Author: [email protected]

JAKARTA – Kehidupan manusia selalu beriringan dengan bencana , tak terkecuali di Tanah Air. Peradaban yang ditunjukkan di negeri ini juga menunjukkan masyarakat sudah melakukan berbagai cara untuk mengadaptasi tempat tinggalnya, termasuk sebagai bentuk mitigasi, agar bisa terhindar dari bencana.

Adaptasi dan mitigasi bencana memang menjadi variabel tak terelakkan dalam kehidupan bangsai ini. Dengan fakta 61% kabupaten di Indonesia berisiko mengalami banjir , terletak di Ring of Fire dengan 127 gunung aktif yang bisa memicu gempa bumi dan gunung meletus, mau tidak mau Indonesia adalah negeri bencana.

Sepanjang Januari 2021 saja, misalnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sudah ada 263 bencana. Sepanjang 2020 lalu, sebanyak 2.929 bencana alam terjadi di Indonesia, di mana mayoritas adalah banjir (1.067), puting beliung (875), tanah longsor (573), kebakaran hutan dan lahan (326), abrasi (36), kekeringan (29), gempa bumi (16), dan erupsi gunung api (7).

Dengan takdir sebagai negara yang rawan bencana, dan sangat beragam jenis dan karakteristiknya, bangsa Indonesia sudah pasti harus paham sifat, sebaran dan risiko yang mungkin terjadi akibat bencana-bencana tersebut.

BNPB menyadari betul tingginya ancaman bencana di Indonesia, apalagi ada tren peningkatan frekuensi. Kondisi tersebut harus diantisipasi secara holistik.

Kepala BNPB Doni Monardo menegaskan, ancaman permanen harus diselesaikan dengan solusi permanen.

Melihat kondisi tersebut, maka mitigasi bencana merupakan tantangan utama yang perlu dilakukan. Mitigasi seperti apa? Dia memaparkan, di daerah yang pernah terjadi gempa, pemerintah daerah harus menerapkan standar bangunan tahan gempa.

’Artinya, langkah mitigasinya antara lain penguatan struktur bangunan. Perizinan bangunan harus memperhatikan resiko bencana. Bukan gempa nya yang membunuh/mematikan, namun karena akibat tertimpa atap/bangunan yang rubuh,’’ ujar Doni, kepada KORANSINDO, tadi malam.

Dia menambahkan, untuk tsunami dan gunung api, penataan ruang kawasan pesisir dan zona rawan gunung berapi menjadi hal utama, di samping intervensi berbasis ekosistem seperti hutan pantai untuk mengurangi dampak tsunami. Demikian juga halnya dengan bencana hidrometeorologi, pengendalian alih fungsi lahan menjadi komponen utama di samping penguatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan.

Dalam mitigasi tersebut, pemerintah daerah sebagai ujung tombak memperkuat penanganan bencana di fase-fase awal melalui regulasi, perlengkapan, infrastruktur hingga sumber daya manusia.

‘’Dan yang tak boleh dilupakan adalah keberpihakan politik anggaran. Daerah-daerah berpotensi bencana, harus mengalokasikan anggaran yang cukup untuk program mitigasi,’’ katanya.

Ancaman banjir juga begitu. Menurut Doni, jika BMKG sudah mengeluarkan peringatan tentang tingginya curah hujan yang bisa berakibat banjir, ya jangan parkir di basement. Jauhi bantaran sungai. Siapkan langkah-langkah antisipasi.

“Itu contoh kecil. Ancaman ke depan tidak hanya pada bencana alam tetapi juga nonalam, seperti wabah dan pandemi. Secara dini kita harus siapkan penguatannya. Ketangguhan di bidang kesehatan, ekonomi, infrastruktur harus terintegrasi,’’ katanya.

Dari sisi regulasi, Indonesia melalui Perpres 87/2020 telah memiliki Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB). Menurut dia, ini mungkin dokumen resmi pertama di tingkat negara di dunia tentang penanggulangan bencana yang rentang waktunya hingga 25 tahun.

Rencana jangka panjang ini kemudian diterjemahkan ke dalam rencana jangka menengah berupa Rencana Nasional Penanggulangan Bencana dengan periode lima tahunan. Dua regulasi ini menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga dalam perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Di tingkat masyarakat, pendekatan yang dilakukan pemerintah, dalam hal ini BNPB, adalah penguatan kapasitas dari lingkup terkecil yakni keluarga. Desember 2019 kita sudah meluncurkan program Katan (Keluarga Tangguh Bencana). Program ini lalu berkembang ke administrasi terkecil melalui program Desa Tangguh Bencana (Destana).

