Reportase Ekspedisi Destana Tsunami Pantai Selatan Jawa

Klaster DIY

Gunung Kidul. 24 – 27 Juli 2019

Ekspedisi desa tangguh bencana (Destana) Tsunami bertujuan untuk meningkatkan ketangguhan desa dalam kesiapsiagaan bencana, utamanya tsunami. Ekspedisi ini dilaksanakan sejak 12 Juli 2019 hingga 14 Agustus 2019. Sedangkan chapter DIY sendiri dilakukan pada 24 Juli 2019 hingga 29 Juli 2019. Ekspedisi dilakukan di sepanjang pantai selatan Pulau Jawa. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak dari pusat dan daerah. Pihak pusat diwakili oleh BNPB, BMKG, dan BSN. Sedangkan pihak daerah diwakili oleh BPBD, akademisi dan relawan.

Titik awal ekspedisi Destana DIY dimulai dari Kabupaten Gunungkidul, tepatnya di Desa Sadeng. Tim terdiri dari 75 orang dari provinsi, tim dari kabupaten/kota DIY sebanyak 45 orang dan tim dari pusat 80 orang. Kami dari FK – KMK UGM bergabung dengan tim 75 sebagai anggota yang berasal dari akademisi.

{tab title=”Hari 1″ class=”green”}

Pemberangkatan tim 75 dilakukan dari BPBD DIY pada Rabu, 24 Juli 2019 jam 10.00 WIB bersama menuju Desa Sadeng. Peserta Ekspedisi dari FK – KMK UGM adalah :

1. Sutono, SKp., M.Sc., M.Kep
2. Bayu Fandhi Achmad, S.Kep., Ns., M.Kep
3. Hersinta Retno Martani, S.Kep., Ns
4. Yasni La Harsani, S.Kep., Ns

Sesampainya di Pantai Sadeng, dilakukan pembekalan oleh panitia pusat (BNPB). Pembekalan tersebut terdiri dari pemberian inspirasi oleh pihak BNPB yang diwakili Lilik Kurniawan, ST., MSi, selaku Direktur program Ekspedisi Destana. Lilik mengingatkan tim mengenai tujuan awal pelaksanaan Destana, yaitu memberikan suntikan semangat dan motivasi untuk terjun hadir di masyarakat khususnya masyarakat pantai yang punya potensi ancaman Tsunami. Diharapkan dengan adanya Ekspedisi Destana, masyarakat dapat merasa bahwa pihak pemerintah dan relawan hadir untuk membersamai masyarakat. Selanjutnya, pemaparan diberikan oleh Papang selaku PIC dari program Ekspedisi Destana chapter Jogja. Papang memberikan pengalaman positif dari pelaksanaan Destana Provinsi Jawa Timur. Akhirnya pembukaan Ekspedisi Destana dilakukan oleh Ketua Pelaksanaan BPBD DIY.

Gambar 2 : Serah terima Pataka dari BPBD Jateng ke BPBD DIY	Gambar 3 : Pembukaan Ekspedisi Destana Tsunami

Briefing mengenai rundown acara diberikan oleh Iis selaku perwakilan BNPB. Acara Destana chapter DIY terdiri dari beberapa acara pokok yaitu sosialisasi mengenai kebencanaan ke aparatur desa, penilaian ketangguhan desa, sosialisasi kebencanaan ke tempat – tempat vital seperti pasar, sekolah dan tempat ibadah, dan malamnya akan ditutup dengan pentas seni rakyat terkait dengan kebencanaan.

Adapun tugas akademisi dalam ekspedisi ini adalah berpartisipasi dalam penilaian ketangguhan desa. Di DIY khususnya di wilayah pantai, tercatat ada 39 desa yang harus dilakukan assessment yang tersebar 18 desa di Gunungkidul, 8 desa di Bantul, dan 13 desa di Kulonprogo. Tim akademisi bertugas untuk menjadi fasilitator dalam pengisian indikator ketangguhan. Briefing awal mengenai modul penilaian ketangguhan diberikan oleh Eko T Paripurna dan tim Fasilitator Nasional (Fasnas) Destana di bawah coordinator yaitu BNPB. Selanjutnya tim akademisi menyamakan persepsi terhadap pengisian indikator penilaian dan pemahaman terhadap modul.

Gambar 4. Briefing FasNas tentang teknis penilaian ketangguhan desa (PKD)	Gambar 5. Pembagian area penilaian ketangguhan desa (PKD)

Sasaran dari penilaian indikator desa adalah berbagai lapisan desa yang terdiri dari aparatur desa, tokoh masyarakat, wakil perempuan, masyarakat umum dengan mempertimbangkan keterwakilan seperti disabilitas, gender, dan lain – lain. Tim akademisi selaku fasilitator diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk melakukan self appraisal terhadap ketangguhan desanya dalam menghadapi tsunami. Komponen penilaian ketangguhan sendiri terdiri dari beberapa aspek meliputi:

1. Kualitas dan akses layanan dasar
2. Dasar system penanggulangan bencana
3. Pengelolaan resiko bencana
4. Kesiapsiagaan darurat
5. Kesiapsiagaan pemulihan

Fasilitator bertugas untuk memahamkan perwakilan masyarakat mengenai poin – poin pertanyaan yang ada pada setiap komponen. Selain itu, fasilitator memandu masyarakat dalam mengisi kuesioner yang ada dan menjawab setiap pertanyaan yang diberikan. Di akhir sesi, fasilitator memandu masyarakat dalam merumuskan rencana aksi yang akan dilakukan untuk meningkatkan ketangguhan desa. Briefing akhir dilakukan saat malam hari dengan agenda fiksasi acara hari selanjutnya. Hari pertama berfokus untuk memastikan kesiapan setiap elemen dalam pelaksanaan Ekspedisi Destana pada hari – hari selanjutnya.

Acara hari kedua rencananya dilakukan sosialisasi ke aparatur Desa Songbanyu mengenai kerentanan desa dalam menghadapi tsunami. Selanjutnya tim akademisi akan memandu jalannya penilaian ketangguhan desa. Acara ini mengundang perwakilan desa terkait. Tim akademisi juga mendorong masyarakat untuk dapat memeriahkan acara pentas seni dan film kebencanaan pada malam harinya. Adapun agenda sore pada hari kedua adalah pelaksanaan olahraga bersama dengan warga dalam rangka menyemarakkan Ekspedisi Destana. Hari kedua akan ditutup dengan pentas seni dan pemutaran film kebencanaan, serta evaluasi dalam mempersiapkan hari selanjutnya.

Demikian laporan kegiatan ekspedisi Destana Tsunami hari pertama, terimakasih.

Penanggung Jawab Tim

Sutono, S.Kp., M.Sc., M.Kep

{tab title=”Hari 2″ class=”red”}

Hari kedua ekspedisi bertujuan untuk menjalankan rencana yang telah disusun pada hari sebelumnya. Hari dimulai dengan briefing awal tim Penilaian Ketangguhan Desa (PKD). Briefing dipandu oleh koordinator Tim PKD yaitu W Henywati. Koordinator tim PKD memastikan bahwa tiap anggota telah memahami tugasnya masing – masing. Selain itu, di dalam briefing juga disampaikan tips dan trik yang dapat dilakukan fasilitator agar penilaian ketangguhan desa bisa berjalan dengan lancar.

Acara dimulai pada pukul 09.30 WIB di aula pertemuan di TPI Sadeng. Peserta dari acara sosialisasi kebencanaan adalah perwakilan dari aparatur desa di sekitar Pantai Sadeng, Desa Songbanyu, Gunungkidul. Desa – desa yang mengikuti kegiatan antara lain Desa Balong, Desa Gunturharjo, Desa Purwodadi, Desa Pucung, Desa Paranggupito, Desa Jepitu, Desa Tileng, Desa Songbanyu, dan Desa Gudangharjo. Acara dibuka dengan sambutan dan ucapan selamat datang oleh Kasubdin Peran Masyarakat BNPB yaitu Pangarso Suryo Utomo.

Setelah pembukaan, dilakukan pemaparan mengenai kebencanaan, khususnya tsunami oleh beberapa pihak. Pemaparan awal diberikan oleh Dr. I Nyoman Sukanta, S.Si, M.T selaku perwakilan BMKG. Dr. Nyoman memberikan pemaparan mengenai Potensi Gempa dan Tsunami di DIY. Peserta nampak antusias dalam memperhatikan penjelasan. Sesi Dr. Nyoman dilanjutkan oleh pemaparan Konsepsi Desa Tangguh Bencana oleh perwakilan BNPB yaitu Iis. Sesi pemaparan ditutup oleh awareness SNI Kebencanaan yang diberikan oleh pihak Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Gambar 1. Sesi pemaparan materi

Acara selanjutnya adalah penilaian ketangguhan desa. Penilaian ketangguhan desa dilakukan dengan FGD oleh tiap perwakilan desa yang difasilitasi oleh tiap tim akademisi. Adapun alat yang digunakan untuk penilaian adalah Modul Indikator Ketangguhan Desa. Tiap forum desa diberikan dua modul indikator dengan rincian, satu modul untuk desa dan satu modul lagi yang akan digunakan untuk analisis pihak BNPB. Fasilitator mendorong perwakilan desa untuk melakukan self appraisal terhadap kesiapan desa dalam menghadapi bencana. Setelah memahami level ketangguhannya, fasilitator akan memberikan kesempatan bagi pihak desa untuk menyusun rencana aksi selanjutnya. Di akhir sesi, pihak desa akan diminta untuk menanda tangani lembar komitmen sebagai bukti bahwa keberlangsungan program peningkatan ketangguhan bencana pada sebuah desa akan dilaksanakan. Pihak BNPB memberikan cinderamata bagi tiap desa setelah tiap prosesnya selesai.

Gambar 2a (kiri): Sesi diskusi pengisian indikator ketangguhan desa. Gambar 2b (kanan):

Sesi pembagian cinderamata dari BNPB untuk Desa Paranggupito

Evaluasi jalannya PKD dilakukan pada sore hari pukul 16.00 WIB di Aula TPI Sadeng. Indra selaku Fasilitator Nasional PKD menggunakan metode metaplan untuk mendorong brainstorming terhadap jalannya penilaian sebelumnya. Evaluasi disusun berdasarkan beberapa topik seperti evaluasi dari sudut pandang peserta, susunan acara dan dari fasilitator sendiri. Tak lupa, di akhir sambutan Indra memberikan kesempatan bagi fasilitator untuk memberikan solusi dan rencana ke depan untuk jalannya kegiatan PKD di desa lainnya.

Terdapat beberapa rencana tindak lanjut yang disarankan oleh fasilitator kepada tim inti BNPB dalam mengorganisasi acara. Saran tersebut meliputi peningkatan efektifitas acara sosialisasi dengan adanya moderator. Moderator diharapkan dapat memastikan acara berjalan sesuai waktu yang telah ditentukan. Pengisian indikator pun diharapkan dapat efektif dengan cara persamaan persepsi dari tiap fasilitator.

Gambar 3. Tim Penilaian Ketangguhan Desa

Hari kedua ekspedisi Destana ditutup dengan adanya pentas seni oleh warga sekitar. Pentas seni yang ditampilkan oleh warga di sekitar Pantai Sadeng adalah Seni Jathilan. Sebelumnya, BNPB memberikan edukasi mengenai potensi tsunami yang dapat terjadi di sepanjang Pantai selatan Jawa. Warga nampak antusias dalam menikmati jalannya pentas seni. Pihak BNPB juga memberikan doorprize untuk memeriahkan acara.

