Reportase

GLADI BENCANA KEGAGALAN TEKNOLOGI

DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016

Yogyakarta, 31 Agustus 2016

Reportase oleh Intan A.

PKMK-FK UGM– Keberadaan reaktor nuklir di wilayah DIY membuat masyarakat harus tetap waspada. Adanya teknologi tersebut memiliki resiko kebencanaan yang tinggi. Oleh karena itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY menggelar latihan kedaruratan bencana kegagalan teknologi nuklir. Kegiatan ini melibatkan Badan Tenaga Nuklir Yogyakarta, PKMK FK UGM dan instansi-instansi terkait lainnya.

Doc. Tribun Yogyakarta. Pers conference

“Pelatihan ini kami gelar agar masyarakat semakin waspada. Kalau dari pihak BATAN (Badan Tenaga Nuklir) personilnya sudah mengerti tentang potensi bencana nuklir, sedangkan masyarakat umum belum,” kata Kepala BPBD DIY Krido Suprayitno saat ditemui di Kantor BATAN Caturtunggal, Depok, Rabu (31/8).

Saat ini pemukiman warga di sekitar Reaktor Nuklir Kartini Batan DIY sudah semakin padat. Bahkan penghuni kawasan tersebut didominasi oleh mahasiswa atau masyarakat yang pada dasarnya merupakan pendatang baru dan tidak mengetahui keberadaan reaktor nuklir di kawasan Caturtunggal ini.

Meski instalasi nuklir tersebut telah dibangun dengan standar keselamatan dan operasional tertentu berikut rencana kontijensi, tetap diperlukan upaya mencegah resiko kecelakaan dan bencana. Di antaranya dengan melakukan latihan penguatan ketangguhan dalam kedaruratan. Rangkaian kegiatan latihan bencana dari BPBD ini terdiri atas beberapa kegiatan yaitu Table Top Exercise (TTX), Command Post Exercise (CPX), Field Training Exercise (FTX), serta After Action Review (AAR).

Table Top Exercise digelar pada 31 Agustus 2016 melibatkan 150 personil penanganan bencana. Hasil diskusi akan digunakan sebagai masukan untuk menyusun materi gladi posko. Dari situ, dilanjutkan gladi lapang dan simulasi yang melibatkan 500 personil dari BPBD, PKMK FK UGM, kepolisian, militer, BATAN, dan juga masyarakat sekitar.

Kepala Pusat Sains dan Teknologi Akselerator BATAN, Susilo Widodo mengatakan, di antara sekian banyak potensi bencana teknologi,nuklirsebetulnya memiliki resiko paling kecil mengingat ada standar prosedur ketat yang diterapkan. Ia juga menyebut, potensi bencananuklirdi Yogyakarta sebenarnya mendekati nol persen meski di instansinya ada reaktornuklirKartini yang sudah berdiri sejak 1979. Namun begitu, dirinya sepakat bahwa upaya kontijensi dan kewaspadaan serta kesiapsiagaan bencana tetap diperlukan. Termasuk juga pemahaman masyarakat umum terhadap keberadaan BATAN. “Dengansimulasi lapangan, harapannya ada penyempurnaan SOP dan koordinasi antar instansi. ini penting dilakukan,” katanya.

Divisi Manajemen Bencana PKMK-FK UGM sebagai tim yang membangun konsep penanganan bencana khususnya di sektor kesehatan, dan institusi pendidikan juga ikut terlibat di kegiatan ini. Divisi Manajemen Bencana PKMK FK UGM dalam kegiatan ini melakukan pendampingan khususnya pada Sektor Kesehatan. PKMK FK UGM diwakili oleh dr. Bella Donna dan dr. Sulanto Saleh Danu menjadi observer dan evaluator pada kegiatan ini.

Divisi Manajemen Bencana PKMK FK UGM memberikan pendampingan pada Tim Kesehatan BATAN, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit mengenai pentingnya membuat SOP untuk penanganan bencana pada kegagalan teknologi. Dengan terbentuknya SOP ini diharapkan masing-masing instansi mengetahui tugas dan fungsinya saat terjadi kegagalan teknologi di BATAN.

 

 

Reportase: 

SEMINAR NASIONAL
HOSPITAL DISASTER PLAN

(PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DI RUMAH SAKIT)

Rabu, 7 September 2016

PKMK-Yogya. Seminar Hospital Disaster Plan (HDP) telah dilaksanakan pada Rabu, 7 September 2016 di FK UGM. Acara ini diinisiasi oleh Pokja Bencana PKMK FK UGM. Acara dibuka oleh Kepala Divisi Manajemen Bencana PKMK yaitu dr. Bella Donna, M. Kes. Tujuan penyusunan Hospital Disaster Plan (HDP) ialah RS memiliki respon yang baik saat terjadi bencana. Seminar ini diharapkan bisa memberikan bekal agar mahasiswa dan umum siap menghadapi bencana, selain untuk pembelajaran.

Sesi 1

dr. Ina Agustina Isturini (Kasubid Evaluasi Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes RI) menyatakan telah ada kebijakan nasional untuk HDP. Salah satunya UU No 24 Tahun 2007  yang mengatur tentang penanggulangan bencana agar pemerintah dapat melindungi masyarakat dari ancaman bencana (salah satunya RS yang aman saat terjadi bencana). Sementara, untuk kesepakatan internasional terkait RS yang aman, antara lain kesepakatan yang diinisiasi WHO SEARO, Yogyakarta Declaration 2012, Sendai Framework 2015, sebelumnya tahun 2012 OKI dan Negara Asia Pasifik juga mendukung upaya ini.

