Zoom Meeting
Seminar Progress Hasil Literature Review

SDM Kesehatan dalam Adaptasi Sistem Kesehatan Nasional
Menghadapi Bencana dan Krisis Kesehatan

Senin, 21 Desember 2020  |  10.00 – 12.00 WIB

---

{tab title=”KAK” class=”blue”}

 

PENGANTAR

Sistem kesehatan diharapkan menjadi unsur yang penting dalam situasi apapun, baik situasi normal maupun merespon situasi bencana dan krisis kesehatan bagi sebuah negara. Seperti halnya, pandemi global COVID-19 tahun ini telah menguji sistem kesehatan nasional dan daerah. Apakah sistem kesehatan yang telah terbangun mampu berdaptasi dalam situasi kegawatdaruratan dan respon bencana menjadi sebuah pertanyaan yang menarik saat ini. Padahal, reformasi kesehatan harusnya mampu memberikan perhatian penuh terhadap isu pemerataan, pengembangan pelayanan kesehatan, pembiayaan, kepemimpinan, dan organisasi sistem kesehatan yang ada. Untuk itulah, krisis kesehatan yang hadir saat dan pasca pandemi COVID-19 ini menjadi momentum bersama untuk perbaikan sistem kesehatan di Indonesia yang ternyata masih belum berdaptasi dengan tingginya ancaman ketahanan kesehatan baik karena dampak bencana alam maupun non-alam.

Tantangan terbesar dalam penguatan kesiapsiagaan bencana bidang kesehatan adalah kesadaran yang rendah untuk mengadaptasi program kesehatan yang berwawasan manajemen risiko karena kita tinggal di negara yang tinggi risiko bencana alam serta ancaman penularan penyakit akibat tingginya lalu lintas global di negara ini, juga jenis ancaman terorisme dan konflik yang terus mengancam ketahanan kesehatan. Tidak hanya itu, apakah wawasan risiko telah menjadi budaya dan prinsip dalam tatanan pelaksanaan sistem kesehatan nasional dan daerah? Jika iya, apakah semua program telah menganggarkan dan siapsiaga menghadapi dampak bencana alam dan pandemi seperti saat ini? Atau upaya penanggulangan bencana dan krisis kesehatan hanya menjadi tanggungjawab Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau hanya tanggung jawab satu dua orang di dinas kesehatan yang selama ini ditugaskan untuk mengelola sub kegiatan krisis kesehatan di bawah bidang Layanan Kesehatan atau di bawah seksi rujukan/ wabah? Semua hal ini berhubungan dengan kemampuan SDM kesehatan dalam merencanakan dan merespon situasi bencana.

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (PKMK FK – KMK UGM) didukung oleh Knowledge Sector Initiative (KSI), sebuah inisiatif dari Pemerintah Indonesia dan Australia yang mendukung perumusan kebijakan berbasis pengetahuan dan kajian yang semakin berkualitas, dalam beberapa tahun ini berkomitmen mendampingi pemerintah dan masyarakat adalam agenda – agenda kebijakan kesehatan melalui hasil kajian dan advokasi isu terkait, diantaranya manajemen bencana, krisis kesehatan, pembiayaan dan masalah kesehatan masyarakat lainnya. Tahun ini, di bawah konsorsium LIPI, PKMK FK – KMK UGM diamanatkan untuk menganalisis dan mengembangkan adaptasi pilar SDM dalam SKN yang adaptif menghadapi situasi bencana dan krisis kesehatan ke depannya.

Dugaan penelitian atau hipotesis sementara adalah SKN yang ada belum berwawasan manajemen risiko bencana dan krisis kesehatan, akibatnya SDM kesehatan bingung dalam merespon situasi bencana dan krisis kesehatan. Pembuktian ini akan dilakukan melalui kegiatan kajian literatur, penelitian dokumentasi dan penelitian evaluasi terkait SDM kesehatan. Harapannya, kajian – kajian ini dapat menjadi dasar rumusan draft rekomendasi kebijakan untuk memasukkan manajemen risiko sebagai salah satu prinsip dan nilai dasar pelaksanaan SKN ke depannya.

Berdasarkan pengantar di atas, PKMK FK – KMK UGM menyelenggarakan seminar progress hasil literature review mengenai SDM kesehatan dalam adaptasi SKN menghadapi bencana dan krisis kesehatan.

 

TUJUAN KEGIATAN

Seminar ini bertujuan untuk:

1. Menyampaikan kerangka, proses dan hasil sementara kajian literatur terkait pilar SDM kesehatan dalam menghadapi bencana dan krisis kesehatan
2. Mendapatkan masukan dan rekomendasi untuk penyempurnaan hasil kajian litertur

 

WAKTU, TEMPAT DAN AGENDA KEGIATAN

Hari/ Tanggal      : Senin / 21 Desember 2020
Waktu               : 10.00 – 12.00 WIB
Tempat             : Di tempat masing – masing menggunakan platform online

Jam	Kegiatan	Keterangan
10.00 – 10.10 WIB	Pengantar dan pembukaan	Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc., PhD Ketua Departemen HPM FKKMK UGM Moderator : Ni Luh Putu Eka Putri Andayani, SKM, M.Kes Konsultan/ Kepala Divisi Manajemen Rumah Sakit PKMK FK-KMK UGM
10.10 – 10.30 WIB	Presentasi progres kajian literatur: SDM kesehatan dalam adaptasi SKN menghadapi bencana dan krisis kesehatan	Tim Penulis : Madelina Ariani, SKM, MPH Peneliti Divisi Manajemen Bencana PKMK FK-KMK UGM Materi
10.30 – 10.50 WIB	Diskusi 1: Tantangan SDM kesehatan disituasi pra bencana dan krisis kesehatan dalam pelaksanaan SKN	Dr. dr. Andreasta Meliala, M.Kes, MAS Ketua PKMK FK – KMK UGM/ Senior Lecturer of Health Poilcy and Management FK-KMK UGM Materi
10.50 – 11.10 WIB	Diskusi 2: Tantangan SDM kesehatan dalam merespon bencana dan krisis kesehatan serta penerapan SPM layanan kesehatan dan pelaksanaan SKN	dr. Bella Donna, M.Kes Konsultan/ praktisi bencana kesehatan/ Kepala Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM Materi
11.10 – 11.30 WIB	Diskusi 3: Reformasi SKN untuk negara rawan bencana dan krisis kesehatan, serta tantangan ketahanan kesehatan global	Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional RI/ Bappnenas Materi
11.30 – 11.55 WIB	Diskusi umum	Moderator
11.55 – 12.00 WIB	Kesimpulan dan penutup	Moderator

 

KEPESERTAAN

1. Seminar ini terbuka untuk umum, PKMK FK – KMK UGM sebagai host akan mempublikasikan infografis seminar beserta link pendaftaran Zoom
2. Presentasi akan dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia dan tidak disediakan penerjemah bahasa isyarat.
3. PKMK FK – KMK UGM akan mempublikasikan reportase hasil kegiatan di website bencana-kesehatan.net

 

Narahubung:

Happy Pangaribuan
0853 5872 7172
[email protected]

 

{tab title=”Reportase” class=”green”}

Reportase

Zoom Meeting
Seminar Progress Hasil Literature Review SDM Kesehatan dalam Adaptasi Sistem Kesehatan Nasional Menghadapi Bencana dan Krisis Kesehatan

Senin, 21 Desember 2020

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Pemaparan seminar progress literature review SDM Kesehatan oleh Madelina Ariani, MPH”

Seminar ini bertujuan untuk menyampaikan kerangka, proses dan hasil sementara kajian literatur terkait pilar SDM Kesehatan (SDMK) dalam menghadapi bencana dan krisis kesehatan. Harapannya melalui seminar ini didapatkan masukan dan rekomendasi untuk penyempurnaan hasil kajian litertur. Seminar diselenggarakan melalui zoom meeting, dimana peserta yang mengikuti sekitar 115 orang. Terdapat 4 narasumber untuk menyampaikan dan membahas kajian literatur yaitu Madelina Ariani, MPH; Dr. dr. Andreasta Meliala, M.Kes, MAS; dr. Bella Donna, M.Kes dan Renova Glorya Montesori Siahaan, SE, M.Sc.

Madelina Ariani dalam paparannya menyebutkan SDMK ini merupakan salah satu pilar sistem kesehatan nasional. Masalah strategis SDMK yang dihadapi di masa depan berdasarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2012 tentang SKN ada dalam pengembangan dan pemberdayaan SDMK, perencanaan kebijakan dan program SDM kesehatan, pemerataan SDM Kesehatan, dan dalam pembinaan dan pengawasan mutu SDM Kesehatan. Hipotesis dari kajian literatur ini adalah SKN belum berwawasan manajemen risiko bencana dan krisis kesehatan. Manajemen risiko ini terkait dengan kapasitas dan kompetensi SDM Keseahtan saat bencana dan krisis kesehatan. Terdapat 4 poin menjadi hasil sementara dari kajian literatur yaitu : (1) Lemahnya koordinasi SDMK saat bencana dan krisis kesehatan; (2) Pendidikan terkait bencana dan krisis kesehatan masih lemah; (3) performa tenaga kesehatan dalam penanganan bencana dan krisis keseahtan masih lemah dan (4) pentingnya review kurikulum bencana kesehatan di perguruan tinggi.

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Pemaparan Tantangan SDMK di situasi pra bencana dan krisis kesehatan dalam pelaksanaan SKN”

Dr. dr. Andreasta Meliala, M.Kes, MAS menekankan kembali bahwa pendekatan sistem kesehatan sangat penting untuk meminimalisir risiko dan dampak akibat bencana dan krisis kesehatan. Pada era sistem kesehatan, SDMK tidak bisa dilihat lagi secara individu tetapi attached dengan fasyankes. Penanganan SDMK tidak bisa disendirikan hanya pada saat bencana namun di masa pra bencana juga perlu diperhatikan. Hal ini terkait dengan apakah ada kejelasan tim penanggulangan bencana saat pra bencana, SDM kesehatan dipersiapkan untuk bencana yang mana, apakah penugasan SDMK berbasis individu atau tim. Beberapa sekolah sudah mempersiapkan kurikulum dan mengadakan training terkait bencana namun masih belum spesifik. Dalam isu keselamatan, beban kerja dan asuransi, Staff Shortages akan terjadi jika bencana yang terjadi banyak mengakibatkan kematian SDMK. Misalnya dalam pandemi COVID-19 sudah ribuan SDMK gugur dalam bertugas. Artinya proteksi kepada SDMK kesehatan tidak cukup memadai. Model aktivasi SDMK dalam bentuk tim lebih efektif dengan catatan tim ini bukan baru terbentuk tetapi sudah dipersiapkan jauh jauh hari mulai dari legalitas, training APD, insentif asuransi dan rumah singgah. Dalam aktivasi saat bencana berbicara juga terkait kualitas dan kuantintas. Kuantitas terkait ketersediaan dan distribusi sementara jualitas terkait dengan kompetensi dan kinerja. Intinya dalam pra bencana tidak banyak yang dilakukan paling jauh pada pendidikan dan pelatihan yang sporadik. Artinya belum spesifik pada becana tertentu.

dr Bella Donna, MPH menunjukkan data bahwa hingga Mei 2020, ada 1.296 terjadi bencana di Indonesia dan 1 diataranya bencana non alam. Namun faktanya 728 puskesmas di Indonesia masih kekurangan dokter, tenaga kesehatan masih terbatas. Dalam situasi normal faskes harus ditopang dengan kesiapsiagaannya dalam menghadapi bencana. Sementara dalam SDM yang disiapkan adalah kompetensi, jumlah, jenis dan safety. Pada saat respon yang penting dalam manajemen kebencanaan, salah satunya adalah sistem komando. BNPB sudah membuat sistem komando. Dalam sistem komando tersebut ada kegiatan terkait dengan klaster kesehatan. Bagaimana dengan pencatatan dari tim SDMK saat bencana di masing – masing daerah sudah terdata dengan baik. Beban layanan kesehatan saat tanggap darurat melebihi kapasitas kesehatan yang tersedia. Artinya saat bencana, dibutuhkan SDMK yang mempunyai kemampuan lebih yang bisa menopang sistem komando, surge capacity dan SPM bencana.