Pakar manajemen bencana Sugeng Triutomo berpendapat, pentingnya pemerintah terutama di daerah untuk mengenal dan memahami setiap jenis bencana yang ada di wilayahnya, dengan membuat kajian risiko bencana.

“Hasil dari kajian ini berupa Peta Risiko Bencana dan pilihan tindakan mitigasinya untuk setiap jenis ancaman bencana,” ujar Sugeng kepada KORAN SINDO.

Sebenarnya, penentuan prioritas jenis ancaman bencana dituangkan dalam Rencana Penanggulangan Bencana. Dari rencana itulah, pemerintah dan para pihak yang terkait menuangkan setiap program kegiatan mitigasi bencana. Penentuan prioritas dan sumber pembiayaan mitigasinya dilakukan secara terbuka dan bersama.

Namun, kata dia, hingga saat ini baru sebagian kecil pemerintah daerah yang telah membuat kajian risiko dan rencana penanggulangan atau mitigasi bencana. Kendala yang dihadapi adalah keterbatasan dana atau anggaran, untuk pengkajian, perencanaan dan implementasi upaya mitigasinya.

Sesuai dengan UU 23/2014 tentang pemerintahan daerah, penanggulangan bencana adalah urusan wajib daerah oleh karena itu sudah selayaknya pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasikan dana anggaran yang memadai untuk setiap daerah sesuai dengan tingkat risiko bencananya.

Arah kebijakan pemerintah dalam penanggulangan bencana sudah dituangkan dalam RPJMN 2020-2024 yakni prioritas nasional (PN 6) dan juga pada periode sebelumnya. Kebijakan ini kemudian dijabarkan dalam bentuk Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB), yang memuat prioritas program kegiatan yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga di tingkat pusat.

Sayangnya, langkah tersebut belum banyak diikuti oleh pemerintah daerah. Daerah belum menempatkan penanggulangan bencana sebagai prioritas di RPJMD-nya, mungkin karena masih banyak prioritas penting lainnya yang harus diutamakan.

“Seperti diketahui bahwa bencana itu adanya di daerah, maka pemerintah daerah mempunyai tanggungjawab terdepan dalam penanggulangan bencana. Tapi pada kenyataannya kesiapan dan juga kemampuan daerah untuk mengatasi bencana sangat terbatas, sehingga mungkin inilah penyebab kegagalan kita dalam menangani bencana selama ini,” ujar Sugeng.

Memperkuat Komunitas Lokal
Hal paling penting adalah menyiapkan kesiapan komunitas atau masyarakat dalam menghadapi skenario terburuk. Kesiapan bencana tidak efektif tanpa partisipasi masyarakat yang rentan terhadap bencana. Reseliensi masyarakat adalah keterlibatan publik dalam upaya mitigasi, aktif dalam organisasi, dukungan psikososial, dan kepemimpinan sipil yang kuat untuk menghadapi perubahan.

Masyarakat yang resilien juga memiliki beragam komptensi seperti pembangunan ekonomi, kapital sosial, komunikasi dan informasi yang bisa dimaksimalkan selama bencana. Mereka saling peduli dan memperkuat harapan serta bertindak dengan tujuan dalam persiapan atau pun kondisi bencana. Masyarakat Indonesia sebenarnya sudah memilikinya yakni budaya gotong royong yang sangat kuat hingga sikap tolerasi serta tepa selira.

Pengamat sosial Vokasi Universitas Indonesia (UI) Devie Rahmawati mengatakan bencana bukan sebuah peristiwa yang dapat dikelola sepenuhnya oleh manusia.

“Sebagai individu, kita hanya dapat melakukan 5P. Yaitu, penelitian, proyeksi, persiapan, penyelamatan dan pembangunan kembali,” ungkapnya.

Devie juga menjelaskan, satu hal yang juga perlu dilakukan ialah memperkuat komunitas lokal. Masyarakat lokal yang menguasai wilayah tersebut, dan mereka berpeluang membangun kohesifitas yang kuat.

“Mereka memiliki kesamaan sejarah, wilayah, dan kedekatan rasa dan perasaan, akan menjadi modalitas sosial yang dapat bermanfaat dikala bencana menghadang,” paparnya.

