TOR DISKUSI

UPDATE SITUASI PANDEMIK COVID-19 PROVINSI DIY DAN PERSIAPAN MENGHADAPI SURGE CAPACITY

Rabu, 19 Agustus 2020, Pkl. 13.00 – 15.00 WIB

LATAR BELAKANG

Berdasarkan standar WHO, jumlah minimum tes adalah sebesar 1/1000 penduduk/minggu. Per 26 Juli baru <26.000 test yang dilakukan[1]. Dengan penduduk sebesar 3.882.288 jiwa[2] seharusnya ada 3.882 orang/minggu, atau total >81.500 test. Kapasitas lima laboratorium adalah 1.644 –1.744 sample swab/hari[3], atau 9.864–10.464 sample/minggu.

Proses rujukan pasien COVID-19 juga masih sulit dilakukan karena tidak ada sistem informasi yang menyediakan data TT RS Rujukan COVID-19 yang tersedia. Solusi dibutuhkan segera agar tidak menjadi masalah yang lebih besar saat terjadi lonjakan kasus.

TUJUAN

1. Membahas skenario lonjakan yang dapat terjadi di DIY (hasil penelitian PKMK FK – KMK UGM)
2. Membahas sistem rujukan dan sistem informasi kapasitas RS Rujukan COVID-19 di DIY
3. Mendiskusikan langkah konkret untuk menyiapkan surge capacity

Fasilitator: dr. Bella Donna, MPH

WAKTU PELAKSANAAN

Hari, tanggal             : Rabu, 19 Agustus 2020
Pukul                       : 13.00 – 15.00 WIB

Acara disiarkan melalui zoom meeting :
Meeting ID       819 2298 7223
Passcode         801103
Registration Link

RUNDOWN KEGIATAN

*dalam konfirmasi

NARAHUBUNG:

Megarini Sulistyo

Kontak            : 0818996974
Kantor            : (0274) 549425
Email              : [email protected]

[1] http://ayoyogya.com/read/2020/07/30/39912/pemda-diy-targetkan-36-ribu-orang-jalani-tes-swab

[2]http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/361-jumlah-penduduk-diy?id_skpd=29

[3] https://jogja.suara.com/read/2020/07/27/200601/kasus-covid-19-di-diy-naik-signifikan-antrean-sampel-tes-swab-membludak?page=all

Kerangka Acuan Kegiatan

Seminar dan Workshop Online

PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN KRISIS KESEHATAN DI PUSKESMAS

(PUSKESMAS DISASTER PLAN)

26-27 Oktober 2020

LATAR BELAKANG

Bencana yang terjadi akan mengakibatkan banyak korban jiwa yang membutuhkan pertolongan secepat mungkin. Selama ini sistem penanganan bencana lebih prioritas pada bencana alam. Penting disadari bahwa bencana non alam seperti pandemik akan terus mengancam kehidupan manusia. Puskesmas merupakan lini terdepan yang memegang peranan utama untuk kesiapan bencana dan penanganan korban bencana. Hal ini menjadi sangat penting bagi puskesmas menyiapkan tim ataupun strategi dalam menghadapi bencana baik alam maupun non alam. Strategi yang dibutuhkan tidak hanya dalam hal teknis medis tapi juga manajemen dalam mengatur situasi di puskesmas dan juga bahkan mengubah desain ruangan ataupun alur layanan kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan, pembentukan klaster kesehatan pada tingkat pusat dan daerah bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, kolaborasi, dan integrasi dalam penanggulangan krisis kesehatan. Puskesmas di bawah koordinasi dinas kesehatan yang aktif dalam pelayanan kesehatan masyarakat ikut bertanggung jawab dalam pelaksanaan upaya prakrisis kesehatan tersebut. Prinsipnya puskesmas ikut berperan untuk menjaga sistem kesehatan tetap berjalan normal meski terjadi krisis kesehatan atau bencana.

Pengembangan dokumen perencanaan penanggulangan bencana di tingkat puskesmas (Puskesmas Disaster Plan) masih sangat jarang dilakukan. Sementara selama ini yang terjadi adalah banyak puskesmas mengalami kekacauan pelayanan kesehatan ketika terjadi bencana. Puskesmas yang belum memiliki dokumen perencanaan penanggulangan bencana akan kesulitan untuk mengoperasionalkan manajemen penanganan bencana mulai dari pembagian tugas yang jelas, alur komunikasi dan rencana alternatif. Puskesmas harus memahami bahwa dokumen Puskesmas Disaster Plan sebagai salah satu bentuk kesiapan puskesmas untuk menghadapi bencana alam dan bencana non alam. Ini menjadi pembelajaran bagi seluruh fasilitas kesehatan terutama puskesmas saat terjadi bencana non alam pandemi COVID-19 yang menuntut puskesmas harus siap, khususnya dalam pelaksanaan layanan COVID-19 tapi juga tidak mengganggu layanan rutin sehari – hari terhadap pasien non COVID-19.

Dengan demikian sudah saatnya puskesmas memahami pentingnya menyusun dokumen perencanaan penanggulangan bencana operasional mungkin yang mencakup semua rencana kebutuhan dan penanganan bencana alam dan non alam. Workshop Puskesmas Disaster Plan ini akan membahas bagaimana upaya penyusunan rencana penanggulangan bencana di tingkat puskesmas, apa saja komponen, indikator penilaiannya, siapa saja yang terlibat hingga sharing pengalaman dalam pengembangan Puskesmas Disaster Plan.

TUJUAN

Seminar dan workshop ini bertujuan untuk mendorong puskesmas dalam menyusun dan mempersiapkan rencana penanggulangan bencana dan krisis kesehatan di wilayah kerja puskesmas masing – masing.