Renova Glorya Montesori Siahaan, SE, M.Sc dari Bappenas juga menampikan data bahwa dalam 16 tahun terakhir terdapat 5 penyakit menular baru. Belajar dari penanganan pandemi COVID-19 ini menunjukkan bahwa masih banyak hal yang harus diperbaiki dalam memperkuat SKN. Faktanya dari sistem pembiayaan saja, SDMK masih mengeluhkan kesusahan dalam penganggaran dana. Sistem yang dipakai sepertu situasi normal sementara dalam kondisi pandemi ini seharusnya lebih mudah. Temuan sementara pada studi cepat kesejahteraan tanaga medis dan tenaga kesehatan di FKRTL pada masa Pandemi COVID-19 disebutkan proporsi tenaga medis yang mengalamai kesejahteraan rendah sebanyak 35,4%. Salah satu major project RKP 2021 adalah reformasi sistem kesehatan nasional. Memperkuat sistem untuk kesiapan menghadapi pandemi, recovery dan penyelesaian masalah kesehatan, penguatan promotive preventif dan peningkatan anggaran kesehatan pemerintah.

Diskusi :

Pada sesi diskusi ini diantaranya membahas bagaimana meningkatkan inisiatif akademisi lain/universitas lain untuk bergabung dalam upaya menyeragamkan materi/kurikulum pendidikan bencana; bagaimana perlindungan kerja dan life insurance untuk tenaga kesehatan (ber-STR maupun tidak); dan bagaimana fasilitas kesehatan beroperasi dengan tingkat absensi 25% atau lebih. Dalam meningkatkan kurikulum terkait kebencanaan harus bekerja sama dengan semua universitas untuk menyeragamkan kurikulum terkait materi ini. Ini kaitannya dengan continuity alam menghadapi bencana. Intinya adalah konsistensi di – sounding di level nasional kalau pendidikan terkait bencana ini penting. Bagaimana kita bisa menyiapkan pendidikan ini sejak pendidikan dini. Melihat Indonesia ini rentan bencana, memang bencana ini harus menjadi bagian dari kurikulum. Materi terkait bencan ini tidak hanya sebatas kurikulum namun dalam penerapan sehari hari juga. Misalnya puskesmas ada pedoman terkait bencana, bagimana puskesmas mampu rutin merefresh pedoman penanganan bencana tersebut, karena bencana ini dinamis artinya kita harus tetap konsisten untuk menyiapkan.

Dalam perlindungan petugas kesehatan di lapangan, hal yang pertama dilakukan adalah menyiapkan tim dengan tugasnya saat bencana. Sehingga pada saat harus terjun ke lapangan maka admin/sekretaris tim sudah langsung mengurus asuransi tim agar selama bekerja jika terjadi sesuatu sangat terbantu. Dalam penugasan tim juga, logistik disiapkan tidak hanya untuk personal tetapi untuk tim dan operasional sehingga tim selama bekerja bisa nyaman bekerja. Artinya jauh – jauh hari sudah disiapkan tugas dan fungsi dari masing – masing tim . Harapannya termasuk untuk pandemi ini, seharusnya sudah disiapkan minimal dari daerah yang mengirimkan tim ke lapangan, apapun bencananya. Oleh karena itu sangat penting ada pencatatan tim di masing -masing daerah sehingga pengiriman atau mobilisasi tim lebih tersistem.

Salah satu tujuan faskes harus punya rencana penanggulangan bencana adalah untuk mengatasi masalah fasilitas kesehatan yang beroperasi dengan tingkat absensi 25% atau lebih. Salah satunya rencana kontiensi dan/atau rencana operasi pada saat respon, di sana dilakukan analisis risiko, analisis kapasitas, hasilnya nanti akan ketahuan bagaimana situasi faskes. Jika memang yang bisa hadir atau memberikan layanan sangat rendah, maka itu menjadi tanda untuk membuka kebutuhan relawan misalnya, atau kebijakan lainnya misalnya sistem shift, penyediaan APD dan jaminan lainnya.

Reporter : Happy R Pangaribuan

Div. Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM

{/tabs}

 

Enlarging public health disaster plan into community level in managing natural disaster and pandemi crisis in Central Sulawesi

Diselenggarakan oleh :
Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM bekerja sama dengan Caritas Germany

{slider title=”Kerangka Acuan Kegiatan” class=”blue solid” open=”false”}

Pengantar

Pasca gempa, tsunami, dan likuifaksi di Palu, Sigi dan Donggala tercatat dari 49 Puskesmas ada sebanyak 9 puskesmas terkena dampak dengan rusak berat dan 12 puskesmas dengan rusak ringan. Selain itu terdapat 2 rumah sakit mengalami kerusakan berat dan 11 rumah sakit mengalami kerusakan ringan. Sebagai wilayah zona merah berpotensi bencana, banyak hal yang harus disiapkan untuk meningkatkan kapasitas sektor kesehatan dalam menghadapi bencana di Sulawesi Tengah. Pada tahun 2019-2020 pasca bencana (gempa, tsunami, dan likuifaksi) Sulawesi Tengah, PKMK FK-KMK UGM bekerja sama dengan Caritas Germany telah melakukan program pendampingan rutin dalam menguatkan sistem manajemen dan kapasitas SDM kesehatan Sulawesi Tengah. Fasilitas kesehatan yang menjadi sasaran program ini adalah Dinkes Provinsi Sulawesi Tengah, Dinkes Kabupaten Sigi, RS Tora Belo dan Puskesmas Marawola.

Berdasarkan lesson learn dari program tersebut dan setelah melihat kebutuhan lanjutan dalam peningkatan kapasitas Sulawesi Tengah, maka PKMK FK – KMK UGM bekerja sama dengan Caritas Germany merencanakan perluasan program ini ke daerah lainnya di Sulawesi Tengah. Oleh karena itu, pada rapat evaluasi dan rencana tindak lanjut proyek antara PKMK FK – KMK UGM dan stakeholder di Sulawesi Tengah maka dilakukanlah sinkronisasi program dengan rencana aksi daerah bidang kesehatan sebagai berikut: dinas kesehatan provinsi memperluas pendampingannya ke Kota Palu dan Kabupaten Donggala, serta pengembangan aplikasi akses kegawatdaruratan untuk masyarakat, dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di Sulawasi Tengah dalam pengaktifan pos klaster kesehatan. Perluasan program ini akan berfokus pada peningkatan kapasitas masyarakat melalui penguatan sistem dan pemberdayaan dalam menghadapi bencana dan krisis keseahtan di Sulawesi Tengah.

Tujuan umum

Kegiatan ini adalah untuk memperluas dan meningkatkan kapasitas masyarakat melalui penguatan sistem dan pemberdayaan dalam menghadapi bencana alam dan krisis kesehatan di Sulawesi Tengah.

 

Tujuan khusus

• Meningkatkan kemampuan Dinas Kesehatan dan perguruan tinggi untuk mendampingi kabupaten/kota di Sulawesi Tengah dalam menyusun perencanaan penanggulangan bencana bidang kesehatan.
• Meningkatkan kapasitas sistem manajemen penanggulangan bencana alam dan pandemi di Kota Palu dan Kabupaten Donggala
• Meningkatkan kesiapsiagaan dan pemberdayaan masyarakat untuk adaptasi kebiasaan baru dan penanganan bencana alam di masa pandemic
• Monitoring, evaluasi dan diseminasi pembelajaran kegiatan ke daerah lainnya

 

Waktu Pelaksanaan

Kegitan proyek ini dimulai sejak 1 Oktober 2020 s/d 30 September 2021

Target

• Target kunci dalam project ini adalah Dinkes Provinsi Sulawesi Tengah, Dinkes Kabupaten Sigi, Dinkes Kabupaten Donggala, Dinkes Kota Palu, Rumah Sakit Kabupaten Donggala, Kota Palu dan dua Puskesmas Model di masing-masing Kabupaten/Kota.
• Target pendukung adalah universitas yakni Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako, dan Fakultas Kedokteran Universitas Al – Khairat.

Kegiatan

Beberapa Kegiatan untuk Mencapai Tujuan Program :

• Update modul pembelajaran dan ujian TOT penyusunan rencana penanggulangan bencana dan krisis kesehatan di tingkat dinas kesehatan, rumah sakit dan puskesmas
• Training of Trainer (TOT) Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana dan Krisis Kesehatan di Puskesmas, Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan
• Pelatihan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana dan Krisis Kesehatan di Rumah Sakit (Hospital Disaster Plan)
• Pelatihan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana dan Krisis Kesehatan di Dinas Kesehatan (Dinkes Disaster Plan)
• Pelatihan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana dan Krisis Kesehatan di Puskesmas (Puskesmas Disaster Plan)
• Pelatihan Aktivasi Klaster Kesehatan di Dinas Kesehatan
• Pengembangan sistem teknis pelayanan pre hospital PSC 119 dan masyarakat
• Peningkatan kapasitas kader, tokoh di masyarakat, dan relawan kesehatan di bawah wilayah kerja puskesmas untuk mengintergrasikan family disaster plan dengan program puskesmas disaster plan
• rapat rutin bulanan dan monitoring tiga bulanan tim PKMK FK-KMK UGM dan seluruh tim bencana kesehatan Sulawesi Tengah (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Kader)
• Pengelolaan pengetahuan dan publikasi kegiatan

{slider title=”Reportase Sinkronisasi Program kepada Dinkes dan Universitas” class=”orange solid”}

Reportase

Sinkronisasi Program dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako, dan Fakultas Kedokteran Universitas Al-Khairat

Senin, 26 Oktober 2020

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Diskusi sikronisasi program dengan Dinas Kesehatan dan Pihak Universitas”

Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan kegiatan -kegiatan dan tujuan program perluasan peningkatan kapasitas masyarakat melalui penguatan sistem dan pemberdayaan dalam menghadapi bencana dan krisis kesehatan kepada Dinas Kesehatan dan Universitas. Kegiatan dilakukan via virtual dimana PKMK FK – KMK UGM bersama – sama berdiskusi dan berkoordinasi untuk sinkronisasi program perluasan dengan program bencana dan krisis kesehatan yang sedang berlangsung dan yang sudah direncanakan di daerah Sulawesi Tengah. Peserta kegiatan bersasal dari Dinkes Provinsi Sulawesi Tengah, Dinkes Kabupaten Sigi, Dinkes Kota Palu, Dinkes Kabupaten Donggala, Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako, dan Fakultas Kedokteran Universitas Al-Khairat.

Gambaran umum proyek disampaikan oleh Madelina Ariani, MPH sebagai perwakilan tim dari PKMK FK – KMK UGM. Proyek yang dilakukan oleh PKMK FK – KMK UGM bekerja sama dengan Caritas Germany dan ini merupakan lanjutan dari kerja sama tahun lalu. Kegiatan proyek ini belangsung selama 12 bulan terhitung sejak 1 Oktober 2020 – 30 September 2021. Tujuan umum proyek untuk memperluas dan meningkatkan kapasitas masyarakat melalui penguatan sistem dan pemberdayaan dalam menghadapi bencana dan krisis kesehatan di Sulawesi Tengah. Tujuan khusus proyek : (1) meningkatkan kemampuan Dinas Kesehatan dan perguruan tinggi untuk mendampingi kabupaten/kota di Sulawesi Tengah dalam menyusun perencanaan penanggulangan bencana bidang kesehatan; (2) meningkatkan kapasitas sistem manajemen penanggulangan bencana alam dan non Alam (pandemi) di Kota Palu dan Kabupaten Donggala; (3) meningkatkan kesiapsiagaan dan pemberdayaan masyarakat untuk adaptasi kebiasaan baru dan penanganan bencana alam di masa pandemi; dan (4) monitoring, evaluasi dan diseminasi pembelajaran kegiatan ke daerah lainnya.

Banyak kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan tesebut. Tentu proses penyelenggaran kegiatan ini membutuhkan kerja sama dan keterlibatan dari dinas kesehatan dan universitas. Kegiatan Training of Trainer (TOT) terkait dengan penyusunan rencana penanggulangan bencana dan krisis kesehatan akan diikuti oleh dinas kesehatan dan universitas. Kegiatan pelatihan penyusunan dinkes disaster plan dan pelatihan aktivasi klaster kesehatan akan diikuti oleh Dinkes Kota Palu dan Dinkes Kab. Donggala. Pelatihan Hospital Disaster Plan akan diikuti oleh RS Kab. Donggala dan Kota Palu. Kegiatan Pelatihan Puskesmas Disaster Plan akan diikuti oleh Puskesmas Tompe dan Puskesmas Sangurara. Kegiatan lainnya adalah terkait layanan pre hospital PSC 119 untuk UPT P2KT Dinkes Prov. Sulteng, pelatihan family disaster plan untuk Puskesmas Marawola dan kegiatan untuk edukasi masyarakat.

