Pelatihan Perencanaan Penanggulangan Bencana dan Krisis Kesehatan di Dinas Kesehatan Maret 2021

Pelatihan Perencanaan Penanggulangan Bencana dan Krisis Kesehatan di Dinas Kesehatan

(Dinkes Disaster Plan)

Selasa-Kamis/23-25 Maret 2021

{tab title=”Kerangka Acuan Kegiatan” class=”blue”}

Pengantar

PKMK FK-KMK UGM bekerja sama dengan Caritas Germany akan melakukan program perluasan peningkatan kapasitas masyarakat melalui penguatan sistem dan pemberdayaan dalam menghadapi bencana dan krisis Kesehatan di Sulawesi Tengah. Fasilitas kesehatan yang menjadi sasaran program ini adalah Dinkes Provinsi Sulawesi Tengah, Dinkes Kabupaten Donggala, RS Kabelota, RS di Kota Palu, Puskesmas Sangurara dan Puskesmas Tompe. Dalam pelaksanaan program ini PKMK FK-KMK UGM akan tetap melibatkan Dinkes Provinsi Sulawesi Tengah dan universitas lokal (Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako, dan Fakultas Kedokteran Universitas Al-Khairat).

Dinas kesehatan sebagai leading sektor di bidang kesehatan penting mempersiapkan kapasitas dalam menghadapi bencana dan harus menyiapkan dokumen rencana penanggulangan bencana. Amanat menyusun rencana penanganan bencana di Dinas Kesehatan tercantum pada UU 36 Tahun 2009 pasal 82 ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya, fasilitas dan pelaksanaan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan berkesinambungan pada bencana. Dinas kesehatan juga berperan dalam upaya mendorong dan mensosialisasikan Hospital Disaster Plan bagi rumah sakit umum dan swasta di wilayah kerjanya, termasuk juga untuk penanggulangan bencana di tingkat puskesmas.

Ketidakjelasan sistem komando kerap sekali masih menjadi kendala utama pada saat pengaktifanTentu ini akan semakin sulit bagi dinas kesehatan yang belum memiliki dokumen perencanaan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan. Kendala sistem komando mulai dari pembagian tugas yang kurang jelas, alur komunikasi yang belum optimal dan tidak ada rencana alternatif sangat menghambat kecepatan respon penanganan bencana. Apalagi dalam kondisi pandemi COVID-19, peran dinas kesehatan tidak hanya sekedar sebagai pembuat kebijakan namun harus mampu menjamin bahwa perencanaan yang sudah disusun sebelumnya bisa mengakomodir segala kebutuhan penanganan bencana termasuk dalam pemutusan mata rantai penularan dan menghadapi lonjakan pasien. Dengan demikian sudah saatnya Dinas Kesehatan memperkuat kapasitas penanganan bencana di daerah melalui satu perencanaan yang operasional, yang hidup dan mencakup semua rencana kebutuhan dan penanganan bencana alam dan non alam.

Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Dinas Kesehatan Kota Palu dan Dinas Kesehatan Kab. Donggala dalam menyusun rencana penanggulangan bencana dan krisis kesehatan di daerahnya.

Proses Kegiatan

Kegiatan ini akan dilakukan secara langsung di Dinas Keseahtan Kota Palu selama 3 hari. Hari pertama dan kedua peserta akan mendapatkan materi dan hari ketiga peserta akan diberi penugasan.

Yang Perlu dipersiapkan oleh peserta

• Profil dinas kesehatan
• Struktur organisasi SOTK terbaru
• Dokumen penanggulangan bencana/ rencana kontijensi yang dimiliki oleh Provinsi/ Kabupaten Kota (biasanya ada di BPBD, bisa diminta)
• Draft/ SOP/ dokumen renkon bidang kesehatan punya dinkes*jika ada
• SK tim bencana dinkes, atau perpub, atau kebijakan lainnya di daerah mengenai penanganan bencana*jika ada
• Laptop

Peserta Kegiatan

Peserta kurang lebih berjumlah 20 orang yang berasal dari

• Dinas Kesehatan Kota Palu
• Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala

Peserta dari masing-masing dinas kesehatan terdiri dari:

• 5 orang tim sebagai tim penyusun yang berasal dari bagian yang mengurusi bidang wabah dan kebencanaan
• 5 orang bidang/bagian terkait lainnya dengan penanggulangan wabah dan bencana (kepala bidang/seksi)

Output Kegiatan

Peserta memahami pentingnya dinas kesehatan memiliki perencanaan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan di daerah. Selanjutnya, peserta memahami dokumen Dinkes Disaster Plan dan masing-masing dinkes dapat menyelesaikan dokumen Dinkes Disaster Plan.

