Lolos Skrining Uji Klinis Vaksin Covid-19, Ridwan Kamil Disuntik Pertama Besok

TEMPO.CO, Bandung – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan sudah mendapatkan hasil skrining dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai relawan uji klinis vaksin Covid-19. Dia terdaftar di antara dua ribuan relawan untuk uji klinis vaksin yang dikembangkan Sinovac Biotech, perusahaan farmasi asal Cina, di Kota Bandung.

Uji klinis itu dilakukan PT Bio Farma yang kemudian menggandeng Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. “Tadi saya dilaporkan, saya negatif Covid-19, Alhamdulillah, sehingga besok saya lolos untuk melakukan penyuntikan pertama di Puskesmas Garuda,” kata dia, di Bandung, Kamis 27 Agustus 2020.

Ridwan Kamil mengatakan, pemberian vaksin akan dilakukan 2 kali. Besok, Jumat, 28 Agustus 2020, penyuntikan pertama, dan 14 hari lagi penyuntikan kedua. Dari dua kali penyuntikan itu kemudian akan dilakukan pemeriksaan darah.

“Dicek apakah imunitas saya naik 90 persen. Kalau betul berhasil, berarti tujuan tercapai. Sehingga bisa menjadi bukti, mulailah diproduksi vaksin di Bio Farma,” kata dia yang memiliki nomor urut 1 untuk vaksinasi besok.

Ridwan Kamil menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai tahapan awal untuk mengikuti uji klinis vaksin itu di Puskesmas Garuda, Selasa lalu. Ikut melakukan bersamanya adalah Kapolda Inspektur Jenderal Rudy Suifahriadi, Pangdam III/Siliwangi Mayor Jenderal TNI Nugroho Budi Wiryanto, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Ade Eddy Adhyaksa, serta empat anggota masyarakat lain.

“Dalam kunjungan pertama ini, prosedurnya adalah utamanya pemeriksaan kesehatan untuk memastikan bahwa kami bisa lolos masuk ke tahap kedua, atau istilahnya di phase 1, yang akan dilaksanakan 3 hari dari sekarang,” kata Ridwan Kamil, dalam konferensi pers, Selasa.

Ridwan Kamil mengaku sengaja memilih lokasi puskesmas tersebut untuk menunjukkan dirinya tidak berbeda dengan masyarakat lain yang menjadi relawan dalam uji klinis tersebut. “Kami ingin menunjukkan bahwa menangani pandemi ini butuh kebersamaan. Kebersamaan dan kekompakan adalah kunci kemenangan, dan kami bersama masyarakat. Makanya kami pilih tempat pengetesan di Puskesmas,” kata dia.

Seperti relawan lainnya, Ridwan Kamil mendapat penjelasan seputar uji klinis dari tim bentukan Fakultas Kedokteran Univerisitas Padjadjaran. Total akan ada 5 kali kunjungan ke Puskesmas Garuda yang wajib di ikuti oleh Ridwan Kamil dalam 6 bulan masa uji klinis vaksin Covid-19 berlangsung. Kunjungan pertama Selasa itu dinamai Phase 0 atau P0.

“Selama P0 ini, atau kunjungan pertama, kami di cek kondisi kesehatan. Dari mulai tinggi badan, berat badan, wawancara riwayat kesehatan, kemudian pengecekan oleh stetoskop tubuh kami khususnya di wilayah dada untuk memastikan kondisi awal memungkinkan,” kata Ridwan Kamil menerangkan.

Relawan uji klinis lainnya juga menjalani tes usap, atau swab PCR untuk memastikan tidak terpapar virus corona. Seluruh relawan juga menandatangani surat perjanjian untuk suka-rela mengikuti seluruh proses tahapan uji klinis.

“Sudah lebih dari 2 ribuan yang mendaftarkan diri sebagai relawan, tapi hanya akan dipilih 1.620 (orang) sesuai kriteria. Karena dalam perjalanan mungkin nanti ada 1-2 yang tidak lanjut karena satu dan lain hal,” kata Ridwan Kamil menuturkan ulang penjelasan yang diterima.

Ridwan Kamil mengatakan, dirinya sengaja bersama pejabat Forkominda mengikuti uji klinis vaksin Covid-19 tersebut untuk meyakinkan masyarakat, sekaligus menepis tudingan miring atas vaksin tersebut. Ridwan Kamil optimistis dengan vaksin Covid-19 Sinovac yang dinilainya lebih menguntungkan karena proses produksinya nanti akan melibatkan Bio Farma.

“Harapan saya ke masyarakat, tolong percaya, tolong yakin bahwa ini proses yang paling baik, dan Insya Allah paling murah dibanding proses lain karena diproduksi oleh industri yang ada di Jawa Barat sendiri,” kata Ridwan Kamil.

Karyawan Starbucks Korea Selatan Tidak Tertular Covid-19, Bukti Masker Lindungi dari Virus Corona

KOMPAS.com – Puluhan pengunjung gerai kopi Starbucks di Korea Selatan terinfeksi Covid-19 dari seorang wanita.

