BIMBINGAN TEKNIS DAN REVIEW

DOKUMEN HOSPITAL DISASTER PLAN

H Boutique Hotel Yogyakarta, 29 – 31 Januari 2018

---

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FKKMK UGM) mengadakan bimbingan teknis penyusunan perencanaan penanganan bencana di rumah sakit. Acara ini berlangsung di H Boutique Hotel Yogyakarta. Kegiatan tersebut dibuka oleh dr. Bella Donna. M. Kes selaku Kepala Divisi Manajemen Bencana Kesehatan, PKMK FKKMK UGM. bimbingan teknis dan review dokumen HDP ini diikuti berbagai Rumah sakit yang ada di Indonesia. Tujuan dari kegiatan ini salah satunya adalah membentuk kesiapsiagaan rumah sakit yang disusun dalam suatu dokumen untuk menghadapi bencana yang terjadi baik itu internal maupun eksternal.

Dok. PKMK FK UGM: Foto bersama Narasumber dan Peserta

Bimbingan teknis dan review dokumen HDP ini berlangsung selama tiga hari, hari pertama diawali dengan penyampaian materi overview HDP dan akreditasi rumah sakit yang disampaikan oleh dr. Bella Donna. M. Kes, dilanjutkan dengan materi komponen HDP yang disampaikan oleh Intan Anastasia, M.Sc., Apt. Kegiatan hari kedua peserta menerima materi mengenai pengorganisasian oleh dr. Handoyo Pramusinto, Sp. BS(K), analisis risiko dan hazard mapping oleh dr. Bella Donna. M. Kes, penyusunan SOP oleh Madelina Ariani, SKM., MPH. Setiap materi yang disampaikan kepada peserta dilengkapi dengan penugasan dan langsung didampingi oleh fasililtator terkait materi yang diberikan agar nantinya setelah kegiatan ini selesai peserta dapat membawa draft dokumen hospital disaster plan untuk rumah sakit.

Hari terakhir kegiatan bimbingan teknis dan review dokumen HDP diisi dengan kunjungan lapangan ke RS Panti Nugroho agar perserta dapat melakukan sharing pengalaman terkait pelaksanaan dokumen HDP di RS Panti Nugroho dan melihat secara langsung fasilitas-fasilitas yang digunakan oleh RS Panti Nugroho sehingga dokumen HDP dapat teruji operasionalisasinya.

Dok. PKMK FK UGM: Foto bersama Peserta Bimbingan Teknis dan Review Dokumen HDP dengan civitas RS Panti Nugroho

Dokumen hospital disaster plan sangat penting dimiliki oleh setiap rumah sakit, harapannya dokumen hospital disaster plan ini tidak berakhir sebagai dokumen tetapi menjadi budaya di rumah sakit untuk keselamatan petugas dan pasien, mengingat rumah sakit sebagai peranan utama dalam kesiapan penanganan bencana dan dalam menangani korban bencana.

Reporter : Nilasari, SKM, MPH

Laporan

TIM UGM PEDULI AGATS

 

---

Krisis kesehatan yang terjadi di Kabupaten Asmat menjadi pembahasan serius oleh civitas akademika Universitas Gadjah Mada, termasuk yang dilakukan oleh Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FKKMK) yang memiliki Pokja Bencana segera melakukan koordinasi untuk tindak lanjut kasus Asmat ini. Koordinasi yang dilakukan juga bekerjasama dengan universitas dan Pusat Krisis Kesehatan, Kementerian Kesehatan.

Dokumentasi Tim: Tim UGM

Sebelum keberangkatan tim UGM ke Agats, pada 22 Januari 2018, dipimpin oleh Wakil Dekan Bidang Kerjasama dan Pengabdian Masyarakat dr. Mei Neni Sitaresmi, SpA(K)., PhD dilakukan rapat koordinasi tentang situasi di Asmat dan paparan oleh Ketua Pusat Krisis Kesehatan. Hasilnya adalah diperlukan bantuan untuk jangka panjang atau pada tahap recovery.

Pada 22 januari 2018,Pengabdian Masyarakat UGM mengirimkan surat ke FKKMK UGM agar menugaskan perwakilan untuk ikut dalam TIM DERU UGM ke Agats. dr. Hendro Wartatmo, Sp.BD dan Sutono, S.Kp, M.Sc ditugaskan ke Agats sebagai perwakilan FKKMK UGM yang juga merupakan anggota Pokja Bencana FKKMK UGM.

Namun tim UGM mengalami kendala ketika pembentukan tim seperti adanya keputusan yang mendadak sehingga waktu persiapan singkat, misi ketika ke Amsat belum jelas. Tetapi dibantu dengan adanya sumber daya yang cukup, networking yang luas dan manajemen yang bagus sehingga membantu adanya pembentukan tim ini. Laporan dari tim inilah yang menjadi dasar rekomendasi rencana kegiatan selanjutnya.

 

 

Dokumentasi tim: Koordinasi dengan Bupati

 

Selama 1 minggu (23-28 Januari 2018) berikut temuan dan hasil asesmen tim tentang kondisi Asmat:

1. Masalah gizi merupakan problem kronis, respon akut untuk Kejadian Luar Biasa (KLB) campak dan difteri sudah cukup. Tim UGM melakukan assessment untuk bantuan program jangka menengah.
2. Permasalahan keuangan tidak terlalu menjadi persoalan tetapi masalah fasilitas dan peralatan (yang baru beberapa bulan ada) yang tidak digunakan sebagaimana mestinya.
3. Birokrasi yang-inefisien, . program banyak tetapi luaran program tidak jelas.
4. Masalah perilaku dan budaya yang mempengaruhi proses layanan dan sistem kesehatan yang berjalan sehingga intervensi selanjutnya perlu mempertimbangkan hal ini.
5. Medan yang ekstrim atau berat
6. Masih adanya masalah politik.

 

Dokumentasi Tim: Situasi di Puskesmas Akats

 

Dokumentasi tim: Pasien di ruang rawat inap puskesmas Akats

 

Selain permasalahan di atas, ketika tim di Puskesmas Akats ditemukan juga permasalahan sebagai berikut:

• Kecamatan Akats (50 Km dari Agats): 18 desa, terdapat beberapa puskesmas (4 bangunan rusak, petugas masih ada) dan desa terjauh 3 jam dengan menggunakan SB-45 PK
• Jumlah penduduk yang di-c over : 6613 jiwa (Asmat : 96.000)
• SDM : kepala puskesmas (SKM), tidak ada dokter, pegawai kontrak
• Kriteria/ indikator/tool assessment status nutrisi tidak jelas
• Pencatatan dan pelaporan diragukan valinasinya
• Penduduk sering berpindah tempat tinggal
• Pendapat dari Kapus: masalah biroksasi terkait anggaran, perilaku masyarakat, beratnya medan.
• Dari 23 distrik (Kecamatan) di Asmat, baru 18 ada puskesmas. Hanya 5 puskesmas yang ada dokternya.

 

 

Dokumentasi Tim: RSUD Agats

 

Dokumentasi Tim: Suasana RSUD Agats

 

Sedangkan permasalahan yang ada di rumah sakit:

• Terdapat 84 tt, HCU, OK, UGD, Lab. Radiologi
• UGD ; 70 Kunjungan /hari – cukup tinggi
• Gaji : SpB 43-68 juta, DU 12-14 juta, perawat 6 juta. Tetapi tidak ada tenaga yang mau ditempatkan.

 

 

Dokumentasi Tim: Tim UGM

 

Berdasarkan hasil temuan tersebut maka Tim UGM yang berangkat memberikan usulan sebagai berikut:

Usulan Kegiatan selanjutnya sebagai berikut:

1. Membantu pelayanan program bantuan supaya terjamin sampai ke konsumen: HPK  diperluas, kontrol hingga level  konsumen
2. Membantu ketersediaan nakes sementara
3. Program jangka menengah

• Pengiriman mahasiswa KKN ke Asmat
• Pengiriman Dokter intership ke Puskesmas
• Bisa adanya pengiriman residen bedan (dan lainnya) ke RSU Agast
• Keterlibatan universitas, RS Sarjito, Kemenkes

 

Dokumentasi Tim: Rapat koordinasi hasil asesmen tim UGM

Menanggapi hasil asesmen ini, maka tanggal 2 februari 2018, dilaksanakan kembali webinar koordinasi untuk mendengarkan hasil asesmen tim yang berangkat. Webinar ini kembali melibatkan Pusat Krisis Kesehatan, Kementerian Kesehatan dan juga organisasi Dokter Bhineka Tunggal Ika. Berikut catatan rencana tindak lanjut:

1. Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes menginformasikan bahwa pemerintah akan segera mengeluarkan pernyataan bahwa situasi KLB sudah teratasi sehingga kegiatan jangka menengah dapat dilaksanakan. Selain itu, pemerintah akan merencanakan penguatan puskesmas di Kabupaten Asmat sehingga kegiatan selanjutnya dapat bergabung dalam penguatan sistem baik di dinas kesehatan dan puskesmas.
2. Membuat proposal program sebagai acuan untuk melakukan kegiatan jangka panjang dengan sumber pendanaan yang bisa diandalkan. Tidak hanya dilakukan pendampingan harus diberikan contoh langsung menyelesaikan suatu masalah dan selalu dikontrol. Hal ini membutuhkan waktu yang lama sehingga harus berkesinambungan.
3. Hasil pertemuan ini akan dilaporkan ke UGM untuk melibatkan unsur yang lain.

Dokumentasi Tim: Kepala Pusat Krisis Kemenkes sedang menyampaikan usul

 

Dituliskan oleh Madelina berdasarkan laporan Tim UGM 

1.    Melakukan kegiatan untuk melakukan pendampingan misalnya di satu kecamatan untuk menyelesaikan permasalahan disana. Tidak hanya masalah medis hanya orang medis saja, tetapi juga dengan antropologi, sosiologi, psikologi dan lain-lain.  Tidak hanya dilakukan pendampingan harus diberikan contoh langsung menyelesaikan suatu masalah dan selalu dikontrol. Hal ini membutuhkan waktu yang lama sehingga harus berkesinambungan.

Reportase Hari 1

Pelatihan Peningkatan Kapasitas Petugas Teknis Penanggulangan Bencana

Selasa-Rabu 28-29 November 2017

---

 

Dok. PKMK: Sesi Pembukaan

Selasa, 28 November 2017. PKMK dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul menggelar pelatihan peningkatan kapasitas teknis penanggulangan bencana pada 28-29 November 2017. Peserta dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dan puskesmas-puskesmas yang ada di wilayah kerja Bantul hadir dalam pelatihan peningkatan kapasitas ini. Berdasarkan TOR yang disusun oleh Dinas Kesehatan Bantul bahwa melalui penelitian ini diharapkan baik SDM yang ada di Dinas dan puskesmas dapat mempersiapkan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan untuk wilayah Bantul.

Berikut daftar puskesmas yang hadir, Puskesmas Banguntapan 2, Puskesmas Pleret, Puskesmas Dlingo I, Puskesmas Piyungan, Puskesmas Imogiri I, Puskesmas Srandakan, Puskesmas Pundong, Puskesmas Sewon, dan Puskesmas Sanden. Sedangkan dari Dinas Kesehatan hadir bukan hanyadari Bagian Pelayanan dasar, rujukan, bencana melainkan juga bagian farmasi dan TRC.

