China Kembali Dilanda Bencana, 440 Ribu Orang Jadi Korban

jpnn.com, BEIJING – Lebih dari 80.000 orang diungsikan akibat hujan deras dan banjir di Sichuan, China, kata media pemerintah pada Senin.

Ketinggian air sejumlah sungai utama di provinsi barat daya itu berada di atas level waspada setelah hujan deras turun dari Jumat hingga Minggu.

Sebuah waduk di kota Dazhou mencatat tinggi air hingga 2,2 meter di atas batas banjir, menurut laporan China News Service.

    Media resmi itu mengatakan 440.000 orang di enam kota kini terdampak oleh bencana tersebut.

    Stasiun TV pemerintah CCTV melaporkan pada Sabtu bahwa hujan deras telah menyebabkan kerugian 250 juta yuan (sekitar Rp 410,6 miliar) di Sichuan di mana 45 rumah hancur dan 118 lainnya rusak parah.

    China rutin dilanda curah hujan yang tinggi selama musim panas, namun para ahli telah mengingatkan tentang perlunya meningkatkan ketahanan kota saat cuaca ekstrem lebih sering terjadi.

      Pejabat meteorologi China mengatakan pekan lalu bahwa peningkatan suhu telah memperbesar peluang turunnya hujan lebat di seluruh dunia, dan dampaknya di negara itu kemungkinan semakin buruk di tahun-tahun mendatang.

      “Kejadian ekstrem seperti suhu tinggi dan hujan deras telah meningkat dan level risiko cuaca di China bertambah tinggi,” kata Chao Qingchen, wakil direktur Pusat Iklim Nasional, lembaga pemikir di bawah pemerintah.

      sumber: https://www.jpnn.com

      PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DARURAT

      Selamat berjumpa kembali pembaca website bencana kesehatan. Pengantar minggu ini akan membahas kebijakan terbaru untuk menekan kembali lonjakan kenaikan kasus COVID-19. Dimulai dari pasca lebaran Idul Fitri, kasus COVID-19 di Indonesia semakin meningkat khususnya di Jawa dan Bali. RS semakin kewalahan dan kolabs dengan lonjakan pasien COVID-19. Bed Occupancy Rate (BOR) atau keterisian tempat tidur RS rujukan pasien terpapar COVID-19 nyaris penuh, terutama di Jawa. Kemenkes menginstruksikan pemerintah daerah untuk menambah jumlah tempat tidur di RS rujukan serta meningkatkan ruang rawat bagi pasien. Pemerintah sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menekan lonjakan kasus ini, namum ketidakdisiplinan masyarakat dengan protokol kesehatan mengakibatkan penyebaran COVID-19 semakin cepat. Dengan dikeluarkan kebijakan PPKM Darurat, pemerintah menghimbau kembali supaya masyarakat bekerja sama semaksimal mungkin dengan keterlibatan mereka mengikuti protokol kesehatan. Kebijakan PPKM Darurat ini berlaku 3 – 20 Juli 2021 di beberapa kabupaten/kota se – Jawa dan Bali. Pembatasan dilakukan pada kegiatan perkantoran, belajar mengajar, pusat perbelanjaan, kegiatan ibadah, fasilitas umum dan sebagainya.

      Selengkapnya

      Bukti Ilmiah Tentang Bencana Alam dan Kedaruratan Kesehatan serta Manajemen Risiko Bencana di Kawasan Pedesaan Asia

      Studi epidemiologi bencana menunjukkan bahwa Asia memiliki frekuensi bencana alam tertinggi. Masyarakat pedesaan sangat terpengaruh oleh bencana alam dan memiliki kebutuhan perawatan kesehatan yang berbeda dengan masyarakat perkotaan. Merujuk negara – negara Asia, tujuan makalah ini untuk memberikan gambaran tentang dampak kesehatan dan bukti terkini untuk merancang program dan kebijakan yang terkait dengan darurat kesehatan pedesaan dan manajemen risiko bencana (health-EDRM). Beban medis dan kebutuhan kesehatan masyarakat pedesaan paling sering dilaporkan diantara populasi usia ekstrem. Sebagian besar bukti penelitian yang ada untuk intervensi pedesaan dilaporkan di Cina. Tidak ada laporan tinjauan sejawat yang dipublikasikan tentang dampak program pada kesiapan pribadi dan masyarakat. Bencana terkait perubahan iklim semakin meningkat frekuensi dan keparahannya. Bukti diperlukan untuk intervensi pengurangan risiko bencana untuk mengatasi risiko kesehatan khusus untuk populasi pedesaan. Artikel ini dipublikasikan pada 2019 di British Medical Bulletin

      Selengkapnya

      Indonesia Rawan Bencana, Kepala BMKG: Budayakan Kesiapsiagaan

      Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengapresiasi inisiasi PDI Perjuangan yang meluncurkan Sistem Peringatan Dini Multi Bahaya Geo-Hidrometeorologi. Sebab Indonesia memang memerlukan pembangunan budaya mitigasi bencana alam yang rawan terjadi.

