Dia menjelaskan kebutuhan penanggulangan bencana di Kabupaten Karanganyar masih menginduk Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas). “Setelah ada Perda, kebijakan teknis bisa diatur Perbup. Kami punya aturan jelas. Selama ini Perbup mengacu aturan lebih tinggi. Padahal, kebutuhan masing-masing daerah berbeda,” jelas dia.

Dia memberi contoh dasar penyusunan perencanaan kontinjensi sesuai karakteristik daerah. Penanganan tanah longsor di Banjarnegara tidak bisa disamakan dengan di Karanganyar. Dia juga menyinggung peran BPBD terkait pencegahan bencana di lokasi rawan bencana. Hal itu akan dimasukkan ke dalam isi raperda.

“Sukoharjo, Cilacap, Magelang sudah punya Perda itu, tetapi mereka belum memasukkan peran BPBD memutuskan apakah lokasi tertentu tepat untuk menyelenggarakan usaha. Bukan memperumit perizinan, tetapi meminimalkan korban,” ungkap dia.

Selama ini, Pemkab hanya mengacu Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), tetapi tidak mempertimbangkan lokasi rawan bencana atau tidak. Apakah daerah itu layak untuk usaha atau pendirian rumah. “Klausul itu sudah kami masukkan ke raperda. Sudah sampai bagian hukum. Selanjutnya akan ada dengar pendapat. Lalu ke DPRD. Kami mendompleng prolegda bagian hukum. Katanya akan dianggarkan pada perubahan,” lanjut dia.

sumber: Solopos.com

Gempa 5 SR Guncang Nias Pagi Ini

Jakarta – Gempa berkekuatan 5 skala Richter mengguncang Nias, Sumatera Utara, pagi ini. Tepatnya pada pukul 06.55 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika mencatat gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Gempa berpusat di 115 kilometer barat daya Nias Barat dengan kedalaman 71 kilometer.

Sebelumnya, Minggu 26 Juli 2015, gempa juga mengguncang Malang, Jawa Timur. Stasiun Geofisika Karangkates Malang, Jawa Timur, mencatat 2 gempa bumi mengguncang wilayah itu kemarin.

Gempa pertama terjadi pukul 14.05 WIB. Gempa berkekuatan 5,9 skala Richter (SR) itu berkedalaman 56 kilometer di 150 kilometer selatan Malang.

Gempa susulan terjadi lagi pada 15.51 WIB dan masih berpusat di lokasi yang sama. Gempa susulan ini berkekuatan lebih kecil, yakni hanya 4,2 SR.

Namun, gempa tersebut tercatat sebagai lindu dengan kekuatan tertinggi yang terjadi di Malang sepanjang 2015. Gempa sebelumnya hanya berkekuatan di bawah 5,2 SR. (Bob/Ali)

 

sumber: Liputan6.com

Coomunity of Practice Manjemen Bencana

Coomunity of Practice Manjemen Bencana

http://sp.beritasatu.com/media/images/original/20120917104544172.jpg

Hasil penelitian Divisi Manajemen Bencana, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK UGM tentang kesiapsiagaan penanggulangan bencana di rumah sakit di beberapa daerah seperti Ende (Nusa Tenggara Timur), Seram (Bagian Barat Provinsi Maluku) serta di Kabupaten Aceh Timur menunjukkan bahwa kesiapsiagaan rumah sakit dalam penanggulangan bencana masih pada level rendah. Rumah sakit belum memiliki rencana penanggulangan bencana (Hospital Disaster Plan). Masih banyak rumah sakit yang belum memahami bagaimana untuk memulai melaksanakan hospital disaster plan. Beberapa rumah sakit memiliki dokumen hospital disaster plan, tetapi hanya sebatas dokumen saja untuk memenuhi persyaratan akreditasi rumah sakit. Dokumen hospital disaster plan yang ada tidak operasional.

Bagi Bapak/Ibu yang tertarik berdiskusi lebih lanjut mengenai hospital disaster plan ini, dapat bergabung melalui Community of Practice Hospital Disaster Plan (COP HDP). Pada COP HDP ini kita akan memaparkan materi-materi yang terkait hospital disaster plan dari para pakar. Bapak/Ibu sekalian juga dapat mendiskusikan permasalahan terkait HDP yang terjadi di rumah sakit Bapak/Ibu.

Bagi Bapak/Ibu yang belum terdaftar dan tertarik menjadi anggota komunitas ini, silakan mendaftar