Review Kapasitas Public Health Emergency Operation Center (PHEOC) di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Kesehatan Kab. Maros dan Dinas Kesehatan Kota Makassar

{tab title=”Kerangka Acuan Kegiatan” class=”green”}

Kerangka Acuan Kegiatan

 Review Kapasitas Public Health Emergency Operation Center (PHEOC) di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Kesehatan Kab. Maros dan Dinas Kesehatan Kota Makassar

6 – 9 April 2021

LATAR BELAKANG

Indonesia rentan terhadap bencana alam, terutama gempa bumi, tsunami, dan bencana hidro-meteorologis karena letak geografisnya, dan hal ini juga yang meningkatkan kerentanan terhadap bencana non alam seperti pandemi COVID-19, dimana posisi yang strategis sebagai tempat transit untuk perjalanan bisnis maupun wisata internasional. Selama bencana alam, dinkes memberikan layanan dukungan kesehatan yang diperlukan seperti surveilans epidemiologi, pengobatan penyakit menular dan tidak menular, dan manajemen bencana. Kapasitas kesehatan saat bencana tidak selalu pelayanan kesehatan, dengan diperkuatnya epidemiologi dan surveillans saat bencana, maka relawan kesehatan (Emergency medical team/ EMT) akan menjadi salah satu bentuk potensi sumberdaya untuk memperkuat SKDR saat bencana atau krisis kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan di pengungsian. Pada situasi seperti ini diperlukan suatu koordinasi dan kolaborasi lintas program dan lintas sektor untuk penanggulangan yang komprehensif dan terintegrasi. Oleh sebab itu, dibutuhkan sebuah Public Health Emergency Operations Center (PHEOC) sebagai wadah komunikasi dan koordinasi berbagai pihak terkait.

PHEOC dipandang sebagai komponen kesiapsiagaan darurat dan digunakan untuk koordinasi multi lembaga merespon bahaya termasuk bencana alam, dan non alam seperti tumpahan bahan kimia, insiden radionuklir, darurat kemanusiaan dan wabah penyakit. Dalam perannya memantau kejadian dengan menggunakan berbagai data, meningkatkan komunikasi antar personal kesehatan dan manajemen darurat. Operasional PHEOC dalam keadaan darurat mengacu pada struktur organisasi berbasis Incident Command System (ICS). PHEOC akan terus beroperasi melalui pengawasan kegiatan rutin dalam melayani kebutuhan kesehatan masyarakat selama periode wabah dan non wabah. Dengan demikian dapat dipastikan model keberlanjutan PHEOC dapat dilakukan melalui analisis rutin dan pengawasan data (sistem surveilans). Dan ini tentu harus didukung dengan fasilitas yang memadai (logistik operasional).

TUJUAN

Menilai PHEOC di level provinsi dan kabupaten mulai dari struktur kelembagaannya, komando dan koordinasi, teknis operasional dan aspek epidemiologi, dalam koordinasi dan respon penanggulangan KLB/wabah/KKM di berbagai level yang terkait baik secara horisontal maupun vertikal.

OUTPUT KEGIATAN

Hasil penilaian aspek-aspek komando dan koordinasi, logistic, surveillans komunikasi risiko dan promosi Kesehatan yang perlu disiapkan dalam operasi PHEOC dalam meningkatkan kesiapsiagaan penanggulangan KKM di wilayan provinsi dan kabupaten.

BENTUK KEGIATAN

Tim akan mengunjungi dinas kesehatan, kemudian melaksanakan diskusi dan menilai aspek – aspek komando dan koordinasi, logistik, surveillans komunikasi risiko dan promosi Kesehatan PHEOC di dinas kesehatan.