Diskusi

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Sesi Diskusi”

dr Lutfiah (Kabid P2) dari Dinkes Kota Palu menyambut baik seluruh kegiatan. Jika membutuhkan budgeting tambahan dari Dinkes akan dikoordinasikan kepada Kepala Dinkes, karena rencana kegiatan ini akan sangat membantu dinkes dalam manajemen bencana sektor kesehatan. Setelah ada pandemi COVID-19 terjadi perubahan RAB, banyak dana tersedot kesana, semua anggaran berubah 70%. Selanjutnya Alfina A.Deu Kepala UPT P2KT Dinkes Sulteng menyatakan pelatihan – pelatihan dalam kegiatan ini berkesinambungan. Sekarang yang perlu diperhatikan adalah bagaimana memperkuat klaster kesehatan. Harapannya PKMK FK – KMK UGM membantu advokasi pimpinan untuk implementasi kegiatan bencana dan krisis kesehatan. Bagaimana klaster kesehatan ini berperan aktif ketika terjadi krisis kesehatan. Selanjutnya penguatan sub klaster kesehatan. Pihak universitas juga sangat menyambut baik semua rangkaian kegiatan dan bersedia terlibat aktif dalam implementasi kegiatan.

Reporter : Happy R Pangaribuan
Div. Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM

{slider title=”Reportase Rangkaian TOT Dinkes Disaster Plan, Hospital Disaster Plan dan Puskesmas Disaster Plan” class=”green solid” }

Reportase

Training of Trainer (TOT) Dinkes Disaster Plan, Hospital Disaster Plan dan Puskesmas Disaster Plan

November 2020

TOT ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Dinas Kesehatan dan Perguruan Tinggi untuk mendampingi kabupaten/kota di Sulawesi Tengah dalam menyusun perencanaan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan. Pada kegiatan sinkronisasi program tanggal 26 Oktober 2020, rencana kegiatan TOT ini sudah disampaikan kepada Dinas Kesehatan dan Pihak Universitas. Kemudian PKMK FK – KMK UGM membuat satu formulir melalui google form sebagai bentuk registrasi dan surat komitmen dari calon peserta TOT. Berdasarkan penjelasan di google form tersebut, Dinkes Provinsi Sulteng, Dinkes Kabupaten Sigi, FK Universitas Tadulako, FKM Universitas Tadulako dan FK Universitas Alhaeraat mengirimkan surat penugasan calon peserta TOT. Jumlah calon peserta TOT yang mendaftar ada sekitar 37 orang. Bentuk surat komitmen dan registrasi dapat diakses pada link http://bit.ly/TOTdisasterplan.

Sebelum peserta mendapatkan TOT, PKMK FK – KMK UGM membagikan undangan kegiatan pre fornas JKKI dengan topik workshop perencanaan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan di puskesmas, rumah sakit dan dinas kesehatan kepada calon peserta TOT. Harapannya setelah mengikuti kegiatan ini calaon peserta TOT sudah memiliki gambaran terkait dengan perencanaan penanggulangan becana dan krisis kesehatan. Penyelenggaraan TOT ini dilakukan engan dua metode yaitu Pertemuan Pertama secara laring (langsung) yang diselenggarakan pada 17 – 19 November di Aula Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako dan Pertemua kedua secara daring (online) yang diselenggarakan pada 24 – 26 November 2020.

{tab 17 November 2020}

Dok. PKMK FK-KMK UGM ”Penugasan kelompok penyusunan Program, Project, Vision, Mission“

Sesi ini diawali dengan penjelasan kembali terkait gambaran umum rencana pelaksanaan TOT disaster plan. Kegiatan ini akan berkelanjutan dimana setelah mendapatkan TOT, peserta bersedia dan mampu menjadi Fasilitator dan Pendamping dalam meningkatkan kapasistas manajemen penanggulangan bencana dan krisis kesehatan di dinas kesehatan, rumah sakit dan puskesmas. Selanjutnya pemaparan dari Gde Yulian Yogadhita M.Epid, Apt terkait ”Program, Project, Vision Mission“. Melalui materi ini peserta bisa memahami apa yang dimaksud dengan program, visi dan misi dalam merencanakan sebuah kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Program adalah proses yang terorganisir didisain secara sistematis dan strategis dengan dukungan proyek untuk mencapai tujuan yang ditetapkan sehubungan dengan visi. Sementara project adalah proses yang terorganisir didisain secara sistematis dan strategis terdiri dari kegiatan kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan sehubungan dengan tujuan dan visi.

Selanjutnya peserta dibagi menjadi 3 kelompok yaitu (1) Kelompok Puskesmas Disaster Plan; (2) Kelompok Hospital Disaster Plan; (3) Kelompok Dinkes Disaster Plan. Masing – masing kelompok didampingi oleh fasilitator. Setiap kelompok mencoba menyusun program, project, vision, mission. Fasilitator telah menyiapkan template untuk pengisian penugasan tersebut. Adapun komponen yang harus diisi adalah visi-misi, program – goal, project – objective – activity -strategi. Masing-masing kelompok berproses dengan baik dan mereka dibebaskan untuk mengeluarkan pendapat. Hasil penugasan ini akan dikoreksi dan direview kembali pada TOT selanjutnya.

Reporter : Happy R Pangaribuan

Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM

{tab 18 November 2020}

”Dok. PKMK FK-KMK UGM ”Diskusi pada pemaparan materi Disaster Plan (kiri) dan Review penugasan Program, Project, Vision, Mission“

Pada sesi hari ini peserta TOT mendapatkan materi pembelajaran dari dr. Bella Donna, M.Kes terkait dengan disaster plan. Perlu membangun kapasitas untuk mengelola keadaan darurat dan bencana serta mempersiapkan dalam menghadapi risiko ke depan, tepat waktu. Langkah kesiapan menghadapi bencana dimulai dari identifikasi risiko, menyusun perencanaan, menyiapkan sistem komando/klaster dan terakhir implementasi dan latih. Di dalam sistem klaster keseahtan akan terbangun koordinasi tim, kolaborasi bantuan dan integrasi sistem. Disaster Plan ini dibuat untuk menghadapi keadaan darurat yang masih bisa ditanggulangi oleh kapasitas lokal, disusun bersama pihak – pihak yang terlibat. Skenario dan tujuan disepakati bersama serta menetapkan peran dan tugas setiap pihak yang terkait. Dokumen perencanaan yang disusun oleh dinkes, RS dan puskesmas menjadi bagian dari dokumen renkon daerah yang dibuat oleh BPBD.

Dokumen perencanaan penanggulangan bencana dan kriris kesehatan harus sedetail mungkin dan sesuai kebutuhan sehingga dapat dioperasionalkan dalam rencana operasi tanggap darurat. Dokumen ini dikaji ulang secara periodik berdasarkan perubahan komponen risiko bencana yang berdampak terhadap kesehatan.

Selanjutnya peserta dibagi kembali dalam kelompok berdasarkan kelas TOT yang dipilih. Kelompok TOT Puskesmas Disaster Plan ada sebanyak 11 orang, TOT Hospital Disaster Plan ada sebanyak 16 orang dan TOT Dinkes Disaster Plan ada sebanyak 10 orang. Peserta kelompok melanjutkan review penugasan Program, Project, Vision, Mission. Setelah mendapatkan materi dari dr. Bella Donna, peserta lebih mudah me – review kembali hasil penugasan. Secara umum mereka sudah memahami bagaimana proses penyusunan rencana program sehingga muncul satu project yang dapat meningkatkan penanganan bencana dan krisis kesehatan.

Reporter : Happy R Pangaribuan

Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM

 

{tab 19 November 2020}

Dok. PKMK FK-KMK UGM „Pemaparan Analisis Risiko (kiri) dan Prakter pembuatan peta respon (kanan)“

Sesi hari ini ada 2 materi yang disampaikan yaitu : (1) Analisis Risiko dan Pengembangan Skenario oleh Madelina Ariani, MPH dan (2) Peta Risiko oleh Gde Yulian Yogadhita, Apt, M.Epid. Madelina menekankan bahwa sektor kesehatan, untuk membuat perencanaan bencana membutuhkan pendekatan multidisiplin dan multi sektor. Melakukan identifikasi potensi hazard adalah langkah awal yang tepat untuk menyusun perencanaan/ kesiapsiagaan yang tepat. Perencanaan yang efektif dengan mengetahui serta menggunakan sumber yang ada untuk menghadapi bencana sangat penting untuk menentukan atau memprediksi kejadian yang nyata kedepannya dan bagaimana menyusun respon yang tepat terhadap ancaman tersebut. Pemaparan materi diselangselingi dnegan penugasan analisis risiko dan penyusunan skenario.

Pada pemaparan peta risiko Gde Yulian menyampaikan Peta Risiko Bencana merupakan gambaran Tingkat Risiko bencana suatu daerah secara spasial dan non spasial berdasarkan Kajian Risiko Bencana suatu daerah. Ini tercantum dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012 tentang pedoman pengkajian umum risiko bencana. Sedangkan peta respon merupakan respon kapasitas daerah dalam merespon kedaruratan yang disajikan dalam bentuk peta yang berisi bahaya (single hazard), kapasitasm alur respon, dan jalur evakuasi. Peta respon diletakkan di tempat yang mudah dilihat, selalu diupdate berdasarkan hasil laporan perkembangan. Selanjutnya peserta kembali kemasing-masing kelompok dan melakukan praktek penyusunan peta respon.

Reporter : Happy R Pangaribuan

Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM

{tab 24 November 2020}

Dok. PKMK FK-KMK UGM ” Diskusi Materi Sistem pengorganisasian berbasis Incident Command System (ICS)“

Penyelenggaraan TOT kali ini dilakukan via online dimanana sesi ini merupakan lanjutan dari kegiatan TOT yang sebelumnya dilaksanakan onsite. Materi pertama disampaikan oleh dr. Hendro tentang sistem pengorganisasian berbasi ICS. Sistem pengorganisasian ini penting untuk menetapkan bagaimana proses inisiasi atau mulai bekerjanya organisasi penanggulangan bencana dan siapa yang mempunyai kewenangan atas itu. ICS sebagai sistem komando untuk perintah, kontrol dan sumber daya selama suatu kegiatan berlangsung. Artinya struktur yang dibentuk hanya berlaku saat kejadian, misalnya saat tanggap darurat. Sistem komando itu bukan organisasi tetapi sistem yang mengatur komandonya. Fungsi komando membagi habis tugas personilnya, menetapkan prosedur komunikasi antar elemen pendukung dan membuat program cadangan untuk situasi darurat yang terjadi diluar rencana.

Pada sesi diskusi peserta menanyakan sebaiknya simulasi dilakukan berapa kali. Simulasi menunjukkan kemampuan yang dimiliki, demonstrasi menunjukkan apa yang idealnya. Simulasi dilakukan sekali setahun untuk melihat kekurangan dan yang perlu diperbaiki apa jadi bukan untuk sekedar syarat akreditasi. Setelah sesi diskusi, melalui aplikasi brakroom zoom peserta dibagi menjadi 3 kelas sesuai dengan kelompok TOT yang dipilih yaitu kelompok puskesmas disaster plan, hospital disaster plan dan dinkes disaster plan. Dalam kelompok terdapat fasilitator yang mengarahkan. Peserta mencoba menyusun satu struktur pengorganisasian saat bencana berdasarkan sistem komando. Selama penugasan peserta lebih mudah memahami karena sebelumnya pada kegiatan pre fornas mereka sudah mendapatkan materi ini apalagi ada fasilitator yang bisa memberi arahan dan masukan selama proses pengerjaan. Struktur organisasi yang dibangun saat bencana, harus sejalan dengan struktur organisasi sehari – hari. Artinya sebagian besar strukturnya menyerupai, bidang logistik saat sehari-hari menjadi penanggung jawab tim logistik di struktur tim bencana.