Gambar 4. Pentas Seni Jathilan

{tab title=”Hari 3″ class=”orange”}

Hari ketiga Ekspedisi Destana Tsunami Regional DIY dibuka dengan persiapan perpindahan dari Pantai Sadeng ke titik kedua di Kabupaten Gunungkidul yaitu pantai Baron. Perpindahan tersebut dilakukan dengan iring – iringan kendaraan peserta yang dipimpin oleh kendaraan taktis BNPB. Selain bertujuan untuk melakukan perpindahan, iring – iringan kendaraan tersebut bertujuan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa pemerintah dan relawan hadir di tengah masyarakat untuk bersama-sama melakukan peningkatan kesiapsiagaan bencana.

Pantai Baron merupakan salah satu pantai wisata yang terkenal dan dikunjungi banyak wisatawan. Diharapkan dengan diadakannya Ekspedisi Destana di pantai Baron, dapat memperbesar edukasi dan sosialisasi kebencanaan. Adapun rundown acara Ekspedisi Destana terdiri dari Sosialisasi dan Edukasi kepada berbagai lini, penilaian ketangguhan desa, dan pentas seni kebencanaan pada malam harinya.

Gambar 1. Suasana Pantai Baron

Sesampainya di pantai Baron pada pukul 08.30 WUIB, panitia langsung memimpin briefing. Briefing dilakukan untuk memastikan tiap tim telah memahami tiap tugasnya. Tim FK – KMK UGM pada hari ini bertugas untuk melakukan Sosialisasi Kebencanaan padawarga sekitar dan wisatawan di pantai Baron dan penilaian ketangguhan desa. Terdapat 13 desa yang dinilai di sekitar pantai Baron. Tim FK – KMK UGM berpencar untuk melakukan sosialisasi ke berbagai pihak di sekitar Pantai Baron. Edukasi yang diberikan adalah mengenai tanda – tanda terjadinya tsunami, apa saja yang harus dilakukan ketika tsunami dan bagaimana cara warga dapat melakukan evakuasi. Sosialisasi dilakukan pada nelayan, wisatawan dan warga sekitar. Pengetahuan masyarakat masih bervariasi mengenai penanganan kebencanaan. Diharapkan dengan adanya sosialisasi dan edukasi mengenai evakuasi apabila terjadi tsunami, masyarakat menjadi lebih waspada dan siap dalam menghadapi bencana. Selain sosialisasi dan edukasi secara langsung, dilakukan pula pemasangan plang tanda rawan bencana untuk meningkatkan kesiapsiagaan warga dan wisatawan di sekitar pantai Baron.

Setelah melakukan sosialisasi dan edukasi, Tim FK – KMK UGM bersiap untuk melakukan Penilai Ketangguhan Desa. Tiap desa didampingi satu fasilitator untuk memastikan warga dapat mengisi indikator dengan sesuai kenyataan yang ada. Penilaian berjalan efektif dan lancar. Hasil penilaian akan dianalisis untuk menentukan indeks ketangguhan bencana tiap desa. Selain itu, penilaian ditutup dengan perumusan rencana aksi dan rekomendasi yang dapat dilakukan oleh desa untuk meningkatkan level ketangguhannya.

Gambar 2. Sesi Penilaian Ketangguhan Desa

Evaluasi Penilaian Ketangguhan Desa dilakukan di dalam tenda BNPB yang telah disiapkan. Penilaian Ketangguhan Desa berjalan lebih lancar dibandingkan hari sebelumnya. Aparatur desa yang datang terkesan lebih siap dalam memahami tiap pertanyaan yang diberikan. Beberapa desa bahkan sudah membawa data – data yang dapat digunakan untuk melengkapi verifikasi dari indikator ketangguhan desa yang diberikan. Pihak aparatur desa yang datang pun lebih representatif sehingga lebih memahami pertanyaan yang diberikan. Diharapkan hari selanjutnya juga akan berjalan lancar seperti hari ini.

Gambar 3. Evaluasi Penilaian Ketangguhan Desa

Acara selanjutnya adalah Pentas Seni Kebencanaan untuk rakyat. Diadakannya karaoke bersama dengan organ tunggal bertujuan untuk menarik masyarakat agar bersedia untuk merapat ke pendopo tempat acara berlangsung. Masyarakat nampak antusias dalam mengikuti pentas seni pada sorenya. Sedangkan pada malam hari, dilaksanakan Pentas Jathilan dari warga sekitar untuk menyemarakkan acara Ekspedisi Destana di Pantai Baron pada hari ketiga.

{/tabs}

Reportase

Lokakarya “Kesadaran Nasional Peduli Gempa dan Gunung Api”

Dok. FK-KMK UGM: Tim bencana FK-KMK UGM dan penyelenggaran kegiatan

Sejak sebulan yang lalu, tim bencana FK – KMK UGM bersama dengan Prof. dr. Sofia Mubarika dan dr. Mei Neni Sitaresmi, Sp.A(K) mempersiapkan presentasi dan usulan kebijakan berdasarkan penelitian dan pengalaman tim bencana selama ini di lapangan. Tidak hanya itu, termasuk juga produk perguruan tinggi seperti kurikulum pembelajaran untuk S1 dan S2 kesehatan, modul untuk dinas kesehatan, rumah sakit, dan puskesmas, serta kit dalam kebencanaan bidang kesehatan. Pada kesempatan ini, FK-KMK UGM juga berpartisipasi dalam peluncuran buku nasional.

Buku yang kami luncurkan adalah buku “Pengalaman Relawan Medis di Medan Bencana” dan buku online pedoman perhitungan kapasitas pasca bencana yang dikerjakan bersama Kemenkes, Universitas Brawijaya, dan Universitas Hasanuddin, berjudul “Post Disaster Need Assessment in Health Sector”. Paparan singkat dari Prof. dr. Sofia Mubarikan dan dr. Hendro Wartatmo, Sp.BDKBD menjadi penutup dalam lokakarya sehari ini. Menarik sekali karena aspek determinan sosial dalam kesehatan, aspek manusia dalam kebencanaan, serta pelayanan medis dan manajemen bencana kesehatan disampaikan pada forum ilmiah kegempaan dan gunung api, dimana semua pakar sebelumnya membahas tentang alat, fisik, infrastruktur, dan hazard. Sebaliknya, kami pun belajar banyak hal dari aspek geologi, bangunan, struktur, dan sebagainya.

Lokakarya ini dilaksanakan pada 18 Juli 2019 di Auditorium Perpustakaan Nasional Indonesia, Jakarta. Lokakarya ini tidak saja dihadiri oleh para ilmuan bidang kegempaan dan gunung api, tetapi juga lintas kementerian dan stakeholder di daerah. Kesepakatan yang menarik di akhir pertemuan ini adalah kesadaran untuk menjadikan kesiapsiagaan bencana sebagai investasi untuk masa mendatang. Pembaca sekalian silakan mengakses materi acara ini pada link berikut shorturl.at/csL24.

Dok. FK-KMK UGM: (atas) Prof. dr. Sofia Mubarika saat menyampaikan mengenai aspek social budaya, (bawah) dr. Hendro mengenai lesson learnt FK – KMK UGM dalam bencana

Reportase oleh Madelina.

Laporan Kegiatan

Bimbingan Teknis Rencana Penanggulangan Bencana dan Krisis Kesehatan Dinkes Provinsi Sulawesi Tengah dan Dinkes Kabupaten Sigi

Sulawesi Tengah, 22-25 Mei 2019

Pada fase pemulihan bencana Dinkes Provinsi Sulawesi Tengah menyusun rencana aksi penanggulangan bencana. Isu stratejik dalam rencana aksi tersebut berupa penyusunan program pengurangan risiko bencana dan mitigasi pada pra bencana; penyelamatan dan pemenuhan kebutuhan pada saat bencana; serta koordinasi dan pelaksanaan pemulihan pasca bencana. PKMK FK – KMK UGM bekerja sama dengan Caritas Germany sedang melakukan program pendampingan rutin dalam menguatkan sistem manajemen dan kapasitas SDM kesehatan pasca bencana Sulawesi Tengah. Salah satu kegiatan dalam penguatan sistem manajemen tersebut adalah dengan mengadakan bimbingan teknis penanggulangan bencana dan krisis kesehatan di Dinkes Prov. Sulawesi Tengah dan Dinkes Kab. Sigi. Setelah pelatihan ini, PKMK FK – KMK UGM akan mendampingi dinkes untuk menyelesaikan dokumen rencana penanggulangan bencana.

Rencana penanggulangan bencana dan krisis kesehatan (Dinkes Disaster Plan) untuk provinsi dan kabupaten merupakan langkah paling awal dan penting karena dokumen ini akan menjadi acuan atau panduan penanganan bencana. Selanjutnya perencanaan penanggulangan bencana di rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya di daerah akan menyesuaikan dengan dinkes disaster plan. Bimbingan Teknis Dinkes Disaster Plan ini membahas bagaimana upaya penyusunan dokumen dinkes disaster plan, apa saja komponen dan indikatornya, bagaimana pengaktifan klaster kesehatan pada saat bencana, hingga sharing pengalaman dalam mengembangkan Dinkes Disaster Plan.

Pelaksanaan

Jumlah peserta kegiatan ada sebanyak 31 orang, peserta berasal dari Dinas Provinsi Sulteng, Dinas Kab. Sigi dan Puskesmas Nokilalaki. Pelaksanakan kegiatan pada Rabu-Sabtu, 22 – 25 Mei 2019 di kantor Dinkes Provinsi Sulawesi Tengah

{tab Hari 1}

22 Mei 2019

Kegiatan dimulai dengan menyampaikan tujuan dan bentuk kegiatan selama 4 hari dimana 2 hari penyampaian materi dan 2 hari penugasan. Selanjutnya didampingi oleh PKMK FK – KMK UGM untuk meyelesaikan dokumen perencanaan penanganan bencana. Kepala Dinkes Provinsi berterima kasih kepada PKMK FK – KMK UGM karena selalu mendampingi dinkes dalam penanganan bencana. Harapannya semua peserta dapat mengikuti kegiatan dengan seksama dan jika ada hal yang perlu ditanyakan atau didiskusikan silakan disampaikan ke PKMK FK – KMK UGM.

Materi 1 adalah Pengantar Penyusunan Renkon/Dinkes Disaster Plan. Materi ini membahas tentang rencana kontijensi bidang kesehatan. Istilah RDP, Renkon dan DHDP memiliki tujuan sama yaitu menyiapkan dan merencanakan. Renkon ini harapannya memiliki plan A, plan B, plan C. Misalnya di plan A awalnya klaster kesehatan dibentuk di Dinkes Provinsi, ternyata Dinkes Provinsi roboh maka harus ada plan B yaitu diaktifkan di Dinkes Kabupaten. Kapan waktu penyusunan renkon? Segera setelah tanda – tanda awal akan terjadi bencana. Berapa lama masa berlakunya renkon? Apabila terjadi bencana maka renkon diaktifkan, apabila tidak terjadi bencana maka perlu dikaji ulang. Skenario dan tujuan renkon disepakati bersama. Renkon harus dapat dioperasionalkan dalam rencana operasi tanggap darurat.

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Pengantar Penyusunan Dinkes Disaster Plan”

Materi 2 adalah Komponen Dinas Kesesehatan Disaster Plan. Materi membahas komponen apa saja yang harus dicantumkan dalam dokumen dinkes disaster plan, misalnya profil dinas kesehatan dan daerah, pengorganisasian, analisis risiko, rencana kontijensi, SPO, fasilitas dan rencana tindak lanjut. Hal yang penting diperhatikan adalah dokumen yang disusun harus seoperasional mungkin, disusun sesuai dengan karakteristik dinas kesehatan.

Materi 3 tentang Standar Minimum Pelayanan Kesehatan dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan. Pemateri menyampaikan bahwa standar pelayanan manajemen kesehatan pertama sekali melakukan RHA, aktivasi klaster kesehatan dan mobilisasi EMT dan PHRRT. Penting untuk memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak berjalan sesuai standar dengan memperhatikan kebutuhan kelompok rentan. Selanjutnya pelayanan kedaruratan medik yang dilakukan adalah pengobatan sesuai dengan diagnosis, menggunakan sistem pelayanan rujukan yang berlaku.