TEMPAT KEGIATAN

• Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
• Dinas Kesehatan Kab. Maros
• Dinas Kesehatan Kota Makasar

PESERTA

Peserta dari masing – masing dinas terdiri dari:

• Bidang Pengendalian Penyakit (P2)
• Sie Surveillans
• Sie Krisis Kesehatan
• Bidang Yankes
• Sie Rujukan

Jadwal dan Materi Kegiatan

Hari, tgl : Selasa – Rabu, 6 – 7April 2021
Peserta : Dinas Kesehatan dan BPBD Provinsi Sulawesi Selatan
Dinas Kesehatan dan BPBD Kota Makassar
Tempat : Hotel Almadera, Makasar

Peserta : Dinas Kesehatan dan BPBD Kabupaten Maros

Tempat : Hotel Grand Town, Maros

PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan Penilaian Kapasitas Public Health Emergency Operation Center (PHEOC) Provinsi Sulawesi Selatan. Kami berharap Dinas Kesehatan dapat memahami aspek-aspek yang terdapat dalam PHEOC. Sebagai lembaga riset dan konsultasi, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) dan Pusat Kedokteran Tropis Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM akan memberikan sumbangan pengembangan inovasi dalam dunia keilmuan peningkatan kesiapsiagaan emergensi di daerah.

{tab title=”Reportase” class=”blue”}

Reportase

Review Kapasitas Public Health Emergency Operation Center (PHEOC) di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Kesehatan Kab. Maros dan Dinas Kesehatan Kota Makassar

6 – 9 April 2021

{slider title=”Selasa, 6 April 2021″ class=”red” open=”false”}

Review Kapasitas PHEOC di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Peserta Review Kapasitas PHEOC di Dinas Kesehatan Prov. Sulsel”

Selasa, 6 April 2021 sejak pukul 09.30 hingga 15.00 WITA telah diselenggarakan kegiatan review kapasitas Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan untuk Public Health Emergency Operation Center atau PHEOC. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan latar belakang ancaman ketahanan kesehatan global baik dari bencana alam dan non alam yang dapat menimbulkan kegawatdaruratan kesehatan masyarakat/ KKM, seperti kasus pandemi COVID-19. Untuk itu, PKMK FK – KMK UGM di bawah koordinasi Kementerian Kesehatan, Project HOPE, CDC dan INSPIRASI memilih Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pilot project kegiatan ini.

Dimoderatori oleh Madelina Ariani, sebagai salah satu peneli/konsultan, dimulai dengan penyampaian safety briefing dan protokol kesehatan oleh pihak hotel, dilanjutkan pengantar oleh Director Program dari Improving Quality of Disease Preparedness, Surveillance and Response in Indonesia/ INSPIRASI yakni dr. M. Hardantyo P, MPH, Ph.D. Dalam pengantarnya dijelaskan mengenai rangkaian kegiatan dalam satu tahun berjalan ini, dimulai sejak pembuatan instrumen PHEOC, review kapasitas hingga perumusan upaya intervensi untuk penguatan PHEOC yang dibutuhkan kedepannya di Provinsi Sulawesi Selatan.

Dibuka oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, dr. H. Muhammad Ichsan Mustari, MHM yang menyampaikan bahwa respon bencana tidak terlepas dari kesiapsiagaan, perencanaan, dan pemulihan yang tidak hanya untuk kasus emergensi medis tetapi juga kesehatan masyarakat. Upaya emergensi medis dan kesehatan masyarakat biasanya dilaksanakan secara terpisah dan ini merupakan tantangan besar, bagaimana kita dapat bekerjasama bukan sama – sama bekerja tetapi tidak ada koordinasi yang baik. Ichsan juga menyampaikan penguatan pada sisi kebijakan dan pembiayaan dalam penguatan 19 area teknis JEE dan kegiatan PHEOC ini agar tidak hanya fokus di respon surveilans karena tanpa kebijakan dan rencana yang baik akan mempersulit respon ke depannya. Tidak hanya itu, Ichsan juga berpesan untuk memperkuat kemampuan analisis data menjadi informasi bagi staf surveilans. Surveilans ini seperti CCTV, ada atau tidak ada pencurian, CCTV tetapi melakukan pemantauan dan memberikan tanda jika ada hal-hal yang mencurigakan terjadi, begitu juga yang diharapkan dari sisi surveilans sebagai tim operasional dari PHEOC ini ke depannya.

