Reportase
Launching dan Bedah Buku Relawan Kesehatan di Medan Bencana
2 Oktober 2019
Pengantar
Pokja Bencana FK – KMK UGM selalu terlibat dalam penanganan bencana yang pernah terjadi di Indonesia berupa bantuan tenaga medis, logistik dan manajemen klaster kesehatan. Pengalaman – pengalaman tersebut telah didokumentasikan dalam bentuk buku berjudul “Relawan Kesehatan di Medan Bencana” dimana buku ini menceritakan bagaimana kondisi dan penanganan saat bencana dari sektor kesehatan. Berkaitan dengan hal tersebut, FK – KMK UGM menggelar soft launching dan bedah buku “Relawan Kesehatan di Medan Bencana” untuk memperkenalkan karya buku dan mensosialisasikan bagaimana pengalaman relawan kesehatan menolong korban bencana. Narasumber acara ini adalah Suparlan dari Yayasan SHEEP Indonesia; Danang Syamsurizal, ST dari BPBD DIY dan dr. Hendro Wartatmo, Sp.B., KBD mewakili tim penulis buku. Bedah buku dilaksanakan di Ruang Theater, Gedung Perpustakaan lantai 2,FK – KMK UGM pada Rabu, 2 Oktober 2019.
Pelaksanaan
Pemaparan pendahuluan dari dr. Hendro yang menceritakan bagaimana awalnya terlibat dalam penanganan bencana dan akhirnya menulis buku. Semua penulis belum pernah menulis buku. Pada 2016, ada momentum Presiden Joko Widodo menyampaikan saat ini Indonesia perlu meninjau bencana dari segi pendidikan. Maka setelah didiskusikan dengan Prof. Laksono maka disusunlah buku ini. Rencana awalnya pada buku ini akan ditulis tentang pengalaman dan keilmuan bencana. Namun akhirnya diputuskan untuk menulis lesson learnt dulu, selanjutnya buku kedua menulis dari segi keilmuannya. Hal yang menarik adalah sekitar 11 tahun yang lalu dr. Hendro sudah ingin menulis buku dan sudah menentukan judulnya. Ternyata setelah dr. Hendro membuka file – file yang lama ternyata judul yang ditulis dulu sama dengan judul buku ini sementara judul ini diputuskan bersama dengan tim.
Selanjutnya pemaparan dari BPBD DIY oleh Danang. Danang mengatakan bahwa buku ini sangat menarik, enak dibaca dan tanpa sadar mengira buku ini novel padahal berdasarkan kisah nyata. Dalam buku ini, terlihat kerinduan atau panggilan untuk menolong. Buku ini bisa menjadi pembelajaran bagi orang – orang yang terjun menangani bencana. Pesan yang disampaikan buku ini yaitu jika ada niat pasti ada jalan. Pada situasi kritispun masih ditemukan optimisme. Selanjutnya Danang memilah perkembangan penanganan bencana ini per periode, terlihat perkembangan penanganan bencana dari tahun ke tahun.
Selanjutnya pemaparan dari Yayasan Sheep oleh Suparlan. Suparlan menyampaikan bahwa buku ini umurnya lebih tua daripada undang – undang kebencanaan. Ada banyak pembelajaran dalam buku ini. Pertama terdapat pola perubahan model penanganan bencana dimana dulu belum terlihat sistem manajemennya. Model penanganan sekarang, bencana tidak boleh lagi kita tunggu tapi kita sudah harus mempersiapkan bagaimana pentingnya mengurangi risiko bencana. Pelajaran kedua adalah kemauan saja tidak cukup tetapi penting disiapkan rencana kontijensi. Ketiga dalam buku ini juga ada tentang perkembangan informasi teknologi dalam kebencanaan. Bahwa dari teknologi terdapat percepatan penyebaran informasi. Keempat terdapat sistem rotasi pengiriman dan kelengkapan tim. Bagaimana pemenuhan logistik bagi tim juga diceritakan supaya tidak menyusahkan pemerintah setempat. Kelima buku ini juga banyak bercerita tentang klaster kesehatan, dimana sistem klaster kesehatan ini sudah terlihat bagus saat gempa Lombok. Keenam, ada ancaman bencana yang beragam dan terlihat perbedaan penangan bencananya. Ini akan lebih memberikan edukasi jika ini lebih spesifik lagi. Model penanganan bencana sesuai dengan jenis bencananya juga dicantumkan dalam buku ini. Pesan Suparlan yang terakhir adalah bahwa buku ini menggarisbawahi jika terjun ke lokasi bencana tidak hanya bermodalkan nekat akan tetapi perlu ilmu.