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Penyampaian Standar Pelayanan Minimum Kesehatan”

Materi 4 tentang Pengorganisasian, pada materi ini ditegaskan bahwa pengorganisasian ini penting terkait dengan siapa melakukan apa. Pengorganisasian tidak membentuk struktur organisasi baru namun pengembangan organisasi yang sudah ada. Organisasi harus sederhana dan jelas, dapat dimobilisasi dalam waktu singkat. Selanjutnya dilakukan penugasan pengorganisasian dimana peserta dibagi mejadi dua kelompok yaitu kelompok Dinas Kesehatan Provinsi dan kelompok Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi. Peserta meyusun sistem komando berdasarkan struktur organisasi di dinas, tidak membuat yang baru namun menyederhanakan struktur supaya lebih operasional.

Diskusi :

1. dr. Reny Kepala Dinkes Prov. : boleh tidak kab. Sigi memasukkan renkon longsor dan banjir?
   • Boleh saja, harus tetap disesuaikan dengan renkon BPBD. Jika mereka memiliki renkon longsor dan banjir maka kita akan mengembangkan skenarionya dalam bidang kesehatan.
2. Misnah dari Dinkes Kab. Sigi : absen dan form dimana disiapkan dan siapa yang duduk untuk memegang itu? Karena berdasarkan pengalaman ada kekacauan dalam memegang form tersebut karena tidak dijelaskan siapa yang harusnya bertanggung jawab.
   • Akan dijelaskan di pengorganisasian, namun biasanya ada yang bertugas sebagai liason yang bertanggung jawab atas absen dan form. Kalau dalam struktur organisasi biasanya di bidang sekretariat.
3. Santi dari P2 Dinkes Prov : ada beberapa program lain tidak lengkap laporannya misalnya rabies yang terjadi di pengungsian. Apakah semua program harus dilaporkan atau hanya program tertentu. Kemudian ada informasi yang tidak benar kami terima, bagaimana mengatasi kejadian tersebut?
   • Sifat manusia pada kondisi darurat takut terhadap isu sensitif, tidak semua laporan kita terima karena harus berdasarkan pada faktor pendukung. Semua program – program dan penyakit standar harus dilaporkan. Kemudian penyakit tambahan yang spesifik yang bisa terjadi di daerah tersebut juga harus diperhatikan dan dilaporkan. Form – form dalam surveilance ditambahkan penyakit spesifik tersebut.
   • Dalam form ada keterangan “dan lain-lain” yang terkait dengan penyakit dan kronologis. Jika ada penyakit seperti rabies maka kita informasikan kepada relawan sehingga kita yang mendapatkan laporan bisa langsung kita crosscheck ke lapangan.
4. Misnah dari Dinkes Kab. Sigi :Terkait makanan yang expired biasa ditentukan tanggal dan tahun. Misalnya expired bulan Agustus, apakah bulan Agustus masih bisa kita konsumsi?
   • Kalau untuk dikonsumsi terakhir 31 Agustus, namun jika menerima obat dari bantuan luar, maka waktu penerimaan minimal 1 tahun akan expired. Khusus untuk vaksin juga harus lebih ketat pengawasannya.

{tab Hari 2}

23 Mei 2019

Pertemuan hari kedua dimulai dengan penyampaian Materi 5 yaitu Disaster Logistik dan Fasilitas. Pemateri menyampaikan bagaimana manajemen logistik pada saat bencana, siapa yang bertanggung jawab dan prosedurnya seperti apa. Logistik bertanggung jawab pengadaan dan penyiapan personil, peralatan (menis dan nonmedis) mendukung pelayanan kegiatan, komunikasi, transportasi, supply nutrisi, dan materi. Penerimaan dan penyimpanan logistik harus mempertimbangkan kemampuan menampung, lokasi, fasilitas, dan cara pengolahan penyimpanan logistik. Dalam penerimaan logistik khusus obat harus dibuka, standar dari WHO harus menggunakan bahasa latin meliputi nama obat, syarat menyimpanan, dan aturan pakai.

Dok. PKMK FK – KMK UGM “Penyampaian Materi Disaster Logistik dan Fasilitas”

Diskusi :

Bidang Farmasi Dinkes Kab. Sigi : Kita banyak bantuan obat – obatan dari relawan. Karena banyak pencatatan jadi kelabakan. Sekarang kita diperiksa oleh BPK. BPK terus menanyakan harga obat. Bagaimana caranya agar ke depannya lebih baik?

• Kalau tidak ada data (harga) itu tolong yang memberikan harus memberikan statement. Diberikan keterangan tidak ada informasi. Bisa dipakai jika diperlukan.

Materi selanjutnya adalah Materi 6. Analisis Skenario. Pada materi ini pemateri menyampaikan cara analisis resiko untuk membuat ancaman bencana dan menentukan prioritas. Langkah analisis risiko dengan menentukan kemungkinan ancaman bencana, menilai dampak bencana, dan analisis potensi bencana 25 tahun terakhir. Peserta dari Dinkes Prov. Sulteng menyampaikan jenis potensi bencana di Sulawesi Tengah: gempa bumi, tsunami, tanah longsor, angin puting beliung, konflik sosial. Hasil analisis resiko akan dimasukan dalam rencana kontijensi.

{tab Hari 3}

24 Mei 2019

Penugasan Penyusunan Dinkes Disaster Plan

Peserta kembali dibagi sesuai dengan kelompoknya. Peserta mulai mengerjakan penugasan Dokumen Dinkes Disaster Plan. Komponen Dinkes Disaster Plan yang sudah mulai disusun pada penyampaian materi hari sebelumnya digabung menjadi satu template. Peserta melengkapi dokumen dan saling berdiskusi dengan narasumber dan fasilitator.

Dok. PKMK FK – KMK UGM “Penugasan Penyusunan Dokumen Dinkes Disaster Plan”

{tab Hari 4}

25 Mei 2019

Presentasi Draft Dinkes Disaster Plan Dinkes Provinsi

Dinkes Provinsi dan Dinkes Kab. Sigi mempresentasikan dokumen perencanaan penanganan bencana yang sudah mereka susun. Potensi bencana yang terjadi di wilayah dinas kesehatan provinsi adalah gempa bumi, tsunami, likuifaksi, banjir, tanah longsor, kerusuhan, demam berdarah, diare dan angin ribut. Setelah melakukan perhitungan risiko maka bencana yang memiliki risiko sangat tinggi adalah gempa dan banjir.

Ancaman bencana Dinkes Kab. Sigi yang menjadi prioritas adalah gempa bumi dengan penilaian resiko sangat tinggi, disusul likuifaksi, banjir bandang & tanah longsor, banjir, serta perkelahian antar desa. Hasil penilaian resiko yang sedang yaitu angin puting beliung & demam berdarah. Berdasarkan resiko ini, maka yang diambil untuk disusun rencana kontijensinya terlebih dahulu adalah Gempa Bumi.

{/tabs}

Penutup

Demikian laporan kegiatan Rencana Penyusunan Penanggulangan Bencana Dinas Kesehatan (Dinkes Disaster Plan). Secara keseluruhan kegiatan berjalan dengan baik. Kegiatan ini bermanfaat bagi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah dan Dinas Kesehatan Kab. Sigi yaitu tersusunnya draft dokumen Dinkes Disaster Plan. Selanjutnya akan dilakukan pendampingan untuk menyempurnakan dokumen disaster plan di provinsi dan kabupaten. Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FKKMK UGM sebagai penyelenggara program akan berkomitmen demi tercapainya tujuan program.

Reporter : Happy R Pangaribuan (PKMK FK – KMK UGM)

Reportase

Pertemuan Ilmiah Tahunan Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia

18 – 19 Juni 2019

PKMK – Bogor. Pembukaan Pertemuan Ilmiah Tahunan Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia atau PIT IABI diawali dengan laporan ketua panitia, Lilik Kurniawan ST. MSi (Sekretaris IABI) yang melaporkan sejarah perjalanan IABI dimulai dari PIT 1 dengan deklarasi pembentukan IABI, dilanjutkan PIT IABI ke – 2 di UGM, berturut – turut selanjutnya di Bandung, Jakarta, Padang dan terakhir di Bogor ini. Selanjutnya, Bupati Bogor dalam pidatonya menyampaikan bahwa kepedulian pemkab Bogor terhadap bencana ini sangat besar. Hampir setiap tahun bencana alam terjadi di wilayah Bogor dan sekitarnya, bupati mempunyai target dalam 5 tahun kedepan harus terbentuk minimal 200 desa siaga bencana di wilayah Bogor.

Sambutan selanjutnya dari Menteri Pertahanan yang sedianya hadir, namun diwakili oleh staf dari Kementrian Pertahanan yaitu Bondan Tiara. Bondan mengajak untuk insan bencana untuk terus aktif mengembangkan peran dan fungsinya masing – masing dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Kepala BNPB Letjen TNI Dony Monardo, menyampaikan program ke depan BNPB dengan roadmap yang kontinu. Semua tahapan bencana harus diisi dengan program sehingga jumlah korban bisa diminimalkan. Dony juga menekankan juga bahwa TNI mempunyai tugas yang menjadi tumpuan dalam penanggulanan bencana di Indonesia bersama para relawan. Kemudian, perlu juga dilakukan upaya mendorong para peneliti untuk meningkatkan penelitian – penelitian dengan topik bencana. Bencana boleh terjadi tetapi tidak boleh ada korban (korban dapat diminimalisir). Pembukaan diakhiri dengan memukul kentongan bersama.

Foto : Pembukaan oleh Ketua BNPN Letjen Dony Monarno

Acara selanjutnya Keynote Speech oleh Prof Syamsul Maarif dengan tema “Inovasi Sosial Dan Teknologi Kebencanaan Menuju Revolusi 4.0”. Beberapa poin yang disampaikan Syamsul antara lain:

• Kehidupan back to nature
• Bangunan tidak boleh merusak alam
• Untuk lembaga pemerintah : program penanggulangan bencana harus tetap sustainable, dimana ini berarti program berkesinambungan tidak terpengaruh oleh pergantian pejabat
• Mengutamakan setiap event ilmiah harus melahirkan naskah akademik
• Acuan bencana tidak hanya 1wilayah, perlu dilakukan pendekatan sinergi antar lembaga serta ahli
• Mengembangkan banyak penelitian tentangkebencanaan

Keynote Speaker: Prof Syamsul Maarif

Upacara pembukaan diakhiri dengan penanaman pohon dan pembukaan pameran kebencanaan IABI di Gedung INA DRTG BNPB.

Rangkaian kegiatan PIT IABI adalah :

1. Diskusi panel di Gedung UNHAN dengan paparan makalah terpilih
2. Pameran Expo kebencanaan dan Ignite stage
3. Lomba Tematik Inovasi Kebencanaan
4. Seminar Internasional
5. Special session dengan topik :
   1. Keagamaan
   2. Pendidikan Kebencanaan
   3. Lesson learn kejadian bencana NTB, Sulteng dan Selat Sunda
   4. IABI ASEAN
   5. e.Disaster cdifferent point of view
6. Pemutaran film dan diskusi
7. Oral presentation
8. Gala dinner yang diisi dengan ramah tamah anggota IABI dan peserta PIT

Seluruh acara tersebut berlangsung selama 2 hari yang diselenggarakan bersama di Gedung INA RDTG dan Kampus Universitas Pertahanan. Agenda Ilmiah selanjutnya yaitu diskusi panel, seminar internasional dan sesi paralel untuk presentasi makalah ilmiah. Demikian laporan singkat pelaksanaan PIT IABI yang diselenggarakan di Kawasan BNPB dan Universitas Pertahanan di Sentul Bogor.