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Penyampaian materi Konsep PHEOC (kiri) dan Surveilans (kanan)

Pada penyampaian materi Konsep PHEOC oleh dr. Bella Donna, menyampaikan bahwa PHEOC belum familiar. Mengacu pada Permenkes Nomor 75 Tahun 2019 tentang penanggulangan krisis kesehatan terdapat dua respon cepat dalam penanggulangan bencana yaitu emergency response dan public health response. Respon ini diluar kegiatan sehari – hari yang dilakukan oleh dinas kesehatan. Dalam upaya kedaruratan kesehatan masyarakat perlu dibentuk PHEOC. Masalah kesehatan saat benccana disebut dengan PHiE (Public Health in Emergency), sementara wabah/KLB/bencana non alam disebut dengan (Public Health Emergency). Dalam sebuah pengorganisasian harapannya PHEOC menggunakan sistem komando, supaya jelas pembagian tugas siapa melakukan apa. Selanjutnya Gde Yulian Yogadhita menampilkan tools PHEOC yang akan di – review bersama peserta. Ada sekitar 49 pertanyaan, pertanyaan pertama terkait koordinasi dan kebijakan. Tools ini mengacu pada WHO framework for a Public Health Emergency Operations Centre, November 2015 (Annex IX).

Selanjutnya dr. Riris Andono menyampaikan materi surveilance strategy and response. Materi ini membicarakan bagaimana konsep PHEOC itu ada dalam surveilans. Publich Health Surveilans bertujuan memberikan proteksi kesehatan bagi populasi, cara proteksi ini ketika kita mampu mengurangi kasus penyakit. Berbicara terkait PHEOC ancaman public health bukan hanya penyakit tetapi juga bencana. Kita bisa memberikan proteksi ketika mengurangi kejadian outbreak dan mengadakan program kesehatan yang baik. Surveilans yang lebih spesifik akan mampu memberikan respon cepat dan ini didukung sistem surveilans yang sederhana, sensitif dan cepat.

Pembagian Kelompok

Peserta berasal dari BPBD yang dihadari oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, beserta staf yang sehari – hari bertugas sebagai analis bencana. Sedangkan dari Dinas Kesehatan Provinsi berasal dari Bidang P2, Bidang Yankes, Sie Rujukan, Sie Surveilans, dan Krisis Kesehatan. Apt. Gde Yulian Yogadhita kemudian memimpin pembagian kelompok menjadi kelompok kebijakan koordinasi dan surveilans. Kelompok kebijakan dipandu oleh dr. Bella Donna dan Madelina. Sedangkan kelompok surveilans oleh Apt. Gde Yulian, Happy Pangaribuan, dan dr Riris Andono.

FGD berlangsung kurang lebih 4 jam dengan rehat makan siang. Terdapat 46 pertanyaan yang terbagi menjadi 9 sub bahasan koordinasi dan kebijakan, rencana operasional, infrastruktur fisik, infrastruktur teknologi, sistem informasi dan data, sumber daya manusia, pelatihan, pemantauan dan evaluasi, dan pemberdayaan keberlanjutan. Secara garis besar bahwa PHEOC dan kebijakan untuk PHEOC belum ada di level Provinsi Sulsel. Namun, ada SK tim TRC PHEOC oleh Dinkes Prov Sulsel. Tim ini terdiri dari orang surveilans dan lintas OPD terkait. Fungsi dan peran PHEOC lebih banyak dipegang oleh bidang surveilans. Fasilitas PHEOC dalam hal ini kita anggap dikelola bidang surveilans belum terpenuhi dengan layak. Seperti bangunan belum disertifikasi tahan gempa, ruangan tidak cukup untuk semua fungsi PHEOC, ketidaklayakan fasilitas audiovisual dan sebagainya. PHEOC mengumpulkan, memproses dan berbagi data epidemiologi lapangan dan menvisualisasikan hasil analisis data tersebut dalam bentuk buletin mingguan.

Penutupan dan rencana tindak lanjut

Pada penutupan moderator menyampaikan hasil analisis silang dari diskusi kedua kelompok dan selanjutnya tim akan berkunjung ke Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel untuk melakukan verifikasi data. Jika ada data – data terkait boleh segera dikirimkan ke tim.