Dilaporkan Bloomberg, Selasa (25/8/2020), wanita dengan virus corona sedang mengunjungi kafe Starbucks yang berada di utara kota Seoul.

Setelah beberapa hari, lebih dari 20 orang pengunjung yang mengunjungi kafe tersebut di hari yang sama dinyatakan positif Covid-19.

Uniknya, seluruh karyawan kafe tersebut tak tertular virus corona yang sedikitnya menyebabkan 27 pengunjung positif Covid-19.

Diketahui para karyawan kafe tersebut tetap mengenakan masker, sehingga mereka lolos dari penularan virus yang telah menyebabkan lebih dari 18.700 orang di Korea Selatan terinfeksi SARS-CoV-2.

Sebelumnya, pada 8 Agustus lalu, di kota Paju, Korea Selatan, juga dilaporkan penyebaran virus corona baru SARS-CoV-2 begitu cepat di ruang tertutup.

Bukti manfaat penggunaan masker wajah maupun masker non-medis lainnya di kalangan otoritas kesehatan masih saja terus terjadi.

Penyebaran virus corona yang menginfeksi 27 orang di kafe Starbucks di Korea Selatan telah menunjukkan bukti yang nyata.

Di mana orang-orang di dalam kafe ber-AC saling terhubung, kemudian tertular virus hanya dari seorang yang positif memiliki SARS-CoV-2.

Bukti telah menunjukkan lagi bahwa penggunaan masker sangatlah penting untuk melindungi mereka dan mengurangi potensi penyebaran virus penyebab Covid-19.

“Kejadian ini bicara banyak tentang peran penting masker. Masker mungkin tidak memberikan perlindungan 100 persen, tetapi tidak ada yang seefektif itu,” kata Ma Sang Hyuk, dokter penyakit menular anak di Changwon Fatima Hospital, Korea Selatan.

Pejabat setempat berasumsi bahwa sebagian besar pelanggan tidak konsisten saat memakai masker, ketika mereka makan dan minum di gerai kopi tersebut.

“Virus dapat menyebar di mana orang tidak memakai masker saat makan atau minum, seperti yang terjadi di Starbucks di Paju,” kata Jung Eun-kyeong, kepala Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) Korea.

Saran penggunaan masker di tempat umum

Organisasi Kesehatan Dunia ( WHO) sendiri juga telah menyarankan penggunaan masker untuk melindungi dari Covid-19, agar dikenakan saat berada di tempat umum.

Seperti dikutip dari BBC, penggunaan masker non-medis sangat penting, ketika jarak sosial tidak memungkinkan membantu menghentikan penyebaran virus SARS-CoV-2.

Masker dapat membantu mencegah droplet atau tetesan dari orang yang mungkin memiliki virus, saat mereka batuk, berbicara maupun bersin.

Direktur Jenderal WHO Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan pemerintah harus mendorong masyarakat untuk memakai masker, saat berada di tempat umum seperti transportasi umum, toko, atau lingkungan terbatas dan ramai lainnya.

Dr Maria Van Kerkhove, kepala ahli teknis WHO untuk Covid-19 merekomendasikan agar orang-orang memakai masker kain atau masker non-medis.

“Masker kain harus terdiri dari setidaknya tiga lapisan bahan yang berbeda, agar efektif,” kata WHO.

Kluster Covid-19 di Starbucks sedikitnya menyebabkan sekitar tiga lusin lebih kasus di luar keda kopi pada 24 Agustus lalu.

Sedikitnya ada 3.000 kasus baru yang muncul dan mendorong pemerintah Korea Selatan untuk memperketat peraturan jarak fisik (physical distancing).

Selain gerai kopi Starbucks, beberapa hot spot virus corona juga bermunculan di wilayah metropolitan Seoul, dan otoritas setempat mewajibkan semua warganya untuk mengenakan masker, baik di luar atau di dalam ruangan.

Happy Hypoxia Syndrome, Gejala ‘Tersembunyi’ Covid-19

Jakarta, CNN Indonesia — Sesak napas menjadi salah satu gejala Covid-19. Namun, sebuah studi menemukan, pasien yang dinyatakan positif Covid-19 bisa mengalami happy hypoxia syndrome. Nama terakhir merupakan kondisi saat seseorang tak mengalami kesulitan bernapas meski kadar oksigen dalam tubuh sangat rendah.

“Kondisi ini sangat membingungkan bagi dokter karena sangat bertentangan dengan konsep biologi dasar,” ujar penulis studi penelitian Martin J Tobin yang merupakan dokter spesialis paru, mengutip Science Direct.

Dalam beberapa kasus, lanjut Tobin, pasien malah terasa nyaman, tidak terganggu sama sekali, bahkan bisa beraktivitas. Padahal, dalam tingkatan yang parah, kondisi tersebut bisa mengancam nyawa.