Reporter: Sutono

Reportase

Bimbingan Teknis Hospital Disaster Plan RSUD Dr. H. Abdul Moeloek, Bandar Lampung

 Lampung, 2 – 3 Mei 2019

RSUD Dr. H. Abdul Moeloek adalah salah satu rumah sakit yang terkena dampak tsunami 22 Desember 2018, tsunami yang disebabkan oleh letusan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda menghantam pesisir Banten dan Lampung, Indonesia. Tidak hanya itu, kejadian gawat darurat sehari – hari, krisis kesehatan, dan bencana lainnya juga akan berdampak pada RSUD Dr. H Abdul Moeloek karena merupakan rumah sakit rujukan provinsi dari 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Hal ini mendasari kebutuhan RSUD Dr. H. Abdul Moeloek untuk mempersiapkan Hospital Disaster Plan (HDP)-nya.

Pelaksanaan

{tab Hari 1}

Pembukaan

Workshop bertujuan untuk menyusun dokumen HDP, menilai kebutuhan rumah sakit dalam penanggulangan bencana, review HDP rumah sakit, dan memberikan masukan untuk perbaikan HDP. Sasaran workshop sebanyak 85 orang peserta. Dua tugas rumah sakit adalah dukungan hal teknis dan manajerial. Rumah sakit ini merupakan rujukan tertinggi dari 15 rumah sakit, hal ini menjadi alasan kuat untuk menyusun HDP. Peserta diharapkan dapat memahami teknis dokumen dan melakukan review dokumen HDP. Kepada narasumber, diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang komponen HDP sehingga RS siap jika terjadi bencana.

Dok. PKMK FK – KMK UGM “Pembukaan dan Pengarahan”

Materi 1. Konsep Rumah Sakit Aman Bencana (Safe Hospital)

Materi ini disampaikan oleh Pusat Krisi Kemenkes, Indonesia merupakan wilayah yang rawan bencana, baik bencana alam, non alam maupun sosial. Potensi bencana adalah banjir, gempa dan tsunami. Paradigma manajemen bencana bahwa terdapat 3 fase dalam manajemen bencana yaitu pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Sendai Framework For Disaster Risk Reduction 2015 – 2030 ada perubahan paradigma dari tanggap darurat ke pengurangan bencana. Prinsipnya untuk mengurangi risiko bahaya maka harus meningkatkan kapasitas. Kapasitas adalah kemampuan daerah dan masyarakat untuk melakukan pengurangan tingkat ancaman dan tingkat kerugian bidang kesehatan akibat bencana. permasalahan kapasitas ada di pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Solusi permasalahan kapasitas tersebut adalah koordinasi dan kolaborasi.

Dok. PKMK FK – KMK UGM “Penyampaian Materi Konsep RS Aman Bencana”

Materi 2. Komponen HDP dalam Akreditasi SNARS oleh dr Bella Donna, MPH

Standar manajemen rumah sakit terkait kebencanaan ada dalam manajemen fasilitas dan keselamatan (MFK). Elemen penilaian I adalah rumah sakit mempunyai regulasi manajemen bencana yang meliputi butir 1 – 8. Butir (1) elemen Penilaian MFK 6 rumah sakit menentukan jenis bencana yang mungkin terjadi dan konsekuensi bahaya, ancaman dan kejadian. Ada skenario bencana di rumah sakit dan disesuaikan dengan skenario di daerah. Butir (2) rumah sakit menentukan integritas struktural di lingkungan pelayanan pasien bila terjadi bencana, melibatkan seluruh tim dan organisasi tiap bidang. Butir (3) menentukan peran rumah sakit dalam kejadian bencana, rumah sakit menyiapkan rencana keseluruhan terhadap bencana misalnya all hazard dan SOP. Butir (4) rumah sakit menentukan strategi komunikasi, ada daftar kontak, data petugas dan alat komunikasi. Butir (5) rumah sakit mengelola sumber daya termasuk sumber – sumber alternatif, ini mulai dari menyiapkan tim, manajemen tim HDP, EMT dan manajemen relawan. Butir (6) rumah sakit mengelola kegiatan klinis selama kejadian termasuk tempat pelayanan alternatif seperti ruang pos komando, fasilitas triase, ruang media, dan jalur evakuasi. Butir (7) mengidentifikasi dan penetapan peran dan tanggung jawab staf selama kejadian. Butir (8) proses mengelola keadaan darurat ketika terjadi konflik antara tanggung jawab staf dan RS untuk tetap menyediakan pelayanan pasien.

Dok. PKMK FK – KMK UGM “Penyampaian Materi Komponen HDP dalam Akreditasi SNARS”

Materi 3. Overview Hospital Disaster Plan

Materi disampaikan oleh dr. Handoyo Pramusinto, SpB, pemateri membagikan skenario penanganan erupsiMerapi Jogja 2006. Pelayanan sehari – hari adalah tulang punggung pelayanan kesehatan artinya ketika bencana terjadi jangan mengabaikan pelayanan kesehatan sehari – hari. Kemudian memaparkan skenario Hurricance Sandy di New York. RSUD Abdul Moelek memiliki 720 tempat tidur, artinya saat simulasi bencana dibutuhkan sekitar 50 pasien terlibat dalam proses simulasi. Manajemen sehari – hari di rumah sakit berbeda dengan manajemen ketika terjadi bencana. Hospital By Law untuk situasi sehari – hari, Hospital Disaster Plan untuk situasi bencana.

Dok. PKMK FK – KMK UGM “Penyampaian Materi Overview HDP”

Materi 4. Pengorganisasian dan Teknis Medis (Triase, Treatment and Transport)

Materi ini disampaikan oleh dr. Handoyo Pramusinto, Sp.B. Incident command system dimulai dari komando, sekretariat, keselamatan & keamanan, operasional, perencanaan, logistik, dan admin/keuangan. Konsep pengorganisasian harus sederhana dan jelas artinya dapat dimobilisasi dalam waktu yang singkat. Incident command system dimulai dari komandan penanggulangan bencana, sekretariat, keselamatan & logistik, perencanaan, keuangan dan operasional. Struktur organisasi tersebut harus disusun dengan uraian tugas yang jelas. Misalnya komandan bencana bertugas untuk mengorganisasikan dan memimpin secara keseluruhan saat kejadian, memberikan arahan operasional dan jika dibutuhkan memimpin evakuasi. Bagian operasional bertugas menyusun dan mengarahkan semua aspek yang terkait dengan bagian operasional serta mengembalikan kondisi operasional jika kondisi sudah membaik.

Dok. PKMK FK – KMK UGM “Penyampaian Materi Pengorganisasian”

Diskusi :

1. Direktur RS, dimana porsi penugasan penanggulangan bencana antara pusat dan daerah, kapan kita bisa meminta bantuan ke pusat krisis ini? Kemudian tentang PSC itu bagaimana. Harapannya narasumber bisa menyampaikan output apa yang bida didapatkan dari pelatihan ini dan harapannya peserta bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Koordinasi antar BPBD pada saat prabencana.
   • Pemerintah daerah dan pemerintah sama – sama bergerak sesuai dengan wilayahnya masing – masing dan sesuai dengan regulasi. Misalnya kab/kota bertanggung jawab mengurangi risiko sesuai dengan wilayahnya misalnya early warning system. Pada tanggap darurat yang memimpin klaster kesehatan adalah dinas kesehatan, Kemenkes hanya sebagai pendamping. Kecuali jika bencana menjadi tingkat nasional maka diambil alih oleh Kemenkes. Kriteria bencana tingkat nasional ditentukan oleh pemerintah daerah.
   • PSC ada Permenkes, diharapkan setiap kab/kota memiliki PSC. Beberapa provinsi sudah mempunyai PSC.
   • Pada pra bencana, klaster kesehatan dan BPBD sudah berkoordinasi secara rutin dan menyusun renkon bersama. BPBD yang menginisiasi koordinasi tersebut, dinkes bisa menginisiasi untuk penyusunan renkon kesehatan dan akan dilampirkan di renkon BPBD
2. Tim penanggulangan bencana sudah lama dibentuk namun sekarang kurang diarahkan. Soal pembiayaan, kalau dalam tingkat RS pembiayaannya dari mana, dan adakah asuransi untuk TRC?
   • Pembiayaan dari dana siap pakai (DSP), berkoordinaasi dengan BPBD dan BNPB untuk pencairannya. Asuransi TRC belum ada. Tapi daerah atau RS bisa membuat asuransi.
3. Berkaca dari pengalaman erupsi Merapi, jumlah pasien yang ditangani sangat besar sementara jumlah bed terbatas. Bagaimana kebijakan yang diambil oleh pejabatnya untuk menangani kondisi tersebut?. Kemudian tentang dokter spesialis, bagaimana regulasi dokter bisa masuk dan bagaimana cara mengaturnya?
   • Pusat krisis menverifikasi. Kemudian bisa meminta STR.
4. Sebaiknya simulasi dilakukan tiap berapa lama dalam setahun?
   • Acuannya sekali 6 bulan sekali. Jangan beranggapan kalau simulasi itu harus dilakukan besar – besaran (parsial).
5. Dalam HDP kita ada tidak sistem organisasi dengan BPBD?
   • Dalam HDP perlu disebut koordinasinya, sebelum bencana juga dibentuk forum komunikasi untuk mengatur pertemuan reguler. Termasuk dalam simuasi dan pelatihan bisa bekerja sama dengan BPBD.

{tab Hari 2}

Materi 5: Sistem Informasi/Komunikasi dan Manajemen Relawan

Relawan wajib mentaati peraturan dan menjunjung tinggi asas, prinsip dan panca darma. Relawan berhak memperoleh pengakuan dan tanda pengenal. Peran relawan dalam penanggulangan bencana dimulai dari pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Sebelum tanggap darurat selesai rumah sakit sudah bisa menyusun laporan untuk pencairan Dana Siap Pakai, karena jika masa tanggap darurat selesasi maka dana tersebut tidak bisa dikaim lagi. Kita tidak perlu menyediakan untuk relawan atau perlengkapan yang lainnya, relawan yang datang harus siap untuk bekerja, tidak boleh sesukanya. Klaster kesehatan berhak mengatakan dan memulangkan relawan jika memang di lapangan sudah tidak dibutuhkan relawan.

Dok. PKMK FK – KMK UGM “Penyampaian Materi Sistem Informasi/Komunikasi dan Manajemen Relawan

Materi 6. Analisis Risiko, Hospital Safety Index

Materi disampaikan oleh Madelina Ariani, SKM, MPH. Hospital Safety Index (HSI) terdiri dari 4 modul, modul pertama membantu mengukur bencana, kerentanan apa yang dihadapi rumah sakit. Kemudian pemateri mengajak peserta bersama – sama mengisi HSI.

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Penyampaian Materi Analisis Risiko, Hospital Safety Index

Peserta menyampaikan bahwa manajemen komunikasi dan informasi kedaruratan, komunikasi risiko untuk pasien sudah ada misalnya jalur evakuasi sampai ke titik kumpulyang jumlahnya 3. Pengaturan SOP tentang pengaturan informasi juga belum ada dalam situasi bencana. Humas memberikan peringatan jika terjadi bencana melalui sirene gedung dan melalui handphone, jadi masih dikategorikan belum ada SOP – nya. Kapasitas ketersediaan SDM dalam situasi bencana masih kurang dan belum ada protap terkait tugas dan fungsinya. Dalam logistik dan keuangan belum ada persetujuan dengan supplier lokal untuk kegawatan dan bencana. Tersedia 6 ambulans dan 8 mobil jenazah. Selama ini ambulans dan mobil jenazah mencukupi. Gizi menyediakan bahan kering saat bencana, memanfaatkan orang ketiga untuk membantu saat bencana terjadi. Perluasan ruangan dilakukan secara spontan saat bencana, pra bencana belum dipersiapkan. Layanan psikososial bekerja sama dengan rumah sakit jiwa namun belum ada SOP – nya. Prosedur evakuasi saat bencana ada tetapi APD dan dokumentasi belum memenuhi syarat SNARS. APD juga masih sangat terbatas.