      Hal itu diungkapkan Dwikorita saat menyampaikan pidatonya di acara launching sistem yang digelar secara virtual dari Kantor Pusat PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (4/8).

      Dalam acara itu, hadir Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Beserta jajaran DPP PDIP  seperti Menkumham Yasonna Laoly dan juga turut hadir Kepala BNPP Marsekal Madya Henri Alfiandi

      Dwikorita juga mengucapkan terima kasih kepada Megawati dan jajarannya yang berjasa mendorong pembangunan BMKG hingga saat ini menjadi badan independen yang berada langsung di bawah presiden. Megawati juga bukan sosok yang hanya bicara, namun memberi teladan langsung turun menangani penanganan bencana.

      “Ini berpengaruh terhadap spirit kami, sehingga setiap bencana kami merasa itu yang harus dilakukan, pemimpin tertinggi harus turun langsung tak memberi perintah dari balik meja,” kata Dwikorita sebagaimana dalam keterungan tertulis pada JawaPos.com, Rabu (4/8).

      Menurutnya, BMKG juga menyadari  bahwa betapa pentingnya membangun budaya kesiapsiagaan menghadapi berbagai bencana yang mengancam Indonesia. Tahun ini saja, di awal tahun ada gempa bumi, banjir di Kalimantan, yang menuntut kesiapsiagaan.

      “Maka sistem peringatan dini yang akan dilaunching, sangat kami dukung,” kata dia.

      Dijelaskannya, Indonesia berada di wilayah cincin api (ring of fire), dan wilayah tumbukan lempeng tiga arah, berada di wilayah diantara dua samudra serta dua benua. Akibatnya, Indonesia rentan gempa, rentan terdampak perubahan iklim dan cuaca, rentan terkena perubahan muka air laut, hingga muka air laut mudah mengalami pemanasan.

      BMKG sendiri, sesuai arahan Megawati, terus belajar dari negara yang maju dalam hal penanganan bencana. Misalnya dari Jepang, yang berdasarkan penelitian, memiliki tingkat keselamatan masyarakat yang tinggi saat gempa terjadi. Riset menunjukkan, 95 persen warga yang selamat justru karena kemampuan sendiri, bukan karena ditolong oleh petugas pemerintah.

      “Kami sedang dalam proses membangun teknologinya, kami baru belajar ilmunya. Insya Allah dalam dua tahun ini bisa terwujud,” kata Dwikorita.

      Ada berbagai tantangan yang dihadapi dalam membangun budaya kesiapsiagaan ini. Berdasarkan riset, sistem peringatan dini yang dibangun BMKG sebenarnya sudah lumayan cepat. Namun ternyata banyak masyarakat yang menerima tak merespons dengan baik.

      Temuan riset, banyak masyarakat yang menerima informasi tak memahami makna warna merah, kuning, hijau yang jadi simbol waspada yang dikirimkan. Banyak nelayan dan nahkoda kapal yang tak paham grafis yang dikirim oleh BMKG.

      “Tantangannya, bagaimana dari sisi kultur, peringatan dini ini dipahami, dan mendorong sikap bagaimana mampu menolong diri sendiri dan sekitarnya agar selamat. Yang jelas, bagi kami, setinggi apapun teknologi, kalau dari sisi kultur tak terbangun, tak guna,” urai Dwikorita.

      “Terima kasih kepada PDI Perjuangan yang terus menguatkan kultur kesiapsiagaan multi bencana ini,” tegasnya.

      Kepala BNPP atau lebih dikenal sebagai Basarnas, Marsekal Madya Hendri Alfiandi mengakui bahwa para kader PDIP memang termasuk salah satu yang paling memberikan dukungan atas kerja-kerja penanggulangan bencana. Pihaknya berharap komitmen PDIP ini bisa diikuti oleh kelompok organisasi kemasyarakatan lainnya, tanpa memperhitungkan latar belakang politiknya.