Sambutan pertama disampaikan oleh dr. Bella Donna, M.Kes yang merupakan Kepala Divisi Manajemen Bencana, PKMK FK UGM. dr. Bella menyambut baik upaya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul untuk memfasilitasi fasilitas kesehatan di wilayah kerjanya untuk peningkatan kapasitas dalam penanggulangan bencana, dalam hal ini puskesmas. Hal ini sesuai dengan amanah Permenkes No. 64 Tahun 2013, dan kami (PKMK) yang mendorong hal ini terjadi, tentunya sangat senang sekali, ungkap Bella.

Sambutan sekaligus pembukaan disampaikan oleh Endah Wahyuni, SKM, MPH mewakili Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. Endah menceritakan sedikit tentang pengalaman Bantul menghadapi bencana gempa 2006 silam. Dinas merasa, saat ini banyak sekali perubahan yang terjadi baik perkembangan sarana prasarana, kebijakan, dan perubahan SDM kesehatan juga. Untuk itulah diperlukan penyegaran kembali untuk SDM kesehatan baik di dinas maupun puskesmas. Itulah yang menjadi latar belakang diselenggarakannya kegiatan ini. Rencananya, upaya peningkatan kapasitas SDM seperti ini akan dilaksanakan bertahap mulai tahun ini. berikutnya, mungkin akan lebih diarahkan untuk kesiapsiagaan puskesmas.

Kegiatan selama dua hari yang mana hari pertama fokus ke materi dan diskusi dan hari kedua fokus untuk penugasan. Materi yang diberikan meliputi Pendekatan Klaster Kesehatan dan Emergency Medical Team (EMT), Medical Support, logistik medik, public health emergency, dan radio medik. Materi-materi ini merupakan bekal pengetahuan mengenai kebijakan, pedoman, dan prinsip dalam perencaaan penanggulangan bencana ditingkat daerah.

Dok. PKMK: Sesi 1 dan 2 oleh dr. Bella Donna

Dua materi pertama disampaikan oleh dr. Bella Donna, M.Kes tentang pendekatan klaster, EMT, dan medical support. Pendekatan klaster mulai diterapkan di Indonesia sejak beberapa tahun terakhir. Klaster kesehatan merupakan salah satu klaster dalam penanggulangan bencana di Indonesia, selain klaster pendidikan dan klaster lainnya. Di tingkat nasional, tentunya klaster kesehatan ini dikomandani oleh Kementerian Kesehatan, kemudian turun ke daerah oleh Dinas Kesehatan. Dalam klaster kesehatan ada sub-sub klaster diantaranya sub klaster pelayanan kesehatan, sub klaster logistic, sub klaster gizi, sub klaster kesehatan reproduksi dan lainnya. Ada banyak peluang dan tantangan dalam penerapan sistem klaster ini, dan memang ini bukan barang baru, selama ini kita sudah menggunakan sistem klaster dalam penanggulangan bencana di sektor kesehatan tetapi mungkin belum terstruktur dengan baik. Dengan pendekatan klaster ini maka akan lebih mudah bagi dinas kesehatan atau puskesmas untuk mengantifkan sub-sub klaster ini.

Begitu dengan EMT. Di Indonesia sebenarnya konsep EMT sudah diterapkan dengan nama-nama yang berbeda. Misalnya, Bantul sudah punya BES atau Bantul Emergency Service. EMT saat ini diharapkan dimiliki oleh masing-masing fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas. tipe EMT sendiri tergantung dari kebutuhan dan tujuan dibentuknya.

Materi kemudian dilanjutkan oleh dr. Sulanto Saleh Danu, Sp.FK yang mengisi tentang logistik medik. Peran logistik sangat penting dalam penanggulangan bencana. Hal ini harapannya sudah dibahas sejak masa pra bencana, disiapkan, dan direncakan bagaimana penggunaannya. Termasuk masing-masing fasilitas menyiapkan dan mengidentifikasi apa saja kebutuhan logistik medis yang dibutuhkan sesuai dengan ancaman bencana dan upaya penanganan yang diberikan.

Usai istirahat siang, materi tentang kegawatdaruratan di masyarakat atau Public Health Emergency disampaikan oleh dr. Hendro Wartatmo, Sp.BD. Public health emergency sebenarnya konsep dalam penerapan upaya penanggulangan bencana di tingkat dinas kesehatan dan puskesmas. Ada pertanyaan menarik dari peserta mengenai apa yang harus ditulis dalam dokumen rencana. dr. Hendro menjawab bahwa terapkan 11 prinsif dari Public health emergency diantaranya melakukan analisis risiko dan membentuk incident command system.

Materi terakhir diisi oleh Sekretaris 2 RAPI Nasional, Agus Subekti yang tidak menjelaskan, tapi peserta juga diajak melakukan simulasi penggunaan radio Handy Talkie (HT). Kasus yang dikembangkan tentang bencana yang menimpa di beberapa titik kejadian sehingga membutuhkan koordinasi dari beberapa puskesmas ke dinas kesehatan. Agus menjelaskan mengenai frekuensi yang ada di daerah serta bagaimana penggunaannya. Peserta mencoba satu per satu.

Dok. PKMK: Sesi simulasi penggunaan Radio HT

Pameran Ilmiah Manajemen Bencana 2017

Fakultas Kedokteran, Universitas Gadjah Mada

---

Yogyakarta, 25 – 27 Oktober 2017

Pameran Ilmiah Manajemen Bencana merupakan suatu kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh Divisi Manajemen PKMK FK UGM. Tahun ini kegiatan tersebut diselenggarakan selama 3 hari yaitu pada25-27 Oktober 2017 di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada bersamaan dengan agenda Forum Kebijakan Kesehatan Indonesia. Tujuan dari kegiatan pameran ilmiah sebagai media tambahan bagi mahasiswa dalam belajar dan memahami tentang manajemen bencana khususnya sektor kesehatan. Mahasiwa dapat melihat dan berinteraksi secara langsung dengan para penggiat bencana, melihat dokumentasi pengalaman penanganan bencana, dan diskusi mengenai konsep-konsep tentang bencana.

Dok. PKMK FK UGM
Kunjungan mahasiswa ke booth Pameran Bencana

Kegiatan dibuka oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed, PhD, Sp.OG(K) dengan pemukulan gong. Pameran ilmiah mendapatkan dukungan dari Fakultas Kedokteran, karena sangat bermanfaat bagi mahasiswa yang selama ini hanya menerima pengetahuan tentang manajemen bencana di kelas. Mahasiswa tidak hanya membayangkan, namun dengan pameran ilmiah ini mahasiswa dapat melihat dan mempelajari alat yang sering dipergunakan dalam penanganan bencana, serta sharing pengalaman dengan penggiat bencana yang turut mengikuti pameran ilmiah secara langsung seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Yogyakarta, Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Yogyakarta, Tim Bantuan Medis Mahasiswa (TBMM) FK UGM, dan Divisi Manajemen Bencana PKMK FK UGM.

Dok. PKMK FK UGM
Proses perkuliahan mahasiswa di venue Pameran Ilmiah

Pameran Ilmiah Manajemen Bencana 2017 berbarengan dengan Forum Kebijakan Kesehatan Indonesia, sehingga ditampilkan juga karya tulis ilmiah yang telah dikirimkan oleh peserta dari seluruh Indonesia. Mahasiswa banyak berdatangan dan sangat antusias mengunjungi booth pameran pada saat jam istirahat agar tidak mengganggu perkuliahan. Mahasiswa yang berdatangan dari Pendidikan Dokter, Ilmu Keperawatan dan Pascasarjana FK UGM yang memang memiliki blok kebencanaan dalam kurikulum pembelajaran.

Perkuliahan mahasiswa Pendidikan Dokter pun dialihkan di venue diselenggarakannya pameran ilmiah baik dari kelas reguler maupun internasional. dr. Bella Donna, M.Kes dan dr. Handoyo Pramusinto, Sp.BS(K) yang merupakan pengajar dalam blok tersebut menjelaskan tentang manajemen bencana yang dilanjutkan dengan diskusi mahasiswa. Proses pengajaran di luar kelas tersebut dimoderatori oleh Madelina Ariani, MPH yang juga merupakankonsultan di PKMK FK UGM.

Dok. PKMK FK UGM
dr. Bella Donna, M.Kes dan dr. Handoyo Pramusinto, Sp.BS(K) bersama mahasiswa

Pameran ilmiah manajemen bencana sendiri pertama kali diselenggarakan pada 2010 pada akhir kurikulum blok 4.2 yang kini dikenal dengan blok D.2 tentang Health System and Disaster. Divisi Manajemen Bencana PKMK FK UGM dan Pokja Bencana FK UGM bertanggung jawab dalam pengembangan kurikulum bencana kesehatan di Fakultas Kedokteran terutama Pendidikan Kedokteran, Ilmu Keperawatan, dan pascasarjana dengan minat Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan (KMPK) FK UGM.

 

Reporter: Wisnu Damarsasi, MPH

Reportase

Workshop Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana di Puskesmas

(Primary Health Care Disaster Plan)

 

{tab title=”Hari 1″ class=”red” align=”justify”}

Hari Pertama, 20 November 2017

Workshop penyusunan rencana penanggulangan bencana di Puskesmas (Primary Health Care Disaster Plan) diikuti oleh tenaga Puskesmas, civitas akademika dan LSM yang bergerak di bidang bencana dari berbagai daerah. Workshop ini resmi dibuka oleh Kepala Divisi Manajemen Bencana PKMK FK UGM dr. Bella Donna, M.Kes. Workshop berlangsung selama 2 hari di Yogyakarta. Tujuan kegiatan ini puskesmas sebagai pemegang peranan utama terdepan untuk kesiapan bencana dan penanganan korban jika terjadi bencana diharapkan dapat menangani korban dalam jumlah yang banyak jika terjadi bencana, bahkan dapat mengidentifikasi potensial terjadinya bencana di lingkungan puskesmas.

Dok. PKMK FK UGM.
Pembukaan Workshop Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana di Puskesmas (Primary Health Care Disaster Plan) oleh dr. Bella Donna, M.Kes

Pembicara pertama dalam workshop ini disampaikan oleh dr. Hendro Wartatmo, Sp.B-KBD tentang konsep penanggulangan bencana bidang kesehatan dan peran puskesmas dalam penanggulangan bencana yang dipandu oleh Madelina Ariani, SKM., MPH. Hendro menyebutkan bahwa Public Health Emergency Preparedness (PHEP) merupakan kemampuan dari sistem kesehatan masyarakat, sistem pelayanan kesehatan, masyarakat dan individu untuk mencegah, melindungi, merespon dengan cepat dari keadaan darurat yang terkoordinasi dan berkesinambungan. Prinsip PHEP yang harus dipenuhi diantaranya health risk assessment, legal climate, roles and responsibilities, incident command system, public engagement, epidemiology functions, laboratory functions, counter measures and mitigation strategies, mass health care, public health information and communication. Di akhir sesi materi pertama banyak peserta yang bertanya mengenai persyaratan lokasi pengungsian, penilaian kondisi bangunan saat terjadi bencana.