PESERTA

Perserta adalah kepala puskesmas dan/ atau tim penanggulangan bencana puskesmas. Tim atau perorangan yang mewakili puskesmas diharapkan berasal dari unsur pimpinan (kepala puskesmas, KTU), operasional (dokter umum, perawat, bidan), logistik (Gizi, apoteker, tenaga kesehatan masyarakat, rumah tangga), perencanaan (administrasi, keuangan, dan medical record).

PROSES KEGIATAN

Bimbingan teknik ini akan dilaksanakan secara online melalui online. Proses kegiatan sebanyak 2 kali pertemuan meliputi penyampaian materi dan penugasan.

OUTPUT KEGIATAN

Setelah melalui proses Seminar dan workshop maka pihak puskesmas akan mempunyai tenaga yang terlatih dan memahami Teknik penyusunan dokumen Puskesmas Disaster Plan.

TENAGA KONSULTAN DAN ASISTEN KONSULTAN

• dr. Hendro Wartatmo, SpB.KBD
• dr. Handoyo Pramusinto, SpB
• dr. Sulanto Saleh Danu, Sp.FK
• dr. Bella Donna, M.Kes
• Gde Yulian Yogadhita M.Epid, Apt
• Madelina Ariani, SKM, MPH
• Happy Pangaribuan, SKM, MPH

Jadwal dan Materi Kegiatan

Hari tanggal      : Senin – Selasa / 26 – 27 Oktober 2020
Pukul               : 09.00 – 12.00 WIB
Tempat           : di tempat masing – masing

Rundown Kegiatan

PENUTUP

Demikian kerangka acuan kegiatan seminar dan workshop Rencana Penyusunan Penanggulangan Bencana di Puskesmas (Puskesmas Disaster Plan). Kami berharap puskesmas dapat memahami Teknik penyusunan dokumen Puskesmas Disaster Plan. Sebagai lembaga riset dan konsultasi, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (PKMK FK-KMK) UGM, akan memberikan sumbangan pengembangan inovasi dalam dunia keilmuan di bidang kesehatan dan Manajemen Bencana di Puskesmas.

Contact Person :

Konfirmasi Kepesertaan   : Dewi Catur (0818263653)
Konfirmasi Konten          : Happy R Pangaribuan (085358727172)

Kerangka Acuan Kegiatan
Seminar dan Workshop Online

PENYUSUNAN RENCANA PENANGANAN BENCANA DI RUMAH SAKIT
(HOSPITAL DISASTER PLAN)

2 – 3 november 2020

Latar Belakang

Bencana yang terjadi akan mengakibatkan korban massal di rumah sakit. Rumah sakit sebagai rujukan harus siap menangani peristiwa korban massal. Rumah sakit memegang peranan utama dalam kesiapan penanggulangan bencana dan dalam menangani korban bencana. Dua hal pokok yang harus dapat dilakukan oleh rumah sakit dalam kesiapsiagaan bencana adalah dukungan kemampuan teknis medis (Medical Support) dan dukungan kemampuan manajerial (Management Support).

Amanat menyusun rencana penanganan bencana di rumah sakit tercantum dalam UU NoMOR 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, pasal 29 yang salah satu poinnya berbunyi bahwa “Rumah sakit mempunyai kewajiban memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana”. Selanjutnya pada penilaian akreditasi RS menggunakan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) edisi 1 tahun 2018, salah satu elemen penilaian Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) 6 adalah rumah sakit mengembangkan dan memelihara program manajemen disaster untuk menanggapi keadaan disaster serta bencana alam atau lainnya yang memiliki potensi terjadi dimasyarakat. Dalam SNARS juga diharapkan RS harus mampu melakukan Self Assesment terkait kesiapan menghadapi bencana.

Rumah sakit yang belum memiliki dokumen Hospital Disaster Plan (HDP) akan kesulitan untuk mengoperasionalkan manajemen penanganan bencana mulai dari pembagian tugas yang jelas, alur komunikasi dan rencana alternatif. Demikian juga akan terjadi bagi rumah sakit yang sudah memiliki dokumen HDP namun hanya sebatas dokumen dan belum operasional. Rumah sakit harus memahami bahwa HDP adalah sebagai salah satu bentuk kesiapan rumah sakit untuk menghadapi bencana alam dan bencana non alam. Seperti situasi sekarang dunia telah digemparkan dengan terjadinya bencana non alam pandemik COVID-19. Masalah yang dihadapi rumah sakit akan semakin kompleks karena rumah sakit harus memikirkan bagaimana memutuskan mata rantai penularan di rumah sakit dan bagaimana untuk menghadapi lonjakan pasien. Pada dasarnya konsep penanganan pandemi ini sama dengan penanganan bencana, perbedaannya terletak pada sifat agen kausatif virus. Hal ini juga sudah tertuang dalam SNARS edisi 1.1 tahun 2020.

Dengan demikian sudah saatnya rumah sakit memahami bahwa HDP yang operasional ini sangat penting dipersiapkan sejak sekarang, serta mencakup semua rencana kebutuhan dan penanganan bencana alam dan non alam. HDP yang disusun dalam bentuk dokumen berisi potensi bencana yang dihadapi rumah sakit, aktivasi sistem komando, prosedur pengananan bencana, fasilitas saat bencana dan alur komunikasi. HDP ini merupakan dokumen yang bersifat hidup (update) dan menjadi satu sistem untuk memenuhi kebutuhan menuju Safe Hospital yang dapat digunakan dalam keadaan krisis kesehatan sehari – hari di rumah sakit.

Tujuan

• Peserta memahami Rencana Penanggulangan Bencana di Rumah Sakit (HDP) harus menyesuaikan dengan karakteristik di tiap rumah sakit.
• Peserta mampu memahami dan menyusun HDP berdasarkan template yang ada.
• Peserta mampu membuat Plan of Action tentang penanganan bencana.