Tidak hanya itu, komunitas lokal Juga harus didorong mempersiapkan pusat bencana dan penampungan. Seluruh masyarakat lokal akan memiliki pengetahuan, pengalaman langsung tentang kebencanaan. “Sehingga, ketika bencana datang di saat tak terduga, masyarakat sudah terprogram untuk menguasai mental dan Lingkungan, sehingga korban Jiwa dan kerugian-kerugian lainnya dapat diminimalisir,” pungkasnya.

sumber: https://nasional.sindonews.com/read/346952/15/beradaptasi-dengan-bencana-1614258127/30

PR BEKASI – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melihat terjadinya bencana seperti banjir di Jakarta, telah menggambarkan wajah persatuan dari berbagai elemen masyarakat atau organisasi untuk saling membantu saudara lainnya.

Terutama seperti yang dikatakan oleh Anies Baswedan, saat ini Indonesia atau Jakarta sedang ditempa penuh cobaan.

Tidak hanya banjir, namun virus Covid-19 hingga kini masih terus menjadi penanganan yang membutuhkan kerja ekstra.

“Peristiwa ini menggambarkan bahwa begitu banyak orang baik yang membantu sesama di masa penuh cobaan sekarang. Apalagi kita dalam suasana pandemi,” kata Anies Baswedan seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara, Senin, 22 Februari 2021.

Anies Baswedan memberi kesaksiannya ketika mengetahui adanya keluarga yang mendatangi pinggiran banjir dan memberi bantuan kepada warga terdampak.

Hal semacam itu menurut Anies Baswedan merupakan bukti dari masih banyaknya masyarakat berhati baik. Tanpa dokumentasi, tidak terlihat, tidak ada memerlukan penghormatan secara khusus, sesegera mungkin hanya ingin membantu saudaranya.

Jakarta, CNN Indonesia — Sejumlah titik di wilayah DKI Jakarta terendam banjir pada Sabtu (20/2). Hujan dengan intensitas lebat hingga ekstrem yang mengguyur Ibu Kota sejak Jumat (19/2) malam menjadi salah satu pemicunya.

Menurut pantauan CNNIndonesia.com melalui aplikasi Jakarta Kini (Jaki) per pukul 14.53 WIB, banjir setidaknya menggenangi 30 titik yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta.

Ketinggian banjir berkisar antara 30 cm sampai di atas 1,5 meter. Beberapa kelurahan yang terpantau mengalami genangan tinggi seperti Cipinang, Kebon Manggis dan Kramat Jati di Jakarta Timur, serta Pela Mampang di Jakarta Selatan.

Mengutip peta pantauan banjir dari aplikasi Jaki, berikut beberapa daftar sebaran titik banjir di DKI Jakarta:

1. Cilangkap: genangan 71-150 CM
2. Kelapa Dua: genangan 71-150 CM
3. Pekayon: genangan 31-70 CM
4. Kalisari: genangan 71-150 CM
5. Cijantung: genangan 31-70 CM
6. Bambu Apus: genangan 71-150 CM
7. Rambutan: genangan 71-150 CM
8. Baru: genangan 71-150 CM
9. Cijantung: genangan 31-70 CM
10. Lubang Buaya: genangan 31-70 CM
11. Kramat Jati: genangan 71->150 CM
12. Batu Ampar: genangan 31-150 CM
13. Cililitan: genangan 71-150 CM
14. Kebon Pala: genangan 31-70 CM
15. Cipinang: genangan 71->150 CM
16. Pondok Bambu: genangan 31-70 CM
17. Cawang: genangan 31-15O CM
18. Rawajati: genangan 71-150 CM
19. Kebon Baru: genangan 31-70 CM
20. Kebon Manggis: genangan >150 CM
21. Manggarai: genangan 31-70 CM
22. Kuningan Barat: genangan 71-150 CM
23. Pela Mampang: genangan >150 CM
24. Duren Tiga: genangan 31-70 CM
25. Pejaten Barat: genangan 71-150 CM
26. Cilandak Timur: genangan 71-150 CM
27. Cilandak Barat: genangan 31-70 CM
28. Lebak Bulus: genangan 71-150 CM
29. Bintaro: genangan 31-150 CM
30. Pondok Pinang: genangan 71-150 CM

JAKARTA – Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad), Jenderal Andika Perkasa terus memantau perkembangan penanganan bencana alam yang terjadi di Kalimantan dan Sulawesi. Ia memastikan bahwa penanganan bencana di dua daerah tersebut terus dilakukan.