      “Terutama kami memang masih sangat membutuhkan support langsung dari potensi SAR yang ada di Indonesia. Kami sangat terbantu dengan Baguna, dan ormas lainnya yang selama ini membantu,” kata Hendri.

      “Sebetulnya kami secara hati nurani, ingin organisasi lain mengikuti jejak PDI Perjuangan, sehingga mereka bisa memberi kontribusi langsung kepada masyarakat terlepas dari latar belakang politiknya,” pungkasnya.

      sumber: JawaPos.com

      130 Kali Bencana Alam Terjadi pada Juli

      Jakarta, CNN Indonesia — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 130 bencana alam terjadi di Indonesia selama periode Juli 2021. Bencana hidrometeorologi seperti banjir, angin puting beliung, dan tanah longsor masih mendominasi.

      Pelaksana tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari merinci bencana banjir terjadi 53 kali, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 42 kali, angin puting beliung 22 kali, tanah longsor 11 kali, gempa sekali, dan kekeringan sekali.

      “Sejumlah kejadian bencana tersebut telah berdampak pada jatuhnya korban jiwa, kerugian harta benda maupun kerusakan fasilitas umum,” kata Muhari dalam keterangan tertulisnya, Selasa (3/8).

      Ia memaparkan dari sejumlah bencana ini tercatat setidaknya empat orang meninggal dunia dan satu lainnya hilang. Sementara, jumlah warga yang mengungsi akibat bencana pada Juli lalu sebanyak 215.865 jiwa.

      Selain itu, BNPB juga mencatat, bencana selama Juli 2021 mengakibatkan total jumlah kerusakan rumah sebanyak 767 unit, fasilitas umum 13, dan jembatan 29.

      “Jumlah kerusakan di sektor permukiman dikategorikan dalam tingkatan rusak berat dengan jumlah 232 unit, rusak sedang 255 dan rusak ringan 280,” ujarnya.

      Muhari menjelaskan bencana banjir di beberapa provinsi tersebut dipicu salah satunya curah hujan selama bulan Juli. Curah hujan sangat berpengaruh terhadap kejadian banjir, khususnya di wilayah Indonesia bagian tengah, seperti kawasan Kalimantan, Sulawesi dan Maluku.

      “Di bulan Juli ini, beberapa provinsi mengalami kejadian bencana hidrometeorologi basah (banjir) bersamaan dengan kejadian bencana hidrometeorologi kering (karhutla).” ujar Muhari.

      “Meskipun pada kabupaten/kota yang berbeda, fenomena ini menunjukkan bahwa anomali cuaca dalam skala lokal terlihat sebagaimana terjadi di Aceh (banjir 9 kejadian dan karhutla 10 kejadian) dan Kalimantan Tengah (banjir 4 kejadian dan karhutla 7 kejadian),” tambahnya.

      Lebih lanjut, Muhari mengatakan, dari analisis perbandingan kejadian bencana pada Juli 2020 lalu, kejadian pada Juli 2021 cenderung mengalami penurunan. Pada Juli 2020 kejadian bencana yang terjadi mencapai 208 kejadian, sedangkan pada tahun 2021 turun menjadi 130 kejadian atau sekitar 38 persen penurunan.

      Sementara itu, dilihat dari jumlah korban meninggal dan hilang pada Juli tahun lalu dibandingkan pada Juli 2021 menurun secara drastis. Pada Juli 2020, angka meninggal dunia mencapai 65 jiwa, sedangkan Juli pada tahun ini hanya 5 jiwa.

      Demikian juga dampak sektor permukiman, jumlah kerusakan turun hingga 91 persen pada Juli ini dibandingkan dari total kerusakan rumah pada Juli tahun lalu.

      “Secara keseluruhan dampak bencana pada Juli 2021, seperti jumlah orang terdampak dan mengungsi, jumlah orang terluka dan jumlah rumah rusak mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan dengan tahun lalu,” ujar Muhari.

      (dmi/kid)

      Antisipasi Bencana di Tengah Pandemi

      ALAM semesta sedang menghadirkan fenomena yang tidak bersahabat. Belajar dari pengalaman dan peristiwa bencana alam pada banyak negara di berbagai belahan dunia akhir-akhir ini, sangat layak jika Indonesia pun makin antisipatif. Berada di kawasan cincin api (ring of fire) sehingga selalu ada potensi bencana, maka sangat penting dan strategis jika semua pemerintah daerah bersama masyarakatnya mengenali potensi bencana di daerahnya masing-masing.