Reporter : Happy R Pangaribuan

Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM

{tab 25 November 2020}

Dok. PKMK FK-KMK UGM ”Pemaparan materi Logistik saat Bencana (kiri) dan peserta TOT Hospital Disaster Plan (Kanan)

Pada awal kegiatan sesi hari ini semua peserta masih digabungkan dalam satu room untuk mendapatkan materi pembelajarand dari dr. Sulanto Saleh Danu, Sp.FK tentang Logistik Medik dan Fasilitas saat Bencana.Kesiapan logistik medik ini ada dalam setiap fase bencana yaitu logistik medik pada fase pra bencana, fase respon dan pasca bencana. Penyimpanan logistik medik bencana tergantung pada fase bencana, tipe bencana, dampak bencana, lokasi bencana, komunikasi dan transportasi. Dalam mempersiapkan logitik medik pada saat respon, penting terlebih dahulu diketahui data informasi situasi di lokasi bencana, informasi ini didapatkan dari tim surveilans dan tim RHA. Dalam menyiapkan logistik medik untuk operasional (pelayanan) harus berdasarkan pedoman pengobatan.

Selanjutnya melalui aplikasi brakroom zoom peserta dibagi menjadi 3 kelas sesuai dengan kelompok TOT yang dipilih yaitu kelompok puskesmas disaster plan, hospital disaster plan dan dinkes disaster plan.Pada room kelompok puskesmas disaster plan terdapat 2 materi yang disampaikan yaitu data informasi oleh Madelina Ariani, MPH dan komunikasi risiko manajemen relawan oleh Gde Yulian Yogadhita, Apt, M.Epid. Pada Kelompok TOT Hospital Disaster Plan disampaikan materi Pengendalian dan Pencegahan Infeksi oleh dr. Handoyo Pramusinto, SpB dan materi Hospital Safety Index oleh Madelina Ariani, MPH. Pada kelompok TOT Dinkes Disaster Plan disampaikan materi Aktivasi Klaster Kesehatan dan materi Data Informasi oleh dr. Bella Donna, M.Kes. Seluruh materi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan dari masing – masing kelompok TOT. Melalui materi data informasi dan manajemen risiko, puskesmas dapat memahami alur informasi dan formulir apa saja yang disiapkan di puskesmas dalam penanganan bencana dan krisis kesehatan. Pada materi pengendalian penyakit infeksi rumah sakit dapat memahami bagaimana tim PPI ini bekerja dan mampu mengendalikan penularan penyakit di rumah sakit. Pada materi aktivasi klaster kesehatan dinas kesehatan sebagai leading sektor dan koordinato klaster kesehatan dapat memahami sistem pengaktifan klaster kesehatan, bidang apa saja yang terlibat dan bagaimana membangun koordinasi dalam sistem klaster kesehatan.

Reporter : Happy R Pangaribuan

Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM

{tab 26 November 2020}

Dok. PKMK FK-KMK UGM ”Presentase penugasan dari kelompok TOT Hospital Disaster Plan“

Pada pertemuan TOT hari ini berfokus pada teknis pengerjaan dokumen disaster plan. Peserta langsung dibagi melalui aplikasi zoom peserta (melalui break out room) berdasarkan kelompok TOT (kelompok puskesmas disaster plan, hospital disaster plan dan dinkes disaster plan). Proses teknis pengerjaan dokumen disaster plan di dalam kelompok didampingi oleh fasilitator dari PKMK FK – KMK UGM. Masing – masing kelompok berdiskusi mengisi draft dokumen disaster plan. Setelah pengerjaan selesai, peserta kembali digabungkan dalam satu room dan masing – masing kelompok mempersentasikan hasil penugasan.

Pada penugasasan kelompok TOT Dinkes Diasaster Plan, di latar belakang dokumen dimasukkan gambaran umum demografi, kebijakan, bencana dan analisis risiko. Dasar hukum diisi dengan kebijakan – kebijakan yang update serta keputusan – keputusan terkait yang mendukung dokumen perencanaan ini misalnya dari BPBD setempat. Untuk Bab 2, gambaran umum demografi dimasukkan, semua kapasitas masing-masing daerah yang didampingi dinkes mulai dari SDM dan fasilitas lainnya. Untuk bab 3 untuk pengorganisasian disesuaikan dengan struktur organisasi dinkes setempat. Dalam struktur komando disusun sesuai dengan ICS di dinkes. Tupoksi membagi habis tugas dari yang ada di struktur. Di analisis risiko akan menghasilkan bencana apa yang menjadi prioritas untuk disiapkan dari hasil perhitungan. Skenario yang disusun berdasarkan dari hasil analisis risiko tersebut. SOP untuk semua jenis bencana yang umum, misalnya pengaktifan klaster, sistem koordinasi, sistem data dan informasi, mobilisasi petugas kesehatan dan sebagainya.

Pada penugasan kelompok TOT Hospital Disaster Plan data dan sarana dimasukkan dalam dokumen. Tim – tim yang siap melakukan pelayanan dimasukkan juga dalam komponen ketenagaan. Semua tenaga kesehatan yang memiliki keahlian tertentu didata. Analisis risiko mulai dengan mengidentifikasi data – data empiris dari sekitar rumah sakit. Terdapat sistem komando dan kontrol khusus untuk skenario, kapasitas fungsionalnya seperti apa dan lebih baik jika dilengkapi tabel pengkategorian risiko bencana. Dalam sistem komando disusun orang – ornag yang bekerja saat bencana, komando ya jelas, dan ada pembagian tugas yang jelas. Untuk fasilitas.
Lampiran berupa SOP yang dilakukan dalam setiap tahapan penanggulangan bencana.

Pada penugasan Kelompok TOT Puskesmas Disaster Plan, mencoba menyusun dokumen disaster plan Puskesmas Kaleke. Daftar istilah disesuaikan dengan konten. Pada latar belakang dimasukkan gambaran geografis puskesmas, informasi umum bencana mulai sulteng sampai ke pkm dan pentingnya menyusus naskah disaster plan. Dasar hukum sudah ada, tapi ini penting untuk dicek kembali supaya dasar hukum yang disusun sudah update. Pada gambaran umum wilayah kerja dimasukkan profil kesehatan, vulnerability dan 12 standar SPM puskesmas. Struktur organisasi dan ketenagaan mengambil dari struktur puskesmas. Sama juga dengan ketenagaan sesuai dengan yg ada di puskesmas. Sistem komando akan membuat bagannya dan akan didiskusikan dan disepakati dengan pihak Puskesmas Kaleke. Terkait SOP disesuaikan dengan kebutuhan puskesmas.

 

Reporter : Happy R Pangaribuan

Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM

{/tabs}

{/sliders}

Zoom Meeting
Seminar Proposal dan Progress Penelitian

Kajian mengenai Analisis Faktor Penghambat dan Pendukung Inklusi Penyandang Disabilitas dan Orang lanjut Usia dalam Layanan WASH Pasca Bencana Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi Sulawesi Tengah Tahun 2018

Jumat, 27 November 2020 | 09.00 – 11.00 WIB

 

{tab title=”KAK” class=”green”}

---

PENGANTAR

Dampak WASH pada bencana gempa Sulawesi Tengah belum terdokumentasikan sistematis baik dalam laporan dan penelitian hingga saat ini, termasuk WASH inklusi padahal terdapat lebih dari 1300 kegiatan penyediaan air bersih, jamban darurat, dan penyaluran hygiene kit yang dilakukan oleh lebih dari 21 anggota sub klaster WASH. Sementara intervensi WASH pada situasi bencana sangat penting untuk menurunkan risiko dan penyebaran penyakit, serta menekan angka kematian akibat situasi lingkungan dan sanitasi yang menurun. WASH merupakan hak setiap orang tetapi keadaan dan keterbatasan penyandang disabilitas, lanjut usia dan kelompok rentan lainnya dalam situasi bencana cenderung terpinggirkan dengan alasan penanganan yang cepat dan efisiensi menggunakan standar umum. Dalam situasi pra bencana, 20 persen masyarakat miskin membutuhkan akses WASH dan hal ini semakin meningkat pada situasi bencana.

Kejadian bencana di Indonesia terus meningkat dan membutuhkan layanan dasar salah satunya WASH baik pada situasi normal (upaya kesiapsiagaan atau pengurangan risiko bencana) dan situasi bencana (tanggap darurat/ respon). Tidak hanya itu, pelaksanaan intervensi WASH juga banyak mengalami kendala padahal pemenuhan WASH pada semua siklus bencana sangat penting untuk menurunkan risiko pemicu munculnya dan penyebaran penyakit, termasuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat sanitasi dan kesehatan lingkungan yang buruk ataupun yang terdampak akibat bencana. Pada tingkat internasional dan nasional, kebijakan maupun standar inklusi dalam respon kemanusiaan telah disepakati. Namun, terdapat ketidaksesuaian antara komitmen terhadap inklusi dalam respon kemanusiaan dan pelaksanaannya. kesadaran dan kebijakan inklusi ini belum terimplementasi dengan baik, terutama saat respon bencana. Menariknya, didapatkan asumi bahwa inklusi merupakan hal teknis yang harus ditangani oleh sektor atau lembaga khusus. Selain itu, inklusi belum menjadi prioritas bagi actor – aktor WASH pada saat bencana meski mereka sadar itu harus dipenuhi, serta masih rendahnya keterlibatan Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDis) maupun Asosiasi Orang Lanjut Usia dalam pemenuhan WASH inklusi dalam semua siklus bencana (pra, respon dan pasca bencana).

Oleh karena itu, menilik tiga kondisi di atas yakni rentannya Indonesia terhadap bencana, permasalahan kebutuhan WASH pada saat respons bencana dan tingginya angka disabilitas di Indonesia, maka perlu untuk mengidentifikasi hambatan – hambatan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan WASH yang inklusi pada situasi bencana, terutama dari sisi penyedia layanan baik pemerintah dan non pemerintah, termasuk juga menggali peran serta dan kemungkinan peluang – peluang baik untuk penyedia dan organisasi penyandang disabilitas (OPDIS). Harapannya, dapat menjawab pertanyaan mengapa standar inklusi WASH masih sulit untuk dilaksanakan pada situasi bencana dengan memetakan kegiatan WASH yang dilakukan dan mengidentifikasi hambatan dan peluang yang terjadi menggunakan kasus bencana Sulawesi Tengah tahun 2018. Hal ini yang melatarbelakangi kerjasama penelitian antara Arbeiter – Samariter – Bund (ASB) Indonesia and the Philippines dalam kemitraan dengan Kelompok Kerja Organisasi Penyandang Disabilitas (Pokja OPDis) Sulawesi Tengah dan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK), Fakultas Kedokteran Keseahatan Masyarakat dan Keperawatan (FK – KMK) Universitas Gadjah Mada yang dilakukan dengan dukungan pendanaan dari ELRHA dan The New DFID. Sesi seminar dan presentasi progress penelitian ini adalah rangkaian dari proses kerjasama penelitian.