Reporter :

Madelina Ariani dan Happy R Pangaribuan

Divisi Manajemen Bencana PKMK FK-KMK UGM

{slider title=”Rabu, 7 April 2021″ class=”blue”}

Review Kapasitas PHEOC di Dinas Kesehatan Kota Makassar

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Peserta Review Kapasitas PHEOC Dinkes Kota Makasar”

Rabu, 7 April 2021 sejak pukul 10.00 hingga 15.00 WITA kembali diselenggarakan kegiatan review kapasitas Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk PHEOC atau Public Health Emergency Operation Center yang kali ini untuk Kota Makassar. Dimoderatori oleh Madelina Ariani, sebagai salah satu peneli/konsultan, dimulai dengan penyampaian safety briefing dan protokol kesehatan. Dilanjutkan pengantar oleh Director Program dari INSPIRASI/ Improving Quality of Disease Preparedness, Surveillance and Response in Indonesia yakni dr. M. Hardantyo P, MPH, Ph.D. Dalam pengantarnya dijelaskan mengenai rangkaian kegiatan dalam satu tahun berjalan ini, dimulai sejak pembuatan instrumen PHEOC, review kapasitas hingga perumusan upaya intervensi untuk penguatan PHEOC yang dibutuhkan ke depannya di Provinsi Sulawesi Selatan.

Dibuka oleh Kabid Yankes dr. Sri Rimayani, SPKK, M.Tr. Adm Kes yang mewakili Kepala Dinas Kesehatan Kota Makasar. Dinas Kesehatan Kota Makasar sangat menyambut baik dukungan kapasitas untuk merespon kedaruratan kesehatan masyarakat seperti ini ke depannya. Di Makassar ada 47 puskesmas diantaranya 21 rawat inap, tentu ini merupakan kapasitas penting yang harus dikuatkan untuk mendukung kegiatan surveilans harian yang harapannya mampu mendeteksi potensi kedaruratan masyarakat secara tepat dan cepat. Surveilans seperti inilah yang diharapkan nanti mampu menjadi early warning system kita di bidang kesehatan.

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Sesi pengantar dan pembukaan (kiri), pembagian kelompok (kanan)

Pada penyampaian materi konsep PHEOC, dr. Bella Donna menyebutkan PHEOC ini belum familiar di daerah, masih sering dibahas di nasional namun sepertinya belum aktif. Bencana apapun yang terjadi pasti berdampak pada kesehatan sehingga perlu respon cepat di luar kegiatan sehari – hari. Harapannya pada saat respon, pelayanan kesehatan tetap bisa berjalan dengan baik. setiap negara harus meningkatkan kapasitas inti untuk menghadapi ancaman penyakit lewat surveilans, preparedness, komunikasi dan respon. Dari PHEOC yang dibutuhkan ada pos koordinasi, komunikasi dan kolaborasi artinya PHEOC tidak bisa berjalan sendiri. Renops berasal dari renkon yang disusun. Terkait sistem komando, sistem ini bisa digunakan pada bencana non alam, yang perlu adalah fungsinya disiapkan dalam sistem pengorganisasian.

Penyampaian materi terkait surveilance strategy and response disampaikan oleh dr. Riris Andono. Komponen surveilans penting dalam kemampuan kita untuk deteksi dini dan surveilans ini mendukung untuk pengambilan keputusan. Surveilans yang baik akan merespon kalau ada ancaman masyarakat misalnya outbreak penyakit sehingga dapat mengurangi kasus penyakit. Terdapat 2 sistem surveilans yang berbeda. Bicara tentang respons terencana biasanya sistemnya sudah ada dalam program tersebut. Sementara surveilans untuk respon cepat, sistemnya secara spesifik ada di dalam surveilans. Ada perbedaan karakteristik di kedua sistem tersebut, bagi sistem surveilans respon terencana maka surveilans harus sederhana, fleksibel atau bisa manfaatkan di berbagai daerah dan lengkap. Surveilans yang sifatnya merespon secara cepat maka sistem surveilans harus bisa mendeteksi sedini mungkin, artinya sistem surveilans sangat simple, sangat sensitif, fleksibel, dan tepat waktu.

Sebelum pembagian kelompok Gde menampilkan tools PHEOC yang akan di – review bersama, ada 9 kriteria dalam tools dan ada pertanyaan terbuka. Tool ini mengacu pada WHO framework for a Public Health Emergency Operations Centre, November 2015 (Annex IX). Jika ada dokumen yang membantu seperti renkon/renops akan dibahas bersama juga sebagai verifikasi dokumen. Struktur PHEOC ini juga akan kita bahas apakah masuk ke dalam satgas COVID-19 atau bentuknya masuk ke fungsi Pusdalops BPBD. Alur informasi surveilans akan banyak dibahas tentang SKDR yang selama ini dilakukan oleh dinas kesehatan.

