Author: [email protected]

Jakarta – Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti mengatakan Hari Santri yang diperingati setiap tahun pada tanggal 22 Oktober adalah momen yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Sebab momen tersebut juga menunjukkan peran penting para santri dalam pembangunan negara.

Hal tersebut diucapkan Ghufron saat mengisi seminar nasional di Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak. Pada kesempatan itu, ia juga mengatakan dalam upaya mendukung pembangunan negara, maka santri wajib menjaga kesehatan, bukan hanya spiritual, tetapi juga fisik.

“Perlindungan kesehatan, terutama di lingkungan pondok pesantren sangatlah penting. Terutama di lingkungan pesantren. Melalui kegiatan ini, BPJS Kesehatan telah menjalin kerja sama dengan Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak, yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan, bertepatan dengan Hari Santri,” jelas Ghufron dalam keterangan tertulis, Minggu (22/10/2023).

Ia melanjutkan melalui penandatanganan nota kesepakatan antara Kepala BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta, Prabowo dan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak, Kiai Haji Khoirul Fuad ini merupakan bukti nyata BPJS Kesehatan dalam pemberian perlindungan jaminan kesehatan kepada para santri, yang berada di bawah naungan pondok pesantren.

Ghufron pun menegaskan bahwa para santri ini merupakan aset berharga generasi penerus bangsa.

“Kualitas para santri sangat tergantung pada apa yang diperoleh saat ini, termasuk pemenuhan kebutuhan kesehatan. Dengan kerja sama ini, BPJS Kesehatan akan mengintensifkan upaya perlindungan kesehatan bagi para santri yang sedang menimba ilmu,” tambah Ghufron.

Ia menambahkan adapun maksud dari kerja sama ini adalah agar para santri memiliki kepastian dan keaktifan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Harapannya para santri dapat mengakses layanan kesehatan kapan pun dibutuhkan.

“Nantinya, santri-santri ini diupayakan perlindungan jaminan kesehatan dan kepastian akses pelayanan kesehatan oleh pihak pondok pesantren. Ketika membutuhkan layanan kesehatan, para santri ini akan lebih mudah mengakses layanan kesehatan,” ujar Ghufron.

“Kami percaya bahwa riwayat kesehatan dan perkembangan kesehatan santri juga akan lebih mudah terpantau karena semua data ada di fasilitas kesehatan melalui i-Care JKN,” lanjutnya.

Sementara itu, Kiai Haji Khoirul Fuad mengatakan upaya ini merupakan awal dari perjuangan untuk kesehatan santri. Bagaimana mungkin santri bisa belajar dengan baik jika kebutuhan kesehatannya tidak terpenuhi.

“Oleh karena itu, sinergi antara berbagai pihak sangat diperlukan untuk menyediakan layanan kesehatan yang baik bagi para santri. Saya berharap bahwa gerakan semacam ini bisa diterapkan di tempat lain, dan tujuan utama adalah memberikan pelayanan kesehatan pada santri di lingkungan pondok,” ucap Fuad.

Fuad turut mengatakan bahwa kesehatan adalah hak semua orang, termasuk santri, dan bahwa santri memiliki hak untuk mengakses layanan kesehatan. Tanpa kesehatan, mereka tidak dapat belajar atau mengaji di pesantren.

Pada kesempatan yang sama, Aktivis Jaminan Sosial dan Inisiator UU BPJS, Rieke Diah Pitaloka Intan Purnamasari juga berharap para santri nantinya akan mendapatkan jaminan kesehatan di lingkungan pondok pesantren. Tujuannya untuk mencegah para santri terjangkit penyakit yang dapat menghambat proses belajar.

“Melalui Program JKN harapannya untuk membentuk santri yang sehat. Dengan memberikan akses yang merata ke layanan kesehatan, kita tidak hanya melindungi kesehatan individu, tetapi juga menciptakan dasar yang kuat untuk mewujudkan Indonesia yang semakin sehat secara keseluruhan dan tercapainya Universal Health Coverage (UHC),” terang Rieke.