RS berperan di seluruh tahap bencana, pra (pengurangan resiko), tanggap darurat (siap, mudah diakses, tetap aman dan berfungsi maksimum, siap dimobilisasi, tetap menyediakan layanan penting), pasca bencana (segera memperbaiki sarana prasarana membangun lebih baik atau build back better, tujuannya jika bencana terjadi lagi, situasi akan lebih baik). Kemudian, RS juga berperan dalam meningkatkan fungsi layanan kesehatan. Resiko bencana berbanding terbalik dengan kapasitas, namun berbanding lurus dengan kerentanan. Kerentanan ini juga bisa berasal dari struktur dan non struktur bangunan, misalnya letak lampu yang berada di atas persis bed  pasien harus diperhitungkan agar tidak mengganggu keselamatan pasien (jatuh atau yang lain). Kapasitas ini erat dengan kemampuan manajerial pemerintah dalam penanganan bencana. Salah satu tujuan HDP ialah mengurangi hazard dengan memiliki sistem pencegahan, menerapkan standar K3, melindungi pasien, pengunjung dan lingkungan. RS juga berfungsi sebagai jembatan perdamaian, tidak boleh memihak. Sehingga dalam situasi konflik, RS harus mampu melayani secara maksimal. Permenkes No 64 Tahun 2012 mengatur penanggulangan krisis kesehatan di tiap level. Sehingga peran Mentri Kesehatan dan Kadinkes Provinsi ialah memetakan unit yang ada. Sementara Kadinkes Kabupaten/Kota berfungsi memfasilitasi unit/fasilitas kesehatan. Pusat Penanggulangan Krisis (PPK) Kementrian Kesehatan terbagi dalam 9 PPK regional dan 2 PPK subregional. Tantangan seputar HDP ialah RS atau fasyankes yang aman belum menjadi komponen kunci dalam akreditasi, sehingga program yang terkait dengan hal ini berjalan sendiri dan tidak berkelanjutan. Kedua, SDM yang mampu memahami dan menyusun HDP masih kurang. Ketiga, HDP belum menjadi penilaian dalam akreditasi.

Susi Runtiawati, BE, SE, MKM (Kepala Bidang Sarana dan Prasarana RS Sardjito) memaparkan seputar Hubungan K3 dan HDP. RS Sardjito sudah memiliki HDP dan terakreditasi JCI. Dalam implementasi kerja K3, RS harus melakukan drili atau simulasi. Namun, di lokasi lain, Kadang K3 masih digabung dengan santitasi, teknik dan lain-lain. Fungsi utama K3 ialah melakukan advokasi dan sosialisasi  misalnya agar aman atau tidak terkena radiasi. Lalu diikuti dengan alat medis yang siap pakai dan tidak beresiko. Komitmen kebijakan K3 ialah bagaimana pengorganisasian K3? Bagaimana kajian atau penelitiannya? Bagaimana monev-nya?

Kesulitan K3 ialah saat sosialisasi harus mampu menyentuh banyak lapisan, baik staf RS maupun pengunjung. Perlu memaparkan seluruh bahaya yang mungkin muncul di RS, baik medis maupun non medis. Kemudian perlu membangun kesadaran seluruh pihak agar selalu waspada, mengurangi kepanikan dan mempelajari jalur evakuasi yang ada jika bencana terjadi.

Bangunan yang ada pun harus memenuhi standar evakuasi, misal gedung tinggi dengan kaca harus dilengkapi teralis, agar resiko jatuh dan bunuh diri dapat diminimalkan. Upaya lain yang dapat dilakukan ialah, semaksimal mungkin mengurangi resiko ergonomis saat dokter mengoperasi lebih dari tiga jam. Lalu, jika memadamkan api, jangan menyemprot ke arah dan lidah api, yang tepat ialah mengikuti arah angin atau sudut 30 derajat.

Diskusi

Jika menilik substansi maka HDP sudah termasuk di semua regulasi terkait RS yang telah ada (penanggulangan, pra dan pengurangan resiko). Sejumlah tema muncul dalam diskusi, namun yang cukup mencuri perhatian ialah penyusun HDP ialah seluruh elemen yang terlibat di RS. Sehingga HDP ini sangat tergantung pada situasi dan kemampuan masing-masing RS. Namun, siapa yang akan menghidupkannya? Tentu saja jawabannya ialah K3 karena K3 yang akan mensosialisasikan dan banyak melakukan drill terkait HDP ini, misal simulasi di bangsal jiwa, simulasi rawat jalan, simulasi penculikan bayi dan lain-lain. PPK menyatakan, PPK sempat menyusun hospital safety index dan hasilnya banyak RS yang tidak aman terhadap bencana.  Misalnya jika terjadi flu burung dalam skala luas di negara kita, maka banyak faskes yang belum mampu menangani hal tersebut. Untuk jalur evakuasi bangunan baru, sebaiknya ada jalur tersendiri yang menghubungkan gedung di atas lantai 3 ke bawah, misal dengan jalur langsung.