      Suka tidak suka, harus diterima kenyataan bahwa tahun 2021 ini boleh jadi sebagai periode yang sangat berat bagi komunitas global. Penderitaan seperti tak berujung. Masih berselimut pandemi Covid-19 yang sudah memasuki tahun kedua, bencana alam telah menyergap banyak komunitas di berbagai negara, tak terkecuali Indonesia. Kalau Indonesia sudah mengalaminya beberapa bulan lalu, sejumlah negara baru mengalaminya beberapa hari terakhir ini.

      Pada pekan kedua Januari 2021, beberapa kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan diterjang banjir besar. Masih di pekan yang sama, bencana tanah longsor yang menelan korban jiwa terjadi di Desa Cihanjuang, Sumedang, Jawa Barat. Tak berhenti sampa di situ, banjir bandang juga menyergap Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, pada pekan pertama April 2021. Bencana ini juga menelan korban jiwa.

      Pada pekan terakhir Juli 2021, wilayah Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) dua kali diguncang gempa. Getaran gempa bermagnitudo 6,3 itu dirasakan warga di Poso, sehingga mendorong pasien Covid-19 berlarian menjauhi gedung rumah sakit (RS). Namun, Indonesia tidak sendirian.

      Di Asia, Tiongkok dan India baru-baru ini juga dilanda bencana. India utara yang diguyur hujan lebat pada pekan ketiga Juli 2021 menyebabkan tanah longsor dan banjir bandang di dua negara bagian, dan menelan korban jiwa. Akibat banjir itu, mobil dan rumah hanyut di Dharamshala di negara bagian Himachal Pradesh, Himalaya. Bencana alam beruntun di Tiongkok bahkan tampak lebih mengerikan.

      Tak hanya diterjang banjir besar, beberapa wilayah di Tiongkok juga diamuk topan In Fa dan badai pasir. Hujan lebat berhari-hari menyebabkan provinsi Henan diterjang banjir besar dan juga menelan korban jiwa pada 20 Juli 2021. Bencana di negara ini berlanjut pada Minggu (25/7/2021) ketika angin topan In-fa memicu hujan lebat dan banjir besar di seluruh wilayah Shanghai.

      Di hari yang sama, badai pasir besar melanda Kota Dunhuang. Badai pasir itu menyapu dinding bangunan tinggi hingga sekitar 100 meter di atas kota di Provinsi Gansu, di tepi Gurun Gobi.

      Eropa pun tak luput dari bencana alam sejak pertengahan Juli 2021. Banjir besar melanda sejumlah negara di Eropa Barat, meliputi Jerman, Belgia, Prancis, Belanda, Swiss hingga Italia. Tragedi ini juga menelan banyak korban jiwa.

      selangkapnya https://nasional.sindonews.com

      BNPB: Bencana hidrometeorologi basah dan kering dominasi bulan Juli

      Jakarta (ANTARA) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bencana hidrometeorologi basah seperti banjir dan bencana hidrometeorologi kering yakni kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mendominasi bulan Juli.

      “Tercatat sebanyak 130 bencana alam terjadi selama periode Juli 2021 yang telah berdampak pada jatuhnya korban jiwa, kerugian harta benda maupun kerusakan fasilitas umum,” kata Pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

      Ia menjelaskan, data BNPB dari 1 hingga 31 Juli 2021 menyebutkan kejadian bencana tertinggi yaitu banjir dengan 53 kali, disusul dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 42, angin puting beliung 22, tanah longsor 11, gempa 1 dan kekeringan 1 kali.

      “Sejumlah kejadian ini mengakibatkan korban meninggal dunia empat jiwa dan satu lainnya hilang, dengan rincian banjir 2 orang, angin puting beliung dua dan tanah longsor satu, jumlah warga mengungsi pada Juli lalu sebanyak 215.865 jiwa,” ujarnya.

      Selain itu, bencana selama Juli 2021 mengakibatkan total jumlah kerusakan rumah sebanyak 767 unit, fasilitas umum 13 dan jembatan 29. Jumlah kerusakan di sektor pemukiman dikategorikan dalam tingkatan rusak berat dengan jumlah 232 unit, rusak sedang 255 dan rusak ringan 280, kata Abdul.