Dok. PKMK FK UGM.
dr. Hendro Wartatmo, SpB.KBD saat Menyampaikan Materi tentang
Konsep Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan dan Peran Puskesmas
dalam Penanggulangan Bencana

Materi kedua mengenai PHCDP dalam akreditasi puskesmas, komponen PHCDP dan pengorganisasian sistem komando disampaikan oleh dr. Bella Donna, M.Kes yang dipandu oleh Intan Anastasia N.P.,M.Sc., Apt. Bella menyampaikan bahwa akreditasi puskesmas masuk dalam manajemen penunjang layanan klinis yang di dalamnya terdapat manajemen emergency yaitu wabah, bencana dan krisis kesehatan sehingga kesiapan penanggulangan bencana di puskesmas sangat penting dilakukan. Selanjutnya, Bella memaparkan tentang komponen PHCDP pada puskesmas yang terdiri dari Bab I hingga Bab VIII serta lampiran dan form yang diperlukan dalam dokumen PHCDP. Pada sesi akhir materi kedua, Bella menyampaikan materi mengenai pengorganisasian sistem komando yaitu tentang prinsip-prinsip pengorganisasian, sistem pengembangan pengorganisasian di puskesmas, uraian tugas dan terkait kartu tugas. Bella menyebutkan bahwa konsep pengorganisasian dasarnya adalah organisasi harus jelas dan sederhana, dapat dimobilisasi dalam waktu yang singkat, tidak ada pembentukan organisasi yang baru tetapi pengembangan organisasi yang ada dan memastikan bahwa pelayanan Puskesmas tetap berjalan.

Dok. PKMK FK UGM.
dr. Bella Donna, M.Kes saat Menyampaikan Materi tentang
Akreditasi Puskesmas, Komponen PHCDP dan Pengorganisasian Sistem Komando

Materi ketiga para peserta diberikan materi tentang analisis risiko dan SOP worksheet penentuan analisis risiko yang disampaikan oleh dr. Bella Donna, M.Kes yang dipandu oleh Madelina Ariani, SKM., MPH. Bella menyampaikan bahwa analisis risiko merupakan suatu penilaian potensi ancaman bencana di suatu wilayah dan menilai dampak apa saja yang ditimbulkannya sehingga dapat dilakukan mitigasi dan kesiapsiagaannya. Tiga langkah yang dapat dilakukan untuk melakukan analisis risiko yaitu mencari kemungkinan potensi ancaman bencana, menghitung dampak bencana dan menganalisis risikonya. Perhitungan untuk analisis risiko bencana dapat menggunakan Hazard Vulnerability Analysis (HVA) Tools yaitu alat yang digunakan untuk membantu menentukan jenis, kemungkinan terhadap bahaya, ancaman dan kejadian bencana dengan menggunakan indikator risiko bencana, dari materi ini peserta diberikan penugasan untuk menilai risiko bencana sesuai dengan ancaman bencana yang terjadi di wilayah kerja puskesmas masing-masing.

Dok. PKMK FK UGM.
Para Peserta saat Mengerjakan Penugasan yang diberikan oleh panitia
Workshop Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana di Puskesmas

Materi keempat, pada hari pertama workshop penyusunan rencana penanggulangan bencana di puskesmas tentang logistik dan fasilitas worksheet menyusun organisasi yang disampaikan oleh dr. Sulanto Saleh Danu, yang dipandu oleh Intan Anastasia N.P.,M.Sc., Apt. Sulanto menyampaikan bahwa pengelolaan logistik pada saat terjadi bencana sangat penting dilakukan oleh institusi kesehatan dalam menangani keadaan bencana. Kategori perbekalan atau logistik pada saat terjadi bencana diantaranya : obat-obatan, ketersediaan air bersih dan kesehatan lingkungan, suplai peralatan kesehatan, suplai makanan, perlindungan aliran listrik, logistik dan administrasi, kebutuhan per individu, sumber daya manusia seperti relawan, dan suplai sembako.

Sulanto menyebutkan bagian logistik bertanggung jawab pada pengadaan, penyiapan personil, peralatan baik medis maupun non medis, mendukung seluruh kegiatan pelayanan kesehatan, mendukung kelangsungan komunikasi internal dan eksternal, memfasilitasi kelangsungan transportasi dan memfasilitasi untuk isolasi dan dekontaminasi.

Dok. PKMK FK UGM.
dr. Sulanto Saleh Danu saat Menyampaikan Materi
Logistik dan Fasilitas Worksheet Menyusun Organisasi

Hari pertama, kegiatan workshop penyusunan rencana penanggulangan bencana di puskesmas (Primary Health Care Disaster Plan) ditutup dengan penyampaian materi tentang SPO untuk puskesmas disaster plan oleh Madelina Ariani, SKM., MPH. Madelina menyampaikan bahwa SPO dibutuhkan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan yang tidak terdapat pada kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya, untuk memahami materi yang diberikan peserta diberikan berbagai penugasan terkait dokumen disaster plan di puskesmas.

Dok. PKMK FK UGM.
Madelina Ariani, SKM., MPH saat Menyampaikan Materi
SPO untuk Puskesmas Disaster Plan

 

Reporter : Nilasari., SKM., MPH.

{tab title=”Hari 2″ class=”green” }

 Hari Kedua, 21 November 2017

Kegiatan hari kedua pada workshop penyusunan rencana penanggulangan bencana di puskesmas (Primary Health Care Disaster Plan) diawali dengan review materi pada hari sebelumnya yang dipandu oleh Intan Anastasia N.P., M.Sc., Apt. dan Madelina Ariani, SKM., MPH. Selanjutnya, peserta mempresentasikan penugasan yang telah diberikan sebagai tindak lanjut materi yang telah diberikan pada kegiatan hari pertama.

Presentasi penugasan yang diberikan diwakili oleh peserta dari Puskesmas Seyegan terkait dengan rencana dokumen disaster plan di Puskesmas Seyegan diantaranya menganalisis kemungkinan risiko bencana yang terjadi, membuat checklist kebutuhan persiapan penyusunan dokumen disaster plan di puskesmas yang bertujuan untuk menilai kesiapan yang dimiliki Puskesmas saat ini dalam menyusun dokumen disaster plan. Peserta dari Puskesmas Seyegan juga memaparkan terkait perencanaan dan penentuan fasilitas sehari-hari di puskesmas dan lingkungan di sekitar puskesmas yang akan dikondisikan pada saat kemungkinan terjadi bencana.

Dok. PKMK FK UGM.
Peserta dari Puskesmas Seyegan saat Menyampaikan Hasil Penugasan Dokumen Disaster Plan di Puskesmas

Presentasi penugasan selanjutnya diwakili oleh Peserta dari Puskesmas Turi terkait rencana struktur organisasi dalam situasi bencana di puskesmas, dengan menggunakan informasi struktur organisasi dan ketenagaan dari SOTK Puskesmas Turi, serta memaparkan uraian tugas dari struktur organisasi yang dibuat dan merencanakan bentuk kartu tugas.

Dok. PKMK FK UGM.
Peserta dari Puskesmas Turi saat Menyampaikan Hasil Penugasan
Struktur Organisasi Dokumen Disaster Plan di Puskesmas

Setelah perwakilan peserta dari berbagai puskesmas melakukan presentasi, selanjutnya sesi penutup workshop penyusunan rencana penanggulangan bencana di puskesmas (Primary Health Care Disaster Plan) ditutup oleh Kepala Divisi Manajemen Bencana PKMK FK UGM dr. Bella Donna, M.Kes. Bella menyampaikan bahwa harapannya dengan adanya workshop ini akan ada rencana tindak lanjut dari Puskesmas tentang manajemen bencana agar dapat menginisiasi untuk menggalang komitmen dan mempersiapkan Puskesmas untuk pengembangan Primary Health Care Disaster Plan (PHCDP).

Dok. PKMK FK UGM.
Foto Bersama antara Pembicara, Fasilitator dan Peserta
Workshop Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana di Puskesmas

(Primary Health Care Disaster Plan)

Reporter : Nilasari., SKM., MPH.

{/tabs}

Reportase

Workshop Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana dan Krisis Kesehatan di Dinas Kesehatan

(District Health Disaster Plan)

---

{tab title=”Hari 1″ align=”justify” class=”orange” }

Yogyakarta, 30 Oktober 2017

Workshop penyusunan rencana penanggulangan bencana dan krisis kesehatan di dinas kesehatan (District Health Disaster Plan) yang dihadiri oleh peserta dari berbagai daerah resmi dibuka oleh Kepala Divisi Manajemen Bencana Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (PKMK FK UGM) dr. Bella Donna, M.Kes. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari di Hotel Cakra Kusuma Yogyakarta. Melalui kegiatan ini, diharapkan Dinas Kesehatan dapat memiliki draft penanggulangan bencana dan krisis kesehatan di Dinas Kesehatan sesuai dengan daerah masing-masing.

Dok. PKMK FK UGM.
Pembukaan Workshop Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana dan Krisis Kesehatan di Dinas Kesehatan (District Health Disaster Plan) oleh dr. Bella Donna, M.Kes

Hari pertama, dr. Hendro Wartatmo, SpB.KBD mengawali penyampaian materi pertama tentang kerangka konsep penanggulangan bencana bidang kesehatan yang dipandu oleh Wisnu Damarsasi, MPH. Hendro Wartatmo menyebutkan public health emergency preparedness (PHEP) merupakan rencana kesiapan menghadapi krisis bencana di masyarakat yang harus terkoordinasi dan kontinyu. Prinsip yang harus ada dalam petunjuk teknis penanggulangan krisis kesehatan di daerah adalah dasar hukum, pembagian tugas yang harus jelas, health risk assessment, melibatkan publik (sosialisasi untuk pendidikan kepada masyarakat), laboratory function, mitigasi, informasi dan komunikasi.

Pada sesi diskusi, peserta menanyakan kewenangan antara Dinas Kesehatan dan BPBD dalam penanggulangan krisis kesehatan di daerah. Hendro Wartatmo menyebutkan BPBD lebih tinggi kewenangannya dibandingkan Dinas Kesehatan karena BNPB setara dengan Kementerian Kesehatan. Kaitan dengan kebencanaan yang menjadi koordinator di daerah adalah BPBD namun BPBD tidak memiliki unit kesehatan contohnya BPBD Yogyakarta sehingga urusan kesehatan sebaiknya dilakukan Dinas Kesehatan. Lebih lanjut menurut Hendro, supaya tidak terjadi timpang tindih tugas dan fungsi badan penanggulangan bencana daerah maka sebaiknya diatur dalam Peraturan Gubernur di setiap daerah.

Dok. PKMK FK UGM.
dr. Hendro Wartatmo, SpB.KBD menyampaikan Materi Kerangka Konsep Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan

Sebelum memasuki materi kedua para peserta melakukan Pretest untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan tentang penanggulangan bencana dan krisis bidang kesehatan di daerah (District Health Disaster Plan).

Materi kedua mengenai “Pengorganisasian” disampaikan oleh dr. Bella Donna, M.Kes. Bella menyampaikan rencana penyusunan organisasi harus berdasarkan organisasi yang telah ada yang digunakan sehari-hari karena perubahan besar berpotensi gagal, maka harus dibuat sederhana mungkin tetapi mencakup semua kebutuhan dan dapat dimobilisasi dalam waktu yang singkat. Setiap Dinas Kesehatan memiliki struktur organisasi yang berbeda-beda dan fleksibel serta terkait kebencanaan. Sebaiknya Dinas Kesehatan menggunakan struktur organisasi komando. Struktur organisasi kebencanaan lazimnya terdiri dari ketua (komando bencana), sekretariat, liaison officer, logistik, perencanaan, keuangan dan operasional yang memiliki tupoksi yang berbeda-beda. Di Dinas Kesehatan sebaiknya yang menjadi komando bencana bukan kepada dinas. Mengingat kepala dinas akan sibuk dengan urusan birokrasi ketika terjadi bencana, dikhawatirkan akan menganggu koordinasi penanggulangan bencana secara langsung.