Dok. PKMK FK – KMK UGM “Diskusi dan penugasan penyusunan dokumen HDP”

Presentasi kelompok

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Presentasi Kelompok”

Peserta dibagi menjadi 4 kelompok untuk penugasan menyusun SOP. Satu kelompok menyusun 3 – 4 SOP berdasarkan kesepakatan peserta. Beberapa rencana SOP yang akan dilampirkan dalam dokumen HDP adalah SOP penanganan jenazah tanpa identitas, SOP pengadaan obat alkes, SOP pengaktifan dana bencana, SOP publikasi informasi dan sebagainya. Seluruh SOP yang disusun sesuai dengan kebutuhan rumah sakit.

Penyusunan Peta Respon

Dok. PKMK FK – KMK UGM “Penyusunan Peta Respon”

Peserta yang disepakati bertugas sebagai liason dan bagian fasilitas mewakili untuk menyusun peta respon. Mereka menyusun penempatan relawan sesuai dengan fungsi fasilitas saat terjadi bencana. Fasilitator membuat skenario relawan datang dan siap untuk ditugaskan di rumah sakit. Liason yang bertugas akan menempatkan relawan tersebut dengan melihat peta respon yang sudah dibuat.

Penutup

Demikian laporan kegiatan Penyusunan Hospital Disaster Plan (HDP) RSUD Abdul Moeloek Lampung. Pelatihan ini bermanfaat bagi rumah sakit untuk me – review dan update HDP yang sudah ada. Beberapa perbaikan dalam HDP untuk selanjutnya dilengkapi oleh rumah sakit. HDP ini menjadi dokumen penting untuk peningkatan kapasitas sumber daya RSUD Abdul Moeloek dalam penanggulangan becana di rumah sakit. Pokja Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM akan terus mendampingi rumah sakit dalam penyelesaian dokumen HDP RSUD Abdul Moeloek.

Reportase : Happy R Pangaribuan

{/tabs}

Reportase

Seminar Kedaruratan Medis dan Manajemen Klaster Kesehatan

Palu, 25 April 2019

Disusun oleh :
Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM
bekerjasama dengan
KAGAMA Dok. FK – KMK UGM dan Caritas Germany

Sejak 4 Oktober 2018, FK – KMK UGM sudah tiba di Palu dan memberikan bantuan baik dalam bentuk dukungan medis di rumah sakit, puskemas, dan di pengungsian, serta dukungan manajemen di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah. Pada kunjungan Dekanat FK – KMK UGM dan Kagama Dok. Pada awal November 2018 Palu juga menyempatkan kunjungan ke RS Undata, dinas kesehatan, puskesmas, Universitas Tadulako, serta pengungsian. Dalam kunjungan tersebut disampaikan rencana perbantuan selanjutnya untuk RS Undata, dan sistem kesehatan memasuki masa pemulihan ke depannya. Memasuki masa pemulihan pasca bencana Sulawesi Tengah, maka FK – KMK UGM, Kagama Dok, dan Caritas Germany memberikan bantuan dan pendampingan penguatan kapasitas daerah dalam penanganan bencana. Bantuan yang diberikan berupa peralatan bedah syaraf untuk rumah sakit, update pengetahuan melalui seminar, serta pendampingan sistem penanggulangan bencana untuk rumah sakit dan dinas kesehatan.

PELAKSANAAN

             Kegiatan seminar dilakukan bersamaan dengan sosialisasi program pendampingan rutin dalam menguatkan sistem manajemen dan kapasitas SDM kesehatan pasca bencana Sulawesi Tengah oleh Divisi Manajemen Bencana Kesehatan bekerja sama dengan Caritas Germany. KAGAMA Dok memberikan penyerahan bantuan alat bedah syaraf secara simbolis kemudian dilanjutkan penyampaian materi terkait update evaluasi penanganan bencana dan kedaruratan medis. Kemudian terakhir sosialasi dan sinkronisasi program pendampingan rutin dalam menguatkan sistem manajemen dan kapasitas SDM kesehatan pasca bencana Sulawesi Tengah.

Simbolis Penyerahan Bantuan Alat Kesehatan Bedah Syaraf

Alat kesehatan diserahkan oleh perwakilan dari KAGAMA Dok FK – KMK. Bantuan alat kesehatan yang akan diberikan adalah alat bedah yang dapat digunakan ketika bencana terjadi. Bantuan diberikan kepada RSUD Undata, dimana alat tersebut juga bisa digunakan oleh rumah sakit lainnya jika terjadi bencana.

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Simbolis Penyerahan Bantuan Alat Kesehatan”

Penyampaian Materi Seminar Kedaruratan

Materi 1. Evaluasi dan Update Penanganan Bencana Sulawesi Tengah disampaikan oleh BPBD Kabupaten Donggala. Pemateri memaparkan gambaran wilayah yang terkena gempa. Jumlah korban jiwa akibat gempa sekitar 4402 orang terdiri dari korban meninggal dunia 2685 orang, korban hilang 701 orang dan dikubur massal 1.016 orang. Jumlah rumah masyarakat yang mengalami kerusakan berat, sedang dan ringan sekitar 100.405 unit. Sebanyak 639 unit hunian sementara yang sudah dibangun. Beberapa hunian sementara dibantu oleh relawan dari berbagai organisasi. Kendala adalah banyak penolakan dari masyarakat yang tinggal di lokasi patahan untuk direlokasi.

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Penyampaian Materi Evaluasi dan Update Bencana Sul-Teng”

Materi 2. Evaluasi dan Update Penanganan Bencana Sulteng Sektor Kesehatan disampaikan oleh Kepala Dinkes Provinsi Sulawesi Tengah. Pelayanan kesehatan di tingkat primer dan rujukan serta sistem rujukan sudah kembali aktif seperti semula. Pelayanan kesehatan yang sudah berjalan adalah pengaktifan Posyandu, KIE bersama AYAH ASI, pelayanan mobile, dan pelayanan kesehatan tingkat lanjut. Peningkatan kapasitas SDM yang dilakukan adalah lokakarya perencanaan penanggulangan bencana bagi petugas puskesmas dan pendampingan persiapan akreditasi penyusunan standarisasi loket dan rekam medik. Beberapa workshop yang sudah dilakukan adalah tatalaksana klinis kasus kekerasan seksual pada situasi krisis kesehatan, konseling HIV & AIDS dan skrining pemantauan tumbuh kembang bayi dan anak balita. Dinkes provinsi sudah membuat rencana aksi penanggulangan bencana.

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Penyampaian Materi Evaluasi dan Update Bencana Sul-Teng Sektor Kesehatan”

Materi 3. Evaluasi layanan kesehatan oleh rumah sakit selama bencana disampaikan oleh Direktur RSUD Undata Palu. Pemateri menunjukkan beberapa gambar wilayah sekitar Undata yang terkena gempa. Realita pelayanan saat bencana adalah dalam hitungan jam, pasien/korban berdatangan dari luar rumah sakit. Kepanikan yang luar biasa terjadi, beberapa pasien juga dievakuasi ke halaman rumah sakit, beberapa tenaga kesehatan juga menjadi korban. Rumah sakit menggunakan genset sebagai aliran listrik dan ini memakan biaya yang banyak. Korban meninggal terus berdatangan dan dibantu oleh panglima TNI. Beberapa pasien tidak mau dirawat dalam ruangan karena takut dan trauma sehingga mereka lebih memilih dirawat di halaman dan di tenda. Banyak jenazah yang lama selesai permasalahannya dan akhirnya panglima TNI turun tangan. Pasien yang tidak dapat ditangani di rujuk ke RS Wahidin Makasar.

Dok. PKMK FK -KMK UGM “Penyampaian Materi Evaluasi Layanan oleh Rumah Sakit selama Bencana”

Manajemen 4. Klaster Kesehatan saat Bencana disampaikan oleh dr. Bella Donna dari PKMK FK – KMK UGM. BPBD memiliki 8 klaster dan salah satunya adalah klaster kesehatan. Bencana terjadi tentu berdampak pada kesehatan dimana beban layanan melebihi kapasitas. Ketika bencana terjadi, Emergency Medical Team (EMT) akan membantu pelayanan kesehatan. Dinas kesehatan akan membentuk klaster kesehatan dimana semua komando terkait pelayanan kesehatan berpusat dalam klaster kesehatan. Dalam klaster kesehatan terdapat alert yang berfungsi dalam pengumpulan informasi, pihak mana bisa menyampaikan apa yang harus dilakukan. Rumah sakit juga berhak mengirimkan laporan ke klaster kesehatan.

Dok. PKMK FK – KMK UGM “Penyampaian Materi Klaster Kesehatan saat Bencana”

Materi 5. Kedaruratan medis saat bencana dipaparkan oleh dr. Handoyo Pramusinto, Sp.B dari PKMK FK – KMK UGM. Mengacu pada SDG’s 2030, bencana akan berdampak pada kemiskinan, kelaparan dan kerusakan lingkungan. Perbaikan manajemen penanggulangan bencana harus bersama – sama dikerjakan semua pihak. Kedaruratan medis saat bencana, clinical medicine bersifat klinis dan public health bersifat tenaga – tenaga kesehatan yang bekerja di luar klinis. Medical emergency case fisik terbagi menjadi traumatik dan non traumatik.

Dok. PKMK FK – KMK UGM “Penyampaian Materi Kedaruratan Medis saat Bencana”

Materi 6. Peran Perawat dalam Penanggulangan Bencana dipaparkan oleh Sutono S.Kep, M.Kep dari PKMK FK – KMK UGM. Indonesia merupakan negara yang memiliki resiko tinggi untuk mengalami bencana. Tenaga keperawatan bekerja di rumah sakit menempati proporsi terbesar yaitu 48,36%. Tenaga keperawatan bekerja di puskesmas sebesar 34%, sementara puskesmas lebih dekat dengan masyarakat. Tujuan keperawatan bencana adalah masyarakat siap menghadapai bencana dengan meningkatkan resilience dan mengurangi morbiditas serta mortalitas. Kompetensi perawat bencana menurut International Council of Nurse (ICN) dibutuhkan pada setiap siklus manajemen bencana dari kegiatan mitigasi, preparedness, relief, pemulihan dan rehabilitasi.

Dok. PKMK FK – KMK UGM “Penyampaian Materi Peran Perawat dalam Penanggulangan Bencana”

Sesi Diskusi :

1. BPBD Donggala : terkait pra bencana, wilayah kami terpecah dua. Pengalaman kami ketika bencana pertama terjadi di Kabupaten Donggala, jika ada yang membutuhkan pertolongan rumah sakit untuk dirujuk dan lokasinya sangat jauh. Sekarang Donggala sedang membangun rumah sakit dimana posisinya ada di tengah Donggala, dan ini membutuhkan dukungan dari dinkes. Kemudian kita juga butuh satu manajemen/prosedur tetap (protap) bencana, selanjutnya perlu diadakan simulasi bukan hanya di rumah sakit dan di puskesmas – puskesmas juga perlu.
2. Dinkes provinsi : Koordinasi ini sangat sulit dilakukan, sering sekali undangan hadir jika ditanda tangani oleh Gubernur. RS rujukan di pantai barat itu adalah rumah sakit pratama, jadi sekarang masih repot pengurusan untuk naik kelas. Kalau mau naik kelas harus akreditasi dulu. Kemudian yang sulit itu pengadaan dokter spesialis. Sarannya dokter – dokter umum disekolahkan untuk mengambil spesialis supaya tidak pindah – pindah. Mengenai protap sekarang lagi dalam penyusunan, mulai dari protap pra bencana, bencana dan pasca bencana. Kita sudah menyusun bentuk laporan singkat, padat dan mudah dimengerti. Simulasi sudah dibuat pelatihan kota Palu kemudian Donggala, sayangnya Donggala begitu tahap ketiga terjadi bencana. Kegiatan simulasi di Donggala akan dilanjut 2019.
3. Dimana link koordinasi klaster ini? Pertanyaan kedua, begitu banyak jenazah tapi dimana penguatannya sehingga kami dari kesehatan tidak perlu mengurus lagi. Selanjutnya terkait dengan relawan, semua relawan mau bekerja namun bingung mau mengerjakan apa. Misalnya ada relawan ahli bedah sementara di rumah sakit tidak lengkap peralatan bedahnya.