Sesi 2

dr. Adib A Yahya, MARS (PERSI) yang merupakan surveyor dan instruktur di penyusunan HOPE RS memaparkan pengalamannya dalam penerapan HDP di Indonesia. Selama ini, masih banyak RS yang meniru HDP RS tetangga tanpa memperhitungkan kebutuhan internal. Faktanya, HDP harus disusun dengan struktur yang jelas, agar pengorganisasiannya mudah. Setelah HDP disusun, perlu dilakukan pelatihan ke seluruh staf. Setelah pelatihan, perlu dilakukan pencatatan. Salah satu kunci dalam penanggulangan bencana ialah mengurangi rasa panik yang pasti muncul.

dr. Hendro Wartatmo, SpBKBD ((Pokja Bencana FK UGM) menyatakan HDP merupakan kumpulan protap atas respon bencana. Sehingga, dalam HDP perlu dituangkan kerjasama antara tim medis dan tim manajemen yang ada di RS. Salah satu isu yang mengemuka ialah belum banyak RS yang melakukan search capacity saat pra bencana, pasalnya jika bed hanya ada 700 sementara pasien yang datang ada 2 ribu, maka perlu disiapkan sejumlah tempat yang dapat digunakan untuk merawat pasien, misal aula, lobby dan lain-lain. Adib menambahkan pengalamannya saat di Seoul, Korea terdapat satu RS yang memasang colokan listrik dan jalur oksigen tiap 2 meter di aulanya, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan pasien saat terjadi bencana.  Hendro juga menambahkan, sebaiknya HDP ini masuk dalam kategori penilaian akreditasi KARST atau JCI agar pewujudkan RS aman dapat segera tercapai.

Diskusi

Salah seorang peserta dari Poso menanyakan, bagaimana penyusunan HDP di lingkungan konflik semacam Poso? Adib menyatakan untuk lingkungan khusus seperti wilayah konflik, HDP perlu melibatkan militer dan masyarakat, karena dibutuhkan dukungan semua pihak agar RS menjadi tempat yang aman untuk berobat.

Pada masa pra bencana perlu diupayakan adanya jejaring antar RS dan faskes dalam satu wilayah, misalnya di Jogja ada Pusabankes 118, dimana antar satu dan lain ambulance saling terhubung. Sehingga, saat terjadi kecelakaan pesawat di Jogja pada 2008, kurang dari satu jam, sudah ada 40 ambulance yang berkumpul di bandara. Saat di bandara pun, ambulance tersebut telah terkoordinir dengan baik (W).

Reportase hari 1

Workshop dan Simulasi Hospital Disaster Plan RSUD Ungaran, Jawa Tengah

Ungaran, 9-10 Agutus 2016

---

Kali ini, Tim Manajemen Bencana, Pusat Kebijakan Manajemen Kesehatan kembali mengadakan seminar dan workshop HDP. RSUD Ungaran kali ini memilih paket pemantapan HDP (review dan revisi) serta simulasi untuk menguji dokumen HDP yang sudah dimiliki.
Sekurangnya, ada 75 peserta yang mendapat seminar dan sosialisasi HDP di RSUD Ungaran kali ini. Peserta terdiri dari unsur pimpinan, pelayanan, perencanaan, logistik, rumah tangga, hingga keamanan.

 

Sambutan sekaligus pembukaan langsung disampaikan oleh Direktur RSUD Ungaran. Beliau menyambut dengan baik antusias pokja bencana di rumah sakit untuk menyelenggarakan kegiatan ini sehingga rumah sakit lebih mengetahui hal-hal apa saja yang masih kurang dan harus dilengkapi oleh rumah sakit untuk siaga dalam menghadapi bencana. Beliau sangat berharap seluruh peserta mengikuti dengan baik proses seminar dan workshop hari ini, serta mengetahui dokumen HDP yang telah dimiliki oleh RSUD Ungaran. Sambutan di tutup dengan menyematkan yel yel RSUD Ungaran.

Materi pertama disampaikan oleh dr. Hendro Wartatmo, Sp.BD. Beliau dapat disebut sebagai aktivis bencana yang dimiliki oleh RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta. Sepak terjang beliau dalam kegawatdaruratan telah teruji selama 13 tahun menjadi ketua IGD dan sejak 2014 telah terlibat dalam banyak penanggulangan bencana nasional di Indonesia sebagai tim medis yang dikirimkan ke daerah bencana.

Selalu menarik dari apa yang disampaikan beliau. HDP itu dapat diciptakan dengan baik tanpa rumah sakit terkena bencana dahulu asalkan tidak persis meniru HDP rumah sakit lain, melainkan menyesuaikan dengan kondisi rumah sakit. Dalam pengorganisasian bencana, yang perlu diperhatikan adalah siapa yang menjadi komandan bencana? tidak harus direktur, melainkan orang yang mampu atau menguasai untuk memimpin 4 bagian di bawahnya (logistik, perencanaan, keuangan, dan operasional) pada saat bencana. Selain itu, dalam menyususn pengorganisasian bencana, struktur bukanlah hal yang baru, melainkan mencocokkan kegiatan harian menjadi situasi bencana. Akan lebih baik jika berdasarkan jabatan dari pada nama personal.

Paparan berikutnya dari dr. Bella Donna, M.Kes. Beliau menyampaikan mengenai pengorganisasian dan fasilitas HDP. Menyambung penjelasan dr. Hendro, untuk membuat pengorganisasian saat bencana dapat menggunakan metode cross walk. Kita bisa menyandingkan struktur organisasi situasi normal dengan pengorganisasian yang akan diaktifkan pada saat bencana saja.