Bella juga menjelaskan pentingnya kartu tugas (job action sheets/JAS) dan Emergency Medical Team (EMT)- Tim Reaksi Cepat (TRC). EMT dikenal dengan banyak istilah bisa tim kesehatan, tim reaksi cepat, tim tanggap darurat dan lain-lain yang memiliki beberapa tipe berdasarkan tingkat keperawatan, ukuran, kapasitas dan kemampuan untuk memberikan pelayanan dan TRC terdiri dari medical services, epidemiologi, tenaga sanitasi dan lainnya.

Pengorganisasian yang terpenting menurut dr. Bella Donna adalah Dinas Kesehatan mengambil peran dalam klaster kesehatan untuk memberikan layanan kesehatan, kesehatan jiwa, sanitasi dan kualitas air, DVI, KIA, gizi, kesehatan reproduksi. Dinas kesehatan harus mampu mengorganisasikan fasilitas kesehatan dibawah komandonya, yaitu puskesmas dan rumah sakit untuk memiliki upaya penanggulangan bencana.

Analisis risiko bencana dan krisis kesehatan merupakan materi ketiga yang disampaikan oleh dr. Bella Donna, M.Kes. Analisis bencana merupakan suatu penilaian potensi ancaman bencana di suatu wilayah dan dampak yang ditimbulkan sehingga dapat melakukan mitigasi atau penanggulangan sebelum terjadinya bencana. Langkah-langkah melakukan analisis risiko bencana meliputi kemungkinan potensi ancaman; potensi dampak terhadap manusia, gangguan layanan kesehatan, masyarakat dan fasilitas kesehatan; dan analisis risiko.

Dalam rencana kontingensi, analisis risiko dapat digunakan untuk membuat skenario, asumsi dampak kemudian respon apa yang akan dilakukan. Perhitungan analisis risiko bencana dapat digunakan dengan hazard vulnerability analysis (HVA) tools. HVA tools merupakan alat yang digunakan untuk membantu menentukan jenis, kemungkinan terhadap konsekuensi bahaya, ancaman dan kejadian bencana menggunakan indikator risiko bencana. Peserta sangat antusias menyelesaian tugas untuk menghitung dan mempertimbangkan nilai risiko dan hazard mapping sesuai dengan daerah atau wilayah kerja dinas kesehatan.

Dok. PKMK FK UGM.
dr. Bella Donna, M.Kes menyampaikan Materi Pengorganisasian dan Materi Analisis Risiko Bencana dan Krisis Kesehatan

Materi keempat, “Standar Prosedur Operasional (SPO) untuk Dinas Kesehatan Disaster Plan” disampaikan oleh konsultan di Divisi Manajemen Bencana PKMK FK UGM Madelina Ariani, SKM., MPH. Madelina menjelaskan SPO digunakan untuk memenuhi standar-standar yang dibutuhkan dalam penanggulangan bencana dan krisis kesehatan yang tidak terdapat pada kegiatan sehari-hari. Beberapa daftar SPO dalam bencana seperti pengaktifan (pemberhentian tim bencana dinas kesehatan, penyiapan tenaga di rumah sakit dan puskesmas, penerimaan (distribusi, pelaporan bantuan medis/non medis) dan pengiriman tim EMT. Penentuan kebutuhan SPO didasarkan pada pengalaman bencana yang pernah terjadi, pustaka dan evaluasi dari simulasi. Lebih lanjut, Madelina menyampaikan SPO dalam dokumen disaster plan dinas kesehatan dapat diletakkan pada bab tersendiri atau di lampiran, disatukan sehingga mudah ditemukan dan dipahami. Dalam rangka meningkatkan pemahaman peserta terkait SPO disaster plan dinas kesehatan, maka diberikan penugasan untuk mengindentifikasi SPO yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan antusiasme peserta sangat tinggi.

Dok. PKMK FK UGM.
Madelina Ariani, SKM., MPH menyampaikan materi Standar Prosedur Operasional (SPO) untuk Dinas Kesehatan Disaster Plan dan Antusian Peserta Mengerjakan Penugasan

Sesi terakhir disampaikan oleh konsultan di Divisi Manajemen Bencana PKMK FK UGM Intan Anatasia N.P., M.Sc. Apt mengenai materi “Komponen Dinas Kesehatan Disaster Plan”. Intan menjelaskan komponen-komponen dari dokumen penanggulangan bencana di Dinas Kesehatan, mulai dari Bab I hingga Bab V serta lampiran dan form yang diperlukan. Pada akhir sesi, peserta sangat antusias untuk melakukan diskusi dan menyelesaikan tugas terkait penyusunan draft disaster plan di Dinas Kesehatan.

Dok. PKMK FK UGM.
Intan Anatasia N.P., M.Sc. Apt menyampaikan Materi Komponen Dinas Kesehatan Disaster Plan

 

Reporter : Muhamad Syarifuddin, SKM., MPH

{tab title=”Hari 2″ class=”green” }

asdf

Yogyakarta, 31 Oktober 2017

Dok. PKMK FK UGM.
Para Peserta Pelatihan dan Fasilitator dalam Pemaparan
Penugasan District Health Disaster Plan

Kegiatan hari kedua pada workshop penyusunan rencana penanggulangan bencana dan krisis kesehatan di Dinas Kesehatan (District Health Disaster Plan) diawali dengan me-review materi dan pertanyaan pada hari sebelumnya dari pihak PKMK FK UGM yang diwakili oleh Intan Anastasia N.P., M.Sc., Apt. Selanjutnya, peserta membuat penugasan terkait penyusunan dokumen disaster plan Dinas Kesehatan di masing-masing instansi sebagai refleksi materi yang telah diberikan pada kegiatan hari pertama.

Kegiatan dilanjutkan dengan presentasi hasil diskusi penugasan penyusunan dokumen Dinas Kesehatan disaster plan terkait potensi bencana yang terjadi di daerah, bagaimana melakukan pengembangan skenario bencana yang terjadi, pemaparan SOP, SDM, logistik, penentuan fasilitas, termasuk juga bagaimana integrasi antara sistem SPGDT yang ada dengan sistem pada saat bencana. Pada sesi kedua ini banyak peserta yang antusias bertanya serta bertukar pikiran terkait District Health Disaster Plan dan harapannya dengan adanya workshop ini akan ada rencana tindak lanjut dari daerah dalam mempersiapkan diri dalam penanggulangan bencana di daerah.

Dok. PKMK FK UGM.
Foto Bersama antara Pembicara, Fasilitator dan Peserta
Workshop Penyusunan District Health Disaster Plan

Sesi penutup pertemuan workshop penyusunan rencana penanggulangan bencana dan krisis kesehatan di Dinas Kesehatan (district health disaster plan) ditutup oleh dr. Bella Donna, M.Kes selaku Kepala Divisi Bencana Kesehatan, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK UGM. Bella menyampaikan bahwa Dinas Kesehatan sebagai koordinator di daerah harus memiliki rencana penanggulangan bencana dalam bentuk dokumen yang didalamnya tertuang jenis tantangan krisis kesehatan yang akan dihadapi serta kebijakan-kebijakan di daerah, sehingga dokumen district health disaster plan sangat penting dimiliki oleh setiap instansi Dinas Kesehatan. Workshop diakhiri dengan foto bersama antara pembicara, fasilitator dan peserta workshop penyusunan rencana penanggulangan bencana dan krisis kesehatan di Dinas Kesehatan (district health disaster plan) tahun 2017.

Reporter : Nilasari., S.K.M., M.P.H

 

{/tabs}

 

24^th Asia Pacific Symposium on Critical Care and Emergency Medicine

(APSCCEM)

Bali – Indonesia, 3 Agustus 2017

---

{tab title=”Sesi I” slideshow=”2000″ align=”justify” class=”orange”}

Asia Pacific Symposium on Critical Care and Emergency Medicine (APSCCEM) yang ke-24 diselenggarakan di Bali, Indonesia. Kegiatan tersebut diikuti beberapa peserta multi disiplin dan dari berbagai negara. Sesi pertama mengambil topik Safe Community for Emergencies and Disaster dimoderatori oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., PhD yang merupakan dosen dan guru besar di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada.

Pembicara pertama oleh Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan dr. Supriyantoro, Sp.P, MARS yang membahas tentang Implementation of Safe Community in Indonesia. Indonesia merupakan salah satu dari tiga negara dengan jumlah kematian yang tinggi akibat emergencies situation bersama dengan India dan China. Sistem Penanggulangan Dawat Darurat Terpadu (SPGDT) telah dideklarasikan sejak 17 tahun yang lalu, dan SPGDT tersebut dibedakan menjadi 2 yakni SPGDT sehari-hari dan SPGDT saat bencana. Untuk komunitas awam diperlukan suatu pelatihan basic life support (BLS)/ bantuan hidup dasar (BHD) untuk perlindungan diri. Safe community merupakan salah satu hal penting untuk mencapai emergency response system yang terintegrasi. Meskipun di Indonesia telah ada PSC 113 sejak 17 tahun lalu, namun hal itu termasuk lambat dibandingkan negara lain.

Pembicara kedua ialah Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng dan Koordinator Umum Brigade Siaga Bencana (BSB) Kab. Bantaeng dr. Andi Ihsan, DPDK yang membahas tentang “Dukungan Pemerintah Kab. Bantaeng dalam Mewujudkan Safe Community di Kab. Bantaeng melalui PSC 119”. Penjajakan sebelum dibentuknya BSB, maka pemerintah melakukan kunjungan langsung ke masyarakat untuk mengetahui masalah kesehatan. Akhirnya pada 2009, terbentuk emergency service yang dinamakan Brigade Siaga Bencana (BSB) dan melakukan kerjasama dengan pemerintah Jepang dalam hal bantuan mobil ambulan. Dengan berjalannya waktu maka BSB berubah nama menjadi PSC 119 dengan melibatkan BPBD Kabupaten Bantaeng dengan fungsi yang masih sama seperti sebelumnya.

Pembicara terakhir dalam sesi pertama adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung dr. Mochamad Mastur, MM yang membahas tentang Implementasi Public Safety Center (PSC) di Kabupaten Tulungagung. PSC yang dimiliki oleh Kab. Tulungagung terbentuk sejak n 2015 dengan tujuan untuk mendekatkan pelayanan kegawatdaruratan kepada masyarakat dengan cara memperpendek response time. Sejak 2012, dilakukan penataan antar rumah sakit karena dilatarbelakangi tingginya kematian yang diakibatkan oleh keterlambatan pengiriman ke rumah sakit sehingga akan terlambat juga untuk mendapatkan penanganan. Untuk saat ini semua ambulan telah dilengkapi oleh radio komunikasi dan android sehingga dapat terpantau untuk lokasinya.