1. Kondisi pengalaman kami di Undata, perawat kurang lebih 450 orang dan yang tinggal pada saat bencana hanya yang dinas sore saja. Bagaimana pengelolaan SDM perawat di RS?

• Pelayanan sehari hari tetap harus dilakukan. Seperti yang disampaikan tadi, tugas dan fungsi perawat ini sudah ada dalam SOP sehingga mereka memahami apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Jika kekurangan SDM rumah sakit bisa melaporkan ke klaster kesehatan supaya ada beberapa relawan di tugaskan sesuai dengan kebutuhan rumah sakit. SOP terkait relawan juga perlu disiapkan.

1. Bagaimana menangani triase ini supaya pelayanan di lapangan tidak lambat?

• Menyiapkan triase ini harus berkoordinasi dengan BPBD, SARS, PMI dan organisasi terkait. Triase juga bisa dilakukan di depan rumah sakit tidak harus di IGD.

Sosialisasi Program Penguatan Sistem Manajemen dan Kapasitas SDM Kesehatan Pasca Bencana Sulawesi Tengah

Sosialisasi program dipaparkan oleh Madelina Ariani, SKM, MPH dari PKMK FK – KMK UGM. Program bertujuan untuk penguatan kapasistas sistem dan sumber daya kesehatan dalam manajemen bencana. Penyelenggara program adalah Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK – KMK UGM bekerja sama dengan Caritas Germany dimana pendampingan dilakukan selama satu tahun. Sasaran program adalah Dinkes Provinsi Sulawesi Tengah, Dinkes Kabupaten Sigi, RSUD Tora Bello dan Puskesmas Marawola.

Secara keseluruhan, bentuk kegiatan yang direncanakan sesuai dan sinkron dengan kebijakan rencana aksi penanggulangan bencana oleh Dinkes Provinsi Sulawesi Tengah. Bentuk kegiatan ada yaitu (1) aktivitas di dinkes terdiri dari dinkes disaster plan, dan pelatihan pengaktifan klaster kesehatan. (2) aktivitas di rumah sakit terdiri dari HDP dan sistem rujukan, pendampingan sosialisasi HDP. (3) aktivitas di puskesmas terdiri dari puskesmas disaster plan, finalisasi, sosialisasi refreshing training first aid, dan pelatihan basic first aid.

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Sosialisasi Program Penguatan sistem manajemen dan kapasitas SDM kesehatan pasca bencana Sulawesi Tengah”

Diskusi

1. RS TNI Wirabuana : saran kami adalah jika ada terjadi bencana lagi supaya sistem komando dikuatkan. Sosialisasikan sistem klaster dan kita mengembangkan rumah sakit untuk menunjuk seorang manajerial yang bisa memberikan laporan ke klaster kesehatan.
2. Dinkes Kab. Sigi : hasil diskusi dengan petugas format yang ada berbeda dengan yang biasa mereka lakukan. Kalau bisa formatnya disamakan.

Pembuatan Peta Respon

Skenario pembuatan peta respon menggunakan peta Kabupaten Donggala. Praktek pembuatan peta respon peserta dari Donggala. Peserta membuat titik – titik tempat pelayanan kesehatan dala peta respon. Fasilitator mengajak peserta lain untuk membuat skenario relawan datang dan siap untuk ditugaskan. Misalnya dari RS Sardjito mengirimkan dokter spesialis 2 orang, dokter umum 2 orang dan perawat 4 orang. Maka liason yang bertugas akan menempatkan relawan tersebut dengan melihat peta respon yang sudah dibuat. Peta respon akan memudahkan klaster kesehatan untuk mengaturpenampatan relawan di posko kesehatan dan untuk melihat perkembangan keluar masuknya relawan.

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Pembuatan Peta Respon”

Penutup

Demikian laporan kegiatan seminar kedaruratan medis dan manajemen klaster kesehatan. Secara keseluruhan, seminar berlangsung dengan baik dan peserta antusias ikut andil dalam seminar. Seminar ini menjadi suatu bentuk proses kerja sama PKMK FK – KMK UGM dengan pemerintah daerah dan sektor kesehatan Sulawesi Tengah untuk mendukung keberlangsungan dan keberlanjutan program penguatan kapasitas daerah Sulawesi Tengah dalam penanganan bencana pada sektor kesehatan. Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK – KMK UGM bersama dengan Caritas Germany akan berkomitmen melakukan pendampingan demi tercapainya tujuan program.

Penyusun : Happy R. Pangaribuan

WADEM CONGRESS

World Association on Disaster and Emergency Medicine

Brisbane, Australia 7 – 10 Mei 2019

{tab Hari 1}

Reportase Hari 1: Selasa, 7 Mei 2019
oleh Madelina Ariani dan tim

Dok. PKMK FK – KMK UGM: Tarian pembuka tradisional Australia

Tarian tradisional Australia yang dibawakan secara apik begitu membakar semangat di tengah cuaca dingin pagi ini. Tepat 08.30 AEST pagi acara ini dibuka dan dibawakan juga dengan sangat baik oleh Gerry Fitzgerald. Ballroom Plaza Terrace, Brisbane Convention and Exhibition Centre menjadi penuh sesak baik oleh peserta dari berbagai negara maupun oleh semangat menerima dan berbagi keilmuan dalam bidang ini.

Pembukaan kali ini sangat spesial karena telah diisi oleh deretan pembicara dan topik yang justru menjadi poin penting selama empat hari pertemuan ini. Pertama diisi oleh Jeanette Young dari Queensland Health. Jeanette menceritakan kejadian bencana dan krisis kesehatan yang terjadi di Australia selama ini, penanganannya sangat membutuhkan pendekatan rumah sakit. Perkembangan rumah sakit sangat tergantung juga dengan teknologi dan IT. Semua ini merupakan bagian dari sistem kesehatan yang utuh, termasuk juga pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan.

Dok. PKMK FK-KMK UGM: Gregory Ciottone

Kedua, begitu berkesan pesan yang disampaikan oleh Gregory Ciottone sebagai perwakilan presiden WADEM, penanganan bencana kesehatan itu harus dilakukan bersama – sama, kolaborasi!. Semua yang hadir kali ini adalah para ahli bencana bidang kesehatan, bukan saatnya lagi kita hanya mengkaji tetapi aksi untuk melakukan promosi kepada masyarakat luas. Tentunya dengan payung yang menyatukan kita, yakni kesiapsiagaan.

Ketiga, WHO Welcome yang diwakili oleh Heather Papowitz. WHO sangat mendukung keberadaan WADEM dimanapun anggotanya berada. WADEM begitu memfasilitasi area concern WHO seperti mass gathering, EMT, dan healthcare system dalam situasi bencana. Tugas utama kita adalah melindungi masyarakat. Namun, perlu diingat bahwa peran pemimpin masyarakat sangatlah penting diantaranya untuk melakukan komunikasi risiko ke masyarakat. Selain itu, upaya penguatan surveilans penyakit dan laboratorium. Ke depannya, akan ada health emergency and disaster risk management framework.

Sesi kemudian dihanyutkan oleh cerita pengalaman presiden MSF di daerah konflik di dunia. Mengiris hati memang ceritanya, ada satu kejadian di Libya dimana kita harus membuka pintu sebuah gudang yang ternyata isinya ratusan pasang mata yang berharap belas kasih pertolongan darimu, bayangkan! Apa yang harus kita lakukan pada saat kita juga tidak dapat berbuat banyak karena keadaan krisis. Di akhir ceritan, presiden MSF menyampaikan gagasan bahwa berfikir untuk masa depan pada intinya adalah kembali ke dasarnya. Dasar kita yang paling kuat adalah rumah sakit, maka inilah yang harus kita kuatkan.

Pembaca dapat menyimak buku program pada link yang telah diberikan untuk melihat lebih jauh agenda per harinya. Padat dan semua sesi sangatlah menarik. Tidak mengherankan jika kongres WADEM dilaksanakan hingga 4 hari lamanya.

Dok. PKMK FK – KMK UGM : WHO Panel

Selanjutnya adalah sesi WHO panel yang dimoderatori oleh Ian Norton (tim divisi cukup sering berinteraksi dengan Ian untuk pendampingan pengembangan EMT di Indonsia bersama dengan PKK Kemenkes). Ian begitu apik membawakan sesi ini sehingga empat pembicara dengan topik yang berbeda dapat ditarik benang merahnya dengan mudah, yakni data dan informasi krisis kesehatan di dunia yang menunjukkan tren dinamis yang disampaikan oleh Heather Papowitz, dapat ditanggapi diantaranya dengan pengembangan Emergency Medical Team (EMT) yang secara prinsip global tetapi tetap harus menyesuaikan dengan kondisi dan kapasitas lokal. Semua tantangan SDGs dan hubungannya dengan Sendai Framework dijelaskan dengan sangat baik oleh Virginia Murray.

Sesi siang, tim ini masuk ke sesi sesuai dengan minat masing – masing. Sorenya, sesi poster presentasi. Sutono dan tim sudah siap di depan poster sejak pukul 17.00 AEST hingga sesi poster berakhir (18.30 AEST). Menarik menanggapi pertanyaan dan tanggapan peserta mengenai program interprofesional education di fakultas yang menggunakan bencana sebagai kasusnya. Cukup bangga bahwa FK – KMK UGM berproses untuk menyempurnakan kurikulumnya.

Dok. PKMK FK – KMK UGM : Presentasi poster

{tab Hari 2}

Rabu, 8 Mei 2019
oleh Madelina Ariani dan tim

Dok. PKMK FK-KMK UGM : Basil leodoro

Sesi yang tidak kalah menarik hari ini tentang Emergency Medical Team (EMT). Langsung dimoderatori oleh pakar EMT, Ian Norton (WHO). Sesi ini sangat ditunggu oleh tim bencana kita, karena sangat mendukung untuk lebih memahami tentang EMT standar, data dan kapasitas EMT dunia, pengalaman pengembangan EMT di beberapa negara, dan hasil data penelitiannya. Semua itu sangat bermanfaat untuk tim bencana FK yang sedang mendampingi kementerian kesehatan menyusun standar EMT nasional.

Sesi ini dimulai dengan paparan Ian Norton sendiri tentang Global Update on the Emergency Medical Team initiative. Latar belakang, tujuan, dan standar EMT dijelaskan dengan sangat jelas dan sederhana oleh Ian. Salah satu tujuannya untuk memastikan EMT yang memberikan layanan kesehatan pada masyarakat di situasi bencana memang benar – benar kompetensinya baik dari personal maupun logistiknya. Definisi EMT sendiri memiliki tiga pilar yakni merupakan tim yang bisa dibentuk dari instansi pemerintah dan non pemerintah, melakukan layanan kesehatan langsung, dan mendukung sistem kesehatan yang ada.

Selanjutnya, Basil Leodoro menyampaikan tentang EMT di Pasifik: sebuah insiatif dari regional. Basil mendorong penguatan nasional EMT karena nasional EMT – lah yang hadir pertama kali untuk masyarakat pada situasi bencana sebelum EMT internasional lainnya datang. Untuk itulah penguatan nasional EMT sangat dibutuhkan. Nasional cukup melakukan adaptasi dari EMT standard kemudian WHO dapat memberikan bantuan dalam bentuk mentoring dan akreditasi.