Proses Kegiatan

Workshop ini akan dilaksanakan secara online. Proses kegiatan sebanyak 2 kali pertemuan meliputi penyampaian materi dan teknik penyusunan HDP.

Output Kegiatan

Setelah melalui proses workshop maka peserta akan mampu memahami teknik penyusunan HDP

Tenaga Konsultan dan Asisten Konsultan

• dr. Hendro Wartatmo, SpB.KBD
• dr. Handoyo Pramusinto, SpB
• dr. Sulanto Saleh Danu, Sp.FK
• dr. Bella Donna, M.Kes
• Gde Yulian Yogadhita M.Epid, Apt
• Madelina Ariani, SKM, MPH
• Happy Pangaribuan, SKM, MPH

Jadwal dan Materi Kegiatan

Hari tanggal      : Senin – Selasa/2 – 3 November 2020
Pukul               : 09.00 – 12.00 WIB
Tempat           : di tempat masing-masing

Rundown Kegiatan

Download File Pendukung

• Formulir penerimaan relawan di rumah sakit
• HSI Contoh Isian
• Form rekap penempatan relawan
• Form Pelaporan Harian di RS ke Dinkes
• Analisis Risiko-HSI- Pre Fornas HDP

Penutup

Demikian kerangka acuan kegiatan Seminar dan Workshop Rencana Penyusunan Penanggulangan Bencana di Rumah Sakit (Hospital Disaster Plan). Kami berharap Rumah Sakit dapat memahami Teknik penyusunan dokumen Hospital Disaster Plan. Sebagai lembaga riset dan konsultasi, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (PKMK FK-KMK) UGM, akan memberikan sumbangan pengembangan inovasi dalam dunia keilmuan di bidang kesehatan dan Manajemen Bencana di Rumah Sakit.

Contact Person :

Konfirmasi Kepesertaan   : Dewi Catur (0818263653)
Konfirmasi Konten          : Happy R Pangaribuan (085358727172)

Kerangka Acuan

Webinar Surge Capacity dalam Menghadapi Pandemic Covid-19

{tab titile=”TOR dan Materi” class=”red” align=”justify”}

Latar Belakang

Pandemi COVID-19 masuk dalam kategori bencana (biological disaster). Konsep penanganan pandemi ini sama dengan konsep penanganan bencana. Perbedaannya hanya ada di prinsip dasar penanganan karena perbedaan sifat agen kausatifnya. Melihat kondisi peningkatan pasien COVID-19 di Indonesia dan diperkirakan akan mengalami lonjakan pasien, maka sudah saatnya memiliki perencanaan kapasitas cadangan untuk menghadapi lonjakan pasien (surge capacity). Surge capacity adalah representasi kemampuan terukur untuk mengelola masuknya pasien secara tiba – tiba. Ini tergantung pada sistem manajemen insiden yang berfungsi dengan baik dan variabel ruang, persediaan, staf dan pertimbangan khusus (misalnya pasien yang terkontaminasi atau menular). Dengan demikian fasilitas kesehatan mampu memobilisasi dengan cepat permintaan yang meningkat, melampaui tingkat layanan normal jika terjadi lonjakan atau keadaan darurat kesehatan masyarakat. Surge Capacity ini seharusnya sudah difasilitasi dalam Hospital Disaster Plan (HDP).

Langkah operasional dalam surge capacity pada pandemi juga memiliki perbedaan yang signifikan, khususnya karena sifat penularannya yang tinggi. Dengan demikian penting dilakukan penyamaan persepsi terkait konsep surge capacity, prinsip – prinsip dasar surge capacity, dan langkah operasional surge capacity dalam menghadapi pandemi COVID-19. Melalui webinar ini, Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK – KMK UGM dan Pokja Bencana FK – KMK UGM akan menyampaikan terkait surge capacity dalam menghadapi pandemic COVID-19. Webinar mengundang stakeholder terkait dan melibatkan PERSI DIY dan Dinkes DIY sebagai pemantik diskusi.

Tujuan

Menyamakan persepsi tentang konsep surge capacity, prinsip – prinsip dasar surge capacity, dan langkah operasional surge capacity dalam menghadapi pandemi COVID-19.

Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Hari/Tanggal      : Kamis, 26 Maret 2020
Pukul                : 13.00-15.00 WIB
Tempat            : Ruang Sekber Lt. 2 Gedung Litbang

Jadwal Kegiatan

Acara ini terbuka untuk umum dan dapat diikuti melalui link berikut:

Link Webinar:

https://attendee.gotowebinar.com/register/2131660981909639948
Webinar ID: 984-022-075

Live Streaming

http://kanalpengetahuan.fk.ugm.ac.id/live/

Narahubung:

Happy Pangaribuan

0853 5872 7172

{tab Reportase}

Webinar dibuka oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro. Webinar ini membahas surge capacity untuk menghadapi lonjakan pasien saat wabah COVID-19 melanda Indonesia. Harapannya melalui diskusi ini akan didapatkan satu strategi surge capacity yang memungkinkan bisa dilaksanakan segera di DIY. Tentunya dengan memperhatikan sumber daya yang ada di daerah.