MATERI:

Pri  THE IMPLEMENTATION OF SAFE   COMMUNITY IN IND

DR ANDI IHSAN – BANTAENG Indonesian

Dinkes Kab Tulungagung – Indonesian

{tab title=”Sesi II” class=”red”}

Pada sesi kedua dalam seminar tersebut mengambil tema Safe Primary Health Care for Emergencies and Disaster dengan moderator dr. Hendro Wartatmo, Sp.B-KBD yang merupakan dosen departemen bedah RSUP dr. Sardjito Yogyakarta. Pembicara pertama dalam sesi tersebut adalah Direktur Pelayanan Kesehatan Primer Kementerian Kesehatan RI drg. Saraswati, MPH yang membahas tentang Indonesia Goverment Policy on Safe Primary Healthcare. Kementerian Kesehatan RI memiliki rencana strategi yang tercantum dalam 3 pilar utama untuk mencapai Indonesia yang lebih sehat yakni 1) Paradigma Kesehatan, 2) Penguatan Pelayanan Kesehatan, 3) Asuransi Kesehatan Nasional/ National Health Insurance (NHI). Penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan menguatkan akses dan kualitas dari puskesmas, serta ditargetkan untuk tiap kabupaten memiliki minimal 1 puskesmas yang terakreditasi. Untuk mencapai akreditasi puskesmas tersebut, maka fasilitas, infrastruktur dan peralatan untuk puskesmas akan dilakukan standarisasi.

Pembicara kedua seorang dokter dari Puskesmas Dukun, Magelang dr. Edy Suharso yang membahas tentang Penanganan Puskesmas Dukun dalam Penanggulangan Bencana Gunung Merapi. Gunung Merapi merupakan salah satu gunung di Indonesia yang masih aktif dan merupakan ancaman bencana permanen bagi Kabupaten Magelang. Program unggulan dari BPBD Kab Magelang dalam penanggulangan bencana merapi adalah Program Sister Village, sementara untuk ancaman selain Merapi, mereka mempunyai Desa Tangguh Bencana (Destana). Program Sister Village adalah persaudaraan antara dua desa atau lebih yang mempunyai ancaman tinggi terhadap bencana Gunung Merapi dengan desa yang aman dari ancaman bencana merapi dalam rangka mengurangi risiko bencana.

Senior Consultant of Traumatologi and Head of Emergency Department dari Hospital Kuala Lumpur Prof Dato’ Dr. Abu Hassan Asaari bin Abdullah membahas Establishing Seamless Continuum of Cared by Integrated and Coordinated Primary Care and Emergency Medical Service. Pemerintah Malaysia telah mencanangkan adanya puskesmas setiap 5 km, dan fasilitas kesehatan memiliki pelayanan kesehatan. Rumah sakit swasta di Malaysia juga diwajibkan untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar gratis. Fasilitas kesehatan di Malaysia memiliki 2 tipe ambulan yakni untuk di daerah pedesaan dan perkotaan. Mereka pun memiliki program bicycle squad untuk pelayanan kesehatan. Hal terpenting dalam pelayanan kesehatan adalah tidak hanya berfokus pada kelengkapan peralatan saja, namun juga wajib untuk memiliki kemampuan yang memadai.

Consultant Emergency Physician dari Hospital Kuala Lumpur Dr. Alzamani Mohammad Idrose membahas tentang Air Evacuation and the Flying ICU. Aero Medical Evacuation untuk pertama kali dilakukan di Paris pada 1870 dengan menggunakan balon udara. Strategi perencanaan yang matang diperlukan dalam pelaksanaan evakuasi menggunakan pesawat. Koordinasi dilakukan dengan pasukan udara dan tim yang berada di darat untuk tiap kota pemberhentian. Peralatan pun harus dipersiapkan pada saat pre-flight, salah satunya dengan mengalkulasi kebutuhan oksigen. Posisi dari pasien pada saat berada di dalam pesawat juga harus diperhatikan.

MATERI:
Indonesian government policy on Safe primary Health Care-7pm
PENANGGULANGAN BENCANA GUNUNG MERAPI.pptx  Repaired
Flying ICU Bali

{tab title=”Sesi III” class=”grey”}

Pada sesi terakhir mengambil tema tentang Safe Hospital for Emergency Medicine and Disaster yang dimoderatori oleh Dr. Rahmawati Husein yang merupakan dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pembicara pertama oleh DR. Dr. Tri Wahyu Murni, Sp.B., Sp.BTKV(K)., MHKes yang merupakan dosen Master Program of Epidemiology, Universitas Padjajaran Bandung membahas tentang Safe Hospital in Indonesia, Problems and Future Plan. Save hospital programmes adalah suatu rumah sakit dalam keadaan bencana akan terjadi peningkatan dalam kapasitas pelayanan dan harus siap digunakan secara optimal dalam pelayanan emergency. Indonesia menduduki peringkat ke 38 di dunia sebagai negara dengan risiko terbanyak untuk kejadian bencana. Sehingga dalam perencanaan ke depannya untuk pengembangan rumah sakit maka perlu direncanakan untuk penentuan lokasi bangunan rumah sakit, peningkatan pengetahuan terutama tentang kebencanaan, dan melakukan evaluasi kapasitas rumah sakit.

Pembicara kedua pada sesi terakhir yakni dr. Safrizal Rahman, M.Kes, Sp.OT yang merupakan dokter ortopedik di RSUD dr. Zainoel Abidin Aceh membahas tentang Preparing dr. Zainoel Abidin Hospital to be a Hospital Disaster Resilience (an Experience). RSUD dr. Zainoel Abidin merupakan rumah sakit lama yang dibangun sejak jaman penjajahan Belanda yang terus berkembang hingga sekarang ini. Daerah sekitar rumah sakit memiliki beberapa potensi bencana baik bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, serta bencana yang diakibatkan oleh ulah manusia seperti kecelakaan lalu lintas. Semenjak 2011 rumah sakit secara rutin melakukan simulasi kebencanaan, serta mengumpulkan staf yang sesuai dengan kriteria untuk menjadi suatu tim tanggap bencana yang siap untuk diterjukan ke dalam medan apabila terjadi bencana. Hingga sekarang masih terus melakukan pengembangan untuk menjadi rumah sakit yang lebih baik serta ramah bencana.

Pembicara terakhir adalah Dr. Mark Leong yang merupakan Senior Consultant Department of Emergency Medicine, Singapore General Hospital membahas tentang Safe Hospital for Emergency Medicine and Disaster – Implementation Safe Hospiral in Singapore. Kita ketahui bahwa Asia merupakan daerah yang memiliki tingkat kejadian bencana alam paling tinggi dibandingkan dengan daerah lain dari tahun ke tahun. Semenjak 2004 banyak korban meninggal akibat dari bencana alam, seperti gempa bumi, banjir, serta angin topan. Standar JCI untuk akreditasi rumah sakit tahun 2013 yaitu terdapat poin tentang kesiapsiagaan terhadap bencana. Safe hospital diperlukan dalam suatu rumah sakit karena untuk melindungi kepentingan dari pemangku kepentingan, reputasi, serta aktivitas yang menimbulkan penilaian.

MATERI

Problem & Future Plan for Safe Hospital in Indonesia

Implementation Safe Hospital in Indonesia

Implementation Save Hospital in Singapore

 

{/tabs}

Reportase Webinar Divisi Manajemen Bencana

Kurikulum: Disaster Nursing

Kamis, 27 April 2017

Laboratorium Leadership FK UGM

---

Webinar series dari Divisi Manajemen Bencana untuk April mengangkat topik Kurikulum: Disaster Management. Pertemuan ini dimoderatori oleh Sutono, S.Kp, M.Sc, M.Kep selaku dosen keperawatan FK UGM dan pembicara Syahirul Alim, S.Kp, PhD yang merupakan dosen keperawatan FK UGM.

Pemateri menjelaskan bahwa bencana kesehatan menurut WHO merupakan suatu gangguan serius terhadap fungsi komunitas atau masyarakat yang berdampak pada manusia, ekonomi, atau lingkungan yang melebihi kemampuan komunitas atau masyarakat itu sendiri. Sementara dari Internasional Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) menyebutkan bahwa rumus bencana yakni kerentanan dan bahaya dibagi dengan kapasitas.

Fase bencana dibagi dalam 3 fase yakni pre insiden, insiden, dan post insiden. Perawat memiliki peran penting dari tiap fase bencana tersebut. Berdasarkan Internasional Council of Nurses (ICN) kompetensi perawat dalam bencana dibagi menjadi 10 kompetensi yang dibagi dalam beberapa fase yakni pada fase mitigasi yakni 1) pengurangan risiko, pencegahan penyakit, dan promosi kesehatan, serta 2) perencanaan dan pengembangan kebijakan. Fase kesiapsiagaan terdiri dari kompetensi 1) akuntabilitas, praktek etik dan legal, 2) komunikasi dan berbagi informasi, 3) pendidikan dan kesiapsiagaan. Fase respon terdiri dari 1) perawatan komunitas, 2) perawatan individu dan keluarga, 3) perawatan psikologis, dan 4) perawatan pada kelompok rentan. Sedangkan pada fase pemulihan dan rehabilitasi terdapat kompetensi kebutuhan perawatan jangka panjang.

Saat ini pada program studi ilmu keperawatan FK UGM sedang mengembangkan kurikulum keperawatan bencana, dimana untuk kurikulum ini mencakup 6 SKS. Diharapkan dengan adanya kurikulum ini maka tingkat kesadaran tentang keperawatan dalam bencana akan meningkat. Dalam kurikulum tersebut tidak hanya terdiri dari perkuliahan, namun juga praktikum, skills lab, tutorial, serta akan dimasukkan ke dalam kurikulum dalam pendidikan profesi dengan membuka stase khusus bencana.

Pertemuan webinar kali ini sangat interaktif, karena peserta banyak mengajukan pertanyaan kepada pemateri. Hal ini dikarenakan keperawatan bencana merupakan suatu hal yang belum banyak diimplementasikan baik dalam dunia pendidikan maupun dalam praktek di rumah sakit. Harapannya profesi dari perawat bencana yang tergabung dalam Himpunan Perawat Gawat Darurat dan Bencana Indonesia (HIPGABI) ikut berperan dan menjembatani untuk peningkatan kompetensi bagi seluruh perawat tentang keperawatan bencana dan dapat bergabung dalam Emergency Medical Technicians (EMT) pada saat terjadi bencana.

Reporter: Wisnu Damarsasi, MPH

{tab title=”Hari 1″ class=”green”}

{tab-ex title=”Panel 1″ class=”orange solid” align=”justify”}

Sesi Pleno 1 (PL01:WHO/WADEM Panel)

25 April 2017

Reportase oleh: Madelina Ariani

---

Panel perdana ini masih diselenggarakan di ruangan ballroom, Welllington. Panel ini menghadirkan 6 pembicara sekaligus. Presentasi yang disampaikan antara lain mengenai berbagai isu, pembelajaran, dan update keilmuan dan framework terbaru dalam kebencanaan.

Virginia Murray mengingatkan kita kembali pada kesepakatan Sendai Framework tentang pengurangan risiko bencana. Masing-masing negara telah berkomitmen untuk menyelenggarakan framework tersebut maka tugas kita untuk berkontribusi didalamnya. Murray juga menyampaikan bahwa bentuk update dari Sendai framework akan lebih jelas pada pertemuan 5^th Global Platform for Disaster Risk Reduction in Cancun, Mexico, pada 22 hingga 26 Mei 2017.

Luca Ragazoni menyajikan hal yang baru mengenai pembelajaran bencana di perguruan tinggi dan dimana letak kontribusi mahasiswa dalam aksi pengurangan risiko bencana dan kemanusiaan. Jika berbicara pengurangan risiko bencana maka kita memerlukan penguatan kapasitas dan ketahanan. Siapa saja harus berkontribusi dalam upaya tersebut. Termasuk calon tenaga kesehatan, mahasiswa kedokteran dan kesehatan. Contoh mengenai penyakit kronis, jejang karir, kekhususan telah diberikan kepada mahasiswa kedokteran sejak awal perkuliahan sehingga mereka memiliki gambaran yang baik mengenai masa depan mereka. Namun, pada bencana, semuanya belum diberikan dengan baik di perguruan tinggi, baik prinsip, program, hingga spesialisasinya. Luca bersama koleganya di CREMIDEM ITALY mengembangkan berbagai pelatihan mengenai ini dan membuka kesempatan untuk memberikan training for trainer lebih luas lagi.