Studi yang diterbitkan dalam American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine ini melibatkan 16 pasien Covid-19 dengan kadar oksigen yang sangat rendah, tapi tanpa sesak napas.

“Saat kadar oksigen turun, otak [pasien Covid-19] tidak merespons sampai oksigen turun ke tingkat yang sangat rendah, di mana pasien biasanya akan merasakan sesak napas,” kata Tobin.

Happy hypoxia syndrome dikenal juga dengan istilah ‘silent hypoxemia’. Hipoksemia sendiri didefinisikan sebagai penurunan kadar oksigen dalam darah. Saat oksigen mulai berkurang, seseorang umumnya akan mengalami sesak napas. Pada tingkat terendah, kondisi tersebut bisa mengancam nyawa.

Covid-19 merupakan penyakit yang menyerang saluran pernapasan. Pada kasus yang parah, infeksi ini bisa mengurangi jumlah oksigen yang dapat diserap paru-paru. Tingkat oksigen dalam darah yang sangat rendah ditemukan pada beberapa pasien Covid-19.

Mengutip Healthline, hipoksemia umumnya dapat disebabkan oleh berbagai kondisi pernapasan seperti asma, pneumonia, dan penyakit paru obstruktif kronis (PPOK).

Hipoksemia juga terkadang dapat terjadi pada bayi baru lahir dengan kelainan atau penyakit jantung bawaan. Bayi prematur juga rentan mengalami hipoksemia.

Orang yang mengalami hipoksemia umumnya akan menunjukkan beberapa gejala seperti sesak napas, batuk atau mengi, sakit kepala, detak jantung cepat, merasa bingung, serta warna biru pada kulit, bibir, dan kuku.

DIY Akan Tutup Posko Dukungan Gugus Tugas COVID-19

SuaraJogja.id – Pemda DIY akan menutup Posko Dukungan Gugus Tugas COVID-19 DIY. Pembubaran posko di tingkat DIY, beranggotakan para relawan yang biasanya ikut memakamkan jenazah pasien COVID-19 ini, rencananya mulai diberlakukan pada September 2020 mendatang.

Kebijakan tersebut diberlakukan dari hasil evaluasi penanangan COVID-19 di DIY, termasuk dalam menyiapkan regulasi dan kebijakan terkait revisi kelima Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 ( COVID-19) tentang pemakaman jenazah pasien COVID-19.

“Setelah konsolidasi beberapa waktu terakhir, kita perlu memgantisipasi hal hal yang lain terkait ketugasan di BPBD, maka saatnya dikembalikan ke fungsinya,” ungkap Wakil Ketua Sekretariat Gugus Tugas Penanganan COVID-19 di DIY Biwara Yuswantana di Pesonna Tugu Yogyakarta, Selasa (25/8/2020).

Menurut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY tersebut, posko pendukung tersebut sudah dibuka selama enam bulan terakhir sejak Maret 2020, saat kasus positif COVID-19 mulai terkonfirmasi muncul di DIY.

Posko tersebut dibuka atas peran para relawan, SAR, TRC, MDMC, dan lainnya yang menjadi bagian dari sekretariat gugus tugas Pemda DIY, yang kemudian berubah menjadi posko terpadu.

Posko pendukung tersebut awalnya berperan melakukan penyemprotan disinfektan ke masyarakat.

Kinerja mereka bertambah memakamkan jenazah seiring adanya pasien COVID-19 yang meninggal dunia karena banyak masyarakat yang belum memahami protokol pemakaman pasien COVID-19.

Untuk itu setelah ditutup, tugas dan fungsi posko nantinya akan diserahkan ke masing-masing lembaga, termasuk gugus tugas di masing-masing kabupaten/kota.

Rumah sakit, dinas kesehatan, dan gugus tugas di tingkat kabupaten hingga desa yang bertugas melakukan pengantaran dan pemakaman jenazah pasien COVID-19.

“Provinsi akan memastikan segala situasi berjalan dengan baik melalui supervisi dan cipta kondisi dalam konteks penanganan [COVID-19] yang komprehensif. Jadi kita akan kembali ke [fungsi] reguler seperti biasanya. Tentu apabila ada celah dan kendala maka gugus tugas akan menangani itu,” tandansya.

Biwara menambahkan, meski posko pendukung ditutup, para relawan tetap bisa ikut berperan menangani COVID-19 maupun bencana lain di gugus tugas tingkat kabupaten/kota hingga ke level desa.

Apalagi, masih ada potensi bencana yang terjadi di DIY selain pandemi COVID-19, seperti kekeringan dan banjir.

Selain itu, saat ini sudah mulai ada permintaan penanganan kekeringan di tingkat masyarakat.

Karenanya, dibutuhkan koordinasi semua pihak untuk mulai mengantisipasi potensi-potensi bencana yang terjadi di DIY.

“Relawan juga punya tugas lain seperti penanganan kekeringan atau secara periodik menghadapi musim hujan,” imbuhnya.