Pembicara ketiga, Ashok Pandey memaparkan tentang review efektivitas pengiriman EMT asing/ Foreign Medical Team (FMT) di gempa Nepal 2015. Ya semuanya kacau saat terjadi bencana, termasuk FMT yang datang. Maka dari itu, klaster kesehatan lokal juga dapat berbagi beban dengan FMT yang ada sehingga terciptalah kekuatan yang lebih dalam menyelesaikan masalah yang ada. Dari ini disadari pentingnya kepemimpinan lokal itu. Disaster are our business and veterans are our passion, tambah Ashok.

Dok. PKMK FK-KMK UGM: ARCH Project

Di tingkat ASEAN, inisiatif EMT ini juga dilakukan, terlebih dalam beberapa tahun terakhir ini. Phumin Silaput dari NIEM Thailand menjelaskan tentang peran ARCH Project dalam penguatan manajemen bencana kesehatan di regional ASEAN. Latihan bersama untuk negara – negara ASEAN dalam dua tahun terakhir menunjukkan hasil yang sesuai harapan. Namun, model kerja sama, pengujian SOP dan lainnya masih perlu dilakukan sebab belum ada standar yang diberlakukan untuk EMT Negara – negara ASEAN.

Terakhir, Soichiro Koi menerangkan tentang kapasitas EMT di global tidak seberapa dari ancaman dan event bencana yang terjadi selama ini. Untuk merespon kebutuhan ini maka kita harus menguatkan EMT kita, salah satunya. Namun, mampukah negara – negara dunia ini mempersiapkan klasifikasi standar EMT.

Dok. PKMK FK-KMK UGM: sebaran EMT

Sesi selanjutnya, peserta mengikuti banyak sesi dan topik. Ada ebola, natural hazard, military, dan lainnya. Hal yang cukup menarik adalah sesi Non Communicable Diseases dalam situasi bencana. Tidak mungkin masalah penyakit tidak menular ini berhenti karena situasi bencana. Tidak ada hipertensi, kegemukan, atau diabetes berhenti dampaknya atau layananannya pada situasi bencana. Untuk itulah upaya persiapan, respon, dan recovery harusnya juga memperhatikan penyakit – penyakit tidak menular ini.

Ada orasi tentang thougth on the future dan WADEM chapter meeting sebelum sesi poster presentasi. Tim bencana hari ini mempresentasikan poster yang membahas tentang perkembangan data informasi di klaster kesehatan. Salah satu kemajuannya adalah kita dapat mengembangkan form yang standar yang dapat digunakan baik oleh dinas kesehatan dan EMT.

Dok. PKMK FK-KMK UGM : Komentar dan masukan dari expert pada sesi poster presentasi

{tab Hari 3}

Kamis, 9 Mei 2019
oleh Madelina Ariani dan tim

Dok. PKMK FK-KMK UGM: tim bencana FK-KMK UGM

Hari ketiga, pembahasan mengenai bencana dan manajemen kesehatan semakin hangat dibicarakan. Memahamkan bahwa konteks resiko dan bencana tidak terpisah dengan tantangan penyakit ternyata merupakan tantangan hamper semua negara. Cerita pengalaman dalam mempromosikan bencana kesehatan kami dapatkan saat berdiskusi dan bertukar informasi dengan delegasi antar negara.

Dok. PKMK FK – KMK UGM: Virginia Murray and WHO framework

Sesi WHO Thematic Platform for Health Emergency and Disaster Risk Management and Its Development langsung dipimpin oleh konsultannya, Virginia Murray. Paparan mengenai WHO framework dan hasil – hasil penelitian yang mendukungnya dibahas secara apik oleh Virginia Murray, Frank Archer, Alistar Humprey, Ryoma Kayano, Holly Lam, Shuhei Nomura, Ngoy Nsenga, dan Heather Papowitz.

Seperti yang disampaikan Virginia, bencana dan penyakit tidaklah dalam kerangka yang berbeda. Penyakit dan ancaman bencana alam adalah ancaman yang sama untuk bidang kesehatan. Oleh karena itu, internasional health regulation mengatur tidak hanya untuk global health security tetapi juga bagaimana Manajemen bencana dan resikonya.

Dok. PKMK FK-KMK UGM: dr. Hendro di sesi Lesson learned from Jepang, Africa, dan Indonesia

Hari ini, dr. Hendro dan dr. Bella mempresentasikan paper – nya. Masing – masing di kelas Lesson Learned Japan, Africa, and Indonesia experience, dan Oceania Chapter. Sangat menarik, dr Bella menyampaikan presentasi tentang perkembangan manajemen bencana kesehatan di Indonesia mulai dari gempa Padang 2009 hingga Palu 2018 lalu. Secara administratif memang terjadi kemajuan dalam bidang manajemen bencana kesehatan yang terlihat dengan semakin fokusnya perhatian bidang kesehatan dalam merespons bencana yang ada.

Dok. PKMK FK – KMK UGM: presentasi dr. Bella

Begitu juga dengan paper yang disampaikan oleh dr. Hendro di sesi Lesson Learned. Tidak ada dua bencana yang benar – benar sama, kata beliau. Tsunami yang terjadi di Palu tidak sama penanganannya dengan tsunami Selat Sunda. Walaupun sama – sama tsunami sebab masalahnya sangat dinamis sehingga membutuhkan respons yang juga dinamis setiap saat.

Poster kali ini dari dr. Handoyo. Poster nomor 62 ini menceritakan proses dan hasil kegiatan pengiriman EMT ke bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi Palu 2018 silam. Banyak delegasi yang tertarik dengan poster ini membuat beliau harus lebih sabar dalam menjelaskan prosesnya.

Dok. PKMK FK-KMK UGM: sesi poster

{tab Hari 4}

Jumat, 9 Mei 2019
oleh Madelina Ariani dan tim

Penutupan kongres WADEM selalu membawa kesan haru tersendiri. Bagaimana tidak? Seluruh pakar dan praktisi kesehatan di dunia yang concern tentang bencana dan krisis berkumpul untuk membahas ide, pengalaman, dan lesson learned, sehingga rasanya seluruh beban selama ini bisa dibagi dengan banyak orang lainnya yang akhirnya menimbulkan semangat yang membakar untuk aksi ke depannya yang lebih baik lagi.

Dok. PKMK FK-KMK UGM : sesi presentasi road safety (atas) dr. Ina Agustina (bawah)

Hari keempat ini, tim bencana mendukung dr. Ina Agustina dari Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes yang mempresentasikan paper dengan tema safety road. Paper ini merupakan hasil kerjasama dengan PKMK FK – KMK UGM pada 2017. Bersama kami membuat instrument untuk mengukur kesiapsiagaan sektor kesehatan dan daerah dalam menghadapi arus mudik, dan kemudian diujicobakan langsung pada 4 daerah yang terpadat arus mudiknya di Indonesia: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung. Paper ini cukup membuat ketertarikan peserta untuk menanyakan lebih jauh kepada dr. Ina bahkan setelah sesi presentasi.

Secara resmi kepanitian kongres WADEM Brisbane 2019 ditutup dan diserahterimakan ke kapanitiaan 2021 di Tokyo Jepang. Berakhirnya kongres ini bukan mengakhiri upaya kita dalam mempromosikan tentang bencana dan krisis kesehatan. Seminggu ini adalah waktu kita rehat sebentar dan kemudian kembali melakukan aksi dalam bentuk apapun untuk peningkatan upaya penanganan bencana dan krisis kesehatan.

Closing ceremony juga berarti pengumuman pemenang presentasi poster dan penghargaan. Berikut beberapa penghargaan yang diberikan, WADEM President Award untuk Andrew Lavelle, best humanitarian group untuk CRIMEDIM, dan Lennart Reifels untuk best scientific paper award.

Dok. PKMK FK – KMK UGM: Closing Ceremony dan penghargaan

{/tabs}

WADEM CONGRESS

World Association on Disaster and Emergency Medicine

Brisbane, Australia 7-10 Mei 2019

REPORTASE

Dok. PKMK FK – KMK UGM: Tim bencana FK – KMK UGM yang mengikuti konferensi WADEM 2019

Kembali berpartisipasi dalam kegiatan kongres dua tahunan yang selalu diikuti oleh anggota Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK – KMK UGM, konferensi WADEM. Kali ini justru diikuti juga oleh tim CFHC tahun 4 FK – KMK UGM, RS Sardjito, dan Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes. Sejak setahun yang lalu, kami sudah sibuk untuk menyiapkan tulisan yang akan dikirimkan ke panitia. Kegigihan tidak mendustai hasil, dari lima paper yang dikirimkan, semuanya diterima oleh reviewer untuk disajikan. Dua diantaranya diterima presentasi oral dan tiga lainnya poster presentasi. Presenter tersebut adalah dr. Bella Donna, M.Kes, Madelina Ariani, SKM, MPH, Sutono, S.Kp, M.Sc, M.Kep, dr. Handoyo Pramusinto, Sp.BS(K), dan dr. Ina Agustina Isturini, M.Kes. Kabar baik selanjutnya adalah konsultan senior divisi, dr. Hendro Sp.BDKBD juga diundang untuk mengisi sesi free paper bersama perwakilan negara lainnya dalam tema pengalaman ASEAN dalam penanggulangan bencana.

Berikut judul paper tim di atas:

Simak reportase Selengkapnya Klik Disini

Reportase Kegiatan

Pelatihan Penyusunan Hospital Disaster Plan RSUD Undata Palu

Palu, 26-27 April 2019

Disusun oleh :
Pokja Bencana Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK – KMK) Universitas Gadjah Mada bekerjasama dengan
KAGAMA Dok. FK – KMK UGM

RSUD Undata Palu menerima banyak pasien korban bencana Palu dan melebihi kapasitas sumber daya rumah sakit. Beberapa tenaga kesehatan RSUD Undata Palu juga menjadi korban gempa Palu. Memasuki masa pemulihan pasca bencana Sulteng, FK – KMK UGM dan Kagama Dok akan melakukan perbantuan dan pendampingan bagi RSUD Undata dalam penyusunan dokumen Hospital Disaster Plan (HDP) sebagai kesiapsiagaan menghadapi bencana.

PELAKSANAAN

Kegiatan berlangsung selama dua hari pada 26 – 27 April di Ruang Aula RSUD Undata Palu. Peserta kegiatan sebanyak 80 orang yang berasal dari perwakilan RSUD Undata, RS Wirabuana, RSU Sis Al-Jufri, RSUD Tora Bello, RS Bhayangkara, PMI Yankes Provinsi, RSU Madani,Caritas Germany, RS Samaritan, dan RS Budi Agung.

{tab Hari 1}

Pembukaan oleh Direktur Rumah Sakit Undata

Palu merupakan salah satu wilayah yang rentan dengan titik gempa. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa gempa Palu yang terjadi September lalu melebihi 7,4 SR. Artinya masalah yang dihadapi oleh Palu berbeda dengan wilayah lain karena adanya likuifaksi. Hal tersebut yang perlu diperhatikan dalam penyusunan HDP ini, jadi nanti komponen – komponen HDP yang disusun harus benar – benar sedetail mungkin dengan skenario berbagai bencana. Kita jangan hanya fokus kepada bencana internal saja, karena lokasi rumah sakit juga dekat dengan pantai jadi kita harus memikirkan semua kemungkinan – kemungkinan yang akan terjadi. Kita perbaiki semuanya dari tenaga kesehatan, jalur evakuasi, dokumen terkait dan bangunan rumah sakit juga.

Dok. PKMK FK – KMK UGM. “Pembukaan oleh Direktur RSUD Undata”

Selanjutnya penyampaian Materi 1. Overview HDP oleh dr. Handoyo Pramusinto, SpB, materi diawali dengan penjelasan tentang simulasi bencana dalam skala besar. Jarak RS Undata dengan pantai < 1 km. Kajian terakhir di Lampung, puskesmas di Lampung adalah puskesmas dengan view yang indah karena sangat dekat sekali dengan pantai. Kebijakannya adalah puskesmas harus direlokasi minimal > 1,5 km dari pantai. Dalam HDP akan disusun perencanaan menghadapi situasi bencana, risiko apa yang bisa diturunkan. Sekarang fokus penanggulangan bencana adalah pengurangan risiko bencana yaitu melalui penyusunan perencanaan penanggulangan bencana.