Sesi Diskusi I:
- Apakah dalam buku disebutkan penanganan bencana kebakaran hutan? Dari pengalaman kami di Kalimantan Tengah dari segi kesehatan belum sama sekali.
- dr Hendro menyatakan untuk kebakaran hutan sebenarnya sudah ada sendiri. Type of injury, itu yang perlu dipahami sebelum berangkat ke lapangan jadi sudah bisa diperhitungkan apa yang harus dilakukan. Contohnya kebakaran hutan pasti sudah ada, misalnya efek ke mata dan paru – paru. Perkara sosialisasi ke masyarakat setempat itu juga sudah ada dari Depkes.Tri : apakah dalam buku ini juga diterangkan bagaimana seharusnya kita memberikan pendidikan tentang bencana kepada mahasiswa, masyarakat ataupun kepada relawan?
- dr Hendro menjawab, belum ada di buku ini. Tapi kami berniat akan menyusun buku terkait keilmuan kebencanaan. Gangguan sosial yang terjadi paling utama dalam kebencanaan adalah gangguan kesehatan pribadi dan gangguan kesehatan masyrakat. Pendidikan ini akan disusun di buku yang kedua tapi khusus bidang kesehatan.
- Suparlan menambahi terkait pada pendidikan,poin penting yang disampaikan adalah bagaimana mengurangi risiko bencananya. Fokus kita lebih ke masyarakat karena merekalah yang langsung terdampak bencana. Pendidikan kepada masyarakat tentu berbeda dengan kepada relawan. Misalnya kepada relwan akan diberikan edukasi terkait kode etik selama di lapangan. Pendidikan secara luas tentang “pengurangan risiko bencana” ada tiga yaitu ancaman, kerentanan dan kapasitas. Bagaimana ancaman itu dikelola biar tidak menjadi bencana.
- Sekar : Bagaimana BPBD mengkoordinir program siaga bencana ini untuk kemudian disosialisasikan kepada masyarakat. Siapa yang berwenang mensosialisasikan. Seberapa kesiapsiagaan masyarakat Indonesia dalam menghadapi bencana?
- Danang menyatakan terdapat fase informasi pada pra bencana, saat bencana dan saat pemulihan. Informasi pada pra bencana terdapat standar pelaksanaannya juga. Misalnya BPBD harus mengetahui daerah yang berpotensi banjir, kemudian harus tahu syarat rumah yang tangguh gempa. BPBD sudah memanfaatkan teknologi dengan penggunaan beberapa aplikasi sebagai media informasi yang akurat, misalnya tentang perkiraan cuaca dan kondisi di beberapa daerah yang rawan banjir. Kemudian ada juga melalui website dan infografis. Informasi ini juga diberikan kepada masyarakat secara langsung misalnya terkait triase. BPBD selalu melakukan pendekatan kepada masyarakat bahkan dengan spesialis-spesialis tertentu dalam pengembangan informasi terkait kebencanaan ini.
Diskusi Sesi II
- Ayu : dari pengalaman yang sudah ada, apakah dibuku ini dituliskan juga saran-saran kepada pemerintah, misalnya apakah peraturan yang sudah ada selama ini dapat diimplementasikan atau masih perlu direvisi?