Pemberian Vaksin Covid-19 Disiapkan Gratis dan Berbayar, Ini Penjelasan Erick Thohir

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Erick Thohir mengatakan, pemerintah telah menyiapkan rencanan program pemberian vaksin Covid-19 pada 2021.

Ia menjelaskan, pemerintah akan menyelenggarakan vaksin gratis menggunakan data BPJS Kesehatan.

“Vaksin bantuan pemerintah di mana melalui budget APBN dan data BPJS Kesehatan, nanti ada istilahnya vaksin gratis secara massal yang diharapkan di awal tahun depan (2021),” kata Erick dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Kamis (27/8/2020).

Namun, Erick mengatakan, vaksin subsidi pemerintah tidak tersedia untuk semua masyarakat. Sebab, saat ini kondisi keuangan negara disebut terus mengalami penurunan.

Masyarakat yang terdata di BPJS Kesehatan pun tidak seluruhnya mendapatkan layanan vaksin gratis.

“Kami mengusulkan bila memungkinan untuk masyarakat bisa membayar vaksin mandiri untuk yang mampu,” ujar Erick.

“Jadi yang terdata di BPJS Kesehatan, tapi dengan tingkat daya beli berapa harus mandiri. Ini upaya kita juga untuk menekan upaya cashflow pemerintah,” tuturnya.

Ia menjelaskan, saat ini pemerintah telah menjalin kerja sama dengan perusahaan asal Uni Emirat Arab (UEA), G42 dan perusahaan asal China, Sinovac dalam pengembangan vaksin Covid-19.

Menurut Erick, Indonesia bisa mendapatkan 30 juta vaksin yang bisa diberikan untuk 15 juta orang di akhir tahun 2020.

Sementara itu, pemerintah masih terus menyusun kesepakatan kerja sama pengadaan vaksin untuk 2021.

“Untuk tahun 2021 sendiri, total komitmen ini kita masih meng-arrange, ada yang 290 juta sampai 340 juta,” ucapnya.

Erick melanjutkan, vaksin Covid-19 yang dikembangkan G42 dan Sinovac diberikan sebanyak dua kali untuk satu orang.

Vaksin diberikan dalam jeda waktu dua minggu. Vaksin Covid-19 yang dikembangkan saat ini masih bersifat jangka pendek.

“Kami tekankan ada dua kali dosis penyuntikan dengan jeda dua minggu. Sebagai catatan, vaksin untuk Covid-19 yang ditemukan hari ini jangkanya masih enam bulan sampai dua tahun,” ujar Erick.

Dia mengatakan, uji klinis vaksin Covid-19 ini masih terus dilakukan.

Sinovac saat ini tengah melakukan uji klinis tahap tiga di Indonesia, Bangladesh, Arab Saudi, dan Turki. Di Indonesia, Sinovac bekerja sama dengan PT Bio Farma.

Sementara itu, G42 melakukan uji klinis sendiri di UEA. Erick menjelaskan, Indonesia mengirim tim ke UEA utnuk memantau uji klinis tersebut. G42 diketahui bekerja sama dengan PT Kimia Farma.

Erick pun menegaskan, pemerintah terus berupaya menjalin kerja sama dengan berbagai negara lainnya untuk mengembangkan vaksin Covid-19.

Selain itu, pemerintah tetap berusaha agar Indonesia dapat menemukan vaksin secara mandiri.

“Kita harapkan kita juga bisa menemukan vaksin Merah Putih sendiri. Karena dari pengalaman kita jg punya kapasitas itu. Tapi karena ini penyakit baru ktita belum bisa mendapatkan teknologi yang disampaikan,” kata dia.

Vaksin Covid-19 Moderna Sukses Hasilkan Antibodi, Harganya?

A sign marks an entrance to a Moderna, Inc., building, Monday, May 18, 2020, in Cambridge, Mass. Moderna announced Monday, May 18, 2020, that an experimental vaccine against the coronavirus showed encouraging results in very early testing, triggering hoped-for immune responses in eight healthy, middle-aged volunteers.(AP Photo/Bill Sikes)

Jakarta, CNBC Indonesia – Moderna mengumumkan hasil uji klinis vaksin Covid-19 yang diujicobakan kepada orang tua dan lansia sukses hasilkan antibodi penawar. Lantas bila dijual berapa harga vaksin ini?

Vaksin ini sukses hasilkan antibodi setelah dilakukan uji kepada 10 orang berusia 56 tahun hingga 70 tahun serta 10 orang yang berusia 71 tahun ke atas. Vaksin ini juga tidak menunjukkan efek samping yang membahayakan.

Beberapa pasien cuma melaporkan kelelahan, menggigil, sakit kepala dan nyeri di tempat suntikan. Sebagian besar gejala hilang dalam dua hari, ujar Moderna seperti dikutip dari CNBC International, Kamis (27/8/2020).