Pada point fasilitas, beliau menjelaskan mengenai fungsi ruangan yang disiapkan jika terjadi becnana. Termasuk, hal dan alat apa saja yang harus ada pada ruangan-ruangan atau fasilitas tersebut. Misalnya Pos Komando, carilah ruangan yang aman yang jauh dari bagian operasional, digunakan untuk rapat dan koordinasi, di dalamnya tersedia peta daerah, denah rumah sakit, dan kartu tugas.

Terakhir, paparan dari dr. Sulanto Saleh Danu, Sp.FK yang menjelaskan mengenai manajemen logistik pada saat bencana. logistik pada dasarnya terbagi menjadi tiga, yaitu logistik personal, logistik tim, dan logistik operasional. Jika kita berbicara mengenai HDP maka akan lebih banyak dibahas mengenai logistik operasional. Bagaimana tim logistik mampu merencanaan kebutuhan logistik dan menjamin ketersediaannya jika terjadi bencana.

Setelah istirahat siang, kegiatan dilanjutkan kembali dengan satu paparan mengenai komponen-komponen HDP oleh dr. Bella Donna, M.Kes. Komponen HDP pada dasarnya seperti daftar isi sebuah dokumen. Apa saja yang direncakan harus masuk dalam dokumen tersebut sehingga siapapun yang akan menggunakannya suatu saat bisa langsung digunakan.

Satu jam kemudian, dr. Dewi dari RSUD Ungaran memberikan sosialisasi dokumen HDP RSUD Ungaran. Analisis situasi rumah sakit terhada ancaman bahaya di Ungaran telah masuk pada latar belakang, termasuk SOP yang coba disusun dan tupoksi pada pengorganisasian HDP. Namun, seperti poin fasilitas dan bagan pengorganisasian masih perlu ditambahkan lagi. Harapannya, pada saat simulasi esok, rumah sakit mampu menjalankan HDP mereka. Apapun hasilnya akan menjadi masukan yang berharga bagi perkembangan HDP RSUD Ungaran.

Kegiatan terakhir hari ini adalah penjelasan skenario simulasi oleh Madelina Ariani, MPH. Kemudian, kelas dibagi menjadi dua tim yakni tim HDP dan tim korban. Tim korban terdiri dari petugas, staff, dan relawan dari mahasiswa magang. Sedangkan tim HDP juga dibantu oleh staff rumah sakit yang esok bertugas dalam simulasi ini. Kasus simulasi yang akan digunakan esok adalah simulasi kebakaran. Skenario ini akan terus mendapat suntikan kasus selama berlangsung nanti.

Report Day 2: Tuesday July, 26 2016

Coverage from the Kalasan Room
Center for Health Policy and Management (CHPM), Faculty of Medicine, Universitas Gadjah Mada-Jogja.

INSARAG ASIA PACIFIC REGIONAL EARTHQUAKE RESPONSE EXERCISE

Yogyakarta, 25-28 July 2016

---

 

Emergency Medical Team (EMT) Group Discussion

EMT meeting day two was held in Tuesday, July 26, 2016 in Kalasan Room, Inna Garuda Hotel,Yogyakarta.  This session purpose to discuss how they will act in simulation process for tomorrow. This team consist of player, local government and emergency medical team. This team agreed that all of EMT international should registered in Ministry of Health (MoH), Indonesia Republic. If they already registered, it will make a simple way if Indonesia need EMT International (when natural disaster came).

The second session was presentation from 4 speaker, from Health Crisis Center MoH, Pusat Penanganan Krisis/PKK or Health Crisis Center Central Java Regional, DIY Province Health Office, and lesson learnt from Faculty of Medicine, UGM. dr. Ira C Tresna explain about the position of MoH and team for tomorrow simulation. MoH will accept all of EMT international and distribute them to disaster area. The next speaker, Haris Kurniawan, SKM (Health Crisis Center, Central Java Regional) describe that HCC Regional is extension of the hand’ of MoH. Haris and team claim that they was a group of crazy people that respected. In short term, HCC Central Java will make a training for volunteers about basic life support and water rescue.

dr. Anung Trihadi from Health district office, DIY Province recite about Standard Operating and Procedure (SOP) when emergency disaster came. MoH will base in Health district office, DIY Province, and MoH will command HCC, EMT international, call center 118, BPBD (Local Disaster Management Agency), BNPB (National Disaster Management Agency) and another team or volunteers.

Lesson learnt from Faculty of Medicine, UGM explained by dr. Hendro Wartatmo, Sp. BD. Hendro was lecturer in UGM, a doctor and Disaster Working Group member in FoM UGM. He told about Merapi eruption and Bantul earthquake. Merapi eruption causing mental and physics. It is happen because major explosion would occur in 2006. That’s why preparedness is never enough. We already knew that Merapi always gave us a slowdown lava before.

Bantul earthquake made a huge movement to health disaster team in DIY. It was valuable experience in disaster management. Why? Because when Bantul earthquake, Hendro saw an emergency hospital from EMT international on the center of main road. And it was recorded 400 operations are performed in the first 30 days after the earthquake but the data is not detail. So, the conclusion is, in disaster management we are not lack of resources but lack of coordination.