- dr Hendro menyatakan jadi rekomendasi kebijakan di buku ini tidak ada karena jarak dari bencana yang terjadi ke penulisan buku ini sudah lama sementara rekomendasi ini perlu update. Rekomendasi kita sampaikan tapi lewat media lain.
- Nugroho : apakah ada regulasi tentang rumah yang ditinggal kemudian korslet?
- Tim penyidik akan menentukan dulu apakah terdebut disengaja atau tidak disengaja, kemudian dilihat apakah menyebabkan kematian atau tidak. Semua ada aturannya.
- Ario : berdasarkan evidence based yang ada dibuku ini terkait kebijakan, aspek apa sekiranya yang belum ada regulasinya?
- dr Hendro menjawab secara umum di bencana itu terdapatdua masalah yaitu di manajemen (disaster management) dan teknis (disaster medicine). Satu masalah di kebijakan itu menurut saya adalah aspek koordinasi. Misalnya antara SAR dan BNPB titik koordinasinya belum terbangun dengan baik
- Terkait dengan sistem penanggulangan bencana, kita itu sudah bagus, tapi itu benar memang koordinasi ini belum terimplementasi dengan rapi. Setiap daerah berbeda kebijakannya. Kemarin saya baru dari Kalteng, dari segi kesehatan kuranag mereka perhatikan. Mereka fokus bagaimana untuk memadamkan api saja.
Reporter : Happy R Pangaribuan
Penyampaian materi pertama tentang overview hospital disaster plan (HDP) oleh dr. Sulanto Saleh Danu, SpFK. Rumah sakit perlu memperhatikan potensi bencana yang dihadapi. Bencana yang sering dihadapi adalah bencana dari luar rumah sakit (eksternal). Misalnya gempa di Bantul, tiba – tiba rumah sakit menerima banyak pasien. Apakah kapasitas rumah sakit dapat memenuhi kebutuhan pasien? Untuk meminimalisir hal tersebut, maka perlu disusun dokumen hospital disaster plan. Pada HDP hospital incident command system sesederhana mungkin, komunikasi yang dibangun tidak birokatis.
Materi kedua tentang pengorganisasian disampaikan oleh dr. Handoyo Pramusinto, SpBS(K). Pemateri menanyakan bencana apa yang pernah terjadi di masing – masing rumah sakit. Kemudian pemateri juga menanyakan apa poin penting yang didapatkan dari materi overview HDP. Peserta juga diberi kesempatan untuk memberikan pendapat apa yang akan dibahas dalam materi pengorganisasian ini. Dalam struktur organisasi ini tidak perlu ada struktur baru, struktur yang dipakai tetap yang ada pada struktur sehari – hari. Namun struktur ini harus lebih sederhana tetapi mencakup semua kebutuhan.
Kegiatan hari ini diawali dengan penugasan pengorganisasian. Semua peserta mencoba menyusun sistem komando sesuai dengan ketenagaan yang ada di rumah sakit. Jika mengalami kesulitan selama pengerjaan, peserta berdiskusi langsung dengan fasilitator dan narasumber. Salah satu kesulitan peserta dalam menyusun sistem komando adalah belum ada tenaga terlatih terkait kebencanaan di rumah sakit, sehingga hal ini menjadi catatan bagi rumah sakit untuk rencana tindak lanjut.
Materi kelima tentang komponen HDP dalam akreditasi SNARS disampaikan oleh dr. Bella Donna, M.Kes. Pemateri mengawali dengan menanyakan apakah rumah sakit sudah memiliki HDP dan sudah pernah disimulasikan. Sebagian besar rumah sakit peserta belum memiliki HDP. Pemateri menyampaikan kembali bahwa HDP ini penting untuk mengurangi kekacauan yang terjadi di rumah sakit saat bencana. Setiap rumah sakit dalam akreditasi SNARS diwajibkan memiliki HDP. HDP disiapkan kemudian disimulasikan sehingga bisa lolos akreditasi.