Perencanaan Surge Capacity dalam Konteks COVID-19

Materi ini disampaikan oleh dr. Bella Donna dari Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK – KMK UGM. Surge berada di level rumah sakit yang terkait dengan Hospital Disaster Plan (HDP) dan sistem kesehatan. Hubungan surge capacity dalam HDP, dilihat dari elemen penilaian akreditasi rumah sakit sudah jelas. Dalam surge capacity ada struktural, ada sistem komunikasi, ada sumber alternatif dan pelayanan alternatif. Apakah rumah sakit saat ini sudah memiliki hal tersebut dalam penanganan COVID-19?. Indikator kesiapsiagaan rumah sakit dilihat dari segi kebijakan dan pengorganisasian, komunikasi, prosedur, rencana kontijensi, fasilitas dan SDM, pembiayaan, monitoring dan evaluasi. Terdapat empat komponen surge capacity (4 S) yaitu staff, stuff, structure dan system. Keempat komponen ini sangat penting disiapkan. Struktur berkaitan dengan fasilitas. Ada berbagai jenis surge hospital yang bisa dikembangkan misalnya membuka rumah sakit yang sudah ditutup (Pulau Galang), menggunakan bangunan non medis (Wisma Atlit, Wisma Haji), dan fasilitas medis bergerak. Pemenuhan SDM dalam surge facility bisa dilakukan dengan open rekrutmen relawan kesehatan dan mengirim atau menugaskan sementara staf dari rumah sakit non – surge ke rumah sakit surge. Pertanyaannya adalah siapa pemimpin yang merencanakan pengembangan surge capacity di DIY?

Surge Capacity Pada Penanggulangan COVID-19

Materi ini disampaikan oleh dr. Hendro Wartatmo dari Pokja Bencana FK – KMK UGM. COVID-19 bagian dari bencana, artinya dalam penanganannya kita harus berpikir secara manajemen bencana. Surge berbicara tentang bagaimana meningkatkan kemampuan secara mendadak, namun tidak semudah yang dipikirkandibayangkan. Pilihan surge di DIY  ada dua yaitu pertama surge capacity in hospital dan kedua surge hospital. Jika surge capacity in hospital di 25 RS DIY sepertinya tidak mungkin, yang paling rasional itu adalah opsi kedua, membuat rumah sakit khusus untuk COVID-19  ini, tawarannya banyak bisa seperti wisma atlit dan rumah sakit kosong. Kenapa ini lebih dipilih? Karena syarat untuk menjadi rumah sakit rujukan itu sangat banyak. Prinsipnya adalah pelayanan kesehatan harus bisa dipenuhi apalagi pelayanan dituntut harus sesuai standar. Hal yang menjadi masalah, kita belum mempunyai pengalaman surge untuk penyakit menular. Konsep dasar skenario untuk surge hospital (sebagai RS Rujukan) adalah penanganan pasien dipusatkan di satu tempat, rumah sakit yang lain sebagai tempat triase termasuk puskesmas juga. Jika ingin melaksanakan rumah sakit rujukan, pertama sekali ditentukan dulu siapa komandannya, staf (gugus DIY, pakar profesi), pelaksana (RS Hardjolukito, RS Persi DIY, relawan), dan logistik (RS Harjolukito, pemerintah, sumbangan). Prinsip Incident Command System (ICS) ada 3 yaitu siapa komandannya, siapa melakukan apa, dan rencana cadangan. Kesimpulannya bagaimana RS Rujukan COVID-19 bisa berfungsi segera?

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Diskusi membahas pertanyaan peserta webinar”

Diskusi

• Skenario wabah hampir tidak ada di rumah sakit, yang banyak itu skenario bencana alam. Opsi yang memungkinkan dipilih adalah opsi kedua tadi yaitu surge hospital. Namun kita membutuhkan SK atau surat resmi dan ada ketegasan dari Pemda karena DIY punya kemampuan untuk surge hospital ini.
• Problem besar saat ini selain kapasitas adalah ketersediaan resources, koordinasi dan leadership. Artinya jika memang alat pelindung diri (APD) – nya tidak siap, lebih baik penanganan COVID-19 ini disatukan saja seperti surge hospital. Misalnya dalam satu wilayah terdapat 10 rumah sakit, maka lebih baik ditentukan 1 atau 2 yang siap untuk menangani COVID-19 dengan mempertimbangkan  indikator rumah sakit rujukan (surge). Sementara rumah sakit lainnya (non – surge) melakukan triase dan tenaga kesehatan bisa ditugaskan dari rumah sakit non – surge. 
• Terkait data dan informasi, sistem pelaporan, ada baiknya sudah terakomodir dalam satu ICS.  Sehingga datanya itu satu pintu. Termasuk nanti pengaturan surge resources dari rumah sakit lain di rumah sakit rujukan, ada kepala operasional yang mengaturnya.
• Kebijakan terkait etika khususnya apakah tenaga medis diperbolehkan menolak memberikan asuhan pada pasien COVID-19 ini diatur oleh Pemda. Kembali ke konsep surge hospital, jika ini sudah tersistem dengan baik otomatis rumah sakit yang tidak siap melayani pasien, bisa dirujuk ke rumah sakit rujukan (surge) artinya tidak ada penolakan yang dilakukan rumah sakit. Dengan adanya surge hospital dalam satu wilayah, semua dilakukan secara bertahap atau berjenjang, puskesmas sudah mendapatkan triase, menuju rumah sakit secara bertahap (Puskesmas à RS Triase à RS Rujukan).
• Perkembangan di DIY, usulan surge hospital sudah sampai Pemda, sekarang sedang menunggu kejelasan SK resmi. Seperti yang disampaikan oleh Prof Sutaryo (staf asisten gubernur DIY), sudah ada pembahasan penanganan COVID-19 dikonsentrasikan di Rumah Sakit TNI AU Hardjolukito Yogyakarta. Rumah sakit ini mampu, mempunyai cadangan, ada laboratorium, jauh dari pemukiman, jalur pasien masuk juga ada, sehingga inilah rumah sakit yang paling ideal untuk DIY sebagai rumah sakit rujukan. Selebihnya APD dilengkapi oleh pemerintah daerah dan tenaga kesehatan dari IDI atau Persi DIY dibawah koordinasi Dinkes. Semoga SK – nya segera terbit.