 

Pada uji klinis sebelumnya, vaksin Covid-19 buatan Moderna juga sukses menciptakan antibodi pada mereka yang berusia 18 tahun hingga 56 orang. Tidak ditemukan juga efek samping yang membahayakan pada relawan.

Nah, jika dipasarkan berapa harga vaksin Moderna? CEO Moderna Stephane Bancel mengatakan vaksin ini dijual dengan harga US$32 hingga US$37 per dosis pada sebagian orang. Bila dirupiahkan harganya setara Rp 468 ribu per dosis.

Banyak para ahli memprediksi butuh 2 dosis sekali suntik agar tubuh kebal terhadap virus corona. Jadi kemungkinan dibutuhkan dana Rp 936 ribu per orang.

Stephane Bancel mengungkapkan selama pandemi, vaksin mRNA buatan Moderna akan dijual di bawah nilai wajarnya. Namun setelah pandemi berakhir harganya akan mengikuti harga pasar dan disesuaikan harga vaksin komersial lainnya.

“Kami akan bekerja dengan pasar,” ujarnya kepada CNBC International.

7 Nakes Terpapar Covid-19, RS Pratama Yogya Berhentikan Sementara Layanan IGD

TRIBUNJOGJA.COM – Layanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) di RS Pratama Kota Yogyakarta dihentikan sampai dengan 30 Agustus setelah tujuh tenaga medisnya terpapar Covid-19.

Ketujuhnya didapat dari hasil tracing terhadap dua orang karyawan yang lebih dulu dinyatakan positif.

Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi mengatakan, tujuh orang tersebut masing-masing berstatus dokter (2), perawat (4) dan tenaga rekam medis (1).

Sampai sejauh ini, seluruhnya masih menjalani perawatan intensif di RS Pratama Yogyakarta.

“Semuanya dirawat di rumah sakit, karena menunjukkan gejala ya, meski beberapa gejalanya hanya ringan saja,” katanya, saat dikonfirmasi Rabu (26/8/2020).

Heroe berujar, kasus muncul setelah pihaknya melakukan tracing terhadap dua karyawan yang lebih dulu dinyatakan positif.

Total terdapat 103 orang, meliputi pegawai maupun tenaga kesehatan, yang mengikuti swab test masal.

Dari jumlah tersebut, didapat tujuh orang yang tertular.

Dengan adanya kasus anyar ini, Pemkot pun mengalihkan pelayanan IGD RS Pratama, menuju RSUD Kota Yogyakarta, untuk keperluan sterilisasi menyeluruh, atau disinfektisasi selama dua hari ke depan.

Ia mengatakan, instalasi baru beroperasi lagi mulai 30 Agustus mendatang.

“Sembari menunggu hasil tracing dan swab test terhadap pegawai dan nakes yang sampai saat ini masih terus kita lanjutkan dan semakin diperluas,” tambahnya.

Heroe menjelaskan, perluasan tersebut dilakukan dengan menambah jangkauan tracing terhadap para pengunjung RS Pratama, terutama pasien IGD, sejak 5 Agustus silam.

Pihaknya pun bakal mengundang beberapa orang yang masuk dalam data, untuk ditelusuri lebih lanjut.

“Terutama yang merasakan gejala, harus segera periksa. Kalau tanpa gejala pun harus isolasi mandiri. Kita hitung hari-hari yang berpotensi kapan saja, kita coba hubungi beberapa orang yang perlu tracing, supaya sebarannya dapat terkendali,” tandasnya.

“Selain itu, kita juga melakukan evaluasi terhadap protokol di IGD, karena setiap kasus harus di-review, apakah ada titik lemah, atau kekurangan. Tapi, untuk saat ini kita belum bisa menyimpulkan,” tambah Wakil Wali Kota.

Terpisah, Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Tri Mardoyo memastikan, dua orang karyawan yang lebih dulu dinyatakan positif Covid-19, tidak terpapar dari pasien.

Ia mengatakan, satu di antara dua orang tersebut punya mobilitas tinggi karena berasal dari Karanganyar.

“Jadi, yang bersangkutan memang sering bolak-balik dari Yogyakarta ke Karanganyar, sehingga mungkin dari situ dia tertularnya, bukan dari pasien,” jelas Tri.

Reportase: Hasil Penelitian DAMPAK PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DI KOMUNITAS TERHADAP KUNJUNGAN PASIEN COVID-19 RUMAH SAKIT JABODETABEK dan DIY

zoom psbb

Reportase

Zoom Meeting

Hasil Penelitian

DAMPAK PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DI KOMUNITAS TERHADAP KUNJUNGAN PASIEN COVID-19 RUMAH SAKIT JABODETABEK dan DIY

Yogyakarta, 26 Agustus 2020 | 13.00 – 15.00 WIB


zoom psbb

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Presentase dan pembahasan dampak PSBB di komunitas terhadap kunjungan pasien COVID-19”

Presentasi ini bertujuan untuk menyampaikan update mengenai proses jalannya penelitian dan hasil yang sudah dikumpulkan dan dituliskan dalam pembahasan penelitian, termasuk sejumlah kendalanya. Sesi ini juga membuka masukan dari masyarakat untuk pembahasan yang sudah disajikan tim peneliti dan pengemasan rekomendasi untuk pengambil kebijakan maupun masyarakat. Hasil penelitian dipaparkan oleh Gde Yulian Yogadhita, M.Epid, Apt dan dibahas oleh dr. Pandu Riono dan Dr. dr. Darwito, Sp.B(K)Onk. Terdapat sebanyak 72 akun yang bergabung dalam zoom ini.