Jika sebelumnya Luca berbicara mengenai kurikulum bencana, maka pembicara ketiga membahas tentang Global Disaster Health Initiatives in Research and Knowledge Management. Hanya ada 3 poin yang disampaikan, pertama mengenai hadirnya predator publishing yang menjadikan publikasi penelitian kesehatan sebagai ladang bisnis. Kedua, mengenai masih sedikitnya penelitian mengenai kebencanaan yang bisa terbit karena penelitian bencana masih bersifat deskriptif dan masih perlu standar dalam penetapan validitasnya. Ketiga, kabar baiknya adalah penelitian kebencanaan khususnya pengurangan risiko bencana didukung oleh Sendai Framework yang menjadi prioritas global.

Erin Downey menyampaikan mengenai Violence in Health. Paparan yang dimulai dengan video yang menceritakan sebuah ambulan yang mengangkut korban harus terhambat perjalanannya ke rumah sakit karena situasi keamanan dan akhirnya ambulan tersebut terkena sasaran bom. Maknanya sektor kesehatan merupakan sektor yang harus dikuatkan oleh semua kalangan. Masyarakat harus diberikan pengertian mengenai perlindungan layanan kesehatan sehingga penyelamatan hidup pasien, korban dan kesehatan masyarakat bisa menjadi prioritas bagi semua orang.

EMT atau Emergency Medical Team menjadi paparan selanjutnya. Martin sebagai perwakilan dari WHO Emergency Program menyampaikan mengenai definisi EMT dan minimum standar agar dapat disiapkan oleh semua negara. Mengutip ucapan dari Ian Norton pada EMT Global Meeting 2016 di Hongkong “In clinical care and health response, “good intentions” are not enough”, Martin mendorong semua negara menyiapkan EMT masing-masing baik untuk respon nasional maupun antar negara. Gunakanlah standar internasional untuk dikembangkan dalam menyusun standar nasional.

Terakhir, Michael You dari WHO Africa menyampaikan mengenai reformasi dukungan internasional mengenai kesiapsiagaan dan respon terhadap kasus epidemi. Upaya pengurangan risiko pada dasarnya adalah upaya mempersiapkan sistem kesehatan untuk siap dalam menghadapi situasi bencana ataupun emergency.

Enam paparan singkat di atas cukup membangkitkan pemikiran kita mengenai perkembangan dan kebutuhan-kebutuhan kita terhadap situasi krisis dan bencana khususnya di sektor kesehatan. Pemerintah Indonesia termasuk yang berkomitmen dalam upaya pengurangan risiko bencana yang salah satunya tertuang dalam Nawacita Presiden Jokowi. Begitu juga dengan pengembangan kurikulum dan penelitian mengenai kebencanaan. Sejak kejadian bencana tsunami 2004, perkembangan kurikulum kebencanaan untuk mahasiswa kedokteran, kesehatan masyarakat, keperawatan berkembang dengan pesat termasuk pada sekolah-sekolah tinggi kesehatan seperti kebidanan. Tantangannya juga tidak jauh berbeda dari pengembangan kurikulum bencana di perguruan tinggi kesehatan, yakni standar pengembangan kurikulumnya. Banyak perguruan tinggi kesehatan yang mengembangkan kurikulum bencana berdasarkan pengalaman dan pendapat umum dari pada berdasarkan bukti (evidence) dan kompetensi yang dibutuhkan ke depannya.

Sedangkan untuk EMT, sejak 2016 Indonesia mulai merumuskan kembali mengenai EMT. Pada dasarnya Indonesia sudah memiliki EMT dari dulu, meski hingga saat ini masih dengan nama-nama yang berbeda sesuai institusi/organisasi tetapi upaya untuk mengadaptasi dan mengembangan standar internasional EMT ke standar nasional sudah mulai dilakukan oleh kementerian kesehatan.

{tab-ex title=”Pleno 1″ class=”blue solid”}

Sesi Pleno 1 (PL01:WHO/WADEM Panel)

25 April 2017

Reportase oleh: Bella Donna

---

Fasilitas kesehatan aman dalam situasi bencana menjadi isu awal yang diberikan pagi ini pada hari pertama kegiatan WADEM di Toronto.
Pengalaman bencana di seluruh dunia membutuhkan sesuatu yang bisa langsung dilakukan dan tidak hanya sekedar teori. Teori mengatakan bahwa semua fasilitas kesehatan harus aman dari bencana, tetapi untuk menuju aman ini maka praktek yang perlu dimulai adalah mengembangkan dan mengutamakan pelayanan kesehatan dan keselamatan korban di daerah yang risiko tinggi bencana. Sampai pada akhirnya semua fasilitas kesehatan dapat aman dari bencana.

Ciro mengatakan bahwa nantinya rumah sakit harus bukan sekedar aman saja tetapi juga menjadi “ Smart Hospital Initiative” yaitu Safe, Green, Smart. Ini sudah diimplementasikan di Georgetown Hospital  dan teruji pada situasi darurat pada 24 Desember 2013, bahwa tidak ada dampak yang terjadi pada RS tersebut, seluruh tempat tidur penuh dan operasional serta pelayanan terhadap masyarakat berjalan dengan baik, sistem kebutuhan air dan listrik juga tetap berfungsi dengan baik. Semua sistem teruji dan bekerja dengan baik.
Pembelajaran yang didapat adalah respon lokal baik alat dan staf sangat efektif bila sejak awal sudah dipersiapkan dan dilatih.

Bila kita melihat di Indonesia, pengembangan dalam penyiapan fasilitas aman dalam bencana sudah mulai berkembang. Diawali dengan masuknya kesiapsiagaan rumah sakit ke dalam akreditasi, sehingga rumah sakit wajib menyiapkan diri untuk menghadapi bencana. Saat ini kesiapsiagaan puskesmas juga sudah masuk dalam akreditasi. Selain itu rumah sakit maupun puskesmas harus menyiapkan tim bencana ( Emergency Medical Team/EMT) untuk kesiapan lokal dalam menghadapi bencana, ini menjadi salah satu wacana yang sudah mulai dikembangkan oleh Pusat Krisis Kemenkes. 

Pada pembicaraan selanjutnya Ciro mengingatkan mengenai klaster kesehatan (Health Cluster), Harus jelas siapa yang akan menjadi leader dan tantangan utama selalu adalah koordinasi.

Kabar terbaru dari WHO Emergency Program adalah One Five yaitu satu organisasi dengan satu persepsi atau satu prinsip.
One Five :
1.    One Workforce
2.    One Workplan and Budget
3.    One Line of Accountability
4.    One set of process
5.    One admin system

Di Indonesia, BNPB sudah membagi klaster dan salah satunya adalah klaster kesehatan, yang dipimpin oleh Pusat Krisis di nasional dan dinas kesehatan di daerah. Semua tim bencana ( EMT) yang sesuai dengan tipenya masing-masing akan tergabung dalam klaster kesehatan.  Harapannya One Five juga akan dapat diterapkan di Indonesia, sehingga semua menjadi satu persepsi atau satu prinsip dari pusat sampai ke daerah, sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

 

{tab-ex title=”Panel 2: Civil Military”  class=”red solid”}

Sesi Workshop WS08:

Civilian-Military Collaborative Operations- Lessons we’ve learned

25 April 2017

Reportase oleh: Madelina Ariani

---

Hubungan sipil dan militer selama ini jarang dibahas, padahal pada setiap kejadian bencana mereka selalu bertemu. Bagaimana kolaborasi? Tantangannya dimana dalam melakukan kolaborasi dibahas dalam workshop ini berdasarkan presentasi pengalaman masing-masing peserta. Chair pada workshop ini adalah Paul Farrell.

Pembicara dari militer menceritakan pengalamanya pada situasi bencana dan konflik yang pernah mereka alami. Situasi ini pernah mereka alami baik di negara sendiri ataupun di negara lain ketika mereka dikirim untuk bertugas. Seperti pengalaman tentara Jerman menangani pengungsi dari Afrika dan bencana gempa Haiti.

Tidak dipungkiri kalau batasan civil dan militer itu terkadang masih ada. Ada gap seperti ketidakpercayaan pada misi masing-masing, pada kemampuan kepemimpinan, dan bentuk koordinasi yang berbeda antara sipil dan militer. Namun, sebenarnya itu wajar saja, sebab pada koordinasi lainnya juga bisa terjadi hal demikian, seperti dengan NGO misalnya. Hal yang menjadi pemicunya seperti perbedaan misi, perbedaan funding, dan sebagainya.

Di sekolah militer, kepada calon tentara kami selalu menyampaikan agar terbiasa dengan perbedaan, ucap dr. Christian dari militer Jerman. Hal ini penting ketika kami berkolaborasi dan bekerjasama dengan siapapun dalam tindakan kemanusiaan, tambahnya.

Pada dasarnya kolaborasi akan terjalin dengan baik, asalkan semua pelaku kemanusiaan menerapkan prinsif-prinsif kemanusiaan (Humanitarian Principle).

{tab-ex title=”Workshop 1″ class=”grey solid” }

 Sesi Workshop  WS01:
Public Health-Emergency Simulation Tool for Enhanced Training in Preparedness and Response

Toronto, 25 April 2017

Reportase oleh: Madelina Ariani

---

Kieran Moore dari Queens University Kanada secara langsung membawakan workshop ini. Selama hampir 1,5 jam, Kieran berinteraksi dengan peserta yang terbagi dalam 4 grup. Ada dua tools yang dapat diakses untuk simulasi yakni Acute Care Enhanced Surveillans System (ACES) dan Public Health Information Management System (PHIMS) yang merupakan update real data kesehatan dan hal terkait di daerah.

Workshop ini bertujuan untuk mengajarkan penggunaan data riil untuk pengembangan kasus simulasi bagi tenaga kesehatan dalam menghadapi kasus kegawatdaruratan dan bencana. Melalui data real ini kita dapat melihat situasi nyata pada kejadian yang sudah berlalu sehingga suntikan kasus hari per hari yang diberikan kepada peserta simulasi benar-benar berdasarkan kasus nyata.

Kasus yang dibahas pada hari ini mengenai cuaca panas ekstrim yang melanda Kanada tahun 2016. Suntikan kasus diberikan hari per hari secara perlahan hingga 7 hari. Setiap hari, masing-masing kelompok diberikan pertanyaan pemicu diskusi.

4 grup tersebut adalah:

1. Grup 1 mengenai Command
   Tentang bagaimana grup mampu mengidentifikasi tanggungjawab dan mengidentifikasi sektor lain untuk melakukan koordinasi
2. Group 2 mengenai penggunaan data PHIMS
   Tentang mengidentifikasi bahaya apa yang berhubungan dengan cuaca panas ekstrim dan data-data apa yang dapat dipantau dari PHIMS
3. Group 3 mengenai penggunaan data ACES
   Tentang apa dampak situasi ini pada kesehatan masyarakat, berapa risikonya, dan data apa yang dapat dipantau dari ACES ini
4. Group 4 mengenai komunikasi
   Tentang bagaimana mengkomunikasi mengenai kondisi ekstrim ini kepada masyarakat sebagai bentuk peringatan dini dampak kesehatan atau promosi kesehatan lainnya.