Sebagai informasi, dalam kegiatan tersebut Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak juga mendeklarasikan berdirinya Asosiasi Pengelola Kesehatan Pesantren sebagai wadah pemeliharaan kesehatan para santri. Deklarasi tersebut disaksikan oleh Ghufron, Rieke, dan perwakilan pesantren di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kerja sama antara BPJS Kesehatan dan Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak disebut menjadi tonggak penting dalam mendukung kesejahteraan para santri di seluruh Indonesia, melalui akses kesehatan yang mudah, cepat, dan setara.

Pada tanggal 18 hingga 19 Oktober 2023 Kementerian Luar Negeri (MOFA) bersama Dewan Urusan Kelautan, dan Pusat Teknologi Penanggulangan Bencana Nasional, serta kantor perwakilan Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan Kedutaan Besar Saint Lucia di Taiwan menyelenggarakan  “Lokakarya Internasional GCTF Langkah Penanganan Bencana Maritim”.
 
Kegiatan ini menghadirkan sekitar 30 pejabat, akademisi, dan pakar di bidang lingkungan laut dan penanggulangan bencana dari 13 negara di kawasan Asia Pasifik dan Karibia, untuk saling berbagi pengalaman dan strategi dalam menghadapi tantangan seperti tsunami dan pencemaran.
 
Acara ini merupakan kelanjutan dari kegiatan GCTF bertema “Samudra yang Berkelanjutan” di Tokyo, Jepang pada tahun 2022. Acara ini membahas isu seputar bencana laut yang disebabkan oleh faktor alam dan manusia, untuk memperlihatkan upaya dan komitmen Taiwan dan negara-negara mitra GCTF dalam mendorong keamanan dan lingkungan laut yang berkelanjutan.
 
Lokakarya kali ini dihadiri oleh sekitar 80 peserta, antara lain diplomat kantor perwakilan negara-negara sahabat di Taiwan, dan pakar serta ilmuwan dari bidang terkait. Pada tanggal 19 Oktober para peserta diundang untuk berkunjung ke Keelung untuk melihat kapal patroli laut Taiwan, Kapal Chiayi, dan Museum Sains dan Teknologi Kelautan Nasional.
 
GCTF, yang didirikan oleh Taiwan, Amerika Serikat, Jepang, dan Australia pada bulan Juni 2015, telah menjadi platform kerja sama penting bagi keempat negara tersebut dalam diskusi mengenai masalah global yang menjadi perhatian bersama di tingkat regional.
 
Hingga saat ini, GCTF telah mengadakan 64 lokakarya baik di Taiwan maupun di luar negeri, secara tatap muka atau secara online, dengan lebih dari 7.000 peserta dari 127 negara atau wilayah.
 
Seiring dengan bertambahnya partisipasi negara sehaluan, GCTF akan terus meningkatkan perannya sebagai platform internasional yang mendukung kerja sama, serta memperlihatkan kemampuan dan kesediaan Taiwan dalam menghadapi masalah dan tantangan global.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menegaskan bahwa dampakperubahan iklim berpotensi menciptakan ketidakadilan iklim, terutama bagi negara-negara yang kurang berkembang dan berpendapatan rendah dibanding negara maju.

Dwikorita dalam keterangannya disiarkan di Jakarta, Ahad (22/10/2023), menyampaikan bahwa dampak perubahan iklim dirasakan oleh seluruh negara tanpa terkecuali, seperti fenomena El Nino dan La Nina yang memicu terjadinya bencana hidrometeorologi.

Menurut dia tidak jarang dalam satu negara bisa mengalami bencana banjir namun disaat bersamaan juga mengalami kekeringan. Akibatnya kondisi ini membuat banyak orang menjadi hidup menderita.

Dalam laporan World Meteorogical Organization (WMO) ditegaskan bahwa laju perubahan iklim di dunia mengganggu seluruh sektor kehidupan utamanya adalah perekonomian sebuah negara. Negara maju misalnya bisa mengalami 60 persen dari jumlah kejadian bencananya terkait cuaca, tapi umumnya hanya 0,1 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB).

Namun, kondisi parah terpotret di negara berkembang yang terdampak 7 persen dari bencana global namun menyebabkan kerugian 5-30 persen dari PDB. Sementara negara kepulauan kecil 20 persen dari bencana global menyebabkan kerugian hingga 5 persen dari PDB dan di beberapa kasus bisa melebihi 100 persen.