Pembagian Kelompok

Peserta berasal dari BPBD yang dihadari oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, beserta staff yang sehari – hari bertugas sebagai analis bencana. Sedangkan dari Dinas Kesehatan Provinsi berasal dari Bidang P2, Bidang yankes, Sie rujukan, sie surveilans, dan Krisis Kesehatan. Apt. Gde Yulian Yogadhita kemudian memimpin pembagian kelompok menjadi kelompok kebijakan koordinasi dan Surveilans. Kelompok kebijakan dipandu oleh dr. Bella Donna dan Madelina. Sedangkan kelompok surveilans oleh Apt. Gde, Happy P, dan dr Riris Andono.

FGD berlangsung kurang lebih 4 jam dengan rehat makan siang. Terdapat 46 pertanyaan yang terbagi menjadi 9 sub bahasan: koordinasi dan kebijakan, rencana operasional, infrastruktur fisik, infrastruktur teknologi, sistem informasi dan data, sumber daya manusia, pelatihan, pemantauan dan evaluasi, dan pemberdayaan keberlanjutan. Secara garis besar, Dinkes Kota Makasar belum memiliki rencana kontijensi bidang kesehatan untuk merespon bencana, kecuali renkon banjir yang diinisiasi bersama dengan BPBD. begitu juga untuk penanganan COVID-19, semua kegiatan dilakukan dengan memaksimalkan tupoksi harian, refocusing anggaran, dan bertugas merespon rencana operasi harian sesuai dengan arahan ahli/ pejabat yang ada di satgas. Namun, menarik mengenai kapasitas tim TGC yang fleksibel dan scalable yang melibatkan seluruh PKM di Makassar untuk merespon seluruh jenis bencana, tentunya ini menjadi sumber daya yang strategis untuk dikembangkan mendukung PHEOC kedepannya. Fungsi dan peran PHEOC masuk dalam bidang surveilans dinas kesehatan.

Penutupan dan Rencana Tindak Lanjut

Secara keseluruhan kegiatan review ini berjalan dengan baik. Seluruh informasi yang dibutuhkan dalam menajwab pertanyaan kuesioner dapat difasilitasi oleh peserta. Pada penutupan moderator menyampaikan hasil analisis silang dari diskusi kedua kelompok dan selanjutnya tim akan berkunjung ke Dinas Kesehatan Kota Makassar pada Jumat, 9 April 2021.

Reporter :

Madelina Ariani dan Happy R Pangaribuan

Divisi Manajemen Bencana PKMK FK-KMK UGM

{slider title=”Kamis, 8 April 2021″ class=”green”}

Review Kapasitas PHEOC di Dinas Kesehatan Kabupaten Maros

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Acara Pembukaan Review PHEOC Dinkes Kab. Maros”

Sambutan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maros, dr. H. Muhammad Yunus, S.Ked, M.Kes. 14 Puskesmas di Kabupaten Maros yang semuanya memiliki PSC, dan koordinator PSC ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Maros. Pihaknya sangat mengapresiasi terpilihnya Maros untuk penguatan kapasitas PHEOC kedepannya agar dapat memaksimalkan deteksi kegawatdaruratan Kesehatan Masyarakat karena selama ini, PSC memang berbasis media sehingga dengan adanya PHEOC ke depannya harapannya masalah kesehatan masyarakat mendapat perhatian lebih. Perkembangan COVID-19 di Kabupaten Maros hanya 4 persen dan angka kesembuhan 94% begitu juga dengan angka kematian yang lebih rendah dari standar nasional.

Sambutan dan pembukaan oleh Sekertaris Daerah Kabupaten Maros, Andi Davied Syamsuddin, S.STP, M.Si kami sangat menyambut jika PHEOC ini kedepannya ada di Kabupaten Maros sehingga mampu mendeteksi potensi masalah – masalah kesehatan masyarakat, wabah KLB, termasuk memperkuat surveilans berbasis kesehatan masyarakat.