Jika kita bandingkan, maka pengembangan hal serupa dapat dilakukan di Indonesia. Dinas kesehatan dan kementerian kesehatan sudah memiliki data surveilan rutin, hanya saja pengolahannya menjadi sebuah kebijakan dan deseminasi masih kurang. Selain itu, simulasi bencana sektor kesehatan yang dilakukan di Indonesia masih seputar bencana internal di rumah sakit seperti kebakaran, dan jenis bencana lainnya bagi dinas kesehatan. Sedangkan penggunaan data surveilan untuk simulasi penanganan krisis kesehatan belum begitu dilakukan. Simulasi yang kerap dilaksanakan berdasarkan pengalaman dan tren kejadian penyakit/ korban yang sudah lewat untuk pembelajaran respon masa depan jika ada kejadian serupa.

Bagi pengembangan kasus skenario, ide ini menjadi hal yang menarik untuk dikembangkan ketika melakukan simulasi bencana. Terutama pengembangan suntikan kasus hari per hari kepada peserta simulasi sehingga kita dapat mengukur kemampuan para peserta dalam melakukan analisis data, berkomunikasi, dan membuat perencanaan bagi kesehatan masyarakat/ keselamatan korban.

{tab-ex title=”Sesi CS03″ class=”solid green” }

Sesi CS03:
Disaster Medicine Principles

Toronto, 25 April 2017

Reportase oleh: Bella Donna

---

Beberapa pembicara di kelas ini meneliti dari berbagai aspek, salah satunya yaitu kebutuhan dari penguatan kelompok difabel di masyarakat agar saat terjadi bencana maka mereka dapat siap menghadapinya, ini menarik jika dilihat di Indonesia bahwa kelompok difabel dalam keluarga sering menjadi beban atau menjadi penghambat dalam melakukan evakuasi saat bencana. Sehingga penguatan kelompok difabel ini sangat perlu dikembangkan di Indonesia.

Pembicara lainnya meneliti bagaimana jika terjadi krisis generator/ listrik saat terjadi bencana, siapa yang akan didahulukan saat mengevakuasi pasien di ICU yang tidak sedikit jumlahnya dan bagaimana mengevakuasi mereka. Hal ini dapat dilihat pada Crisis Standards of Care yang bisa di akses secara gratis, untuk dapat mempelajari dan dapat menjadi standar bagi Rumah Sakit terutama di Indonesia.

Ada dua pembicara lain yang membahas Emergency Medical Team (EMT) dan Personal Preparedness yang menggunakan brain software (http://www.thebrain.com/). Untuk materi dan penelitian EMT sekarang menjadi sesuatu yang sedang kita kembangkan di Indonesia. Bahwa kita akan memiliki tim bencana (EMT) dari tingkat daerah kabupaten/kota, Propinsi dan Nasional. Sedangkan Personal Preparedness saat ini di Indonesia belum dikembangkan. Bagaimana masing-masing personal ataupun keluarga siap menghadapi bencana bila dievakuasi minimal pada 3 hari di awal. Dari mulai pakaian sampai pada kebutuhan pangan. Masing-masing keluarga memiliki telpon yang dapat dihubungi, baik telpon penting seperti kantor polisi, juga telpon keluarga terdekat ataupun tetangga. FK UGM sejak tahun 2016 sudah memberikan materi yang mirip dengan Personal Preparedness, namun tidak menggunakan brain software tetapi masih menggunakan ceklist dengan judul materi yaitu Family Disaster Kit pada CFHC (Community and Family Health Care).

{/tabs-ex}

 

{tab title=”Hari 2″ class=”orange”}

Sesi Full  Day 2

Toronto, 26 April 2017

Reportase oleh: Madelina Ariani

Hari kedua ini, kami memulai kegiatan dengan mengikuti sesi presentasi poster. Ada lebih dari 140 poster yang diterima tahun ini. Sesi ini menarik perhatian peserta. Jika diperhatikan, kali ini poster lebih beragam dan banyak membahas mengenai topik-topik Emergency Medical Team (EMT), patient treatment in emergency/ disaster, serta simulation and curriculum.

Seperti kemarin, hari ini juga dibuka banyak kelas presentasi oral dengan topik yang masih sama. Ada juga kelas berbahasa Perancis. Tema yang menjadi perhatian kami sesuai dengan arah kebijakan Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes dan WHO Indonesia adalah mengenai EMT. Menarik untuk mendalami penelitian-penelitian seputar EMT. Masalah pembentukan tim di setiap negara ternyata berbeda-beda. Ada yang mampu memang menggabungkan antara pemerintah dan swasta, ada juga yang memang milik pemerintahan. Selain itu, dapat kita simpulkan pula dari sesi di kelas ini bahwa adjustment dan alignment merupakan faktor yang sangat menentukan eksistensi EMT. Penerjunan, skill, dan kemampuan merupakan faktor pendukung. Namun bagaimana sebuah EMT dibuat, diatur, dan dijaga keberlanjutannya adalah hal yang sangat penting, tentu mengenai sertifikasi juga.

Hari ini tim divisi berkesempatan untuk bertemu dan berdiskusi dengan penulis buku Disaster Medicine dari Anna Maria College, beliau adalah Dr. Gregory Ciottone. Sejak dibuatnya kurikulum bencana di Fakultas Kedokteran UGM untuk mahasiswa kedokteran, kami berusaha mencarikan model yang tepat baik untuk disaster medicine ataupun disaster health management. Maka dari itu, kesempatan kali ini kami gunakan untuk berdiskusi dan membuat janji agar ke depannya kami bisa melakukan interaksi lebih dalam melalui webinar atau teleconference.

{tab title=”Hari 3″ class=”blue”}

{tab-ex title=”Sesi CS 41 ”  class=”orange solid” align=”justify”}

Sesi CS 41 : Health System

Chairs : Marv Birnbaum & Angeliki Bistaraki (student Co-Chair)

Toronto, 27 April 2017

Reportase oleh : Bella Donna

---

Kali ini pembicara dari Indonesia ada dua yang menyampaikan penelitian. Pembicara pertama dari Indonesia adalah Sukma Panggabean dari Universitas Ketahanan Indonesia yang bekerjasama melakukan penelitian bersama Pusat Krisis Kemenkes, bertujuan untuk menilai risiko perubahan iklim yang dapat memberikan nilai atau demonstrasi kepada pemimpin dan para ahli di Indonesia, dan pada akhirnya menciptakan pemahaman yang sama  tentang ancaman iklim yang dihadapi sistem kesehatan kita, untuk menerapkan intervensi yang efektif. Proyek ini dilakukan secara multidisiplin dengan para pemimpin senior di bidang real estate, manajemen risiko kesiapsiagaan darurat, asuransi, dan pakar iklim eksternal. Penelitian dilakukan di 30 lokasi diseluruh wilayah yang memiliki sistem kesehatan. Temuan utama mencakup ancaman keseluruhan sistem dari kejadian panas yang ekstrim dan kerentanan terhadap infrastruktur yang dapat memberi beban secara tidak langsung  pada fasilitas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa membangun ketahanan iklim memerlukan pendekatan multi disiplin, dinilai dari peningkatan fasilitas, peningkatan operasional dan koordinasi yang lebih baik dengan lembaga dan institusi yang saling terkait, tergantung dari apa yang  terjadi.

Pembicara kedua dari Indonesia adalah perwakilan dari Divisi Manajemen Bencana PKMK FK UGM yang menjelaskan tentang penelitian kesiapsiagaan kesehatan dalam bencana di pulau-pulau kecil di Seram Bagian Barat. Penelitian ini ingin melihat sejauh mana kesiapsiagaan Dinas Kesehatan, rumah sakit dan puskesmas yang ada di Kabupaten Seram Bagian Barat dengan situasi wilayah kerjanya tidak hanya di satu pulau. Hasil yang didapat bahwa sangat rendah kesiapsiagaan dari Dinas Kesehatan, rumah sakit dan puskesmas yang ada disana, sehingga diberikan rekomendasi agar pemimpin wilayah dapat lebih memperhatikan hal ini dan dilakukan pelatihan terhadap staf dan masyarakat sekitar. Daerah ini sering terjadi bencana banjir yang mengakibatkan banyaknya rumah yang rusak serta warga yang harus dievakuasi.

Selain dari Indonesia yang menarik adalah pembicara dari Australia yang bercerita mengenai penelitiannya terhadap aturan dokter di pelayanan kesehatan primer di daerah. Mereka melihat bahwa dokter yang konsen terhadap bencana ternyata tidak banyak. Mereka melihat bahwa kebanyakan dokter hanya bekerja sesuai dengan kebutuhan mereka dan kepentingan mereka pribadi, dan belum merasa bahwa kebutuhan dia sebagai pekerja kesehatan sangat penting pada saat terjadi bencana. Mereka hanya melihat bahwa bencana adalah sesuatu yang besar seperti tsunami, gempa bumi, gunung berapi dan lain-lain yang melibatkan banyak orang sehingga dapat dilakukan bersama-sama  tanpa memahami arti sebenarnya dari konsep bencana itu sendiri. Bencana tidak hanya oleh karena situasi yang besar, tetapi bencana seperti kecelakaan bis yang melibatkan luka di suatu daerah kecil dengan pekerja kesehatan yang sedikit sudah menjadi bencana buat mereka. Sehingga sangat penting perlu ada aturan dan penguatan kapasitas terhadap dokter yang bertugas di layanan primer karena terkait dengan kebutuhan masyarakat jika terjadi bencana.

{tab-ex title=”Workshop: WS29”  class=”red solid”}

Sesi Workshop: WS29:
Frameworks for Disaster Research : Developing the science

Toronto, 27 April 2017

Reportase oleh : Bella Donna

---

Presentasi ini memberikan ulasan mengenai kerangka konsep bencana yang diajukan oleh WADEM untuk dapat digunakan sebagai pembelajaran terhadap aspek kesehatan dari bencana. Kerangka konsep ini menjadi model dan direkomendasikan untuk dasar dari penelitian epidemiologi dan penelitian intervensi bencana kesehatan.

Penjelasan kerangka konsep bencana yang diberikan sangat jelas dengan  kebutuhan struktur,  terminologi dan defenisi yang dapat dipakai dan digunakan sebagai bahan pembelajaran untuk direplikasikan secara umum dan informasi yang berguna serta dapat dikontribusikan untuk membangun ilmu dan penelitian terhadap bencana kesehatan.

Pembicara menjelaskan mulai dari pemahaman apa itu ancaman dan pernyataan bahwa ancaman (hazard) bukan bencana, tetapi potensial untuk terjadi bencana. Apakah itu bencana yang besar ataupun yang kecil. Setelah ancaman maka terjadi sesuatu yang disebut kejadian (event). Ada beberapa tipe dari event seperti mechanical, elektrika dan sebagainya. Event ini juga tidak bisa disebut bencana. Karakteristik dari event juga bisa diihat dari mekanismenya, amplitude, onset, lama kejadian. Kejadian (event) ini memiliki kekuatan untuk dapat menjadikan kerusakan struktural dan merubah fungsi yang biasanya. Kerusakan struktural yang sudah disebabkan oleh kejadian ini yang perlu diperhatikan. Jika telah terjadi kerusakan maka perlu dipikirkan bagaimana agar kedepannya kita bisa membuat segalanya menjadi lebih baik. Sehingga kerusakan tidak menjadikan fungsi yang sebenarnya menjadi defisit dan menjadikan terjadinya kegawatdaruratan dan membutuhkan lokal respon. Bila ketahanan dan persiapan tidak dilakukan segera maka respon lokal juga bisa saja tidak mampu sehingga perlu bantuan respon  dari luar, dan ini sudah disebut dengan bencana.