 

TUJUAN KEGIATAN

1. Menyampaikan kerangka, proses dan hasil sementara penelitian WASH Inklusif:Analisis Faktor Penghambat dan Pendukung Inklusi Penyandang Disabilitas dan Orang lanjut Usia dalam Layanan WASH Pasca Bencana Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi Sulawesi Tengah Tahun 2018
2. Mendapatkan masukan dan rekomendasi untuk hasil penelitian

 

AGENDA KEGIATAN

Hari/ Tanggal      : Jumat / 27 November 2020
Waktu               : 09:00 – 11.00 WIB
Tempat             : Di tempat masing-masing

Disiarkan melalui Zoom Meeting
Meeting ID      846 0624 0659
Passcode        137342
link                https://bit.ly/wash-2020

 

RUNDOWN KEGIATAN

Jam	Kegiatan	Keterangan
09.00 – 09.15 WIB	Pembukaan dan Pengantar	Direktur ASB/ Divisi manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK – KMK UGM
09.15 – 09.35 WIB	Proposal penelitian	PKMK FK-KMK UGM Materi
09.35 – 09.55 WIB	Progress hasil penelitian	ASB dan Pokja OPDis Materi
09.55 – 10.10 WIB	Pembahas 1	Sunarman Sukamto Kedeputian V Bidang Hukum dan HAM Kantor Staf Kepresidenan/PPRBM Solo Materi
10.10 – 10.25 WIB	Pembahas 2	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
10.25 – 10.55 WIB	Diskusi	Moderator
10.55 – 11.00 WIB	Penutup	Moderator

 

KEPESERTAAN

1. Presentasi proposal dan progress penelitian ini terbuka untuk umum, PKMK FK – KMK UGM sebagai host akan mempublikasikan infografis seminar beserta link pendaftaran Zoom
2. Presentasi akan dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia dan tidak disediakan penterjemah Bahasa Isyarat.
3. PKMK FK – KMK UGM akan mempublikasikan reportase hasil kegiatan di website bencana-kesehatan.net

 

Narahubung

Happy Pangaribuan
+62 853-5872-7172
[email protected]

 

{tab title=”Reportase” class=”red”}

Reportase

Dok. PKMK FK – KMK UGM

Seminar dan presentasi progress penelitian ini adalah rangkaian dari proses kerjasama penelitian antara Arbeiter – Samariter – Bund (ASB) Indonesia and the Philippines dalam kemitraan dengan Kelompok Kerja Organisasi Penyandang Disabilitas (Pokja OPDis) Sulawesi Tengah dan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK), Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FK – KMK) Universitas Gadjah Mada. Tujuan dari acara yang terbuka untuk umum ini untuk menyampaikan kerangka, proses dan hasil sementara penelitian WASH Inklusif: Analisis Faktor Penghambat dan Pendukung Inklusi Penyandang Disabilitas dan Orang lanjut Usia dalam Layanan WASH Pasca Bencana Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi Sulawesi Tengah Tahun 2018 dan tentu saja untuk mendapatkan masukan dan rekomendasi untuk hasil penelitian yang direncanakan untuk difinalisasi pada akhir 2020 dari para pembahas yang hadir dan masukan dari peserta lain. Acara ini dimoderatori oleh apt.Gde Yulian Yogadhita, M.Epid dan dibuka oleh dr. Bella Donna, M.Kes dan Melina Margaretha dari ASB, dalam sambutannya Bella menyambut baik kerjasama antara NGO dengan akademisi dalam mendokumentasikan pelajaran praktis yang ditemukan saat penanganan bencana kemudian Melina dalam pembukaannya menambahkan bahwa kolaborasi ini terselenggara dibiayai oleh ELRHA Humanitarian Innovation Fund melalui Kementerian Luar Negeri Belanda.

Pada sesi pertama, dilatarbelakangi oleh rentannya Indonesia terhadap bencana, permasalahan kebutuhan WASH pada saat respons bencana dan tingginya angka disabilitas di Indonesia, tim peneliti merasa perlu untuk mengidentifikasi hambatan – hambatan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan WASH yang inklusi pada situasi bencana, terutama dari sisi penyedia layanan baik pemerintah dan non pemerintah, termasuk juga menggali peran serta dan kemungkinan peluang – peluang baik untuk penyedia dan organisasi penyandang disabilitas (OPDIS). Penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan mengapa standar inklusi WASH masih sulit untuk dilaksanakan pada situasi bencana dengan memetakan kegiatan WASH yang dilakukan dan mengidentifikasi hambatan dan peluang yang terjadi menggunakan kasus bencana Sulawesi Tengah tahun 2018. Presenter pertama, Madelina Ariani, SKM., MPH., sebagai principal investigator penelitian dari PKMK FK-KMK UGM memaparkan mengenai desain penelitian, dimana penelitian ini dilakukan dengan metoda campuran sekuensial antara metode kuantitatif dan kualitatif dengan pendekatan tindakan partisipatori, dengan subyek penelitian yaitu seluruh penyedia layanan WASH pada situasi bencana baik dari pemerintah dan organisasi non pemerintah yang sudah atau masih beraktivitas hingga 31 Desember 2020 dan penyandang disabilitas, dan orang lanjut usia di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk mengurai hambatan dari layanan WASH yang inklusif saat bencana, tim peneliti menggunakan kerangka sosioekologikal model yang dibagi di empat level: individual, interpersonal, organisasi, dan kebijakan yang kemudian di – breakdown dengan perspektif teori manajemen proyek.

Ketua tim ASB, Chrysant Lily menyampaikan dari segi implementasi, tim sudah mencapai hal – hal yang ditargetkan sesuai work plan, pada sekitar tujuh bulan terakhir ini, secara garis besar telah terlaksana pelatihan untuk semua tim peneliti yang terlibat, proses community engagement sebagai bagian dari upaya pemenuhan etika dan rangkaian pengumpulan data untuk dua kelompok informan dalam penelitian ini, yaitu WASH actors dan penyandang disabilitas/orang lanjut usia di masyarakat. Imransyah, anggota pokja orang penyandang disabilitas di Palu – Sigi – Donggala (Opdis Pasigala) menceritakan tentang proses dan kesan kesan yang dilaluinya sebagai mitra penelitian. Lily dalam progressnya menemukan hasil awal, pada perspesktif WASH actors yang masih memandang penyandang disabilitas dan orang lanjut usia sebagai ‘charity objects’ dan tidak dilibatkan di sepanjang siklus proyek, juga berbagai prioritas lain saat bencana membuat inklusi sekedar menjadi token. Di sisi lain, dari perspektif penyandang disabilitas dan orang lanjut usia, mereka merasa tidak menjadi bagian dari kelompok disabilitas/lansia dan kurang paham hak – haknya, terbiasa beradaptasi dengan cara lain dan tidak melihat adanya dukungan untuk berkontribusi.

Pada sesi pembahasan, ada tiga pembahas yang diagendakan, yaitu Sunarman Sukamto dari Kedeputian V Bidang Hukum dan HAM Kantor Staf Kepresidenan/PPRBM Solo, pembahas kedua Ratna Dewi Susianti, Praktisi WASH dari Yakkum Emergency Unit, dan Alfina A.Deu SKM, dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah. Sunarman memperkenalkan regulasi PP 42/2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik dan Perlindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas, dimana PP ini mewajibkan setiap permukiman, pelayanan publik dan penanganan bencana untuk menyediakan aksesibilitas atau kemudahan dan memastikan penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan pertama dalam penyelematan dari bencana. PP ini adalah payung hukum dan peta jalan menuju permukiman, pelayanan publik dan penanggulangan bencana yang inklusif bagi semua ragam disabilitas di Indonesia, karena disebutkan pada pasal 21, aturan ini bertujuan untuk menjamin hak dan kebutuhan penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana. Sunarman juga menyoroti paradigma OPDis sebagai charity object sudah usang dan bertentangan dengan kerangka hukum dan kebijakan nasional yang berlaku. Praktik manajemen proyek kebencanaan yang tidak inklusi bertentangan dengan kerangka hukum dan kebijakan nasional sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dan masih menjadi disabling factor pada level individu maupun institusi, oleh karenanya perlu ada aspek legally binding dan audit prestasi tentang aspek inklusi saat sebuah proyek kebencanaan masih pada tahap perencanaan dan penganggaran.Susi dari YEU membahas level interpersonal yang lebih dalam untuk menggali hambatan dari keluarga terdekat, pihaknya mengapresiasi sharing dari mitra penelitian, rasa dilibatkan dan rasa berdaya itu menjadi kuat karena terlibat langsung. Penting juga untuk menyederhanakan pedoman wawancara untuk lebih mudah dimengerti. Dari pembahas yang ketiga, Alfina menambahkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pemberdayaan lansia dengan komitmen yang tinggi dari semua pihak.

Ketiga tanggapan diapresiasi dengan baik oleh tim peneliti baik dari PKMK FK-KMK UGM dan tim ASB Indonesia and the Philippines, dan akan memperkaya hasil dan rekomendasi penelitian ini, karena proses penelitian masih menyisakan proses finalisasi menggunakan FGD dengan stakeholder, informasi tambahan terkait latar belakang enabler – enabler dan motivasi. Ada dua sharing pengalaman diberikan dari peserta di sesi diskusi, yaitu Cacolaratu dari Balai Prasarana dan Pemukiman Sulteng dan Agung Trisna dari Bapelkes NTB. Cacolaratu membagikan informasi pada saat awal bencana memang banyak teman – teman aktor WASH dari klaster nasional yang datang sudah memberikan model untuk disabilitas dan lansia, bahkan pada rapat klaster juga penyandang disabilitas sudah dilibatkan juga, namun prioritas pemenuhan kebutuhan dasar air dan sanitasi menjadi prioritas utama dan tidak memiliki titik titik tempat kelompok rentan (disabilitas dan lansia) ini berada. Agung Trisna menyampaikan form kaji cepat kesehatan (RHA) tidak disebutkan mengenai kelompok rentan disabilitas dan lansia sehingga kebutuhan untuk kelompok ini tidak terakomodasi, harapannya hasil penelitian ini menjadi bahan untuk advokasi ke pemerintah daerah maupun NGO yang akan memberikan pelatihan di NTB.

Reporter : apt.Gde Yulian Yogadhita, M.Epid.

Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK – KMK UGM

{/tabs}

 

 

Diseminasi Hasil Penelitian Online

KAJIAN KESIAPSIAGAAN RUMAH SAKIT DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 BERBASIS SISTEM KOMANDO DI WILAYAH DIY DAN DKI JAKARTA

Senin, 9 November 2020

{tab title=”TOR” class=”red”}

---

Pengantar

Hal yang kerap menjadi masalah, ketika terjadi bencana rumah sakit mengabaikan kembali dokumen perencanaannya. Siapa yang sudah ditunjuk sebagai komandan, siapa yang akan bertugas secara operasional, bidang data informasi mengurusi apa dan bagaimana analisis risiko rumah sakit sebelumnya untuk perencanaan surge hospital menghadapi lonjakan kasus, bagaimana komunikasi lintas sektor dan sebagainya. Situasi tersebut lebih berat terjadi pada bencana non alam seperti saat ini, pandemi global COVID-19. Walaupun pada dasarnya konsep penanganan pandemi ini sama dengan konsep penanganan bencana, tetapi terdapat perbedaan yang sangat besar. Perbedaannya terletak pada prinsip dasar penanganan karena perbedaan sifat agen kausatifnya.

Dengan memperhitungkan jumlah kenaikan kasus COVID-19 maka rumah sakit harus dapat menyiapkan skenario – skenario, SDM, fasilitas sarana dan prasarana untuk menghadapi lonjakan sehingga tidak akan terjadi kerusakan fungsi atau functional deficit yang akan merugikan atau berdampak pada kesehatan masyarakat dan lingkungan. Selain itu, persiapan dan perencanaan yang baik akan mengurangi tingkat kekacauan pada saat tanggap atau respon terjadi. Penyebab koordinasi yang lemah diantaranya adalah ketidakjelasan siapa yang memimpin, bagaimana tugas – tugas dibagi ke seluruh SDM, bagaimana alur komunikasi, hingga lemahnya perencanaan berdasarkan situasi saat itu dan ke depannya. Hal – hal ini merupakan komponen dari sistem komando yang ada di perencanaan penanggulangan bencana di rumah sakit atau hospital disaster plan.

Penelitian ini sudah dilakukan pada April – Juni 2020 yang bertujuan untuk mendokumentasikan serta menganalisis kesiapsiagaan rumah sakit dalam menghadapi pandemic COVID-19 berdasarkan sistem komando (Incident Command System). Penelitian ini merupakan penelitian dokumentasi dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Banyak hal yang dapat menjadi bahan pembelajaran dari penelitian ini, salah satunya penting prinsip pembagian tugas (tupoksi), alur komunikasi dan perencanaan dalam Satgas COVID-19 di RS masih perlu ditingkatkan. Diseminasi ini akan menjadi wadah untuk sosialisasi hasil penelitian dan rekomendasi untuk meningkatkan kesiapsiagaan rumah sakit dalam menghadapi pandemi COVID-19.