Materi konsep PHEOC disampaikan oleh dr. Bella Donna. Permenkes Nomor 75 Tahun 2019 tentang krisis kesehatan menyebutkan bahwa dinas kesehatan membutuhkan respon cepat diluar kegiatan sehari – hari, karena pada dasarnya bencana apapun yang terjadi akan berdampak pada klaster kesehatan. Berbicara tentang ketahanan kesehatan IHR 2005, mengarahkan setiap negara harus meningkatkan kapasitas inti untuk menghadapi penyakit melalui surveilans, preparedness, komunikasi dan respon. Dalam situasi bencana kesehatan masyarakat terbagi menjadi dua yaitu PHiE yang melihat masalah kesehatan pada saat bencana alam dan PHE masuk dalam wabah/KLB. Kedua kesehatan masyarakat tersebut merupakan bagian dari PHEOC. Harapannya PHEOC jika sudah berjejaring dnegan pihak lainnya, jelas pembagian tugas pada struktur organisasi yang ada.

Selanjutnya penyampaian materi terkait surveilance strategy and response oleh dr. Riris Andono. PHEOC itu fungsinya untuk mendeteksi secara dini jika ada ancaman kesehatan, merespon dengan cepat supaya tidak terjadi krisis kesehatan. Jika terjadi krisis kesehatan bisa dikendalikan. Sistem surveilans ini akan membantu identifikasi maslah secara cepat, merespon secara cepat dan mendeteksi dini. Inilah ynag disebut dengsn surveilans respon cepat. Inti dari surveilans ini untuk memonitor situasi.

Pada pengenalan tools oleh Gde Yulian Yogadhita, menyebutkan instrumen ini diadaptasi dari kerangka kerja WHO framework for a Public Health Emergency Operations Centre, November 2015 (Annex IX). BPBD Kab. Makasar belum memiliki Pusdalops, secara garis besar fasilitas yang dibutuhkan PHEOC ini seperti Pusdalops BPBD. Fungsinya ada di bagaian surveilan atau di bagian rujukan. Dalam lembar penilaian tersebut aka nada 9 topik yang akan dibahas bersama. Kegiatan ini bukan untuk menilai namun me – review kira-kira apa yang perlu kita kembangkan dalam PHEOC Kabupaten Maros.

Pembagian Kelompok

Peserta review PHEOC hari ini lebih lengkap dari peserta dua hari pertemuan sebelumnya. Peserta berasal dari BPBD bidang kesiapsiagaan bencana, Dinas Kesehatan bidang pengendalian penyakit mular dan penyakit tidak menular, seksi surveilans, bidang krisis kesehatan dan bidang layanan kesehatan. Apt. Gde Yulian Yogadhita kemudian memimpin pembagian kelompok menjadi kelompok kebijakan koordinasi dan Surveilans. Kelompok kebijakan dipandu oleh dr. Bella Donna dan Madelina. Sedangkan kelompok surveilans oleh Apt. Gde, Happy P, dan dr Riris Andono.

Terdapat 46 pertanyaan yang terbagi menjadi 9 sub bahasan : koordinasi dan kebijakan, rencana operasional, infrastruktur fisik, infrastruktur teknologi, sistem informasi dan data, sumber daya manusia, pelatihan, pemantauan dan evaluasi, dan pemberdayaan keberlanjutan. Dinas Kesehatan Kabupaten Maros dapat dikatakan hampir tidak memiliki kapasitas untuk PHEOC saat ini baik dari sisi kapasitas pengetahuan, SDM, dan pembiayaan. BPBD Kab. Maros juga masih beranggapan bahwa urusan bencana non alam hanya urusan orang kesehatan. Dinkes dan BPBD tidak terlibat dalam dalam satgas covid kab. maros. Meski demikan terlihat jelas penunjukan tim satgas dinkes dan tim satgas dinkes ini langsung terhubungan ke satgas covid kabupaten.

Dok PKMK FK-KMK UGM “Kunjungan ke Dinkes Kab. Maros”

Kunjungan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Maros

Setelah acara selesai, tim menuju Dinas Kesehatan Kabupaten Maros untuk verifikasi dokumen atau prosedur lainnya berdasarkan hasil diskusi kelompok. Kelompok kebijakan banyak berdiskusi dengan petugas PSC 119 Dinkes dan menanyakan terkait SOP yang ada dan bagimana operasi petugas ketika mendapatkan telepon layanan emergensi dari masyarakat. PSC 119 ini masih baru dibentuk dan masih dalam tahap pengembangan. Sementara kelompok surveilans mengunjungi ruangan bidang surveilans dan melihat langsung petugas mengoperasikan SKDR. Petugas juga menunjukkan contoh bulletin mingguan yang diterbitkan dan analisis data dalam bentuk visual.