Materi keenam tentang analisis risiko, HIS dan SOP disampaikan oleh Madelina Ariani SKM, MPH. Pemateri menyampaikan bahwa saat melakukan analisis risiko dalam menentukan jenis bencana, peserta jangan takut untuk mencantumkan sebanyak mungkin bencana yang berpotensi mungkin akan terjadi. Dari jenis bencana tersebut maka akan dihitung kembali bencana apa yang menjadi prioritas penanganan. Misalnya di RS Tadulako Palu ada gempa, banjir, tsunami, likuifaksi, kerusuhan antar desa dan kebakaran, maka setelah melakukan analisis risko kemungkinan yang menjadi prioritas adalah gempa.
Hari pertama tim langsung disambut oleh kepala Puskesmas Marawola. Materi pertama mengenai Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) dan Initial Assessment disampaikan oleh Sutono, S.Kp., M.Sc., M.Kep. Dalam paparannya, Sutono, S.Kp., M.Sc., M. Kep menyatakan bahwa petugas kesehatan perlu cermat dan teliti dalam mengenali dan menangani korban dengan kondisi gawat darurat. Lebih lanjut dijelaskan bahwa petugas kesehatan harus mengetahui mana korban yang perlu ditangani terlebih dahulu dan mana korban yang memiliki prioritas kedua. Hal tersebut didasarkan pada prinsip yang dinamakan triase.
Pembicara Kedua dalam kegiatan ini adalah Dr. Sri Setiyarini, S.Kp., M. Kes yang menjelaskan mengenai manajemen jalan napas. Sri yang juga sebagai Ketua Departemen Keperawatan Dasar dan Emergensi Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada menjelaskan berbagai teknik dalam membuka dan mempertahankan kepatenan jalan napas bagi korban dengan penurunan kesadaran. Pada kesempatan yang sama, Dr. Sri Setiyarini, S.Kp., M.Kes menyatakan penggunaan alat bantu pernapasan yang tidak tepat bagi pasien justru dapat meningkatkan kematian pada pasien sehingga beliau berpesan agar petugas kesehatan selalu meng – update keilmuannya sesuai perkembangan jaman.
Paparan ketiga disampaikan oleh perwakilan dari HIPGABI Sulawesi Tengah, Surianto, S.Kep., Ns., M.Kes. Dengan topik konsep luka dan teknik pembalutan. Dalam penjelasan yang disampaikan bahwa teknik pembalutan yang baik adalah teknik balut yang dapat menghentikan perdarahan yang terjadi, namun tidak menimbulkan gangguan sirkulasi pasca pembalutan. Untuk itu, Surianto, S.Kep., Ns., M.Kes menekankan pentingnya pengecekan nadi, suhu, dan capillary refill pada organ distal setelah selesai dilakukan pembalutan agar tidak terjadi nekrosis.
Materi keempat disampaikan oleh Bayu Fandhi Achmad, S.Kep., Ns., M.Kep. dengan tema Basic Life Support (BLS). Pada kesempatan ini, Bayu menjelaskan mengenai pentingnya Resusitasi Jantung Paru (RJP) untuk dilakukan sesegera mungkin pada korban dengan kondisi henti jantung. Lebih jauh Bayu juga menjelaskan mengenai teknik dalam melakukan RJP.
Pembicara terakhir dalam kegiatan ini adalah Eri Yanuar A.B.S., S.Kep., Ns., M.NSc.IC., dengan tema patah tulang dan pembidaian. Dalam paparannya dijelaskan bahwa petugas kesehatan sering terkecoh oleh fraktur tertutup karena secara fisik tidak terdapat luka di kulit pasien sehingga diharapkan petugas kesehatan lebih teliti dalam melakukan pengkajian patah tulang pada pasien.