In the middle day session, Supriyadi, Klaten, Central Java, one of the former SAR and Klaten Red Cross volunteers share experiences about what is most important in a disaster and hopes disabilities to be more involved in decision making in the treatment of victims. Supriyadi suffered physical trauma, spinal fractures so use a wheelchair to move. Experience when an earthquake occurs, he has a basic self-rescue, then it could escape, but there are his children who were aged 1 year at that time, then Supriyadi save his son, he became earthquake victims. Currently, many countries that have ratified the CRTF and Sendai Framework, which is a joint agreement to reduce the risk of catastrophic risks. There are 3 points of Sendai Frmework, ie the threats, vulnerabilities and capacities. Disability is currently regarded as a vulnerability, Supriyadi hope each country involving disability opinion as input to determine policy. They also have the capability to reduce the risk of disaster. They are now involved in decision making and policy. It used to be only separated groups of children and gender segregation before.  But now, the existing data classified only age and gender. After Indonesia ratified the Sendai Framework, disability data collection has been done the appropriate form. However, our home work is how the business of international EMT team to be able to work together with the inclusion of persons with disabilities?
 

After Supriyadi’s sharing session, the next session of the group is split into 4 groups discussion: for Logistics, Coordination, Culture, Clinical cases with facilitator dr. Ali Haedar, SP. EM, dr. Cristrijogo Sumartono W, Sp. An, KAR, Alfrinna Hanny, MN, and dr. Surya Prananda Airlangga, Sp. An, M. Kes, KIC.
Some list of questions that raised during the discussion are:

• Is there a cultural shock when registration EMT International to Indonesia?
• If there are cultural differences, what to prepare?
• Does it need a permit if a male doctor checking female?
• Do customs check of EMT international drug arrivals?
• Is there a cultural prohibition if the foreign teams will help?

The results of the group discussions will be used for international EMT simulation which will be held tomorrow (Wednesday, July 27, 2016) with hundreds of health care workers and other volunteers from Indonesia and abroad.

Report Day 3: Wednesday July, 27 2016

Coverage from the Kalasan Room
Center for Health Policy and Management (CHPM), Faculty of Medicine, Universitas Gadjah Mada-Jogja.

INSARAG ASIA PACIFIC REGIONAL EARTHQUAKE RESPONSE EXERCISE

Yogyakarta, 25-28 July 2016

---

Simulation Day 1

An earthquake has struck Yogyakarta on Tuesday night 26 July 2016 and shudder three district in Special Region of Yogyakarta, more precisely the earthquake hit Bantul district, Sleman district, and Yogyakarta municipality. Communications were cut off, thousands of people have died and the wounded have been taken to the hospital for medical assistance.

An Earthquake is a sudden and violent shaking of the ground, sometimes causing great destruction, as a result of movements within the earth’s crust or volcanic action. Such natural phenomenon happens frequently in an area that is close to volcanic mountain and also in the areas that is surrounded by vast oceans.

National Search and Rescue Agency Republic of Indonesia in collaboration with the local or international EMT (Emergency Medical Team) are immediately dispatched to the affected areas, to evacuate and carry out medical assistance to relief the emergency situation caused by the earthquake.  

All of the EMT, both national and international, are directed to registration booth in the Yogyakarta Special Region Public Health Center before carrying out their duties. This is to allow initial assessment of the needs, current situation and to decide the most appropriate measures in responding to the emergency situation.

When the EMT team has finished the pre-registration in the Public Health center in DIY, they are directed to the minister of health office to know the current situation. The EMT is then directed to the district health office representative of the affected areas (Sleman health district, Bantul health district, and Yogyakarta health office); those who received assignment from the health district concerning the number of the EMT personnel needed to be deployed are directed to the data management room.

After conducting field duties, the EMT team writes a daily report that will be returned to the corresponding district health office to allow monitoring EMT needs and in order to meet challenges in the field such as human resources needs, drugs, and determine medical assistance. After the EMT team has carried out their duties, they quickly return to the health district to report their finding in the field and update the current situation in the affected area.
Earthquake can happen at any time without any warning. However, the epicenter tends to occur in certain areas such as pacific tectonic plates. This is known as the ring of fire due to the great number of volcanic mountains.

 

Report Day 4: Thursday July, 28 2016

Coverage from the Kalasan Room
Center for Health Policy and Management (CHPM), Faculty of Medicine, Universitas Gadjah Mada-Jogja.

INSARAG ASIA PACIFIC REGIONAL EARTHQUAKE RESPONSE EXERCISE

Yogyakarta, 25-28 July 2016

---

Simulation Day 2

Simulation of Emergency Medical Team second day was held on Thursday (28 July 2016) from 08:00 AM until 17:00 PM. One of the teams who enthusiastically followed the simulation with members groups from Indonesia, Malaysia and Poland. The team originally headed public health sector, where the situation is 14 days after the disaster, where still many problem, such as water shortage, many emerging disease (malaria, dysentery, diarrhea and others). Then, the team towards sectors A, B, C and D. During the journey to the whole sector, the members do sharing experience.

In this group, representatives of Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) communicating even when disaster happen, many people are waiting in line for free medicines and vitamins from the health post. When in sector B, many of the participants draw the same conclusion, when a disaster occurs, the uniform becomes a problem in itself, because many volunteers who are not in uniform.
                                   