Jenderal Andika Perkasa meminta agar penanganan bencana di Sulawesi dan Kalimantan dipercepat serta diutamakan. Dia juga mendorong agar pasokan bantuan berupa peralatan dan bahan makanan segera disiapkan.

“Dengan kemajuan penanganan bencana alam di beberapa wilayah Sulawesi dan Kalimantan, akan kita pantau terus setiap perkembangannya serta penyiapan segala peralatan dan bahan makanan akan didorongkan secepat mungkin untuk membantu percepatan penanganan dan evakuasi masyarakat,” ujar Andika Perkasa, Rabu (17/2/2021).

Jenderal Andika Perkasa bersama jajaran petinggi TNI-AD lainnya melakukan pemantauan penanganan bencana melalui video conference berkala. Hadir dalam video conference tersebut Pangdam XIII/Merdeka, Pangdam VI/Mulawarman, Pangdam XVI/Pattimura dan Pangdam XIV/Hasanuddin.

Pemantauan berkala dilakukan terhadap penanganan bencana alam gempa dan banjir yang terjadi di Sulawesi dan Kalimantan. Dari hasil laporan yang diterima, situasi dan kondisi sudah mulai mendapatkan hasil yang baik serta aktivitas yang biasanya dilakukan oleh masyarakat sudah berjalan normal kembali.

Bahkan, kondisi yang terjadi di Manado sudah dilakukan pembersihan dan bakti sosial kepada masyarakat dalam bentuk pengobatan. Sementara di wilayah Kalimantan Selatan, kian membaik dan para pengungsi jumlahnya semakin berkurang.

Perkembangan kondisi juga terjadi di wilayah Mamuju dan Majene. Di mana, para pengungsi sampai saat ini semakin berkurang. Ketersediaan Rumah Sakit Lapangan serta Reverse Osmosis kian hari makin diminati oleh masyarakat

Jakarta, CNN Indonesia — Dosen Universitas Hasanuddin (Unhas), Adi Maulana menyatakan Indonesia merupakan negara dengan potensi bencana alam yang sangat besar. Dia mengatakan potensi itu muncul dari proses terbentuknya kepulauan Indonesia.

“Indonesia menjadi sebuah negara dengan potensi bencana alam, terutama bencana tektonik geologi, hingga hidrometeorologi itu yang sangat besar sekali,” ujar Adi dalam webinar ‘Bencana di Negeri Cincin Api’ yang diselenggarakan ALMI, Rabu (10/2).

Adi menuturkan kepulauan Indonesia terbentuk dari proses evolusi yang sangat panjang, yakni akibat pergerakan tektonik. Dia berkata pergerakan lempeng selama beberapa puluh juta tahun akhirnya membentuk konfigurasi kepulauan Indonesia.

Adi menjelaskan pergerakan tektonik terjadi akibat arus konveksi di dalam perut bumi. Pergerakan tektonik juga membuat lempeng bergerak saling bersinggungan, menjauh, atau mendekat.

“Inilah yang kemudian menjadikan gempa, terjadinya gunung api, kemudian terjadinya tsunami, tanah longsor, pegunungan, cekungan, atau dataran tinggi,” ujarnya.

Adi membeberkan Indonesia berada di antara lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Pergerakan lempeng itu yang pada akhirnya akan menyebabkan berbagai bencana alam, seperti letusan gunung, gempa bumi, hingga tsunami.

Adapun terkait dengan istilah cincin api yang dilekatkan dengan Indonesia, dia berkata hanya merupakan istilah dari keberadaan jejeran gunung api. Dia menyebut gunung apit yang banyak di Indonesia akibat tumbukan antara lempeng Eurasia dengan Indo-Australia.

“Itu kalau kita sambung, di Sumatera setiap 50 kilometer ada gunumg api. Di Jawa, setiap 100 km ada gunung api. Sehingga kalau jejeran itu disambung akan menghasilkan suatu garis membentuk cincin api,” ujar Adi.

“Memang tidak bulat, tapi relatif membentuk sebuah lingkaran. Inilah yang disebut dengan cincin api,” ujarnya.

Lebih lanjut, Adi berkata Indonesia rawan bencana hidrometeorologi karena berada di garis ekuataor atau khatulistiwa. Negara yang berada di kawasan itu biasanya diterpa El Nino dan La Nina.