 

Tujuan

Diseminasi ini bertujuan untuk :

• Sosialisasi hasil penelitian kajian kesiapsiagaan rumah sakit dalam menghadapi pandemi COVID-19 berbasis sistem komando di wilayah DIY dan DKI Jakarta
• Sosialisasi saran dan rekomendasi sebagai pembelajaran dari hasil penelitian
• Wadah untuk mendiskusikan penelitian selanjutnya terkait dengan kesiapsiagaan RS dalam menghadapi pandemi COVID-19

 

Output

• Peserta mendapatkan informasi bagaimana kesiapsiagaan rumah sakit dalam menghadapi Pandemi COVID-19 berbasis sistem komando di wilayah DIY dan DKI Jakarta
• Hasil penelitian menjadi referensi awal untuk penelitian selanjutnya terkait dengan kesiapsiagaan RS dalam menghadapi pandemi COVID-19
• Terdapat rekomendasi sebagai pembelajaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan rumah sakit dalam menghadapi pandemi COVID-19.

Waktu Pelaksanaan

Hari/Tanggal : Senin, 9 November 2020
Pukul : 08.00 – 09.40 WIB

Waktu	Materi/Kegiatan	Narasumber/Moderator
Senin, 9 November 2020
08.00 – 08:10	Pembukaan:	Moderator : Gde Yulian Yogadhita M.Epid, Apt
08.10 – 08.20	Gambaran Besar Hasil Penelitian Kajian Kesiapsiagaan Rumah Sakit dalam Menghadapi Pandemi COVID-19 Berbasis Sistem Komando di Wilayah DIY dan DKI Jakarta	Ketua Tim Peneliti : Madelina Ariani, MPH Materi
08.20 – 08.40	Diseminasi Rumusan Kebijakan Kesiapsiagaan RS berbasis ICS dari Hasil Penelitian	dr. Bella Donna, M.Kes Materi
08.40 – 09.30	Diskusi	Pembahas : –          Direktur RSUD Tarakan (10’) –          Direktur RSUD Sleman (10’) –          Dr. Luwiharsih.MSc – Komisi Akreditasi Rumah Sakit (10’) –          dr. Hendro Wartatmo, SpB.KBD (10’)
09.30 – 09.40	Penutupan	Moderator : Gde Yulian Yogadhita M.Epid, Apt

Narahubung

Happy

Email   : [email protected]    
Kontak      : 085358727172

 

{tab title=”Reportase” class=”green”}

Reportase Zoom Meeting

Diseminasi Hasil Penelitian Online

KAJIAN KESIAPSIAGAAN RUMAH SAKIT DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 BERBASIS SISTEM KOMANDO DI WILAYAH DIY DAN DKI JAKARTA

Senin, 9 November 2020

Moderator, Apt. Gde Yulian Yogadhita, M.Epid menyampaikan bahwa penelitian ini merupakan sub penelitian Proposal Payung Surge Capacity: Kesiapan Sistem Kesehatan Daerah Menghadapi Lonjakan Pasien COVID-19. Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini akan bermanfaat untuk menambah khasanah temuan-temuan penelitian terkait COVID-19, lebih lengkap mengenai penelitian-penelitian PKMK FK-KMK UGM yang bekerjasama dengan KSI ini dapat diakses di manajemencovid.net maupun bencana-kesehatan.net

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Pembahasan DIseminasi Hasil Penelitian”

Sesi 1 : Pemaparan Hasil Penelitian

Hasil penelitian sebagai bahan sesi diseminasi pagi hari ini disampaikan oleh Madelina Ariani SKM., MPH, sebagai principal investigator dan dr. Bella Donna. Madelina menyampaikan proses jalannya penelitian, dan kesimpulan penelitian, yaitu: berdasarkan waktu dihitung dari ditemukannya kasus pertama di Indonesia – keluarnya deklarasi bencana – dan workshop ICS dalam HDP yang diadakan oleh PKMK FK – KMK UGM, maka kesiapsiagaan RS rendah ke sedang. Sementara dokumen HDP secara umum masih belum mengakomodasi bencana non alam dan penanganan COVID-19 “terpisah” dan masih sebatas pembentukan tim. Prinsip pembagian tugas (tupoksi), alur komunikasi, perencanaan masih perlu ditingkatkan, dimana ini sejalan dengan tujuan workshop sebagai refreshing untuk penanganan COVID-19. Fungsi revisi dan sosialisasi sangat penting dalam internal tim (alur komunikasi) dan banyak ditemukannya hambatan terkait pengetahuan baru (banyak perubahan), dari penelitian ditemukan berbagai kendala yang diadapai RS seperti keterbatasan SD, klaim, dan belum tersusunnya bussiness plan yang paripurna. Presentasi yang kedua disampaikan oleh dr Bella Donna mengenai dimana kesiapan rumah sakit dapat lebih ditingkatkan dengan membudayakan HDP, atau hospital disaster plan agar tidak hanya menjadi dokumen untuk penilaian akreditasi saja namun juga dokumen tersebut lebih operasional dan pengetatan akreditasi rumah sakit terutama dalam bidang bencana. Rekomendasi selanjutnya dari tim peneliti kepada stakeholder dalam sesi diseminasi ini adalah dokumen HDP RS diusahakan dan disusun agar lebih adaptif terhadap hazard atau ancaman yang ada.

Sesi Pembahasan :

Pada sesi pembahasan ada empat pembahas, masing – masing dr Cahya Purnama, M.Kes., Direktur Umum RSUD Sleman dan drg. Dian Ekawati, MARS., Wakil Direktur Yankes RSUD Tarakan sebagai perwakilan dari dua daerah yang diteliti, Dr Luwiharsih M.Sc., dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit dan dr. Hendro Wartatmo, Sp.B., Konsulen Bedah Digestif sebagai perwakilan praktisi kerumahsakitan.

Pembahas pertama, dr Cahya mengungkapkan bahwa memang HDP di beberapa RS masih belum adaptif terhadap COVID-19 apalagi ditambah ilmu mengenai penyakit dan tatalaksana yang terus berkembang, baru saja RS selesai beradaptasi dengan pedoman pengendalian dari Kemenkes RI sudah ada lagi yang edisi revisinya sampai terulang empat kali. Peneliti PKMK FK – KMK mungkin dapat lebih menelaah untuk RS yang rutin mengadakan evaluasi, karena kendalanya memang salah satunya koordinasi dengan pemerintah daerah yang dalam hal ini diwakili oleh dinas kesehatan. Perlu dikeluarkan SK Bupati untuk mencegah dispute karena kemampuan masing – masing daerah yang berbeda beda, perlu ada inovasi dari RS. Pembahas kedua, drg. Dian Ekowati menyatakan banyak mendapatkan manfaat dari workshop yang telah dilaksanakan oleh PKMK dan diikuti oleh RSUD Tarakan, namun memang dalam presentasinya tentang aktivasi HDP untuk kesiapsiagaan RSUD Tarakan menghadapi COVID-19, masih dijumpai beberapa kendala pada saat pengimplementasiannya.

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Sesi pembahasan dari dr Luwih”

Pembahas ketiga, dr Luwih menyampaikan bahwa KARS akan lebih memperhatikan lagi aspek pra bencana, requirement dari HDP dalam akreditasi RS dan memang HIS harus di – review, bagaimana hazard-vulnerability assessment (HVA) – nya RS perlu untuk cepat beradaptasi dengan regulasi baru dan pedoman pedoman internasional terkait COVID-19. Hal ini senada dengan pembahasan oleh dr. Hendro sebagai pembahas pamungkas, penelitian ini kesimpulannya sangat bermanfaat sekali untuk rumah sakit terutama dalam menentukan incident commander dalam dokumen HDP yang menyatu baik untuk hazard bencana alam maupun non alam, lebih operasional tidak berhenti di SK saja dan sering melakukan intra-action review yaitu evaluasi intervensi meski event kegawatdaruratan bencana kesehatan masih berjalan.

Pada sesi diskusi, dr. Hendro dari BPBD Cimahi menanyakan apakah ada hubungan antara Tipe RS dan eselon RS dalam fungsi komando serta hubungan relasi komando dengan dinas Kesehatan dan gugus tugas/satgas maupun dalam HDP dan apakah RS mengetahui tentang dana belanja tidak terduga (BTT) dan tata cara pengalokasian dan akses dana BTT. Tanggapan dari drg. Dian dari RSUD Tarakan: setiap eselon RS dapat melaksanakan HDP sementara peran Dinas Kesehatan adalah leading sektor untuk mengintegrasikan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah untuk memaksimalkan peran fungsi setiap unit pelayanan teknis yang ada dibawahnya, anggaran BTT dialokasikan di dinkes sebagai komitmen prioritas oleh kepala daerah sehingga setiap kebutuhan khususnya dalam bidang kesehatan, kebutuhan diajukan dan dalam waktu beberapa hari saja disalurkan ke dinkes untuk diteruskan ke RS atau puskesmas yang membutuhkan.

Sebagai penutup, Gde sebagai moderator mengingatkan kembali peran akademisi sebagai fasilitator yang menjembatani untuk menerjemahkan regulasi pemerintah ke faskes seperti puskesmas dan rumah sakit maupun dinkes disertai dengan temuan temuan ilmiah dan fakta empiris. Salah satunya dijadwalkan pada 20 November, Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah yang telah didampingi oleh PKMK FK – KMK UGM sejak paska bencana gempa-tsunami dan likuifaksi pada 2018 akan mempresentasikan lesson learnt mengenai rencana operasi dinkes untuk penanganan COVID-19.

Reporter : Gde Yulian Yogadhita

Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM

{/tabs}

Laporan Kegiatan

Sosialisasi Dokumen Penanggulangan Bencana Sektor Kesehatan Sulawesi Tengah

Sulteng, 8 Januari 2020

 

Kegiatan ini bertujuan untuk sosialisasi dokumen dinkes disaster plan oleh Dinkes Provinsi Sulawesi Tengah dan Dinkes Provinsi Kab. Sigi. Peserta berasal dari UPT. P2KT, Dinkes Provinsi, Dinkes Sigi, RS Torabelo, Puskesmas Marawola. Kemudian pihak eksternal yang mengikuti pertemuan ini adalah Dinkes Kota Palu, Dinkes Donggala, BPBD Provinsi, FK Universitas Tadulako, FKM Universitas Tadulako, FK Universitas Alkhaeraat, DVI Bidekkes, Puskesmas Nokilalaki dan Dinas Sosial Provinsi. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Dinkes Provinsi Sulteng. Pada pembukaan kepala dinkes mengatakan bahwa sistem penanganan bencana di daerah akan sangat terbantu dengan adanya dokumen disaster plan. Sulteng menjadi etalase bencana artinya harus benar-benar mempersiapkan perencanaan penanggulangan bencana. Pengalaman dalam penaganan bencana gempa dan likuifaksi Palu serta materi-materi terkait kebencanaan, tertuang dengan baik dalam dokumen. Harapannya melalui dokumen ini sistem koordinasi inter bidang dan antar sektor leboh tertata dengan baik.

Sosialisasi dokumen dinkes disaster plan Dinkes provinsi Sulteng dipaparkan oleh Kepala Bidang UPT P2KT. Dalam paparannya lebih banyak menunjukkan struktur organisasi berbasis insiden sistem komando saat bencana, hasil analisis risiko bencana dan standar prosedur operasional. Ada beberapa hal yang akan beririsan dengan pihak eksternal misalnya terkait sistem rujukan korban bencana, pengurusan jenazah dan koordinasi pengaturan relawan serta logistik. Selanjutnya dokumen dinkes disaster plan Dinkes Kab. Sigi disampaikan oleh ketua tim penyusun kecil dinkes disaster plan Kabupaten Sigi. Tidak jauh berbeda dengan Dinkes Provinsi Sulteng, pada dokumen sudah terlihat jelas struktur organisasi berbasis insiden sistem komando dan pembagian tupoksi masing-masing bidang. Peta respon yang ada dalam dokumen adalah peta respon banjir karena potensi bencana yang paling tinggi adalah banjir.

Setelah pemaparan sosialisasi dokumen ini masing-masing institusi bisa memahami bagaimana alur komunikasi dengan dinas kesehatan dan apa yang menjadi tupoksi mereka saat bencana terjadi. Dinsos Provinsi melalui klaster kesehatan Dinkes akan membantu dan berkoordinasi dengan bidang logistik. Pihak Universitas menyampaikan mereka akan berkoordinasi dengan bidang operasional dalam melakukan pelayanan kesehatan. BPBD lebih kearah bagaimana informasi yang dikeluarkan oleh klaster kesehatan sama dengan BPBD dan akan berkoordinasi juga dengan penempatan relawan, pengadaan logistik dan anggaran kegiatan. Rencana pendampingan disaster plan ini juga akan dilanjutkan tahun 2020. Ditengah-tengah sosialisasi Dinkes kota Palu dan Dinkes Koabupaten Donggala menyampaikan bahwa jika masih ada pendampingan lanjutan terkait penyususn dokumen disaster plan ini, mereka bersedia untuk didampingi.