Doc. CHPM FoM UGM Participant from Poland
This first task from this simulation on the second day that must be done is to examine the entire sector participants, identify needs and find the best strategy for dealing with victims and disaster management. Besides this, the team must provide feedback to the Ministry of Health in the end of simulation.
After about 30 minutes had passed, all participants sat together again with the Ministry of Health to report a number of obstacles encountered when walking visited many sectors earlier. Ashraf, a participant from Malaysia ask if there are doctors and health workers who provide services illegally, then where to report or what to do? The Ministry of Health confirms the parties, the Ministry of Health will conduct a sweep on the fourth day and will provide escort for health workers illegal.
Representatives of MDMC ask, there have been cases in one of the sectors that the vaccine runs out and there is no vaccine cold chain, then what to do? The Ministry of Health represented by Central Java Regional PPK answered teams MDMC please contact the Yogyakarta Provincial Health Office, if not there, then contact the Ministry of Health directly. Representatives from Airlangga University in the Post asking his case ketamine, antibiotics and adrenaline stolen, one of the concerns raised is that these drugs will be misused by irresponsible people. Ministry of Health to clarify the case of theft of this kind, the Ministry of Health will contact the cluster security (police and military) and it will be investigated.
Participants of the International EMT then asked the volunteers after 14 days at the site, whether local governments still need help and their aid? Ministry of Health states do not require assistance from all of the EMT (national and international) and will activate all health professionals and local health facilities that exist.

Participants of Yakkum Emergency Unit (YEU) asked if there were any casualties or patients with spinal cord injury, how work arounds? Ministry of Health explained that the patient can be referred to the state-run rehabilitation center in Bantul and Solo. The government will also ask the help of the military and police in the transfer.

Representatives of MDMC back asking if there is a patient with a psychiatric disorder, Should MDMC team to be done? Central Java Regional PPK stated, please contact RS Grhasia Pakem (Sleman) to care for these patients. This is a special hospital for psychiatric disorders.

Question of the representation Panembahan Senopati Hospital is that if there are three bodies that have not been well identified, what to do? The Ministry of Health stated, immediately contact the Department of Health and the local Regional PPK, these two institutions that will connect to the police, where the DVI will help.

After a long discussion and fun, participants take a rest for an hour and then back again to the discussion room. The themes discussed next is a matter of what the final findings of the whole circuit simulation is an emergency medical team. The Ministry of Health stated, there are some crucial matters summarized from many EMT International reporting to the Post Ministry of Health, including: clean water, infrastructure damaged and the limited vaccine.

Thus, the Ministry of Health provides a number of solutions. First, the supply of clean water taps Inside Commander will cooperate in providing them. Then the damaged infrastructure, the Ministry will contact the Ministry of Public Works. Lastly, the vaccine will be promoted and distributed. Closing statement of the Regional PPK is the data from field hospital / emergency no longer exists referred patients.

Harris Kurniawan, SKM as the representative of regional PPK stated simulating international EMT’s provide a lot of new experiences, one of which is the management organization of EMT and how to receive and distribute foreign aid to Indonesia, both human resources, as well as other drugs.

Representatives of Poland states, we (EMT international) should have been contact with the volunteers or local NGO before the international EMT dating because of differences in language and culture. In fact, the information related to the disaster area is dominated local volunteers. Representatives from China asserted, international EMT simulation is very useful and hope in the future, we all international volunteers could become one family.

EMT International of China and Japan agreed to, the current constraints EMT team of international is when registering at the local post where when interacting with people in Indonesia who lack good English skills. International EMT China and Japan said they were very stressed at the beginning of his arrival in Indonesia.

Closing statement of the representative of the international EMT is the difficulty of collecting daily reports, what’s being done every day for providing services at the site. At the end of the session, the Ministry of Health requested that all international EMT register how many patients who were transferred from the emergency hospital as well as tools, or anything that will be donated to the Indonesian authorities.

Closing INSARAG International Simulation EMT 2016

Closing of the international EMT simulations have been conducted on Thursday, July 28th, 2016 at 16:00 pm at the Inna Garuda Hotel. Delivered closing remarks of the three parties, from INSARAG, UNOCHA and BASARNAS. In addition, the handover keepsake simulation to four volunteers are representatives of China, Indonesia (BASARNAS), ASEAN and Australia Rapid Statement Med. Party UNOCHA stated international EMT simulation is very challenging and fun. UNOCHA also expressed great gratitude for outstanding hospitality BASARNAS.

 

Report Day 1 EMT Session, Monday July, 25 2016

Coverage from the Nakula Sadewa Room
Center for Health Policy and Management (CHPM), Faculty of Medicine, Universitas Gadjah Mada-Jogja.

INSARAG ASIA PACIFIC REGIONAL EARTHQUAKE RESPONSE EXERCISE

Yogyakarta, 25-28 July 2016

---

 

Emergency Medical Team Session

Our country is considered by many as a country that is plagued with disasters. These disasters are either caused by natural disasters such as earthquake, floods, tsunami, and many other causes or from human activities such as bombing terrors, civil unrest, fire or even accidents at work due to human negligence. As part of the ERT (Emergency Response Team), the Medical Emergency Response Team (EMT) focuses on providing medical assistance to the disaster victim.

 

ERP (Emergency Response Plan)  management system is always needed and must ready to be implemented in the event of an emergency, therefore it is advised that every corporation incorporate ERP management system as early as possible. One of the many ways to learn it is through dissemination and Emergency Response Plan exercises, followed by routine and continuous exercises.

It is hoped that through this exercise, participants will acquire knowledge in meaning disaster and conduct emergency techniques accurately. The purposes of the exercise are as follows:

• To coordinate Emergency Planning efforts/ERP (Emergency Response Plan) therefore efficiency and effectiveness can achieved in managing emergency.
• To have the proper understanding with the logistics of things concerning with ERP (Emergency Response Plan) as a system that is always needed and implemented in the event of an emergency therefore emergency response can be carried out quickly and with precision.
• To understand the risk of emergency situation and exercise preparedness in managing emergency situation therefore anxiety and panic can be managed.
• To be better prepared in reducing the risk of more loses in the event of an emergency.  
• To manage procedures in conducting Emergency Response thus reducing company loss.
• To ensure that control measures and ERP (Emergency Response Plan) is well organized.