El Nino membuat suatu daerah memiliki suhu panas yang jauh lebih tinggi dari daerah lain yang menyebabkan musim kemarau berkepanjangan hingga kebakaran hutan. Sedangkan La Nina sebaliknya membuat konsentrasi hujan sangat ekstrem.

Di sisi lain, Adi mengakui Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Namun, dia mengingatkan bahwa asal mula keberadaan sumber daya alam yang melimpah itu akibat proses alam yang berpotensi menciptakan bencana alam.

“Jadi, kita ini hidup di dua sisi mata uang. Yang pertama gemah ripah loh jinawi. Tapi konsekuensi itu kita menjadi negeri ‘seribu’ bencana,” ujar Adi.

Berdasarkan data BNPB tahun 2020, Indonesia dilanda 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan.

“Dan tren kejadian ini dari tahun ke tahun itu semakin meningkat sekitar 10 sampai 20 persen,” ujarnya.

Adi menambahkan bencana akan terus terjadi tanpa ada atau tidak manusia di Bumi. Namun, dia berkat keberadaan manusia akan mempercepat proses bencana alam.

Misalnya, dia berkata pertumbuhan manusia yang meningkat akan membuat lahan alami beralih fungsi menjadi lahan pemukiman hingga industri. Alih fungsi lahan itu pun mengakibatkan beberapa wilayah dilanda bencana alam, seperti tanah longsor hingga banjir.

“Jadi dari tahun ke tahun bencana alam itu akan terus terjadi,” ujar Adi.

TEMPO.CO, Nganjuk – Warga yang menjadi korban bencana tanah longsor di Desa Ngetos, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, mengungkapkan alarm tanda bahaya yang dipasang di lokasi itu rusak sekitar satu tahun lalu dan hingga kejadian bencana itu belum diperbaiki, sehingga warga tidak tahu akan terjadi musibah.

Muh Rifai, salah seorang warga yang menjadi korban tanah longsor yang terjadi Senin, 15 Februari 2021, mengatakan beberapa tahun lalu sebenarnya pernah terjadi tanah longsor, dan warga mendengar alarm tanda bahaya, namun alat itu kini sudah rusak.

“Pas kejadian alatnya rusak. Satu tahun ini. Jadi, tidak bisa nyala,” kata Muh Rifai di Nganjuk, Rabu.

Ia juga tidak mengetahui dengan pasti terkait perbaikan alat tersebut. Yang ia tahu, alat itu dipasang di sekitar perkampungannya, sehingga jika akan terjadi bencana otomatis langsung bekerja.

“Sudah lama rusaknya, sekitar satu tahun. Pasangnya sudah lama. Jadi, ketika akan terjadi longsoran warga mau mengungsi, namun kemarin itu tidak ada (tidak menyala), karena rusak,” kata dia.

Sementara itu, Wakil Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi mengakui bahwa petugas memang sebelumnya sudah memasang sejumlah titik Early Warning System (EWS), yang digunakan untuk mendeteksi dini bencana alam.

“Di beberapa tempat sebenarnya ada, tapi kemarin itu juga tidak bunyi. Ada yang hilang dan kurang perawatan,” kata dia.

Ia mengatakan, alat itu fungsinya otomatis sehingga jika ada bencana alam langsung bisa terdeteksi. Namun, karena tidak berfungsi, akhirnya alat tersebut tidak dapat memberikan informasi peringatan dini kepada masyarakat.

Pihaknya juga menjadikan hal ini sebagai evaluasi, agar tidak terulang lagi dan korban bencana alam bisa dicegah. Terlebih lagi korban manusia. “Nanti pengadaan baru lagi dan ini akan jadi evaluasi,” kata dia.

Sementara itu, terkait dengan relokasi warga yang terdampak bencana tanah longsor di Desa/Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk tersebut, Wabup mengatakan hal itu sudah dibahas antara Bupati, Mensos Tri Rismaharini dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK) Muhadjir Effendi.

Pemkab juga sudah berencana untuk merelokasi warga ke tempat yang lebih aman. Beberapa skema telah disiapkan antara lain alternatif untuk pindah ke lokasi rumah di Kecamatan Berbek, yang sudah dibangun terlebih dahulu oleh Dinas PUPR Kabupaten Nganjuk maupun akan tukar guling dengan tanah Perhutani yang masih di Kecamatan Ngetos.