Penutup dan Rencana Tindak Lanjut

Proses review dan kinjungan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Maros berjalan dengan baik. Dinas kesehatan terbuka dan menyambut baik hasil review ini dan bagaimana rencana tindak lanjutnya ke depan. Tim akan menyusun hasil review dan menuliskan rekomendasi terkait hal apa yang perlu dikembangkan dan diperbaiki pada PHEOC Dinkes Kab. Maros. Harapannya PHEOC yang ada bukan bersifat ad hoc namun bersifat berkelanjutan.

Reporter :

Madelina Ariani dan Happy R Pangaribuan
Divisi Manajemen Bencana PKMK FK-KMK UGM

{slider title=”Jumat, 9 April 2021″ class=”grey”}

Kunjungan ke Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas Kesehatan Kota Makassar

Dok. PKMK FK – KMK UGM “Kunjungan ke Dinkes Provinsi Sulsel (kiri) dan Dinkes Kota Makassar (kanan)”

Hari ini tim mengunjungi dinas kesehatan untuk melakukan verifikasi dokumen yang ada berdasarkan hasil review yang sudah dilakukan pada 7 dan 8 April lalu. Kondisi di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan saat ini sedang ada pengalihan penggunaan ruangan karena gedung dinas baru mengalami kebakaran beberapa waktu lalu. Tim berdiskusi langsung dengan bidang krisis kesehatan dan seksi surveilans mengenai bagaimana gambaran umum penanganan krisis kesehatan dan penanganan surveilans di dinas kesehatan. Dalam pengembangan program krisis kesehatan, dinas kesehatan berkoordinasi langsung dengan Pusat Krisis Kemenkes. Untuk alur dan SOP terkait PHEOC belum lengkap. Saat ini yang ada adalah renkon banjir dan ini dari BPBD dimana di dalam dokumen ada satu bagian peran dari sektor kesehatan. Sementara renkon untuk bencana non alam belum ada. Dinkes juga menunjukkan SK Satgas penanganan COVID-19 di provinsi Sulawesi Selatan. Khusus penanganan KLB selama ini dilakukan langsung oleh Tim Gerak Cepat. Staf surveilans juga menunjukkan contoh buletin mingguan yang menggunakan sistem SKDR dan bagaimana operasi sistem SKDR.

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Renkon KKM Mers-Cov Kota Makassar (kiri) dan SK TGC KLB/Wabah Prov Sulsel (kanan)

Sebelumnya Dinkes Kota Makassar menyebutkan belum pernah memiliki renkon KKM namun setelah diverifikasi ternyata Dinkes Kota Makassar sudah memiliki renkon Penanggulangan KKM Mers-Cov tahun 2016. Dalam renkon tersebut terdapat sistem komando, alur pengambilan keputusan mulai dari penerimaan informasi, pelaporan, pelibatan dan koordinasi. Bidang surveilans juga menunjukkan alur SKDR yang digunakan selama ini dan visualisasi hasil analisis data melalui bulletin mingguan. Dinkes Kota Makassar tidak memiliki PSC 119, namun segala keluhan masyarakat tergabung dalam Call Center 112. Call center 112 ini yang akan meneruskan informasi dari masyarakat ke SKPD terkait. Sekarang Dinkes Kota Makassar tergabung dengan program “Makassar Recovery” dalam penanganan COVID-19. Program ini di bawah naungan Walikota Makassar, yang melakukan konsep kegiatan, anggaran dari pemerintah Kota Makassar.

Penutup dan Rencana Tindak Lanjut

Secara keseluruhan kegiatan berjalan dengan baik. Selanjutnya tim dari PKMK FK – KMK UGM akan menganalisis hasil review dan kunjungan untuk melihat hal apa yang perlu diperbaiki dalam pengembangan PHEOC di Dinkes Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinkes Kota Palu. Pengembangan PHEOC menjadi suatu kegiatan dalam jangka panjang.

Reporter :

Happy R Pangaribuan

Divisi Manajemen Bencana PKMK FK-KMK UGM

{/sliders}

{/tabs}