Report Day 1, Monday July, 25 2016
Nakula Sadewa Room, Inna Garuda Hotel

INSARAG ASIA PACIFIC REGIONAL EARTHQUAKE RESPONSE EXERCISE

Yogyakarta, 25-28 July 2016

---

INSARAG Asia Pacific Regional Earthquake Response Exercise was held in Inna Garuda Hotel, Malioboro on Monday, July 25, 2016. The opening ceremony begins with the singing of the Indonesian national anthem by all of the INSARAG participants, and then followed by Gambyong traditional dance.
 

The opening speech came from Mr. Gatot as the Yogyakarta Special Region representative. In his speech, he was very pleased to have the INSARAG Asia Pacific Regional Earthquake Response Exercise held in Yogyakarta. This exercise would increase the capabilities of community of Search and Rescue Agencies especially in managing with earthquakes disaster. This exercise would also create awareness both for the people and the government in Yogyakarta Special Region in managing and providing relief aid due to earthquakes disaster. Furthermore, the regional government views this exercise as an opportunity for Yogyakarta to become the local representative for Indonesia in the international community.
 

Mr.Zhao Ming, as the head of INSARAG Asia Pacific Regional added that reflecting from the Banda Aceh tsunami in 2004, Indonesia has demonstrated the ability as a nation capable in dealing with unexpected challenges emerged from such natural disaster.  As a developing country and as a nation that is plagued with natural disaster, it is hoped that through this exercise, Indonesia would like to be ready in managing all kinds of natural disaster.  

Mr.Oliver Lacey Hall, Head of OCHA Indonesia/ASEAN Liaison Officer stated that through this exercise it enables a nation to reinforce its safety lines and relief aid, especially Indonesia. As a nation, Indonesia has to be ready at all times to deal with natural disaster.
 

Supporting statement arise also from the head of the Indonesia Search and Rescue Agency (BASARNAS), Air Marshall Mr. FHB Soelistyo, he conceded that there is an opportunity to cooperate and coordinate with other nations and continue its commitment for humanity. It is hoped that in the near future this development of readiness will be maintained and developed along with Indonesia’s regional partner and it can also become a valuable experience and an opportunity for collaboration with the regional government that is hit with the natural disaster as a response to the Indonesian people concerning health and safety in the event of a disaster.

Reportase Sesi 1:

Seminar Persiapan Rumah Sakit Dalam Penanggulangan Bencana

Dalam rangka Annual Scientific Meeting (ASM) 2016 FK UGM, Pokja Bencana Kesehatan bekerjasama dengan PKMK FK UGM turut berpartisipasi melalui penyelenggaraan seminar sehari dengan tema Persiapan Rumah Sakit dalam Penanggulangan Bencana. Kegiatan ini digelar di FK UGM Jumat 18 Maret 2016.

Dalam sambutannya, Dekan FK UGM, Prof. DR. dr. Teguh Aryandono, SpB(K)Onk mengapresiasi kegiatan ini karena perlu kiranya sikap sadar bencana dipraktekkan oleh semua pihak, terutama di negara Indonesia yang merupakan daerah bencana. Dekan FK UGM juga berharap Hospital Disaster Plan (HDP) ini dimiliki oleh rumah sakit di seluruh Indonesia, agar risiko bencana dapat diminimalisir.

Membuka sesi 1, dr. Handoyo Pramusinto, SpBS selaku moderator menjelaskan bahwa sekitar 70% rumah sakit yang ada di DIY memang sudah memiliki HDP, tetapi bagaimana standar dan kualitas HDP nya perlu dievaluasi lagi?.

Sementara itu, bergabung via Webinar (teleconference) dari Jakarta pembicara Sesi 1 dr. Achmad Yurianto selaku Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes RI, yang mempresentasikan tentang Klaster Kesehatan. HDP muncul karena terjadinya pergeseran paradigma dalam pengelolaan bencana, yang sebelumnya lebih difokuskan pada penanggulangan pasca bencana, kini bergeser ke manajemen risiko pra bencana yang ternyata lebih efektif dalam pengurangan risiko. Kaitannya dengan sistem klaster, sistem klaster dibuat berdasarkan keputusan kepala BNPB no. 173 tahun 2014, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam proses penanggulangan bencana sehingga masing-masing pihak terkait dapat bekerja secara cepat, tepat, dan akurat sesuai tupoksi masing-masing. Saat ini terdapat 8 klaster dalam mekanisme PRB, dan klaster kesehatan termasuk salah satu diantaranya. Tugas utama klaster kesehatan meliputi layanan kesehatan, DVI, kesehatan reproduksi, kesehatan jiwa, gizi, air, dan sanitasi. Namun dari sistem klaster ini permasalahan yang masih ada diantaranya belum dibuatnya ketentuan terkait tata kerja antar klaster sehingga overlap masih kerap terjadi, dan belum disosialisasikan ke tingkat pemda sehingga koordinasi dengan lembaga lain terkait di tingkat daerah masih kurang baik.