Sesi 1 : Pemaparan Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini diperoleh produk hukum/kebijakan penanganan COVID-19 sebanyak 241 kebijakan dimana 100 diantaranya tentang kebijakan pembatasan sosial. Terdapat 12 kebijakan di D.I. Yogyakarta yang secara tidak langsung membatasi aktivitas masyarakat. Ada 48 kebijakan pencegahan dan penanganan COVID-19 di DKI Jakarta, dimana 21 kebijakan tersebut secara tidak langsung mengatur mengenai pembatasan aktivitas masyarakat sebelum & setelah ditetapkan kebijakan PSBB di wilayah Jakarta. Ada sanksi yang diberlakukan dalam penerapan kebijakan PSBB di DKI Jakarta. Selama pemberlakukan kebijakan pembatasan sosial pada Maret – Juli, kunjungan pasien ke rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan penanganan COVID-19 masih meningkat. Namun meskipun demikian kebijakan pembatasan sosial ini mampu menekan kunjungan pasien sehingga tidak terjadi lonjakan. Kondisi ini memberikan waktu bagi pemerintah dan pemerintah daerah untuk meningkatkan surge capacity kapasitas kesehatan. Pemerintah daerah cukup responsive dan kebijakan yang dikeluarkan cukup adaptif. Akan tetapi kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah masih kurang dapat dikomunikasikan oleh perangkat pemerintahan terbawah seperti ketua RT dan RW ke masyarakat.

Sesi Pembahasan

               Pembahas I Dr. dr. Darwito, Sp.B(K)Onk menekankan 2 poin penting yang harus diperbaiki berdasarkan hasil penelitian yaitu pengawal implementasi kebijakan dan sosialisasi kebijakan. Kebijakan pembatasan sosial ini perlu dikawal. Seluruh komponen masyarakat harus bersatu padu dalam menangani COVID-19. Proses penanganan COVID-19 ini juga tergantung oleh masyarakat, rumah sakit sebagai hilir yaitu hanya menerima pasien. Jika masyarakat dari hulu tidak dikawal maka akan semakin banyak yang terkena dampak sehingga kemungkinan rumah sakit semakin penuh dan bisa jadi akan terjadi lonjakan. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kepada masyarakat tanpa dikawal maka akan sia – sia. Siapa yang mengawal peraturan ini? Misalnya yang mengawal pak RT atau Pemda punya aparat khusus. Selanjutnya terkait sosialisi, dengan adanya PSBB mestinya ada dampaknya yaitu yang diharapkan terdapat penurunan kasus. Harus ada sinkronisasi, semua komponen harus terlibat, ini perang semesta.

            Pembahas II dr. Pandu Riono lebih menekankan pembatasan sosial yang bersifat lokal. Dalam UU Karantina salah satunya yang dibahas adalah PSBB. Dampak PSBB ini diharapkan jauh lebih besar berdampak pada non kesehatan. Indikator PSBB ini juga bisa dilihat dari berapa persen masyarakat tinggal di dalam rumah. Dalam 2 minggu saja masyarakat taat tinggal di dalam rumah, akan terlihat tidak terjadi peningkatan kasus. Namun yang menjadi masalah kegiatan keagamaan, pekerjaan, kejenuhan dan faktor lainnya mengakibatkan masyarakat harus keluar rumah. Dampak yang diakibatkan PSBB terhadap sosial ekonomi dan layanan kesehatan lainnya itu besar sekali. PSBB mungkin tidak pilihan untuk Indonesia, namun ada pembatasan sosial yang bersifat lokal. Pandemi ini berlangsung lama, kemungkinan hingga 3 – 4 tahun lagi. Layanan kesehatan publik yang esensial harus dipulihkan dengan cepat. Banyak petugas kesehatan yang masih khawatir. Artinya perlu dilakukan reformasi sistem pelayanan kesehatan untuk 5 tahun ke depan, pelayanan kesehatan masyarakat seperti apa yang harus dilakukan selama pandemi ini. Ini erat hubungannya dengan ketahanan pangan juga.

 

Penutup

Masyarakatlah yang menjadi garda terdepan untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Masyarakat yang dilibatkan sejak awal penanganan COVID-19. Kebijakan pembatasan sosial yang dikeluarkan pemerintah harus dikawal supaya masyarakat paham dan patuh. Perlu diperhatikan juga mengenai koherensi regulasi yang lain, seperti test, lacak dan isolasi (TLI) dan kepatuhan masyarakat menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan (3 M).