Penutup

Strategi untuk surge capacity di DIY lebih kepada opsi surge hospital yaitu memusatkan rujukan penanganan pasien di satu rumah sakit. Lonjakan mungkin bisa sedikit atau banyak. Dalam pengembangan surge hospital ini, penting juga mencermati shelter untuk SDM kesehatan, penanganan mental health SDM kesehatan dan penanganan limbah berbahaya. Webinar selanjutnya akan membahas satu skenario yang bisa dipakai berdasarkan SK yang akan dikeluarkan oleh gubernur dalam pengembangan surge hospital ini.

Reporter : Happy R Pangaribuan

{/tabs}

Pengantar

Banyak ancaman baik alam, non alam maupun keduanya yang dapat mengancam ketahanan kesehatan (Health Security) di Indonesia. Untuk itulah, sejak 2005 Indonesia telah berkomitmen dalam implementasi International Health Regulation (IHR) hingga saat ini. Menyadari bahwa upaya pengendalian ancaman ketahanan kesehatan meliputi koordinasi, komitmen, penyusunan kerangka kerja hingga investasi maka berbagai upaya telah dilakukan diantaranya kepemimpinan Indonesia dalam Global Health Security Agenda (GHSA) serta pelaksanaan Joint External Evaluation (JEE) oleh tim eksternal 2017, hingga asesmen pembiayaan ketahanan kesehatan ditingkat nasional dan sub nasional 2019.

Namun, pada awal 2020, ketahanan kesehatan kita diuji dengan dampak bencana alam (banjir yang terjadi di Jakarta serta banjir bandang di beberapa daerah di Indonesia) serta bencana non alam (munculnya antraks di Gunung Kidul DIY dan ancaman Corona Virus). Menghadapi hal tersebut, sektor kesehatan telah berupaya diantaranya dengan penyelidikan kasus dan penetapan KLB antraks, begitu juga dengan virus corona yakni dengan penguatan sistem surveilans, ditetapkannya kesiapsiagaan point of entry dan fasilitas kesehatan, bahkan upaya evakuasi dan karantina telah dilakukan.

Tentunya pelaksanaan ketahanan kesehatan tidak bisa hanya dilakukan di tingkat nasional saja, justru implementasi penting ada di sub nasional (provinsi, kabupaten/kota). Berdasarkan hal tersebut, World Bank dan PKMK FK- K MK UGM telah melakukan penelitian analisis pembiayaan ketahanan kesehatan di tingkat sub nasional tahun 2019, dimana Provinsi DIY dan Jawa Timur menjadi tempat penelitian yang didasarkan pada kasus Antraks dan Difteri yang pernah terjadi sebelumnya. Secara garis besar memang ketahanan kesehatan belum sepopuler isu ketahanan pangan di tingkat sub nasional.

Untuk itu, dalam setting Annual Scientific Meeting FK – KMK UGM menarik untuk mengangkat isu ketahanan kesehatan, bencana dan krisis kesehatan. Bagaimana konsep pelaksanaannya? Bagaimana sinkronisasi satu sama lain hingga ketingkat kabupaten/kota? Apa hasil penelitiannya? Dan bagaimana perkembangannya menggunakan studi kasus Antraks dan Corona Virus? akan di bahas pada seminar kali ini.

Pembicara dan Pembahas

• Peneliti Kajian Pembiayaan Ketahanan Kesehatan: Studi Kasus di DIY dan Provinsi Jawa Timur
• Peneliti Bencana Kesehatan, PKMK FK – KMK UGM
• Direktorat Jendral Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan
• Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan
• Pusat Determinant Kesehatan Kementerian Kesehatan
• Senior Health Specialist, World Bank Indonesia

Waktu, Tempat dan Jadwal Kegiatan

Hari/ Tanggal        :  Kamis, 2 April 2020
Waktu                 :  09.00 – 12.30 WIB
Tempat               : Auditorium Tahir Lantai 1, FK – KMK UGM (On site) dan Jakarta (webinar)

Jadwal Kegiatan :

Target Peserta

• Dosen – dosen Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat
• Konsultan dan tenaga ahli dalam manajemen bencana di sektor kesehatan
• Mahasiswa S1 – S2
• Praktisi

BIAYA KEPESERTAAN

• Peserta perorangan onsite sebesar Rp 250.000,00 dan peserta webinar Rp 200.000,00.
• Peserta kelompok atau instansi via webinar sebesar Rp 1.000.000,00 dengan catatan sertifikat maksimal untuk 10 orang.

INFORMASI

Kepesertaan :
Maria Lelyana
Telp/WA   0811101977
email         [email protected]

Konten           :
Happy R Pangaribuan
Telp/WA  085358727172
email        [email protected]

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
Gedung IKM (sayap utara) Lt. 2
Fakultas Kedokteran UGM
Jl. Farmako Sekip Utara Yogyakarta 55281
Telp/Fax      : 0274 – 549425

Kerangka Acuan Kegiatan
Bimbingan Teknis

 PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN KRISIS KESEHATAN DI DAERAH
(DINAS KESEHATAN DISASTER PLAN)

LATAR BELAKANG

Indonesia tercatat sebagai negara yang memiliki banyak wilayah berpotensi terjadi bencana. Dinas kesehatan sebagai leading sektor di bidang kesehatan penting mempersiapkan kapasitas dalam menghadapi bencana dan harus menyiapkan dokumen rencana penanggulangan bencana. Dalam dokumen tersebut tertuang perhitungan risiko jenis krisis kesehatan yang akan dihadapi, kebijakan – kebijakan di daerah, sistem kegawatdaruratan dan komunikasi, SDM, logistik, penentuan fasilitas, penganggaran hingga rencana berjejaring dengan lintas sektor di daerah.