Sejak kita mengetahui ancaman yang ada maka kita harus berpikir bahwa ada risiko yang akan ditimbulkan bila terjadi suatu kejadian (event), untuk itu perlu kita tingkatkan kapasitas agar risiko dapat ditekan dan tidak sampai kepada kerusakan struktural yang mengganggu fungsi kehidupan yang sudah ada.

 

{tab-ex title=”Sesi: CS44 Simulation”  class=”blue solid”}

Sesi: CS44 Simulation

Toronto, 27 April 2017

Reportase oleh: Madelina Ariani

---

Simulasi menjadi topik yang sangat menarik dalam manajemen bencana. Simulasi termasuk dalam upaya yang dapat dilakukan untuk penguatan kapasitas. Di kelas presentasi oral yang dipimpin oleh Carolin Filipowska dan Sohaib Chaudary kita akan melihat berbagai model simulasi, pengalaman melakukan simulasi, dan metodenya dalam bencana kesehatan.

Divisi Manajemen Bencana PKMK FK UGM yang diwakili oleh Madelina Ariani, berkesempatan untuk memaparkan hasil penelitian kami mengenai simulasi bencana di rumah sakit di Indonesia. Dalam upaya memberikan pengajaran simulasi yang efektif kepada klien kami (rumah sakit yang didampingi proses pembuatan atau revisi Hospital Disaster Plan milik rumah sakit tersebut oleh kami) seringkali dihadapkan pada kurang keseriusan rumah sakit dalam melakukan simulasi dan HDP. Banyak rumah sakit yang kemudian tiba-tiba meminta simulasi dan HDP menjelang akreditasi. Padahal, makna dari HDP sebenarnya sangat diperlukan bagi rumah sakit tersebut dalam upaya menjamin keselamatan pasien serta upaya kesiapsiagaan menghadapi kasus-kasus kegawatdaruratan masal dan bencana.

Berdasarkan hal tersebut, kami mencoba sebuah upaya yang kami sebut Research Based Simulation, dimana kami mencoba membuat penelitian menggunakan kuesioner pada saat simulasi. Kami mencoba melihat perbedaan proses dan hasil ketika sebuah rumah sakit diberikan kuesioner penelitian dengan yang tidak pada saat mereka melakukan simulasi. Hasilnya cukup signifikan.

Penelitian lainnya yang menarik berasal dari paparan Jiyoung mengenai penggunaan Table top Exercise dalam simulasi. Peneliti konsen untuk melihat upaya-upaya untuk rencana tindakan dalam menghadapi bencana oleh peserta pelatihannya. Ada juga penelitian, Victor yang menggunakan virtual simulation untuk melatih upaya kesiapsiagaan di fasilitas kegawatdaruratan.

{/tabs-ex}

{tab title=”Hari 4″ class=”blue”}

Sesi: Penutupan

Toronto, 28 April 2017

Reportase oleh: Madelina Ariani

---

Seperti penutupan pada umumnya, seremonialnya adalah pengumuman dimana akan diselenggarakan WADEM berikutnya. Semua peserta berkumpul kembali di Ballroom Metropolitan.

Dua tahun mendatang, tepatnya 7-10 Mei 2019 di Brisbane, Australia, ditetapkan sebagai waktu konferensi 21st World Association for Disaster and Emergency Medicine.

Erin sebagai VP Congress, dalam pidatonya menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir lebih dari 50 negara di dunia. Terima kasih atas diskusi yang sangat menarik selama 4 hari ini, tambahnya. Lauri sebagai local chair Toronto untuk WADEM, juga menyampaikan terima kasih dan berharap semua peserta juga menikmati Toronto. Semua berharap dapat berjumpa 2 tahun lagi. Kita akan sama-sama me-review hasil diskusi kita dalam 4 hari ini. Mempersiapkan penelitian, kajian, dan pengalaman kita untuk ke depannya.

Setelah penutupan masih ada kegiatan post congress yakni pelatihan mengenai Utilizing Frameworks to Conduct Disaster Health Research yang dibawakan oleh Prof. Marvin Birnbaum. Perwakilan Divisi Manajemen Bencana PKMK FK UGM yang hadir dalam workshop ini adalah dr. Hendro Wartatmo.

Sebelumnya Prof. Marvin pernah berkunjung ke Indonesia dan Fakultas Kedokteran UGM sekaligus memberikan kuliah umum mengenai bencana kesehatan. Kami senang dapat bertemu beliau dan istrinya Prof. Elaine serta berdiskusi mengenai pengembangan penelitian bencana menggunakan frameworks yang disampaikan oleh Prof. Marvin. Jika ingin mengetahui lebih mengenai penjelasan frameworks nya, silakan menyimak reportase hari 3 yang ditulis oleh dr. Bella pada halaman website ini.

Kami sempat berdiskusi juga dengan salah satu anggota Oceanea Chapter, dr. Penelope Burns. Penelope memiliki focus besar dalam upaya penguatan kapasitas dokter di puskesmas untuk menghadapi bencana dan situasi emergensi. Hal ini sangat berkaitan dengan konsen kami juga, pengembangan kurikulum di perguruan tinggi kesehatan serta manajemen bencana kesehatan. Kita akan berusaha menjalin komunikasi kedepannya dalam rangka persiapan workshop mengenai topik ini pada WADEM berikutnya di Australia.

Demikian dari kami, kami sangat berharap akan lebih banyak nantinya kontribusi peneliti, praktisi, dan siapapun yang konsen dalam manajemen bencana sektor kesehatan untuk hadir pada WADEM 2019.

 

{/tabs}

Reportase

Webinar Logistik Medik Pada Bencana

30 Maret 2017

---

Webinar series divisi manajemen bencana PKMK FK UGM untuk Maret mengangkat topik Kesiapsiagaan Logistik Medik pada Bencana: Refleksi Seminar ASM Pokja Bencana 9 Maret 2017. Webinar tersebut dimoderatori oleh Intan Anastasia, S.Far., Apt., M.Sc dan materi yang pertama disampaikan oleh dr. Sulanto Saleh-Danu, Sp.FK dari Pokja Bencana FK UGM.

Logistik merupakan suatu hal yang penting dalam segala aspek, hal yang sama berlaku saat keadaan bencana. Bencana merupakan suatu keadaan yang bisa datang setiap saat, sementara sebagai penentu berhasil atau tidak penanganan bencana tersebut berdasarkan logistiknya. Salah satu dampak bencana adalah munculnya suatu penyakit menular/ infeksi. Fakta yang terjadi pada bencana di Bantul yakni berkembangnya penyakit infeksi, bantuan yang berlimpah, tidak ada bantuan vaksin, bahan/ obat kadaluarsa pendek, buffer stock belum terseragamkan, dan adanya inkoordinasi antara bantuan logistik.

Pada saat bencana, terjadi banyak organisasi dan lembaga yang memberikan bantuan dan pertolongan. Dalam kegiatan bantuan atau pertolongan tersebut dibutuhkan suatu logistik yang memadai. Salah satu penyakit yang terjadi pada saat bencana di Bantul adalah tetanus, yang disebabkan oleh faktor kebersihan, kejatuhan puing-puing rumah, tertusuk paku yang berkarat, dan lain-lain.

Terdapat 3 fase dalam penanganan bencana, yaitu pra bencana, respon bencana, dan pasca bencana. Kegiatan yang dilakukan pada saat pra bencana seperti assesment tingkat risiko dimana dari BNPB telah memiliki buku panduan yang dapat digunakan sebagai acuan. SDM pun harus dipersiapkan, terutama skill dalam penanganan bencana sehingga pada saat bencana terjadi maka tim telah siap. Logistik juga harus dipersiapkan sebelum terjadinya bencana. Dalam 3 fase tersebut diperlukan logistik dan kebutuhan yang berbeda-beda.

Penanganan bencana pada setiap daerah diperlukan manajemen bencana, disaster plan, serta terdapat rumah sakit yang telah memiliki Hospital Disaster Plan (HDP). Rencana persiapan yang sangat matang diperlukan dalam mitigasi, selain itu juga tetap perlu disiapkan untuk rencana cadangan. Tim surveilans dan tim Rapid Health Assesment (RHA) perlu dipersiapkan untuk berangkat ke medan bencana dengan tujuan untuk mendapatkan data dan mengetahui situasi pada lokasi bencana.

Logistik yang diperlukan dalam bencana bukan hanya dalam kesehatan yakni obat dan peralatan penunjang kesehatan, melainkan juga diperlukan logistik non kesehatan seperti: air, makanan, kebutuhan administrasi, tempat berlindung dan kelistrikan, kebutuhan pendidikan, dan seterusnya. Kebutuhan yang diperlukan oleh relawan juga diantaranya tenaga yang terlatih, transportasi, komunikasi dan aksesibilitas, serta peta lokasi.

Donasi akan sangat banyak berdatangan pada saat bencana, sehingga diperlukan pengecekan seperti item yang diberikan, jumlahnya, siapa donaturnya, kadaluarsa, dan lain-lain. Perlu diperhatikan juga untuk penyimpanan, sehingga diperlukan gudang penyimpanan obat dalam tiap kabupaten. Gudang tersebut juga dipastikan untuk daya tampungnya, lokasi, fasilitas, dan pendingin untuk obat tertentu.

Pembicara kedua oleh Danang Samsu, ST yang merupakan manager Pusdalob BPBD DIY. Logistik sangat penting dalam segala hal, karena tanpa logistik maka kegiatan tidak akan berjalan. Manajemen logistik juga diperlukan mulai dari saat penerimaan, penyimpanan obat, distribusi, hingga pertanggungjawaban yang mungkin diperlukan penghapusan obat juga. Untuk wilayah DIY juga telah dibentuk klaster logistik oleh BPBD, dimana untuk jangka panjang akan bekerjasam dengan klaster kesehatan dalam penanganan bencana. Dalam klaster harus terdapat 1 komando, agar koordinasi lebih mudah dan tidak mengurangi kekacauan.

Pertanyaan pun banyak diajukan oleh peserta webinar baik yang hadir pada lokasi maupun yang mengikuti secara online. BPBD saat ini telah menyiapkan desa tangguh bencana dimana warga juga dilatih mengelola logistik, sehingga diharapkan warga tetap dapat bertahan setidaknya 3 hari tanpa bantuan dari luar. Saat ini juga telah dipersiapkan logistik untuk makanan, dimana bekerja sama dengan toko, supermarket serta supplier dan dipastikan untuk logistik tersebut akan selalu baru.

Undang – Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, menyatakan bahwa penanggung jawab pada bencana adalah pemerintah daerah. Uji kompetensi diperlukan agar pemda lebih percaya diri untuk memimpin, karena selama ini justru dari NGO atau lembaga eksternal yang mengatur dan memberikan komando. Peraturan tersebut dapat digunakan untuk dasar dalam proses hukum bahkan sampai ke pidana apabila terdapat lembaga atau organisasi yang tetap tidak mau menurut.

• Materi

 

Reporter: Wisnu Damarsasi, MPH