Dok. Dinkes Prov. Sulteng “Sosialisasi Dokumen Dinkes Disaster Plan”.

 

Reporter : Happy R Pangaribuan

 

 

{tab title=”KAK” class=”green”}

Pengantar

            Penanganan COVID-19 merupakan hal baru bagi semua lini kesehatan, baik di manajerial seperti dinas kesehatan atau gugus tugas maupun di bidang pelayanan kesehatan, baik di rumah sakit maupun puskesmas. Sekarang ini penanganan COVID-19 tidak bisa hanya mengandalkan rumah sakit rujukan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk menangani COVID-19. Melihat pengalaman rumah sakit yang bukan rujukan serta Puskesmas juga turut menerima dan melayani pasien COVID-19. Maka mau tidak mau semua lini sistem Kksehatan harus bergerak cepat untuk menilai kapasitas yang dimiliki dalam menghadapi penanganan bencana/COVID-19. Kapasitas yang dimaksud dalam hal ini termasuk sistem komando, fasilitas, sumber daya, dan logistik.

            Instansi kesehatan dan pelayanan kesehatan yang sudah memiliki tim atau satuan tugas untuk penanganan COVID-19 dapat langsung diaktifkan. Tim tersebut terbentuk dalam satu struktur organisasi sistem komando berbasis Incident Command System (ICS) yang mencakup komandan, bidang operasional, logistik, perencanaan dan keuangan/administrasi. Dalam struktur organisasi tersebut telah disertakan alur komunikasi antar bidang (internal) dan komunikasi eksternal. Hal yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana masing – masing bidang ini bisa memenuhi kebutuhan mereka selama bertugas? Bagaimana sistem kesehatan dapat menjamin kesinambungan pelayanan kesehatannya secara komprehensif yang dapat dicapai saat terjadi bencana. Dengan memahami sistem pengelolaan logistik yang dibutuhkan jika terjadi bencana, ini akan memudahkan fasilitas pelayanan kesehatan dalam menghadapi situasi kedaruratan. Pengelolaan logistik yang baik di dinas kesehatan, rumah sakit maupun di puskesmas dapat memanfaatkan struktur yang ada dan komunikasi yang efektif antar seksi. Bagaimana seksi logistik dapat memenuhi kebutuhan seksi operasional melalui perencanaan yang optimal. Lebih jauh lagi bagaimana dinas kesehatan, rumah sakit maupun di puskesmas dapat melakukan identifikasi dan pemetaan sumber daya baik di dalam maupun di luar sistem menggunakan jejaring potensial, baik dari instansi pemerintah maupun non pemerintah seperti relawan dan lembaga swadaya masyarakat.

Instansi dan fasilitas kesehatan merupakan pintu masuk dalam penerimaan logistik dari luar daerah ke daerah terdampak bencana. Hal ini menyebabkan kebutuhan skema maupun strategi dalam pengelolaan logistik dalam institusi kesehatan tersebut sangat penting. Bagaimana penerimaan, pencatatan, dan distribusinya, serta quality control logistik di instansi dan fasilitas kesehatan menjadi dasar dari pengelolaan logistik tersebut. Selain itu manajemen relawan kesehatan maupun kader dalam membantu fasilitas kesehatan saat terjadi bencana sebagai salah satu sumber daya yang bisa berdaya guna juga menjadi salah satu kebutuhan pemenuhan bantuan terhadap respon bencana. Namun demikian, kondisi-kondisi dan permasalahan – permasalahan perlu didokumentasi dan dipetakan untuk dicari segera model intervensi terbaik dan jalan keluar jika ada permasalahan, situasi ini juga perlu dikomunikasikan dengan baik ke stakeholder di daerah, pemberdayaan masyarakat maupun nasional sehingga sumber daya dapat terdistribusi dengan baik dan permasalahan kesehatan dapat tertanggulangi. Dengan demikian, tidak hanya fasilitas kesehatan, tetapi stakeholder dan masyarakat dengan mudah mengetahui kapasitas dan kebutuhan layanan kesehatan yang dapat diberikan selama penanganan bencana maupun COVID-19.

           

Tujuan Workshop

Tujuan workshop ini untuk membahas dasar -dasar aspek logistik, alur identifikasi kebutuhan dan perencanaan sumber daya, prosedur standar apa saja yang diperlukan terkait pengelolaan logistik dan platform komunikasi informasi untuk memperlancar dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi permintaan kebutuhan logistik. Workshop ini bertujuan untuk menguatkan aspek logistik pada penanganan bencana atau COVID-19 di instansi kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan.

 

Output

• Peserta memahami alur, tugas dan fungsi perencanaan kebutuhan dalam ICS,
• Peserta memahami fungsi fungsi dasar logistik dalam ICS,
• Peserta memahami bagaimana mengidentifikasi kebutuhan dan pasokan sumber daya di dalam dan sekitar fasilitas pelayanan kesehatan,
• Peserta memahami prosedur standar apa saja yang diperlukan terkait pengelolaan logistik di instansi kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan.

 

Peserta dan Persyaratan

• Kepala instansi kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan,
• Staf manajemen instansi kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan,
• Satgas COVID-19 di instansi kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dari komandan/ketua, wakil, sekretaris dan ketua bidang – bidang dalam struktur tersebut

Waktu Pelaksanaan

Hari/Tanggal             : Rabu – Jumat / 2- 4 Desember 2020
Pukul                       : 10.00 – 12.00 WIB
Tempat                   : di tempat masing – masing peserta

PENDAFTARAN

Zoom Meeting    
Meeting ID 813 3962 0017
Security Passcode 439823
Invite Link
https://us02web.zoom.us/j/81339620017?pwd=VWwxR1o3YnJlS1g2UmgyR0RGU1Y3Zz09

 

Agenda Kegiatan

Pertemuan I

1. Memahami tugas dan tanggung jawab pemenuhan kebutuhan logistik medis dalam struktur ICS pada bencana/COVID-19
2. Memahami konsep dalam pengelolaan logistik medis di instansi kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan pada saat bencana

 

Pertemuan II

1. Memproyeksikan dan memastikan kebutuhan logistik medis dan alat pengaman diri di fasilitas kesehatan dengan standar yang tepat.
2. Manajemen komunikasi saat respon bencana, pengelolaan relawan dan sumber daya logistik medis di fasilitas pelayanan kesehatan

 

Pertemuan III

1. Perencanaan kebutuhan logistik medis di fasilitas kesehatan terintegrasi dengan rencana operasi sektor kesehatan
2. Memahami platform dan jejaring koordinasi dan kolaborasi sumber daya di luar puskesmas (system Klaster Nasional) dan alur komunikasi permintaan kebutuhan sumber daya ke luar fasilitas kesehatan

Rundown Acara

Waktu	Kegiatan/Materi	Narasumber/Moderator
Pertemuan I : Rabu, 2 Desember 2020
10.00 – 10.10	Pembukaan	PKMK FK-KMK UGM Moderator : Madelina Ariani, MPH
10.10 – 10.50 10.50 – 11.05	Materi: Logistik medis dalam struktur ICS pada bencana/covid-19 Diskusi	dr. Bella Donna, M.Kes Materi
11.05 – 11.45 11.45 – 12.00	Materi : Konsep dalam pengelolaan logistik medis di fasyankes saat bencana Diskusi	dr. Sulanto Saleh Danu, Sp.FK Materi
12.00	Penutupan	PKMK FK-KMK UGM
Pertemuan II : Kamis, 3 Desember 2020
10.00 – 10.10	Pengantar	PKMK FK-KMK UGM Moderator : Happy R Pangaribuan, MPH
10.10 – 10.50 10.50 – 11.05	Materi: Proyeksi Kebutuhan Logistik Medik di Fasyankes Diskusi	Sri Purwaningsih S.Kep, Ners, MSc Materi
11.05 – 11.45 11.45 – 12.00	Materi : Manajemen Komunikasi saat Respon Bencana di Fasyankes Diskusi	Gde Yulian Yogadhita M.Epid, Apt Materi Komunikasi Contoh >>
12.00	Penutupan	PKMK FK-KMK UGM
Pertemuan III : Jumat, 4 Desember 2020
10.00 – 10.10	Pengantar	PKMK FK-KMK UGM Moderator : Madelina Ariani, MPH
10.10 – 10.50 10.50 – 11.05	Materi: Perencanaan Kebutuhan Logistik di Fasyankes Diskusi	dr.Budi Sylvana,MARS – Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes Materi
11.05 – 11.45 11.45 – 12.00	Materi : Platform dan jejaring koordinasi, kolaborasi sumber daya di luar puskesmas (Sistem Klaster Nasional) Diskusi	Gde Yulian Yogadhita M.Epid, Apt Materi Platform
12.00	Penutupan	PKMK FK-KMK UGM

 

Contact Person :

Kepesertaan    : Dewi Catur (0818263653)
Konten           : Happy R Pangaribuan (085358727172)

 

{tab title=”Reportase Hari 1″ class=”red”}

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Pemaparan materi Logistik medis dalam struktur ICS (kiri) dan Sesi Diskusi (kanan)”

Forum ini bertujuan untuk menguatkan aspek logistik pada penanganan bencana atau COVID-19 di instansi kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan. Pada pertemuan pertama mengulas bagaimana konsep dasar dalam logistik medik saat bencana melalui dua materi yaitu (1) Logistik medis dalam struktur ICS pada bencana/COVID-19 oleh dr. Bella Donna, M.Kes; (2) Konsep dalam pengelolaan logistik medis di fasyankes saat bencana oleh dr. Sulanto Saleh Danu, Sp.FK. peserta yang mengikuti forum ini melalui akun zoom meeting sekitar 50 orang.

dr. Bella menyampaikan dalam manajemen logistik ada proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengawasan kegiatan dan monitoring. Logistik dalam struktur organisasi saat bencana yang berbasis Incident Command System atau sistem komando masuk dalam tim bencana, tim logistik dan manajemen. Selama ini bidang logistik hanya sekedar menunggu, misalnya saat terjadi bencana menunggu kedatangan obat, kedatangan relawan dan sebagainya. Orang yang di dalam logistik seharusnya mampu berpikir bagaimana menreka bisa mendapatkan apa saja yang dibutuhkan tim operasi mulai dari APD, alat, obat, transportasi dan lain – lain. Ada dokumen logistik yang perlu disiapkan, bagaimana melakukan semua perkerjaan dan menuliskannya dalam sebuah dokumen. Sehingga setelah fase respon, bisa diketahui hal – hal apa yang perlu diperbaiki. Dokumen tersebut adalah logistik preparedness, rencana kontijensi dan ceklist.

Selanjutnya konsep dasar dalam logistik medik saat bencana diulas lebih jelas lagi oleh dr. Sulanto Saleh Danu, Sp.FK. Mengawali materi, dr Sulanto mengutip satu quote yang menyatakan perang itu bisa menang atau kalah sangat tergantung dengan tim yang menyiapkan logistik dari perang itu. Artinya banyak yang perlu disiapkan oleh bidang logistik. Kesiapan logistik medik ini ada dalam setiap fase bencana yaitu logistik medik pada fase pra bencana, fase respon dan pasca bencana. Penyimpanan logistik medik bencana tergantung pada fase bencana, tipe bencana, dampak bencana, lokasi bencana, komunikasi dan transportasi. Dalam mempersiapkan logitik medik pada saat respon, penting terlebih dahulu diketahui data informasi situasi di lokasi bencana, informasi ini didapatkan dari tim surveilans dan tim RHA. Dalam menyiapkan logistik medik untuk operasional (pelayanan) harus berdasarkan pedoman pengobatan. Dalam pengiriman distribusi ini ada dua sistem yaitu pull dan push. Fakta yang terjadi di lapangan, biasanya para donator memberikan bantuan langsung ke lokasi tanpa ada koordinasi dan informasi ke petugas logistik (koordinator logistik medik). Bantuan harus melalui koordinator dan dari koorditaor baru dikirimkan ke lokasi sesuai dengan kebutuhan. Dalam donasi juga ada aturannya harus memenuhi standar kualitas. Jika ada barang yang datang tidak sesuai standar petugas logistik harus berani menolak.