“Kami melihat bahwa cuaca ekstrem, iklim, dan peristiwa terkait air menyebabkan 11.778 kejadian bencana yang dilaporkan antara tahun 1970-2021,” ujarnya.

Kondisi tersebut, menurut Dwikorita adalah masalah yang sangat serius dan menunjukkan ketidakadilan atau tidak adanya kapasitas yang sama di antarnegara.

“Ketidakadilan iklim, dilihat dari di mana wilayah yang paling tidak berkembang akan menjadi wilayah yang paling menderita dari dampak perubahan iklim saat ini,” ujar dia.

Atas dasar itu, melalui lokakarya internasional bertajuk ‘International Workshop on Climate Variabillty and Climate Services’ pada 16-19 Oktober 2023 di Bali, Dwikorita mengatakan hal tersebut sebagai satu upaya bagaimana menutup kesenjangan ketidakadilan iklim.

Para peserta dapat memahami lebih jauh tentang variabilitas iklim, dampaknya, dan bagaimana memberdayakan badan meteorologi untuk memberikan layanan iklim yang lebih akurat, tepat waktu, dan bermakna.

“Hal ini tidak hanya mencakup mengenali tantangan tetapi juga mengidentifikasi potensi keuntungan dalam menghadapi variabilitas iklim dan memanfaatkan jasa layanan iklim dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat dan lingkungan,” kata Dwikorita.

Dwikorita berharap lokakarya ini memberikan banyak manfaat terutama untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan wawasan mengenai topik-topik spesifik seperti ilmu dasar ENSO dan IOD, El Nino 2023, dan dampak kekeringan terhadap sektor dan layanan iklim sektoral.

Lokakarya dibagi menjadi empat sesi. Pada sesi pertama membahas tentang fenomena El Nino Southern Oscillation, sesi kedua mengenai dampaknya terhadap kekeringan, sesi ketiga membahas dampak kekeringan terhadap beberapa sektor strategis/penting, dan sesi keempat menyoroti beberapa layanan iklim untuk sektor-sektor tersebut, namun dari sudut pandang pengguna.

Sedikitnya tujuh desa di empat kecamatan Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur dilaporkan mengalami krisis air bersih parah sebagai dampak kemarau panjang yang dialami daerah ini sejak Maret 2023.

“Jumlahnya bisa jadi terus bertambah, mengingat prediksi kemarau masih panjang,” kata Robinson Nadeak Kepala Pelaksana BPBD Tulungagung di Tulungagung, Sabtu (21/10/2023).

Data daerah terdampak yang dikumpulkan Pusdalops hari ini mengacu permintaan bantuan air bersih dari desa-desa yang mengalami krisis air bersih.

BPBD Tulungagung juga sudah melakukan respons cepat, yakni dengan mengirimkan truk-truk tangki berisi air bersih ke lingkungan warga yang kekurangan pasokan air untuk kebutuhan sehari-hari, terutama untuk memasak, kebutuhan minum maupun MCK.

“Tiap hari rerata 1-2 tangki air bersih didistribusikan oleh BPBD,” ujar Robinson seperti dilaporkan Antara.

Ditanya perbandingan dengan tahun lalu, Robinson mengatakan bencana kekeringan di Tulungagung lebih parah tahun ini.

Sebab, pada tahun 2022, wilayah Tulungagung cenderung mengalami kemarau basah, sehingga tidak terjadi kekeringan di Tulungagung.

“Sekarang dengan El Nino agak ekstrem,” katanya.

Selain mengandalkan anggaran dari daerah, untuk penanggulangan bencana pihaknya juga meminta bantuan dari Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat.

Desa yang kekeringan antara lain terdapat di Kecamatan Kalidawir, yaitu Desa Banyu Urip, Desa Kali Batur, Desa Winong, dan Desa Rejosari.

Desa/Kecamatan Besuki, Desa Pelem, Kecamatan Campur Darat dan Desa Tenggarejo, Kecamatan Tanggunggunung.(ant/iss)

Bisnis.com, JAKARTA – Lima badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut situasi kemanusiaan di Gaza sudah memasuki bencana besar. 