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Penyampaian Materi HDP”

Materi 2. Komponen HDP dalam akreditasi SNARS disampaikan oleh dr. Bella Donna, M.Kes. Standar manajemen rumah sakit terkait kebencanaan ada dalam manajemen fasilitas dan keselamatan (MFK). Butir pertama elemen Penilaian MFK 6 rumah sakit mementukan jenis yang kemungkinan terjadi dan konsekuensi bahaya, ancaman dan kejadian. Butir kedua, rumah sakit menentukan integras struktural di lingkungan pelayanan pasien yang ada dan bagaimana bila terjadi bencana. Butir ketiga menentukan peran rumah sakit dalam kejadian bencana, rumah sakit menyiapkan rencana keseluruhan terhadap bencana misalnya all hazard dan SOP. Butir keempat rumah sakit menentukan stra tegi komunikasi. Butir kelima rumah sakit mengelola sumber daya termasuk sumber -sumber alternatif. Butir keenam rumah sakit mengelola kegiatan klinis selama kejadian termasuk tempat pelayanan alternatif seperti ruang pos komando, fasilitas triase, ruang media, dan jalur evakuasi. Butir ketujuh mengidentifikasi dan penetapan peran dan tanggung jawab staf selama kejadian. Butir kedelapan proses mengelola keadaan darurat ketika terjadi konflik antara tanggung jawab staf dan tanggung jawab RS untuk tetap menyediakan pelayanan pasien.

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Penyampai Materi Komponen HDP dalam Akreditasi SNARS”

Materi 3. Pengorganisasian Hospital Disaster Plan disampaikan oleh Sutono, SKep, M.Kep. Pemateri mengajak peserta untuk bercerita tentang kondisi pasien yang membludak dan melebihi kapasitas fasilitas ruangan. Kemudian dibandingkan dengan jumlah tenaga kesehatan dan peralatan kesehatan yang tersedia. Pengorganisasian dikembangkan berdasarkan karakteristik rumah sakit. Konsep pengorganisasian harus sederhana dan jelas artinya dapat dimobilisasi dalam waktu yang singkat. Incident command system dimulai dari komandan penanggulangan bencana, sekretariat, keselamatan & logistik, perencanaan, keuangan dan operasional. Struktur organisasi tersebut harus disusun dengan uraian tugas yang jelas. Misalnya komandan bencana bertugas untuk mengorganisasikan dan memimpin secara keseluruhan saat kejadian, memberikan arahan operasional dan jika dibutuhkan memimpin evakuasi. Bagian operasional bertugas menyusun dan mengarahkan semua aspek yang terkait dengan bagian operasional serta mengembalikan kondisi operasional jika kondisi sudah membaik.

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Penyampaian Materi Pengorganisasian HDP”

Materi 4. Analisis Risiko, Hospital Safety Index oleh Madelina Ariani, SKM, MPH. Analisis resiko adalah langkah awal dalam kesiapsiagaan untuk melihat ancaman bencana yang bisa terjadi di daerah. Ancaman bencana ini tentu berbeda di setiap daerah. Banyak metode yang dilakukan untuk analisis risiko bencana, misalnya di Palu potensi bencana ada gempa, tsunami, likuifaksi, banjir, banjir bandang, longsor dan sebagainya. Kemudian melalui analisis ini akan ditentukan prioritas dalam penanggulangan bencana dan krisis kesehatan. Prioritas tersebut dapat dilihat dari dampak dan ancaman bencana.

Dok. PKMK FK – KMK UGM “Penyampaian Materi Analisis Risiko, Hospital Safety Index”

Sesi Diskusi :

1. Bagaimana dengan kondisi bangunan rumah sakit, untuk menilai apakah bangunan rumah sakit tahan gempa. Siapa yang bertanggung jawab atas hal ini dan kepada siapa kami bekerja sama?
   • Rumah sakit harus bekerja sama dengan Dinas PU untuk menilai bangunan rumah sakit yang tahan gempa, untuk diberi label bangunan tahan gempa sampai berapa skala richter.
2. Tenaga kesehatan yang terkena dampak bencana juga sebisa mungkin memberikan pertolongan bagi korban bencana. Dulu relawan yang banyak membantu kami adalah koas ahli bedah dan mahasiswa tim bencana.
   • Indonesia baru sadar bencana setelah tsunami Aceh 2007 dan UU tentang kebencanaan baru diterbitkan. MoU baru mulai dibentuk saat – saat ini di institusi pendidikan. Tim mahasiswa bisa juga menjadi relawan namun ada regulasi khusus sebagai SOP mereka di lapangan. Jika bencana yang terjadi skala besar maka akan dikategorikan regional dan bantuan yang datang akan lebih besar.
3. Bagaimana membangun peran dinas terkait untuk memenuhi kebutuhan korban dan pengungsi ketika terjadi bencana.
   • Rumah sakit mempunyai incident command system (ICS), jadi ada staf yang bertugas untuk membangun koordinasi dengan dinas – dinas terkait, termasuk bekerjasama dengan BPBD. Konsepnya dalam ICS sudah terbangun komunikasi.
4. Pengalaman yang terjadi sumber daya sangat terbatas terkhusus perawat, kami juga harus menangani pasien yang sudah ada di IGD dan banyak pasien datang dengan banyak alat sementara protab bencana kami belum mengetahui dengan baik. Apakah ada trik yang bisa kami lakukan untuk menjalani protab yang ada seperti Triase?
   • Kita harus menyiapkan dokumen penanganan bencana ini sejak awal, menyusun tugas dan peras perawat dalam satu protab. Protab tersebut yang akan menjadi acuan bagi perawat dalam bertuga. Jika chaos terjadi itu adalah hal yang biasa, chaos pasti terjadi pada awal bencana dan biasanya bisa selama 3 hari.
5. Masalah diluar kesehatan misalnya kekurang bbm juga mengganggu berjalannya pelayanan kami dan juga pengurusan diri kami sendiri. Dalam struktur organisasi masalah ini dilaporkan kepada siapa?
   • Koordinasi dengan BPBD, di struktur organisasi ada fungsi humas. BPBD harus mengetahui apa logistk yang mendukung hal tersebut. Koordinasi sekarang sedang dibangun supaya semakin harmonis.

{tab Hari 2}

Penugasan Penyusunan HDP

Peserta dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan rumah sakit. Semua peserta yang mewakili rumah sakit sudah membawa profil rumah sakit, struktur organisasi dan dokumen lainnya untuk mendukung penyusunan HDP. Peserta mulai menyusun analisis risiko potensi bahaya yang ada di wilayah masing – masing rumah sakit. Kemudian hasil kerja dipresentasikan oleh masing – masing kelompok.

RSU Sis Al Jufri mepresentasikan bencana yang memiliki potensi tinggi adalah gempa bumi. Kejadian tsunami kemungkinan kecil karena lokasi rumah sakit jauh dari pantai. Likufaksi terjadi baru terjadi satu kali, rumah sakit berada di daerah likuifaksi yaitu Balaroa, sebelumnya pasien likuifaksi banyak dirujuk ke rumah sakit. Kejadian DBD potensinya besar namun dampaknya sedang karena masih bisa ditangani oleh kapasitas lokal. Konflik sosial sering terjadi seperti di Daerah Nunu dan memakan banyak pasien. Keracunan makanan pernah terjadi pada pasien pengungsian di Baraloa. Kasus diare terjadi biasa di pesantren dan panti asuhan. Pengorganisasian sistem komando diketuai oleh Sekretaris, sekretaris oleh staff administrasi, hubungan masyarakat oleh bagian administrasi (yayasan rumah sakit). Bagian operasional oleh kepala IGD, perencanaan oleh Kasugbad umum dan kepegawaian. Bagian logistik oleh kefarmasian. Bagian keuangan oleh staff keuangan. Kendala di bagian logistik adalah keterbatasan BBM.

RS Wirabuana menganalisis risiko bencana yang mugkin terjadi di rumah sakit Wirabuana antara lain gempa bumi, liquifaksi, tsunami, pertikain antar kampung, kecelakaan lalu lintas, keracunn makanan, serta korban pertempuran. Pengorganisasian HDP diketuai oleh kepala rumah sakit, penasehat medis oleh kepala komite medik, humas oleh kepala instalasi rawat jalan, opersional oleh perwira operasi, keuangan oleh juru bayar, perencanaan oleh perwira administrasi, logistik oleh perwira logistik. Penetapan fasilitas untuk situasi bencana, pos komando dan ruang media di aula ruang kepala rumah sakit, ruang informasi di ruang BPJS, Staging area di tempat parkir belakang, titik kumpul di halaman parkir rumah sakit, ruang pemulangan di lobi rumah sakit dan area dekontaminasi di ruang samping UGD.

RSUD Undata menyampaikan bencana dengan potensi tertinggi adalah gempa bumi. Ruang IGD mempunyai kapasitas tempat tidur 22 bed, kapasitas tempat tidur rawat inap 307 bed, ruang poliklinik ada 24 klinik. Pengorganisasian diketuai oleh direktur, humas oleh kepala bidang umum, liason oleh kepala bidang pelayanan medik, keamanan oleh kepala seksi umu, penasehat medik oleh ketua komite medik, operasional oleh wakit direktur pelayanan, perencanaan oleh wakil direktur program, logistik oleh kepala bidang penunjang dan keuangan oleh wakil direktur keuangan. Fasilitas pos komando di lobby poliklinik. Ruang media dan ruang informasi di ruang pendaftaran. Tempat kumpul relawan di lobi poliklinik. Ruang triase merah dan hijau di halaman depan IGD, kuning di halaman selatan gedung poloklinik, hita di gedung dan halaman instalasi jenazah. Titik kumpul di halaman parkir barat. Ruang pemulangan di halaman utara laboratorium dan area dekomentaminasi di samping IGD.

Saran keseluruhan tupoksi diuraikan menyesuaikan oleh struktur organisasi yang dibuat oleh rumah sakit. Diperjelas dalam tupoksi bertanggungjawab kepada siapa. Kartu tugas sudah bisa mulai dibuat. Diperhatikan tentang ruang pemulangan, ini untuk kasus setelah selesai perawatan supaya tidak mengganggu pasien yang lain makan kita buat khusus ruangan mereka. Disarankan jangan di halaman depan supaya tidak mengganggu proses pelayanan. Titik kumpul boleh dimana saja.

Pembuatan Peta Respon

Peserta dari RSUD Undata membuat peta respon sesuai degan penempatan fasilitas yang sudah disepakati oelh kelompok. Fasilitator membuat skenario relawan datang dan ditugaskan di RSUD Undata. Liason yang bertugas akan menempatkan relawan tersebut dengan melihat peta respon yang sudah dibuat. Peta respon akan memudahkan rumah sakit untuk mengatur keluar masuknya relawan.

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Pembuatan Peta Respon”

Penutup

Demikian laporan kegiatan Penyusunan Hospital Disaster Plan (HDP) RSUD Undata Palu kami susun. Pelatihan ini bermanfaat bagi RSUD Undata untuk peningkatan kapasitas sumber daya RSUD Undata dalam penanggulangan becana di rumah sakit. Pokja Bencana Kesehatan PKMK FK – KMK UGM akan terus mendampingi rumah sakit dalam penyelesaian dokumen HDP RSUD Undata. Pelatihan penyusunan HDP RSUD Undata memberikan manfaat bagi PKMK FK-KMK UGM untuk mengembangkan manajemen penanggulanan bencana dari segi akademisi dan penelitian.

{/tabs}