 

Reporter : Happy R Pangaribuan

Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM

 

Download Materi

PRESENTASI HASIL PENELITIAN DAMPAK PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DI KOMUNITAS TERHADAP KUNJUNGAN RUMAH SAKIT

PRESENTASI HASIL PENELITIAN

DAMPAK PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DI KOMUNITAS TERHADAP KUNJUNGAN RUMAH SAKIT

 

Rabu, 26 Agustus 2020


Pengantar

Pandemi Covid-19 ini sudah berlangsung lebih dari enam bulan, dan belum ada tanda tanda untuk berkurang, bahkan di Indonesia, jumlah pasien terus bertambah, dan belum ada tanda tanda untuk kurva epidemi turun (Kemenkes RI, 2020a). Pemerintah sudah berupaya sebaik mungkin untuk menerapkan kebijakan kebijakan mitigasi, termasuk diantaranya pembatasan social. Tujuan dari langkah-langkah mitigasi ini adalah untuk mengurangi penularan, sehingga menunda puncak epidemi, mengurangi ukuran puncak epidemi, dan menyebarkan kasus dalam waktu yang lebih lama untuk mengurangi tekanan pada sistem perawatan kesehatan (Ristyawati, 2020). Pro dan kontra mengenai pembatasan sosial ini terjadi di masyarakat, antara memilih untuk tetap tinggal di rumah dan tidak melakukan aktivitas seperti sekolah, bekerja maupun melakukan aktivitas lain di luar rumah seperti waktu normal. Merekomendasikan bahwa orang yang sakit tinggal di rumah mungkin merupakan tindakan jarak sosial yang paling mudah, dan rencana pandemi harus mempertimbangkan bagaimana memungkinkan anak-anak dan karyawan yang sakit tinggal di rumah dari sekolah atau bekerja (Fong et al., 2020). Namun demikian lebih banyak masyarakat memilih untuk tetap melakukan aktivitas di luar rumah, kebanyakan dari masyarakat yang melakukan ini terdesak karena dorongan factor ekonomi, baik karena tempat bekerja tetap meminta mereka untuk masuk, maupun untuk yang berprofesi sebagai wiraswasta aktivitas di luar rumah untuk mencari nafkah, meskipun belum ada kepastian jaminan kesehatan dari pemberi kerja (Rahmatullah, 2020). Sementara itu, juga ada masyarakat yang tetap beraktivitas di luar rumah karena bosan, hal ini dapat dipengaruhi karena kondisi lingkungan di tempat tinggal mereka yang tidak nyaman untuk ditinggali terus menerus dalam jangka waktu yang lama.Himbauan pemerintah agar masyarakat melakukan pembatasan sosial sebagai salah satu intervensi non medis untuk menekan penyebaran virus Mers CoV-2 dan terjangkit Covid-19 menemui tantangan setelah beberapa minggu, selain karena sebab sebab di atas juga karena masyarakat perlu untuk memenuhi kebutuhan primer bahkan sekunder yang sulit untuk difasilitasi secara daring seperti berbelanja kebutuhan pokok di pasar atau pusat perbelanjaan dan pemenuhan layanan kesehatan.

Yang menjadi perhatian peneliti dalam melatarbelakangi penelitian ini adalah bagaimana kebijakan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah terkait dengan pembatasan sosial berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam sector Kesehatan, khisusnya kasus Covid-19 yang dilayani di rumah sakit. Apakah masyarakat memenuhi kebutuhan layanan kesehatannya secara mandiri dengan pengetahuan yang terbatas (swamedikasi), menggunakan metode online (telemedicine) atau tetap melakukan kunjungan ke fasilitas pelayanan Kesehatan seperti klinik, puskesmas maupun rumah sakit. Dengan memperhitungkan jumlah kenaikan kasus covid-19 maka fasilitas pelayanan Kesehatan seperti rumah sakit diharapkan mampu menjalankan fungsinya dengan kesiapsiagaan yang konkrit. Kebutuhan dari lonjakan pasien yang datang ke rumah sakit sudah harus disiapkan oleh Rumah Sakit sejak awal, sehingga diharapkan tidak terjadi penurunan fungsi rumah sakit dalam menghhadapi bencana pandemic ini. Kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan pembatasan sosial termasuk salah satunya pembatasan berskala besar merupakan harapan bagi rumah sakit untuk mengurangi jumlah kenaikan kasus Covid-19 di rumah sakit. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan yang sudah dikeluarkan diharapkan bisa memutus rantai penyebaran di masyarakat, sayangnya banyaknya tenaga kesehatan karena kekurangpatuhan masyarakat berakibat kontraproduktif terhadap pelayanan kesehatan sampai tenaga kesehatan menggaungkan tagar #IndonesiaTerserah di postingan sosial media mereka (Adli, 2020).  Belum ada penelitian yang khusus mendokumentasikan bagaimana persepsi masyarakat terhadap kebijakan terkait pembatasan sosial berskala besar (PSBB) maupun adaptasi terhadap kenormalan baru berhubungan dengan penurunan kasus Covid-19 di rumah sakit