Mereka pun menyerukan lebih banyak bantuan internasional ketika kondisi di wilayah pesisir yang padat penduduknya itu kian memburuk.

Melansir CNA, pernyataan PBB muncul di saat Israel mengatakan akan meningkatkan serangannya ke Jalur Gaza untuk meningkatkan tekanan terhadap Hamas. 

Lebih lanjut, para perwira seniornya memperingatkan bahwa pasukannya akan bersiap memasuki wilayah Palestina yang terkepung.

Sejak serangan kejutan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober lalu yang menewaskan 1.400 orang, Israel telah melancarkan pemboman udara dan darat yang menghancurkan Gaza. Pihak berwenang Hamas mengatakan 4.385 orang telah tewas.

Pernyataan badan-badan PBB tersebut muncul di saat truk-truk pertolongan pertama tiba di Gaza dari Mesir pada Sabtu (21/10/2023). 

“Lebih dari 1,6 juta orang di Gaza sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan,” kata pernyataan berbagai lembaga termasuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan UNICEF. 

Berbagai lembaga itu menyatakan bahwa anak-anak, wanita hamil dan orang lanjut usia masih menjadi kelompok yang paling rentan. Hampir separuh penduduk Gaza adalah anak-anak. 

“Gaza berada dalam situasi kemanusiaan yang menyedihkan sebelum terjadinya permusuhan terbaru. Sekarang ini merupakan bencana besar. Dunia harus berbuat lebih banyak,” ucapnya. 

Perlu diketahui, tiga lembaga lain yang menandatangani pernyataan tersebut adalah Program Pangan Dunia, badan pembangunan UNDP dan UNFPA.

Bündnis Entwicklung Hilft bersama Institute for International Law of Peace and Armed Conflict (IFHV) of the Ruhr-University Bochum merilis laporan bertajuk World Risk Report 2022. Riset ini menilai tingkat risiko bencana di sejumlah negara di dunia.

Penliaian berbasis lima indikator yang terdiri dari paparan (exposure), kerentanan, kerawanan, kurangnya kapasitas penanganan, dan minimnya kemampuan adaptasi terhadap bencana. 

Dari 193 negara yang dinilai, Indonesia tercatat sebagai negara kedua yang paling berisiko terkena bencana di dunia. Skor World Risk Index (WRI) yang dikantongi sebesar 43,50 poin dari 100 poin. Semakin tinggi skor WRI, maka semakin berisiko terhadap bencana. 

Sementara, peringkat pertama negara yang paling berisiko terkena bencana adalah Filipina yang meraih skor indeks sebesar 46,86 poin.

Di bawah Indonesia atau peringkat ketiga ada India dengan torehan skor 41,52 poin.

Di samping itu, negara dengan skor WRI teredah adalah Andorra, yakni 0,22 poin pada 2022. Negara kecil di Eropa ini dinilai paling aman dari ancaman bencana. 

Berikut daftar 10 negara paling rawan terkena bencana menurut World Risk Index 2022:

1. Filipina: 46,86 poin
2. Indonesia: 43,50 poin
3. India: 41,52 poin
4. Meksiko: 38,17 poin
5. Kolombia: 37,64 poin
6. Myanmar: 36,16 poin
7. Mozambik: 34,61 poin
8. Rusia: 28,20 poin
9. Bangladesh: 27,29 poin
10. Tiongkok: 27,10 poin

Trenggalek, Jawa Timur (ANTARA) – Badan Pengendali Bencana Daerah (BPBD) Trenggalek, Jawa Timur (Jatim), mengonfirmasi wilayah terdampak bencana kekeringan di kabupaten tersebut hingga pertengahan Oktober ini meluas di 17 desa/kelurahan pada 10 kecamatan.

Hal itu mengacu pada  pemantauan lapangan dan data penambahan desa yang mengajukan permintaan bantuan air bersih.