      Sedangkan penyebab kerusakan yang dilihat dari jenis bencana, kerusakan rumah tertinggi diakibatkan angin puting beliung sebanyak 352 unit, disusul banjir 383 dan tanah longsor 21.

      Selain bencana hidrometeorologi, bencana geologi, yaitu gempa juga berdampak pada kerusakan rumah dengan total 11 unit. Rincian kerusakan rumah akibat gempa yaitu rusak berat dua unit dan rusak sedang sembilan unit.

      Sementara, sebaran kejadian sebagaimana dilaporkan ke Pusdalops BNPB, khususnya banjir dan karhutla, selama Juli 2021 terpantau lima provinsi tertinggi dengan bencana banjir yaitu Aceh 9 kejadian, Kalimantan Barat 8 kejadian, Sulawesi Selatan 8 kejadian, Kalimantan Tengah 5 kejadian, serta beberapa wilayah tercatat 4 kejadian.

      Wilayah provinsi dengan 4 kejadian yaitu Sulawesi Tengah, Sulawersi Tenggara dan Maluku. Pada kejadian banjir di beberapa provinsi tersebut dipicu salah satunya curah hujan selama bulan Juli. Curah hujan sangat berpengaruh terhadap kejadian banjir, khususnya di wilayah Indonesia bagian tengah, seperti kawasan Kalimantan, Sulawesi dan Maluku.

      “Pada saat yang sama, sebaran pada karhutla di lima provinsi tertinggi teridentifikasi di wilayah Sumatera Selatan 11 kejadian, Aceh 10 kejadian, Kalimantan Tengah 7 kejadian, Kalimantan Selatan 6 kejadian, dan Riau 4 kejadian. Melihat dari sebaran, kondisi cuaca pada bulan Juli ini juga berkontribusi pada terjadinya karhutla di wilayah Sumatera dan Kalimantan, yang memang kerap dilanda karhutla setiap tahun,” ujar Abdul.

      Di bulan Juli ini, beberapa provinsi mengalami kejadian bencana hidrometeorologi basah yakni banjir, bersamaan dengan kejadian bencana hidrometeorologi kering yakni karhutla. Meskipun pada kabupaten/kota yang berbeda, fenomena ini menunjukkan bahwa anomali cuaca dalam skala lokal terlihat sebagaimana terjadi di Aceh (banjir 9 kejadian dan karhutla 10 kejadian) dan Kalimantan Tengah (banjir 4 kejadian dan karhutla 7 kejadian).

      Fenomena serupa, dimana banjir dan banjir bandang terjadi hampir bersamaan dengan kejadian kebakaran hutan yang dahsyat juga terjadi di tingkat global. Kejadian banjir dan banjir bandang yang terjadi di Jerman, Turki, India dan China disusul oleh kejadian kebakaran hutan yang masif di Turki, Italia, Yunani dan Amerika.

      Anomali cuaca di tingkat lokal, regional dan global ini tentunya harus menjadi perhatian dalam aspek uncertainty (ketidakpastian) dalam penyusunan langkah-langkah mitigasi.

      Intensitas curah hujan yang mulai melewati periode ulang seharusnya menjadi bencana di Jerman, Cina dan India. Hal ini tentu saja harus menjadi pembelajaran dan dasar untuk melakukan audit infrastruktur keairan di tanah air agar memiliki kapabilitas untuk mengakomodasi potensi curah hujan ekstrem yang mungkin terjadi di masa depan.

      “Pembelajaran berikutnya adalah kejadian bencana hidrometeorologi basah, bisa terjadi bersamaan dengan kejadian hidrometeorologi kering. Hal ini tentu saja berimplikasi bahwa kesiapsiagaan dan tindak darurat di lokasi yang berpotensi banjir dan karhutla yang dipersiapkan lebih baik lagi dengan manajemen sumber daya yang lebih baik,” ujar Abdul.

      Dari analisis perbandingan kejadian bencana pada Juli 2020 lalu, kejadian pada Juli 2021 cenderung mengalami penurunan. Pada Juli 2020 kejadian bencana yang terjadi mencapai 208 kejadian, sedangkan pada tahun 2021 turun menjadi 130 kejadian atau sekitar 38 persen penurunan.

      Sementara itu, dilihat dari jumlah korban meninggal dan hilang pada Juli tahun lalu dibandingkan pada Juli 2021 menurun secara drastis. Pada Juli 2020, angka meninggal dunia mencapai 65 jiwa, sedangkan Juli pada tahun ini hanya 5 jiwa. Demikian juga dampak sektor pemukiman, jumlah kerusakan turun hingga 91 persen pada Juli ini dibandingkan dari total kerusakan rumah pada Juli tahun lalu.