Amanat menyusun rencana penanganan bencana di dinas kesehatan tercantum dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 pasal 82 ayat (1) yang menyatakan bahwa pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya, fasilitas dan pelaksanaan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan berkesinambungan pada bencana. Dinas kesehatan juga berperan dalam upaya mendorong dan mensosialisasikan Hospital Disaster Plan bagi rumah sakit umum dan swasta di wilayah kerjanya, termasuk juga untuk penanggulangan bencana di tingkat puskesmas.

Bimbingan teknis Dinkes Disaster Plan ini akan membahas bagaimana upaya penyusunan dokumen dinkes Disaster Plan, apa saja komponen dan indikatornya, bagaimana pengaktifan klaster kesehatan pada saat bencana, hingga sharing pengalaman dalam mengembangkan Dinkes Disaster Plan.

TUJUAN

Bimbingan teknis ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas daerah dan dinas kesehatan kabupaten/kota dalam menyusun rencana penanggulangan bencana dan krisis kesehatan di daerahnya.

PROSES KEGIATAN

Pada tahap pelaksanaan, dibagi dalam 3 hari pertemuan, yaitu:

1. Pertemuan pertama
   Para narasumber memberikan materi terhadap peserta dengan pengenalan awal mengenai Kebijakan Penanggulangan Bencana dan Krisis Kesehatan. Selanjutnya memaparkan materi penyusunan dokumen Dinkes Disaster Plan.

2. Pertemuan kedua
   Para narasumber memberikan materi komponen-komponen yang tercantum dalam dokumen dinkes disaster plan.

3. Pertemuan ketiga
   Para fasilitator akan mendampingi peserta dalam penugasan

HAL YANG PERLU DISIAPKAN OLEH PESERTA

• Profil dinas kesehatan
• Struktur organisasi SOTK terbaru
• Dokumen penanggulangan bencana/ rencana kontijensi yang dimiliki oleh Provinsi/ Kabupaten Kota (biasanya ada di BPBD, bisa diminta)
• Draft/ SOP/ dokumen renkon bidang kesehatan punya dinkes*jika ada
• SK tim bencana dinkes, atau perpub, atau kebijakan lainnya di daerah mengenai penanganan bencana*jika ada
• Laptop

OUTPUT KEGIATAN

Peserta memahami pentingnya dinas kesehatan memiliki perencanaan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan di daerah. Selanjutnya, peserta memahami dokumen Dinkes Disaster Plan dan masing – masing dinkes dapat menyelesaikan draft Dinkes Disaster Plan.

PESERTA

Peserta kurang lebih berjumlah 25 – 40 orang yang berasal dari

• Dinas Kesehatan Provinsi
• Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota

Peserta dari masing – masing dinas terdiri dari:

• Kepala Dinas, sekretaris
• Bidang/bagian yang mengurusi rujukan, wabah, bencana, krisis kesehatan
• Tim penanggulangan bencana dinkes *jika sudah terbentuk
• 2-3 orang tim kecil sebagai tim penyusun

NARASUMBER

• dr. Hendro Wartatmo, SpB.KBD
• dr. Handoyo Pramusinto, SpB
• dr. Sulanto Saleh Danu, Sp.FK
• dr. Bella Donna, M.Kes
• Madelina Ariani, SKM, MPH
• Happy Pangaribuan, SKM, MPH

WAKTU PELAKSANAAN

Hari / tanggal      : Rabu-Jumat 12-14 Agustus 2020
Tempat             : Pekanbaru

BIAYA KEPESERTAAN

Biaya investasi sebesar Rp. 4.500.000,- . Biaya tersebut meliputi biaya pertemuan selama 3 hari, termasuk seminar kit, sertifikat dan konsumsi selama latihan. Biaya ini tidak termasuk akomodasi dan transportasi.

Biaya pendaftaran dapat di transfer melalui Virtual Account 98888-071720-10997 atas nama UGM FKU PKMK Dana Kerjasama Penelitian Umum.

*) Peserta paling lambat membayar dan mengirimkan bukti bayar pada H – 7 kegiatan.

*) Peserta dapat melakukan pembatalan keikutsertaan dan refund investasi kegiatan sebelum H-7 kegiatan, maka uang akan dikembalikan 100%. Jika lewat maka uang pendaftaran hanya dikembalikan sebesar 75%.

 INFORMASI PENDAFTARAN

Administrasi   : Dewi Catur / 0818263653 / [email protected]
Konten         : Happy R Pangaribuan /085358727172/ [email protected]

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
Gedung IKM (sayap utara) Lt. 2
Fakultas Kedokteran UGM
Jl. Farmako Sekip Utara Yogyakarta 55281
Telp/Fax      : 0274 – 549425
Website Bencana Kesehatan: www.bencana-kesehatan.net 

Rencana Penanggulangan Bencana Di Rumah Sakit

(Hospital Disaster Plan)

PENGANTAR

Banyaknya korban yang datang ke rumah sakit saat bencana harus dapat diantisipasi, sehingga rumah sakit sebagai tempat rujukan bagi korban bencana harus mampu menjadi tempat yang aman dan layak untuk para pasien. Untuk meminimalkan risiko bencana, rumah sakit harus mempunyai perencanaan dan prosedur untuk penanganan bencana, sehingga dapat menangani korban dalam jumlah yang sangat banyak dalam situasi bencana bahkan dapat mengidentifikasi potensial terjadinya bencana di lingkungan rumah sakit. Rumah sakit dalam hal ini memegang peranan utama dalam kesiapan penanggulangan bencana dan dalam menangani korban bencana. Dua hal pokok yang harus dapat dilakukan oleh rumah sakit agar siap menghadapi bencana adalah dukungan kemampuan tehnis medis (Medical Support) dan dukungan kemampuan menejerial (Management Support).