“Awal Oktober lalu jumlah desa yang terdampak tercatat ada 11 desa/kelurahan pada tujuh kecamatan. Saat ini permintaan air bersih naik menjadi 17 desa/kelurahan di 10 kecamatan,” kata Kepala pelaksana BPBD Trenggalek Traidi Atmono di Trenggalek, Kamis.

Bertambahnya jumlah warga terdampak itu, kata dia, karena kekeringan di Bumi Menak Sopal saat ini terus meluas.

Berdasar data wilayah per desa itu, BPBD Trenggalek mencatat ada 7.845 warga dari 2.468 Kepala Keluarga (KK) yang terdampak langsung dan mengalami krisis air bersih.

Untuk menanggulangi hal itu, pihaknya bersama dengan stakeholder lainnya berjibaku menggelontorkan air bersih ke daerah terdampak kekeringan.

Trenggalek, kata dia, mengalami kekeringan meteorologi kategori Awas yang membuat sumur-sumur air warga mengering. Hingga saat ini ada sebanyak 163 tangki berisi air bersih yang sudah digelontorkan.

“Kemudian upaya penanganan bersama, ada sebanyak 42 tandon, 335 jeriken, dan 26 terpal yang sudah didistribusikan ke masyarakat,” katanya.

Selain itu pemerintah daerah (pemda) tengah mengusulkan bantuan pembuatan sumur bor kepada BNPB melalui Pemprov Jatim dengan estimasi anggaran mencapai lebih dari Rp8 miliar.

“Berkaca pada dampak kekeringan 2019 lalu, titik sumur bor itu direncanakan ada di 66 desa,” katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi akan terjadi peningkatan bencana ekstrem dalam 10 tahun mendatang, jika transisi energi tidak dilakukan secara masif. Bencana ekstrem yang kemungkinan terjadi di antaranya suhu semakin memanas, hujan ekstrem, banjir dan longsor, El Nino, La Nina, hingga kekeringan ekstrem.

“Selain itu, akan terjadi juga perubahan curah hujan yang bervariasi di masing-masing lokasi. Lalu akan terjadi kenaikan muka air laut yang akan meningkatkan bencana rob khususnya di pesisir,” kata Kepala Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, saat dihubungi Republika, Rabu (18/10/2023).

Hingga saat ini, bauran energi primer di Indonesia memang masih didominasi oleh sumber energi fosil. Menurut data Kementerian ESDM tahun 2022, penggunaan sumber energi fosil yaitu sekitar 87,7 persen, sementara energi baru terbarukan (EBT) masih berkisar 12,30 persen.

Ardhasena menjelaskan, suhu permukaan akan terus meningkat jika tidak ada perubahan atau transisi energi ke sumber yang lebih hijau. Pasalnya, transisi energi ke sumber yang lebih hijau merupakan bagian dari adaptasi atau mitigasi perubahan iklim.

Ardhasena menjelaskan, transisi energi sangat berpengaruh pada pola cuaca di Indonesia. Penggunaan sumber energi hijau secara menyeluruh akan mengurangi penggunaan energi berbahan bakar fosil sehingga emisi gas rumah kaca (GRK) yang dihasilkan dari penggunaan energi berbahan bakar fosil akan berkurang.

Berkurangnya emisi GRK secara menyeluruh akan mengurangi peningkatan suhu udara global akibat pemanasan global. Sebagai contoh, telah terjadi kenaikan rata-rata 0,3 derajat celcius dalam rentang 2000-2023 yang disebabkan oleh emisi gas rumah kaca (CO2) dari bahan bakar energi fosil seperti batubara, minyak bumi dan sejenisnya.

Pengukuran GRK khususnya CO2 oleh BMKG juga terus menunjukkan tren yang meningkat. Contohnya pengamatan selama kurun waktu Mei 2020-2022 di tiga lokasi yaitu kawasan hutan Bukit Kototabang (3,12 ppm), Palu (2,2 ppm), dan Sorong (1,8 ppm) yang secara umum mengalami kenaikan setiap tahunnya.

“Memang transisi energi memerlukan waktu yang tidak singkat. Tapi yang pasti, transisi energi yang dilakukan secara menyeluruh dan global akan mengurangi emisi GRK yang tiap tahun terus meningkat,” tegas Ardhasena.