Materi pertama mengenai Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) oleh Sutono, S.Kp., M.Sc., M. Kep. Dalam paparannya, Sutono, S.Kp., M.Sc., M.Kep menyatakan bahwa masyarakat merupakan pihak pertama yang menjumpai kondisi kegawatan sehingga mereka memiliki peran penting dalam menyelamatkan jiwa saat kondisi kegawatan terjadi di masyarakat. Tenaga non medis juga mereka partner kerja tenaga medis dan masyarakat sehingga SPGDT penting untuk dipahami.
Pembicara terakhir dalam kegiatan ini adalah Eri Yanuar A.B.S., S.Kep., Ns., M.NSc.IC., dengan tema patah tulang dan pembidaian. Dalam paparannya dijelaskan bahwa masyarakat sering terkecoh oleh fraktur tertutup karena secara fisik tidak terdapat luka di kulit pasien sehingga diharapkan masyarakat lebih teliti dalam melakukan pengkajian patah tulang pada pasien.
Pada Kamis (1/8/2019) pembukaan dimulai pada pukul 09.00 WIB. Dalam sambutanny,a drg. Hari Setyono selaku kepala Puskesmas Marawola mengatakan belajar dari pengalaman bencana, memang Puskesmas sempat mengalami chaos. Karena wilayah kerja puskesmas termasuk rawan bencana maka penting untuk mempersiapkan penanganan bencana sejak dini. Sedangkan dr. Redison selaku kepala bidang pengendalian masalah kesehatan dinas kesehatan kabupaten Sigi dalam membuka acara secara resmi mengatakan bahwa sebenarnya sudah ada beberapa kegiatan untuk penanggulangan banjir. Tetapi kejadian kemarin itu benar – benar di luar kendali, sehingga Sigi memang harus lebih siap dalam menghadapi bencana. dr. Bella sebagai perwakilan PKMK FK – KMK UGM menyampaikan harapannya agar Puskesmas Marawola bisa menjadi pilot untuk puskesmas lainnya di Kabupaten Sigi serta mampu mendampingi masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana.
Selanjutnya penyampaian materi pertama terkait puskesmas model. Pemateri menyampaikan ke depannya, pemerintah pusat akan menetapkan bahwa seluruh fasilitas kesehatan harus aman. Bukan hanya aman dari segi bangunan saja melainkan juga isinya secara keseluruhan yang ada di dalam seperti SDM dan sistemnya. Karena itu pelatihan penanggulangan bencana penting bagi petugas di fasilitas kesehatan. Namun, pada kenyataannya banyak petugas bencana yang sudah dilatih tetapi masih bingung pada saat terjadi bencana. Seharusnya fasilitas kesehatan harus bisa operasional dalam situasi gawat darurat dan bencana. Fasilitas kesehatan yang aman berdasarkan kebutuhan ekonomi, sosial, moral, dan keharusan etis.
Materi kedua tentang komponen puskesmas disaster plan. Pakem yang disampaikan adalah pakem secara umum, nantinya masing – masing puskesmas yang akan mengembangkan sendiri bagaimana sebaiknya aturan penulisan dalam dokumen disaster plan. Apakah akan mengikuti penulisan yang sudah ada? Atau penulisan sesuai akreditasi puskesmas?. Komponen – komponen puskesmas disaster plan antara lain, pendahuluan, gambaran umum puskesmas, pengorganisasian, analisis resiko, SPO/prosedur penanganan, rencana tindak lanjut, dan penutup.
Pada hari kedua materi keempat adalah tentang Dinkes Disaster Plan Kabupaten Sigi. Materi ini disampaikan oleh Sutarto, SKM selaku ketua tim penyusun dokumen disaster plan dinas kesehatan Kab. Sigi. Materi Dinkes Disaster Plan bertujuan untuk mengenalkan dan mencocokkan dokumen disaster plan dinkes Sigi yang telah disusun sebelumnya oleh tim penyusun dokumen disaster plan dinas kesehatan Kab. Sigi bersama tim PKMK UGM dengan dokumen disaster plan yang akan dibuat oleh Puskesmas.Dokumen disaster plan Dinkes Sigi belum baku dan belum bagus. Tapi ini bisa menjadi acuan untuk diajukan dalam perencanan penanggulangan bencana ke depannya.