Rencana penanggulangan bencana di rumah sakit tertuang pada Undang – undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, pasal 29 yang salah satu poinnya berbunyi bahwa “Rumah sakit mempunyai kewajiban memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana”. Pembahasan Akreditasi Rumah sakit tahun 2012 pada elemen penilaian akreditasi pada Standar Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) mengenai Kesiapan menghadapi bencana pada Standar MFK 6 yang berbunyi “Rumah Sakit membuat rencana manajemen kedaruratan dan program penanganan kedaruratan komunitas, wabah dan bencana baik bencana alam atau bencana lainnya”. Salah satu elemen penilaian MFK 6 adalah rumah sakit telah mengidentifikasi bencana internal dan eksternal yang besar, seperti keadaaan darurat di masyarakat, wabah, dan bencana alam atau bencana lainnya serta kajadian wabah yang bisa menyebabkan terjadinya risiko yang signifikan. Pada 2018, penilaian akreditasi rumah sakit sudah menggunakan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) edisi I. Salah satu elemen penilaian di dalam SNARS adalah bagaimana rumah sakit mampu melakukan self assesment mengenai kesiapan rumah sakit dalam menghadapi bencana.

Hospital Disaster Plan (HDP) atau Rencana Penanganan Bencana di rumah sakit merupakan salah satu bentuk kesiapan rumah sakit yang disusun dalam bentuk suatu dokumen yang berisikan rencana tindakan yang akan dilakukan, siapa yang akan melakukan, apa yang diperlukan, dan dengan cara bagaimana semuanya tersebut dilakukan dalam menghadapi bencana yang terjadi baik itu bencana internal maupun bencana eksternal. Selain itu, HDP merupakan salah satu sistem untuk memenuhi kebutuhan menuju Safe Hospital dan sistem ini juga dapat digunakan dalam keadaan krisis kesehatan sehari – hari di rumah sakit.

Untuk itu di dalam Bimbingan Teknis HDP akan membahas bagaimana upaya penyusunan rencana penanggulangan bencana di tingkat puskesmas, apa saja komponen, indikator penilaiannya, siapa saja yang terlibat hingga sharing pengalaman dalam pengembangan HDP.

TUJUAN

Tujuan kegiatan ini adalah melakukan bimbingan teknis dalam penyusunan dokumen HDP, yang secara khusus peserta diharapkan dapat:

1. Memahami penyusunan HDP harus menyesuaikan dengan karakteristik di tiap rumah sakit
2. Menilai kebutuhan rumah sakit dalam penanggulangan bencana sesuai dengan perubahan lingkungan rumah sakit
3. Memahami, menyusun dan/atau merevisi HDP berdasarkan template yang ada
4. Membuat Plan of Action tentang penanganan bencana di rumah sakit

PROSES KEGIATAN

Pada tahap pelaksanaan, dibagi dalam 3 hari pertemuan, yaitu:

1. Pertemuan pertama
   Para narasumber akan langsung memberikan materi terhadap peserta dengan pengenalan awal mengenai HDP serta pelaksanaan penyusunan terhadap Dokumen HDP.
2. Pertemuan kedua
   Para fasilitator akan mendampingi peserta dalam penugasan
3. Pertemuan ketiga
   Peserta diajak untuk melakukan kunjungan ke rumah sakit yang sudah menerapkan HDP

HAL YANG PERLU DIPERSIAPKAN OLEH PESERTA:

Pengetahuan yang baik mengenai rumah sakit dan daerah serta membawa:

1. File profil rumah sakit
2. Peta (Map) Rumah Sakit, termasuk peta wilayah kerja
3. Laptop

OUTPUT KEGIATAN

Setelah melalui proses bimbingan teknis maka peserta akan mampu menyusun dan/atau merevisi HDP di rumah sakit masing-masing.

NARASUMBER

1. dr. Hendro Wartatmo, Sp.BD(K)BD — HW
2. dr. Handoyo Pramusinto, Sp.BS —- HP
3. dr. Sulanto Saleh Danu, Sp.FK —- SSD
4. dr. Bella Donna, M.Kes —- BD
5. Madelina Ariani, SKM, MPH — MA
6. Happy Pangaribuan, SKM, MPH — HPY

WAKTU PELAKSANAAN

Periode I

Hari / tanggal        : Rabu – Jumat / 18-20 Maret 2020
Tempat                : Yogyakarta

Periode II

Hari / tanggal        : Rabu-Jumat / 1-3 Juli 2020
Tempat                : Medan

Periode III

Hari / tanggal        : Oktober 2020
Tempat                : Banjarmasin

JADWAL KEGIATAN

BIAYA KEPESERTAAN

Biaya investasi sebesar Rp. 4.500.000,- . Biaya tersebut meliputi biaya pertemuan selama 3 hari, termasuk seminar kit, sertifikat dan konsumsi selama latihan. Biaya di luar akomodasi dan transportasi.

Biaya pendaftaran dapat di transfer melalui Virtual Account 98888-071720-10997 atas nama UGM FKU PKMK Dana Kerjasama Penelitian Umum.

*) Peserta paling lambat membayar dan mengirimkan bukti bayar pada H – 7 kegiatan.

*) Peserta dapat melakukan pembatalan keikutsertaan dan refund investasi kegiatan sebelum H-7 kegiatan, maka uang akan dikembalikan 100%. Jika lewat maka uang pendaftaran hanya dikembalikan sebesar 75%.