Jadwal dan Materi Kegiatan

Waktu              : Selasa – Kamis / 23-25 Maret 2021
Pukul               : 08.30 – 15.00 WITA
Tempat            : Puskesmas Sangurara

Penutup

Demikian TOR Rencana Penyusunan Penanggulangan Bencana Dinas Kesehatan (Dinkes Disaster Plan). Kegiatan ini bermanfaat bagi Dinas Kesehatan Kota Palu dan Dinas Kesehatan Kab. Donggala yaitu tersusunnya draft dokumen Dinkes Disaster Plan. Bagi Divisi Bencana Kesehatan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (PKMK FK-KMK) UGM, sebagai lembaga riset dan konsultasi, akan bermanfaat untuk memberikan sumbangan pengembangan inovasi dalam dunia keilmuan di bidang kesehatan dan Manajemen Bencana Kesehatan di Dinas Kesehatan. Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FKKMK UGM sebagai penyelenggara program akan berkomitmen demi tercapainya tujuan program dan Caritas Germany sebagai mitra penyelenggara program akan mendapatkan laporan rutin terkait keberlangsungan program.

{tab title=”Reportase” class=”red”}

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Peserta Pelatihan Dinkes Disaster Plan“

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Dinas Kesehatan Kota Palu dan Dinas Kesehatan Kab. Donggala dalam menyusun rencana penanggulangan bencana dan krisis kesehatan di daerahnya. Kegiatan dilaksanakan secara langsung selama 3 hari dimana hari pertama dan kedua peserta mendapat materi dan hari ketiga peserta diberi penugasan. Seluruh materi disampaikan oleh fasilitator lokal dari Dinkes Provinsi Sulteng, FK Universitas Tadulako, dan FK Universitas Alkhaeraat didampingi oleh narasumber dari tim PKMK FK – KMK UGM. Mereka adalah peserta kegiatan Training of Trainer Dinkes Disaster Plan yang dilakukan pada November 2020 lalu. Setiap fasilitator selesai memaparkan materi, tim PKMK FK – KMK UGM menambahkan hal yang perlu yang belum disampaikan oleh fasilitator. Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan Dinkes Disaster Plan dari Dinkes Kota Palu sebanyak 13 orang, dari Dinkes Kab. Donggala sebanyak 6 orang, fasilitator lokal 6 orang dan tim dari PKMK FK – KMK UGM 4 orang.

Selasa, 23 Maret 2021

Pertemuan hari ini peserta mendapatkan 3 materi yaitu (1) Kebijakan dan Komponen Dinkes Disaster Plan oleh Dr. dr. Ketut Suarayasa, M.Kes; (2) Sistem Komando dan Pengorganisasian oleh Alfina A. Deu, SKM, M.Si dan (3) Analisis Risiko dan Pengembangan Skenario oleh Lepsi Saputri, SKM. Materi pertama menekankan setiap terjadi bencana di daerah dinas kesehatan menjadi koordinator dalam operasi klaster kesehatan. Artinya dinas kesehatan perlu menyusun rencana kontijensi atau rencana penanggulangan bencana dan krisis kesehatan. Perencanaan yang matang ini akan membantu dinas kesehatan saat bencana terjadi, karena di dalam perencanaan ini akan dituliskan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh dinas dan apa saja yang perlu disiapkan. Sehingga ketika terjadi bencana dinas kesehatan melihat kembali dokumen yang sudah disusun artinya ada acuan atau panduan yang digunakan oleh dinas kesehatan. Materi kedua menekankan bahwa dalam sistem pengorganisasian tidak bersifat individual tapi ada sistem yang dibangun yaitu sistem komando. Di dalam struktur disusun mulai dari komandan, sekretaris, keuangan, tim logistik, tim data dan informasi, tim promosi kesehatan, dan semua bidang sub klaster kesehatan. Disusun lengkap dengan tupoksi masing – masing bidang, sehingga jelas siapa melakukan apa. Materi ketiga menekankan dalam dokumen dinkes disaster plan, perlu ditetapkan potensi bencana apa yang memiliki risiko tinggi. Tentu ini didapatkan melalui analisis risiko, artinya ada prioritas bencana apa yang akan dikembangkan dalam bentuk skenario di dalam dokumen.