Kemudian Kudiana, SKM,MSc dari Dinkes DIY menyebutkan bahwa Hospital Disaster Plan (HDP) telah diatur dalam Permenkes No. 64 tahun 2013; yang esensinya memperkuat koordinasi dan kemitraan antar sumber daya, optimalisasi sarana prasarana yang ada, dan informasi penanggulangan krisis kesehatan secara cepat-tepat-akurat. Bahkan menurut Permenkes No.12 tahun 2012, HDP sudah masuk dalam DEP Akreditasi rumah sakit. Adapun peran Dinkes dalam HDP adalah mendorong terbentuknya HDP di rumah sakit di wilayahnya dengan memberikan pelatihan HDP bagi rumah sakit.

Berdasarkan pengalaman saat turun langsung ke lapangan pasca bencana, dr. Sulanto Saleh Danu, SpFK selaku konsultan bencana kesehatan dari PKMK FK UGM menjelaskan, bahwa dari sisi kesehatan ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Yakni setelah terjadi krisis atau bencana, apakah rumah sakitnya hancur atau rumah sakitnya utuh tetapi menerima banyak korban bencana. Hal ini penting untuk merumuskan HDP yang tepat untuk masing-masing wilayah karena karakteristik bencana antar wilayah tentunya berbeda. Dr. Sulanto juga membagikan berbagai pengalaman menarik selama mendampingi pembuatan HDP, mulai dari fase persiapan yang ternyata tidak semua RS siap karena hanya ingin memiliki HDP sebagai syarat akreditasi, baik dari sisi infrastruktur maupun tingkat pengetahuan SDM nya. Hal-hal tersebut diharapkan dapat menjadi lesson learned agar rumah sakit dapat memperbaiki HDP nya.

Berbagai pertanyaan turut mewarnai sesi diskusi, seperti bagaimana efektivitas SPGDT online yang saat ini sedang dirintis oleh Dinkes DIY? Perumusan anggaran PRB? Koordinasi klaster kesehatan dengan lembaga lain antar klaster? Serta mengapa simulasi bencana yang sepertinya sudah sangat baik tidak sejalan dengan praktek di lapangan saat bencana terjadi?.

Reportase oleh Edna

Bom Sarinah Thamrin yang terjadi beberapa waktu lalu membuat salah satu RS di sekitar lokasi menerapkan Hospital Disaster Plan (HDP) yang sempat disusun sebelumnya. Bahkan, tiga hari sebelum terjadinya bencana bom (teror) ini, RS tersebut melakukan simulasi terror. Sehingga, terror Sarinah menjadi simulasi kedua bagi staf medis di RS tersebut. Mereka menyebut system komando saat bencana di RS-nya dengan nama White Code. Hal ini dituturkan oleh dr. Adib Abdullah Yahya, MARS (PERSI). Catatannya, penting untuk melakukan latihan atas HDP yang disusun suatu RS.

Apa yang harus disiapkan saat masa Response ini? Hal pertama yang harus dipikirkan ialah bagaimana sistem komando yang harus dilakukan seluruh pihak dalam penanggulangan bencana ini. lalu apa yang harus disiapkan uuntuk menyusun HDP? Pertanyaan ini terjawab dalam  sesi penyusunan dan penerapan HDP dalam Seminar Penerapan Hospital Disaster Plan di Rumah Sakit.

Materi dalam penyusunan HDP antara lain, kebijakan direktur, sistem komando, protap (SOP), dukungan administrasi, denah RS dan sekitar, fasilitas (pos komando saat bencana seharusnya ditaruh di depan RS, mudah diakses, dan ada sarana komunikasi), lalu kapasiitas darurat. Hal yang perlu dipahami bersama ialah HDP bukan untuk menghindari chaos, tapi memperpendek masa chaos tersebut, ungkap dr. dr.Hendro Wartatmo, SpB, KBD (Pokja Bencana FK UGM).

Saat bencana terjadi, harus ada disaster commander yang mengepalai seluruh kegiatan tanggap darurat atau penanganan pasien di suatu RS. Untuk RS yang kecil, disaster commander ini bisa dijabat orang lain, selain Direktur RS. Namun untuk RS besar dengan pasien yang sangat banyak, disaster commander-nya ialah direktur RS, ungkap dr. Adib Abdullah Yahya, MARS (PERSI). Adib menjadi pembicara kedua di sesi ini.

Saat penanggulangan bencana, harus menggunakan kartu tugas dalam penanganan pasien. Kartu tugas ini mencakup job action sheet, perlu diatur tanggung jawab masing-masing, perlu ditulis garis kewenangan yang jelas (lengkap, disimpan di posko dan bisa ditaruh di IGD), serta identifikasi personel yang akan bergerak saat penanggulangan bencana.

Catatan penting lainnya yang harus disiapkan antara lain: pusat komando, sistem komunikasi, manajemen lalu lintas, keamanan, pengunjung, sukarelawan, penerimaan korban, lokasi utama. Tim lapangan, daftar kontak, RS yang terisolasi dan training. Selain itu, harus ada peta Jawa, wilayah kejadian bencana, serta peta RS per ruangan atau bagian.

Hal lain yang perlu diperhatikan, perlu regulasi yang mengatur persediaan obat saat terjadi bencana. Dulu, persediaan obat semacam ini dianggap inefisiensi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan akhirnya menjadi temuan auditor. Kita perlu belajar dari pergudangan yang dimiliki tentara nasional Indonesia. Sekitar sepertiga dari gudang mereka diperhitungkan untuk masa-masa perang, antara lain suplai obat-obatan, amunisi, bahan makanan dan lain-lain (Wid).