INFORMASI PENDAFTARAN

Administrasi       : Dewi Catur / 0818263653 / [email protected]
Konten             : Happy R Pangaribuan / 085358727172/ [email protected]

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
Gedung IKM (sayap utara) Lt. 2
Fakultas Kedokteran UGM
Jl. Farmako Sekip Utara Yogyakarta 55281
Telp/Fax      : 0274 – 549425

Website Bencana Kesehatan: www.bencana-kesehatan.net 

Kerangka Acuan Kegiatan
Bimbingan Teknis

 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Dan Krisis Kesehatan Di Puskesmas
(Puskesmas Disaster Plan)

LATAR BELAKANG

Bencana yang terjadi mengakibatkan banyak korban jiwa yang membutuhkan pertolongan secepat mungkin. Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan primer harus siap menangani korban massal, sementara selama ini yang terjadi adalah banyak puskesmas mengalami chaos pelayanan kesehatan ketika terjadi bencana. Puskesmas sendiri merupakan lini terdepan yang memegang peranan utama untuk kesiapan bencana dan penanganan korban bencana. Dua hal pokok yang harus dapat dilakukan oleh puskesmas agar siap menghadapi bencana adalah dukungan kemampuan teknis medis (Medical Support) dan dukungan kemampuan manajerial (Management Support).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 75 tahun 2014 tentang Puskesmas, dan Peraturan Menteri Kesehatan No 71 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional, Puskesmas wajib diakreditasi untuk menjamin mutu dan kinerja pelayanan dan sebagai persyaratan untuk bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu manajemen penting dalam sistem akreditasi tersebut adalah manajemen penanggulangan bencana kesehatan. Puskesmas penting untuk menyusun perencanaan penanggulangan bencana untuk meminimalkan risiko bencana, sehingga dapat menangani korban dalam jumlah yang banyak jika terjadi bencana bahkan dapat mengidentifikasi potensial terjadinya bencana di lingkungan puskesmas.

Workshop Puskesmas Disaster Plan akan membahas bagaimana upaya penyusunan rencana penanggulangan bencana di tingkat puskesmas, apa saja komponen, indikator penilaiannya, siapa saja yang terlibat hingga sharing pengalaman dalam pengembangan Puskesmas Disaster Plan.

TUJUAN

Workshop ini bertujuan untuk mendorong puskesmas dalam menyusun dan mempersiapkan rencana penanggulangan bencana dan krisis kesehatan di wilayah kerja puskesmas masing – masing.

PESERTA

Perserta adalah Kepala Puskesmas, tim akreditasi puskesmas, dan/atau tim penanggulangan bencana puskesmas. Tim atau perorangan yang mewakili puskesmas diharapkan berasal dari unsur pimpinan (kepala puskesmas, KTU), operasional (dokter umum, perawat, bidan), logistik (Gizi, apoteker, tenaga kesehatan masyarakat, rumah tangga), perencanaan (administrasi, keuangan, dan medical record).

PROSES KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan dalam dua sesi pertemuan, yaitu:

1. Pertemuan pertama
   Para narasumber akan langsung memberikan materi terhadap peserta dengan pengenalan awal mengenai Puskesmas Disaster Plan serta pelaksanaan penyusunan terhadap Dokumen Puskesmas Disaster Plan.
2. Pertemuan kedua
   Para fasilitator akan mendampingi peserta dalam penugasan dan peserta mempresentasikan masing – masing draft Puskesmas Disaster Plan.

HAL YANG PERLU DIPERSIAPKAN OLEH PESERTA

Peserta diharapkan dapat membawa Profil Puskesmas seperti:

1. Peta (Map)Puskesmas, termasuk Peta wilayah kerja dan Hazard Mapping
2. Inventarisasi :Sarana dan Prasarana serta Fasilitas Medis dan Non Medis.
3. Kapasitas: Jumlah Tempat tidur dan SDM Medis dan Non Medis (untuk Puskesmas Rawat Inap)
4. Mapping Fasilitas Kesehatan

OUTPUT KEGIATAN

Setelah melalui proses Workshop dan pendampingan maka pihak Puskesmas akan mempunyai tenaga yang terlatih dan dokumen Puskesmas Disaster Plan yang operasional.

NARASUMBER

1. dr. Hendro Wartatmo, SpB.KBD
2. dr. Sulanto Saleh Danu, Sp.FK
3. dr. Bella Donna, M.Kes
4. Madelina Ariani, SKM, MPH
5. Happy Pangaribuan, SKM, MPH

WAKTU PELAKSANAAN

Hari / tanggal      : Rabu – Jumat / 2 – 4 September 2020
Tempat              : Yogyakarta

JADWAL KEGIATAN

Hari Pertama

Hari Kedua

BIAYA KEPESERTAAN

Biaya kepesertaan sebesar Rp. 4.500.000,- . Biaya tersebut meliputi biaya pertemuan selama 3 hari, termasuk seminar kit, sertifikat dan konsumsi selama latihan. Biaya ini tidak termasuk akomodasi dan transportasi.

Biaya pendaftaran dapat di transfer melalui Virtual Account 98888-071720-10997 atas nama UGM FKU PKMK Dana Kerjasama Penelitian Umum.

*) Peserta paling lambat membayar dan mengirimkan bukti bayar pada H – 7 kegiatan.

*) Peserta dapat melakukan pembatalan keikutsertaan dan refund investasi kegiatan sebelum H-7 kegiatan, maka uang akan dikembalikan 100%. Jika lewat maka uang pendaftaran hanya dikembalikan sebesar 75%.

INFORMASI PENDAFTARAN

Administrasi       : Dewi Catur / 0818263653 / [email protected]
Konten            : Happy R Pangaribuan /085358727172/ [email protected]

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
Gedung IKM (sayap utara) Lt. 2
Fakultas Kedokteran UGM
Jl. Farmako Sekip Utara Yogyakarta 55281
Telp/Fax      : 0274 – 549425

Website Bencana Kesehatan: www.bencana-kesehatan.net