      Ia menjelaskan, secara keseluruhan dampak bencana pada Juli 2021, seperti jumlah orang terdampak dan mengungsi, jumlah orang terluka dan jumlah rumah rusak mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan dengan tahun lalu.

      “Namun demikian, kesiapsiagaan tetap menjadi perhatian utama kepada semua pihak di bulan Agustus ini. Setelah musim hujan berakhir, potensi bahaya yang dihadapi yaitu kekeringan dan karhutla,” katanya.

      Setiap tahun wilayah Indonesia selalu terdampak bencana asap yang mengakibatkan kerugian hingga triliunan rupiah dan dampak terhadap kehidupan masyarakat, khususnya kesehatan. BNPB mencatat berbagai kasus karhutla di Indonesia dipicu oleh faktor antropogenik atau adanya ulah manusia. Potensi ini harus dapat dicegah secara bersama-sama sehingga masyarakat tidak lagi terbebani permasalahan asap di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung saat ini.

      BNPB: Bencana di Juli 2021 Turun Dibanding Juli 2020

      REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membandingkan dampakbencana pada Juli 2020 dan Juli 2021. Dari data BNPB, ternyata jumlah dan dampak bencana di Juli tahun ini lebih rendah daripada Juli 2020.

      “Pada Juli 2020 kejadian bencana yang terjadi mencapai 208 kejadian, sedangkan pada tahun 2021 turun menjadi 130 kejadian atau sekitar 38 persen penurunan,” kata Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam keterangan pers, Selasa (3/8).

      Selain itu, Muhari mengatakan, jumlah korban meninggal dan hilang pada Juli 2021 juga mengalami penurunan dibandingkan Juli tahun lalu. Pada Juli 2020, angka meninggal dunia mencapai 65 jiwa, sedangkan Juli pada tahun ini 5 jiwa. 

      “Demikian juga dampak sektor pemukiman, jumlah kerusakan turun hingga 91 persen pada Juli ini dibandingkan dari total kerusakan rumah pada Juli tahun lalu,” ujar Muhari.

      Muhari menyampaikan, secara keseluruhan dampak bencana pada Juli 2021 mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan dengan tahun lalu. “Ini termasuk jumlah orang terdampak dan mengungsi, jumlah orang terluka dan jumlah rumah rusak,” lanjut Muhari.

      Di sisi lain, Muhari mengimbau bahwa kesiapsiagaan wajib menjadi perhatian utama semua pihak di bulan Agustus ini. Ia menduga setelah musim hujan berakhir, potensi bahaya yang dihadapi yaitu kekeringan dan karhutla. 

      “Setiap tahun wilayah Indonesia selalu terdampak bencana asap yang mengakibatkan kerugian hingga triliunan rupiah dan dampak terhadap kehidupan masyarakat, khususnya kesehatan,” ujar Muhari.

      BNPB mencatat berbagai kasus karhutla di Indonesia dipicu oleh faktor antropogenik atau adanya ulah manusia. “Potensi ini harus dapat dicegah secara bersama-sama sehingga masyarakat tidak lagi terbebani permasalahan asap di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung saat ini,” tutur Muhari. 

      Jakarta Masuk Daftar Kota di Asia yang Diprediksi Tenggelam

      Jakarta –  Perubahan iklim, naiknya permukaan air laut, dan banjir diperkirakan akan berdampak besar di Asia di mana jutaan orang tinggal di dataran rendah yang dekat dengan laut.

      Laporan terbaru dari Greenpeace Asia Timur melihat risiko di tujuh kota regional menyimpulkan bahwa di kota-kota besar ini saja, lebih dari 15 juta orang dapat terkena dampak kenaikan permukaan laut dan banjir pada tahun 2030.

      Sementara prediksi Jakarta akan tenggelam telah diketahui secara luas, namun dalam laporan tersebut, sebenarnya Bangkok berada di urutan teratas kota-kota yang paling terkena dampak.

      Greenpeace memperkirakan lebih dari sepuluh juta orang di ibu kota Thailand itu akan terdampak jika banjir sepuluh tahunan terjadi pada level permukaan laut di tahun 2030. Bencana ini akan membahayakan 96% dari PDB kota tersebut (lebih dari USD 500 miliar).