Diskusi:

Sesi diskusi membahas beberapa hal diantaranya, bagaimana membangun kerjasama atau MoU dengan institusi yang membidangi perbekalan dan pendistribusian logistik kesehatan; bagaimana mengontrol; bantuan logistik yang datang dan siapa sebenarnya yang memiliki power dalam penanganan bencana di daerah. Selanjutnya peserta dari Apoteker Tanggap Bencana (ATB) juga menyampaikan terkait dengan pengelolaan perbekalan farmasi, ATB akan terlibat. Peran bidang logistik dengan menggunakan sistem komando akan sangat menolong manajemen pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian logistik kesehatan. Dalam logistik ini banyak orang memikirkan hanya barang. Sementara penyediaan sumber daya manusia juga meruoakan salah satu pemenuhan logistik dalam sumber daya manusia. Pada kasus bencana banjir di Tebing Tinggi, banjir ini sudah sering terjadi, seharusnya sudah ada persiapan atau perencanaan jika terjadi lagi. BPBD merupakan koordinator yang memiliki kewenangan dalam penanganan bencana di daerah. BPBD ada dua yaitu BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota. Jika Tebing Tinggi memiliki BPBD Kota maka BPBD tersebut bekerjasama dengan kepolisian dan TNI untuk menyiapkan perencanaan penanganan banjir seperti mengatur alur akses kendaraan, pengadaan logistik dan manajemen relawan.

Reporter : Happy R Pangaribuan

Div. Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM

Arsip Video

{tab title=”Reportase Hari 2″ class=”blue”}

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Pemaparan materi oleh Ibu Ipung mengenai Proyeksi Kebutuhan Logistik Medik di Fasilitas Layanan Kesehatan”

Masih berlangsung forum logistik medik hari kedua. Materi mengenai kebutuhan logistik dan manajemen komunikasi disampaikan secara apik dan jelas oleh kedua pemateri, Sri Purwaningsih, S.Kep, Ners, M.Sc dan Apt. Gde Yulian Yogaditha, M.Epid. Kedua pemateri yang memang sudah berkali – kali berkolaborasi dalam memberikan pelatihan manajemen logistik dalam kerangka Incident Command System (ICS) selama pandemi COVID-19 ini memberikan paparan dan diskusi yang terintegrasi dan saling menguatkan, termasuk hubungan dengan paparan hari pertama dan ketiga.

Sri Purwaningsih yang dikenal dengan sapaan Ipung sangat menekankan bahwa cuci tangan adalah pilar utama Pengendalian Penyakit Infeksi (PPI). Ipung menekankan pendekatan kedisiplinan cuci tangan Di semua pembagian zona untuk penanganan COVID-19 di rumah sakit. Menariknya, bahwa upaya perhitungan logistik erat hubungannya dengan kemampuan melakukan analisis risiko, dan tentu untuk setiap rumah sakit berbeda. Tidak hanya itu, keberhasilan kesiapsiagaan logistik di semua fase bencana/ pandemi saat ini juga berkaitan dengan kejelasan sistem komando yang ada di setiap rumah sakit. Ibu Ipung juga mencontohkan langsung perhitungan Excel untuk logistik COVID-19 di rumah sakit per ruangan per shift yang dibutuhkan.

Sesi diskusi ini tidak kalah menariknya. Moderator bertanya apakah perhitungan logistik ini bisa digunakan untuk perkiraan kebutuhan berbulan – bulan? Tentu jawab Ipung. Meski tetap harus dimonitoring hari per harinya, terutama situasi dan jumlah pasien. Namun, berdasarkan perkiraan kegiatan/tindakan pasien per shift di setiap ruangan maka sudah dapat ditentukan jumlah logistik (APD, jumlah SDM dan sebagainya) hingga beberapa waktu yang sudah ditentukan. Madelina juga menanyakan mengenai kemampuan analisis risiko oleh tim yang disiapkan oleh rumah sakit, bagaimana jika kemampuan analisis risikonya rendah? Ipung langsung merujuk pada PMK 27, apa yang sudah tertulis di ana dan jika diterapkan sesuai dengan kondisi rumah sakit, upaya persiapan logistik berbasis analisis risiko ini akan bisa dilakukan. Strategi tim logistik dan PPI memang tidak hanya satu, jika dimungkinkan menggunakan power komandan/ sistem komando yang ada di hospital disaster plan, sehingga penentuan dan rencana analisis risiko dan PPI menghadapi covid ini menjadi tanggungjawab semua pihak di rumah sakit.

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Pemaparan materi oleh Bapa Gde Yulian mengenai Manajemen Komunikasi saat Respon Bencana di Fasilitas Layanan Kesehatan”

Gde Yulian menjelaskan kaitan komunikasi risiko dan krisis terhadap kebutuhan logistik. semakin jelas informasi yang dihasilkan dari manajemen komunikasi risiko dan krisis yang efektif maka semakin jelas pula perhitungan kebutuhan logistik. Mengambil contoh bantuan logistik obat yang tidak tepat sasaran pada situasi bencana yang pernah terjadi, Gde Yulian menekankan pentingnya alur data informasi dari fasyankes hingga dinas kesehatan. Hal ini sangat penting agar para donatur tahu dan benar – benar menyiapkan bantuan logistik sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak. Model komunikasi krisis pandemi COVID-19 dimana situasi kasus tinggi sedangkan kesadaran masyarakat rendah, maka dapat menerapkan penyampaian informasi yang sederhana tetap berbasis data tetapi menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh setiap level pengetahuan masyarakat. Sederhana tetapi tetang menggugah kesadaran untuk patuh pada protokol kesehatan.

Diskusi dari moderator, Yuditha dan dr. Hendro sangat menarik. Berawal dari kasus yang disampaikan oleh Yuditha mengenai banyaknya rumah sakit yang mengurangi layanan pasien umum, dan puskesmas yang tutup pelayanan akibat berkurangnya SDM kesehatan. Apa yang keliru dari komunikasi koordinasi penanganan COVID-19 seperti ini? tanyanya. Dijawab oleh Gde Yulian bahwa evaluasi proses perlu dilakukan untuk menemukan sumber masalahnya seperti yang dilakukan oleh WHO dalam inter action review penanganan COVID-19 Indonesia dan beberapa negara. Sehingga rekomendasi dari temuan ini akan menjadi perbaikan. Bisa jadi masalahnya ada pada protap yang kurang jelas, pelaporan yang bermasalah, ketabuan dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, logistik memang tidak hanya berbicara produk tetapi juga SDM dan bahan makanan misalnya. SDM kesehatan tentunya menjadi logistik yang sangat dibutuhkan pada kasus Yudhita. Ditimpali oleh dr Hendro dari BPBD Cimahi bahwa salah satu tantangannya adalah penerapan sistem komando yang masih lemah antar instansi dalam penanganan COVID-19 , dan masih menganggap logistik hanya bagian kecil.

Sekaligus menutup rangkaian hari kedua, diskusi di atas juga diperkuat oleh pernyataan dr. Bella Donna bahwa tim logistik dan logistik itu sendiri bukan sesuatu yang kecil yang hanya dibebankan pada petugas farmasi dan segelintir orang di dalam sebuah institusi atau fasilitas kesehatan. Logistik merupakan hal yang esensial yang perencanaan dan tindakannya harus dilakukan dengan penuh perhitungan, pertimbangan dan didukung oleh seluruh manajemen atau komando.

Reporter : Madelina Ariani

Div. Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK – KMK UGM

Arsip Video

{tab title=”Reportase Hari 3″ class=”grey”}

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Pemaparan Materi Perencanaan Kebutuhan Logistik di Fasyankes”

Pada sesi hari ini forum logistik medik fokus membahas bagaimana menyusun perencanaan dalam logistik medik saat becana dan krisis kesehatan. Materi pertama disampaikan oleh dr. Ina Agustina Isturini, M.K.M tentang Perencanaan Kebutuhan Logistik di Fasyankes. Pada paparannya Ina menyampaikan dalam melakukan perencanaan kebutuhan logistik perlu dilakukan kajian kebutuhan secara cepat, bagaimana ketersediaan logistik, SDM, fasyankes, fasilitas infrastruktur dan sebagainya. Hasil kajian kebutuhan tersebut kemudian dibandingkan dengan ketersediaan untuk dinilai kesenjangannya. Perencanaan harus mampu berpikir bagaimana mengatasi kondisi – kondisi yang tidak ideal (kondisi krisis kesehatan). Sumber – sumber pendanaan baik dari APBD, APBN maupun swasta dan masyarakat merupakan salah satu informasi yang dibutuhkan untuk pemenuhan logistik medik.

Selanjutnya pemaparan materi 2 tentang Platform Dan Jejaring Koordinasi, Kolaborasi Sumber Daya di Luar Puskesmas (Sistem Klaster Nasional) oleh Gde Yulian Yogadhita M.Epid, Apt. Potensi bantuan bisa dari dalam, lingkungan sekitar fasyankes, Pemda bahkan dari luar negeri. Koordinasi, kolaborasi dan integrasi sumber daya kesehatan dikoordinir oleh dinas kesehatan. Saat pandemi, banyak referensi literatur internasional yang dapat digunakan untuk membantu perhitungan kebutuhan APD dan logistik medik lain. Berita Acara Serah Terima (BAST) ini penting untuk disiapkan saat menerima bantuan. BAST ini harus dikuantifikasi dalam bentuk nominal (rupiah).

Pada sesi diskusi peserta menanyakan terkait dengan peralatan yang disiapkan oleh tim relawan saat ditugaskan ke lokasi, siapa yang menyiapkan peralatan ini. Ina menyampaikan bahwa ini ada dalam dasar – dasar manajemen bencana. Dalam penanganan bencana ada level kebencanaan yaitu level kab/ kota, provinsi dan nasional. Bencana merupakan tanggung jawab bersama antara pusat dan daerah. Dalam pengiriman tim ini, yang ideal adalah sudah menyiapakan tim sebelum terjadi bencana. Sehingga bisa disiapkan semua peralatan sebelum diberangkatkan. Siapa yang menyiapkan tentu adalah daerah, karena daerah yang bertanggungjawab. Kabupaten/kota memetakan tim di daerahnya, melengkapai perlengkapan sesuai standar. Sekarang yang sedang dikembangkan adalah Emergency Medical Team (EMT), sehingga EMT ini bisa mandiri, mandiri dalam hal menyiapkan peralatan sesuai standar. Karena di lapangan pasti kesulitan, jangan sampai setelah di lapangan malah membebani daerah. Ada panduan klaster kesehatan pada kondisi bencana. Ditekankan lagi oleh dr. Bella Donna, ketika tim berangkat bukan serta merta hanya berangkat. Tapi sudah mengetahui logistik apa yang harus disiapkan.

Peserta juga menanyakan apakah sudah ada ketentuan Standar Bahan dan Pembuatan APD yang dapat digunakan, baik yang dibuat secara fabrikasi maupun industri rumah tangga. Ina mengirimkan beberapa link Panduan APD yang dikeluarkan oleh yankes dan gugus tugas. Sudah ada standar – standar sebagai panduan dan bagaimana standar – standar ini dapat disosialisasikan. Pihak akademisi berperan mensosialisasikan semua pendoman, kebijakan ter – update. Fasyankes membutuhkan informasi ini, karena fasyankes sibuk melakukan pelayanan. Jangan sampai fasyankes termakan oleh berita hoax.

Penutupan

Secara keseluruhan rangkaian forum logistik medik ini berjalan dengan baik. Peserta menyampaikan bahwa materi yang didapat sangat bermanfaat bagi pekerjaan mereka. Selanjutnya forum logitik ini akan diselenggarakan lagi ditingkat nasional dan akan melibatkan institusi terkait. Baik dari Lembaga pemerintah, non pemerintah, dan akademisi. Harapannya Forum Logistik Medik ini dapat meningkatkan manajemen logistik medik dalam penanganan bencana dan krisis kesehatan mulai dari perencanaan sampai dengan implementasi.

 

Reporter : Happy R Pangaribuan

Div. Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM

Arsip Video

 

{/tabs}