“Intinya kami lakukan relokasi, paling tidak ada dua skema. Di Berbek, dulu perumahan yang masih memungkinkan bisa pindah ke situ. Atau di daerah Ngetos tepi jalan juga ada tanah kosong milik Perhutani. Bisa tukar guling atau bagaimana,” ujar dia.

Terjadi bencana tanah longsor di Dusun Selopuro, Desa, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, Minggu, setelah hujan deras mengguyur daerah ini. Akibatnya 10 rumah rusak, yakni delapan rumah warga tertimbun dan dua rusak berat. Dari 186 orang warga yang terdata di daerah itu, 21 orang dinyatakan hilang. Setelah pencarian, dua berhasil selamat, enam orang masih dicari dan sisanya meninggal.

ANTARA

Makassar: Basarmas mencatat ada 42 titik rawan bencana dan kecelakaan di Sulawesi Selatan. Dari 42 titik rawan bencana dan kecelakaan di Sulsel itu, terdiri dari enam titik kecelakaan penerbangan, tujuh titik kecelakaan pelayaran, bencana gempa delapan titik, angin kencang delapan titik, longsor delapan titik, banjir lima titik dan tsunami dua titik.
 
“Dari kejadian pada 2020 itu, sebanyak 2.158 orang yag selamat, meninggal 86 orang, dan hilang 37 orang,” kata Kepala Basarnas Makassar, Djunaidi, Selasa, 16 Februari 2021.

Basarnas Makassar juga mencatat pada 2020 ada sebanyak 117 kejadian musibah dari empat musibah. Yaitu kondisi membahayakan manusia 56 kejadian, kecelakaan kapal 49 kejadian, dan bencana alam 12 kejadian. Untuk kecelakaan pesawat nihil.
 
Djunaidi mengatakan selama 2021 hingga Februari, sudah terjadi 14 musibah. Terdiri dari kondisi yang membahayakan orang 10 kejadian, kecelakaan kapal dua kejadian, dan bencana alam dua kejadian. Korban jiwa yang terdampak tapi selamat sebanyak 18.182 orang, meninggal 18 orang dan hilang empat orang.
 
“Karenanya, ke depan, kami sudah punya program 2020-2024, untuk menambah sumber daya manusia (SDM) untuk tim SAR, penambahan shelter, penambahan lahan dermaga, pengembangan pos menjadi kantor SAR, serta menambah potensi SAR sebanyak 200 orang,” jelas Djunaidi.
 
Sementara Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat sebagian besar wilayah Indonesia atau sekitar 96 persen dari 342 zona musim, saat ini telah memasuki musim hujan.

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan kurikulum mitigasi bencana Jabar Resilience Culture Province (provinsi tangguh bencana) menjadi salah satu rujukan dalam pembahasan revisi Undang-undang Penanggulangan Bencana.

“Komisi VIII (DPR RI) meminta masukan terkait penanganan [pandemi] Covid-19, kebencanan, keagamaan, pemberdayaan perempuan, dan lain-lain. Mereka akan meng-copy dan merujuk juga pada cetak biru Jabar tangguh bencana [dalam pembahasan revisi UU Penanggulangan Bencana],” katanya dalam pernyataan yang dikutip Selasa (16/2/2021).

Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil– berujar, Jabar Resilience Culture Province (JRCP) dinilai bisa menjadi acuan atau syarat lengkap yang harus dimiliki provinsi lain di Indonesia dalam penanggulangan bencana.

Kang Emil menjelaskan, JRCP mendorong budaya tangguh bencana sejak sekolah dasar bagi warga Jabar dengan mengusung lima pilar yaitu pendidikan, pengetahuan kebencanaan, infrastruktur tahan bencana, regulasi dan kebijakan, dan ekologi ketahanan.

“Kebencanaan kami berhubungan dengan air karena Jabar dari tengah ke utara datar pasti banjir, sedangkan tengah ke selatan longsor. Jumlah kebencanaan 1.500-1.800 per tahun,” kata Kang Emil.

Dalam pertemuan tersebut, Kang Emil juga melaporkan bahwa masing-masing daerah di Jabar menginginkan adanya tindakan cepat kedaruratan terutama di daerah yang dilewati aliran sungai.

“Kalau boleh diizinkan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), karena selama ini ada batas kewenangan (pusat) sehingga kadang-kadang uang ada tapi tidak bisa dilakukan,” ucapnya.

“Mungkin di pusat juga harus ada terobosan sehingga daerah yang teknis bisa mempercepat melakukan pertolongan dari sisi kebencanaan,” tambahnya.