Materi keenam terkait analisis risiko yang bertujuan untuk mengetahui potensi ancaman di daerah sekitar sehingga kita dapat menentukan prioritas. Analisis resiko dilakukan dengan menghitung ancaman dan seberapa besar berdampak pada masyarakat yang pernah terjadi di wilayah kerja puskesmas hingga 25 tahun yang lalu. Potensi ancaman bencana dalam wilayah puskesmas akan menyesuaikan dengan potensi ancaman bencana yang telah dibuat oleh dinas kesehatan Kabupaten Sigi. Jangan sampai potensi bencana tidak ada di dinkes Kab.Sigi tapi ada di wilayah kerja Puskesmas.
Pada hari ini, disampaikan materi ketujuh terkait data dan informasi. Seluruh kegiatan relawan akan direkap setiap harinya oleh bagian data dan informasi. Data Informasi dimaksudkan agar kita bisa menyediakan data yang diperlukan orang – orang di atas untuk mengambil kebijakan. Jangan sampai data kesehatan yang diterima di pusat bukan dari sektor kesehatan. Contohnya di Pandeglang Banten, data fasilitas kesehatan yang rusak didapatkan dari BPBD. Di puskesmas data dan Informasi bisa dikerjakan oleh petugas sistem pencatatan dan pelaporan tingkat puskesmas (SP2TP).
Materi kedelapan terkait standar pelayanan minimal. Batas minimal kebutuhan hidup bagi korban/pengungsi yang bila tidak terpenuhi, akan menimbulkan masalah kesehatan. Dalam penanggulangan krisis kesehatan diperlukan standar sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang terdiri dari standar manajemen kesehatan dan pelayanan kesehatan dasar (sub-subklaster). Setiap puskesmas rawat inap minimal memiliki tim EMT tipe 1-fixed sedangkan puskesmas non rawat inap minimal memiliki tim EMT tipe 1-mobile. Jika di puskesmas sudah memiliki TRC, namanya bisa diganti menjadi tim EMT mobile.
Materi pertama adalah Overview HDP dan SNARS. Pemateri menanyakan mengapa harus menyiapkan HDP? Karena pada saat bencana akan mengalami kekacauan, hal tersebut bisa berkurang jika kita sudah memiliki kesiapan. Secara tertulis koordinasi sangat mudah, namun pada saat kejadian sistem koordinasi ini yang sering bermasalah. Setiap rumah sakit dalam akreditasi SNARS diwajibkan memiliki HDP. HDP disiapkan kemudian disimulasikan sehingga bisa lolos akreditasi. Namun perlu dipahami juga kalau penyusunan ini jangan semata – mata hanya untuk akreditasi, namun melihat wilayah kita yang sangat rawan bencana jadi dokumen ini memang penting bagi rumah sakit. Artinya harus dipersiapkan sebaik mungkin.
Materi selanjutnya tentang Pengorganisasian dan Logistik Kesehatan saat Bencana. Pemateri mengawali dengan menanyakan kapasitas rumah sakit Tora Bello pada saat penanganan pasien. Titik kumpul dimana, jumlah bed, ruang IGD. RS memiliki 16 bed, jika pada saat bencana ada pasien datang dalam 1 jam 1000 orang, apakah rumah sakit siap? Hal – hal seperti ini yang penting disiapkan dalam komponen HDP RS. Pasien datang berlebih diluar pasien harian. Penyusunan organisasi berdasarkan dengan organisasi sehari – hari. Penyusunan organisasi harus sesederhana mungkin tetapi mencakup semua kebutuhan.