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Penyampaian materi sistem pengorganisasian (kiri) dan materi analisis risiko (kanan)“

Rabu, 24 Maret 2021

Pada pertemuan hari kedua ini peserta mendapatkan 3 materi yaitu (1) Data dan Informasi oleh drg. Elli Yane Bangkele, M.Kes; (2) Logistik dan Fasilitas oleh drg. Lutfiah; dan (3) Peta Risiko dan Peta Respon oleh dr. Muhammad Ali Hi.Palanro. Materi data dan informasi membicarakan terkait bagaimana alur dari puskesmas melapor ke Dinkes Kab/Kota kemudian diteruskan ke Dinkes Provinsi dan bagaimana alur komunikasi ke BPBD. Alur komunikasi ini harus dimuat dalam dokumen dinkes disaster plan. Begitu juga dengan alur penanganan relawan, relawan yang datang registrasi di dinas kesehatan, kemudian dinas kesehatan menentukan penempatan bertugas. Pada materi logistik dan fasilitas banyak membahas bagaimana manajemen pengelolaan bantuan yang datang mulai dari penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian. Segala bantuan obat – obatan dan makanan yang datang harus diperhatikan masa kadaluarsanya dan jika ada yang tidak sesuai standar dinas kesehatan berhak mengembalikan logistik tersebut kepada relawan. Sementara yang dimaksud dengan fasilitas saat bencana adalah bagaimana dinas kesehatan mengalihfungsikan ruangan sehari – hari menjadi ruangan yang dibutuhkan saat bencana. Misalnya dalam sehari – hari ruangan aula dipakai untuk pertemuan namun saat bencana ruangan ini dipakai menjadi ruang komando. Selanjutnya pada materi peta risiko dan peta respon, di dalam peta risiko akan terlihat wialyah mana saja yang zona merah, kuning, oranye dan hijau dan lokasi fasilitas kesehatan. Saat terjadi bencana peta risiko ini digunakan menjadi peta respon untuk menentukan titik pelayanan kesehatan (fasyankes dan pos pelayanan kesehatan) yang menangani korban bencana. Sehingga memudahkan dinas kesehatan untuk menempatkan relawan dengan melihat peta respon tersebut.

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Penyampaian materi data dan informasi (kiri), materi logistik (tengah) dan praktek peta respon (kanan)

Rabu, 25 Maret 2021

Kegiatan hari ini dimulai dengan penyampaian materi Aktivasi Klaster Kesehatan oleh Gde Yulian Yogadhita M.Epid, Apt. Pemenuhan kebutuhan kesehatan yang bermutu pada saat bencana maupun krisis kesehatan sesuai standar minimal menggunakan sistem koordinasi yang terkoneksi. Aktivasi klaster ini merupakan tanggung jawab dinas kesehatan dimana dinas kesehatan berperan sebagai koordinator klaster kesehatan. Semua koordinasi penanganan bencana terpusat di dinas kesehatan, pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh puskesmas dan rumah sakit dan juga relawan harus melapor ke dinas kesehatan. Selanjutnya penyampaian materi Standar Prosedur Operasional (SPO) saat bencana oleh Madelina Ariani, MPH. Memenuhi standar – standar yang dibutuhkan dalam pengelenggaraan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan yang tidak terdapat pada kegiatan sehari – hari. Isi SPO ini adalah proses penyelenggaraan kegiatan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana, dan oleh siapa dilakukan. Setelah penyampaian materi selesai, peserta melanjutkan penugasan menyusun draft dokumen dinkes disaster plan. Peserta dibagi menjadi 2 kelompok yaitu kelompok Dinkes Kota Palu dan Kelompok Dinkes Kab. Donggala. Proses penugasan ini didampingi oleh fasilitator lokal dan tim dari PKMK FK – KMK UGM.

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Diskusi Klaster Kesehatan (kiri) dan penugasan (kanan)“

Penutup dan Rencana Tindak Lanjut

Kegiatan ini berjalan dengan baik, selanjutnya fasilitator lokal akan mendampingi dinas kesehatan dalam proses penyelesaian dokumen dinkes disaster plan. Pada 31 Maret fasilitator akan melakukan pendampingan yang pertama untuk melanjutkan penyusunan dokumen di Dinkes Kab. Donggala.

Reporter : Happy R Pangaribuan

Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK – KMK UGM

{tab title=”Video” class=”green”}

{/tabs}