      Dikutip dari Science The Wire, dilihat Sabtu (30/7/2021) risiko ekonomi juga tercatat tinggi di ibu kota Filipina, Manila, di mana 87% dari PDB (USD 39,2 miliar) dan sekitar 1,5 juta orang akan terdampak pada tahun 2030 saat terjadi peristiwa semacam itu.

      Jakarta tenggelam

      Masalah Jakarta

      Seperti di Jakarta, pengambilan air tanah yang berlebihan di Manila menyebabkannya tenggelam 10 cm setiap tahun, menurut angka yang dikutip oleh Greenpeace. Penurunan muka tanah maksimum Jakarta ditetapkan sebanyak 25 cm per tahun. Angka ini membuat Jakarta diberi “gelar” kota yang paling cepat tenggelam di dunia.

      Namun, masalah ini terkonsentrasi di pantai utara Jakarta. Jika terjadi banjir sepuluh tahunan pada tahun 2030, hanya 17% kota Jakarta yang bisa mengalami banjir. Dibandingkan dengan Bangkok dan Manila, wilayah yang mengalami banjir nantinya masih berupa petak besar.

      Masalah di Jakarta diperkirakan akan berdampak pada 1,8 juta orang, menyebabkan potensi kerugian PDB sebesar 18% (USD 68,2 miliar). Pemerintah Indonesia telah berulang kali menyatakan keinginannya untuk memindahkan ibu kota negara ke lokasi yang dibangun khusus di wilayah Kalimantan Timur di pulau Kalimantan.

      Sementara para pejabat telah menyebutkan keinginan untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi negara dengan lebih baik sebagai alasan, para pengamat percaya masalah lingkungan juga berperan.

      Dari kota-kota Asia Timur dalam laporan itu, Taipei dan Tokyo diperkirakan paling berisiko. Sebesar 24% dari PDB Taipei dapat hilang kurang dari sepuluh tahun ke depan, karena banyak lokasi yang dekat dengan Sungai Tamsui akan menghadapi risiko banjir besar. Sebanyak 830 ribu orang dapat terkena dampak di Tokyo yang berpenduduk padat meskipun hanya 4% kota yang akan terendam banjir berdasarkan prediksi skenario yang diberikan.

      Sebagai catatan, laporan ini tidak memperhitungkan dampak tanggul atau tanggul laut yang telah atau akan dibangun beberapa kota hingga tahun 2030, yang dapat meminimalkan risiko banjir.

      Greenpeace mengatakan, struktur bangunan-bangunan tersebut ada atau sedang dibangun di Tokyo dan Jakarta, tetapi belum ada cukup data untuk memasukkannya ke dalam pemodelan laporan.

      sumber: detik.com

      Korban Tewas Banjir di China Bertambah Menjadi 302 Jiwa

      REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING — Korban meninggal dalam bencana banjir di Provinsi Henan, China bertambah menjadi 302 jiwa, Senin (2/8) waktu setempat. Angka itu naik tiga kali lipat dari laporan pekan lalu. 

      Sebagian kematian dilaporkan di ibu kota provinsi Zhengzhou. Di kota berpenduduk 12 juta itu, jumlah korban meninggal akibat banjir 292 jiwa. Angka itu termasuk 14 orang yang meninggal di KRL bawah tanah yang terendam banjir.

      Secara total, sekruangnya 39 orang meninggal di area bawah tanah di Zhengzhou termasuk garasi dan terowongan. Selama tiga hari pada bulan lalu, 617,1 mm (24,3 inci) hujan turun di Zhengzhou.

      Curah hujan hampir setara dengan rata-rata tahunan 640,8 mm yang menyebabkan kerusakan dan gangguan yang meluas di kota yang merupakan pusat transportasi dan industri utama itu. “Dari 50 orang yang masih hilang di provinsi Henan, 47 berasal dari Zhengzhou,” kata pernyataan pejabat setempat dalam sebuah pengarahan pada Senin.

      Kerugian ekonomi langsung di Henan mencapai 114,27 miliar yuan (18 miliar dolar AS). Sementara, lebih dari 580 ribu hektare lahan pertanian terpengaruh.

      Dewan Negara China mengatakan akan membentuk tim untuk menyelidiki bencana di Zhengzhou. Pihaknya juga akan meminta pertanggungjawaban pejabat jika terbukti melalaikan tugas mereka.