 

Tujuan

Divisi Manajemen Bencana Kesehatan akan mengadakan presentasi hasil penelitian berjudul Dampak Pembatasan Sosial di Masyarakat Terhadap Kunjungan ke Fasilitas Kesehatan (Rumah Sakit). Presentasi ini bertujuan untuk memberikan update mengenai proses jalannya penelitian dan hasil yang sudah dikumpulkan dan dituliskan dalam pembahasan penelitian, termasuk kendala-kendalanya. Sesi ini juga membuka masukan masukan dari masyarakat untuk pembahasan yang sudah disajikan tim peneliti dan pengemasan rekomendasi untuk pengambil kebijakan maupun masyarakat.

 

Output

  • Penelitian dipresentasikan kepada public melalui seminar terbuka
  • Peserta memberikan masukan masukan untuk pembahasan yang sudah disajikan tim peneliti dan pengemasan rekomendasi untuk pengambil kebijakan maupun masyarakat.

 

Waktu Pelaksanaan

Hari/Tanggal     : Rabu, 26 Agustus 2020
Pukul               : 13.00 – 14.30 WIB

 

Rundown Presentasi

Waktu Materi/Kegiatan Narasumber/Moderator
Jumat 29 Juli 2020
13:00 – 13:10

Pembukaan:

Moderator :

Madelina Ariani, MPH

13.10 – 13.40 Presentasi Progress Proposal Penelitian Dampak Pembatasan Sosial di Masyarakat Terhadap Kunjungan ke Fasilitas Kesehatan (Rumah Sakit)

Gde Yulian Yogadhita, M.Epid, Apt

13.40 – 13.50 Pengantar Diskusi Dr. dr. Darwito, Sp.B(K)Onk
13.50 – 15.30 Diskusi7

Pembahas I:

dr. Achmad Yurianto/ dr Ina Agustina Isturini

(Kemenkes RI)

Pembahas II: dr. Pandu Riono/ dr Mondastri

(Akademisi)

 

Meeting ID 825 0075 6802

Meeting Password 182522

Registration Link

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYod-mvqz0iGtZxGPA4mtMbgtNpNs6x6hLw

Link Live Streaming

https://www.youtube.com/c/unitpublikasi/live

Keaktifan Dokter dan Peneliti di Media Sosial Redam Hoaks Covid-19

Jakarta: Hoaks terkait virus korona (covid-19) di media sosial kerap meresahkan masyarakat. Keaktifan para dokter dan peneliti untuk memberikan edukasi di media sosial diyakini efektif meredam hoaks tersebut.
 
“Saya ada buat satu panduan, judulnya Panduan Penggunaan Media Sosial untuk Dokter. Jadi, kita butuh lebih banyak scientist (dan dokter) yang aktif di media sosial untuk dapat memberikan informasi secara langsung dan mudah dipahami oleh masyarakat,” kata Direktur Eksekutif Komunikonten Institut Media Sosial dan Diplomasi, Hariqo Wibawa Satria, dalam keterangan pers di BNPB, Rabu, 19 Agustus 2020.
 
Kehadiran peneliti dan dokter di media sosial dapat menciptakan interaksi dengan pengguna lain. Edukasi secara sederhana ini diyakini mendorong keinginan masyarakat untuk menyebarkan informasi yang benar.”Mereka dengan sukarela akan menjadi buzzer (mendengungkan informasi) dari para scientist,” ujar Hariqo.
 
Salah satu informasi yang perlu diedukasi oleh peneliti dan dokter ialah penggunaan sarung tangan sekali pakai atau surgical gloves. Beberapa masyarakat kedapatan menggunakan sarung tangan medis itu saat berkegiatan di luar rumah.
 
Tim Pakar Satgas Penanganan Covid-19 Budi Santoso menyebut penggunaan sarung tangan apa pun kurang efektif. Virus akan tetap menempel di sarung tangan.
 
“Ketika menggunakan surgical gloves, virus yang ada di tangan itu akan tetap menempel pada barang-barang yang lain. Sebenarnya tidak serta-merta memutus rantai penularan,” kata Budi.
 
Masker masih menjadi alat pelindung diri (APD) bagi masyarakat untuk mencegah penularan virus korona. Masyarakat yang benar-benar memerlukan sarung tangan untuk pekerjaan bisa diganti dengan sarung tangan plastik.
 
“Bayangkan bila surgical gloves itu digunakan masyarakat, stoknya pasti akan berkurang. Seperti pada saat awal mula pandemi covid-19 di Indonesia, di mana masker beda sangat kekurangan. Nah, itu bisa terjadi lagi pada surgical gloves bila semua orang akhirnya menggunakan itu,” kata Budi.